PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PERHUBUNGAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG DAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PASCA PENGALIHAN P3D BERDASARKAN AMANAT UU 23 TAHUN 2014 Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT KEPALA DINAS
JAKARTA, 12 April 2015
LOKASI JEMBATAN TIMBANG PUNGLI MALAIKAT ><SETAN
2
MANAJEMEN JEMBATAN TIMBANG DI JAWA TIMUR a.
b.
TAMBAHAN PENGHASILAN PETUGAS JEMBATAN TIMBANG
Honor Lembur (2 Shift, Pagi 3 jam dan Malam 3 jam) - Gol I dan II sebesar Rp. 25.000,- per jam - Gol III sebesar Rp. 35.000,- per jam - Uang makan lembur sebesar Rp. 25.000,Jaminan makan sebesar Rp. 400.000,- per hari per jembatan timbang
Jumlah Tambahan Penghasilan yang didapat Petugas Jembatan Timbang diluar Gaji, Tunjangan Kesejahteraan Daerah, dan Uang Makan - Opsi Bantuan Transport (Rp. 100.000 x 22 Hari) Rp. 2.200.000,- Uang Lembur Shift Pagi (Rp. 130.000 x 11 Hari) Rp. 1.430.000,- Uang Lembur Shift Malam (Rp. 130.000 x 11 Hari) Rp. 1.430.000,-
JUMLAH TOTAL
Rp. 5.060.000,-
Portal JT
1. FAKTA LAPANGAN EAST JAVA OVERLOAD
NO 1 2 3 4 5
PENINDAKAN LHR (Kend.) MELANGGAR DENDA (Kend.) TILANG (Kend.) PAD (Rp)
2012 6.699.705 3.455.940 (52%) 3.270.693 185.247 31.021.537.500 WBK , PERDA 7/2002
2013 Denda dinaikkan 400% Efek Jera ???
5.237.680 2.712.878 (52%) 2.599.763 113.115 78.957.770.000 PERDA 4/2012
DENDA DINAIKKAN 400%, DISIASATI OLEH PENGEMUDI : TANPA KENEK JALAN ALTERNATIF TANPA JEMBATAN TIMBANG 2. ASPEK REGULASI ● UU 22 / 2009 : LLAJ ● UU 38 / 2004 : Jalan ● UU 32 / 2009 : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ● Perda 4 / 2012 : Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang
Denda Overload Saat Ini Belum Memperhitungkan: • kerusakan jalan • Penurunan umur rencana jalan • kerugian akibat peningkatan emisi gas buang
1
PRESTASI JEMBATAN TIMBANG DI JAWA TIMUR
TINGKAT NASIONAL : • Top 9 Kompetisi Nasional Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Tahun 2014 • Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jawa Timur Sebagai BEST PRACTICE UPPKB INDONESIA • Top 33 Kompetisi Nasional Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Tahun 2016 TINGKAT INTERNASIONAL : • Second Round Pada United Nation Public Services Award (UNPSA) Tahun 2015
Menteri PAN dan RB (2010-2014)
PERMASALAHAN
USULAN SOLUSI
1. Overload < 5% JBI ditoleransi, 1. Overload < 5% JBI ditoleransi, Overload 5% - 25% JBI denda/Perda Overload >5% JBI Tilang Overload > 25% JBI Tilang Pembayaran denda tilang secara 2. Biaya Penerbitan Buku Uji Baru online LEBIH MURAH daripada Biaya / 2. Membangun jaringan Online : Sanksi Tilang Pengadilan, sehingga a. Antara Jembatan Timbang dengan Jaminan Buku Uji yang ditahan oleh Unit Pengujian Kendaraan Pengadilan, cenderung tidak diambil Bermotor yang ada di oleh Pengemudi / Pengusaha. Kabupaten/Kota b. Antara Jembatan Timbang antar Provinsi c. Antara Jembatan Timbang dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 3. Perbedaan besarnya denda tilang 3. Koordinasi dengan Pengadilan untuk antar pengadilan negeri. keseragaman penindakan 4. Kurang optimal pemanfaatan 4. Pemenuhan sarana, prasarana, Gudang: personil dan SOP penurunan muatan • Butuh waktu bongkar muat di Gudang Jembatan Timbang • Butuh personil dan peralatan • Fasilitas gudang (coldstorage) • Dasar hukum pengenaan biaya
PERMASALAHAN
USULAN SOLUSI
5. Keterbatasan Kewenangan PPNS Dinas Perhubungan dan LLAJ untuk menahan jaminan sidang.
5. Membuat MoU dengan pihak : • Kepolisian (menahan STNK dan SIM) • Pengadilan (denda berulang) 6. Model matematis denda dengan mempertimbangkan dampak : • Kerusakan Jalan • Penurunan umur rencana jalan • Emisi gas buang CO2
6. Sanksi denda yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap pelanggaran kelebihan muatan masih terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera terhadap operator/ pengemudi angkutan barang.
MODEL MATEMATIS DENDA KELEBIHAN MUATAN DI JEMBATAN TIMBANG Model matematis denda dengan mempertimbangkan dampak • kerusakan jalan, • penurunan umur rencana jalan, • peningkatan emisi gas buang CO2 (pemanasan global) : Kendaraan golongan 6A : Y = (3.004 X + 39,68) . L Kendaraan golongan 6B : Y = (22.051 X - 103) . L
Kendaraan golongan 7A : Y = (16.222 X - 82) . L Kendaraan golongan 7B : Y = (27.850X - 48) . L
Y= Biaya sanksi denda (Rp/kend) X = Persentase kelebihan muatan (%) L = Jarak tempuh perjalanan, (km).
Peningkatan emisi gas CO2 akibat overloading di Jatim terbesar adalah kendaraan berat angkutan barang golongan 6A (3.992.968 ton CO2/tahun), disebabkan jumlah kendaraan golongan 6A paling banyak beroperasi di Jawa Timur. kebutuhan biaya adaptasi dan mitigasi emisi gas CO2 sebesar Rp. 1,26 triliun/tahun
Hasil perhitungan model matematis tersebut terhadap tiap golongan kendaraan berat angkutan barang yang melakukan kelebihan muatan sebesar 25% terhadap JBI dengan jarak tempuh perjalanan 100 km : kendaraan golongan 6A, denda sebesar Rp. 76.056,-/unit (1,9 kali dari yang ditetapkan di Perda Jatim 4/2012) kendaraan golongan 6B, denda sebesar Rp. 478.924,-/unit ( 9 kali lebih besar) kendaraan golongan 7A, denda sebesar Rp. 381.128,-/unit ( 6 kali lebih besar ) kendaraan golongan 7B , denda sebesar Rp. 663.600,-/unit ( 11 kali lebih besar ).
GOLONGAN KENDARAAN BERAT ANGKUTAN BARANG YANG OVERLOAD 6A
6B
7A
7B-1
LOKASI TERMINAL TIPE A DI JAWA TIMUR (MENJADI KEWENANGAN KEMENHUB) 13 KAB. PAMEKASAN KAB. SUMENEP
5 KAB. LAMONGAN
KAB. TUBAN
16
KAB. BANGKALAN
19
2 KAB. BOJONEGORO
KAB. NGAWI
1
KAB. GRESIK
KOTA SURABAYA
9 KAB. NGANJUK
KAB. JOMBANG
10
KAB. MOJOKERTO
KAB. MADIUN
15
KAB. MAGETAN
18
KAB. PASURUAN
KAB. BONDOWOSO
KAB. 8 PROBOLINGGO
KAB. KEDIRI
KAB. SITUBONDO
KAB. PONOROGO MALANG
3 17
6
KAB. PACITAN
KAB. TRENGGALEK
4
KAB. TULUNGAGUNG
KAB. LUMAJANG
12
KAB. JEMBER
7
11
KAB. BLITAR
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PURABAYA (Kab. Sidoarjo) TAMBAK OSO WILANGUN (Kab. Gresik) ARJOSARI (Kota Malang) SELOAJI (Kab. Ponorogo) RAJEKWESI (Kab. Bojonegoro) PACITAN (Kab. Pacitan) TAWANGALUN (Kab. Jember) BAYUANGGA (Kota Probolinggo) KERTONEGORO (Kab. Ngawi) PURBOYO (Kota Madiun)
11 12 13 14 15 16 17 18 19
GAYATRI (Kab. Tulungagung) PATRIA (Kota Blitar) KAMBANG PUTIH (Kab. Tuban) SRITANJUNG (Kab. Banyuwangi) TAMANAN (Kota Kediri) ARYA WIRARAJA (Kab. Sumenep) SURODAKAN (Kab. Trenggalek) PASURUAN (Kab. Pasuruan) BANGKALAN (Kab. Bangkalan)
KAB. BANYUWANGI
Ket : MERAH : Belum menyerahkan P3D
LOKASI TERMINAL TIPE B DI JAWA TIMUR 4 1 2 3 11
12
10
9
8
29
13
30 2726 28 32 6 7 17 5
14 31 15 16
24
25
22 21 18
19 20
23
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Padangan (Kab. Bojonegoro) Temayang (Kab. Bojonegoro) Betek (Kab. Bojonegoro) Lamongan (Kab. Lamongan) Bunder (Kab. Gresik) Larangan (Kab. Sidoarjo) Kertajaya (Kota Mojokerto) Anjuk Ladang (Kab. Nganjuk) Caruban (Kab. Madiun) Maospati (Kab. Magetan) Magetan (Kab. Magetan) Ngadirojo (Kab. Pacitan) Kesamben (Kab. Blitar) Batu (Kota Batu) Hamid Rusdi (Kota Malang) Landungsari (Kota Malang) Untung Suropati (Kota Pasuruan) Minak Koncar (Kab. Lumajang) Ambulu (Kab. Jember) Arjasa (Kab. Jember) Bondowoso (Kab. Bondowoso) Situbondo (Kab. Situbondo) Brawijaya (Kab. Banyuwangi) Trunojoyo (Kab. Sampang) Ronggo Sukowati (Kab. Pamekasan) Bangkalan (Kab. Bangkalan) Kedung Cowek (Kota Surabaya) Bratang (Kota Surabaya) Joyoboyo (Kota Surabaya) Kepuhsari (Kab. Jombang) rencana RTH Dampit (Kab. Malang) asset pasar Dampit Mojosari (Kab. Mojokerto) Bupati mengajukan penurunan menjadi terminal tipe C
26 terminal dikelola Dishub Prov Jatim
BELUM DISERAHKAN
PERMASALAHAN DAN USULAN SOLUSI PASCA PENGALIHAN (UU 23 / 2014) PERMASALAHAN
USULAN SOLUSI
1. Asal Tujuan (O-D) trayek berhimpitan dengan trayek AKDP
AKAP Angkutan AKAP hanya memasuki terminal Asal Tujuan (O-D)
2.
Masih banyak terminal yang belum Pegembangan teknologi informasi di terminal tersentuh teknologi informasi : • Jadual Keberangkatan dan Kedatangan • GPS Tracking pada armada Bus • E-Tiketing • Papan informasi elektronik (VMS) • Sistem online antar terminal
3.
Ramp Check Kendaraan dilaksanakan secara rutin
4.
Area terminal menjadi zona publik yang Penataan zona terminal (PM 132 / 2015) : bisa dimasuki semua orang • Zona 1 (zona penumpang sudah bertiket) • Zona 2 (zona penumpang belum bertiket) • Zona perpindahan (untuk penumpang beralih moda) • Zona pengendapan (untuk istirahat awak kendaraan, ramp check, bengkel)
5.
Penumpang belum menggunakan seat belt
tidak Penyiapan ruang ramp check
diwajibkan Penumpang diwajibkan menggunakan seat belt
TERIMA KASIH
