POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN PENYUSUNAN RKA-KL/DIPA TAHUN 2016 DISAMPAIKAN PADA BIMBINGAN TEKNIS PENGANGGARAN KEPADA SATKER DAERAH SURAKARTA SENIN, 15 JUNI 2015
POKOK BAHASAN I
DASAR PENYUSUNAN RAPBN RPJMN, SASARAN PEMBANGUNAN, RAPBN 2016 DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2016
II
III IV V VI
SIKLUS DAN PROSES PENGANGGARAN
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKAKL 2016 LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DALAM PENYUSUNAN RKA-KL 2016
LAMPIRAN : EVALUASI PELAKSANAAN APBN-P 2015
2
I. DASAR PENYUSUNAN RAPBN (1) Landasan hukum, penyusunan RAPBN didasarkan pada: Pasal 23 UUD 1945 Amendemen Keempat; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD Yang mengamanatkan bahwa: APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; APBN disusun dengan berpedoman kepada: Rencana Kerja Pemerintah (RKP); Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal.
DASAR PENYUSUNAN RAPBN (2) Secara ekonomi, penyusunan RAPBN didasarkan pada: Perkembangan ekonomi global dan domestik yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi makro; Potensi fiskal dan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan negara; Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka menjawab tantangan untuk mencapai tujuan nasional; Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terkini, baik domestik maupun internasional.
DASAR PENYUSUNAN RAPBN (3)
Semangat “Good Governance” Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
5
II. RPJMN & Sasaran Pembangunan MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN 2004-2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
Sasaran Pembangunan
Sasaran Ekonomi Makro RPJMN
1. Sasaran Makro
2015
2016
2019
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
PDB
5,8%
6,0%6,6%
Rata-rata 5 thn 7%
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
Angka Kemiskinan
10,3%
9,010,0%
5,0-6,0%
Tingkat Pengangguran
5,6%
5,2-5,5%
4,0-5,5%
4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan 5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah 6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Didukung stabilitas ekonomi makro & fiskal 6
Kerangka Ekonomi Makro
Sasaran Pembangunan 2016 Bagian dari pencapaian RPJP
RPJMN III 2015-2019
RPJP
Tema: Mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat Kata Kunci: Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis: SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, Kemampuan IPTEK
Rangkaian kelanjutan pelaksanaan program pembangunan 2015
Kesesuaian dengan tema RPJMN
Sebagai fondasi dan tahapan pelaksanaan program-program tahun berikutnya
RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas 7
Arah Umum Kebijakan Makroekonomi TANTANGAN
SASARAN PEMBANGUNAN •
Pertumbuhan Ekonomi
•
Tingkat Pengangguran
• •
Angka Kemiskinan Tingkat Inflasi
•
Ketidakpastian dan Gejolak Ekonomi Global Keterbatasan Kapasitas Produksi
• •
Ketahanan Pangan Kesenjangan Kesejahteraan
•
Perbaikan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Ekonomi Nasional Pengembangan sektor primer dan industri pengolahan Pembangunan infrastruktur domestik Pengembangan sektor primer (pertanian & Pengembangan teknologi tepat guna pertambangan) Perbaikan kualitas tenaga kerja Peningkatan sektor industri pengolahan dan jasa Perbaikan dukungan pembiayaan bagi aktivitas sektor riil Mewujudkan Kedaulatan Pangan Pembangunan infrastruktur pertanian Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Kesenjangan Program pengembangan benih dan pupuk Pemanfaatan secara optimal kekayaan alam Indonesia Perbaikan jaringan distribusi pangan dalam garis-garis kebijakan yang tepat dan adil Dukungan kredit bagi sektor pertanian Pemberdayaan dan penguatan fungsi desa Peningkatan produksi bahan pangan (beras, daging, dan Pengalokasian anggaran untuk program bantuan sosial ikan) Financial Inclusion Peningkatan Konektivitas dan Pengembangan Sektor Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Maritim dan Kelautan Tingkat inflasi nasional (peningkatan kapasitas produksi Pembangunan konektivitas nasional & perbaikan infrastruktur) Pengembangan dan pembangunan Nilai tukar (menjaga kebutuhan valas, financial infrastruktur kelautan dan pembangunan sektor maritim deepening & kerjasama internasional dan kelautan 8
RAPBN 2016 DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2016
RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas Tiga Dimensi Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia
Dimensi Pemerataan & Kewilayahan
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Usulan Tema Kebijakan Fiskal Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
Usulan Strategi Stimulus 1. Pendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis); 2. Kualitas belanja (infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi & daya saing); 3. Pembiayaan (PMN, penjaminan).
Daya Tahan 1. Memperkuat bantalan fiskal (fiscal buffer); 2. Meningkatkan fleksibilitas; 3. Mengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability).
Sustainabilitas 1. 2. 3. 4.
Menjaga defisit tetap aman; Mengendalikan rasio utang; Menurunkan net penambahan utang; Mengendalikan keseimbangan primer. 9
Strategi untuk Memperkuat Stimulus Fiskal Substansi: Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan memperkuat peran APBN untuk menstimulasi perekonomian. 1
Sisi Belanja 1.Meningkatkan ruang fiskal : (i) optimalisasi pendapatan, (ii) melanjutkan efisiensi subsidi (iii) efisiensi belanja, (iv) pengendalian earmarking dan mandatory spending. 2.Meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian.
2
Sisi Pendapatan
Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis untuk mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. 3
Sisi Pembiayaan 1.Mengarahkan agar pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; 2.Memberdayakan peran swasta, BUMN dan Pemda dalam percepatan pembangunan infrastruktur; 3.Melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan (creative financing). 10
Strategi untuk Memperkuat Daya Tahan Fiskal Substansi: Memperkuat kemampuan bertahan untuk mendukung pencapaian target pembangunan di tengah tekanan fiskal yang relatif kuat 1
Memperkuat Penyangga Fiskal 1. Memanfaatkan SAL secara terukur; 2. Meningkatkan fleksibilitas instrumen pembiayaan; 3. Menyediakan cadangan risiko fiskal.
2
Meningkatkan Fleksibilitas
Memperkuat payung hukum fleksibilitas pengelolaan fiskal. 3
Mengendalikan kerentanan
Menjaga debt service ratio terhadap PDN, rasio utang terhadap PDB, Rasio utang terhadap PDN dan rasio pembayaran bunga utang terhadap PDN dalam batas aman. 11
Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal Substansi : mendorong agar APBN lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal
1,7-2,1% PDB
1. Optimalisasi Pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan; 2. Meningkatkan kualitas belanja melalui meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur. Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% sesuai UU Kesehatan yang simultan dengan efisiensi subsidi dan belanja konsumtif;
2
Pengendalian rasio utang terhadap PDB
1. Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali; 2. Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan produktif
3
Pengendalian Keseimbangan primer
1. Pengendalian kerentanan fiskal (fiscal vulnerability); 2. Meningkatkan bantalan fiskal (fiscal buffer) dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara (pasal krisis, bond stabilization framework, FKSSK);
1
Defisit terkendali
12
ARAH KEBIJAKAN UMUM BELANJA NEGARA i.
Meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperkuat konektivitas nasional, mendukung sektor kemaritiman dan kelautan, mencapai kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan serta peningkatan industri dan pariwisata;
ii.
Meningkatkan efisiensi belanja negara antara lain: kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional yang tidak prioritas;
iii. Mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, antisipasi UU No. 5/2014 tentang ASN; iv. Mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan Nasional melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; v.
Mendukung pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan di luar Jawa dan Kawasan Timur (antara lain infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan);
vi. Mendukung efektifitas dan keberlanjutan SJSN (Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) serta perbaikan pelayanan kesehatan; vii. Memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan; viii. Mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (peningkatan DAK secara signifikan) dan Dana Desa yang lebih besar daripada peningkatan alokasi Belanja K/L serta pemenuhan secara bertahap amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Dana Desa); ix. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal. 13
ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2016 1.Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 2.Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun 2016, antara lain: a) Dimensi Pembangunan Manusia: mendukung wajib belajar 12 tahun, mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan penyediaan perumahan, air bersih, dan sanitasi b) Dimensi pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. c) Dimensi pemerataan dan pengurangan kesenjangan, baik antar kelas pendapatan dan antar wilayah. 3.Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas Pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi; 4.Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran; 5.Meningkatkan efektifitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; 6.Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan. 7.Menyelaraskan upaya desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) ke DAK 14
III. SIKLUS DAN PROSES PENGANGGARAN 1. SIKLUS PENGANGGARAN 2 1 RKP Pagu Indikatif (Maret)
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP (Pertengahan Mei)
3 Pagu Anggaran K/L (AkhirJuni) KMK
SEB
Perpres RAPBN + NK (Agustus)
DIPA K/L (Desember)
4
7
RUU
DIPA
Perpres Per pres
Alokasi Anggaran K/L dan Rincian APBN (November)
6
5
APBN (Akhir Oktober) UU 15
2. Tahapan Kegiatan dalam Perencanaan Penganggaran Pertemuan Tiga Pihak
Sidang Kabinet
Pembicaraan Pendahuluan
Sidang Kabinet
Pagu Indikatif
Pagu Anggaran
RKA-KL
Banggar DPR RI
RKP
Renja K/L Komisi DPR RI
1
Sidang Kabinet Komisi K/L DPR RI Hasil UU kesepaAPBN katan
NK
RUU APBN
Rancangan
APBN
K/L
Forum Penelaahan Himpun an RKAKL
K/L
2 Penelaahan RKA-KL
Alokasi Anggaran
Penyesuaian RKA-KL
Perpres Rincian APBN
DIPA 16
3. DOKUMEN-DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kabinet Kerja
5 Thn
RPJMN 2015-2019
Renstra K/L
1 Thn
RKP
Rencana Kerja-K/L
1 Thn
RAPBN + NK
RKA-K/L
Perpres Rincian APBN
Dok. Pelaksanaan Anggaran 17
IV. JADWAL PENYUSUNAN PENELAAHAN RKAKL 2016 Penyampaian SB Menteri Keuangan dan Bappenas tentang Pagu Indikatif (*) Maret
Penyampaian Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L 16 Agustus
Penyampaian KMK tentang Pagu Anggaran K/L Awal Juli
**)Penelaahan Penelaahan RKAKL RKA-K/L (Juli ) (akhir Juli)
Jan
Feb
Mar
Masa Sidang III (Awal Januari - Pertengahan April)
(*) Diikuti pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting), Bappenas-K/L,Kemenkeu (DJA)
Mei
Jun
Jul
Agust
2 Penyusunan Pagu Anggaran Pokok Kebijakan Fiskal dan (Penyusunan RKA-KL Komisi RKP DPR dengan Mitra Kerja)
Masa Sidang IV Masa Reses
(Pertengahan Mei Pertengahan Juli)
Masa Reses
(**) Penelaahan RKAKL dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR RI dan Penetapan KMK Pagu Anggaran
Penetapan UU APBN Selambatnya Oktober
Sep
Okt
Pembahasan UU APBN - Banggar dengan Pemerintah (Postur APBN) Pembahasan RKA-K/L Komisi dengan Mitra Kerja
Penelaahan RKA-K/L
Nop Penetapan Alokasi Anggaran
(Keppres Penyempurnaan Rincian Belanja Perubahan RKAPemerintah K/L Pusat) (jika ada)
Masa Sidang I (Pertengahan Agt - Akhir Okt)
Masa Reses
Des
DIPA
Penyusunan Pagu Indikatif
Apr
Penetapan Keppres Rincian APBN Akhir November
Penyampaian Surat Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran K/L
Masa Sidang Masa II Reses (Nop - Des)
18
PAGU INDIKATIF 2016 (1) Pasal 8 PP 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAKL : 1. Kementerian Keuangan menyusun perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari. 2. Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan, dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. 3. Pagu Indikatif yang disusun Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pagu Indikatif 2016 telah ditetapkan dengan Surat Bersama Menkeu dan MenPPN/Ka Bappenas tangal 15 April 2015 (No.S-288/MK.02/2015, No0082/M.PPN/04/2015 19
PAGU INDIKATIF 2016 (2) PAGU INDIKATIF Rp807.675,6 M -Belanja K/L Rp788.293,8 M - Dana Cadangan Rp19.391,8 M
Kebutuhan Dasar (RM) Rp297.190,3 M Belanja Pegawai Operasional Rp192.883,1 M
Kebutuhan Prioritas (RM) Rp413.682,2 M Termasuk Dana Cadangan Rp19.381,8 M
PNBP, PHLN, PDN, SBSN Rp96.803,1 M PNBP Rp20.810,9 M BLU Rp23.951,4 M
Belanja Barang Operasional Rp46.812,9 M
PLN & RMP Rp33.203,4 M HLN & RMP Rp1.450,2 M
Belanja Non-operasional Wajib Rp57.494,3 M
PDN Rp3.710,0 M SBSN Rp13.677,2 M 20
PAGU INDIKATIF 2016 (3) No 1
Uraian Cadangan Pagu Indikatif K/L
Rp T
Keterangan 19,4
• •
Menampung hasil trilateral meeting, Musrenbang dan arahan Presiden Dialihkan ke DAK di Dalam Pagu Anggaran 2016
• Di dalam Pagu Indikatif K/L 2016 sebesar Rp807,7 T (Surat Bersama Menkeu dan MenPPN/Ka. Bappenas), masih terdapat dana cadangan Rp19,4 T yang belum terdistribusi ke K/L. • Dalam Dokumen KEM & PPKF 2016 dana sebesar Rp19,4 T bersifat cadangan dan belum dialokasikan ke K/L. • Dana cadangan Rp19,4T tersebut diusulkan untuk dilakukan pengalihan ke DAK di dalam Pagu Anggaran 2016, dalam rangka penguatan pembangunan dari daerah/pinggiran, sesuai amanat Nawacita dan memperkuat desentralisasi fiskal.
21
PAGU INDIKATIF 2016 (4) Pagu Indikatif K/L Tahun 2016 sebesar Rp807,7 triliun: 1. Bersifat baseline, dalam arti: a. Belum menampung kebijakan baru b. Telah memperhitungkan asumsi dasar ekonomi makro, accres (kenaikan alamiah) untuk belanja pegawai, tunjangan kinerja existing, serta memperhatikan sumber-sumber pendanaan baik dari PNBP/BLU, maupun pinjaman dan hibah (dalam dan luar negeri) dan SBSN PBS; 2. Dihitung dengan memperhatikan kinerja penyerapan 2014, pelaksanaan anggaran tahun 2015, dan rencana tahun 2016; 3. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis.
22
PAGU INDIKATIF 2016 (5) Pagu Indikatif Tahun 2016 telah menampung kebutuhan untuk: 1. Kebutuhan dasar/wajib K/L meliputi: a. Belanja operasional i. Belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan lain terkait dengan belanja pegawai (termasuk tunjangan kinerja bagi K/L yang sampai dengan tahun 2014 telah melaksanakan reformasi birokrasi), uang makan dan lembur. ii. Belanja barang operasional, yaitu antara lain untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan bahan makanan, honor operasional satuan kerja, langganan daya dan jasa, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, termasuk BMP (Kemenhan), dan tambahan kebutuhan operasional atas penambahan asset/inventaris kantor di K/L.
b. Belanja non-operasional berkarakteristrik operasional, antara lain: i.
Kemhan dan Polri : OMP Pamrahwantas & Intelijen, harwat alutsista & nonalutsista, pengadaan munisi, serta turjawali aksi nasional, penangan tindak pidana, deteksi giat masyarakat, dan dukungan operasional Babinkamtibmas ii. Kemdikbud, Kemenag, dan Kemenristek & Dikti: BOS, TPG, Paud, BOPTN iii. Kemenkumham: pemenuhan bahan makanan napi iv. Kemenkes: obat-obatan, bahan medis habis pakai, & bahan makanan pasien v. Kemenhub & Basarnas: biaya pemeliharaan kapal, pesawat kalibrasi, helicopter, & peralatan SAR vi. Setneg: kesekretariatan TNP2K, protokol Wapres vii. Mahkamah Konstitusi: operasional dan gaji/honor Dewan Etik, pembuatan peraturan MK, video conference viii. Kemendag: dukungan operasional balai pengujian/sertifikasi/kalibrasi mutu barang ix. Kemendagri: administrasi data kependudukan
2. Kebutuhan Prioritas (Rupiah Murni), untuk mendukung pencapaian prioritas-prioritas pembangunan sesuai dengan RKP 2016 dan RPJMN 2015-2019 3. Anggaran yang bersumber dari PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN, dan SBSN agar dapat dialokasikan dengan mengacu pada Surat Bersama Menkeu dan Ka Bappenas tentang Pagu Indikatif TA 2016
KEBIJAKAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2016 DALAM PAGU INDIKATIF 1. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memperhatikan tingkat inflasi 2. Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja barang operasional dan pengendalian belanja perjalanan dinas. 3. Mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, kemaritiman dan pariwisata sesuai dengan RKP 2016. 4. Penguatan SDM pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM.
TINDAK LANJUT SETELAH PENETAPAN PAGU INDIAKTIF TA 2016 Jadwal: •
3 Juli 2015
•
6 Juli 2015
•
7 Juli 2015
: Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan tentang RKP dan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016 di Banggar DPR RI. : Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran Tahun 2016 kepada Kementerian/Lembaga (K/L) : Sosialisasi Pagu Anggaran 2016 kepada KL (i) K/L mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan RKA-KL kepada seluruh unit, Satker dan instansi vertikal, (ii) K/L mengkonsolidasikan data RKA-Satker dan menyampaikan RKAKL yang telah diteliti Biro Perencanaan dan direviu APIP kepada Kemenkeu c.q. DJA untuk dilakukan penelaahan
• • • • • • • •
7 - 15 Juli 2015 16 - 21 Juli 2015 22 - 24 Juli 2015 22 Juni - 29 Juli 2015 3 / 4 Agustus 2015 6 - 10 Agustus 2015 11 Agustus 2015 14 Agustus 2015
: Penelaahan RKAKL : Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri : Penyelesaian Himpunan RKA K/L sebagai lampiran Nota Keuangan : Penyusunan draft RUU APBN dan Nota Keuangan : Sidang Kabinet : Pencetakan buku RUU APBN dan Nota Keuangan : Penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan kepada DPR : Rapat Paripurna DPR RI penyampaian RUU APBN dan Nota Keuangan
25
PENYEMPURNAAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN
1) Melanjutkan dan penyempurnaan penggunaan single database dalam perencanaan anggaran (RKA-KL) dan pelaksanaan anggaran (DIPA) melalui penerapan aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang telah dimulai Tahun 2015 untuk seluruh K/L pada tahun 2016 2) Penyiapan Penerapan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK) akan dilaksanakan serentak seluruh K/L dalam penyusunan RKAKL 2016; 3) penyempurnaan rumusan kinerja (outcome, output, indikator kinerja). 4) Penyempurnaan proses penelaahan RKA-KL secara online 5) Penguatan peran Biro Perencanaan dalam melalui proses penelitian RKA-KL dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran melalui Review RKA-K/L 26
PENELAAHAN RKAKL 2016 1. Mekanisme, sistem dan prosedur penelaahan RKA-KL 2016 agar mengacu kepada Peraturan yang ditetapkan Menteri Keuangan 2. Belanja operasional wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan: a. Belanja pegawai operasional (komponen 001), dengan memperhitungkan antara lain: Acres 3,1% untuk menyesuaikan perubahan status pegawai Tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya beserta penyesuaiannya, yang ditetapkan sampai dengan Maret 2015
b. Belanja barang operasional (komponen 002), dengan memperhitungkan antara lain: Standar biaya terbaru (2016) Biaya pemeliharaan tambahan aset
3. Belanja nonoperasional berkarakteristik operasional merupakan belanja yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai komponen 001 & komponen 002, tetapi wajib dipenuhi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L 4. Pengalokasian PHLN, PDN, PNBP, BLU, dan SBSN agar tetap mengacu pada surat bersama Menkeu dan MenPPN/Ka. Bappenas tentang Pagu Indikatif K/L tahun 2016; a. PNBP & BLU : unit penghasil, peruntukkan & besarannya sudah ditetapkan, tidak dapat berubah b. PHLN, PDN & SBSN : peruntukan dan besarannya sudah ditetapkan, tidak dapat berubah
PENELAAHAN RKAKL 2016 5.
6.
7.
Dalam rangka efisiensi dan peningkatan kualitas belanja, pengalokasian anggaran agar dilakukan pembatasan terhadap kegiatan yang dibatasi a.l. : • Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. • Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional (a.l. ambulan, kendaraan untuk tahanan, roda dua untuk penyuluh), dan penggantian kendaraan rusak berat. • Pembangunan baru berupa gedung kantor, mess/wisma, rumah dinas/rumah jabatan, dan gedung pertemuan, yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat (a.l. rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan), termasuk pengadaan tanah untuk keperluan dimaksud. • Perjalanan dinas dan meeting konsiyering, dilakukan secara selektif dan efisien Alokasi yang dilarang dialokasikan dalam RKA-KL : (i) kegiatan memerlukan penetapan Pemerintah/Presiden/Menteri Keuangan (dengan Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Presiden/Perpres atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan) tidak dapat dilakukan sebelum PP/Perpres/KMK/PMK dimaksud ditetapkan, kecuali kegiatan tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan Peraturan/Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga. (ii) Peningkatan tarif atas tunjangan-tunjangan yang sifatnya menambah penghasilan, tidak dapat dialokasikan sebelum ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan. (iii) alokasi untuk tagihan beban negara atas putusan pengadilan inkcracht Besaran satuan biaya komponen input mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang ditetapkan Menteri Keuangan.
PENELAAHAN RKAKL 2016 7.
8.
9.
Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, maka pendanaannya dilakukan melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada. Alokasi yang dapat diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan (sekurangkurangnya 20% dari APBN) dan anggaran kesehatan (5% dari APBN), yang merupakan amanat UUD 1945 amandemen ke-4 dan UU Kesehatan, tidak boleh berkurang. Dalam pengalokasian memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (sinkronisasi antara kegiatan dalam Renja K/L dan kegiatan daerah), dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
V. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DALAM PENYUSUNAN RKA-KL 2016 1) Kesesuaian pengalokasian anggaran sesuai sumber pendanaan (RM, PHLN/PHDN, PNBP/BLU, SBSN PBS) 2) Pemenuhan anggaran untuk anggaran belanja operasional dengan memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 3) Pengalokasian anggaran perjalanan dinas dan meeting/konsinyering dibatasi pada kegiatan tusi dan dilaksanakan secara selektif 4) Mengalihkan kegiatan dan alokasi anggaran Dekon/TP ke Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai pembagian urusan dan kewenangan 5) Menjaga porsi alokasi anggaran pendidikan (20%) dan anggaran kesehatan (5%) 6) Memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan prioritas sesuai RKP, dengan tetap mempertimbangkan capaian dan hasil monitoring dan evaluasi kinerja program/kegiatan dalam pelaksanaan APBN 2015 7) Paket kegiatan yang dilaksanakan atau diusulkan secara kontrak tahun jamak (multy years contract) harus dituangkan dalam RKA-KL Tahun 2016, untuk menjaga kesinambungan fiskal
30
LAMPIRAN : EVALUASI PELAKSANAAN APBN 2015
31
PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L TA 2015(1)
TAHUN 2014 Pagu APBN
Pagu APBN-P
Realisasi
s.d.
• Rp637.841,6 Miliar
• Rp602.291,9 Miliar
• Rp137.488,96 miliar • 21,83% dari APBNP 2014
Pagu APBN
Pagu APBN-P
Realisasi s.d.
Rp647.309,9 Miliar
• Rp795.480,4 Miliar
• Rp139.125,55 miliar • 17,49% dari APBNP 2015
31 Mei
31 Mei
Realisasi s.d. 31 Des 2014
TAHUN 2015
• Rp574.331,50 Miliar • 95,36% dari APBNP 2014
Proyeksi Realisasi s.d. 31 Des 2015
• Rp740.886,63 miliar • 93,14% dari APBNP 2015
PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L TA 2015 (2) Proyeksi Realisasi Anggaran Tahun 2015 600.000,00
100,00%
90,00% 500.000,00
Realisasi dalammiliar rupiah
80,00%
70,00% 400.000,00 60,00%
300.000,00
50,00%
40,00% 200.000,00 30,00%
20,00% 100.000,00 10,00%
0,00
Jan
Feb
Mar
April
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Des
2014
14.960,31
32.344,18
65.147,06
100.865,74
137.488,96
178.574,73
236.946,47
280.408,21
331.382,52
379.439,47
441.447,39
574.331,50
2015
11.694,12
31.598,08
66.085,42
107.476,83
139.125,55
226.491,07
299.644,42
356.508,24
424.472,50
489.265,01
588.572,60
740.886,63
% 2014
2,48%
5,37%
10,82%
16,75%
22,83%
29,65%
39,34%
46,56%
55,02%
63,00%
73,29%
95,36%
% 2015
1,47%
3,97%
8,31%
13,51%
17,49%
28,47%
37,67%
44,82%
53,36%
61,51%
73,99%
93,14%
0,00%
Pagu APBN-P 2014 Rp602.292,0 Miliar dan Pagu APBN-P 2015 Rp795.480,4 Miliar
Pola realisasi Belanja K/L month to month tahun 2014, 50% alokasi anggaran akan direalisasikan pada triwulan ke-4, dan realisasi tertinggi ada pada bulan Desember (Dari total 95,3% realisasi belanja K/L TA 2014, direalisasikan pada bulan Desember TA 2014 mencapai 22,71 % (95,34-72,63), di atas rata-rata realisasi per bulan TA 2014 sebesar 7,9%) Realisasi anggaran TA 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 secara persentase mencapai 17,49% (Rp139.125,55 miliar) dari Pagu APBNP yang lebih rendah dari persentase Tahun 2014 pada periode yang sama mencapai 21,83 % (Rp137.488,96 miliar), namun secara nominal lebih tinggi. Proyeksi Juni dan s.d. Akhir Tahun : Dengan pertimbangan dan asumi capaian kinerja realisasi TA 2015 sama dengan TA 2014, progress pencairan catatan halaman 4/output cadangan, anggaran yang telah dikontrakan (Data SIRUP LKPP dan Data Outstanding Kontrak SPAN TA 2015), maka sampai dengan akhir TA 2015 realisasi anggaran diproyeksikan mencapai 93,14% dari APBN-P (moderat), lebih kecil dari TA 2015 yg mencapai 95,3% 33
6. ALOKASI/REALISASI BELANJA K/L TA 2015 (NASIONAL, PROV. JATENG dan YOGYA) Dalam Miliar Rp) PAGU RKA-K/L DIPA No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
LOKASI 01 DKI JAKARTA PERWAKILAN LUAR NEGERI 02 JAWA BARAT 03 JAWA TENGAH 04 DI YOGYAKARTA 05 JAWA TIMUR 06 ACEH 07 SUMATERA UTARA 08 SUMATERA BARAT 09 RIAU 10 JAMBI 11 SUMATERA SELATAN 12 LAMPUNG 13 KALIMANTAN BARAT 14 KALIMANTAN TENGAH 15 KALIMANTAN SELATAN 16 KALIMANTAN TIMUR 17 SULAWESI UTARA 18 SULAWESI TENGAH 19 SULAWESI SELATAN 20 SULAWESI TENGGARA 21 MALUKU 22 BALI 23 NUSA TENGGARA BARAT 24 NUSA TENGGARA TIMUR 25 PAPUA 26 BENGKULU 28 MALUKU UTARA 29 BANTEN 30 KEP. BANGKA BELITUNG 31 GORONTALO 32 KEPULAUAN RIAU 33 PAPUA BARAT 34 SULAWESI BARAT 35 KALIMANTAN UTARA TOTAL
1 KP
2 KD
3 DK
4 TP
REALISASI 5 UB
413.981,68 17.771,25 145,05 43,30 5,42 4.337,61 0,00 0,00 0,00 0,00 16.602,13 22.663,45 629,80 1.938,92 291,52 13.147,13 23.817,10 664,46 2.205,88 0,00 2.603,71 5.890,97 194,91 249,85 0,00 13.437,73 27.877,19 751,58 2.341,70 93,32 4.041,49 7.822,95 395,50 1.391,98 0,00 9.440,12 10.370,07 469,66 1.098,37 19,54 3.105,46 8.745,19 296,46 745,53 12,20 1.705,12 4.882,77 237,41 389,43 3,17 1.818,96 3.662,00 229,45 514,67 3,57 5.863,27 6.861,31 324,52 1.514,16 110,98 2.585,42 5.682,99 323,27 1.466,02 9,46 4.880,45 5.023,90 305,72 942,28 167,35 2.060,94 3.752,09 255,92 550,93 96,23 2.113,36 5.333,25 265,98 607,79 0,00 4.228,41 4.784,55 221,83 642,63 0,00 3.925,62 5.588,63 274,04 684,63 41,55 3.006,47 4.159,98 272,26 1.121,90 0,00 8.186,32 12.297,76 441,43 2.845,82 0,00 2.891,81 3.742,24 266,52 1.156,59 0,00 4.555,70 4.632,04 248,22 461,04 55,35 3.385,87 7.094,46 210,41 434,32 0,00 2.940,36 4.373,28 297,87 1.188,43 161,13 3.650,52 5.440,19 406,62 904,46 136,78 7.728,88 6.279,18 415,68 567,87 0,00 1.308,52 2.618,82 210,60 562,55 5,92 2.644,47 2.658,89 206,97 480,17 0,00 3.174,11 7.669,73 228,39 372,82 13,80 893,21 1.470,88 147,69 152,13 2,58 2.271,00 2.142,35 184,69 537,56 38,68 2.565,67 3.267,10 152,07 79,51 3,48 4.263,68 3.007,37 240,47 366,42 0,00 1.653,35 1.333,34 161,30 711,95 47,36 1.797,17 1.106,90 81,36 311,81 0,00 566.795,68 243.824,19 10.158,11 29.583,41 1.319,37
TOTAL
1 KP
2 KD
3 DK
4 TP
431.946,70 80.236,90 4.459,02 8,73 0,57 4.337,61 955,01 0,00 0,00 0,00 42.125,81 3.191,61 5.443,91 41,64 407,52 39.834,57 2.059,12 5.426,54 55,81 341,45 8.939,43 470,92 1.469,59 17,07 63,20 44.501,52 3.000,13 5.405,03 44,13 407,12 13.651,91 779,12 1.928,75 32,04 242,41 21.397,76 1.351,81 2.551,53 32,81 185,15 12.904,83 288,98 1.689,18 33,18 107,96 7.217,89 228,75 1.178,86 11,88 47,72 6.228,65 198,08 839,60 15,01 72,22 14.674,23 908,81 1.633,76 30,24 289,67 10.067,15 311,14 1.360,26 31,48 278,19 11.319,70 616,34 1.126,96 16,97 112,57 6.716,11 225,52 815,91 20,37 82,42 8.320,39 142,78 1.227,57 18,87 99,70 9.877,41 833,62 961,63 13,22 48,60 10.514,47 469,10 1.286,90 24,92 128,52 8.560,61 320,39 900,82 24,97 104,58 23.771,33 1.601,23 2.823,22 46,90 512,23 8.057,16 313,46 807,46 30,27 164,03 9.952,36 758,99 915,42 16,34 63,58 11.125,06 715,72 1.669,51 13,91 71,15 8.961,07 195,98 1.004,57 31,63 243,71 10.538,58 326,47 1.089,93 28,67 83,25 14.991,61 1.418,51 1.194,44 10,30 45,23 4.706,41 170,08 660,58 18,44 85,28 5.990,49 577,71 539,84 27,42 62,40 11.458,85 368,86 1.528,63 18,00 64,71 2.666,49 105,17 382,17 10,77 14,41 5.174,29 227,54 529,80 20,93 66,58 6.067,83 414,11 644,09 9,23 2,95 7.877,94 735,27 527,26 26,45 35,80 3.907,30 261,13 267,72 11,76 79,64 3.297,24 129,95 193,38 0,48 17,71 851.680,76 104.908,31 54.483,82 794,83 4.632,22
% 5 UB TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 6,25
84.705,22 955,01 9.084,66 7.882,92 2.020,77 8.856,78 2.982,31 4.126,89 2.119,30 1.467,20 1.124,90 2.862,53 1.981,06 1.872,84 1.144,25 1.488,93 1.857,07 1.909,43 1.350,77 4.983,70 1.315,22 1.754,34 2.470,29 1.475,89 1.528,38 2.668,48 934,39 1.207,38 1.980,21 512,51 844,85 1.070,38 1.324,78 620,29 341,52 164.825,43
1 KP
2 KD
3 DK
4 TP
19,4% 22,0% 19,2% 15,7% 18,1% 22,3% 19,3% 14,3% 9,3% 13,4% 10,9% 15,5% 12,0% 12,6% 10,9% 6,8% 19,7% 11,9% 10,7% 19,6% 10,8% 16,7% 21,1% 6,7% 8,9% 18,4% 13,0% 21,8% 11,6% 11,8% 10,0% 16,1% 17,2% 15,8% 7,2% 18,5%
25,1% 0,0% 24,0% 22,8% 24,9% 19,4% 24,7% 24,6% 19,3% 24,1% 22,9% 23,8% 23,9% 22,4% 21,7% 23,0% 20,1% 23,0% 21,7% 23,0% 21,6% 19,8% 23,5% 23,0% 20,0% 19,0% 25,2% 20,3% 19,9% 26,0% 24,7% 19,7% 17,5% 20,1% 17,5% 22,3%
6,0% 0,0% 6,6% 8,4% 8,8% 5,9% 8,1% 7,0% 11,2% 5,0% 6,5% 9,3% 9,7% 5,6% 8,0% 7,1% 6,0% 9,1% 9,2% 10,6% 11,4% 6,6% 6,6% 10,6% 7,1% 2,5% 8,8% 13,2% 7,9% 7,3% 11,3% 6,1% 11,0% 7,3% 0,6% 7,8%
1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 21,0% 0,0% 15,5% 0,0% 25,3% 0,0% 17,4% 0,4% 17,4% 0,0% 16,9% 28,6% 14,5% 0,0% 12,3% 0,0% 14,0% 0,0% 19,1% 0,0% 19,0% 0,0% 11,9% 0,0% 15,0% 0,0% 16,4% 0,0% 7,6% 0,0% 18,8% 0,0% 9,3% 0,0% 18,0% 0,0% 14,2% 0,0% 13,8% 0,0% 16,4% 0,0% 20,5% 0,0% 9,2% 0,0% 8,0% 0,0% 15,2% 0,0% 13,0% 0,0% 17,4% 0,0% 9,5% 0,0% 12,4% 0,0% 3,7% 0,0% 9,8% 0,0% 11,2% 0,1% 5,7% 0,0% 15,7% 0,5%
5 UB TOTAL 19,6% 22,0% 21,6% 19,8% 22,6% 19,9% 21,8% 19,3% 16,4% 20,3% 18,1% 19,5% 19,7% 16,5% 17,0% 17,9% 18,8% 18,2% 15,8% 21,0% 16,3% 17,6% 22,2% 16,5% 14,5% 17,8% 19,9% 20,2% 17,3% 19,2% 16,3% 17,6% 16,8% 15,9% 10,4% 19,4%
Realisasi Belanja K/L s.d. 11 Juni 2015, untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai 19,8% dan untuk Provinsi DI Yogyakarta mencapai 22,6% dari Pagu RKA-KL DIPA, lebih besar dari rata-rata realiasi nasional 19,4%. 34
20 SATKER PROSENTASE TERBESAR REALISASI ANGGARAN TA 2015 PROVINSI JATENG (Dalam Juta Rp) PAGU HARIAN No.
K/L
1 018 KEMENTAN 2 018 KEMENTAN 3 018 KEMENTAN 4 018 KEMENTAN 5 018 KEMENTAN 6 018 KEMENTAN 7 018 KEMENTAN 8 018 KEMENTAN 9 005 MA 10 005 MA 11 060 POLRI 12 025 KEMENAG 13 005 MA 14 018 KEMENTAN 15 005 MA 16 005 MA 17 005 MA 18 005 MA 19 018 KEMENTAN 20 060 POLRI
SATKER
57 BELANJA 51 BELANJA 52 BELANJA 53 BELANJA BANTUAN PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL
REALISASI HARIAN TOTAL
57 BELANJA 51 BELANJA 52 BELANJA 53 BELANJA BANTUAN PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL
% TOTAL
039116 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 0,0 376,6 0,0 22.864,0 23.240,6 0,0 71,6 0,0 22.864,0 22.935,6 KABUPATEN BLORA 039100 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN 0,0 249,0 0,0 8.339,0 8.588,0 0,0 31,1 0,0 8.339,0 8.370,1 SEMARANG 039124 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN 0,0 192,0 0,0 7.309,0 7.501,0 0,0 0,0 0,0 7.309,0 7.309,0 TEMANGGUNG 0,0 204,6 0,0 2.771,0 2.975,6 0,0 43,7 0,0 2.771,0 2.814,7 039119 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN CILACAP 039132 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN 0,0 249,0 0,0 8.339,0 8.588,0 0,0 0,0 0,0 7.250,0 7.250,0 KEHUTANAN KAB. KARANGANYAR 039129 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN 0,0 200,7 0,0 4.318,2 4.518,9 0,0 43,1 0,0 3.715,0 3.758,1 BOYOLALI 039133 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,0 236,7 0,0 6.501,0 6.737,7 0,0 36,0 0,0 5.231,6 5.267,6 KABUPATEN WONOGIRI 0,0 262,5 0,0 9.247,4 9.509,9 0,0 34,0 0,0 7.250,0 7.284,0 039128 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KLATEN 0,0 18,7 0,0 0,0 18,7 0,0 13,5 0,0 0,0 13,5 400999 PENGADILAN AGAMA REMBANG 0,0 5,1 0,0 0,0 5,1 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 400861 PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN 3.406,7 6.523,9 0,0 0,0 9.930,5 1.587,4 5.161,5 0,0 0,0 6.748,9 651025 BID TI POLDA JATENG 4.141,0 161,4 56,0 0,0 4.358,4 2.744,6 8,9 55,1 0,0 2.808,5 416975 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA 0,0 5,5 0,0 0,0 5,5 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 401169 PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO 039110 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. 0,0 319,2 0,0 7.890,2 8.209,4 0,0 79,7 0,0 5.040,2 5.119,9 PATI 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2 614711 PENGADILAN AGAMA KAJEN 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2 0,0 4,4 0,0 0,0 4,4 400921 PENGADILAN AGAMA SALATIGA 0,0 11,8 0,0 0,0 11,8 0,0 7,1 0,0 0,0 7,1 401153 PENGADILAN AGAMA WONOGIRI 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 401019 PENGADILAN AGAMA MAGELANG 030453 DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,0 2.308,7 0,0 0,0 2.308,7 0,0 1.299,7 0,0 0,0 1.299,7 KABUPATEN GROBOGAN 4.394,4 1.042,9 0,0 0,0 5.437,3 2.656,2 388,0 0,0 0,0 3.044,2 679588 DITPAMOBVIT POLDA JAWA TENGAH 13.799.819,1 12.278.622,5 12.062.009,8 1.592.151,7 39.732.603,1 4.888.370,7 2.005.507,6 671.092,6 233.896,3 7.798.867,2 SATKER lainnya 13.811.761,2 12.291.009,7 12.062.065,8 1.669.730,5 39.834.567,2 4.895.358,8 2.012.744,0 671.147,7 303.666,1 7.882.916,7 JUMLAH JAWA TENGAH
57 51 52 53 BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA TOTAL BANTUAN PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL 0,0%
19,0%
0,0%
100,0%
98,7%
0,0%
12,5%
0,0%
100,0%
97,5%
0,0% 0,0%
0,0% 21,4%
0,0% 0,0%
100,0% 100,0%
97,4% 94,6%
0,0%
0,0%
0,0%
86,9%
84,4%
0,0%
21,4%
0,0%
86,0%
83,2%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46,6% 66,3% 0,0%
15,2% 13,0% 72,0% 70,6% 79,1% 5,5% 63,4%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,4% 0,0%
80,5% 78,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
78,2% 76,6% 72,0% 70,6% 68,0% 64,4% 63,4%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
25,0% 61,8% 61,5% 60,6% 57,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
63,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
62,4% 61,8% 61,5% 60,6% 57,8%
0,0% 60,4% 35,4% 35,4%
56,3% 37,2% 16,3% 16,4%
0,0% 0,0% 5,6% 5,6%
0,0% 0,0% 14,7% 18,2%
56,3% 56,0% 19,6% 19,8%
Terdapat Satker dengan alokasi anggaran kegiatan untuk Bantuan Sosial realisasi telah mencapai 90-100%
35
20 SATKER PROSENTASE TERBESAR REALISASI ANGGARAN TA 2015 PROVINSI YOGYAKARTA (Dalam Juta Rp) PAGU HARIAN No.
K/L
1 018 KEMENTAN 2 018 KEMENTAN 3 018 KEMENTAN 4 033 KEMEN. PU 5 018 KEMENTAN 6 033 KEMEN. PU 7 033 KEMEN. PU
8 005 MA 9 10 11 12
060 POLRI 060 POLRI 060 POLRI 025 KEMENAG
13 14 15 16 17 18 19 20
060 POLRI 012 KEMENHAN 005 MA 060 POLRI 060 POLRI 060 POLRI 060 POLRI 006 KEJAGUNG
SATKER
57 BELANJA 51 BELANJA 52 BELANJA 53 BELANJA BANTUAN PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL
REALISASI HARIAN TOTAL
52 51 BELANJA BELANJA PEGAWAI BARANG
%
57 53 BELANJA BELANJA BANTUAN MODAL SOSIAL
049064 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN 0,0 249,0 0,0 8.339,0 8.588,0 0,0 48,0 0,0 KEHUTANAN KABUPATEN SLEMAN 049068 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 0,0 302,4 0,0 10.143,0 10.445,4 0,0 90,8 0,0 KABUPATEN KULONPROGO 049063 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 0,0 209,9 0,0 2.893,0 3.102,9 0,0 26,0 0,0 KABUPATEN BANTUL 493580 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 56,2 93,6 0,0 0,0 149,8 56,2 65,1 0,0 DI. YOGYAKARTA 049065 DINAS TANAMAN PANGAN DAN 0,0 174,8 0,0 3.608,0 3.782,8 0,0 52,7 0,0 HORTIKULTURA KAB. GUNUNG KIDUL 661,3 1.034,9 0,0 0,0 1.696,2 563,0 585,1 0,0 279064 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VIII 049029 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. 0,0 7.192,9 17.208,8 0,0 24.401,7 0,0 1.281,7 14.948,3 YOGYAKARTA 663293 PENGADILAN MILITER II - 11 DI 0,0 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 40,7 0,0 YOGYAKARTA 6.586,7 914,7 0,0 0,0 7.501,5 3.696,8 289,5 0,0 651100 DITPAMOBVIT POLDA DIY 45.786,8 1.806,8 0,0 0,0 47.593,6 24.415,2 431,1 0,0 643791 SATBRIMOB POLDA DIY 14.902,7 1.861,3 0,0 0,0 16.763,9 8.052,6 676,4 0,0 643759 RO SDM POLDA DIY 417689 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. 129,0 0,0 0,0 0,0 129,0 67,1 0,0 0,0 BANTUL 2.662,4 1.667,7 0,0 0,0 4.330,1 1.131,5 1.112,1 0,0 651088 BID TI POLDA DIY 29.897,9 299,1 0,0 0,0 30.197,0 14.930,6 73,0 0,0 344809 RSPAU DR. S. HARDJOLUKITO 5.855,6 413,5 250,0 0,0 6.519,0 2.836,3 156,2 237,0 401225 PENGADILAN AGAMA BANTUL 6.998,9 1.245,6 0,0 0,0 8.244,5 3.619,3 449,1 0,0 669165 DITRESNARKOBA POLDA D.I.Y 116.681,7 18.300,2 0,0 0,0 134.981,9 61.414,1 4.916,1 0,0 643873 POLRES SLEMAN 89.237,2 15.191,4 0,0 0,0 104.428,6 46.478,5 4.467,7 0,0 643848 POLRES BANTUL 101.323,7 15.053,6 4.271,5 0,0 120.648,8 53.229,0 4.408,6 1.023,6 643831 POLRESTA YOGYAKARTA 5.938,4 2.450,9 150,0 0,0 8.539,3 3.324,4 777,1 36,2 005662 KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA 3.831.326,3 2.784.188,7 1.623.776,0 158.020,6 8.397.311,6 1.177.903,9 390.279,7 149.047,3 SATKER lainnya 4.258.044,6 2.852.726,0 1.645.656,2 183.003,6 8.939.430,5 1.401.718,5 410.226,6 165.292,5 JUMLAH D.I. YOGYAKARTA
TOTAL
57 51 52 53 BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA BANTUAN PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL
TOTAL
8.339,0
8.387,0
0,0%
19,3%
0,0%
100,0%
97,7%
9.856,2
9.947,0
0,0%
30,0%
0,0%
97,2%
95,2%
2.845,5
2.871,5
0,0%
12,4%
0,0%
98,4%
92,5%
0,0
121,3
100,0%
69,6%
0,0%
0,0%
81,0%
2.707,7 0,0
2.760,4 1.148,1
0,0% 85,1%
30,2% 56,5%
0,0% 0,0%
75,0% 0,0%
73,0% 67,7%
0,0
16.230,0
0,0%
17,8%
86,9%
0,0%
66,5%
0,0 0,0 0,0 0,0
40,7 3.986,4 24.846,2 8.729,0
0,0% 56,1% 53,3% 54,0%
54,2% 31,7% 23,9% 36,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
54,2% 53,1% 52,2% 52,1%
0,0 67,1 0,0 2.243,6 0,0 15.003,6 0,0 3.229,4 0,0 4.068,4 0,0 66.330,2 0,0 50.946,2 0,0 58.661,2 0,0 4.137,7 19.780,8 1.737.011,8 43.529,1 2.020.766,8
52,0% 42,5% 49,9% 48,4% 51,7% 52,6% 52,1% 52,5% 56,0% 30,7%
0,0% 66,7% 24,4% 37,8% 36,1% 26,9% 29,4% 29,3% 31,7% 14,0%
0,0% 0,0% 0,0% 94,8% 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 24,1% 9,2%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5%
52,0% 51,8% 49,7% 49,5% 49,3% 49,1% 48,8% 48,6% 48,5% 20,7%
32,9%
14,4%
10,0%
23,8%
22,6%
Terdapat Satker dengan alokasi anggaran kegiatan untuk Bantuan Sosial realisasi telah mencapai 90-100%
36
CATATAN HALAMAN IV DIPA (BLOKIR) Dalam miliar Rupiah
Realisasi dalam miliar rupiah
BLOKIR ANGGARAN TA 2014 - 2015 (MONTH TO MONTH) 200.000,00
50,00%
180.000,00
45,00%
160.000,00
40,00%
140.000,00
35,00%
120.000,00
30,00%
100.000,00
25,00%
80.000,00
20,00%
60.000,00
15,00%
40.000,00
10,00%
20.000,00
5,00%
0,00
Perpres
Jan
Feb
Mar
April
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Des
2014
155.916,78
117.955,09
50.661,94
42.359,11
27.294,62
26.588,85
25.681,63
24.461,74
24.551,70
23.268,49
21.985,28
9.478,56
5.969,40
2015
45.088,10
45.088,10
45.088,10
45.088,10
75.389,00
65.753,60
51.944,50
% 2014
24,44%
18,49%
7,94%
6,64%
4,28%
4,17%
4,03%
4,06%
4,08%
3,86%
3,65%
1,57%
0,99%
% 2015
6,97%
6,97%
5,67%
5,67%
9,48%
8,27%
6,53%
0,00%
Blokir TA 2014 Keppres APBN sebesar Rp155.916,78 M (24,4% dari APBN Rp637.841,6 M) dan pada akhir TA (Desember 2014) menjadi Rp5.969,4 M (0,99% dari APBN-P Rp602.292,0 M)
Blokir TA 2015 Keppres APBN sebesar Rp45.088,10 M (6,9% dari APBN Rp647.309,9 M) dan pada tanggal 1 Juni 2015 menjadi Rp51.944,5 M (6,5% dari APBN-P Rp795.480,4 M)
CATATAN HALAMAN IV DIPA (BLOKIR) TA 2015 (NASIONAL, PROV. JATENG dan YOGYA) Dalam Miliar Rp) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
LOKASI 01 DKI JAKARTA PERWAKILAN LUAR NEGERI 02 JAWA BARAT 03 JAWA TENGAH 04 DI YOGYAKARTA 05 JAWA TIMUR 06 ACEH 07 SUMATERA UTARA 08 SUMATERA BARAT 09 RIAU 10 JAMBI 11 SUMATERA SELATAN 12 LAMPUNG 13 KALIMANTAN BARAT 14 KALIMANTAN TENGAH 15 KALIMANTAN SELATAN 16 KALIMANTAN TIMUR 17 SULAWESI UTARA 18 SULAWESI TENGAH 19 SULAWESI SELATAN 20 SULAWESI TENGGARA 21 MALUKU 22 BALI 23 NUSA TENGGARA BARAT 24 NUSA TENGGARA TIMUR 25 PAPUA 26 BENGKULU 28 MALUKU UTARA 29 BANTEN 30 KEP. BANGKA BELITUNG 31 GORONTALO 32 KEPULAUAN RIAU 33 PAPUA BARAT 34 SULAWESI BARAT 35 KALIMANTAN UTARA TOTAL
PAGU BLOKIR 1 KP 2 KD 3 DK 4 TP 5 UB TOTAL 1 KP 2 KD 3 DK 4 TP 5 UB TOTAL 1 KP 413.981,7 17.771,3 145,1 43,3 5,4 45.678,8 323,9 3,1 0,8 0,0 46.006,7 11,0% 431.946,7 4.337,6 0,0 0,0 0,0 0,0 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,0 3,7% 4.337,6 16.602,1 22.663,5 629,8 1.938,9 291,5 320,4 200,0 52,0 9,0 5,7 587,1 1,9% 42.125,8 13.147,1 23.817,1 664,5 2.205,9 0,0 487,0 239,1 47,8 4,5 0,0 778,4 3,7% 39.834,6 2.603,7 5.891,0 194,9 249,8 0,0 26,1 86,8 6,0 1,4 0,0 120,3 1,0% 8.939,4 13.437,7 27.877,2 751,6 2.341,7 93,3 225,0 903,1 89,1 8,9 0,0 1.226,0 1,7% 44.501,5 4.041,5 7.822,9 395,5 1.392,0 0,0 25,5 95,5 37,4 4,7 0,0 163,1 0,6% 13.651,9 9.440,1 10.370,1 469,7 1.098,4 19,5 607,6 42,2 39,9 5,5 0,0 695,1 6,4% 21.397,8 3.105,5 8.745,2 296,5 745,5 12,2 16,2 129,4 18,5 6,3 0,0 170,3 0,5% 12.904,8 1.705,1 4.882,8 237,4 389,4 3,2 5,5 153,2 13,3 4,3 0,0 176,3 0,3% 7.217,9 1.819,0 3.662,0 229,5 514,7 3,6 0,0 123,7 13,0 8,9 0,0 145,7 0,0% 6.228,7 5.863,3 6.861,3 324,5 1.514,2 111,0 376,7 83,1 24,3 0,0 49,9 534,0 6,4% 14.674,2 2.585,4 5.683,0 323,3 1.466,0 9,5 4,8 98,3 20,6 1,7 0,0 125,3 0,2% 10.067,2 4.880,4 5.023,9 305,7 942,3 167,4 38,9 124,3 27,8 7,6 79,8 278,3 0,8% 11.319,7 2.060,9 3.752,1 255,9 550,9 96,2 0,0 306,2 25,1 5,4 40,0 376,6 0,0% 6.716,1 2.113,4 5.333,3 266,0 607,8 0,0 5,9 212,8 16,6 4,7 0,0 240,0 0,3% 8.320,4 4.228,4 4.784,5 221,8 642,6 0,0 17,8 351,9 13,8 0,0 0,0 383,5 0,4% 9.877,4 3.925,6 5.588,6 274,0 684,6 41,6 37,8 117,3 22,8 2,8 19,8 200,5 1,0% 10.514,5 3.006,5 4.160,0 272,3 1.121,9 0,0 6,0 290,7 19,0 21,5 0,0 337,3 0,2% 8.560,6 8.186,3 12.297,8 441,4 2.845,8 0,0 23,8 552,6 29,6 12,2 0,0 618,2 0,3% 23.771,3 2.891,8 3.742,2 266,5 1.156,6 0,0 12,0 330,0 21,3 15,0 0,0 378,4 0,4% 8.057,2 4.555,7 4.632,0 248,2 461,0 55,4 124,1 365,1 21,0 7,3 26,6 544,1 2,7% 9.952,4 3.385,9 7.094,5 210,4 434,3 0,0 7,7 98,3 10,6 0,0 0,0 116,6 0,2% 11.125,1 2.940,4 4.373,3 297,9 1.188,4 161,1 16,0 174,2 20,3 8,9 69,4 288,7 0,5% 8.961,1 3.650,5 5.440,2 406,6 904,5 136,8 15,0 365,5 45,1 1,0 58,6 485,2 0,4% 10.538,6 7.728,9 6.279,2 415,7 567,9 0,0 44,5 622,9 64,0 0,0 0,0 731,4 0,6% 14.991,6 1.308,5 2.618,8 210,6 562,6 5,9 15,0 26,8 12,1 1,5 0,0 55,4 1,1% 4.706,4 2.644,5 2.658,9 207,0 480,2 0,0 0,0 320,7 15,3 11,5 0,0 347,5 0,0% 5.990,5 3.174,1 7.669,7 228,4 372,8 13,8 22,1 39,1 14,1 1,0 0,0 76,4 0,7% 11.458,8 893,2 1.470,9 147,7 152,1 2,6 0,0 1,1 6,3 0,0 0,0 7,3 0,0% 2.666,5 2.271,0 2.142,4 184,7 537,6 38,7 0,3 32,3 13,0 0,0 18,3 64,0 0,0% 5.174,3 2.565,7 3.267,1 152,1 79,5 3,5 0,0 424,1 7,6 2,9 0,0 434,5 0,0% 6.067,8 4.263,7 3.007,4 240,5 366,4 0,0 25,7 345,3 24,5 8,5 0,0 404,0 0,6% 7.877,9 1.653,3 1.333,3 161,3 712,0 47,4 15,3 197,3 17,3 4,1 22,6 256,6 0,9% 3.907,3 1.797,2 1.106,9 81,4 311,8 0,0 0,0 152,9 5,5 0,0 0,0 158,5 0,0% 3.297,2 566.795,68 243.824,19 10.158,11 29.583,41 1.319,37 851.680,76 48.362,30 7.929,73 817,60 171,89 390,83 57.672,34 8,5%
% 2 KD 3 DK 4 TP 1,8% 2,1% 1,9% 0,9% 1,0% 1,5% 3,2% 1,2% 0,4% 1,5% 3,1% 3,4% 1,2% 1,7% 2,5% 8,2% 4,0% 7,4% 2,1% 7,0% 4,5% 8,8% 7,9% 1,4% 4,0% 6,7% 9,9% 1,0% 12,1% 0,5% 0,1% 1,5% 13,0% 11,5% 14,8% 13,8% 3,3%
8,3% 7,2% 3,1% 11,9% 9,4% 8,5% 6,2% 5,6% 5,7% 7,5% 6,4% 9,1% 9,8% 6,2% 6,2% 8,3% 7,0% 6,7% 8,0% 8,5% 5,0% 6,8% 11,1% 15,4% 5,7% 7,4% 6,2% 4,2% 7,0% 5,0% 10,2% 10,7% 6,8% 8,0%
0,5% 0,2% 0,5% 0,4% 0,3% 0,5% 0,8% 1,1% 1,7% 0,0% 0,1% 0,8% 1,0% 0,8% 0,0% 0,4% 1,9% 0,4% 1,3% 1,6% 0,0% 0,7% 0,1% 0,0% 0,3% 2,4% 0,3% 0,0% 0,0% 3,7% 2,3% 0,6% 0,0% 0,6%
5 UB TOTAL 0,0% 10,7% 3,7% 1,9% 1,4% 2,0% 1,3% 0,0% 2,8% 1,2% 0,0% 3,2% 0,0% 1,3% 0,0% 2,4% 0,0% 2,3% 45,0% 3,6% 0,0% 1,2% 47,7% 2,5% 41,6% 5,6% 2,9% 3,9% 47,7% 1,9% 3,9% 2,6% 4,7% 48,1% 5,5% 1,0% 43,1% 3,2% 42,8% 4,6% 4,9% 0,0% 1,2% 5,8% 0,0% 0,7% 0,0% 0,3% 47,4% 1,2% 0,0% 7,2% 5,1% 47,8% 6,6% 4,8% 29,6% 6,8%
Catatan Halaman IV (Blokir) s.d. 11 Juni 2015, untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp778,4 Miliar (2,0%) dari Pagu RKA-KL DIPA dan untuk Provinsi DI Yogyakarta mencapai Rp120,3 miliar (1,3%) dari Pagu RKA-KL DIPA, lebih kecil dari rata-rata blokir nasional Rp57.672,34 Miliar (6,5%). 38
PAGU, BLOKIR DAN REALISASI ANGGARAN BEBERAPA SATKER (JATENG DAN YOGYAKARTA) (Dalam Rp) NO.
PROVINSI
K/L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH
005 MA 005 MA 010 KEMENDAGRI 012 KEMENHAN 013 KEMENHUMHAM 013 KEMENHUMHAM 013 KEMENHUMHAM 015 KEMENKEU 018 KEMENTAN 018 KEMENTAN
11 12 13 14 15 16 17 18
03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH
022 KEMENHUB 022 KEMENHUB 022 KEMENHUB 022 KEMENHUB 022 KEMENHUB 022 KEMENHUB 023 KEMENDIKBUD 024 KEMENKES
19 03 JAWA TENGAH
024 KEMENKES
20 21 22 23 24 25
024 KEMENKES 024 KEMENKES 025 KEMENAG 026 KEMENAKERTRANS 029 KEMENHUT 029 KEMENHUT
03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH
SATKER
PAGU RKA-K/L DIPA
BLOKIR
REALISASI
099115 PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 118.135.000 0 38.344.700 401180 PENGADILAN AGAMA SURAKARTA 4.451.003.000 0 1.944.825.023 035662 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA 1.158.581.000 0 SURAKARTA 344859 LANUD ADI SOEMARMO 106.112.274.000 0 43.215.247.592 404903 BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA 4.463.171.000 0 2.035.762.160 404919 RUMAH TAHANAN NEGARA SURAKARTA 13.673.564.000 0 5.626.694.122 408944 KANTOR IMIGRASI SURAKARTA 11.980.225.000 0 2.519.156.845 527289 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA 7.436.905.000 0 2.254.707.218 032511 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOYOLALI 7.446.870.000 0 47.734.000 039625 BADAN KETAHANAN PANGAN KAB. SUKOHARJO 526.551.000 0 82.322.100 412823 KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN 215.348.417.000 25.000.000.000 7.206.301.782 TANJUNG EMAS 412879 DISTRIK NAVIGASI SEMARANG 54.033.937.000 0 11.807.863.516 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 203.724.060.000 0 19.130.171.794 466740 PENGEMBANGAN LLAJ JAWA TENGAH 29.662.775.000 0 5.221.705.423 467060 PENGEMBANGAN LLASDP JAWA TENGAH 22.286.830.000 0 2.591.331.800 467321 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN 2.272.730.116.000 401.407.931.000 TENGAH 189882 UNIVERSITAS SEBELAS MARET 1.103.896.700.000 0 269.226.501.319 415567 RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA 210.231.842.000 0 33.751.866.321 416211 BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN 113.635.000.000 4.476.855.000 6.798.418.754 OBAT DAN OBAT TRADISIONAL TAWANGMANGU 520607 BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN 108.273.000.000 0 16.585.375.287 RESERVOIR PENYAKIT SALATIGA 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 43.829.249.000 0 11.007.964.843 416973 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA 22.354.361.000 0 6.971.850.898 035636 BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI SURAKARTA 47.450.553.000 0 9.158.592.723 400345 BALAI PENGELOLAAN DAS SOLO 7.355.800.000 0 87.860.000 427200 BALAI PENGELOLAAN DAS SOLO 34.232.558.000 0 3.471.291.794
% REALISASI
KET
32,5% 43,7% 0,0% 40,7% 45,6% 41,2% 21,0% 30,3% 0,6% 15,6% 3,3% 21,9% 9,4% 17,6% 11,6% 0,0% 24,4% 16,1% 6,0% 15,3% 25,1% 31,2% 19,3% 1,2% 10,1%
39
PAGU, BLOKIR DAN REALISASI ANGGARAN BEBERAPA SATKER (JATENG DAN YOGYAKARTA) (Dalam Rp) NO.
PROVINSI
K/L
26 03 JAWA TENGAH 27 03 JAWA TENGAH 28 04 DI YOGYAKARTA
029 KEMENHUT 029 KEMENHUT 032 KEMEN. KP
29 04 DI YOGYAKARTA
032 KEMEN. KP
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
04 DI YOGYAKARTA 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH
032 KEMEN. KP 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU
41 42 43 44
04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 03 JAWA TENGAH 03 JAWA TENGAH
033 KEMEN. PU 033 KEMEN. PU 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF
45 03 JAWA TENGAH
040 KEMENPAREKRAF
46 03 JAWA TENGAH 47 03 JAWA TENGAH
040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF
48 03 JAWA TENGAH
040 KEMENPAREKRAF
49 03 JAWA TENGAH 50 03 JAWA TENGAH
040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF
SATKER
PAGU RKA-K/L DIPA
427448 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN 14.575.447.000 DAERAH ALIRAN SUNGAI 574317 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU 10.489.622.000 040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 405.305.000 649725 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN 5.982.989.000 KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I YOGYAKARTA 660055 LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEKANISASI 8.027.069.000 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 030156 SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BENGAWAN SOLO 625.546.416.000 474981 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA 408.846.866.000 TENGAHPELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN SEMARANG 488119 205.281.603.000 498180 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO 550.107.129.000 498187 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR 145.992.111.000 BENGAWAN SOLO 498620 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JATENG 1.295.717.939.000 503100 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA 24.300.000.000 SURAKARTA 505136 PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN SOLO - KERTOSONO 1.366.700.697.000 633872 BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO 54.501.879.000 636846 BALAI LITBANG TEKNOLOGI SUNGAI DI SURAKARTA 16.371.984.000 486454 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN 87.998.085.000 BANGUNAN D.I. YOGYAKARTA 495741 PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI D.I. YOGYAKARTA 177.396.851.000 030032 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA 3.000.000.000 TENGAH 030123 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA 4.983.460.000 TENGAH 031345 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG, 1.500.000.000 PROVINSI JAWA TENGAH 031346 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG, 1.500.000.000 PROVINSI JAWA TENGAH 031960 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 2.000.000.000 MAGELANG 032935 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.000.000.000 KAB. WONOGIRI 032939 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.000.000.000 KAB. WONOGIRI 035515 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 2.000.000.000 MAGELANG
BLOKIR
REALISASI
% REALISASI
KET
0 0 0
3.726.464.599 2.158.283.784 50.177.100
25,6% 20,6% 12,4%
0
2.055.008.639
34,3%
0 1.721.769.561 0 152.089.355.635 200.000.000 44.576.538.132 0 29.010.916.038 0 58.803.966.436 0 23.607.428.868 0 77.497.673.338 0 0 34.540.399.479 0 6.187.306.856 0 3.157.156.345
21,4% 24,3% 10,9% 14,1% 10,7% 16,2% 6,0% 0,0% 2,5% 11,4% 19,3%
0 0 0 3.622.460.000
9.096.127.301 10.838.907.323
10,3% 6,1% 0,0% likuidasi 0,0%
0
0,0%
0 0
0,0% likuidasi 0,0%
0
0,0%
0 0
0,0% likuidasi 0,0%
40
PAGU, BLOKIR DAN REALISASI ANGGARAN BEBERAPA SATKER (JATENG DAN YOGYAKARTA) (Dalam Rp)
NO.
PROVINSI
K/L
51 52 53 54 55 56 57 58
03 JAWA TENGAH 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA
104 BNP2TKI 004 BPK 004 BPK 019 KEMENPERIND 019 KEMENPERIND 019 KEMENPERIND 019 KEMENPERIND 019 KEMENPERIND
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA 04 DI YOGYAKARTA
020 KEMEN. ESDM 022 KEMENHUB 022 KEMENHUB 024 KEMENKES 033 KEMEN. PU 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF 040 KEMENPAREKRAF
74 04 DI YOGYAKARTA 75 04 DI YOGYAKARTA
044 MENNEG KUKM 090 KEMENDAG
76 04 DI YOGYAKARTA
104 BNP2TKI
SATKER 426361 BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) SEMARANG 003030 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 003031 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 247178 AKADEMI TEKNOLOGI KULIT YOGYAKARTA 247182 SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI INDUSTRI YOGYAKARTA 247199 BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK 247204 BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK 248522 BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA 412571 BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI 466731 PENGEMBANGAN LLAJ D.I. YOGYAKARTA 467076 PENGEMBANGAN LLASDP D.I. YOGYAKARTA 632263 POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA 498622 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 040037 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA 040130 DINAS PARIWISATA PROVINSI DI YOGYAKARTA 040133 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA 040251 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. SLEMAN 040258 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. SLEMAN 040356 DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KAB. GUNUNG KIDUL DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KAB. GUNUNG 040363 KIDUL DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA 049017 049018 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA 049056 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA 040063 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 447775 BALAI STANDARISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL II 426370 BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) YOGYAKARTA
PAGU RKA-K/L DIPA
BLOKIR
REALISASI
% REALISASI
KET
11.840.880.000 12.513.785.000 5.490.815.000 26.553.258.000 18.568.204.000 24.404.302.000 22.288.218.000 15.075.702.000
0 0 0 0 0 0 0 0
3.282.671.899 3.953.767.274 1.602.491.250 6.923.134.728 3.832.534.291 8.654.464.687 7.819.943.258 2.657.342.920
27,7% 31,6% 29,2% likuidasi 26,1% 20,6% 35,5% 35,1% 17,6%
52.742.160.000 13.123.636.000 2.685.195.000 51.503.502.000 240.158.714.000 1.000.000.000 750.000.000 1.682.220.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 573.000.000 220.000.000 889.220.000
0 6.123.736.000 0 0 0 0 0 589.220.000 0 0 0 0 0 0 589.220.000
4.839.905.017 136.405.300 96.997.400 15.779.319.367 37.592.418.352
9,2% 1,0% 3,6% 30,6% 15,7% 0,0% likuidasi 0,0% likuidasi 0,0% 0,0% 0,0% likuidasi 0,0% 0,0% likuidasi 0,0% likuidasi 0,0% likuidasi 0,0%
4.667.147.000 5.349.906.000
0 0
938.959.375 2.036.497.771
20,1% 38,1%
5.974.046.000
0
2.159.396.472
36,1%
41
HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI DAYA SERAP ANGGARAN BELANJA K/L TAHUN 2015
I. Kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran: Lambatnya proses administrasi di K/L, antara lain lambatnya proses pelelangan, lambatnya penetapan pejabat perbendaharaan dan belum siapnya pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan. Belum efektif / belum ada register PHLN, dasar hukum belum diterbitkan, ketidaklengkapan data dukung sehingga anggaran diberi catatan. Kendala dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa. Adanya output cadangan, catatan hal IV DIPA dari APIP. II. Kendala Teknis di Lapangan, a.l. adanya permasalahan perijinan/pengadaan/pembebasan lahan, dan Bencana alam dan masalah sosial.
42
HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI DAYA SERAP ANGGARAN BELANJA K/L TAHUN 2015
III. Implementasi kebijakan : i. Inpres Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2015, dalam RKA-KL /DIPA harus dilakukan diidentifikasi, selfblocking, usul revisi pemanfaatan; ii. Moratorium pembangunan gedung kantor baru, iii. Dana optimalisasi DPR yang harus terlebih dahulu di reviu BPKP; iv. pelaksanaan belanja bansos yang harus memperhatikan hasil reviu BPKP TA 2014 dan rekomendasi KPK . v. Adanya 11 K/L baru dan berubah dalam Kabinet Kerja yang berimbas terhadap pelaksanaan anggaran Satker-Satker di daerah
43
UPAYA PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L TAHUN 2015 1.
2.
3. 4.
5.
Percepatan penyelesaian revisi anggaran untuk kegiatan yang masih diberi catatan halaman IV DIPA (Blokir) sesuai mekanisme Revisi yang diatur dalam PMK Nomor 136/MK.02/2014 tentang Juksun Penyusunan dan Penelaaahan RKAKL, terkait : Dasar hukum pengalokasiannya Nomor register PHLN/PHDN Rincian distribusi ke satker-satker untuk alokasi yang masih terpusat Alokasi anggaran yang masih memerlukan persetujuan Bappenas atau reviu BPKP Pergeseran program yang memerlukan perstujuan DPR Terhadap blokir anggaran PHLN yang Loan Agreement, register, atau Annual Work Plan (AWP)-nya berpotensi tidak terbit atau diterbitkan tahun 2013, agar diusulkan Revisi Drop Loan, dan RM Pendampingnya dapat diusulkan direalokasi untuk mendukung kegiatan prioritas Terhadap blokir PNBP/BLU, agar segera dilengkapi justifikasi (a.l. TOR, dasar hukum dalam rangka penggunaan PNBP) Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan koordinasi penyelesaian hambatan realisasi anggaran melalui a. Aplikasi monev kinerja penganggaran b. Koordinasi dan pelaporan kepada Pejabat Penghubung TEPRA pada masing-masing K/L c. Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) – LKPP dan Outstanding Contract dalam Aplikasi SPAN – Kemenkeu Kendala dalam penyelesaian revisi anggaran yang dihadapi agar dikoordinasikan dengan 44 Direktorat Jenderal Anggaran, atau melalui Pusat Layanan DJA
DANA OPTIMALISASI APBN DAN APBN-P TAHUN 2015 YANG MEMERLUKAN REVIU BPKP DANA OPTIMALISASI APBN 2015 YANG MEMERLUKAN REVIU BPKP (Dalam Juta Rp) No
Kode BA
Kementerian Negara/Lembaga
Tambahan Anggaran
Hasil Reviu BPKP Dapat Dilaksanakan dan KL Segera Mengajukan Usul Revisi
13 K/L : SELURUHNYA ALOKASINYA SESUAI DG KRITERIA
Seluruhnya
Sebagian
Jumlah
Di-Freeze krn Di-Freeze krn Tdk Di-Freeze krn Tdk Output Tdk Memenuhi Sejalan RKP Terukur (Tumpang Akuntabilitas dan Tindih) Governance
Di-Freeze krn Menolak Direviu
Jumlah
1 2 3 4 5 6
005 022 060 064 090 103
MA KEMENHUB POLRI LEMHANAS KEMENDAG BNPB
150.000,0 50.000,0 2.500.000,0 100.000,0 100.000,0 900.000,0
150.000,0 50.000,0 2.500.000,0 100.000,0 100.000,0 900.000,0
-
150.000,0 50.000,0 2.500.000,0 100.000,0 100.000,0 900.000,0
-
-
-
-
-
7 8 9 10 11 12
019 023 025 068 084 107
KEMENPERIN KEMENDIKBUD KEMENAG BKKBN BSN BASARNAS
15.000,0 4.435.000,0 25.000,0 400.000,0 50.000,0 785.000,0
15.000,0 4.435.000,0 25.000,0 400.000,0 50.000,0 785.000,0
-
15.000,0 4.435.000,0 25.000,0 400.000,0 50.000,0 785.000,0
-
-
-
-
-
9.510.000,0
9.510.000,0
No
Kode BA
Jumlah Kementerian Negara/Lembaga
-
9.510.000,0
Tambahan Anggaran
Hasil Reviu BPKP Dapat Dilaksanakan dan KL Segera Mengajukan Usul Revisi
9 K/L : SEBAGIAN ALOKASINYA SESUAI DG KRITERIA
Seluruhnya
Sebagian
Jumlah
Di-Freeze krn Di-Freeze krn Tdk Di-Freeze krn Tdk Output Tdk Memenuhi Sejalan RKP Terukur (Tumpang Akuntabilitas dan Tindih) Governance
Jumlah
1
002
DPR
783.310,0
-
783.110,0
783.110,0
-
200,0
-
200,0
2
026
KEMENAKERTRANS
460.000,0
-
412.000,0
412.000,0
-
-
48.000,0
-
48.000,0
3
027
KEMENSOS
37.000,0
-
37.000,0
4
032
KKP
5
033
KEMEN PU
6
034
KEMENKO POLHUKAM
7
035
KEMENKO PEREKONOMIAN
8
036
KEMENKO KESRA
9
050
BIN Jumlah
50.000,0
-
13.000,0
13.000,0
-
-
330.000,0
-
329.780,0
329.780,0
-
220,0
7.075.000,0
-
7.070.443,2
7.070.443,2
-
-
80.410,0
-
70.271,8
70.271,8
-
6.060,0
-
63.800,0
-
960.000,0
-
9.808.580,0
48.970,0 -
48.970,0
955.440,0
955.440,0
9.683.015,0
9.683.015,0
14.830,0 -
10.138,2 4.560,0
-
Di-Freeze krn Menolak Direviu
4.556,8 6.060,0
-
220,0
-
4.556,8
-
10.138,2
-
6.060,0
-
-
14.830,0
-
-
4.560,0
-
15.000,0
1 K/L : SELURUH ALOKASINYA TDK SESUAI DG KRITERIA 1
007
SETNEG
15.000,0
-
-
-
300.000,0
-
-
-
-
-
15.000,0
1 K/L : BELUM DILAKUKAN REVIU 1
051
LSN Jumlah Di-Freeze TOTAL JUMLAH
19.633.580,0
9.510.000,0
9.683.015,0
19.193.015,0
300.000,0
300.000,0
14.830,0
-
15.118,2
-
110.616,8
-
300.000,0
440.565,0
14.830,0
15.118,2
110.616,8
300.000,0
440.565,0
45
DANA OPTIMALISASI APBN DAN APBN-P TAHUN 2015 YANG MEMERLUKAN REVIU BPKP DANA OPTIMALISASI APBNAPBN-P 2015 HASIL REVIU BPKP
Sejalan dengan RKP
Efisien & Efektif (Memperhtkn Std. Blj, Tdk Tumpang Tindih, dgn Output Terukur, & Dibutuhkan KL dlm Rk Mendk. pencapaian Target dlm RKP
Memenuhi Akuntabilitas dan Governance
No. Kementerian Negara/Lembaga
Tambahan Anggaran
MPR DPR BPK MA KEMENLU KEMENHAN KEMENHUK & HAM KEMENTERIAN RISTEK & DIKTI KEMENTERIAN KUKM BIN LSN WANTANNAS POLRI LEMHANNAS KEMENDES, PDT & TRANS BMKG KEMENPORA DPD BASARNAS
365.000 1.635.000 100.000 100.000 150.000 4.725.000 450.000 1.200.000 50.000 200.000 200.000 100.000 3.850.000 100.000 2.100.000 50.000 374.000 375.000 200.000
365.000 1.635.000 100.000 100.000 - 150.000 4.725.000 450.000 1.200.000 - 50.000 200.000 200.000 100.000 3.850.000 100.000 2.100.000 50.000 374.000 375.000 200.000 -
365.000 1.113.124 100.000 100.000 150.000 4.725.000 450.000 1.199.918 50.000 200.000 200.000 100.000 3.850.000 100.000 2.078.292 48.000 369.000 357.398 200.000
521.876 82 21.708 2.000 5.000 17.602 -
365.000 1.635.000 100.000 100.000 150.000 4.725.000 450.000 1.200.000 50.000 200.000 200.000 100.000 3.850.000 100.000 2.100.000 50.000 5.000 369.000 375.000 200.000 -
365.000 1.635.000 100.000 100.000 150.000 4.725.000 450.000 1.200.000 50.000 200.000 200.000 100.000 3.850.000 100.000 2.100.000 50.000 374.000 375.000 200.000
TOTAL
16.324.000
16.124.000 200.000
15.755.732
568.268
15.955.000 369.000
16.324.000
Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PERSENTASE JUMLAH K/L
Tidak
Ya
Tidak
(Dalam Juta Rp)
Usulan Tertulis K/L
Ya
Tidak
Sesuai Rencana Kerja
Ya
Sesuai Tugas dan Fungsi K/L
Tidak -
Ya 365.000 1.635.000 100.000 100.000 150.000 4.725.000 450.000 1.200.000 50.000 200.000 200.000 100.000 3.850.000 100.000 2.100.000 50.000 374.000 375.000 200.000 16.324.000
Persetujuan Komisi V DPR RI
Tidak -
Ya
Tidak
Simpulan Kesesuaian dengan Kriteria
Ya/Sudah
Tidak/Belum
365.000 1.113.124 100.000 100.000 4.725.000 450.000 298.118 200.000 200.000 100.000 3.850.000 100.000 2.078.292 48.000 357.398 200.000
521.876 150.000 901.882 50.000 21.708 2.000 374.000 17.602 -
15.422.200 901.800 14.284.932
2.039.068
87,51 11
12,49 8
365.000 1.635.000 100.000 100.000 150.000 4.725.000 450.000 298.200 901.800 50.000 200.000 200.000 100.000 3.850.000 100.000 2.100.000 50.000 374.000 375.000 200.000 -
46
K/L YANG BARU DAN YANG BERUBAH KL BARU DAN YANG BERUBAH Semula
Menjadi (sesuai Keppres No. 121/P Tahun 2014)
1. Kemenko Kesra
1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. -
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Kemen PU 4. Kemen Pera
3.
5. Kemenparekraf
4. Kementerian Pariwisata
6. Kemendikbud 7. Kemenristek
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8. Kemenhut 9. KLH
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Kemenakertrans 11. Kemen PDT
8. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 1)
12. -
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1) Termasuk tambahan fungsi terkait Desa yang berasal dari Kemendagri 2) BPN dan Ditjen Penataan Ruang KemenPU telah ada sebelumnya 47
