PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PERHUBUNGAN Jl. Kapten Cok Agung Tresna I No.1 Telp. (0361) 224436, 227730 Fax. (0361) 222436 Denpasar (Bali), 80235
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
BAB I PENDAHULUAN
1. UMUM Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga jaringan transportasi sebagai akses keluar-masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun Internasional dapat dicapai melalui Pelabuhan Penyeberangan,Bandar Udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar-masuk Bali tersebut ke seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah dihubungkan dengan prasarana jaringan jalan dan atau prasarana pelabuhan / lapangan terbang kecil lainnya, artinya untuk mencapai seluruh pelosok wilayah Provinsi Bali telah tersedia jaringan transportasi secara langsung dan atau transportasi terusan. Pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional. Penetapan Keputusan Kepala SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018 bahwa transportasi merupakan penunjang urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai peranan strategis untuk menunjang pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana pemersatu Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; untuk menunjang kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan jasa transportasi, informasi dan komunikasi yang strategis, terpadu, efektif dan efisien, dalam menggerakkan dinamika pembangunan, pola distribusi serta hubungan Nasional dan Internasional yang dinamis sesuai aspirasi daerah, yangmana akan dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Sasaran strategis tahun 2014 – 2018 pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali,yaitu : a. Pemenuhan kebutuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi sesuai standar; b. Pemenuhan kebutuhan keselamatan jasa transportasi sesuai standar; c. Pemenuhan kebutuhan kelancaran penyelenggaraan jasa transportasi; d. Tertib dan efisien penyelenggaraan jasa Transportasi dan Infokom; e. Pemenuhan kebutuhan kemudahan akses informasi dan komunikasi ( handal, up dated, tepat waktu ).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta pertanggungjawabannya maka Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016. Adapun dasar dalam Penyusunan LKjIP 2016 sebagai berikut ; 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 Jo Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali;
2. KONDISI ORGANISASI a. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II dibantu 9 Pejabat Eselon III. Eselon III terdiri dari seorang Sekretaris, 5 ( Lima ) Kepala Bidang yaitu : Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut, Bidang Perhubungan Udara, Bidang Informasi dan Bidang Komunikasi dan 3 ( Tiga ) Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT ) yaitu : UPT Sarbagita, UPT Jembatan Timbang dan UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :
KEPALA DINAS
JABATAN FUNGSIONAL
KABID JIBANG
SEKRETARIS
KABID PHB DARAT
KASUBAG
KASUBAG
KASUBAG
KEPEGAWAIAN N
KEUANGAN
UMUM
KABID PHB LAUT
KABID PHB UDARA
KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KASI DATA DAN PENGKAJIAN KASI PENGEMBANGAN
KASI
KASI
KASI
LALU LINTAS
ANGKUTAN LAUT KASI KEPELA BUHANAN
KASI KEBAN UDARA DARUDARAAN
KASI
KASI POS DAN TELEKOMUNIKASI
ANGKUTAN KASI SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI
ANGKUTAN KASI TEKNIK KASI MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
SARANA DAN PRASARANA
KASI KESELAMATAN PENERBANGAN
KASI PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
UPT
UPT
UPT
JEMBATAN TIMBANG
SARBAGITA
PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS TERPADU
b. Tugas Pokok Dinas Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
c. Fungsi Dinas Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; Pengelolaan sarana prasarana bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan Pelaksanaan urusan tata usaha
3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) a. Keterbatasan kapasitas layanan sarana prasarana transportasi b. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan di Provinsi Bali c. Masih kurang lancarnya lalu lintas jalan d. Masih Rendahnya akses informasi dan komunikasi
BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. RENCANA STRATEGIS 2014 – 2018 Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran, dengan demikiaan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal (Peluang dan Tantangan), sehingga strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan yang ditetapkan melalui program kegiatan dapat diantisipasi secara realistis sesuai potensi yang dimiliki, termasuk hambatan, peluang dan tantangan yang mungkin perlu dihadapi dimasa depan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018, sekaligus sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Bali, pemahaman terhadap produk – produk tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten/Kota serta kebijakan umum
pembangunan daerah
provinsi bali diarahkan pada pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, industri kerajinan dan kepariwisataan, dengan tetap berlandaskan pada aspek budaya daerah yang dijiwai Agama Hindu dengan Konsepsi Tri Hita Karana dan Tri Mandala, sehingga jati diri kehidupan masyarakat Bali masa dulu, kini dan masa depan tetap dapat dipertahankan, dan menjadikannya sebagai potensi pariwisata yang mempunyai daya saing tersendiri secara berkesinambungan.
VISI dan MISI VISI DAN MISI
Memperhatikan posisi dan kondisi geografis, potensi lingkungan internal dan eksternal maupun perkembangan tatanan kehidupan masyarakat lokal, nasional maupun global, maka guna menunjang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup sehingga peran serta sektor transportasi sangat penting sebagai penggerak untuk dinamika pembangunan, mendukung mobilitas barang dan jasa serta pola distribusi nasional. Dalam mewujudkan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat berbudaya yang berkelanjutan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat serta tuntutan aspirasi masyarakat terhadap kualitas maupun kuantitas pelayanan jasa transportasi yang baik dan terpadu, maka Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali , menetapkan Visi dan Misi yang sesuai dengan kewenagan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN JASA TRANSPORTASI YANG TERPADU, SELAMAT, LANCAR, TERTIB DAN EFISIEN SERTA PENINGKATAN AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI PROVINSI BALI
Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka agar pembangunan perhubungan informasi dan komunikasi mempunyai arah yang jelas dan tepat, dapat dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan jasa transportasi yang terpadu 2. Penyelenggaraan transportasi yang selamat, lancar, tertib dan efisien 3. Penyelenggaraan akses informasi dan komunikasi Pencapaian Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis ( Renstra ) apabila dalam penyelenggaraan transportasi, informasi, dan komunikasi berjalan dengan baik serta terjadi interaksi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali sebagai regulator dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, telekomunikasi dan informasi, maka untuk mentaati tata laksana pemanfaatan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat meminimalisasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana transportasi, informasi dan komunikasi. Dengan demikian, misi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali secara jelas akan terlihat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.
TUJUAN STRATEGIS
Penetapan Tujuan Strategis didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi . Penetapan Tujuan Strategis tersebut akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Adapun Tujuan Strategis yang ingin dicapai pada masing-masing Misi dalam Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2014-2018, seperti tersebut dibawah ini : 1.
Tujuan Misi Pertama (Penyelenggaraan jasa transportasi yang terpadu) adalah terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi yang memadai untuk menuju keseimbangan pembangunan insfrastruktur Bali.
2. Tujuan Misi Kedua (Penyelenggaraann jasa tranportasi yang selamat, lancar, tertib, dan efisien), terbagi atas 2 tujuan sebagai berikut : -
Terjaminnya Kehandalan penyedian pelayanan jasa transportasi untuk menunjang aksesibilitas kawasan Pariwisata dan Industri Kecil.
-
Meningkatnya Kualitas pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita
3.
Tujuan Misi Ketiga (Penyelenggaraan akses informasi dan komunikasi) adalah Terwujudnya layanan pos, telekomunikasi dan informasi pembangunan serta keterbukaan informasi publik yang memadai.
2. PERJANJIAN KINERJA 2016 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 untuk Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS SKPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
1
2
3
1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi
2. Keselamatan jasa transportasi sesuai standar
3. Kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum Trans Sarbagita
1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan
80%
1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai
57%
1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita
30%
2.1. Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut
8%
2.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali
25%
2.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali
5%
3. 1. Kecepatan kendaraan umum trans Sarbagita 22 km/jam
4. Terwujudnya 4.1. Persentase penyelenggaraan pos yang penyelenggaraan layanan pos, terkoordinasi telekomunikasi dan 4.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan keterbukaan informasi publik telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi 4.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik
70%
70% 80%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2016 : Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Tahun 2016 dapat dicapai dari target kinerja dan realisasi fisik di masing-masing Indikator Kinerja
Sasaran.
Pencapaian
Indikator
Kinerja
Sasaran
berdasarkan
pelaksanaan
Program/Kegiatan tahun anggaran 2016, dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS 1.1.1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2016
REALISASI
CAPAIAN
80%
41,41%
52%
57%
53,6%
94%
30%
26,04%
87%
8%
12%
150%
25%
12,50%
50%
5%
-9%
-182%
3.1.1.1. Kecepatan rata-rata Angkutan umum trans Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS 4.1.1.1. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinas
22 Km/Jam
23,63 Km/Jam
107,41%
70%
70%
100%
4.1.1.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi
70%
70%
100%
4.1.1.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik
80%
80%
100%
1.1.1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan 1.1.1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai 1.1.1.3 Load Faktor Angkutan Umum Trans SarbagitaPenyeberangan
2.1.1. Keselamatan jasa transportasi 2.1.1.1.Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut sesuai standar 2.1.1.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali 2.1.1.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali 3.1.1. Kelancaran penyelenggaraan angkutan umum Tras Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS 4.1.1. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi, persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran dan keterbukaan informasi publik
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS SKPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA
REALISASI 2016
REALISASI 2015
1
2
3
4
1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan
1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan
41,41 %
75 %
transportasi
2. Keselamatan jasa transportasi sesuai standar
1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai
53,6 %
1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita
26,04 %
2.1. Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut
2.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali 2.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali
3. Kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum Trans Sarbagita
3. 1. Kecepatan kendaraan umum trans Sarbagita
4. Terwujudnya 4.1. Persentase penyelenggaraan pos yang penyelenggaraan layanan pos, terkoordinasi telekomunikasi dan 4.2. Persentase desa yang terkoneksi keterbukaan informasi publik layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi 4.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik
12 %
12,5%
-9%
57% 30%
5%
12,5%
5%
23,63 km/jam 20 km/jam
70%
65% 65%
70%
80%
70%
3. PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2016 DENGAN TARGET TAHUN 2018 SASARAN STRATEGIS SKPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA
REALISASI 2016
1
2
3
1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan
1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan
41,41 %
TARGET 2018
-
transportasi
2. Keselamatan jasa transportasi sesuai standar
1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai
53,6 %
1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita
26,04 %
2.1. Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut
2.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali 2.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali
3. Kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum Trans Sarbagita
3. 1. Kecepatan kendaraan umum trans Sarbagita
4. Terwujudnya 4.1. Persentase penyelenggaraan pos yang penyelenggaraan layanan pos, terkoordinasi telekomunikasi dan 4.2. Persentase desa yang terkoneksi keterbukaan informasi publik layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi 4.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik
12 %
12,5 %
-9%
23,63 Km/Jam
70%
-
35%
-
-
-
-
-
70%
80%
-
B. ANALISIS 1. Analisa keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Sasaran tahun 2016 dari Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.1. Sasaran : “Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi” Program/Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran (1) tahun 2016 ini dapat digambarkan sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1 1.1.1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi
2 1.1.1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan
TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR
3
4
41.41%
51.76%
PROGRAM 5
KEGIATAN 6
REALISASI 7
Program : Pengembangan Aksesibilitas
Kegiatan: Koordinasi dan Pembinaan Kepelabuhan
100%
Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan: Pemeliharaan fasilitas sub Infrastruktur Tanah Ampo
100%
1.1.1.2. Load Faktor/ Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai
53.60%
94.04%
Program: Pengembangan Aksesibilitas
Kegiatan: Peningkatan /Pengembangan aksesibilitas sarana dan prasarana perhubungan dan keselamatan transportasi
100%
1.1.1.3 Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita
26.04%
86.80%
Program: Kegiatan: Penataan Pembangunan angkutan umum Trans prasarana dan SARBAGITA fasilitas perhubungan
100%
Program: Peningkatan pelayanan Angkutan
Kegiatan: Pembelian layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA
100%
Kegiatan: Biaya Pengelolaan Angkutan Umum Trans SARBAGITA
100%
Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (1) tahun 2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut : Indikator 1.1.1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan : 1. Program Pengembangan aksesibiltas a. Koordinasi dan Pembinaan Kepelabuhan Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, prosentase Fisik di akhir Kegiatan sebesar 100%. Pekerjaan yang dilaksanakan meliputi pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pelabuhan di 5 (Lima) Kabupaten selama 12 bulan. Kegiatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan Indikator Kinerja Sasaran, namun sangat penting dalam fungsi Tupoksi Bidang Perhubungan Laut. 2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Pemeliharaan fasilitas sub Infrastruktur Tanah Ampo Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, prosentase Fisik di akhir Kegiatan sebesar 100%. Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA tahun 2016 meliputi Pemeliharaan Gedung Kantor dan Terminal Pelabuhan, Halaman, Pemeliharaan Eskalator, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan alat-alat/suku cadang elektrikal dan mekanikal serta pembiayaan lainnya terkait Terminal Pelabuhan Tanahampo. Hingga Tahun 2016 belum ada kepastian terkait hasil KPS Pelabuhan, sehingga pembebanan anggaran pemeliharaan gedung masih pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Sub Infrastruktur Tanah Ampo hingga tahun 2015 ini belum
dapat mengukur secara langsung Capaian Indikator Kinerja Sasaran yakni Load Factor/BOR Dermaga Pelabuhan dikarenakan belum Beroperasi. Namun dalam pengukuran Indikator Kinerja Sasaran digunakan data dari pelabuhan yang telah beroperasi yakni, Pelabuhan Benoa dan Celukan Bawang. Indikator 1.1.1.2. Load Faktor/ Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai 1. Program Pengembangan Aksesibilitas a. Peningkatan/Pengembangan Aksebilitas Sarana dan Prasaranan Perhubungan dan Keselamatan Transportasi Prosentase Fisik di akhir Kegiatan sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA tahun 2016 meliputi pelaksanaan koordinasi aksesibilitas dibidang Perhubungan Udara serta keselamatan transportasi udara. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran melainkan menunjang terlaksananya koordinasi sesuai kewenangan dan Tupoksi dari Bidang Perhubungan Udara. Indikator 1.1.1.3. Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita 1. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan a. Penataan angkutan umum Trans SARBAGITA Prosentase Fisik di akhir Kegiatan sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA tahun 2016 dan DPPA tahun 2016 yakni Pemeliharaan rutin Halte dan kelengkapannya, Pengadaan E-Ticketing System Trans Sarbagita, Pemeliharaan Repeater, Pencetakan Tiket Bus Trans Sarbagita. Secara umum kegiatan telah dilaksanakan 100%, dalam kaitannya dengan capaian Load Factor Angkutan Umum Trans Sarbagita sebagai pendukung secara langsung, mengingat Kegiatan ini mendukung dari segi penyediaan prasarana dalam operasional Bus Trans Sarbagita. Sehingga kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran operasional Trans Sarbagita. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita Prosentase Fisik di akhir Kegiatan sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA tahun 2016 dan DPPA tahun 2016 yakni Pembelian layanan angkutan umum Trans Sarbagita pada Koridor I dan II yang telah beroperasi sejak Tahun 2011. Kegiatan ini merupakan kegiatan inti dalam penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis subsidi “Trans Sarbagita” sehingga membutuhkan anggaran yang relative besar disetiap tahunnya. Seiring dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran yakni Capaian Load Faktor angkutan umum Trans Sarbagita, kegiatan ini sangat selaras dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan capaian Load Faktor walau tidak signifikan. Hal ini menunjukkan trend positif dari penyelenggaraan Angkutan Umum Trans Sarbagita yang telah mencapai tahun ke-5 operasionalnya pada tahun 2016. Dengan dukungan secara terus-menerus, kedepan diharapkan Target dari Kinerja Sasaran dapat dicapai. b. Biaya Pengelolaan Angkutan Umum Trans Sarbagita
Prosentase Fisik di akhir Kegiatan sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA tahun 2016 dan DPPA tahun 2016 yakni penyediaan tenaga kerja penunjang operasional Trans Sarbagita serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya dalam mendukung operasional Angkutan Umum Trans Sarbagita. Hingga tahun 2016, jumlah tenaga kerja yang dipergunaka sebanyak 66 orang yang terdiri atas petugas administrasi, pencatatan, serta petugas pengawasan lapangan. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan pendukung tercapainya Load Faktor Trans Sarbagita, dimana dalam proses tercapainya Load Faktor berasal dari kinerja yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang dipergunakan. Hal ini dapat dihitung dengan memberikan pembobotan seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap Load Faktor. 1.2. Sasaran : “Keselamatan jasa transportasi sesuai standar” Sasaran ini dimaksudkan untuk Meningkatkan standar keselamatan jasa transportasi. Dipandang perlu untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kebutuhan keselamatan transportasi untuk menjamin hak pengguna layanan transportasi. Keselamatan transportasi baik darat, laut maupun udara merupakan kewajiban Pemerintah untuk menyediakan, melaksanakan dan mengawasi, sehingga mencerminkan tanggung jawab terhadap hak pengguna transportasi di Indonesia. Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (2) tahun 2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1 2 2.1.1. Keselamatan 2.1.1.1.Persentase Penurunan jasa transportasi Kejadian Kecelakaan sesuai standar Transportasi Laut
2.1.1.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali
2.1.1.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali
TAHUN 2016
CAPAIAN INDIKATOR
3
4
12%
150%
12,50%
-9%
50%
-182%
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM
KEGIATAN
5
6
REALISASI 7
Program : Kegiatan: Pengawasan, Peningkatan Kualitas pembinaan dan dan Penyebarluasan keselamatan pelayaran Informasi
100%
Program: Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan: Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut
100%
Program: Pengembangan Aksesibilitas
Kegiatan:Pengawasan, pengendalian pelayanan keselamatan penerbangan /heliport
100%
Program:Peningkatan Kegiatan:Pengawasan, pelayanan angkutan pengendalian dan pelayanan perijinan jasa angkutan udara dan rute penerbangan
100%
Program Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (Inpres 4 Tahun 2013)
100%
Kegiatan:Monitoring Pengendalian dan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan serta Pemberian penghargaan supir/jurumudi/awak kendaraan umum teladan Kegiatan:Pelaksana
100%
aksi keselamatan jalan Provinsi Bali Kegiatan:Penyidikan Penyelenggaraan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat
100%
Kegiatan :Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)
100%
Program Peningkatan Kegiatan :Pelaksanaan Kelaikan Penimbangan Pengoperasian kendaraan bermotor Kendaraan Bermotor
100%
Program : Peningkatan kwalitas dan penyebarluasan informasi
100%
Kegiatan :Pelaksanaan penegakan hukum pengguna kendaraan bermotor angkutan barang
SASARAN STRATEGIS
TAHUN
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2016
CAPAIAN INDIKATOR
1
2
3
4
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM
KEGIATAN
5
6
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
REALISASI 7
Kegiatan :Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Kegiatan : Pembinaan Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan : Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan
100%
Kegiatan : Rehabilitas/Pemelihara an Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi
100%
100%
100%
Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (2) tahun 2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut : Indikator 2.1.1.1. Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut 1.
Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi a. Pengawasan, pembinaan dan keselamatan pelayaran Kegiatan Pengawasan, pembinaan dan keselamatan pelayaran merupakan kegiata rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk meningkatkan kinerja Bidang Perhubungan Laut guna mendukung tercapainya Indikator Sasaran Menurunnya Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut. Bentuk daripada kegiatan ini adalah pengawasan dan pembinaan langsung kepada pemilik
kapal
serta
melaksanakan
sosialisasi
rutin
disetiap
tahunnya
kepada
masyarakat/pengusaha pemilik kapal yang beroperasi diwilayah Provinsi Bali. Diharapkan dengan terus terlaksananya kegiatan ini, dapat mendukung tercapainya “Zero Accident” Transportasi Laut diwilayah Provinsi Bali. 2.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang tercapainya Indikator Sasaran Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, dimana bentuk pelaksanaan kegiatan yang merupakan Tupoksi Bidang Perhubungan Laut ini adalah pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap dokumen perijinan perusahaan angkutan laut yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut. Dalam pelaksanaan kegiatan, dokumen perijinan kapal merupakan suatu syarat mutlak yang harus dimiliki sehingga menjadi suatu kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan kembali ijin yang dimiliki kepada Pemerintah guna terwujudnya tertib administrasi.
Indikator 2.1.1.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali 1.
Program Pengembangan Aksesibilitas
a. Pengawasan, pengendalian pelayanan keselamatan penerbangan/heliport Sinergitas kinerja antar seksi di Bidang Perhubungan Udara merupakan pendukung terwujudnya Indikator Sasaran tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan ini sedianya telah mengacu pada Program Nasional, Pemprov Bali dan SKPD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. Dalam upaya mencapai Kinerja Sasaran diatas, kegiatan ini telah berkontribusi
mewujudkan
penurunan
incident
penerbangan
sesuai
kewenangan
Dishubinfokom Provinsi Bali. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Pengawasan, pengendalian dan pelayanan perijinan jasa angkutan udara dan rute penerbangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Jasa Angkutan Udara, dimana Bidang Perhubungan Udara sendiri mengeluarkan rekomendasi terkait perijinan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). Hal ini juga merupakan salah pendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. Indikator 2.1.1.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali 1.
Program Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (Inpres 4 Tahun 2013) a. Monitoring Pengendalian dan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan serta Pemberian penghargaan supir/jurumudi/awak kendaraan umum teladan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Monitoring Perijinan Angkutan dan pelayanan Perijinan Angkutan serta pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan atau berprestasi di Provinsi Bali. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan untuk memberi pembinaan kepada pemilik ijin baik perorangan maupun perusahaan akan kesadarannya untuk memperpanjang ijin angkutan yang dimiliki serta kesadaran dalam peremajaan kendaraan. Sedangkan kegiatan pelayanan dipusatkan dalam pelayanan perpanjangan perijinan angkutan orang dalam wewenang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. Kegiatan ini secara tidak langsung sangat berperan dalam pencapaian Indikator Sasaran diatas, dimana salah satu syarat dapat beroperasinya suatu kendaraan angkutan orang adalah memiliki aspek legalitas dalam hal ini perijinan. Salah satu fungsi pengawasan terletak dalam perijinan tersebut, sehingga fungsi tersebut diharapkan mampu mendukung penurunan angka kecelakaan khususnya kendaraan angkutan orang. b. Pelaksanaan aksi keselamatan jalan Provinsi Bali Salah satu kegiatan dalam mendukung upaya Pemerintah menekan angka kecelakaan adalah pelaksanaan aksi keselamatan jalan. Kegiatan ini diharapkan secara nasional mampu menekan angka kecelakaan sebesar 50% yang ditempuh dalam waktu 10 tahun atau sebesar 5% disetiap tahunnya. Bentuk daripada kegiatan ini adalah sosialisasi kepada masyarakat umum, mahasiswa/pelajar tentang keselamatan berlalulintas dijalan. Dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan 100% secara fisik, dan diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya. c. Penyidikan Penyelenggaraan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat Kegiatan Penyidikan penyelenggaraan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Darat
ditekankan pada usaha penertiban kendaraan angkutan barang dalam wewenang Pemerintah Provinsi Bali guna menekan angka lebih muat beban kendaraan. Angka lebih muat pada kendaraan angkutan barang sering menjadi penyebab dalam kejadian kecelakaan lalu lintas angkutan barang selain kelalaian sopir/pengemudi dalam mengemudi. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Provinsi Bali yang memiliki arus lalu lintas yang padat dengan kendaraan angkutan barang baik yang berasal dari dalam maupun dari luar pulau. Secara rutin disetiap tahun terlaksananya kegiatan ini sangat mendukung upaya pencapaian dari target Indikator Kinerja Sasaran diatas sesuai bobot yang dihitung berdasarkan prioritas dampak/pengaruh. d. Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN) Progres fisik dari kegiatan ini pada akhir tahun dapat dikatakan 100%, dimana keseluruhan dari isi dalam kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) disetiap tahun diharapkan mampu menciptakan sinergitas antara instansi-instansi yang langsung bersentuhan dengan penyelenggaraan angkutan jalan guna mendukung terciptanya regulasi yang tepat dalam penyelenggaraan angkutan di jalan. Kegiatan ini juga mendukung upaya Pemerintah menurunkan angka kecelakaan dijalan melalui langkah-langkah kebijakan yang dihasilkan dalam forum bersama. 2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a. Pelaksanaan Penimbangan kendaraan bermotor Kegiatan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor angkutan barang dilaksanakan oleh UPT. Jembatan Timbang, dimana pelaksanaan penimbangan difokuskan pada dua Jembatan Timbang yakni Cekik dan Seririt. Pelaksanaan penimbangan ini ditujukan kepada kendaraan angkutan barang yang melalui Jembatan Timbang dimana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya lebih muat angkutan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dijalan. Upaya pencegahan ini sangat diharapkan untuk mendukung upaya tercapainya penurunan 5% angka kecelakaan dijalan khususnya kendaraan angkutan barang. Pentingnya kegiatan ini dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diharapkan dapat berkelanjutan. 3. Program Peningkatan kwalitas dan penyebarluasan informasi a. Pelaksanaan penegakan hukum pengguna kendaraan bermotor angkutan barang Kegiatan Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor angkutan barang dilaksanakan oleh UPT. Jembatan Timbang, dimana pelaksanaan penimbangan difokuskan pada dua Jembatan Timbang yakni Cekik dan Seririt. Pelaksanaan penimbangan ini ditujukan kepada kendaraan angkutan barang yang melalui Jembatan Timbang dimana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya lebih muat angkutan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dijalan. Upaya pencegahan ini sangat diharapkan untuk mendukung upaya tercapainya penurunan 5% angka kecelakaan dijalan khususnya kendaraan angkutan barang. Pentingnya kegiatan ini dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran diharapkan dapat berkelanjutan. 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
a. Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Pada Bengkel Karoseri. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah Meningkatnya kualitas rancang bangun kendaraan bermotor pada bengkel karoseri sesuai standar teknis. Dari hasil tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi dalam upaya pencapaian Indikator Sasaran penurunan angka kecelakaan. b. Pembinaan Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Bentuk daripada kegiatan ini adalah terbinanya penguji kendaraan bermotor yang akan menjadi wakil dari Provinsi Bali untuk berlomba diajang nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di 9 Kab./Kota, dengan harapan meningkatnya pengetahuan penguji dapat berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan yang akurat. 5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pengadaan dan pemasangan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan merupakan salah satu kegiatan yang mendukung secara langsung upaya penurunan angka kecelakaan. Penempatan rambu/isyarat lalu lintas lainnya serta komponen pengaman jalan lainnya diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan dijalan. 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan juga merupakan salah satu kegiatan yang mendukung secara langsung upaya penurunan angka kecelakaan. Pemeliharaan baik dalam bentuk pembersihan maupun penggantian rambu/isyarat lalu lintas lainnya serta komponen pengaman jalan lainnya diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan dijalan. Kondisi cuaca serta perubahan suhu pada daerah tertentu menyebabkan fasilitas keselamatan menjadi rusak dan sangat membahayakan pengguna jalan. 1.3. Sasaran : ”Kelancaran penyelenggaraan angkutan umum Tras Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS” Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pergerakan barang dan jasa antar wilayah sehingga peran serta pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat kedepannya bisa menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan transportasi yang terpadu, handal, efektif dan efisien. Hal yang dimaksudkan diatas agar melakukan tindakan/usaha rehabilitasi/pemeliharaan, pengoperasian, pengembangan dan penataan. Indikator dan capaian dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1 3.1.1. Kelancaran penyelenggaraan angkutan umum Tras Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS
2 3.1.1.1. Kecepatan rata-rata Angkutan umum trans Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS
TAHUN 2016 3 22 km/jam
PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR
PROGRAM
4
5
107,41% Program : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
KEGIATAN 6
REALISASI 7
Kegiatan :Pengembangan Inteligent Transport Sistem
100%
Kegiatan : Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Pengendalian Lalulintas Kawasan
100%
Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (3) tahun 2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut : Indikator 3.1.1.1. Kecepatan rata-rata Angkutan umum trans Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS 1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a. Pengembangan Inteligent Transport Sistem Pengembangan Inteligent Transport Sistem dimaksudkan untuk menunjang kelancaran lalu lintas dipersimpangan yang berbasis Area Traffic Control System (ATCS). Kelancaran lalu lintas dititik persimpangan diharapkan sekaligus mendukung kelancaran Angkutan Umum Trans Sarbagita dalam hal ini yang dapat diukur adalah rata-rata kecepatan di persimpangan. Dengan dukungan ATCS diharapkan Angkutan Umum Trans Sarbagita dapat memberikan pelayanan yang efektif dari segi kecepatan dan ketepatan waktu tempuh. b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Pengendalian Lalulintas Kawasan Kegiatan ini juga merupakan salah satu pendukung tercapainya kelancaran lalu lintas pada titik persimpangan berbasis ATCS. 2. Sasaran : “Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi, persentase daerah yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran dan keterbukaan informasi publik” Sasaran ini dimaksudkan Meningkatkan tertib administrasi dan efisiensi penyelenggaraan jasa transportasi dan kominfo. Seiring dengan peningkatan jumlah Angkutan dan Jaringan Telekomunikasi diimbangi juga dengan peningkatan kepengurusan perijinan guna mematuhi tertib administrasi. Hal ini untuk menjamin standarisasi dan kelaikan suatu produk Transportasi dan Telekomunikasi. Dalam sasaran ini yang akan dilakukan antara lain; pelaksanaan Monitoring, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. Indikator dan capaian dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
CAPAIAN INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM
3
4
5
70%
100%
Program :Pembinaan Pengawasan dan /atau penertiban di bidang perposan dan telekomunikasi
4.1.1.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi
70%
100%
4.1.1.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik
80%
100%
1 2 4.1.1. Persentase 4.1.1.1. Persentase penyelenggaraan penyelenggaraan pos yang pos yang terkoordinasi terkoordinasi, persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran dan keterbukaan informasi publik
KEGIATAN 6
REALISASI 7
Kegiatan:Pembinaan dan Pengawasan Jasa telekomunikasi dan Penyiaran
100%
Kegiatan:Pengawasan dan Pembinaan Jasa Perposan
100%
Program : Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Kegiatan : Pameran Pembangunan dan Pameran Margarana
100%
Program : Pelayanan Sarana Komunikasi
Kegiatan : Pelayanan Sound System
100%
Kegiatan : Peningkatan kualitas sarana komunikasi Program : Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
Kegiatan : Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali
100%
Kegiatan : Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Bali
100%
Pembahasan Capaian dukungan Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja Sasaran (4) tahun 2016 ini dapat dijabarkan sebagai berikut : Indikator 4.1.1.1. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi 1. Program Pembinaan Pengawasan dan /atau penertiban di bidang perposan dan telekomunikasi a. Pembinaan dan Pengawasan Jasa telekomunikasi dan Penyiaran Kegiatan ini merupakan pembinaan di 9 Kabupaten/Kota terhadap perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Telekomunikasi dan Penyiaran. Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tertibnya kepengurusan ijin daripada pengusaha/perusahaan yang bergerak dibidang Telekomunikasi dan Penyiaran yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota. Indikator 4.1.1.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi 1. Program Pembinaan Pengawasan dan /atau penertiban di bidang perposan dan telekomunikasi a. Pembinaan dan Pengawasan Jasa Perposan Bentuk kegiatan ini merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha/perusahaan yang bergerak dibidang perposan, dimana diharapkan pada setiap Kabupaten/Kota akan terus dapat berkembang. Indikator 4.1.1.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik
1. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan DaerahPembinaan dan Pengawasan Jasa Perposan a. Pameran Pembangunan dan Pameran Margarana Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada masyarakat melalui Pameran Pembangunan. 2. Program Pelayanan Sarana Komunikasi a. Pelayanan Sound System Kegiatan ini merupakan pendukung kegiatan pelayanan sound system menggunakan kendaraan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta kegiatan lainnya dalam Pelayanan Publik. b. Peningkatan kualitas sarana komunikasi Kegiatan ini merupakan pendukung kegiatan pelayanan sound system dimana terdapat pengadaan alat – alat kebutuhan pelayanan sound system serta petugas pelaksana operasional yang berasal dari tenaga kontrak sebanyak 5 orang untuk mendukung Pelayanan kendaraan. 3. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik a. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali Kegiatan ini merupakan pendukung terwujudnya keterbukaan Informasi Publik, dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah upaya penyelesaian sengketa informasi yang dilaksanakan oleh komisioner KIP. b. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Bali Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Bali merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang terwujudnya keterbukaan informasi publik setelah melalui seleksi perekrutan anggota Komisioner yang berkualitas dan dapat dihandalkan dalam penyelesaian sengketa informasi.
Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan : Load Factor Sarbagita
Persentase penurunan kejadian kecelakaan transportasi laut Tahun
Kejadian Musibah pelayaran
Persentase penurunan
2014
20
-
2015
9
55 %
2016
8
11 %
Sumber : SAR Provinsi Bali
Berdasarkan tabel tersebut kejadian musibah pelayaran di wilayah provinsi Bali terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Dan diharapkan dengan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan instansi terkait yang melaksanakan fungsi keselamatan dan pelayanan dibidang pelabuhan dan pelayaran dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan di wilayah perairan pulau Bali. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali
DATA TAHUNAN LAKA DITLANTAS POLDA BALI NO
1
2
3
4
URAIAN
TAHUN
JUMLAH
2012
2013
2014
2015
2016
RESTA DENPASAR
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
579
565
348
278
401
2171
A. MD
97
122
109
97
109
534
B. LB
419
279
150
110
203
1161
C. LR
501
580
374
281
385
2121
RES BULELENG
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
692
489
434
270
334
2219
A. MD
108
96
105
108
71
488
B. LB
219
42
14
6
11
292
C. LR
958
896
727
437
611
3629
RES GIANYAR
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
362
228
282
309
296
1477
A. MD
72
75
80
57
65
349
B. LB
238
65
58
33
25
419
C. LR
338
248
332
423
424
1765
RES TABANAN
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
299
236
167
122
130
954
A. MD
95
78
91
54
62
380
B. LB
129
51
22
10
13
225
5
6
7
8
9
C. LR
293
309
177
143
175
1097
RES BADUNG
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
204
177
143
144
126
794
A. MD
70
49
64
42
52
277
B. LB
169
143
80
39
47
478
C. LR
119
134
106
183
121
663
RES KLUNGKUNG
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
130
97
79
60
79
445
A. MD
22
30
27
25
37
141
B. LB
5
5
11
1
16
38
C. LR
196
122
106
83
82
589
RES BANGLI
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
37
39
51
59
55
241
A. MD
5
17
18
19
16
75
B. LB
7
1
9
1
0
18
C. LR
52
43
79
80
88
342
RES KARANGASEM
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
190
143
96
111
91
631
A. MD
47
48
32
34
31
192
B. LB
93
64
40
53
40
290
C. LR
214
156
107
122
100
699
RES JEMBRANA
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
237
192
137
139
116
821
A. MD
88
63
58
68
45
322
B. LB
4
1
2
1
2
10
C. LR
285
238
151
138
126
938
TOTAL POLDA
2012
2013
2014
2015
2016
JML LAKA
2730
2166
1737
1492
1628
9753
A. MD
604
578
584
504
488
2758
B. LB
1283
651
386
254
357
2931
C. LR
2956
2726
2159
1890
2112
11843
Series1; 2013;Jumlah dan Persentase Kecelakaan 2013-2016 2166 Series1; 2014; 1737
(20,7%)
Series1; 2015; 1492 (19,8%) (14,1%)
Series1; 2016; 1628 (-9,1%)
Sumber : Ditlanlantas Polda Bali Berdasarkan data yang diberikan oleh satuan Ditlantas Polda Bali dari tahun 2013 sampai tahun 2015 telah terjadi penurunan angka kecelakaan di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tetapi pada tahun 2016 tingkat kecelakaan meningkat sebesar 9,1 % atau peningkatan sebanyak 14% di sepanjang tahun 2016. Ketidakberhasilan penurunan angka kecelakaan ini disebabkan oleh banyak faktor yang semakin beragam antaralain dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan, faktor usia kendaraan, faktor lingkungan/kondisi jalan dan perlengkapannya termasuk faktor manusianya. Tugas atau fungsi dari Dinas Perhubungan adalah untuk dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna transportasi sangat didukung oleh fasilitas – fasilitas keselamatan dan dukungan dari instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Kepolisian termasuk dukungan dari dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat luas agar memperhatikan keselamatan bersama. Penetapan target kinerja penurunan insiden penerbangan sebesar 25% di tahun 2016 merupakan target penurunan kejadian (insiden) penerbangan berupa gangguan layang-layang dan
permainan sejenis, secara akumulatif dari tahun 2014 hingga 2016 dimana pada tahun 2014 terdapat Tahun
Jumlah Kejadian
Persentase
2014
8 kali
-
2015
7 kali
12,5 %
2016
6 kali
12,5 %
Total kejadian tidak sesuai dengan target yang kita tetapkan, dimana diharapkan terdapat penurunan secara akumulatif sebesar 25 % atau penurunan 1 kejadian atau terdapat 6 kejadian pada tahun 2016, hal ini disebabkan antaralain : 1. Penanggulangan berupa pencegahan ke masyarakat melalui koordinasi dengan aparat setempat hasilnya kurang maksimal 2. Koordinasi pencegahan permainan layang-layang di sekitas Bandara I Gusti Ngurah Rai ke masyarakat belum tepat sasaran 3. Wilayah kerja pengawasan bersama-sama dengan Satpol PP Pemerintah Daerah Provinsi Bali sepanjang radius 9 km dari center Bandara sangat luas karena belum adanya zona prioritas.
LOAD FACTOR RUNWAY 2012 - 2016 (DOMESTIK DAN INTERNASIONAL)
PESAWAT TAHUN DATANG
BERANGKAT
LCL
TOTAL
PERBULAN
PERHARI
PERJAM
2012
56.597
56.555
410
113.562
9.463,5
315,45
13,14
2013
61.840
61.879
848
124.567
10.380,6
346,02
14,42
2014
64.592
64.572
996
130.160
10.846,7
361,56
15,06
2015
62.800
62.801
744
126.345
10.528,8
350,96
14,62
2016
63.064
63.068
779
126.911
10.575,9
352,53
14,69
Series1;PESAWAT PERJAM PERGERAKAN RATA-RATA Series1; Series1;
Series1; 2012; 13,14
Series1; 2013; 14,42
2014; 15,06
2015; 14,62
2016; 14,69
Untuk Pesawat yang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai baik Internasional maupun domestik pada tahun 2016 -
Pergerakan rata-rata pesawat perjam sebanyak 15 pergerakan
-
Kapasitas maksimal Runway Bandara 28 pergerakan
-
Pada saat Peak Hours saat ini pergerakan di runway sudah mencapai 25 pergerakan/jam
-
Bandara baru harus sudah direncanakan apabila pergerakan pesawat di runway mencapai 80% dari kapasitas maksimal yaitu 28 x 80% = 22 – 23 pergerakan pesawat/jam.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya REKAPITULASI BELANJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI DALAM APBD TAHUN 2016
Berdasarkan hasil rekapitulasi belanja Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali dalam APBD Tahun 2016 maka Dinas mengelola Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.690.140.592,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 28. 091.446.236,00 yang terdistribusi untuk 6 bidang dan 3 Unit Pelaksana Teknis. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan pada tahun 2016 adalah Rp.3.647.333.000,00
REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
Realisasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 88,84 % atau senilai 14.827.726.341,00
dan belanja langsung terealisasi sebesar 89,12 % atau senilai Rp.
25.033.741.230,00 Sedangkan realisasi dari rencana pendapatan adalah sebesar 113,64 % yang berarti memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari yng direncanakan. Dimana hal ini diperoleh dari : -
Retribusi perijinan tertentu (Perda 2 Tahun 2015) Retribusi Kendaraan angkutan orang terealisasi 118,7%
-
Retribusi dari sewa kantin (Pergub No. 68 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur Bali Nomor 41 tahun 2012 tentang Perubahan atas tarif dalam Perda Provinsi Bali no. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terealisasi 100 %
-
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni dari hasil penjualan tiket bus trans sarbagita yang meningkat 11,3 % menjadi 113,3 %
Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja langsung perbidang dan UPT disajikan dalam tabel berikut ini : Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Bidang dan UPT
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mencapai Tujuan Strategis yang telah ditetapkan, maka disusun suatu Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran yang ditargetkan terdicapai pada akhir tahun kelima (2018). Indikator kinerja masing-masing Tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut : TUJUAN
URAIAN
INDIKATOR TUJUAN
TARGET 2018
1
2
3
1. Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana layanan pelayaran
Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan pelayaran
100%
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan
2.1. Load Factor Angkutan Umum Sarbagita
35%
2.2. Persentase Angkutan Jalan Yang Tertib
100%
3. Terwujudnya peningkatan kinerja tingkat pelayanan jalan dan persimpangan
Kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum
C
4. Terwujudnya Ketersediaan data pendukung untuk proses perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
4.1. Jumlah data pendukung proses perencanaan dan pengembangan sektor perhubungan
2
Sasaran Strategis dan INDIKATOR KINERJA SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan indikator sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam penetapan sasaran strategis diperlukan Rencana Kerja Tahunan yang dialokasikan dalam 5 (lima) periode berdasarkan kebijakan yang berlaku dengan menyusun program/kegiatan, sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi pada sampai akhir kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penjabaran dari apa tujuan strategis yang terkait sehingga diharapkan pula sasaran strategis telah dapat dicapai. Sasaran strategis pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersusun dalam rencana/kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana transportasi yang lebih selektif sesuai dengan potensi daerahnya. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada masing-masing misi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali dapat dijabarkan lebih spesifik adalah sebagai berikut : 1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan pelayaran SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
1.Terwujudnya Pengembangan Aksesibilitas
1.1. Persentase pelayaran yang tertib administrasi dan operasional
2. Terwujudnya peningkatan pengguna layanan angkutan umum SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
2.Terwujudnya peningkatan pelayanan
2.1. Load Factor Angkutan Umum Sarbagita
angkutan umum
2.2. Persentase Angkutan Jalan Yang Tertib
3. Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3. Terwujudnya Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3.1. Tingkat pelayanan di ruas jalan
3.2 Tingkat pelayanan di persimpangan
3.3 Persentase tertib operasional LLAJ 4. Terwujudnya ketersediaan data pendukung proses perencanaan pembangunan prasarana perhubungan SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
4.Terwujudnya perencanaan pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi
4.1.Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan
Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategis maka perlu ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan. Penetapan program dan kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali antaralain :
1. Program Pengembangan Aksesibilitas dilaksanakan oleh bidang Pelayaran SASARAN STRATEGIS
TARGET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2017
2018
1
2
3
4
1.1.1. Terwujudnya Pengembangan Aksesibilitas
1.1.1.1. Persentase Pelayaran yang tertib administrasi dan operasional
100%
PROGRAM
KEGIATAN
5
6
Kegiatan: 100% Program : Pengembangan Pengembangan Kepelabuhanan di Aksesibilitas Provinsi Bali
Kegiatan: Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Jaringan Pelayaran Kegiatan: Pemeliharaan Fasilitas Sub Infrastruktur Tanah Ampo Kegiatan: Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut.
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan untuk mencapai Load Factor Angkutan Umum Sarbagita dilaksanakan oleh UPT. Trans Sarbagita SASARAN STRATEGIS URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
2.1.1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan
2.1.1.1. Load Faktor Angkutan Umum Sarbagita
TARGET PROGRAM
KEGIATAN
5
6
2017 2018 3
4
30%
35%
Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan: Penataan angkutan umum Trans SARBAGITA.
Kegiatan: Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA
Kegiatan : Biaya Pengelolaan Angkutan Umum Trans SARBAGITA
3. Program Peningkatan Pelayan Angkutan jalan dilaksanakan oleh Bidang Angkutan SASARAN STRATEGIS
TARGET
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2017
2018
1
2
3
4
2.1.1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan
2.1.1.2 Persentase angkutan jalan yang tertib
100%
100%
PROGRAM
KEGIATAN
5
6
Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : Pemeriksaan Hasil Perubahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor
Kegiatan : Pembinaan Standarisasi Sarana Angkutan Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan Kegiatan : Penatalaksanaan Pelayanan Perijinan Angkutan Jalan dan Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Teladan
4. Prgram Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas Jalan, UPTD. Perlengkapan Jalan dan UPTD. Pusat Pengendalian Terpadu SASARAN STRATEGIS
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3.1.1. Terwujudny a Optimalisasi Manajemen
3.1.1.1. Meningkatnya Tingkat Pelayanan Ruas Jalan
TARGET PROGRAM
KEGIATAN
5
6
2017 2018 3
4
C
C
Program : Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan
Kegiatan : Pelaksanaan Aksi Keselamatan Jalan Provinsi Bali
dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Angkutan Jalan
3.1.1.2. Meningkatkan Tingkat Pelayanan di Persimpangan
C
C
Kegiatan : Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)
Kegiatan : Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan. Kegiatan : Rehabiltasi/pemeliharaa n Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi. Kegiatan : Pengoperasioan dan Pemeliharaan Fasilitas Sistem Informasi LLAJ Kegiatan : Pengelolaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas Kawasan
3.1.1.3. Persentase tertib operasional LLAJ
100%
100 %
Kegiatan : Penyidikan Pelanggaran Perundangundangan di Bidang Perhubungan Darat
5. Program Perencanaan Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi dillaksanakan oleh Bidang Keterpaduan Moda dan Ka sub bagian Penyusunan Program Sekretariat. SASARAN STRATEGIS
TARGET PROGRAM
KEGIATAN
6
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
Mewujudkan Perencanaan Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi
Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan
2
3
Program : Perencanaan Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi
2017 2018
Kegiatan : Pengawasan, Pengendalian dan Pelayanan Perijinan Multimoda
Kegiatan : Pengembangan Multimoda Kegiatan : Perencanaan keterpaduan moda Kegiatan : Perencanaan dan evaluasi program Sektor Perhubungan
BAB IV PENUTUP
1.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat kami simpulkan bahwa a. Dinas Perhubungan dibentuk untuk dapat membantu mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan perhubungan, komunikasi dan informatika. b. Berdasarkan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Tahun 2014 -2018, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2016 telah ditetapkan antara Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dengan Bapak Gubernur Bali pada tanggal 5 Januari 2016. Yaitu : 1. Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran strategis pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi adalah : 1.1 Load Factor/BOR Dermaga Pelabuhan dengan target 80% 1.2 Load Factor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan target 57% 1.3 Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita dengan target 30 % 2. Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran Keselamatan Jasa Transportasi sesuai standar 2.1 Persentase Penurunan kejadian kecelakaan transportasi laut 2.2 Jumlah penurunan insident penerbangan sesuai kewenangan 2.3 Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali 3. Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran strategis kelancaran penyelenggaraan kendaraan angkutan umum Trans Sarbagita adalah Kecepatan kendaraan umum Trans Sarbagita dengan target 22 km/jam 4. Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan pos, telekomunikasi dan keterbukaan informasi publik 4.1 Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi dengan target 70 % 4.2 Persentase daerah yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi dengan target 70 % 4.3 Persentase keterbukaan informasi publik dengan target 80% c. Hasil Akuntabilitas : Capaian Kinerja Organisasi
SASARAN STRATEGIS 1.1.1. Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi
2.1.1. Keselamatan jasa transportasi sesuai standar
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2016
REALISASI
CAPAIAN
1.1.1.1. Load Faktor /BOR Dermaga Pelabuhan
80%
41,41%
52%
1.1.1.2. Load Faktor/Frekwensi Landasan Pacu Bandara I Gusti Ngurah Rai 1.1.1.3 Load Faktor Angkutan Umum Trans SarbagitaPenyeberangan
57%
53,6%
94%
30%
26,04%
87%
8%
12%
150%
25%
12,50%
50%
5%
-9%
-182%
22 Km/Jam
23,63 Km/Jam
107,41%
70%
70%
100%
70%
70%
100%
80%
80%
100%
2.1.1.1.Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut 2.1.1.2. Jumlah penurunan Insident Penerbangan sesuai kewenangan Dishub.infokom Prov Bali 2.1.1.3. Persentase penurunan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Provinsi Bali
3.1.1. Kelancaran penyelenggaraan angkutan umum Tras Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS
3.1.1.1. Kecepatan rata-rata Angkutan umum trans Sarbagita di Persimpangan yang berbasis ATCS
4.1.1. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinasi, persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran dan keterbukaan informasi publik
4.1.1.1. Persentase penyelenggaraan pos yang terkoordinas
4.1.1.2. Persentase desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran yang terkoordinasi 4.1.1.3. Persentase Keterbukaan Informasi publik
1. Pemenuhan Kapasitas sarana dan prasarana layanan transportasi masih dalam taraf yang baik, artinya kapasitas dermaga, landasan pacu dan kapasitas angkutan umum sarbagita masih dapat memberikan pelayanan yang aman dan nyaman. Batas maksimal untuk pengembangan ada pada target maksimalnya, artinya bila melampui target tersebut harus sudah ada pengembangan dengan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi. 2. Keselamatan jasa transportasi sesuai data masih perlu peningkatan upaya untuk menurunkan kejadian kecelakaan baik di darat, laut dan udara dengan terus melakukan sosialisasi dan penegakan kebijakan dengan seluruh elemen atau instansi yang terkait. 3. Kelancaran angkutan umum trans sarbagita, bila dinilai dari kecepatan rata-rata yang dicapai maka terjadi peningkatan dari target yang ditentukan. 4. Penyelenggaraan pos yang terkoordinasi, desa yang terkoneksi layanan telekomunikasi dan penyiaran serta keterbukaan informasi publik telah dapat dicapai dari target yang direncanakan. Efektivitas anggaran Pelaksanaan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia Rp. 28.091.446.236,00,- Telah dilaksanakan secara efektif yaitu sesuai target volume dan sasaran spesifikasi fisik jenis barang yang direncanakan, telah dilaksanakan secara efisien yaitu harga yang wajar sesuai kualitas barang, jasa dan harga pasar, transparan sesuai acuan, pedoman, kriteria, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.033.741.230,00,- Atau 89,12 %.
d. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2016 adalah Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil, aspek penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan. Pembinaan diberikan dalam rangka pembinaan pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin ekuitas hak pengguna jalan. Jenis penghargaan yang diperoleh untuk Pemerintah Provinsi Bali adalah Wahana Tata Nugraha Wiratama merupakan piala yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang mengikut sertakan peserta kabupaten/kota dimana jumlah kabupaten/kota yang diikutkan sekurang-kurangnya 50% memperoleh penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha. Dari 9 Kabupaten/kota yang memperoleh piala Wahana Tata adalah Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung dan Kota Denpasar yang memperoleh WTN Kencana. 2.
Langkah Kinerja Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya : Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di Provinsi Bali, adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perhubungan, meliputi kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas distribusi barang dan jasa dalam menunjang pemerataan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tersebut diatas, akan dibarengi dengan peningkatan tuntutan kuantitas dan kualitas pergerakan orang dan barang antar wilayah baik secara lokal, regional maupun nasional. Mengingat kondisi tersebut, maka agar keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dapat lebih ditingkatkan maka koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait perlu terus ditingkatkan, utamanya dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut : 1.
Dalam pembangunan simpul transportasi seperti Angkutan Umum Trans Sarbagita, Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa, Pelabuhan Tanah Ampo, dipandang perlu terus dilaksanakan koordinasi secara intensif agar kedepannya menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, acuan dan pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pengawasan sesuai kewenangan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan target fisik sarana, prasarana dan waktu.
2.
Untuk memperoleh data – data kecelakaan dan penyebab terjadinya kecelakaan serta kawasan daerah mana yang merupakan daerah rawan kecelakaan maka untuk itu harus dilakukan kajian secara terpadu antara instansi yang terkait sehingga diperoleh kepastian siapa berbuat apa terhadap kecelakaan yang terjadi sesuai kewenangan yang ada.
3.
Untuk mengantisipasi permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka penyusunan dokumen teknis, administrasi dan biaya dipersiapkan dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan instansi / pihak terkait sebelum kegiatan diusulkan.
4.
Untuk meningkatkan kelancaran dan profesionalisme kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan dan penertiban pelayanan dan operasional serta pengendalian dan penegakan hukum di bidang Perhubungan, maka kualitas teknis fungsional aparatur perlu terus
ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan teknis fungsional dan PPNS bidang Perhubungan. Selain tersebut diatas, untuk menunjang sasaran reformasi birokrasi maka Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan : 1.
Meningkatkan mental aparatur dan melakukan manajemen perubahan
2.
Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur
3.
Meningkatkan akuntabilitas sehingga seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan
4.
Meningkatkan fungsi kelembagaan dengan menyesuaikan seluruh kinerja yang dilaksanakan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5.
Meningkatkan Tata Laksana dalam seluruh proses pelayanan kepada aparatur dan masyararakat luas
6.
Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
7.
Mendasari seluruh pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8.
Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi dan kewenangan.
