DINAMIKA INTERNAL KABINET SJAHRIR MASA REVOLUSI INDONESIA SKRIPSI. Moch. Insan Pratama

UNIVERSITAS INDONESIA

DINAMIKA INTERNAL KABINET SJAHRIR MASA REVOLUSI INDONESIA 1945-1947

SKRIPSI Diajukan sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora

Moch. Insan Pratama 0705040339

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH KEKHUSUSAN SEJARAH INDONESIA DEPOK JANUARI 2010

Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi/tesis/disertasi* ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta,

Moch. Insan Pratama

*Pilih yang sesuai.

ii Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Moch. Insan Pratama

NPM

: 0705040339

TandaTangan: Tanggal

:

iii Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

iv Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya tujukan kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya memberikan kesempatan kepada saya menjalani pendidikan terbaik di Universitas Indonesia. Selama empat tahun lebih, ilmu yang berguna dan pengalaman yang berharga saya dapatkan dalam lingkungan akademik yang humanis dari dosen-dosen yang berdedikasi tinggi di Fakultas Ilmu Budaya khususnya pada program studi Ilmu Sejarah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Dinamika Internal Kabinet Sjahrir Masa Revolusi Indonesia 1945-1947. Terima kasih tak ternilai besarnya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Selaku dosen pembimbing, beliau mencurahkan ilmunya dengan sabar dan penuh perhatian serta selalu memberikan jalan keluar dari segala kebuntuan maupun kesulitan yang saya hadapi hingga berakhirnya

proses penyelesaian skripsi ini.

Kemudian terima kasih yang tak kalah besarnya saya ucapkan kepada Ibu Tri Wahyuning M.Si sebagai pembaca skripsi yang telah membagi pengalaman beliau dalam menulis karya akademik kepada saya sehingga saran dan masukan terhadap apa yang luput dari perhatian saya membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Rasa terima kasih saya haturkan pula kepada Dr. M. Iskandar. M Hum yang telah menguji skripsi ini serta memberikan masukan-masukan yang sangat berarti, tak lupa pula kepada staf pengajar jurusan Ilmu Sejarah, Bapak Dr. Suharto M. Hum sebagai dosen Sejarah Revolusi saya, Mbak Siswantari yang telah membuka wawasan dunia perkuliahan saya waktu pertama kali menjadi mahasiswa Sejarah, Mas Abdurahman, Mas Agus, Mas Didik, Mbak Eri, Mbak Linda, Ibu Manus, Ibu Sudarini dan semua pengajar Ilmu Sejarah yang telah berbagi pengetahuan selama ini. Terima kasih paling besar kepada kedua orang tua saya, Bapak Hikmat. E. Sastrawidjaja dan Ibu Pinarty Edwina yang telah meniupkan nafas ke dunia. kepada adik-adik Nina Ardya Garini, Indah Permatasari, Dirga Prawira Negara. Kemudian Uwa’ Lilis, Uwa’ Enih, Mbah Rimini yang telah mendorong untuk kuliah, Pa’de dan

v Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

Pa’le Arkad, Gus, Yos, Medes, Bastian, Is serta Bu’le Yota, Tien dan Elfa terimakasih dukungannya. Tidak tertinggal saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Saudara, sahabat, kawan-kawan Central Sejarah Merah, seperjuangan saya di dunia kampus yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Mereka diantaranya Bayu Kusuma Yuda (..lebih baik kita di atom daripada tidak OK 100% !), Slamet Ryadi plus Dinda Fathin, Hendaru alias Acil Cullen, Harry “Array Mundo” Darmawan, Hendry Gustian- Keep fight for Revolution comrades, Dwi Rendy ,Yahdi (Hukum 2007), Yogi, Agung, Sumantri, My Liverpudlian partnert Rhenditya , Bima, Herlambang, Azis, Hendra, Ditha, Friska, Sri, Ressa serta teman lainnya yang tak mungkin disebutkan satu persatu di jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2005. Ratih Ayu Wulandari Sinologi 2008 ( Setau gw Tan Malaka itu seumur hidupnya ga pernah nikah sama “kawin” ?), Simpatiku Apreita Utami Putri, Juwita Liestania yang nyetir Lancer Merah jadul Prancis 2006, Galuh Pangestri Larashati Sinologi 2004 serta seluruh civitas akademika UI yang telah mewarnai hidup saya. Akhirnya kepada seluruh karyawan FIB-UI khususnya petugas perpustakaan FIB-UI, petugas perpustakaan pusat-UI, perpustakaan nasional Republik Indonesia, saya sampaikan rasa terima kasih yang besar dan penghargaan yang setinggitingginya, karena dengan bantuan dan semangat yang selalu diberikan kepada saya, saya dapat menyelesaikan tugas yang masih perlu disempurnakan ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Depok,

Moch. Insan Pratama

vi Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Moch. Insan Pratama NPM : 0705040339 Program Studi : Ilmu Sejarah Departemen : Sejarah Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya Jenis karya : Skripsi demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Dinamika Internal Kabinet Sjahrir Masa Revolusi Indonesia 1945-1947” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Depok

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Moch. Insan Pratama)

vii Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

DAFTAR ISI Halaman Judul ………………………………………… i Pernyataan Bebas Plagiarisme ………………………………………… ii Halaman Pernyataan Orisinalitas ………………………………………… iii Lembar Pengesahan ………………………………………… iv Kata Pengantar ………………………………………… v Lembar Persetujuan Karya Ilmiah………………………………………… vii Abstrak ………………………………………… viii Abstract ………………………………………… ix Daftar Isi ………………………………………… x Bab. 1. PENDAHULUAN…………………………………………………………..1 1.1. Latar Belakang…………………………………………………………….….1 1.2. Rumusan Masalah……………………………………………………………10 1.3. Ruang Lingkup Masalah……………………………………………………10 1.4. Tujuan Penulisan…………………………………………………………….10 1.5. Metode Penelitian………………………………………………………....…10 1.6. Sumber Sejarah………………………………………………………………12 1.7. Sistematika Penulisan………………………………………………………..13 Bab. 2. SITUASI INDONESIA MASA AWAL REVOLUSI…………………….14 2.1. Proklamasi Indonesia………………………………………………………. 14 2.2. Konsolidasi Kekuatan Politik Republik……………………………………. 17 2.3. Kampanye Anti Jepang dan Pergeseran Kekuasaan………….……………. 19 2.4. Berakhirnya Kabinet Bucho………………………………...……………… 23 Bab. 3. KERJASAMA SJAHRIR-AMIR: BERSATUNYA KAUM SOSIALIS INDONESIA………………………………………………………………...27 3.1. Pemikiran Sosialis-Marxis di Indonesia……………………………………..28 3.2. Sosok Sjahrir dan Kelompoknya……...……………………………………..34 3. 2. 1. “Gerakan Bawah Tanah” Sjahrir………………………………….....36 3.3. Sosok Amir dan Kelompoknya……………………………………………...39 3. 3. 1. PKI Illegal…………………………………………………………....41 3.4. Partai Sosialis………………………………………………………………..44 Bab. 4. DINAMIKA INTERNAL KABINET SJAHRIR…………………………..49 4.1. Kabinet Sjahrir I: Oposisi Persatuan Perjuangan……..…………………….49 4.2. Kabinet Sjahrir II: Krisis dan Koalisi yang Gagal………………………….57 4.3. Kabinet Sjahrir III:Linggarjati dan Pecahnya Sayap Kiri…………………..66 Bab. 5. KESIMPULAN……………………….……………………… ……………81 Daftar Pustaka ........................................................................................................ xii

x Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

Abstrak Nama

: Moch. Insan. P

Program Studi

: Ilmu Sejarah

Judul

: Dinamika Internal Kabinet Sjahrir Masa Revolusi Indonesia 1945-1947.

Skripsi ini membahas tentang Dinamika kabinet Sjahrir yang berkuasa sejak tahun 1945 sampai 1947. Kabinet Sjahrir yang menggantikan kabinet Presidensial Soekarno merupakan kabinet yang dibangun atas kerjasama antara Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifudin dan menjalankan kebijakan perundingan terhadap Belanda. Atas kebijakan tersebut, kabinet Sjahrir banyak mendapat tentangan dari pihak oposisi. Meskipun demikian, dari internal kabinet tersebut memiliki dinamika tersendiri yaitu tentang kerjasama antara Sjahrir dan Amir yang pada dasarnya memiliki sifat dan orientasi yang berbeda, selain itu dari susunan kementerian yang dibangun terlihat dasar-dasar pertimbangan untuk memperkuat kabinet dengan menunjuk orang-orang yang se-haluan dengan Sjahrir harus berhadapan dengan upaya amengakomodasi oposisi. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah, yakni proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat di perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia Dari hasil penelitian terlihat kegagalan Sjahrir dalam menyusun kabinet-kabinetnya sehingga harus mengalami ketidaksabilan politik Dengan demikian, dinamika internal tersebut menjadi aspek tersendiri dalam perjalanan politik Sutan Sjahrir secara pribadi maupun kekuasaaan kabinet yang diperolehnya dalam waktu yang cukup singkat Kata kunci: Kabinet Sjahrir, Sjahrir, Revolusi Indonesia


ABSTRACT Name

: Moch. Insan Pratama

Study Program : History Title

: The Dynamic of Sjahrir’ s cabinet in Indonesia revolution 1945-1947.

This undergraduate thesis discusses on the dynamics of Syahrir’s Cabinet which ruled since 1945 to 1947. Syahrir’s Cabinet, which changed over the presidential cabinet of Soekarno, was a cabinet founded on the cooperation between Sutan Syahrir and Amir Sjarifuddin. The cabinet ran a policy on diplomacy talks to The Netherland. Due to the policy, Syahrir’s Cabinet got some oppositions from the opposition side. Even so, Syahrir’s Cabinet had its own dynamics, that is the cooperation between Syahrir and Amir Sjarifuddin. Both of them, actually, had their own characters and aims. It caused the difference of point of view to place the persons in the parlement. Thus, the internal dynamics became a unique aspect in the history of Sutan Syahrir’s politics by personal and his cabinet in general which was gained in short term. Keyword: Sjahrir’ s Cabinet, Sjahrir, Indonesia Revolution

ix Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

BAB. 1 Pendahuluan

1. 1. Latar Belakang Pemerintahan kabinet Sjahrir yang berkuasa pada masa revolusi 1945-1947 memiliki peran yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI.1 Peran tersebut seperti penyelesaian masalah sengketa antara Republik Indonesia yang baru berdiri dengan pihak Belanda yang mencoba memulihkan status quo pasca pendudukan Jepang dengan strategi diplomasi. Ironisnya kebijakan diplomasi ini banyak ditentang sehingga pemerintahan tersebut mengalami jatuh bangun dalam kurun waktu dua tahun. Meskipun demikian situasi kondisional menuntut bahwa serta merta konflik tidak hanya berasal dari tekanan luar oposisi melainkan ketika persekutuan Sjahrir dan orang kuat kedua dalam kabinet yaitu Amir Sjarifudin tidak dapat dipertahankan atas dasar sifat pemikiran, orientasi politik maupun kekuasaan. Masa revolusi Indonesia merupakan titik puncak dari segala orientasi pergerakan politik sejak awal abad ke 20. Mereka yang memegang tampuk kekuasaan dan penggung-panggung selama kurun ini merupakan produk-produk kebijakan etis Belanda sekaligus korban-korban politik kolonial masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu sendiri merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang mempergunakan organisasi modern yang berupa gerakan-gerakan dan partai politik.2 Sejak Partai Nasional Indonesia (PNI) yang terkenal akan nasionalisme radikal membubarkan diri tahun 1931, Hatta dan Sjahrir yang kecewa lalu membentuk suatu organisasi baru yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) pada akhir Desember 1933 di Yogyakarta.3 Sjahrir yang berpikiran modern lalu meninggalkan cara-cara lama PNI dengan menekankan kader-kader pendidikan. Menurutnya pendidikan memetakan jalan kemerdekaan dan ini menjadi perbedaan dengan partaipartai politik, setiap patriot bebas memilih partai-partai yang ada sambil tetap menjadi 1

Kahin dalam pandangannya menyangkut kedudukan Sjahrir merupakan tokoh berpengaruh dalam proklamasi dan pergeseran sistem dari presidensil menjadi parlementer, kemudian sebagai perdana Menteri, dia yang bertanggung jawab terhadap Republik yang baru lahir dalam melewati bahaya-bahaya hingga berhasil mendapat pengakuan Internasional bagi RI dengan strategi perundingan terhadap Belanda. Lihat. George. Mc Turnan. Kahin. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. 2 L. M. Sitorus. Sedjarah Pergerakan dan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat N. V, 1951. hal. 5. 3 Ibid. hal.48.

1 Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010

Universitas Indonesia

2

pengikut setia pendidikan dan tujuan pendidikan bukanlah menciptakan sebuah agitasi tetapi untuk membawa kejernihan.4

Meskipun pendidikan kader digiatkan dan

menghindari rapat-rapat umum, ternyata perhatian pemerintah justru semakin besar terhadap PNI Baru dengan menganggapnya lebih radikal dari Partai Indonesia (Partindo) dan sebagai sumber utama kekuatan politik. Keadaan yang berbahaya tersebut akhirnya diatasi dengan penangkapan tokoh-tokoh pendidikan termasuk Hatta dan Sjahrir pada 1934 dan selanjutnya mengalami pengasingan di luar Jawa. Sejak muda Amir telah aktif di Indonesis-Clubgebouw (IC) yaitu kumpulan anak-anak asrama di Keramat 106 yang disebutkan oleh Abu Hanifah sebagai salah satu kelompok angkatan 28.5 Dalam asrama tersebut sering diadakan diskusi-diskusi yang menyangkut soal politik, kultur, masyarakat, kolonialisme Belanda dan terutama kekaguman mereka terhadap Marx dan Engel. Dan hal ini jelas mempengaruhi pandangan dari pribadi Amir. Abu Hanifah mengungkapkan: “Dalam perdebatan-perdebatan itu mulai terang bagi kami bahwa Marxisme memiliki daya tarik besar pada mereka yang terjepit, merasa di hina , merasa tidak mendapat keadilan dan terang buat orang miskin. Satu persatu diperdebatkan bagian-bagian manifesto itu. Bagian historisnya, bagian ramalan,bagian moralnya dan bagian revolusionernya.”

Pada 1937, beberapa mantan pengurus Partindo yang juga membubarkan diri pada November 1936 lalu mendirikan suatu partai baru yang bernama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).6 Organisasi ini mengkoreksi jalan lama Partindo yang agresif dengan menggunakan asas kooperasi dalam perjuanganya. Amir sendiri menjadi wakil ketua pada 1938-1939 dan setahun kemudian berhasil menjadi ketua umum. Akan tetapi pada 1939 ia masuk di tahanan Belanda. Masa ini menjadi awal Amir mau bekerja sama dengan Belanda. Terutama beberapa minggu sebelum Jepang mendarat Dr. Idenburg mengusulkan agar Amir membangun aparat gerakan bawah Tanah untuk melawan facis.7 Memasuki awal tahun 40an, Amir lalu berupaya membangun jaringan bawah tanahnya. Pertama ia mengumpulkan kawan-kawan dekatnya termasuk grup PKI 4

Pidato Sjahrir dslam pertemun Pendidikan Nasional Indonesia di Batavia, 6 Maret 1932, Lihat. Rudolf Mrazek. Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor, 1996. hal. 143. 5 “Revolusi Memakan Anaknya Sendiri: Tragedi Amir Sjarifudin, (Prisma, No. 8. tahun 1977). 6

Suharto. Gerakan Rakyat Indonesia 1937-1942, Wajah Baru pergerakan Nasionalis Indonesia. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996. 7 Soe Hok Gie. Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan. Yogjakarta: Bentang, 1997. hal 41.



3

Ilegal yang didirikan Musso tahun 1939 menyusul keputusan Komintern melalui Sekretaris Jenderal baru Gregorij Dimitrov dari Bulgaria untuk bekerjasama dengan golongan liberal demokrat untuk menentang facisme.8 Selain itu ia juga menghubungi Sjahrir yang telah bebas dari pembuangan. Dalam tulisannya Sjahrir mengungkapkan: “ Aku mengenalnya hanya sebagai oponen politik sewaktu partai-partai kami bertikai paham sebelum aku dibuang…Aku dengar ia seorang yang pandai dan idealisme. Tapi sepanjang pengetahuanku tentang masa silamnya dalam politik, aku mendapat kesan bahwa kestabilan bukan sifatnya yang terkemuka…kata-katanya untuk melukiskan situasi terlalu berlebihlebihan…Apa yang diusulkan Siregar (Amir-penulis) ialah supaya kami menyatakan dengan formal bahwa kami ingin bekerjasama. Pernyataan itu kemudian akan dibawanya ke pemerintah kolonial sebagai pernyataan sikap kami. Lalu dengan segera diambil langkahlangkah untuk melibatkan seluruh pergerakan nasional ke dalam perang.”9

Sjahrir lalu menganggap hal itu absurd dan terlambat unuk bekerjasama politik dengan Belanda.

Ketika Jepang berhasil menguasai Indonsia, Soekarno-Hatta lalu diajak

bekerjasama dalam masa pendudukan tersebut, sedangkan Sjahrir dan Amir sibuk membangun jaringan perlawanan tersembunyi. Amir lalu mengalami penangkapan pada februari 1943 setelah operasi pembersihan terhadap jaringan

ini dimulai

Sepetember 1942.10 Akibatnya ia dijatuhi hukuman mati dan atas campur tangan Soekarno-Hatta hukuman tersebut diubah menjadi seumur hidup. Sjahrir selama masa pendudukan Jepang membina hubungan dengan pemudapemuda pengikut (kelompok Sjahrir) yang berada pada tingkat pelajar dan Mahasiswa. Pembangun jaringan intelektual di Jakarta ini menjadikan ia memiliki basis pendukung yang lebih rapi kerena melibatkan pula asrama-asrama bikinan Jepang. Selain itu, Benedict Anderson dalam Revolusi Pemuda mengemukakan bahwa pengikut-pengikut tersebut siap menerima konsep mengenai suatu perlawanan yang fokusnya adalah penentangan terhadap kebudayaan politik Jepang dan kesetiaan terhadap nilai-nilai sosio demokratis internasional.11 Mereka inilah yang terpusat di asrama kedokteran Prapatan 10 yang bersama –sama dengan pemuda-pemuda di asrama lain memegang peran dalam peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945. Pembangunan jaringan pemuda ini menjadi efektif ketika sejak awal terjadi pertentangan antara golongan tua dengan pemuda soal proklamasi Indonesia. Inisiatif pertama memang

8 9

Ibid. hal. 20. Sutan Sjahrir. Renungan dan Perjuangan. Jakarta: Djambatan dan Dian Rakyat, 1990. hal. 252.

10

Soe Hok Gie Op. cit. hal. 44 Benedict Anderson. Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 19441946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988. hal. 60. 11



4

berasal dari kelompok Sjahrir akan tetapi di kemudian akhir pergulatan itu Sjahrir lalu menarik diri sementara pengikut-pengikutnya tetap berkomunikasi dengan kelompok pemuda lainnya. Kemerdekaan Indonesia dimulai dengan pembentukan aparatur dan perangkat pemerintahan. Pada rapatnya yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil. Selanjutnya diumumkanlah sebuah kepala departemen yang di bawah pemerintahan Jepang sebagai pemerintah yang baru. Bentuknya adalah presidensial dan bertanggung jawab kepada presiden. Anggota kabinet pertama RI (31 Agustus 1945-14 November 1945) adalah Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Soebardjo, Menteri Dalam Negeri Wiranata Koesoema, Menteri Kehakiman Prof. Soepomo, Menteri Bidang Ekonomi Ir. Surachman, Menteri Keuangan Dr. Samsi, Menteri Pendidikan KI Hajar Dewantoro, Menteri Sosial Mr. Iwa kusumasumantri, Menteri Penerangan Mr. Amir Sjarifudin, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo, Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso, kemudian Menteri Negara (tanpa portfolio) Dr. Amir, Wachid Hasjim, Mr. Sartono. Mr. A. A. Maramis, Otto Iskandardinata, Soekardjo Wirjopranoto.12 Pengumuman kabinet seperti ini jelas ditolak oleh kelompok pemuda terutama Sjahrir yang mengkhawatirkan bahwa sekutu tentu akan menyukai berurusan dengan pimpinan-pimpinan yang anti terhadap Jepang. Atas analisa kebangkitan sisa-sisa facis ia lalu bermanuver dengan

menuntut diadakannya sistem multi partai untuk

menangkal ide partai negara yang sedang dibangun Soebardjo.13 Beberapa partai pun pada akhirnya berada dalam proses pendirian sebelum maklumat Hatta pada 3 November, sebab bagaimanapun juga maklumat tersebut dimaksudkan agar segala aliran dan paham yang ada di dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur.14 Selain itu muncul pula tuntutan tentang penyempurnaan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen Indonesia dan Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja akhirnya ditunjuk membentuk formatur kabinet parlementer.

12

Kahin. Op. cit. hal 176. Ibid. hal.186. 14 Wilopo. Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya. Jakarta: Yayasan Idayu, 1976. hal.10. 13



5

Dalam persamaan pandangan anti facis, Amir dan kelompoknya dalam Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang terbentuk 1 November 1945 bergabung dengan Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang dibentuk kelompok Sjahrir pada 20 November 1945. Selain persaman pandangan anti facis, mereka juga mempunyai kesepakatan masa depan tentang kerangka revolusi nasional terlebih dahulu dengan perjuangan melawan Belanda kemudian menuju revolusi sosialis untuk Indonesia.15 Sistem mendasar seperti ini kelak di kemudian hari menjadi tidak berarti lagi ketika kedua kelompok tersebut akan saling menggariskan diri mereka satu sama lainya dalam perpecahan setelah Sjahrir mundur untuk terakhir kalinya sebagai perdana menteri. Munculnya Sjahrir ke dalam tampuk kekuasaan merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintah baru yang dianggap tidak berhubungan dengan kolaborator terutama setelah ia dianggap tepat oleh politisi-politisi golongan elit cocok baik secara pribadi dan ideologis untuk berunding dengan sekutu.16 Atas dasar inilah dalam tiga tahun pertama republik, ia diberi kepercayan untuk menjadi Perdana Menteri dalam tiga kali masa jabatan yang memang relatif singkat. Kabinet pertama Sjahrir di mulai pada 14 November 1945. Sjahrir sebagai Perdana Menteri juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian Amir Sjarifudin menjadi Menteri Pertahanan dan Penerangan, Menteri Kehakiman : Soewandi, Menteri Keuangan : Soenarjo Kolopaking, Menteri Kemakmuran : Darmawan Mangoenkoesoemo, Menteri Perhubungan : Abdul Karim, Menteri Pekerjaan Umum : Putuhena, Menteri Sosial : Adji Darmo Tjokronegoro, Menteri Pengajaran : T.S.G. Mulia, Menteri Kesehatan : Darmasetiawan, Menteri Negara : Rasjidi.17 Setidaknya bagi Sjahrir apa yang menjadi anggota kabinet tersebut bukanlah sekelompok kolaborator. Meskipun demikian selain Sjahrir dan Amir, terlihat bahwa tidak ada seorangpun anggota kabinet itu merupakan tokoh pergerakan nasional dan kelompok gerakan bawah tanah bahkan telah memegang jabatan-jabatan penting di bawah Jepang.18 15

J. D. Legge. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir. Jakarta: Grafiti, 1993. hal. 202. 16 Anthony. Reid. Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. hal. 118. 17 Kedaulatan rakjat, 11 November 1945. Dalam perkembangan munculnya partai-partai dalam kabinet tersebut hanya ada orang-orang Partai Sosialis dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) lihat. John O. Sutter. Indonesianisasi Politics in a Changing Economy, 1940-1955, Volume II, New York: Ithaca Cornell University, 1959. hal. 323 18 Anderson. Op. cit. hal. 227.



6

Kabinet kedua Sjahrir di mulai sejak 11 Maret 1946, Dari susunan ini ia menggunakan orang-orang non partai selain dari partai politik utama Partai Sosialis, PNI dan Masjumi. Sjahrir tetap memegang pos Menteri Luar Negeri, Selain sejawatnya dari Partai Sosialis yaitu Dr. Soedarsono (Menteri Dalam Negeri), Amir Sjarifudin (Menteri Pertahanan), Arudji Kartawinata (Menteri Muda Pertahanan/ masjumi), Moh. Natsir (Menteri Penerangan/ Masjumi), Sjafrudin Prawiranegara (Menteri Muda Keuangan/ Masjumi), Ir. Putuhena (menteri Pekerjaan Umum/ Parkindo), Ir. Laoh (Menteri Muda Pekerjaan Umum/ PNI) Maria Ulfah Santoso (Menteri Sosial) dari Perwari, Abdulmadjid Djojodiningrat (Menteri Muda Sosial/ Sosialis), H. Rasjidi (Menteri Agama/ Masjumi, Dr Leimena (Menteri Muda Kesehatan/ Parkindo), Todung G. S. Mulia (Menteri Muda Pengajaran/ Parkindo), Wikana (Menteri Negara/ BP kongres Pemuda). Selain itu kabinet II ini juga memakai orang-orang non partai seperti H. Agus Salim (Menteri Muda Luar Negeri), Suwandi (Menteri Kehakiman), Mr. Hadi (menteri Muda Kehakiman), Ir. Surachman (Menteri Keuangan), Ir. Rasad (menteri Pertanian), Ir. Saksono (Menteri Muda Pertanian), Ir. Darmawan (Menteri Perdagangan dan Industri), IR. Abdul karim (Menetri Perhubungan), Ir. Juanda (Menteri Muda Perhubungan), dr. Darmasetiawan (Menteri Kesehatan), dan Mohammad Sjafei (Menteri Pengajaran).19 Kabinet Sjahrir III berlangsung pada 2 Oktober 1946-27 juni 1947. Kabinet ini sudah mengalami perluasan komposisi dari sebelumnya dan untuk memperkuat kedudukannya maka sifatnya berkoalisi. Hal tersebut dapat terlihat dalam susunan kementeriannya. Sjahrir untuk berunding kepada Belanda tetap memegang jabatan Menteri Luar Negeri dengan wakilnya Agus Salim (Non partai), Menteri Dalam Negeri: Mr. M. Roem (Masjumi), Wakil Menteri Dalam Negeri: Wijono (Sosialis/BTI), Menteri Kehakiman: Mr. Susanto. Tirtoprdjo (PNI), Wakil Menteri Kehakiman: Mr. Hadi (Non Partai), Menteri Keuangan: Mr. Sjafrudin Prawiranegara (Masjumi), Wakil Menteri Keuangan: Mr. Lukman Hakim (PNI), Menteri Perekonomian: Dr. A. K. Gani (PNI), Wakil Menteri Perekonomian: Mr. Jusuf Wibisono (Masjumi), Menteri Kesehatan: DR. Darmasetiawan (Non Partai), Wakil menteri Kesehatan: Dr. J. Leimena (Kristen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Ir. 19

Al-Djihat, 13 Maret 1946. Lihat Ben Anderson..hal.351.



7

Gunarso (Non Partai), Menteri Sosial: Mr. Maria Ulfah Santoso (Sosialis), Wakil Menteri Sosial: Mr. Abdul Madjid (Sosialis), Menteri Agama: Faturrachman (Masjumi), Menteri Pertahanan: Amir Sjarifudin (Sosialis), Wakil Menteri Pertahanan: Harsono Tjokroaminoto (Masjumi), Menteri Penerangan: Ir. Juanda ( Non Partai), Wakil Menteri Perhubungan: Setiadjit (Buruh), Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Putuhena (Kristen), Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Laoh (PNI), Menteri Negara: S. P. Hamengkubuwono IX (Sultan Yogjakarta), Menteri Negara: Wachid Hasjim, Menteri Negara: Wikana (Sosialis), Menteri Negara: Mr. Tan Po Gwan (Komunitas Cina), Menteri Negara: Dr. Setiabudhi (Komunitas Indo Belanda).20 Dari ketiga kabinet ini terlihat upaya untuk perluasan komposisi dan mengakomodasi kekuatan-keuatan politik RI. Dari kabinet pertama yang dikuasai Partai Sosialis dan Parkindo kemudian digantikan oleh kabinet II yang mengikut sertakan Masjumi dan PNI. Meskipun demikian tindakan tersebut tidak membuat kedudukan kabinet lebih kuat sebab terlihat bahwa pimpinan-pimpinan Partai Sosialis tetap menguasai kabinet dan tokoh-tokoh non partai yang memiliki satu gagasan dengan mereka atau dipertalikan oleh hubungan keluarga maupun pertemanan.21 Hal yang sama berlaku terhadap wakil-wakil masjumi dan PNI di kabinet seperti Natsir, Sjafrudin, Arudji dan Laoh yang duduk dalam kabinet bukan mewakili partai melainkan atas dasar pribadi. Dalam komposisi terlihat pula unsur-unsur progresif mulai duduk di dalam kabinet II. Mereka ini lingkaran dari kubu Amir yang cukup puas memegang Kementerian Pertahanan untuk tiga kali berturut-turut. Sejak awal Amir menegaskan dirinya menolak pola gaya Jepang yang militeris lalu menjadikan kementerian ini sebagai basis membangun model tentara dibawah bimbingan politik pemerintah.22 Selain itu apa yang diusahakannya merupakan wadah pengaturan terhadap laskarlaskar perjungan terutama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) sebagai alat kekuatan militernya kelak. Abdulmadjid yang baru pulang dari Belanda lalu menduduki Menteri Muda Sosial.23 Wikana yang pernah menjadi Ketua barisan Gerindo akhirnya

20

Daftar kabinet Resmi oleh Ratmoko, Asisten Sekretaris Negara. Lihat. Kahin. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia...hal. 245. 21 Anderson. Op. cit. hal. 352. 22 Ibid. hal. 279. 23 Abdulmadjid (lahir 5 januari 1904) merupakan pimpinan PI yang aktif sebagai kader komunis di kalangan mahasiswa indonesia di Belanda. Ia pula yang mempengaruhi Setiadjit yang lalu



8

menjabat Menteri Negara (Urusan Pemuda). Setiadjit dari partai Buruh menjabat Wakil Menteri Perhubungan. Perkembangan akhir dari Kabinet mencapai puncak ketika Sjahrir gagal menjawab konsesi-konsesi Belanda pasca Linggarjati. Dari sini perpecahan dipicu dengan ditariknya dukungan Sayap Kiri terhadap Sjahrir. Abdulmadjid yang seharusnya menjelaskan konsesi-konsesi itu di Yogyakarta kepada kabinet dan rapat golongan Sayap kiri kini justru dengan keras menentang konsesikonsesi tersebut dan menyerang tindakan-tindakan Sjahrir24. Sjahrir pun menyadari ketika pada rapat 26 Juni 1947 di Yogyakarta, ia diserang keras oleh Tan Ling Djie, Abdulmadjid dan Amir atas konsesi-konsesi tersebut maka kedudukannya tidak dapat dipertahankan lagi. Keesokan harinya ia meletakan jabatannya sebagai menteri untuk ketiga kalinya. Dalam karakteristik seperti itulah penting untuk dikaji soal dinamika internal di dalam Kabinet Sjahrir menyangkut kerjasama Sutan Sjahrir dengan Amir Sjarifudin, bentuk dan ciri susunan kabinet serta persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sebelumnya sudah terdapat beberapa tulisan tentang keadaan politik masa revolusi indonesia dan sedikit banyak telah mengupas soal kabinet Sjahrir 1945-1947. Diantaranya Nasionalisme dan Revolusi Indonesia oleh George. Mc. Turman Kahin yang telah mengadakan penelitian selama kurun waktu tersebut dan berhubungan dengan pemimpin-pemimpin nasional terutama dari sisi Sutan Sjahrir. Akibatnya terdapat persepsi-persepsi dalam beberapa bagian penelitian ini yang mencerminkan pandangan Sjahrir (pro pemerintah) dan kurang objektif menilai Tan Malaka beserta gerakan oposisinya. Meskipun demikian, sebagai peneliti yang turut langsung dalam masa perang kemerdekaan, ia banyak memberi informasi terhadap keadaan politik dan situasi yang berkembang dalam Republik Indonesia serta persoalan yang dihadapi pemerintah baik di dalam perundingan maupun oposisi. Kedua, Revolusi Pemuda oleh Ben. Anderson tentang pendudukan Jepang dan masa revolusi kurun waktu 1944-1946. Berbeda dengan Kahin, Ben mengangkat pemuda sebagai objek penelitiannya dan memberikan tempat yang istimewa kepada mereka sebagai tulang punggung revolusi. Militansi dari pemuda inilah yang memiliki peran dalam proses revolusi Indonesia dan kesadaran politik dari para pemuda ini bertugas mempengaruhi mahasiswa lainnya dan buruh-buruh kapal indonesia. Lihat. Soe Hok Gie. Orang-Orang Kiri...hal.29. 24 (Kahin). Op. cit. hal. 261.



9

merupakan perpaduan unsur tradisional lokal masyarakat Jawa dan budaya politik militer Jepang. Selain itu, dikemukan pula pertentangan antara pemerintah Sjahrir dan oposisi dengan menitik beratkan pada pandangan baru tentang kedudukan Tan Malaka dalam pergolakan revolusi tersebut. Ketiga, Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan oleh Soe Hok Gie. Dalam penelitian tersebut Soe Hok Gie menguraikan tokoh-tokoh serta peta kekuatan komunis di Indonesia dan pergerakannya selama masa revolusi Indonesia hingga pemberontakan Madiun 1948. Dalam kajian tersebut juga dibahas bagaimana kerjasama antara Sjahrir dan Amir. Meskipun demikian, fokus pembahasan yang diangkat lebih kepada kelompok komunis yang mengadakan infiltrasi serta kegiatankegiatan politik Amir pasca perpecahan Partai Sosialis. Keempat ,Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir oleh John. Legge. Dari penelitian tersebut, dipaparkan tentang isu-isu sentral yang dihadapi kelompok Sjahrir dengan latar belakang intelektual cendikiawan dalam masa revolusi Indonesia. Legge dalam penelitiannya mengidentifiksi tokoh-tokoh di dalam kelompok Sjahrir serta kaitannya dengan aspek pemikiran, ideology dan peran mereka dalam memandang revolusi dan hal tersebut sejalan dengan kebijakankebijakan Sjahrir di pemerintahan. Kemudian salah satu kajian yang mendekati tema tentang jatuh bangun Kabinet Sjahrir ditulis oleh Hartadi Hanim dalam Skripsi berjudul PP No. 6/ 1946: Peranan Presiden dalam Persetujuan linggajati. Dalam Skripsi tersebut dikemukakan tentang kebuntuan soal ratifikasi hasil perundingan Linggajati yang dilakukan Sjahrir dan atas peranan Soekarno yang mengeluarkan PP No 6/ 1946 dengan maksud menambahkan jumlah anggota BPKNIP yang pro Sjahrir maka ratifikasi tersebut berhasil ditanda tangani. Tulisan-tulisan dari penelitian di atas memiliki pendalaman secara tema tertentu serta penjelasan tentang revolusi Indonesia secara luas dan tidak menguraikan internal kabinet tersebut. Selain itu, menarik untuk diteliti bahwa Sjahrir beserta kabinetnya yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan justru mengalami tentangan dan kejatuhan secara berulang-ulang. Atas dasar itu maka dipilihlah tema tentang jatuh bangun kabinet Sjahrir dengan aspek dinamika internal nya terkait kerjasama yang di lakukan oleh Sjahrir-Amir dan ciri maupun bentuk kabinet yang disusun berdasarkan komposisi kementeriannya.



10

1. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diajukan sebuah permasalahan tentang sejauh mana kabinet Sjahrir tersebut dapat bertahan. Pertanyaan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana situasi terbentuknya kabinet Sjahrir? 2. Apa yang mendasari kerjasama Sjahrir dan Amir dalam membentuk kabinet? 3. Bagaimana dinamika internal kabinet Sjahrir?

1. 3. Ruang Lingkup Masalah Lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah kurun waktu 1945-1947. Tahun 1945 dipilih sebagai awal pembahasan skripsi ini karena setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah Kabinet Syahrir I menggantikan kabinet Presidensial (2 September 1945-14 November 1945). Sementara tahun 1947 dijadikan akhir bahasan penulisan skripsi ini karena pada tahun tersebut Sjahrir meletakan jabatan sebagai PM.

1. 4. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini menjelaskan tentang dinamika internal kabinet Sjahrir menyangkut kerjasama antara Sjahrir dan Amir dalam menbangun kabinet dan komposisi susunan kementerian serta menteri-menteri yang menjabat dalam kabinet Sjahrir 1945-1947.

1. 5. Metode Penelitian Dalam mencapai tujuan penelitian secara lengkap dan operasional sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka diperlukan serangkaian data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian dilapangan yang meliputi empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan. Data-data diperoleh dari melalui studi kepustakaan.



11

Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk menelusuri data baik primer maupun sekunder dari instansi yang terkait, dan atau hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai revolusi indonesia terutama tentang kabinet Sjahrir. Melalui cara tersebut diharapkan dapat diungkapkan latar belakang penelitian ini. Dalam penelitian ini dipergunakan sumber-sumber primer berupa arsip Makloemat Presiden No. 3 Tahoen 1946 serta koran sejaman seperti Merdeka dan kedaulatan Rakjat. Disamping sumber-sumber primer, digunakan pula sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku seperti karya Ben. Anderson, Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, Soe Hoek Gie, Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, George. Mc Turnan. Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir, Deliar Noor dan Akbarsya,

KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) Parlemen

Indonesia 1945-1950, Anthony. Reid, Revolusi Nasional Indonesia, dan Soebadio. Sastrosatomo, Perjuangan Revolusi. Dengan menggunakan karya-karya sekunder, dapat diperoleh tambahan data untuk mengkaji permasalahan yang diajukan. Setelah memperoleh data-data yang relevan dengan tema penelitian yang tengah digarap, maka dilakukan pengujian terhadap data atau sumber-sumber sejarah tersebut. Taraf pengujian tersebut dikenal sebagai tahap kritik, yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber yang telah didapat kemudian di cek kebenarannya dengan jalan membandingkan dengan buku atau sumber lain. Misalnya, Ben. Anderson. Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 akan dibandingkan dengan sumber-sumber yang diperoleh dari koran Merdeka dan Kedaulatan Rakjat. Untuk menguji keotentikan sumber yang diperoleh, antara lain dengan melakukan analisa sumber dan kritik teks terhadap dokumen yang didapat. Melalui analisa sumber dapat dilacak apakah sumber tersebut asli atau turunan, sehingga dapat digunakan dalam penulisan ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik intern dengan cara melakukan kritik intrinsik yaitu menentukan sifat sumber-sumber tersebut. Berbagai fakta yang diperoleh harus dirangkai dan



12

dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Peristiwa yang satu harus dimasukkan dalam keseluruhan konteks peristiwa lain yang melingkupinya. Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang integral menyangkut proses seleksi sejarah, karena tidak semua fakta dapat dimasukkan. Dalam hal ini hanya fakta yang relevan yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Faktor periodesasi dari sejarah juga termasuk dalam proses interpretasi ini, karena dalam kenyataannya peristiwa yang satu disusul dengan peristiwa lain tanpa batas dan putus-putus. Akan tetapi di dalam historiografi biasanya diadakan pembagian atas periode-periode yang akan dirinci oleh hal-hal yang khas.

1. 6. Sumber Sejarah Dalam penulisan skripsi ini, data yang digunakan dapat dikategorikan dalam dua kategori. Pertama dokumen-dokumen dan artikel surat kabar sezaman. Dokumen pengesahan kabinet dalam Makloemat Presiden No: 2 Tahoen 1946 ditemukan di ANRI, sementara koran-koran sezaman seperti Merdeka, Kedaulatan Rakyat ditemukan di Perpustakaan Nasional. Kedua, buku-buku baik primer maupun sekunder serta artikel yang berkaitan dengan masa revolusi. Buku-buku tersebut antara lain Ben. Anderson dalam Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, Soe Hoek Gie dalam Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, George. Mc Turnan. Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Legge dalam Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir, Deliar Noor dan Akbarsya dalam KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) Parlemen Indonesia 1945-1950, Anthony. Reid dalam Revolusi Nasional Indonesia, Sutan. Sjahrir dalam Our Struggle. Soebadio. Sastrosatomo dalam Perjuangan Revolusi. Sedangkan artikel yang digunakan adalah “Revolusi Memakan Anaknya Sendiri: Tragedi Amir Sjarifudin, (Prisma, No. 8. tahun 1977). Buku-buku Sekunder tersebut ditemukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia dan beberapa koleksi pribadi sendiri.



13

1. 7. Sistematika Penulisan. Dalam sistematika penulisan akan dibagi ke dalam lima bab yaitu, Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber sejarah dan sistematika penulisan. Bab kedua berjudul ”Situasi Indonesia Masa Awal Revolusi” Dalam bab ini akan di kemukakan tentang proklamasi Indonesia sebagai titik balik masa revolusi serta kemunculan konsolidasi unsur-unsur kekuatan politik republik, gerakan anti Jepang Sjahrir serta pergeseran kekuasaan yang membuat kabinet Presidensil Soekarno berakhir. Bab ketiga berjudul “kerjasama Sjahrir-Amir: Bersatunya Kaum Sosialis Indonesia”, dimulai dengan pemikiran sosialisme di Indonesia, sosok Sjahrir dan Amir serta gambaran peta politik kelompok masingmasing sampai pembentukan Partai Sosialis. Bab keempat dengan judul “Dinamika Internal Kabinet Sjahrir ” yang berisi analisis komposisi kementerian dan penjelasan tentang dinamika internal kabinet serta masalah-masalah yang dihadapi kabinet hingga pengunduran diri Sjahrir. Terakhir Bab lima yang merupakan kesimpulan dari apa yang sudah di jelaskan dari bab-bab sebelumnya.



BAB 2 Situasi Indonesia Masa Awal Revolusi

2.1. Proklamasi Indonesia Menjelang awal Bulan Agustus situasi Indonesia benar-benar belum dapat diprediksi sepenuhya untuk sebuah akhir dari pendudukan asing. Sesuai dengan Janji Jepang, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) masamasa itu masih terus bersidang untuk mempersiapkan sebuah kemerdekaan Indonesia. Ternyata segala semakin berubah seiring situasi dunia internasional. Pihak sekutu telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kedua pukulan telak yang mengusik umat kemanusiaan itu memaksa Jepang menyerah kepada pihak pemenang yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Berita-berita kekalahan Jepang telah didengar oleh kelompokkelompok pemuda yang bergerak di bawah tanah. Awal mula sebuah pertentangan prinsipil antara mereka dengan golongan tua terjadi ketika inisiatif untuk memerdekaan diri ini menjadi suatu momentum sekembalinya Soekarno-Hatta dari Dalat, Vietnam. Kepercayaan dari golongan tua bahwa penyerahan kekuasaan secara teratur dari Jepang ke pihak Indonesia praktis sudah pasti, semua hanya soal waktunya saja.1 Lain halnya dengan para pemuda yang memiliki semangat dan darah perlawanan yang kental. Secara ideologis mereka berusaha menjauhkan diri dari segala pengaruh Jepang. Selama itu pula mereka terkonsentrasi dalam beberapa kelompok pemuda yang aktif di ibukota, seperti Prapatan 10 yang merupakan sebuah asrama kedokteran. Mereka merupakan kumpulan mahasiswa tingkat elit yang secara erat memiliki kehidupan asrama, fakultas dan studistudi ilmiah zaman Belanda. Maka tidaklah terlalu mengherankan jika mereka berbahasa Belanda dalam pergaulan dan berorientasi ke Barat dibandingkan gerakan-gerakan bawah tanah lainnya. Banyak diantara mereka sebagai pengikut Sjahrir.2 Dari sini pula terlihat kelak Sjahrir yang telah memiliki hubungan dengan mahasiswa ini memiliki kekuatan dan basis pendukung yang berguna dalam kegiatan politiknya bertahun-tahun ke depan. Setelah itu terdapat pula kelompok lain seperti Asrama Angkatan baru Indonesia yang 1

Anthony Reid, Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. hal. 40. Ben Anderson. Revolusi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa. 1944-1946. Jakarta: Sinar Harapan, 1988. hal. 61. 2



15

terletak di Jalan Menteng Raya 31 dan Asrama Indonesia Merdeka yang terleak di Kebon Sirih 80. Perbedaan prinsipil antara kedua belah angkatan tersebut berujung dengan sebuah peristiwa yang disebut insiden Rengasdengklok. Sebenarnya peristiwa ini tidak perlu terjadi ketika Soekarno-Hatta mau menerima tuntutan dari pemuda dalam pengumuman proklamasi itu. Soekarno-Hatta tahu bahwa keinginan pemuda itu justru akan berakibat buruk dengan menyalahi keyakinannya soal proklamasi yang lebih sesuai rencana PPKI dan menghindari perlawanan dari pihak Jepang yang berkuasa. Akibatnya Soekarno dan Hatta yang diamankan pemuda-pemuda ke Rengasdengklok harus berargumen tentang pendiriannya.

Soebardjo

yang

lalu

mengetahui

menghilangnya

Soekarno-Hatta

mengontak Wikana dan pelindung-pelindungnya di angkatan Laut terutama Laksamana Maeda yang akan memainkan peranan penting.3 Terlihat Maeda seolah memberikan pengaruh dan pelindungan segala tindakan untuk mengadakan suatu proklamasi kemerdekaan. Dari rumahnya pula para perumus proklamasi; Soekarno, Hatta, pemudapemuda, dan anggota PPKI berkumpul untuk melakukan hal yang paling bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sjahrir sendiri telah menarik diri dari gerakan pemuda-pemuda yang menculik Soekarno. Bahkan ia dan kelompoknya menolak untuk mendukung proklamasi kemerdekaan tersebut dengan kekhawatiran deklarasi tersebut terlalu lemah untuk membawa rakyat Indonesia ke puncak revolusi yang diperlukan untuk melawan Jepang.4 Sebab Sjahrir dan kelompoknya yang mendengar kekalahan Jepang ternyata mempersiapkan proklamasinya sendiri dan hanya karena Hatta yang meyakinkan kepadanya bahwa semua itu akan sia-sia tanpa peran dari Soekarno maka proklamasi tersebut gagal dilakukan.5 Dalam Kilas Balik Revolusi, Aboe Bakar Loebis menceritakan ketika pada 15 Agustus dini hari Sekutu mengumumkan penyerahan Jepang tanpa syarat dan perang telah berakhir. Pukul 07.00, Aboe bakar Loebis lalu bersama Koesnadi

3

Reid. Op. cit. hal. 43. George. Mc Turnan. Kahin. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. hal. 185. 5 Sutan Sjahrir. Renungan dan Perjuangan . Jakarta: Penerbit Djambatan dan Dian Rakyat, 1990, Jakarta. hal. 271. 4



16

Hadibroto yang datang ke Asrama Prapatan 10 segera menemui Sjahrir di rumahnya yang ternyata telah didatangi oleh M. H. Lukman, Maruto Nitimihardjo, Etty Abdurrahman (Pemuda Putri Indonesia) dan pemuda lainnya.6 Dari pertemuan ini Sjahrir menyimpulkan sikap dan pendapatnya bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan sebelum pengumuman penyerahan itu disiarkan di Indonesia dan sebelum Sekutu mengambil putusan apapun tentang status Indonesia. Dikhawatirkan olehnya bahwa kemerdekaan itu haruslah dinyatakan sendiri tanpa Jepang. Oleh karena kemerdekaan yang dianggap bikinan Jepang membuat kemungkinan pihak sekutu akan mengambil tindakan atas Indonesia. Pemikiran Sjahrir seperti ini memang ada benarnya mengingat Pemerintahan militer Jepang telah membentuk PPKI sebagai wadah dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan atau dengan kata lain Jepang telah meletakan dasar-dasar penyerahan kedaulatan secara tertib kepada Indonesia melalui badan ini. Sjahrir mungkin masih bisa menerima Soekarno secara personal tetapi tidak untuk lembaga yang disponsori Jepang .Sementara itu, Hatta yang mendengar keluhan-keluhan sjahrir ini mengatakan pendapatnya

bahwa

Sekutu

tidak

akan

mempersoalkan

badan

apa

yang

memproklamasikan kemerdekaan sebab mereka akan melihat orang-orangnya. Meski Soekarno atau Hatta memproklamasikan kemerdekaan itu tidak atau melalui PPKI, pada akhirnya mereka tetap dianggap kolaborator-kolaborator.7 Sjahrir dan Hatta menemui Soekarno untuk membicarakan masalah ini namun seperti yang diduga sebelumnya Soekarno satu sikap dengan Hatta untuk melakukan hal tersebut sesuai prosedur dan menunggu penjelasan dari pihak Jepang.8 Dengan demikian atas kekecewaan dan tidak percayaan Soekarno atas dirinya maka ia mundur dari krisis ini dan menolak berhubungan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Sikap Sjahrir yang semula menolak Soekarno lalu berubah ketika menyadari betapa proklamasi tersebut berpengaruh di kalangan rakyat. 6

Aboe Bakar Loebis. Kilas Balik Revolusi. Jakarta: UI Press, 1995. hal. 97. Anderson. Op. cit. Hal. 89. 8 Soekarno, Hatta dan Sjahrir bersama-sama pergi keliling kota dengan mobil untuk melihat suasana kota terkait tanda-tanda pada orang-orang Jepang bahwa negerinya telah menyerah. Karena penyerahan Jepang memang belum diketahui oleh umum maka keadaan kota tenang-tenang saja dan itu menambah keyakinan Soekarno bahwa Jepang belum menyerah dan menolak desakan Sjahrir untuk menyatakan kemerdekaan pada hari itu juga. Lihat Aboe bakar Loebis. Kilas Balik Revolusi. Hal. 99. Ben Anderson. Revolusi Pemuda. Hal. 89. 7



17

“Dampak proklamasi itu hebat sekali, Rakyat Indonesia seolah-olah mendapatkan semangat baru. Sebagian besar pejabat sipil Indonesia, pangreh praja, polisi dan kelompok-kelompok tentara segera menyatakan dukungan mereka kepada Republik. Kekuatan dan kesatuan nasional mencapai puncak yang belum pernah tercapai sebelumnya..Abdurahman (Soekarno-penulis) mengeluarkan perintah kepada semua pejabat sipil untuk mengabaikan perintah-perintah pihak Jepang dan hanya mentaati instruksi-instruksi pemerintah Republik yang dipimpinnya”. 9

Sikap apatis dari pembesar-pembesar Jepang atas situasi tersebut menjelma menjadi suatu perjuangan rakyat yang merebut pimpinan dan penguasaan kantor-kantor serta kedudukan-kedudukan dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, muncul suatu front nasional yang sangat besar di seluruh Jawa dan menurut Sjahrir ini awal dari lahirnya revolusi rakyat yang meluas.

2.2. Konsolidasi Kekuatan Politik Republik Sehari setelah proklamasi, pembentukan pemerintahan Republik berlangsung dengan cepat. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan membentuk satu komisi bersama Prof. Soepomo, Soebardjo, Otto Iskandar Dinata, Mr. M. Yamin, dan Mr. Wongsonegoro mengadakan perubahan terakhir UUD.10 Pemerintahan Presidensial tersebut lalu mengumumkan susunan kabinetnya pada 4 September 1945. Susunan kementerian tersebut adalah Menteri Luar Negeri yang dijabat oleh R. A. Soebardjo, S.H. (penasehat Bukanfu), Menteri Dalam Negeri: R. A. A. Wiranatakusumah (kepala Departemen Urusan dalam Negeri), Menteri Kehakiman: Prof. DR. R. Soepomo. S. H. (kepala Departemen Kehakiman), Menteri Kesehatan: dr. R. Buntaran Marto Atmodjo ( Penasehat Biro Kesehatan Departemen Urusan Dalam Negeri), Menteri Pendidikan: Ki Hadjar Dewantoro (Penasehat Biro Pendidikan Departemen Urusan Dalam Negeri), Menteri Keuangan : dr. Samsi Sastrawidagda (penasehat Departemen Keuangan), Menteri Sosial: R. Iwa Kusumasumantri, S. H (Kepala Biro Perburuhan Departemen Urusan Dalam Negeri), Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: R. Abikusno Tjokrosurjo (Kepala Biro Pekerjaan Umum), Menteri Penerangan: Amir Sjarifudin S. H, serta beberapa Menteri Negara: K. H. Wachid Hasjim (Penasehat Departemen Agama), R. M. 9

Sjahrir. Op. cit. hal.276. UUD tersebut telah disusun selama bulan terakhir sebelum kapitulasi Jepang. Lihat. Kahin, Nasonalisme dan Revolusi di Indonesia. hal. 175. 10



18

Sartono, S.H (Penasehat Departemen Dalam Negeri), A. A. Maramis, S. H. (penasehat Bukanfu), R. Otto Iskandar Dinata (Penasehat Departemen Keamanan), dr. Amir (Penasehat Pemerintahan Militer di Sumatra).11 Dari susunan tersebut terlihat bagaimana sebagian orang-orang yang sebelumnya memegang kekuasaan di birokrasi pendudukan Jepang langsung diangkat menjadi menteri-menteri kabinet. Selain itu beberapa nama seperti Soebarjo, Iwa kusumasumantri, A. A. Maramis belum pernah menjabat posisiposisi birokrat yang tinggi dalam pemerintahan Jepang tersebut namun karena kedekatan koneksi dengan Maeda dan hubungan pribadi erat dengan Presiden membuat mereka memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kabinet.12 Pada masa revolusi ini, lembaga perwakilan rakyat diperankan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) pada tingkat pusat menjadi KNI Pusat. Pembentukan KNIP pada mulanya sebagai pembantu presiden yang ditugaskan dalam keputusan PPKI, 22 Agustus 1945 dan berfungsi sebagai “Penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat”. Saat itu yang menjadi pimpinan KNIP adalah Kasman Singodimedjo sedangkan Soekarno disebut sebagai “pemimpin besar” Komite Nasional Indonesia Pusat atas wewenangnya menetapkan ketua-ketua “pusat daerah”. Dengan demikian dalam perkembangannya muncul semacam dualisme pemerintahan di dalam pemerintahan RI sebab tidak terlalu jelas fungsi dan kedudukan KNIP itu sendiri. Semisal, KNIP yang bertindak sebagai juru penerang padahal kementrian penerangan telah terbentuk.13 Atas dasar inilah muncul kritik dari orang-orang KNIP itu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan yang kurang mencerminkan sistem ketatanegaraan yang baik. Sjahrir dan kelompoknya akan memainkan peran tersebut hingga dapat tercapailah suatu bentuk parlemen yang menjadi alat kelengkapan Demokrasi di negara RI yang baru lahir tersebut.14 Untuk lebih jelasnya tentang peran kegiatan dan manuver politik tersebut akan di uraikan dalam bagian berikut. 11

Anderson. Op. cit. hal. 134. Ibid. hal.135. 13 Deliar. Noer dan Akbarsyah. KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) Parlemen Indonesia 19451950. Jakarta: Yayasan Risalah, 2005. hal. 26. 14 Soebadio mengakui bahwa telah diadakan rapat di rumahnya di Jalan Guntur 23 yang dihdiri oleh Soepeno, Sakirman dan Mangunsarkoro dengan pembicaraan untuk memunculkan Sjahrir menjadi 12



19

2.3. Kampanye Anti Jepang dan Pergeseran Kekuasaan Munculnya pemerintahan baru di Republik Indonesia memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Seperti yang dialami Sjahrir dalam perjalanannya keliling Jawa bahwa rakyat mendukung Soekarno sebagai pemimpin mereka dalam perjuangan tersebut dan hal ini cukup untuk memberi alasan baginya menerima kepemimpinan Soekarno-Hatta. Meskipun demikian tetap ada ketidak puasan terhadap kabinet baru tersebut terutama menyangkut orang-orang yang di cap sebagai kolaborator. Tuduhannya adalah kedudukan mereka selama masa pemerintahan Jepang di jabatan-jabatan tinggi dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kemerdekaan Indonesia melalui gerakan bawah tanah.15 Kekhawatiran yang lain adalah bahwa sistem Presidensial tersebut cenderung bersikap otoriter dan totaliter mengingat bersamaannya dengan pembentukan partai tunggal negara yang diberi nama Partai Nasional Indonesia (PNI). Dari susunan kepengurusannya, Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Pemimpin Besar Utama dan Kedua. Salah satu sisi penting sisa-sisa Jepang sangat terlihat ketika pada dasarnya organisasi ini merupakan kesinambungan langsung Hokokai dengan tokoh-tokoh Kaigun ditambah beberapa pemuda yang berhubungan erat dengan Soekarno Hatta. 16 Kaigun sendiri merupakan satu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang mempelajari hukum bersama di Negeri Belanda dalam tahun 1920 an yang diasosiasikan secara longgar terdiri dari Iwa Kusumasumantri, Maramis, Latuharhary, Gatot, Sudiro Mbah, Soeprapto, dan Soenario kemudian kelompok ini memiliki hubungan baik dengan kantor Maeda di bawah peranan Soebarjo.17 Atas alasan ini pula maka Soebardjo dipandang buruk oleh kelompok Sjahrir dan mahasiswa lainnya seperti yang dituliskan Soebadio Sastrosatomo dalam Perjuangan Revolusi;

pemimpin perjuangan dan memungkinkan agar ia mau menjadi Perdana Menteri. Lihat. Soebadio. Sastrosatomo. Perjuangan Revolusi. Jakarta: Sinar Harapan, 1987. hal. 61. 15 Kahin. Op.cit. hal. 190. 16 Anderson. Op. cit. hal. 116. 17 Ibid.



20

“Tokoh-tokoh seperti Maramis terutama Soebardjo pada permulaan perang pasifik dianggap sebagai kolone ke V dari Jepang oleh para pemuda dan mahasiswa. Berkat usaha mereka ini, proklamasi kemerekaan Indonesia dipengaruhi oleh Jepang bahkan sebagai ciptaan jepang. Duduknya tokohtokoh yang menurut kami sebagai kolone ke V Jepang itu, pada proklamasi Kemerdekaan sekali lagi bertindak sebagai alat Jepang untuk melanjutkan perlawanannya terhadap demokrasi dan sekutu dengan menggunakan dalih Kemerdekaan.” 18

Nyatanya PNI tidak berumur panjang sebab bagaimanapun juga partai tersebut dikecam sebab tidak mewakili seluruh golongan terutama dari Islam dan tidak menyertakan tokoh-tokoh besar dari gerakan bawah tanah. Keberatan yang lain seolaholah keberadaan Partai tersebut akan menjiplak KNIP. Namun di atas semua itu, perpecahan memang terjadi dari dalam ketika muncul pertentangan pribadi dan ideologi antar anggotanya seperti Sartono dan Abikusno.19 Upaya untuk menaikan Sjahrir dalam kepemimpinan Republik dimulai pada bulan Oktober ketika Supeno, Sukarni, Soebadio, Ir. Sakirman dan suami istri Mangunsaskoro berhasil mendapatkan 50 buah tanda tangan dari 150 anggota KNIP dalam suatu bentuk petisi kepada presiden agar KNIP diubah dari sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif sebenarnya.20 Tindakan ini merupakan tahap awal dari rencana sebenarnya untuk menggeser kekuasaan presidensial tersebut, sebab sejak awal minggu terakhir bulan September 1945, Soebadio telah mengantongi kesediaan dan kesanggupan Sjahrir untuk memimpin pemerintahan RI.

Soebadio lalu berkonsultasi dengan Supeno mengenai celah agar

pengangkatan Sjahrir menjadi perdana menteri sesuai dengan tata negara UUD 1945 yang hanya mengenal sistem Presidensial. Dalam penafsirannya salah satu cara adalah dengan mengubah UUD 1945 agar dicantumkan sistem Parlementer. Dalam UUD 1945 sendiri terdapat pasal 37 yang menyebutkan untuk mengubah UUD 1945, sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR harus hadir dan putusan diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Sementara itu pada peraturan peralihan pasal IV berbunyi “sebelum MPR, DPR dan DPA di bentuk menurut UUD ini segala 18

Soebadio. Op. cit. hal. 42. Menurut Ben Anderson, sebagai kesinambungan dari Hokokai yang di bentuk Jepang maka cukup efektif bagi tujuan-tujuan yang sempit untuk mana ia dirancang tetapi organisasi itu sendiri tidak punya alasan untuk berdiri yang timbul dari dirinya sendiri dan kelompok-kelompok yang bekerjasama bukanlah sekutu dalam arti sebenarnya. Lihat Anderson. Op.cit. hal. 120. 20 Kahin. Op. cit. hal. 191. 19



21

kekuasaanya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite nasional”. Oleh sebab itu selama MPR belum terbentuk maka kelompok ini mengajukan agar KNIP yang berkedudukan sebagai eksekutif dijadikan badan legislatif hingga apabila KNIP menjadi badan legislatif maka KNIP sebagai MPR berhak mengubah UUD 1945 dengan menggunakan Bab XVI UUD 1945 pasal 37 itu. 21 Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda menyebut upaya-upaya ini sebagai “kudeta diam-diam”

dengan

memperhatikan

cara

dan

taktik

yang

sangat

sistematis.

Bagaimanapun juga keberatan-keberatan yang dimiliki oleh Soekarno dan kabinetnya terhadap usul ini tidaklah dapat menolaknya. Oleh karena saat itu tidak adanya badan parlementer pembuat undang-undang membuat kesulitan Republik terhadap pandangan Belanda ketika kekuasaan-kekuasaan yang luas dimiliki presiden dapat dengan mudah dituduh sebagai “buatan Jepang” bersifat facis. Selain itu pemerintahan yang lebih demokratis akan berpengaruh dengan cepat atau lambatnya pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dan hambatan-hambatan konstitusional seperti ini tidak dapat dibiarkan menghalangi tujuan tersebut. Pemerintah akhirnya mengeluarkan suatu ketetapan pada 16 Oktober yang dikenal dengan Maklumat no. X. yang isinya, bahwa sebelum terbentuk MPR dan DPR maka KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP. Dalam prakteknya dibentuk sebuah perwakilan kecil yang terdiri dari anggotaanggota KNIP yang sewaktu-waktu tidak tertentu akan dipanggil bersidang, Badan Pekerja setidaknya 10 hari sekali dan KNIP setahun sekali. Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifudin, dipilih oleh KNIP sebagai ketua dan wakil ketua Badan Pekerja dan dengan hak yang mereka akhirnya memilih 13 anggota lainnya yang merupakan pendukung mereka dan kebanyakan merupakan aktifis gerakan bawah tanah anti Jepang. 22 Sjahrir mengusulkan nama-nama seperti Mr. Suwandi, Sjafrudin Prawiranegara, Sunarjo Kolopaking dan Dr. A. Halim. Sementara itu Amir mengusulkan orang-orang separtainya 21 22

Soebadio. Op. cit. hal. 61 Kahin. Op. cit. Hal 192,



22

di Gerindo seperti Mr. Hindromartono, Tan Djing Lie, Mangunsakoro, dan Adam Malik sedangkan sisanya merupakan usulan bersama yaitu Soebadio Sastrosatomo, Supeno, Tadjudin, Dr. Sudarsono dan A. Wahid. Hasjim.23 Setelah menjadi ketua Badan Pekerja maka Sjahrir juga telah berhasil menambah 38 anggota baru kepada KNIP yang kebanyakan merupakan para pendukung utamanya. Dengan demikian, untuk sementara dia memperoleh dukungan mayoritas dari lembaga tersebut. Upaya selanjutnya untuk mengalihkan kekuasaan dari presidensial ke sistem parlementer yang lebih cocok dengan konsepsi barat di politik pemerintahan Indonesia adalah melalui partai-partai. Pada 30 Oktober 1945, diumumkanlah oleh Badan Pekerja yang dimuat di Merdeka, 2 November 1945: “Sesoeai dengan oendang2 dasar kita yang memoeat petoenjoek adanja kemerdekaan bersidang dan berkoempoel, badan pekerja beranggapan soedah tiba saatnja oentoek mengoesahakan pergerakan rakjat dengan seksama…Karena kita menjdoendjoeng azas Demokrasi, tentoe tidak dapat tidak kita hanja memboelehkan satoe partai Sadja jang berdiri. Dan lagi dengan adanja partai-partai itoe bagi kita mudah oentoek menaksir perdjuangan kita dan bagi pemerintahpoen moedah djoega untuk diminta tanggoeng jawab pada pemimpin barisan perdjoeangan…Pembentoeakan partai2 sekarang boleh moelai dengan leloeasa asal sadja pembentoekan ini pada azasnja dengan restriksi, memperkoeat perdjoeangan kita, mempertahankan kemerdekaan serta mendjamin masjarakat jang kini pada beberapa tempat amat terganggoe…”

Presiden segara menyetujui hal ini dan partai-partai tersebut harus dibentuk sebelum diadakan pemilu untuk DPR yang direncanakan berlangsung pada bulan Januari. Partai pun akhirnya bermunculan selama bulan November dan Desember. Munculnya partai-partai mertupakan titik tolak dari pergeseran kekuasaan menjelang akhir tahun 1945 tersebut. Pengakuan dan kesempatan yang luas terhadap pembentukan partai-partai serta adanya janji pemilihan umum menjadi menentukan ketika sistem presidensial akan menjadi sistem setengah parlementer dimana kabinet bertanggung jawab kepada badan legislatif atau dengan kata lain bahwa kabinet tersebut didasarkan atas kekuatan partai.24 Dengan demikian, keberadaan partai-partai tidak akan berarti jika mereka tidak terwakili dalam pemerintahan itu sendiri. Di lain pihak George McT. Kahin dalan nasionalisme dan revolusi di Indonesia mengemukakan alasan kerelaan Soekarno untuk menggeser kedudukannya akibat faktor keberadaan Tan Malaka. Saat itu, Tan Malaka yang berambisi telah mencoba mengajak Sjahrir untuk bersekutu melawan 23 24

Soebadio. Op. cit. Hal. 66. Anderson. Op. cit. hal. 206.



23

Soekarno- Hatta dan bersama-sama memegang tampuk kekuasaan republik dimana Sjahrir menjadi presiden dan Tan Malaka memegang kunci Kementerian Dalam Negeri dan Perburuhan. Sjahrir yang merasa tidak cocok dengan Tan Malaka menolak hal tersebut lalu menghadapi masalah soal cara dukungan kepada Soekarno sambil secukupnya memenuhi makin besarnya gerakan anti kolaborator yang menuntut agar Tan Malaka tidak berkuasa. Oleh karena itu pada 1 November 1945, Badan Pekerja mendesak kepada Presiden mengenai perlunya pengalihan pertanggung jawaban menteri kepada badan legislatif dengan mempercayakan pembentukannya kepada Sjahrir dan Amir selaku ketua dan wakilnya. Menurut Soebadio sebelum diadakan putusan tersebut telah diadakan pembicaraan rapat BP KNIP tentang kedudukan Presiden Soekarno, disebutkan dalam rapat tersebut pandangan dari golongan tua seperti Mr. Soewandi, Mr. Sunarjo Kolopaking dan Mr. Hindomartono yang ternyata keberatan dengan kedudukan Soekarno sebagai presiden meski tidak keberatan dengan tokoh Hatta. Bahkan Mr. Hindomartono mengusulkan suatu bentuk baru dari pimpinan negara yang disebut direkturium terdiri dari tiga orang yaitu Hatta, Wahid Hasyim dan Samudro. Ketiga orang itu dianggap mewakili tiga golongan besar yaitu Nasionalis, Agama dan Marxis. Sementara itu pihak Sjahrir lebih menekankan kepada soal sistem pemerintahan yaitu mengajukan pemerintahan parlementer yang kabinetnya bertanggung jawab ke KNIP hingga dalam pengambilan suara tersebut yang menang adalah sistem parlementer.25 Presiden Soekarno lalu dengan segera menyetujui perubahan-perubahan bentuk pemerintahan atas dasar Pasal IV Aturan Peralihan UUD selain atas dukungan Sjahrir kepada dirinya yang secara langsung menarik semua jabatan politik Tan Malaka.26 Pada 14 November, akhirnya kabinet Sjahrir diumumkan.

2. 5. Berakhirnya Kabinet Bucho Tidak dapat diragukan lagi bahwa munculnya kabinet pertama di Republik Indonesia tidak lebih dari dari perpanjangan sistem administrasi pendudukan militer 25 26

Soebadio. Op. cit. hal. 96. Kahin. Op. cit hal. 210-212, Anderson. Ibid.



24

Jepang. Hal ini dilakukan bukanlah tanpaa alasan yang jelas. Hatta mengungkapkan bahwa: “Untuk mencepatkan perebutan kekuasaan dari dalam itu, maka sebagian besar dari para menteri kabinet Presidentieel jang pertama dipilih dari mereka jng telah duduk pada putjuk pimpinan depatemen sebagai Butjo (kepala) atau sanjo (penasehat kepala). Dengan tjara begitu saluran perintah ke bawah dengan segera dapat dikuasaai dan orang2 Djepangnya mudah disingkirkan.” 27

Dengan demikian Hatta ataupun Soekarno berharap agar administrasi yang ada tetap berjalan dengan semestinya dengan mengadakan penguasaan-penguasaan atas alat-alat kekuasaan tersebut. Ditambahkan oleh Hatta bahwa dengan jalan membangun suatu alat administrasi pemerintahan nasional di sebelah administrasi yang sudah ada pasti menimbulkan kesulitan dan hanya melambatkan pemindahan kekuasaan. Jalan tersebut menimbulkan dua macam administrasi pemerintahan yang sebelah-menyebelah. Akibatnya administrasi nasional yang baru didirikan tidak dapat bekerja efektif, sedangkan administrasi yang berjalan efektif dibiarkan

dikuasai Jepang untuk kelak

diserahkan kepada Sekutu. Dari Sekutu akan dipindahkan kekuasaan Belanda.28 Realitanya kini pemerintahan baru tersebut harus behadapan dengan pendaratanpendaratan Sekutu dan ketidakpastian keinginan-keinginan Sekutu di Indonesia. Perkiraan awal dari pihak republik ialah soal penghukuman terhadap para kolaborator-kolaborator melalui siaran-siaran radio dari pihak Belanda yang bersifat menyerang.29 Akibatnya bagi menteri-menteri kabinet tersebut tampaknya lebih bijaksana uintuk menghindarkan resiko-resiko yang dapat membahayakan dengan tindakan provokatif. Hal ini lah yang justru melemahkan kabinet tersebut yang berimbang dengan militansi yang kian besar dari kelompok pemuda dalam mengambil alih kekuasaan Jepang secara sporadis. Selama bulan September pertempuran antara orang-orang Jepang dan Indonesia makin sering terjadi dan meluas berhubung dengan upaya-upaya merebut senjata dari tangan Jepang. Pasukan Inggris yang pertama kali mendarat di Jakarta pada 29 September 1945, tepat ketika pertikaian semakin memuncak dan pada minggu pertama Oktober pertempuran semakin hebat antara Jepang dan Indonesia untuk menguasai kota-kota Bandung, Garut,

27

Anderson. hal. 134. Ibid. hal. 135. 29 Ibid. hal. 140. 28



25

Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.30 Bagi pemuda, pemerintah nampaknya semakin tidak memuaskan terkait sikapnya yang pengecut dan lamban. Aboe Bakar loebis menceritakan pandangan pemuda saat itu: “Pada pertengahan bulan September 1945 keadaan di Jakarta tenang-tenang saja. Kita sudah hampir satu bulan merdeka. Sudah hampir satu bulan mempunyai Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan seorang Presiden dan Wakil Presiden, dengan pemerintahan yang lengkap. Tetapi hampir satu bulan, bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Jakarta khususnya belum merasa bahwa kita sudah merdeka…Gedung-gedung pemerintahan masih saja diduduki Jepang dan Bendera Hinomaru masih saja berkibar, walaupun Jepang sudah kalah perang. Secara resmi Jepang memang sudah kalah perang, tetapi pihak sekutu yang menang dalam peperangan itu belum lagi sampai di Indonesia, walaupun Jepang sudah diperintahkannya untuk mempertahankan status quo serta menjaga keamanan dan ketertiban. Tetapi satus quo sudah berubah, diubah oleh rakyat Indonesia yang telah mentyatakan kemerdekaannya. Republik Indonesia telah berdiri di bumi Indonesia. Tetapi pimpinan Republik sama sekali belum kelihatan bergerak. Jelas bahwa di Jakarta pada waktu itu, justru di ibukota Republik Indonesia terdapat suatu vakum kekuasaan, suatu kekosonganyang belum diisi oleh Republik Indonesia dan tidak juga diisi oleh Jepang yang kalah.”31

Dengan demikian adalah kenyataan yang jelas bahwa Kabinet Bucho tidak mampu diterima baik oleh dunia luar maupun oleh kekuatan-kekuatan revolusioner di dalamnya yang di wakili pemuda-pemuda di daerah. Hingga pada titik puncaknya nanti Soekarno tidak dapat dipertahankan lagi memegang jalannya revolusi setidaknya seperti itulah anggapan pemuda. kabinet Bucho pada akhirnya menerima keadaan ketika mereka telah gagal mempertahankan kekuasaannya dan kini bersiap diganti oleh kabinet yang baru. Sesudah kabinet Sjahrir pertama di bentuk, kabinet presidensial tidak mau mengundurkan diri. Menurut penuturan Hamid Algadri dalam otobiografinya Suka Duka masa Revolusi, pada suatu waktu di gedung Pegangsaan Timuir 56 terdapat dua kabinet yaitu Kabinet Pertama RI dan Kabinet Sjahrir. Bung Karno yang yang memimpin kabinet pertama waktu itu kebetulan tidak berada di Jakarta. Oleh karenanya Amir Sjarifudin mencoba menemui Bung Karno supaya menjelaskan kepada Kabinet Pertama bahwa kabinet yang dipimpinnya sudah mengundurkan diri dan bahwa Kabinet Sjahrir-lah yang sah. Akan tetapi, Amir tidak dapat menemukan Bung Karno. Ia lalu menugaskan Soedarpo Sastrosatomo dan Soedjatmiko mencari Bung Karno dan memintanya hadir di Pegangsaan. Setelah Bung Karno tiba, semua anggota kedua kabinet dikumpulkan dan 30 31

Kahin. Op. cit. hal. 178. Loebis. Op. Cit. hal. 124.



26

memberitahukan pada para anggota kabinet lama bahwa mereka harus mengundurkan diri dan sejak hari itu yang memerintah adalah kabinet Sjahrir.32 Sejak proklamasi Indonesia pemikiran dan sikap politik antara pemimpinpemimpin Republik sangat terlihat sejak Sjahrir dan kelompok pemuda berseberangan dengan Soekarno-Hatta dan elit politik Jaman Jepangnya. Dalam perkembangan tersebut pemerintahan Soekarno yang sempat berkuasa akhirnya tidak dapat mempertahankan status quo ketika pemuda yang mengambil inisiatif perjuangan berada di atas angin dengan konsep-konsep “demokrasi” seperti penyempurnaan KNIP menjadi parlemen dan Pembentukan partai-partai. Dengan demikian sejak akhir tahun kemerdekaan tersebut estafet kepemimpinan berada di tangan Sjahrir dan Amir Sjarifudin beserta kelompoknya, sekelompok orang-orang berpikiran sosialis, anti facis dan yang pasti tidak merupakan sisa-sisa politisi pendudukan militer yang tidak disukai oleh Sekutu yang telah datang diikuti dengan urusan-urusan Belanda yang berambisi kembali.

32

Hamid Algadri. Suka Duka Masa Revolusi. Jakarta: UI Press, 1991. Hal. 94.



27

BAB 3 KERJASAMA SJAHRIR-AMIR: BERSATUNYA KAUM SOSIALIS INDONESIA

Sjahrir dan Amir telah berhasil mencapai tujuan-tujuan politisnya sekitar bulan November 1945, itu berarti hanya sekitar empat bulan sejak Indonesia merdeka. Munculnya mereka dalam pentas politik tidaklah dapat diduga sebelumnya sebab Soekarno-Hatta merupakan tokoh-tokoh utama dalam panggung revolusi yang baru digelar. Bukanlah orang itu Sjahrir yang hanya dikenal dari segolongan saja atau Amir Sjarifudin yang menghabiskan setengah zaman Jepang di penjara. Tapi ini merupakan gerak sejarah, perkembangan yang berkontiunitas dalam politik dan sosial. Seperti yang dialami oleh Soekarno-Hatta dan kabinet Bucho-nya yang setelah menikmati masa berbulan madu dalam revolusi yang relatif singkat kini mulai terang bahwa mereka tidak begitu paham tentang apa yang seharusnya dilakukan. Mereka ini yang langsung mengambil alih pemerintahan yang hancur biasanya bersifat moderat dan mereka segera mendapat perlawanan dari orang-orang radikal dan ekstrimis yang bertambah kuat.1 Soekarno-Hatta mendapat pelajaran ketika kekacauan makin menjadi di seluruh Jawa yang menyebabkan kebangkitan masa melawan status quo Jepang dan pihak sekutu. Pastinya ketika perintah penghentian kekerasan, bentrokan dan tembakmenembak dikeluarkan ataupun sikap lamban dari pemerintah akan menjadi sebuah tuduhan bahwa orang-orang moderat ini sedang berusaha menghentikan, mengkhianati revolusi bahwa mereka sama busuknya dengan penguasa-penguasa lama. Bangkitnya kaum radikal dalam hal ini pemuda menjadi kendaraan untuk Sjahrir dan Amir. Mereka bukan bagian dari zaman Jepang dan kebusukan-kebusukan yang digembor-gemborkan oleh kaum gerakan bawah tanah. Mereka-lah revolusi tersebut membawa ke arah yang baru mencapai tujuan-tujuan perjuangan, kebebasan,

1

Menarik untuk melihat pola seperti ini dalam kasus-kasus revolusi di Rusia, Amerika, Perancis dan Inggris dimana ada kecenderungan adu kekuatan antara golongan moderat dan revolusioner. Selanjutnya terdapat pola bahwa kekuasaan tersebut beralih dari Kanan ke Tengah ke Kiri dari golongan konservatif rezim tua kepada golongan moderat lalu kegolongan radikal dan ekstrimis. Untuk Indonesia tersendiri tidak sepenuhnya dapat di identikasikan mutlak seperti itu meski muncul pola yang sama dengan berkuasaanya Soekarno-hatta dan Bucho ke tangan Sjahrir dan Amir, dari sini ternyata tidak berhenti ketika kaum radikal ekstrimis seperti oposisi Tan Malaka juga merongrong hal tersebut namun gagal. Lihat. Crane. Brinton. Anatomi Revolusi. Jakarta: Bhatara, 1962. hal.149-151.



28

keadilan dan persamaan dalam kerangka ideologis mereka sosialisme dan wilayah politik kiri lainnya.

3.1. Pemikiran Sosialis/ Marxis di Indonesia Terlalu rumit untuk mengidentifikasikan antara sosialisme, marxisme dan komunisme yang ketiganya tersebut berasal dari rahim yang sama dalam pemikiran dan aplikasi praksisnya. Salah satu cara termudah adalah memilah-milah antara pemikiran tersebut berdasarkan perkembangan secara teoritis dan penafsiran ulang dogma saja yang terus bergerak menurut jalannya umat manusia. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, sosialisme adalah suatu ajaran atau doktrin yang menekankan nilai-nilai kebersamaan kepemilikan dan menentang adanya penguasaan barangbarang produksi terpenting oleh sekelompok orang. Dalam pengertian ini sosialisme dipandang sebagai pedoman untuk mengatur pola-pola distribusi barang-barang produksi dan memberi kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bisa menikmati hasil-hasil pembangunan baik bidang, kebudayaan, sosial maupun materi.2 Secara umum penjelasan sosialisme sebelumnya itu telah ditelaah oleh Karl Marx (18181883) dalam menyusun suatu teori sosial untuk merombak segala sendi-sendi yang ada secara nyata dan radikal (sosialisme ilmiah). Karl Marx yang tertarik dengan hukum dialektika Hegel lalu merumuskan teori materialisme dialektika kemudian konsep tersebut dipakainya untuk menganalisa sejarah perkembangan masyarakat yang dinamakan materialisme historis. Menurutnya, berdasarkan kedua hukum itu, telah terjadi perkembangan dari komune primitif yang tidak mengenal kepemilikan pribadi dan tidak mengenal kelas menjadi masyarakat yang mengenal milik pribadi serta pembagian kerja dan dikenal pula pembagian dalam kelas-kelas sosial. Pada tahap akhir pertentangan antara kelas tersebut, masyarakat budak ke Feodal beralih ke kelas borjuasi kemudian berubah lagi ke masyarakat kapitalis dan bertentangan dengan kaum proletar maka berubah lagi ke gerak akhir dalam masyarakat sosialis. Perkembangan seperti inilah yang menurut Marx akan terjadi perebutan kekuasaan dari kaum proletar dari tangan kaum kapitalis dan munculah yang disebut diktatur proletariat. Ajaran Marxis ini pada akhirnya akan terus berkembang dan mengalami modifikasi dan tafsisran oleh para pendukunganya. 2

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta; Cipta Adi Pustaka, 1991.



29

Berstein (1850-1932) secara umum menerima analisa seperti ini namun baginya tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai tanpa revolusi, yaitu secara damai melalui hak pilih dan jalur parlementer. Sebagai revisionis yang menyimpang dari konsep perlunya sebuah revolusi, ajarannya mempengaruhi perkembangan partai-partai sosialis demokrat.3 Sjahrir merupakan contoh nyata peminat aliran marxis ini maka tidaklah mengherankan jika ia disebut mewakili kaum tradional sosialis demokrat di Indonesia. Sementara itu komunis sendiri menjadi sebuah ideologi dikarenakan penafsiran Marxisme oleh Lenin yang menekankan bahwa revolusi tersebut dapat dilakukan dengan peran kaum tani dan partai yang bertugas memimpin kaum proletar tersebut. Partai menurutnya adalah diktatur proletariat, dialah sebagai tenaga penggerak untuk mengerahkan potensi ke arah komunisme. Di Indonesia, pemikiran tentang sosialisme dan marxisme mendapat tempat tersendiri dan menjadi ide utama dalam zaman kolonial. Pertama yaitu tentang gagasan-gagasan dan kedua dalam sebuah gerakan. Pemikiran dan ide sosialisme telah dikenal sejak awal abad 20 dan menjadi paham yang berkembang pesat dikalangan pribumi, sama halnya dengan Pan-Islamisme dan Nasionalisme maka Sosialisme/ Marxisme juga berjalan searah. Begitulah yang dipikirkan oleh seorang Soekarno muda: “ Begitulah tragiknja riwajat-riwajat negeri-negeri djajahan! Dan Keinsjafan akan tragik inilah jang menjadarkan rakjat-rakjat djajahan itu; sebab walaupun lahirnja sudah alah dan takluk, maka spirit of Asia masihlah kekal. Roch Asia masih hidup sebagai api jang tiaada padamnja! Keinsjafan akan tragik inilah pula jang sekarang menjadi njawa pergerakan rakjat di Indonesiakita, jang walaupun dalam maksudnja sama, ada mempunjai tiga sifat: NASIONALISTIS, ISLAMISTIS dan MARXISTIS-lah adanja”.4

Pada saat Soekarno menulis hal ini, pergerakan nasional sedang mencapai puncaknya yang ditandai munculnya banyak organisasi politik dan kebangkitan kaum intelektual Indonesia. Pastinya proses radikalisasi rakyat mulai berjalan dan ini tidaklah dapat dipungkiri bersamaan dengan gerakan-gerakan sosialisme/ marxisme yang muncul. Masa ini di tandai dengan meningkatnya gerakan secara dasar perjuangan, tujuan dan unsur nasionalisme yang rill. Dalam masa ini unsur permasalahan dasar yang menjadi titik tolak dalam perjuangan yaitu hubungan antara terjajah dan penjajah. Kolonialisme 3

Prof. Miriam. Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu politik. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008. hal. 142-143 4 “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, Soekarno dalam Suluh Indonesia Muda, 1926. Lihat, Di Bawah Bendera revolusi Djilid Pertama, Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera revolusi, 1963.



30

harus dihancurkan dalam mewujudkan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yaitu “Indonesia Merdeka”. Dan untuk kaum komunis hal ini dapat dicapai hanya dengan revolusi yang didukung oleh segenap massa rakyat. Marxisme masuk ke Indonesia dibawa oleh Snevlieet yang mendirikan Indische Sociaale Democratische Vereniging (ISDV) bersama Brendteder, H. W. Dekker dan P. Bergsma. Pada Mei 1920 ISDV merubah nama menjadi Partai komunis Hindia dan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam kepengurusan terdapat nama-nama: Semaun sebagai ketua, Darsono sebagai wakil, Bergsma sebagai sekretaris, H. W. Dekker sebagai bendahara sedangkan Baars dan Sugono sebagai anggota pengurus. Meluasnya dukungan dan pengaruh orang-orang Indonesia terhadap komunis sebenarnya karena strategi penyusupan dan membentuk blok di dalam organisasi lain terutama Sarekat Islam (SI) yang dikenal dengan taktik bloc within. Pada waktu itu seorang agen komunis dapat menjadi anggota SI pula. Maka terjadilah dualisme di dalam tubuh SI yaitu golongan kiri (komunis) dan golongan kanan (Islam). Untuk mengatasi masalah keanggotaan yang ganda itu, di dalam kongres SI pada 1921, Agus Salim dan Abdul Muis mendesak dibuatnya disiplin partai. Hal ini disetujui oleh forum maka dimulailah penangkalan pengaruh komunis terhadap SI. Pada 25 Oktober 1922, PKI menggerakkan cabang-cabang SI yang pro komunis untuk mengimbangi pengaruh SI Tjokroaminoto. SI Merah sebagai julukan mereka didirikan dimana saja ada SI Putih berada. Pada April 1924 SI Merah merubah nama menjadi Sarekat Rakyat dan mulai saat ini pendidikan ideologi komunis mulai dilakukan secara intensif.5 PKI makin kuat ketika Darsono kembali dari Moskow untuk mendampingi Semaun serta bergabung dengan Alimin yang memimpin SI Merah dan Musso. Dalam agitasinya PKI mencoba menarik simpati rakyat dengan slogan-slogan lebih dapat diterima oleh sosio masyarakat Indonesia. Sebab dengan teori-teori klasik Marx justru membuat kebingungan bagi masyarakat awam. Alat propaganda yang paling ampuh melalui kepercayaan yang hidup di tengah rakyat seperti ratu adil dan joyoboyo. Bahkan di daerah Minang dan Banten, komunis lebih berbentuk ajaran fanatisme Islam berlebihan. Semisal Haji Misbach yang menyitir hadist dan ayat suci alquran.6 5

Sartono Kartodirjo. Dkk. Sejarah Nasional Indonesia V . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. hal 211. 6 Ibid hal 212.



31

Begitupula janji untuk kebebasan dan pembangunan tempat-tempat ibadah. Pada masa inilah PKI meluaskan cabangnya ke seluruh Indonesia seperti Minangkabau, Aceh, Makassar, Ternate, Bali dan Lombok. Sebelum melakukan revolusi sosialnya, PKI terlebih dahulu menyelenggarakan Kongres Prambanan di Yogyakarta pada Desember 1924. Putusan yang diambil salah satunya melebur Sarekat Rakyat kedalam PKI. Dalam kongres, Aliarcham menyatakan sebisa mungkin PKI beraksi untuk mendirikan sarekat pekerja guna mendukung gerakan revolusi. Cara yang dilakukan: -

Memberi tuntunan kepada para pekerja dalam perjuangan.

-

Melakukan pemogokan

-

Melakukan sabotase

Untuk tujuan ini maka disiplin partai harus diperkuat sehingga setiap anggota pertai memiliki keberanian individu seraya menyebarkan propaganda revolusi dan agitasi dimana-mana.7 PKI dengan segera mengontrol Vereniging Van Spoor- en Tremweg Personel (VSTP), Sarekat Buruh Gula dan melebur beberapa sarekat kerja pelabuhan dan kelasi di Batavia, Semarang dan Surabaya menjadi Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan.8 Semaun sendiri berpendapat dengan kekuatan buruh maka kekuasaan para pemilik modal yang mendominasi Hindia dapat diimbangi. Jika perkumpulan buruh sudah sangat kuat dan mapan maka sewaktu-waktu dapat memaksa pemilik pabrik menghentikan proses produksi sampai tuntutan kesejahtaraan mereka dipenuhi. Walaupun demikian gerakan perkumpulan buruh belumlah cukup. Untuk itu diperlukan dukungan perkumpulan politik.9 Dengan demikian perlu bagi PKI untuk menjadi pendukung kekuatan ini. Sampai 1925, propaganda yang kuat membuat PKI didukung oleh sarekat pekerja yang besar maupun kecil. Hubungan ini di bangun oleh VSTP, Sarekat Postel, Sarekat Pegawai Pelabuhan, Sarekat Buruh Bengkel dan Elektrik, Sarekat Buruh Cetak, Sarekat Pegawai Rumah Sakit Indonesia. PKI menganggap kekuatan ini vital dalam masa aksi berikutnya. PKI yang merasa dirinya kuat seperti itu dengan dukungan massa rakyat, petani desa, buruh, mencoba melakukan pemberontakan pada tahun 1926. Pada masa 7

Harry J. Benda and Ruth T. McVey. The Communist Uprising of 1926-1927 In Indonesia. New York: Cornell University Ithaca, 1960. hal.1 8 Ibid hal 5. 9 Zainul Munasichin. Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di indonesia 1912-1926. Yogjakarta: LKIS,2005 hal.204.



32

persiapan hanya sebagian diantara jumlah cabang-cabang yang setuju dengan aksi ini. Sedangkan sisanya merasa ragu dengan pemberontakan yang akan dilakukan. Pada saat itu pemimpin-pemimpin PKI tidak berada di tempat. Sardjono, Budi Sutjitro dan Sugono berada di Singapura. Sedangkan Alimin menemui Tan Malaka di Filipina. Para pemimpin komunis tersebut mengirimkan surat kepada Tan Malaka untuk dimintai petunjuknya sebagai wakil Komintern Asia Timur. Tan Malaka menganggap bahwa pemberontakan akan gagal dengan alasan massa belum siap sedangkan strategi komunis sendiri ialah mengandalkan massa aksi. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa rencana pemberontakan diambil tergesa-gesa, kurang mempertimbangkan kekuatan diri sendiri yang terpancing keadaan provokasi pemerintah kolonial sehingga akibatnya akan merugikan pergerakan di Indonesia. 10 Selanjutnya ia mengusulkan agar mengadakan pembicaraan dengan delegasidelegasi dari seluruh Indonesia dan berbagai kelompok di Singapura serta mereorganisasi PKI dan Sarekat rakyat.11 Usul Tan Malaka ternyata tidak dapat dimengerti oleh para pemimpin komunis tersebut. Akibatnya mereka mengundang Tan Malaka untuk segera datang ke Singapura. Akan tetapi Alimin mengajukan diri berbicara mewakili Tan Malaka. Ia merasa sanggup untuk memanggil dan mengumpulkan orang-orang partai. sementara itu Tan Malaka berobat di Filipina. Alimin pergi ke Singapura dengan membawa surat rekomendasi yang isinya: -

Partai belum terdisiplin.

-

Buruh tani belum cukup bersatu.

-

Rakyat dan Partai-partai yang lain (BU, NIP, Sarekat Islam, Perserikatan Minahasa) belum terikat oleh PKI.12

Dengan demikian jelas kalau Tan Malaka menolak aksi tersebut. Akan tetapi saat pertemuan para pemimpin PKI, Budi Sujitro, Subakat, Winanta dan Musso. Alimin tidak menyinggung soal rekomendasi Tan Malaka. Alimin yang datang ke Singapura ternyata berpikiran lain. Ia tetap pada rencana semula bahwa revolusi tidak dapat terelakan lagi. Surat rekomendasi tersebut menjadi sia-sia dan Alimin juga tidak melaporkan hasil pertemuan di Singapura. Tan Malaka merasa kecewa terhadap sikap

10

Tan Malaka. Dari Pendjara ke Pendjara Djilid I Jakarta: Yayasan Massa, tanpa tahun. hal.143. Harry Benda Op. cit. hal 154. 12 Tan Malaka Op. cit Hal 144. 11



33

Alimin tersebut.13 Akhirnya, diutuslah Alimin dan Musso untuk meminta pendapat ke pihak Moskow. Bukannya mendapat persetujuan, mereka malah dimaki Stalin. "Dasar kamu orang gila. Cepat pulang ke Indonesia dan batalkan rencana pemberontakan itu." Belum sampai ke-dua utusan tadi tiba di Indonesia, pemberontakan sudah meletus.14 Pemberontakan itu akhirnya dengan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Gembong-gembong

PKI

yang

sudah

ditangkap

terlebih

dahulu

sebelum

pemberontakan meletus adalah Darsono, Alirahman dan Marjohan. Sedangkan Alimin, pendiri PKI, sudah lebih awal ke Rusia. Adapun Semaun yang lari dari Indonesia sempat mampir ke Leiden, Belanda. Di sana ia ikut dalam Perhimpunan Indonesia-nya Mohammad Hatta dan Ahmad Subardjo. Karenanya pemerintah Belanda sempat menghubung-hubungkan peristiwa yang terjadi di Jawa dengan Perhimpunan Indonesia. Bahkan Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Ahmad Subardjo dan kawan-kawannya sempat ditangkap dan diinterogasi. Tapi karena tidak terbukti ikut dalam gerakan komunis, mereka dilepas kembali. 15 Setelah kegagalan PKI tahun 1926, Semaun sempat bertemu dengan Hatta di Deen Haag. Akhirnya kedua tokoh yang berbeda prinsip ini menyetujui konvesi 4 pasal. Belakangan konvensi itu malah merugikan kedua belah pihak. Hatta ditangkap dengan tuduhan mendirikan organisasi terlarang. Tapi melalui proses peradilan, Hatta dilepaskan. Sedangkan bagi Semaun, konvensi ini ternyata tidak disetujui Stalin. Semaun malah dimusuhi dan memperoleh hukuman dari Stalin. Semaun mungkin lupa, dengan menandatangani konvensi ini berarti ia menempatkan gerakan komunis berada di bawah gerakan nasionalis. Ia diperintahkan untuk membatalkan konvensi itu dihadapan pers internasional setelah itu ia dibuang ke Semenanjung Krim. Akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda menangkap 13.000 orang, beberapa orang ditembak. Kira-kira 4.500 orang dijebloskan ke penjara dan 1.308 orang dikirim ke Boven Digoel, Irian.

13

Subakat melaporkan kepada Tan Malaka bahwa Alimin tidak menyinggung soal surat itu. Sejak saat itu Tan Malaka menganggap Alimin hanya sebagai teman sepergaulan dan bergenbira saja tetapi tidak sebagai teman seperjuangan. Karena ia meragukan kejujuran Alimin. Lihat Tan Malaka hal. 146. 14 ..”.Pemberontakan PKI 1926” www. Tempointeraktif.com (download, Senin 8 Oktober 2007, 10.25 WIB. 15 .....”Pemberontakan PKI 1926”.......



34

Berakhirnya pemberontakan komunis 1926-1927 berdampak panjang terhadap pergerakan nasional secara keseluruhan yang menyebabkan semakin ditekannya kaum nasionalis untuk kurun waktu berikutnya. Pemerintah kolonial lebih berhati-hati dan mencurigai segala pemikiran dan kegiatan yang dapat mengacaukan keamanan dan ketenangan . Sementara bagi kaum komunis sendiri, pelarangan ini membuat mereka menjadi pelarian di luar negeri, hanya Musso dan Alimin yang tersisa. Sementara itu kejadian ini juga menjadi pemicu perpecahan antara Musso, Alimin, Semaun dengan Tan Malaka yang mengkritik kebijakan Moskow dalam masalah pemberontakan tersebut hingga pertentangan ini akan terus berlangsung sampai periode revolusi Indonesia. 3. 2. Sosok Sjahrir dan Kelompoknya Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang, Minangkabau pada 1909 dari seorang ahli hukum yang bekerja pada pemerintah sebagai Jaksa. Dengan demikian sejak kecil ia telah berada dalam lingkungan intelektual dalam pendidikan modern dan seperti kebanyakan kalangan seperti itu ia lalu melanjutkan pendidikan di Medan dengan memasuki Europeesche Lagere School (ELS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan Algemeene Middelbare School (AMS) di Bandung. Dalam masa pendidikannya di Bandung, Sjahrir mulai mengenal tentang kehidupan organisasi pergerakan dan yang paling menarik adalah kepeduliannya dalam pendidkan mulai muncul.16 Selepas dari Bandung, Negeri Belanda menjadi tujuan selanjutnya dalam perjalanan belajar Sjahrir muda dan di tempat inilah kematangan dirinya dibentuk. Di negeri Belanda Sjahrir lalu menemukan dunia baru dan bertemu dangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia maupun Belanda yang bergaul berdasarkan persamaan derajat serta persahabatan berdasarkan simpati atau persamaan wawasan tanpa memandang secara rasial. Dari pergaulannya itu ia terjun ke dunia politik kampus dalam Perhimpunan mahasiswa Sosial demokrat yang merupakan organisasi mahasiswa independen namun mempunyai hubungan dengan Partai Buruh Sosial demokrat, selain pekerjaannya di sekretariat Federasi Buruh Transport Internasional. 16

Sjahrir bergabung dengan Studie Club “ Patriae Scientiaque”, kemudian menjadi ketua Pemuda Indonesia Cabang Bandung. Dalam kedudukannya itu ia bersama Soebagio Mangunrahardjo mendidriakn “Universitas Rakyat” Cahaya di Bandung dengan tujuan memberantas buta huruf dan mengadakan pertunjukan-pertunjukan sandiwara petriotik dalam menggalang dana.. Legge. Kaum Intektual dan perjuangan Kemerdekaan: peranan kelompok Sjahrir. Jakarta: pustaka utama Grafiti, 1993. hal. 44.



35

Dari situ ia berteman dengan Salomon Tas dan istrinya Maria Duchateau serta orangorang Belanda lainnya yang kerap berdiskusi soal politik dan mengupas pemikiran filsus sosialis seperti Rosa Luxemburg, karl Kautsky, Otto Bauer, Hendrik de Man dan pastinya Marx dan Engel bahkan minatnya terhadap pemikiran seperti ini membuatnya mencari pengalaman dengan berkawan-kan kaum anarkis kiri.17 Di negeri Belanda ini pula ia bertemu dengan Hatta yang segera menjadi mentor politiknya dan dipersiapkan untuk menggantikan pimpinan yang lebih tua dari Perhimpunan Indonesia (PI) meski dalam perkembangannya semua itu sia-sia sebab pada 1931 kedua orang itu di tendang dari PI. Sementara Hatta dan Sjahrir menghadapi “merah”nya Perhimpuan Indonesia, di negeri jajahan perkembangan pergerakan politik di Hindia belanda tidak lebih baik dan mengalami goncangan ketika Soekarno ditangkap. Secara terus terang mereka menolak tindakan sartono yang membubarkan PNI dan mendirikan Partindo sebagai penggantinya. Sjahrir lalu bergegas pulang ke Indonesia untuk mengorganisir sisa-sisa PNI yang tidak mau membubarkan diri dan bergabung dengan Partindo-nya Sartono. Kelompok-kelompok ini terdapat di kota-kota besar di Batavia, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang dan Palembang. Momentum ini dimanfaatkan Sjahrir untuk mengadakan orientasi kembali pergerakan nasional ditinjau dari sudut pandang pendidikan. Dalam konfrensi di Yogyakarta pada 25-27 Desember 1931, kelompokkelompok tersebut bersatu dalam pembentukan Pendidikan Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan nama PNI Baru dengan Soekemi sebagai ketuanya.18 Sjahrir sendiri menggantikan Soekemi sebagai ketua setahun kemudian lalu menyerahkan tampuknya kepada Hatta yang pulang ke Indonesia pada bulan Agustus. Kembalinya Hatta semakin menggiatkan Partai ini yang sebagian besar kegiatannya adalah menyelenggarakan kegiatan politik bagi anggotanya. Geliat pergerakan PNI Baru ternyata mendapat perhatian dari pemerintah Kolonial yang represif di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge. Sebagai bagian dari upaya menindas kegiatan kelompok radikal, Hatta dan Sjahrir ditangkap yang didahului oleh penangkapan Soekarno tiga bulan sebelumnya. Sjahrir di buang ke Boven Digul (setahun kemudian dipindahkan ke Bandaneira) Sesudah itu rapatrapat politik dilarang dan hanya organisasi-organisasi yang mau bekerja sama yang 17 18

“Berkembang di Iklim Barat”. Edisi khusus Sutan Sjahrir, Tempo, edisi 5-9 Maret 2009. Legge. Op. cit. hal. 58.



36

dibiarkan hidup. Selepas kehilangan pemimpinnya, Pendidikan Nasional Indonesia masih menpertahankan sebagian kecil organisasi sentralnya dan tetap membuka kontak diantara segelintir anggotanya sampai ketika Jepang datang ke Indonesia hubungan ini tetap dipertahankan.

3.2.1. “Gerakan Bawah Tanah” Sjahrir Pagi ketika langit masih gelap, sebuah kapal terbang Catalina yang besar berputar-putar di atas pulau membangunkan orang-orang dari tidur sebelum turun di Teluk Banda. Ketika itu 31 Januari 1942, Sjahrir diangkut dari Banda menuju Jawa mengakhiri pembuangannya. Sesampainya di Surabaya, Sjahrir dan rombongan lalu dipindahkan ke

Sukabumi serta tempatkan di barak-barak sekolah polisi tanpa

kepastian yang jelas kecuali alasan keselamatan jiwanya.19 Tidak mau menunggu lama lagi, Sjahrir lalu mencari hubungan dengan kawan-kawan separtainya dan mengadakan beberapa kali rapat rahasia mengantisipasi runtuhnya kekuasaan kolonial. Rencana-rencana untuk menjaga keutuhan organisasi serta perjuangan kemerdekaan selama pendudukan Jepang disusun. Suatu gerakan bawah tanah kini dijalankan oleh Sjahrir sementara pemimpin lain seperti Soekarno maupun Hatta bekerjasama dengan Jepang guna memanfaatkan fasilitas untuk perjuangan. Begitu kesepakatan yang terjadi di antara Soekarno, Hatta dan Sjahrir dalam sebuah pertemuan sesaat Jepang berkuasa di Indonesia.20 Pada mulanya gerakan bawah tanah ini dijalankan dengan menyatukan atau membuka hubungan dengan gerakan bawah tanah lainnya. Setelah mengaktifkan kembali partainya, Sjahrir berharap banyak dari lingkaran yang terdiri dari pimpinan aktif seorang ahli militer dan juga kelompok-kelompok yang punya hubungan dalam lingkungan polisi rahasia dan pemerintahan sipil, selain membuka hubungan di 19

Sutan Sjahrir. Renungan dan Perjuangan. Jakarta: Djambatan dan Dian Rakjat, 1990. Hal. 242245 20 Soekarno dalam autobiografinya yang ditulis Cindy Adam, mengatakan hal tentang kesepakatan mereka, dimana Soekarno dan Hatta akan bekerja sama dengan Jepang untuk kepentingan perjuangan kebangsaan sementara Sjahrir akan bergerak bawah tanah ,menyusun kekuatan rakyat dan membangun pusat-pusat untuk mendengar siaran-siaran radio dalam negeri dan mengikuti perkembangan perang serta keadan politik internasional. Sementara itu menurut Aboe Bakar Loebis, kesepakatan seperti itu tidak ada dan ketika ditanyakan kepada Sjahrir perihal itu, Sjahrir menjawab sambil tertawa “Dapatkah kau bayangkan apa yang akan terjadi dengan perjuangan kemerdekaan dan Republik kita ini jika sekiranya Soekarno Hatta ditangkap dan diadili oleh sekutu. Hal yang sama ditanyakan kepada Hatta sekitar Mei 1947, dan Hatta membenarkan bahwa tidak ada kesepakatan apa-apa malam itu. Lihat Loebis. Op. cit. Hal. 44.



37

kalangan peranakan Belanda dan Tionghoa. Perlawanan tersebut juga direncanakan sporadis dengan mencari keterangan soal senjata yang disembunyikan dan cara mendapatkannya. Sementara itu, Program politik untuk gerakan telah disusun antara kelompok Sjahrir dan kelompok orang Belanda Progresif seperti de Wilingen dan politikus Belanda Jaques de Kadt di Bandung lalu disebarkan ke saluran-saluran kelompok lain.21 Akan tetapi usaha-usaha tersebut menjadi kekecewaan ketika Jepang mulai menangkap orang-orang Belanda termasuk pimpinan-pimpinan kelompok di Bandung bersama kondisi bahwa pemerintah kolonial tidak cukup mengadakan persiapan untuk suatu gerakan bawah tanah. Tahun pertama pendudukan Jepang menyadarkan Sjahrir bahwa mereka harus bertumpu pada kekuatan diri sendiri. Gerakan bawah tanah Sjahrir kini berjalan atas dasar unsur-unsur kekuatan sendiri. Kali ini perubahan berada di tangan pengagum, pengikut dan teman-temanya di PNI Baru maupun mahasiswa dan kelompok terpelajar lainnya. Tahap awal dari pemuda-pemuda yang tertarik kepada Sjahrir melalui kawan-kawan mereka yang telah mengenal Sjahrir kemudian perkenalan-perkenalan secara sengaja dilakukan atas dasar potensial yang dimiliki pribadi tersebut untuk suatu gerakan politik masa depan. Pribadi Sjahrir turut bermain dalam rekruitmen tersebut. Aboe Bakar Loebis mengungkapkan: “ Saya sangat tertarik kepada kenalan baru yang mempunyai wawasan begitu luas. Latar belakangnya yang diceritakan oleh Koes kepada saya menjadikan ia lebih menarik dalam pandangan saya, maka makin lama makin banyaklah kunjungan saya ke rumahnya,sehingga saya dianggap sebagai orang rumah saja dirumah itu . dari perkenalan pertama ini tak dapat saya mengira bahwa cara pikiran dan pandangan saya akan banyak dipengaruhi Sjahrir” 22

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Aboe Bakar Loebis dikenalkan kepada Sjahrir oleh Koesnadi Hadibroto, kawan sekolahnya. Contoh lain adalah ketika Aboe Bakar Loebis dan koesnadi ini lalu mengenalkan Soebadio kepada Sjahrir. Sjahrir sendiri tentu saja terbuka terhadap Soebadio yang menggemari pemikiran-pemikiran Hegel, Marx, Engels serta penulis sosialis seperti M. N. Roy terlebih ia memiliki reputasi sebagai perancang “Manifesto demokrasi” yang kemudian membawanya ke penjara Jepang untuk beberapa waktu.23 Soebadio kelak menjadi orang dekat Sjahrir dan berjasa membawa sang patron mencapai kekuasaan dengan posisinya di BPKNIP. 21

Sjahrir. Op. cit. Hal. 260. Loebis. Op.cit. hal. 57 23 Legge. Op. cit. hal. 86. 22



38

Dengan demikian sarana yang paling gampang dalam proses pembangunan kekuatan itu melalui pusat-pusat organisasi mahasiswa, asrama-asrama, kelompok diskusi. Akan tetapi kompleksitas hubungan tersebut cukup rumit seperti yang di kemukakan oleh Legge dalam kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan , bahwa keanggotaan-keanggotan kelompok tersebut saling tumpang tindih dan tidak tepat memandang mereka dari sudut keterikatan suatu asrama itu saja melainkan sebagai sebuah kelompok tunggal yang terorganisasi secara longgar.24 Salah satu yang paling identik dalam pembahasan soal ini adalah kelompok mahasiswa kedokteran di Jakarta (Ika Daikagu) dimana mahasiswa-mahasiswanya tertarik dengan sosok Sjahrir. Mahasiswa-mahasiswa tersebut antara lain Soedarpo, Soeroto Kunto, Soebianto Sanjoto, Daan Jahja, Oetaryo, Soedarpo, Soedjatmoko serta Soebadio Sastrosatomo. Mahasiswa-mahasiswa kedokteran ini terkenal dengan suara vokal menentang Jepang dan mereka mempunyai grup tersendiri melawan indoktrinasi Jepang di akademi tersebut.25 Ketertarikan dan perkenalan tersebut atau dengan kata lain penghubung antara Sjahrir dan mahasiswa itu berasal dari kawan-kawan Sjahrir seperti Mr. Suwandi, Mr. Karim Pringidigo dan Mr. Sujitno Mangunkusumo. Kepada orang-orang itulah para mahasiswa minta nasehat dan pandangan-pandangan bukan hanya soal keilmuan melainkan politik dan wawasan kebangsaan. Sangatlah mudah bagi Sjahrir untuk berhubungan dengan mahasiswa kedoketeran sebab fakultas kedokteran sebagai satu-satunya perguruan tinggi zaman belanda yang dibiarkan berjalan sangat lambat dalam proses indoktrinasi Jepang. Dari jaringan di asrama itulah mereka saling menyampaikan kontak-kontak atau membangun sel dan seperti yang telah disebutkan diatas pertemanan adalah rekrutmen yang paling efektif.26 Meski menggunakan pemuda dan mahasiswa sebagai anggota jaringannya, Sjahrir tetap menggunakan akarnya di PNI Baru. Ketika Jepang datang partai ini memiliki jaringan yang utuh di hampir tiap kota besar antara lain di Bandung, terdapat 24

Ibid. hal. 77-78. Pada Oktober 1943 terjadi pemogokan akibat aturan pimpinan sekolah untuk memakai topi pet dan mahasiswa tingkat tiga harus mencukur rambut hampir gundul. Perintah untuk mencukur rambut tersebut di tolak oleh Mahasiswa hingga serdadu Jepang turun tangan dengan mengunduli paksa mereka disertai pemukulan salah satu korbannya adalah Soejatmoko. Ia bersama Soedarpo, Sanjoto, Daan Jahja, Muharto, Soebianto, suroto Kunto, dan utaryo dipecat dari Kampus. Lihat Loebis. Op. cit. hal. 50, Legge. Hal. 92. 26 Contoh lain seperti, Amir Hamzah Siregar merekrut Soedjatmoko dan Sitorus, kemudian memperkenalkan Hamid Algadri, Simatupang diperkenalkan oleh Suyitno Mangunkusumo, dan Djohan Sjahruzah dan Amir memperkenalkan Andi Zainal Abidin. Legge. Op. cit. Hal. 103. 25



39

Sasra, Hamdani, Cucun (Rusni) dan Tobing, di Cirebon terdapat dokter Sudarsono, Sugra dan Kartamuhari, di Pekalongan ada Soebagio, di Yogyakarta terdapat Wijono dan Sugiono Yosodinangrat, di Cepu terdapat Suryono dan Sujono dan di Surabaya terdapat Djohan Sjahruzah dan Pak Sidik.27 Hampir semua orang-orang di daerah tersebut bertugas menginformasikan perkembangan di daerahnya masing-masing. Untuk Djohan Syaruzah memiliki catatan tersendiri dan ia menjadi yang terpenting diantara anggota-anggota PNI Baru yang aktif. Hal ini disebabkan aktivitasnya pada pertambangan minyak di Surabaya yang pada dasarnya merupakan tugas mendirikan sebuah kerangka organisasi bagi anggota-anggota PNI Baru yang menempati posisiposisi strategis di Jawa. Selain itu ia juga memiliki kelompok tersendiri di luar kelompok Sjahrir dalam kalangan buruh minyak di Jawa Timur yang bertujuan untuk memobilisasi suatu aksi gerilya.28 Djohan Sjahruzah juga merupakan orang yang menjadi penghubung antara kelompok Sjahrir dan Amir dan atas kontak-kontak yang dibuatnya maka fusi Partai Sosialis dapat terwujud.

3. 3. Sosok Amir dan Kelompoknya. Sjahrir boleh jadi merupakan tokoh yang paling sentral dalam kurun waktu revolusi dengan kapasitasnya sebagai Perdana Menteri akan tetapi namanya tidak akan pernah dilepaskan oleh seorang yang menjadi kompatriotnya, Amir Sjarifudin. Amir Lahir di Medan Sumatra Utara pada 27 Mei 1907, bergelar Sutan Gunung Soaloon Ia anak sulung Djamin gelar Baginda Soripada (lk. 1885-1949) dari marga Harahap, dengan Basunu (lk. 1890-1931) dari marga Siregar. Dua marga ini termasuk dalam golongan masyarakat Batak Angkola. Soripada, anaknya yang ke-4, pindah ke Medan. Pada saat perkawinannya dengan seorang gadis, dari keluarga Batak yang telah membaur dengan masyarakat Melayu-Islam di Deli, sesuai dengan hukum adat yang berlaku, ia pun memeluk Islam. Pada 1914, Amir masuk sekolah dasar Belanda di Medan Europeesche Lagere School (ELS). Selanjutnya ia berangkat ke Leiden Atas undangan saudara sepupunya, T. G. S. Mulia yang belajar di kota ini sejak 1911 dan tinggal di rumah guru pemeluk Kristen Calvijn, Dirk Smink. September 1921, Amir masuk Gymnasium di Leiden dan September 1925, Pindah dari Leiden, masuk Gymnasium di Haarlem. Amir menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa 27 28

Loebis. Op. cit. Hal. 80. Legge. Op.cit. Hal.110-111.



40

Gymnasium di Haarlem. Pada September 1927 Sesudah lulus ujian tingkat kedua, karena masalah keluarga, Amir kembali ke kampung halaman, walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar meneruskan pendidikannya di Belanda itu. Ia lalu masuk Sekolah Hukum di Batavia.29 Di Batavia, Amir mula-mula menumpang di rumah T. G. S. Mulia, direktur sekolah pendidikan guru di Jatinegara. Kemudian pindah ke asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, Kramat 106. Asrama ini merupakan tempat tinggal dari mahasiwa-mahasiswa senior STOVIA dan perguruan tinggi lainya. Saat itu menurut Abu Hanifah, selain Amir tinggal pula Yamin, Assaat, Abas, Surjadi Mangaraja Pintor dan satu mahasiswa kedoketeran lainnya.30 Sesuai dengan semangat zaman ketika gagalnya pemberontakan PKI maka mereka sangatlah tertarik terhadap ide-ide dan tulisan Marx maupun Engel. Meskipun demikian minat tersebut hanyalah mempersoalkan Sosialisme dan komunisme sekitar teori dan tematis saja dan belum ada diantara mereka menjadi pengikut aliran-aliran tersebut. Pada Oktober 1928, Sebagai wakil Jong Batak (Pemuda Batak) Amir duduk sebagai bendahara panitia penyelenggara Kongres Pemuda Ke-2 yang berlangsung di Jalan Kramat 106. Pada 1929-1930 Amir duduk dalam pengurus Jong Sumatranen Bond (Persatuan Pemuda Sumatera). Jika Sjahrir mendirikan PNI Baru maka Amir segera tertarik menjadi propagandis Partindo. Sejak berdirinya partai ini Amir menjadi wakil ketua Partindo cabang Jakarta urusan penerbitan. Dalam Kongres ke-1 Partindo, 15-17 Mei 1932 Sartono dipilih sebagai ketua, dan Amir pengurus bagian "sekolah dan pendidikan". Karir organisasinya menanjak dalam keputusan Kongres ke-2 Partindo di Surabaya, 419 April 1933 dimana Sukarno menjadi ketua, Sartono wakil ketua ke-1, Amir wakil ketua ke-2 dan wakil ketua "komite tetap" (sekretariat politik). Ia penanggung jawab komisi sekolah dan pendidikan serta

membantu gerakan perlawanan terhadap

peraturan pelarangan terhadap yang dinamakan "sekolah liar"

29

Untuk riwayat hidup Amir Sjarifudin, penulis menuliskan secara bebas dari Jacques Leclerc: Amir Sjarifuddin Antara Negara dan Revolusi.(Jakarta:Jaringan Kerja Budaya, 1996). file:///F:/sjarifuddin.Antara%20Negara%20dan%20Revolusi.htm. (diunduh 15 April 2009) 30

“Revolusi Memakan Anaknya Sendiri: Tragedi Amir Sjarifuddin”. Abu hanifah, Prisma No. 8 Tahun 1977.



41

3. 3. 1. PKI Ilegal Awal mula gerakan Amir berasal dari Gerindo yang didirikan pada 1937 sebagai gerakan nasionalis dan sosialistis namun pro Belanda dalam menghadapi kemunculan facisme. Nampaknya Gerindo menjadi strategi front persatuan untuk membela dan mengembangkan hak-hak dan prinsip-prinsip demokratis itu mengingatkan pada apa yang ketika itu diajukan dengan nama "Front Rakyat" oleh kaum kiri, khususnya oleh partai-partai yang dekat dengan Komunis Internasional. Strategi ini terjadi khususnya di Eropa, tetapi juga di seluruh bagian dunia lainnya. Perkataan Belanda "Volksfront" (front rakyat) muncul dalam penerbitan-penerbitan Gerindo. Bahkan untuk membuktikan dirinya sebagai komunis sejak lama itu, konon Amir dalam tahun 1948 pernah mengatakan bahwa inspirasi garis politik Gerindo ditariknya dari analisis Komunisme Internasional.31 Jika demikian maka ada hubungan antara Musso yang datang untuk membawa garis baru komintern tentang doktrin Dimitrov dengan posisi Amir di Gerindo. Musso datang ke Indonesia pada 1935, saat itu ia mencoba membangun kembali gerakan komunis yang bebak belur pasca pemberontakan ‘26-27. Ia lalu memusatkan pekerjaannya di Surabaya dan berhubungan dengan Sutrisno, Sukindar dan Soehadi yang kelak duduk dalam kepemimpian Partai Sosialis. Dengan demikian tidaklah dapat diragukan bahwa Amir Sjarifudin dan Tan Ling Djie yang saat itu memang tinggal di Surabaya mendapat pengaruh Musso.

Tan Ling Djie sendiri

merupakan kawan dekat Amir dan memiliki posisi dalam karir politik masa mendatang. Ia merupakan seorang mahasiswa hukum di Leiden

selama menjadi

mahasiswa bergabung dengan perkumpulan Chung San Hui yang kiri, bandingkan dengan perkumpulan Chung Hua Hui yang biasanya dimasuki oleh mahasiswamahasiswa keturunan Cina, wataknya sudah terlihat.32 Pengaruh komunis dalam Gerindo juga terlihat dalam grup komunis yang berasal dari aktivis-aktivis Gerindo seperti Wikana, Aidit, dan M. Jusuf. Seperti yang dikatakan Aidit, “Gerindo was not

31

Jacques Leclerc: Amir Sjarifuddin Antara Negara dan Revolusi.(Jakarta:Jaringan Kerja Budaya, 1996). file:///F:/sjarifuddin.Antara%20Negara%20dan%20Revolusi.htm. (diunduh 15 April 2009, pukul 10.54) 32

Soe hok Gie. Orang-orang di Persimpangan kiri jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948. Jakarta: Bentang, 1997. hal. 25. Selama di negeri Belanda, ia juga menjadi anggota Partai komunis. Lihat Soebadio. hal. 69.



42

Communist –nor was I-at that time…But many of Gerindo’ s members were Communist”33. Bahkan dalam aktivitasnya Amir dan Wikana sempat diinterogasi oleh polisi politik, untuk menyidik pamflet-pamflet komunis yang mereka dapati di daerah Bandung sekitar pertengahan 1940 dan pada tahun itu juga Amir ditangkap. Saat itu bayang-bayang perang dunia ke II mulai mengancam dan pemerintah kolonial Belanda bersiap-siap untuk menghadapi krisisnya. Sekitar 1942, Jepang telah berlayar menuju Hindia Belanda dengan armadaarmada terbaiknya. Pemerintah Belanda mulai mempersiapkan sebuah gerakan bawah tanah untuk melawannya. Kali ini mereka butuh bantuan dari orang-orang Indonesia dan untuk itu di tugaskanlah Charles Van der Plass. Namun kali ini P. J. A.Idenburg yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Departemen Pendidikan mengusulkan agar memberi kepercayaan terhadap Amir Sjarifudin untuk melakukannya. Amir sendiri saat itu bekerja di Departemen Ekonomi setelah dibebaskan dari tahanan atas campur tangan Prof. Schepper seorang guru besar beragama Kristen yang taat.34 Amir ditawarkan uang sebesar 250.000 gulden untuk membangun jaringan bawah tanah dari Van der Plass. Demi pertimbangan rasional bahwa ini merupakan perlawanan terhadap facisme dan militerisme bersama-sama negara kolonialis-demokratis-borjuis maka ia pun setuju untuk bekerja sama, mengambil yang “terjelek” diantara yang “jelek” pikirnya. Amir lalu mengkonsolidasi jaringannya dengan menghubungi tokoh-tokoh yang di kenalnya salah satunya yang se-ide yaitu Sjahrir yang langsung kurang antusias terhadap Amir. Sjahrir mengungkapkan pandanganya: “Apa yang diusulkan oleh Siregar (Amir Sjarifuddin- Penulis) ialah supaya kami menyatakan dengan formal bahwa kami ingin bekerjasama. Pernyataan itu kemudian akan dibawanya kepada pemerintah Hindia kolonial sebagai pernyataan sikap kami. Lalu dengan segera akan diambil langkah-langkah untuk melibatkan seluruh pergerakan nasional ke dalam usaha perang. Kami mungkin akan mendapat tugas menjalankan propaganda melalui radio dan jika Belanda terpaksa menyerah kepada Jepang, dan jika Belanda terpaksa menyerah kepada Jepang kami akan diungsikan ke Australia. Terutama dokter Soeribno (dr. Tjipto- Penulis) dan hafil (M. Hatta- Penulis) dipertimbangkan untuk diungsikan.”

Dari penuturan Sjahrir tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kolonial secara resmi memang menginginkan suatu gerakan bawah tanah untuk melawan Jepang dan

33

Arnold. C. Brackman. Indonesian Communism a history. (New York: Fredick. A. Preager, 1963). Hal. 31. 34 Amir Sendiri diduga telah memeluk agama Kristen sejak 1935. Lihat Abu hanifah. “revolusi memakan anaknya Sendiri…”



43

kali ini meraka berharap dukungan dari orang-orang Indonesia, khususnya politisipolitisi dan kaum pergerakan. Selanjutnya jika hal itu tidal dapat dilakukan maka Belanda akan mengajak kaum pergerakan tersebut untuk bersama-sama bekerjasama dalam pemerintahan darurat. Entah karena pertimbangan tanggung jawab atau kepentingan lain yang bersifat pemanfaatan tenaga yang pasti pada 1942 banyak orang-orang Indonesia yang di bawa ke pengungsian. Salah satu contoh ialah evakuasi tahanan politik dari Irian Barat (Digoel) sebanyak 600 orang ke Queensland.35 Selanjutnya Sjahrir; “Kami membicarakan hal itu dan aku katakan kepadanya (maksudnya Hafil/ Hatta-Penulis) bahwa menurut perkiraanku Siregar (Amir Sjarifuddin- Penulis) agak melebih-lebihkan ; tetapi mungkin ia dikirim oleh pemerintah kolonial untuk mengetahui pendapat kami dalam hal ini. Menurut anggapanku, waktunya jelas terlambat dan karena itu absurd untuk kerjasama politik…”36

Setelah tanpa kejelasan sikap dari Sjahrir, Amir kemudian mengontak kawankawannya di grup PKI Ilegal yang terpusat di Surabaya. Akhirnya disusun pertemuanpertemuan rapat yang dihadiri kelompok komunis seperti Pamudji, Subekti dan Atmaji (Gerindo), Sujoko, Armunanto, Widarta, Lim Koen Hian, dan tokoh lain seperti Kiai. Mustofa dan Dr. Tjipto Mangunkusumo untuk menyusun rencana-rencana melawan facisme Jepang. Selanjutnya dalam pertemuan kedua disusunlah Gerakan Rakyat Antifasis yang dipimpin oleh Amir, Pamudji, Sukajat dari PKI Ilegal dan sektretariat Armunanto dan Widarta sementara itu Dr. Tjipto diangkat sebagai penasehat.

37

Gerakan yang dibangun Amir ternyata tidak mampu bertahan cukup lama dan aktivitasnya terendus oleh pihak intelejen Jepang. Jaringan-jaringannya terpaksa membuat pengakuan-pengakuan dibawah metode siksaan Kenpeitai dan perlahan terbongkarlah sudah nama Amir sebagai orang di belakang layar. Pada februari 1943 ia bersama 300 orang-orangnya ditangkap atas dugaan pengorganisasian gerakan perlawanan.38 Pada 29 Februari ia akhirnya divonis mati sampai sepupunya Mulia kembali membantunya dengan mengabarkan hal ini kepada Hatta. Kemudian Hatta bersama Soekarno bergegas menemui Letjen Nagano sebagai penglima tertinggi Jepang di Jawa sambil mengatakan bahwa Amir merupakan seorang tokoh yang 35

Brackman. Op. cit. hal. 34. Sjahrir. Op. cit. hal. 252. 37 Tidak diketahui dengan pasti aktivitas Geraf tersebut dan menurut Hatta, ia tidak pernah mendengar tentang Geraf dan tidak percaya Dr. Tjipto secara baik bergabung dengan gerakan komunis (wawancara Soe Hok Gie terhadap Hatta), Lihat Soe Hok Gie. Op. cit. hal. 43. 38 Brackman. Op. cit. hal. 35. 36



44

populer dan jika sampai dieksekusi maka akan timbul kekacauan di dalam masyarakat. Akibat permohonan tersebut, ia hanya di hukum seumur hidup sampai pembebasannya setelah Indonesia merdeka.

3. 4. Partai Sosialis Sebelumnya telah terlihat bagaimana Sjahrir dan Amir di masa lalunya memiliki basis pendukung dan corak masing-masing. Selanjutnya pada masa revolusi ini mereka mencoba bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Sjahrir telah berkesempatan menjadi PM dan Amir juga cukup puas dengan kedudukan yang dicapainya dalam Menteri Pertahanan. Latar balakang sosialis, pandangan anti facis yang sama dan menghadapi musuh bersama kini dirangkai dalam satu persekutuan. Paling nyata adalah melalui partai sebagai alat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Partai Sosialis Indonesia merupakan fusi dari dua partai yaitu Partai Sosialis Indonesia (Parsi) dan Partai Rakyat Sosialis (Paras). Inisiatif pendirian partai untuk kaum sosialis sendiri berada di tangan Amir Sjarifudin dan kawan-kawannya. Di dahului oleh suatu kongres pada 12 November di Yogyakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 daerah dan 34 badan dan juga oleh 750 peninjau. Rapat yang bertempat di pendopo Taman Siswo tersebut panitia diketuai oleh Wijono sementara Hindromartono sebagai pemimpin rapat mengemukakan tentang tujuan politik sosialisme di Indonesia yang di zaman imperialisme Belanda dan facisme Jepang dipropaganda sebagai sesuatu yang jelek oleh karena kapitalisme memang tidak menghendaki aliran yang berdasarkan sama rasa sama rata.39 Kemudian

diambil sebuah keputusan untuk membentuk volksfront dalam

rangka mempertahankan dan memperkuat Republik; bekerja menuju sosialisasi perusahan-perusahaan besar, hutan-hutan dan tanah. Putusan lain juga menyangkut peningkatan

industrialisasi,

transmigrasi,

ekonomi

koperasi,

pertanian

dan

membentuk serikat buruh. Diharapkan volksfront tersebut menjadi wadah untuk mempersatukan kaum buruh, tani, tentara dan pemuda. Kongres tersebut lalu memilih Amir sebagai ketua dan Soekindar sebagai wakil, bersamanya juga terdapat Hindromartono dan Usman Sastroamidjojo. Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang 39

Kedaulatan rakjat, 12 November 1945.



45

berintikan Amir dan kawan-kawannya dalam Gerindo maupun kelompok buruh akhirnya di bentuk pada 1 November. Tidak lama sesudah itu, pada 19 November, Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis atau Paras di Cirebon. Jika komposisi Parsi terdiri dari grup Gerindo Amir maka Paras merupakan kebangkitan kembali Pendidikan Nasional Indonesia. Sama dengan pendirian Parsi, permulaan ide ini berasal dari konfrensi yang diadakan di Cirebon tempat dimana basis anggota PNI baru. Pada konfrensi tersebutlah berkumpul orang-orang pergerakan dari tahun 1930an seperti Sastra, Rusni (Cucun), Soebagio, Soegra, Hamdani, Kartahmuri, Djohan Sjahruzah, Soemitro dan Soegoendo kemudian ditambah pula dengan pemuda-pemuda yang tertarik Sjahrir seperti Sitorus, Simatupang, Soepeno dan Soebadio. Tujuan-tujuan Parsi ialah menentang mentalitas kapitalis, ningrat dan feudal; melenyapkan birokrasi dan otokrasi; memperjuangkan suatu masyarakat sama rata sama rasa; memperkaya jiwa orang Indonesia dengan demokrasi dan mendesakl pemerintah untuk bekerjasama dengan semua oraganisasi di dalam dan di luar negeri untuk menumbangkan kapitalisme. Sjahrir sendiri tidak ikut dalam proses anggaran dasar dan program partai dan dilimpahkan kepada temanteman PNI Baru seperti Soegondo Djoyopuspito, Djohan Sjahruzah dan Soemitro Reksodiputro. Kedua partai yang memiliki kesamaan visi dan paham tersebut akhirnya menimbang ketika kedua jagonya yaitu Amir dan Sjahrir berada dalam puncak pimpinan kabinet. Maka sangatlah riskan membiarkan kekuatan tersebut terpisah. Pemerintahan Sjahrir harus menghadapi rapat pleno KNIP pada 25 November 1945. Rapat Pleno tersebut penting sebab di sinilah BPKNIP harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya antara dua rapat pleno dari 17 Oktober sampai 25 November selain pada saat itu juga kabinet parlementer pertama harus memperkenalkan diri dan minta pengesahan serta dukungan KNIP. Selanjutnya di keluarkanlah suatu penyataan bersama yang dikeluarkan oleh Pimpinan Partai Sosialis Indonesia dan Dewan Politik serta dewan Exekutief Partai Rakyat Sosialis. Pernyataan itu adalah sebagai berikut: 1.Menjetoedjoi adanja Kabinet jang bertanggoeng djawab. 2.Menetapkan program politik dewasa ini: a.Menegakan pemerintahan Repoeblik Indonesia. b. Menjiapkan barisan rakjat dengan tidak membedaakn golongan aliran dan agama oentoek menentang kapitalisme-imperialisme serta kaki tangannja, di dalam dan di loear jang kini sedang mangantjam Repoeblik Indonesia.



46

3.Menjokong kabinet Sjahrir. 4.Berseroe kapada seloeroeh warga negara repoeblik Indonesia oentoek menjokong dan mamperkoeat kabinet Sjahrir.40

Maka diadakanlah kongres fusi yang dilangsungkan di Cirebon pada 16-17 Desember yang dihadiri oleh 57 anggota pimpinan kedua partai tersebut dan pada hari kedua diumumkan pimpinan gabungan sebuah Partai Sosialis atau PS. Struktur partai paling atas terdiri dari dewan pimpinan yang terdiri dari Amir Sjarifudin, Hindromartono, dr. Sudarsono, Supeno dan Oei Gie Hwat. Anehnya Sjahrir tidak masuk dalam pimpinan partai ini dan hanya menitipkan Sudarsono dan supeno sebagai orangnya. Dengan demikian, Amir sebenarnya memegang partai tersebut dan tampaknya ini merupakan tawaran atau imbalan mengalahnya ia kepada Sjahrir sebagai perdana Menteri atau lebih tepatnya bahwa Sjahrir tidak tertarik dengan urusan-urusan seperti ini sementara Amir yang berbakat untuk pekerjaan pengorganisasian lebih di perlukan. Selain itu di umumkan pula apa yang disebut Exekutief Komite partai yang terdiri dari: Badan Politik : Abdulmadjid Djojoadiningrat, M. Tamzil, M.S. Moewaladi, Soemitro Reksodipoetro,

Subadio

Sastrosatomo,

Soegondo

Djojopoespito.

Sekretariat:

Abdulmadjid Djojoadiningrat, Goenara. Soetrisno, R. Usman Sastroamidjojo, L.M. Sitorus, Wijono, Soemartojo, Badan Penerangan: Djohan Sjahroezah, Soebagio, I. Wangsawidjaja, Soewondo, Soedjono, Tan Ling Djie, Soenarno Sisworahardjo, Badan Pendidikan: Soekindar, Soekemi, Soekadi, Koesnaeni, Soegra, Djawoto, Badan Keuangan:

Moenodo,

Soebiantokoesoemo,

Soekanda,

Pramono,

Abdul

H.

Djunaedi.

Fatah,

Ruslan,

Badan

Komunikasi:

Noeroellah,

Sardjono,

Mohammed Tauchid, Soehadi. 41 Dari susunan kepengurusan tersebut terlihat bagaimana cerminan tawarmenawar dan akomodasi kedua kelompok tersebut. Masing-masing mencoba mendapatkan apa yang telah menjadi garis patron mereka atau ke-sifatan watak. Pengikut-pengikut Amir lebih banyak mendapat porsi dalam Dewan Pimpinan, Sektretariat dan badan komunikasi sementara kelompok Sjahrir menguasai Badan Penerangan dan Badan Pendidikan. Selain itu, kelompok ini dapat dibagi-bagi lagi dalam lima seperti yang di kemukakan oleh Ben Anderson yaitu, Kelompok Surabaya

40 41

Kedaulatan Rakjat, 24 November 1945. Anderson. Op. cit. hal. 233.



47

yang terdiri dari dari kawan-kawan Amir dalam PKI Ilegal dan organisasi bawah tanahnya, Kelompok Yogya yang berpusat di sekeliling Wijono dan Tauchid yang terlibat pendirian Parsi bersama Amir, kelompok Cirebon dengan akar Pendidikan nasional Indonesia dan hubungannya dengan gerakan bawah tanah Sjahrir, kelompok Jakarta yang terdiri dari pemuda metropolitan dan sahabat-sahabat dekat Sjahrir dan kelompok kecil orang-orang yang baru pulang dari Belanda yang kebanyakan terlibat dalam gerakan bawah tanah anti Nazi. Memang banyaknya kelompok dalam koalisi tersebut membuat kerawanan dalam tahap tertentu dan ini bisa di buktikan pada pecahnya partai tersebut tiga tahun kemudian. Namun untuk permulaan dalam tahap awal cukup memberikan rasa solidaritas dan keinginan bersama mencapai tujuantujuan sosialis mereka. Jika kelompok pertama dan kedua di atas bisa menjadi satu kelompok dalam lingkaran Amir dan sisanya menjadi kawan-kawan Sjahrir maka kelompok orangorang Belanda menjadi grup yang mengambang dan tersendiri meski dalam perkembangan berikutnya segera menjadi satu pemikiran dengan Amir. Jelasnya mereka adalah orang-orang Perhimpunan Indonesia yang baru pulang dari Belanda seperti Abdulmadjid, Tamsil, Muladi dan Gunara yang langsung menggabungkan diri dengan pemerintah Sjahrir.

Ketika kembali ke Indonesia kelompok ini awalnya

memandang republik yang beru lahir merupakan hadiah dari Jepang, untuk itu mereka bertugas mengusahakan hubungan kembali Indonesia-belanda yang langsung ditolak oleh pihak Republik. Usaha-usaha ini akhirnya membuat mereka menyadari bahwa perjuangan revolusi tersebut di tangan orang-orang Indonesia sendiri. Terlebih apa yang dilakukannya dalam bekerjasama dengan kaum nasionalis di Indonesia tidaklah menyalahi aturan, bahkan sebuah anjuran. Soebadio mengakui dalam konfrensi fusi Partai Sosialis waktu itu menyinggung soal dalil Dimitrov yang menjadi dasar perjuangan dari orang-orang PI tersebut dalam sepak terjangnya melawan Nazi bersama-sama rakyat Belanda begitu pula dengan yang dilakukan Amir dalam kerjasamanya dengan Belanda masa pendudukan Jepang. Dalil dimitrov sendiri merupakan kebijakan yang dikeluarkan Komintern dalam membentuk front populer melawan facisme. Georgi Dimitrov adalah seorang Sekretaris Jendral Komintern sejak tahun 1935 sampai 1943, ia mengatakan: “ the first thing that must be done …is to form a united front, to establish unity in action..in every country all over the world…the communist International attaches no conditions to unity



48

of action except one …that the unity of action be directed against facism…The Communist pledge ..not to attack anyone, neither persons nor organization nor parties that stand for united front of the working class against facism”. 42

Dengan dasar dogma seperti ini maka kaum komunis bagaimanapun juga harus menerima kerjasama dengan demokrasi barat maupun gerakan kemerdekaan nasional di seluruh afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Maka dari itu Abdulmadjid yang pulang ke Indonesia lalu menghubungi Sjahrir yang dikenalnya sewaktu menjadi mahasiswa kurun waktu 30’an, setidaknya ia anti facis seperti Sjahrir. 43 Maka bergabunglah kelompok ini ke dalam partai Sosialis, selanjutnya sekitar 22 November 1945 mereka pula yang menjadi garda depan kebijakan diplomasi Sjahrir dengan mengirimkan memorandum kepada pemerintah Belanda dan menyatakan bahwa pengakuan Republik Indonesia oleh Belanda menjadi satu-satunya jalan yang diterima untuk mengatasi jalan buntu dan mencegah terjadinya perang pertumpahan darah.44 Hal itu cukup menjadi modal dalam kerjasama ini. Abdulmadjid, Gunara, Tamzil dan Muladi langsung di tempatkan di parlemen dalam keanggotaan KNIP dan ini menjadi modal awal kabinet baru Sjahrir.

42

Brackman. Op.cit. hal. 29. Abdulmadjid, Tamzil, Moewaladi dan Asmaun pertama kali datang menemui Menlu Soebardjo dengan membawa pesan dari Van Mook untuk membicarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar pidato Ratu Wilhelmina, 7 Desember 1942 soal dominion status. Soe Hok Gie. Op. cit. hal. 76. 44 Di sebutkan oleh Soebadio bahwa sejak itu mereka melepaskan diri dengan kepentingan Belanda dan bergabung dengan RI. Bandingkan dengan yang di katakan Tan malaka tentang abdulmadjid sebagai agen Belanda yang tidak menghendaki kemerdekaan 100% namun kemerdekaan dalam Kerajaan Belanda. Lihat. Soebadio. Op. cit. 245. Tan malaka, Dari Pendjara ke Pendjara. Hal. 218. 43



BAB 4 DINAMIKA INTERNAL KABINET SJAHRIR

Sjahrir yang ditunjuk menjadi formatur kabinet akhirnya secara bebas menentukan anggota kabinetnya. Untuk hal ini ia berkuasa penuh menentukan siapa saja yang akan bekerjasama dengannya memimpin Republik Indonesia. Sudah menjadi ketentuan umum untuk membuat kabinet yang kuat di butuhkan kesetiaan, loyalitas dan persamaan pandangan ataupun ide yang sejauh mungkin diminimalisir segala perbedaannya. Nyatanya semua memang tidak berjalan seperti yang diinginkan. Begitu banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membangun kabinet tersebut menyangkut kepentingan maupun kekuasaan, dan kesulitannya ini harus di bayar dengan tiga kali reshuffle.

4.1. Kabinet Sjahrir I: Oposisi Persatuan Perjuangan Kabinet Sjahrir diumumkan pada 14 November 1945 dengan susunan, Sutan Sjahrir menjabat perdana Menteri merangkap menteri Luar negeri serta Menteri Dalam Negeri, Mr. Amir Sjarifudin sebagai Menteri Penerangan dan Keamanan Rakyat, Mr. Soenarjo Kolopaking sebagai Menteri

Keuangan, Mr. T. G. S. Moelia sebagai

Menteri Pengajaran, Mr. Soewandi sebagai Menteri Kehakiman, Dr. R. M. Adjidarmo sebagai Menteri Sosial, Dr. R. Darmasetiawan sebagai Menteri Kesehatan, Ir. Darmawan Mangunkoesoemo sebagai Menteri Kemakmuran, Ir. Putuhena sebagai Menteri Perkerjaan Umum, Ir. Abdul Karim sebagai Menteri Pehubungan, dan H. Rosjidi sebagai

Menteri Negara.1

Menteri-menteri ini terdiri dari para pengikut

Sjahrir, pejabat non politis dan menurut catatan tidak pernah bekerjasama dengan Jepang.2 Untuk itu dapat dijelaskan bagaimana sebenarnya profil dan latar belakang dari orang-orang tersebut hingga dapat menjabat kedudukan menteri. Dalam taraf tertentu, pemilihan anggota kabinet ini berdasarkan hubungan personal diantara mereka . Beberapa nama seperti Sunarjo, Darmasetiawan, Soewandi dan Abdul Karim merupakan teman-teman pribadi Sjahrir.

Raden Mas Soenarjo

Kolopaking (lahir 3 September 1907) diangkat menjadi Menjadi Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan karirnya selama zaman Belanda. Sebagai putra seorang 1 2

“Presiden Mengesahkan kabinet Sjahrir”,dimuat dalam Kedaulatan Rakjat, 11 November 1945. Kahin. Op. cit. Hal. 213.

49



50

Bupati R. A. A Djojonegoro II dan ibunya dari latar belakang kepangeranan Mangkunegaraan tak pelak membuat ia memperoleh kesempatan pendidikan yang tinggi sampai memperoleh gelar sarjana hukum pada 1931 dari Universitas Leiden. Sejak 1934 sampai 1940, Soenarjo bekerja sebagai pejabat pada Algemeen Volkscredietbank di Jakarta. Pada zaman pendudukan Jepang dari 1942-1945 ia lalu menjadi manajer utama dari perusahaan-perusahaan Mangkunegaraan sampai Indonesia merdeka kepindahannya ke Jakarta untuk menjadi kepala Jawatan Ekonomi Rakyat membuat ia dipercaya Sjahrir menjabat menteri.3 Untuk jabatan Menteri Kesehatan maka dipilih Dr. Darmasetiawan (lahir 1911) yang bekerja di rumah-rumah sakit di Jakarta dan Semarang. Sebelum Jepang datang ia merupakan

perwira

kesehatan KNIL dan membuka prakter dokter setelah lulus pada Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta pada 1938.4 Raden Soewandi, (lahir 31 Oktober 1898) merupakan aktivis Budi Utomo dan Parindra cabang Jakarta sebelum perang. Ia menempuh pendidikan pada Hollandsch-Indlandsche School (HIS), Opleidings-School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) dan Bestuurs School dan memiliki karir yang menanjak di masa kolonial. Pada 1941-1942 Soewandi menjabat sekretaris Departemen Urusan Pendidikan dan Agama dan pada tahun berikutnya menjadi penasehat pada Biro Pendidikan. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang dimilikinya ketika lulus dari Sekolah Tinggi Hukum di jakarta pada 1938 karirnya mencapai puncak dengan menjabat Menteri Kehakiman.5 Soewandi sendiri semasa zaman Jepang merupakan lingkaran dalam grup Sjahrir seperti yang telah di sebutkan dalam bab sebelumnya ia merupakan penghubung kepada mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Sedangkan Ir. Mas. Endoen Abdul Karim lahir 16 Juli 1908 di Cirebon memperoleh gelar sarjananya di Bandung pada tahun 1933. Setelah sempat bekerja sebagai guru dan pedagang akhirnya ia menjadi kepala Badan Pekerjaan Kota Umum Kotapraja Jakarta sampai akhirnya ditunjuk Sjahrir sebagai Menteri Perhubungan. 6 Pemilihan Menteri Pengajaran juga terkait soal hubungan pribadi sebab T. G. S. Mulia merupakan sepupu dari Amir Sjarifudin.

Nama lengkapnya adalah Dr.

Todoeng Gelar Soetan Goenoeng Mulia, lahir 21 Januari 1896 di Padang Sidempuan,

3

Merdeka, 17 November 1945. Anderson. Op. cit. hal. 452. 5 Ibid. 490. 6 Ibid. Hal. 447. 4



51

Tapanuli Selatan. Se-tamat dari ELS pendidikannya dilanjutkan ke Kweekschool di Leiden, sebelum mengambil gelar sarjana hukum di Universitas Leiden pada 1932 dan gelar doktor dalam sastra dan filsafat pada universitas yang sama di 1933. Ia berkarir sebagai guru dan merupakan orang terkemuka masa pemerintahan kolonial dengan menjadi anggota Volksrad dari tahun 1935-1942 bahkan menjadi wakil ketuanya dari 1940-1942. Selain itu di kurun waktu yang sama 1936-1942 secara berturut-turut ia menjadi pejabat pada departemen Urusan Ekonomi dan Departemen Urusan Pendidikan dan Agama.7 Mulia sendiri merupakan orang yang berjasa untuk Amir yang membantu mengurus pendidikan Amir di Belanda dan yang paling penting adalah usahanya menyelamatkan Amir ketika diciduk oleh Jepang atas gerakan bawah tanah. Salah satu menteri yang berlatar belakang gerakan nasionalis sebelum perang adalah Ir. Darmawan Mangunkusumo yang merupakan adik dari Dr. Tjipto Mangunkusumo dan aktif mendirikan Algemeene Studie club di Bandung pada 1927. Selain itu juga menjadi anggota Perhimpunan Indonsia dari 1922-1923. Setelah, menempuh pendidikan di ELS dan HBS, Darmawan mendapat gelar insinyur pada perguruan Teknik di Delft pada 1924 kemudian bekerja pada departemen Urusan Ekonomi sampai pendudukan Jepang di Indonesia.8 Darmawan yang masa pendudukan Jepang mendirikan koperasi-koperasi industri kecil di Surabaya aktif dalam pembentukan kelompok-kelompok diskusi di kalangan sekolah dan pelajar bersama Djohan Sjahruzah.9 Posisi Menteri Sosial di berikan kepada seorang Jawa Kristen, Dokter Raden Mas Adidarmo Tjokronagoro yang lahir di Praja, Lombok pada 28 Agustus 1904. Sebagai lulusan School Tot opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA), Adidarmo melanjutkan pendidikan dan berhasil memperoleh gelar sarjana kedokteran dari Universitas Amsterdam pada tahun 1932 dan seangkatan dengan Sjahrir dan Moelia di Negeri Belanda. Di negeri Belanda ia juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia dan manjadi anggota Jong Java (Pemuda Jawa). Sekembalinya ke Indonesia ia lalu berpraktek sebagai dokter di Surakarta dan Banyuwangi.10

7

Ibid. hal. 465. Ibid. hal. 452. 9 Legge. Op. Cit. hal. 98. 10 Ibid. hal. 449. 8



52

Orang kristen lainya adalah Ir. Martinus. Putuhena yang lahir 27 Mei 1901 berasal dari Saparua, Ambon. Menempuh pendidkan HIS, MULO dan AMS dan memeperoleh gelar sarjana teknik dari Fakultas Teknik Bandung pada 1927. Seperti Darmawan, Ia turut membantu Soekarno dalam mendirikan Algemeene Studie club Bandung dan menjabat kepala kantor Tanah Partikulir di Jakarta.11 Selama masa pendudukan Jepang, Putuhena juga sempat dikaitkan dengan gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh orang-orang Maluku di Jawa seperti Mr. Latuharhary, dr. Kayadu dan Dokter Leimena. Ia sempat ditahan selama tujuh bulan di Denpasar sampai akhirnya dibebaskan dan bekerja di Jawatan Perkebunan di Jakarta. Pemilihan dirinya sebagai menteri di kabinet Sjahrir juga atas pengaruh dari Soekarno yang telah menjalin persahabatan sejak mereka masih menjadi mahasiswa Technische Hogeschool di Bandung.12 Dalam susunan kabinet tersebut terdapat pula posisi Menteri Negara yang dipegang oleh H. Rasjidi. Sjahrir mempertimbangkan untuk mengangkatnya untuk memperhatikan soal umat Islam dan masalah urusan agama.13 Lahir di Kota Gede, Yogyakarta pada 1914, Rasjidi menyelesaikan pendidikannya pada Universitas Raja Fuad I di Kairo. Pada 1931, ia mengajar pada Mualimin Muhammadyah dan pesantren Luhur di Surakarta lalu menjadi komisaris Partai Islam Indonesia (PII) yang di pimpin oleh Sukiman dan Wiwoho dan kemudian aktif dalam Madjlisul Islamil a’laa Indonesia (MIAI) dan Masjumi. Bersama-sama Natsir ia lalu menjadi guru di Sekokah Tinggi Agama di jakarta hingga akhir pendudukan Jepang menjabat wakil kepala Departemen Urusan Agama di bawah K.H. Abdul kahar Munculnya kabinet tersebut serta merta ditanggapi beragam oleh beberapa pihak.

Pertama adalah kebersihannya dari unsur-unsur kolaborator seperti

yang

dibanggakan Sjahrir.14 Jika dilihat dari susunan tersebut unsur kolaborator yang dimaksud perlu peninjauan ulang kembali sebab beberapa dari orang-orang tersebut memperoleh jabatan-jabatan tinggi masa pendudukan Jepang seperti Moelia, 11

Ibid. hal. 470. R. Z. Leirissa. Ir. Martinus Putuhena, Karya dan Pengabdiannya. Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai TradisionalProyek Inventarisasi dan doekumentasi Sejarah nasional, 1985. hal. 44-47. 13 Soebadio. Op.cit. hal. 99. 14 Kedaulatan Rakjat, 17 November 1945. Dalam keterangan Pers tersebut, Sjahrir dengan terus terang menjelaskan bahwa ia tidak dapat bekerja sama dengan orang-orang yang telah bekerja bersama-sama dengan Jepang. 12



53

Soewandi , Sunarjo dan Darmawan.15 Kecurigaan lainnya berasal dari latar belakang mereka yang erat dengan Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka semua merupakan lulusan universitas dan mendapat pendidikan modern. Beberapa dari mereka seperti Soenarjo Kolopaking, Moelia, Darmawan, Adidarmo, lulusan negeri Belanda dan memperoleh karir yang bagus di zaman Kolonial sehingga oleh para penentangnya dengan mudah terpengaruh oleh pihak Belanda.16 Berlawanan dengan hal tersebut, pemilihan para menteri yang berasal dari tenaga-tenaga administrasi berpengalaman yang menduduki pegawai tinggi di zaman Belanda menurut pendukung Sjahrir justru menunjukan bahwa mereka tidak menghendaki kembalinya pemerintahan kolonial Belanda dan memihak kepada Republik Indonesia selain sebagai usaha memotong pihak Belanda menarik orang-orang yang memiliki kedudukan baik dalam pemerintahan Hindia Belanda. Praktis dengan berkuasanya kelompok Sjahrir membuat rasa tidak puas bagi penentang-penentangnya. Mereka adalah anggota kabinet sebelumnya yang telah dibubarkan dan bergabung dengan Tan Malaka serta pendukungnya. Serangan pertama dilancarkan dengan menuduh kedudukan kabinet dan Badan Pekerja yang tidak representasif mencakup semua aliran politik dan wakil partai-partai dalam satu badan koalisi. Untuk menggerakan roda oposisinya, Tan Malaka setidaknya memiliki tiga sumber dukungan. Pertama, sosoknya sendiri dan daya tarik program yang dicetuskannya yang menarik kalangan pemuda militan seperti Sukarni, Adam Malik, Chaerul Saleh, Pandu Wiguna dan Maruto Nitimihardjo, kedua adalah berkembangnya perasaan anti Sjahrir yang kuat di kalangan politikus dan perwira militer yang pernah bekerja sama dengan pemerintahan Jepang, termasuk para anggota kabinet lama yang telah dibubarkan dan merasa dapat memperoleh jabatannya kembali jika bergabung dengna Tan Malaka lalu para pemimpin militer (ex-peta) dan para pemegang pos yang tinggi di pemerintahan dimana merasa terancam oleh gencarnya kampanye anti Kolaborator.

Kemudian

yang ketiga adalah

gelombang nasionalisme

yang

15

Darmawan pada bulan Juli 1945 menjadi anggota Chou Sang In menggantikan R. Sudirman, Lihat Anderson. Op. cit. Hal. 227. 16 Merdeka dalam 16 November 1945, menyerang Moelia dan Soewandi karena peranan mereka dalam zaman kolonial Belanda dan memperingatkan bahwa “kepertjajaan penoeh (mereka) dahoeloe akan politik ethika Belanda”dengan mudah akan menyesatkan pemerintah baru itu. Anderson. ibid hal.226.



54

menyebabkan banyak orang tidak mudah menyetujui setiap perundingan dalam bentuk apa saja terhadap Belanda selama pasukan mereka masih berada di Indonesia.17 Tan Malaka merupakan tokoh komunis lama yang kembali pulang dari pengembaraannya di luar negeri. Selepas Proklamasi, ia keluar dari persembunyiannya di Bayah dan langsung menemui Subardjo, teman lamanya di negeri Belanda dulu. Dari pertemuannya inilah ia kemudian dibawa ke tokoh-tokoh lainnya. Banyak anggapan bahwa ia seorang yang ambisius terhadap kekuasaan seperti yang dituliskan oleh Kahin di Nasionalisme dan revolusi di Indonesia terkait penulisan surat wasiat tentang kepemimpinan republik.18 Tan Malaka juga sempat bertemu dengan Sjahrir yang dilihatnya mempunyai pandangan anti facis dan pastinya menolak mendukung Soekarno. Saat itu pertemuan diadakan di Serang (Banten) dan diajukan usul tentang pendirian Partai Sosialis di Yogyakarta. Tan Malaka sendiri menolak usul pendirian partai tersebut dengan dalih situasi yang belum pasti dan rawan terhadap serangan musuh, sementara itu Sjahrir juga tidak terlalu antusias dengan tanpa mengeluarkan sepatah katapun dalam pembicaraan itu. Bagi kelompok Sjahrir, Tan Malaka berbahaya kerena keinginan-keinginan untuk merebut kekuasasan dari tangan Soekarno-Hatta, apalagi ia di kelilingi oleh pemuda-pemuda seperti Adam malik dan Soekarni yang jelas-jelas tidak suka dengan Soekarno yang cepat berkompromi. Untuk itulah mereka berusaha mendudukan Tan Malaka yang baik secara ideologis maupun secara pengalaman adalah orang yang konsekuen revolusioner dan tidak berkompromi terhadap asing. Tan Malaka yang sejak awal kecewa dengan lemahnya pemerintah dalam mengorganisasi kekuatan massa dalam revolusi, pertentangan antar partai dan kelompok bersenjata serta pengakuan Inggris atas kedaulatan Belanda terhadap Indonesia. Ia lalu membangun kekuatannya dengan mempelopori sebuah badan yang dinamakan Persatuan Pejuangan (PP) serta mengadakan kongres pembentukan di Solo pada 15-16 januari 1946 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 141 organisasi politik, 17

Kahin. Op. cit. hal. 217. Surat wasiat yang menyebutkan pewaris kepemimpinan jika terjadi sesuatu terhadap SoekarnoHatta yang menyebutkan nama Tan Malaka tapi dalam perkembangannya di sebut pula nama Sjahrir, Iwa kusumasuntri, Wongsonegoro tetapi ketiga orang tersebut tidak diberi tahu keberadaan surat tersebut. Lihat. Kahin. Ibid. Hal.188. Menurut catatan Reid, peristiwa tersebut tidak semestinya seperti itu dan sebagai upaya mendiskreditkan Tan Malaka di tambah tidak disebutnya hal ini dalam pernyataan-pernyataan pemerintah. Lihat. Anthony. J. S. Reid. Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta: Sinar harapan, 1996. hal. 124. 18



55

sosial, ekonomi, sosial, dan ketentaraan. Dalam keputusan kongres tersebut di keluarkanlah minimum program yang terdiri dari: 1.Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100 %. 2.Pemerintah Rakyat (dalam arti sesuainya haluan pemerintah dengan kemauan rakyat). 3.Tentara rakyat (dalam arti sesuainya haluan tentara dengan kemauan rakyat). 4.Melucuti tentara Jepang. 5.Mengurus tawanan bangsa eropa. 6.Mensita (membeslag, confiscate) dan menyelenggarakan pertanian musuh (kebon). 7.Mensita (membeslag) dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang dll).19

Salah satu hal penting adalah PP tersebut dengan cepat mendapat dukungan luas atas program-programnya yang radikal sesuai dengan semangat zaman dan tuntutan yang mendesak dan ini merupakan suatu oposisi terhadap kebijakan kompromi Sjahrir dan pemerintah. Bagaimanapun juga kebijakan diplomasi menjadi tidak populer dan Tan Malaka menjadi orang yang paling konsisten menentang Sjahrir. Pertentangan tersebut berada dalam kapasitas sebagai oposisi yang terus merongrong kewibawaan kabinet Sjahrir beserta kebijakan-kebijakannya. Selain itu bagi kelompok Amir dan grup komunisnya terlihat bahwa kehadiran Tan Malaka merupakan kebangkitan dari sentimen-sentimen lama yang bersifat ideologis. Hal yang menarik adalah pandangan Abdulmadjid yang justru hadir dalam kongres PP di Purwokerto sebagai wakil partai sosialis. Sebagai seorang Marxis-Stalinis ia melaporkan kepada pemimpin-pemimpin partai lainnya dengan memakai pandangan garis komintern bahwa Tan Malaka adalah seorang Trotskist.20 Bagi orang-orang seperti Abdulmadjid dan Tan Ling Djie yang dogmatis dan pro moskow ada kecenderungan untuk menilai dan menghukum orang yang tidak menganut paham Marxisme-Leninisme sebagai orang yang murtad dari perjuangan komunis dan di perlakuklan sebagai lawan politiok dan musuh. Bukanlah suatu sikap yang berlebihan jika kaum Marxisme-Leninis lebih bermusuhan terhadap orang-orang Trotskist. Sentimen terhadap kebijakan perundingan ini yang paling bermasalah dan menentukan bagi kelangsungan kabinet Sjahrir. Hal itu bukanlah tanpa disadari olehnya sendiri ketika slogan 100% persen merdeka berkumandang dimana-mana maka yang paling aman dilakukan adalah meyakinkan masyarakat bahwa jalan perundingan tidak mengubah kemerdekaan itu sendiri. Sjahrir menyatakan:

19 20

Tan Malaka. Dari Pendjara ke Pendjara. Jakarta: Yayasan Massa, tanpa tahun. hal 193. Soebadio. Op. cit. 212.



56

“…”Pendirian saja” demikian kata beliau, “telah saja oeraikan sedjelas-djelasnja dalam boekoe saja “perdjuangan kita”, dan saja rasa orang tidak akan ragoe-ragoe lagi siapa saja itoe. Poen dunia loear telah mengetahoei tjorak saja”. Mendjelaskan pendiriannja jang menghendaki kemerdekaan 100% . beliau berkata, bahwa di zaman Belanda beliau sendiri pernah mendjadi boeangan Belanda. “Djadi” kata beliau , “Tentang kemoengkinan dari pihak kita, oleh karena saja sekarang memimpin kabinet mentjoba menjtari persetoedjoan dengan mereka adalah salah sekali”. Djoega diterangkan beliau bahwa dizaman Jepangpoen beliau menolak bekerdja bersama2 dengan mereka. Tegasnja beliau tidak dapat sama sekali bekerdja dengan bangsa apapoen jang tidak hendak menghormati perasaan-perasaan kebangsaan Indonesia.”.21

Sjahrir berharap bahwa semua pendirian itu akan mampu membuatnya dipercaya untuk memimpin republik dan mencapai tujuan-tujuan yang telah menjadi programnya. Akan tetapi, tekanan-tekanan terhadap kabinetnya terus meluas dan memasuki babak baru dengan kemunculan partai-partai. Dalam Maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang susunan kabinet baru tentang beberapa orang bertanggung jawab kepada KNIP selaku Badan Perwakilan Rakyat, belum tegas dinyatakan bahwa duduknya menteri-menteri dalam kabinet tersebut adalah mewakili partai atau golongan politik meski secara terselubung sudah terasa hubungan sebagian besar anggota kabinet dengan aliran-aliran di dalam KNIP. Dengan demikian, partai-partai yang jumlahnya makin bertambah tersebut berpendirian bahwa kabinet maupun KNIP dengan Badan pekerjannya tidak lagi mencerminkan aliran-aliran yang ada di dalam masyarakat.22 Badan Pekerja akhirnya mengajukan resolusi kepada pemerintah untuk mengadakan perbaikan tersebut, baik dalam susunan pemerintah maupun KNIP. Hal ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya berdasarkan mosi partai-partai seperti PNI dalam kongres di Kediri, 29-31 Januari, PKI dalam konprensi di Cirebon 8-9 Februari dan Masjumi dalam kongresnya di Solo 10-13 Februari menginginkan perubahan kabinet dan KNIP sesuai perkembangan politik.23 Menjelang sidang pleno KNIP 28 Februari -3 Maret 1946, kelompok oposisi semakin giat melancarkan serangan kabinet Sjahrir. PP menuntut agar Kabinet Sjahrir dibubarkan dan diganti oleh suatu kabinet koalisi yang bersifat nasional dengan maksud agar kabinet tidak memihak dan didominasi oleh satu aliran saja. Desakan PP tersebut dengan argumentsi pemerintahan “Kesatuan Nasional” nampaknya memperoleh dukungan luas dan

21

Keterangan Sjahrir kepada wartawan. Kedaulatan Rakjat, 17 November 1945. Untuk kajian tentang partai-partai dan hubungannya dalam pemerintahan parlementer di Indonesia. Lihat. Wilopo. S.H. Zaman Pemerintahan partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya. Jakarta: Yayasan Idayu, 1976. hal. 11. 23 Noor. Op. cit. hal. 59. 22



57

diterima banyak orang sehingga terlalu lemah untuk mengabaikan kenyataan tersebut bagi parlemen dan Presiden Soekarno. Menyadari gelombang yang begitu kuat akhirnya Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno pada 23 Februari, baru kemudian pada 28 februari Presiden mengumumkan secara resmi pembubaran Kabinet Sjahrir.24 Dengan demikian kabinet Sjahrir I hanya berjalan sekitar tiga bulan saja. Dari uraian komposisi kementerian terlihat kalau Sjahrir banyak memilih temanteman terdekatnya yang merupakan tokoh-tokoh pegawai administrasi Zaman Belanda dan bebas dari kolaborasi Jepang. Hal yang sama berlaku pada Amir dengan menitipkan nama sepupunya T.G.S. Mulia sebagai Menteri Pengajaran. Oleh sebab itu, Kabinet Sjahrir I akhirnya mendapat tekanan dari oposisi yang menuduh bahwa keadaan tersebut tidak proposional tanpa melibatkan partai-partai politik yang ada. Hal ini di tandai dengan munculnnya persatuan Perjuangan oleh Tan Malaka yang terusterusan membangun oposisi sampai pada akhirnya Sjahrir meletakan mandat dan menyusun kabinet berikutnya.

Bab. 4. 2. Kabinet Sjahrir II: Krisis dan Koalisi yang Gagal Selepas mundurnya Sjahrir, kelompok oposisi dalam putusan rapat PP di Solo, 1 Maret memajukan usul agar Presiden menerima “minimum program” menjadi minimum program pemerintah. Pihak PP sendiri menyatakan kesangguppanya membentuk pemerintah baru jika pemerintah tidak dapat membentuk kabinet yang bisa menjalankan program tersebut.25 Presiden Soekarno lalu memberikan mandat kepada pihak oposisi untuk menyusun kabinet yang nantinya tidak dapat dipenuhi oleh mereka. Menurut Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, kelompok oposisi tidak dapat menyatukan kepentingan sosial yang berbeda-beda antara muslim anti Marxis, birokrat konservatif, dan komunis nasional maupun persaingan ambisi mereka masing-masing. Selain itu dikutip dari Tan Malaka bahwa kelompoknya tidak dapat bekerja karena tidak dapat memperoleh dukungan yang diperlukan (dari Soekarno, Hatta, dan KNIP) untuk program yang ingin dilaksanakannya. Tampaknya dalam kasus ini, Soekarno dan Hatta mempertimbangkan bahwa minimum program PP yang lebih pro kepada rakyat itu lebih dapat diterima dibandingkan mengorbankan perundingan. Akan tetapi, pada akhirnya mereka berdua berkeputusan untuk menolak 24 25

Ibid. hal. 60, Kahin. Op.cit. hal. 221. Kedaulatan Rakjat, 7 Maret 1946.



58

minimum program PP yang dinilai tidak membuka jalan perundingan dan meminta kembali Sjahrir menyusun kabinet baru. Pada kabinet yang keduanya Sjahrir selaku Perdana Menteri masih memegang jabatan Menteri Luar Negeri dibantu Menteri Muda H. Agus Salim, seorang yang terkenal sejak masa pergerakan nasional. Ia aktif dalam Sarekat Islam dan menjadi salah satu pucuk pimpinan pada 1915-1922. Perpecahan dalam Sarekat Islam membuat ia bersama Tjokroaminoto memimpin partai Sarekat Islam sampai terpilih sebagai anggota volksraad dan penasehat politik untuk Jong Islaminteen Bond (JIB).26 Setidaknya ada dua hal mendasar membuatnya di ajak dalam kabinet ini. Pertama, H. Agus Salim merupakan orang yang moderat. Sejak jaman pra perang ketika masih di Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) ia mendukung politik kerjasama dengan Belanda yang membuatnya didepak oleh partai tersebut sekitar awal 1937. Selain itu, pengalaman diplomatik ketika bekerja di Konsulat Belanda di Jeddah kira-kira awal 1900-an sedikit banyak juga mempengaruhi penunjukan Agus Salim. Sementara itu Jabatan menteri Dalam Negeri yang sempat dijabat Sjahrir pada kabinet pertama kini diberikan oleh dr. Soedarsono seorang dari grup bawah tanah Sjahrir dengan Menteri Muda Samadikun. dr. Soedarsono, lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 9 Mei 1911 penerima gelar dokter dari Fakultas Kedokteran di jakarta. Masa mudanya dilewati dengan aktif dalam kepengurusan Pemuda Indonesia, ia terpilih sebagai sekretaris dan ketua dalam waktu 1928-1929. Kemudian menjadi tokoh Indonesia Muda dan pada masa pendudukan Jepang mengepalai Putera cabang Keresidenan Cirebon. Masuknya Sudarsono ke dalam kabinet dari Partai Sosialis juga membawa nama Abdulmadjid duduk dalam daftar kursi Menteri Muda Sosial. Tampaknya ada sebuah kesepakatan yang diterima ketika Sudarsono sebagai “orang” Sjahrir masuk kabinet maka faksi lain di kubu Amir juga mendapatkan hak yang sama. Sementara itu, Samadikun yang menjadi Menteri Muda Dalam Negeri pada awal revolusi 1945 merupakan seorang Bupati Kediri. Setahun sebelumnya bupati kelahiran 8 Maret 1902 di Jombang ini menjabat di Blitar, ia tidak aktif dalam politik dan hanya berkarir sebagai pangreh praja.27 Amir Sjarifudin bagaimanapun juga tidak akan pernah meninggalkan pos-nya sebagi Menteri Pertahanan dan kali ini dibantu oleh Menteri Muda Arudji Kartawinata 26 27

Anderson. Op.cit. hal. 473. Ibid. hal. 480, 473.



59

dari Masjumi. Lahir di Garut, Jawa barat 5 Mei 1905, Arudji menempuh pendidikan HIS dan MULO lalu bekerja sebagai wartawan di tanah kelahiranya dalam tahuntahun 1920an dan dari 1927 sampai 1929 membantu pimpian harian PSII sebagai komisaris untuk Jawa Barat. Sempat dihukum penjara karena aktivitas-aktivitasnya yang bersifat menghasut pemerintah sampai 1931, ia lalu memimpi seksi pemuda dari pimpian harian PSII hingga menjadi Sekretaris umum partai. Semasa pendudukan Jepang ia menjadi Daidancho di Cimahi dan setelah Indonesia merdeka pada Oktober 1945, menjadi panglima pertama dari divisi III tetapi kemudian diganti oleh Nasution.28 Menteri Kesehatan tetap dipegang oleh dr. Darmasetiawan namun kali ini di dampingi oleh dr. Johannes Leimena (lahir, 6 Maret 1905). Politisi yang berasal dari Ambon tersebut berlatar belakang seorang dokter hingga dipercaya oleh Sjahrir mendampingi Darmasetiawan selain itu ia aktif di pergerakan dengan mendirikan Perkumpulan Pemuda Maluku dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) sebagai partai pendukung Sjahrir. Menteri Kehakiman juga masih di duduki oleh R. Soewandi dengan menteri Muda R. Hadi. R. Hadi (lahir 7 Juni 1894) pada masa pemerintahan kolonial merupakan anggota Dewan Kotapraja Jakarta. Latar belakang pendidikan yang diterimannya semasa di Sekolah Tinggi Hukum di jakarta membuatnya diangkat menjadi alderman yaitu anggota dewan Kotapraja yang bertugas untuk menyusun perundang-undangan kotapraja.29 Ketika jepang menduduki Indonesia secara berturutturut ia berkecimpung di pengadilan-pengadilan tinggi Jakarta dan Surabaya. Selain kedua Kementerian itu, Menteri Perdagangan dan Industri masih dipercayakan kepada Ir. Darmawan Mangunkoesoemo dengan Menteri muda dari Partai Buruh Indonesia, Sjamsu Harja Udaja. Sjamsu Harja Udaja kelahiran banyumas, 23 Maret 1913 sebelumnya seorang wartawan yang menjadi Redaktur dari majalah berbahasa jawa terkenal, Penjebar Semangat dari 1941 sampai 1942, Pada masa pendudukan Jepang ia duduk dalam staf surat kabar Soeara Asia di Surabaya. Ke aktifannya juga terlihat semasa zaman kolonial dengan menjadi wakil ketua SPI dan menjadi ketua Indonesia Muda pada 1935. Dari 1938 sampai 1941, ia berada di Partai Indonesia Raya (Parindra) untuk penanggung jawab kegiatan-kegiatan pemuda hingga

28 29

Ibid. hal. 450. Ibid. hal. 462, 457.



60

pada akhirnya terpilih sebagai Sekretaris Parindra. Selain itu ia juga aktif di gerakan buruh dengan memimpin Serikat Buruh Partikelir Indonesia 1941 sampai 1942. 30 Menteri Keuangan kini dijabat oleh Ir. R. M. P. Soerachman Tjokroadisoerjo dan Menteri Muda R. Sjafrudin Prawiranegara.31 Ir. Soerachman (lahir 30 Agustus 1984) sendiri merupakan anggota kabinet pertama presidensial, ia seorang insinyur lulusan dari Sekolah Teknik tinggi di Delft dan pada masa pendudukan Jepang ia menjadi Kepala Departemen Urusan Ekonomi yang membuatnya diangkat Soekarno menjadi Menteri pada Kabinetnya.32 Jika kementerian tersebut dipegang oleh orang yang “kolaborator” maka untuk mengimbanginya maka dipilihlah Sjafrudin Prawiranegara, lahir pada 28 Februari 1911 di Banten Jawa Barat untuk jabatan Menteri Muda. Sjafrudin merupakan lulusan Fakultas Hukum di Jakarta pada 1940 dan seorang pendiri dari Unitas Studisosorum Indonesianis. Dari perkumpulan ini dia berhubungan dengan Subadio Sastrosatomo, Koesoemo, Soetojo, Mr. Ismael Thajeb dan Ali Budiarjo dalam satu kelompok mahasiswa dan pemuda yang mengadakan gerakan bawah tanah pimpinan Sjahrir.33 Setelah menyelesaikan studinya ia bekerja pada kantor pajak pemerintah dan selama pendudukan Jepang naik menjadi kepala kantor pajak di Bandung. Menurut Sjafrudin Prawiranegara dalam biografinya yang ditulis Ajib Rosjidi, Sjahrir sebenarnya mengajak diri Sjafrudin untuk menjadi Menteri Keuangan sejak kabinet pertama akan dibentuk namun ditolak olehnya.34 Hingga pada kabinet kedua inilah Sjafrudin Prawiranegara mau menjadi Menteri Muda. Menteri Pertanian dan persediaan di jabat oleh Ir. Baginda Zainuddin Rasad (lahir, 21 November 1980) seorang dari keluarga Minang terkenal di Pariaman.

30

Ibid. hal. 479 Penunjukan Soerachman sendiri terjadi beberapa bulan sebelum pengumuman kabinet sebab pada 5 Desember 1945 ia telah menggantikan Adjidarmo sebagai Menteri. Hal yang sama juga terjadi pada Sunarjo Kolopaking yang diganti oleh dr. Soedarsono dalam jabatan Menteri Sosial pada kabinet pertama. 32 Anderson. Op. cit. hal. 489. 33 Ajip Rosjidi. Sjafrudin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT. (Jakarta: Idayu Press, 1986). Hal. 51 34 Ketika Sjahrir ditunjuk formatur kabinet pertama, ia mencari-cari Sjafrudin hingga akhirnya mereka bertemu di dekat stasiun Pegangsaan. Saat itu Sjahrir yang bercelana pendek dan naik sepeda menawarkan kedudukan Menteri Keuangan namun ditolak oleh Sjafrudin dengan alasan belum patut menerima tanggung jawab sebesar itu. Lalu ia mengusulkan kepada Sjahrir agar meminta Ir. R.M.P. Soerachman yang dalam kabinet presidensil Soekarno duduk sebagai Menteri Kemakmuran. Ternyata usul tersebut ditolak Sjahrir karena kemudian ia mengangkat Mr. Soenarjo. Kolopaking. Ibid. hal. 65. 31



61

Pendidikannya di mulai pada “Sekolah raja” di Bukit Tinggi dan melanjutkan Hoogere Burger School (HBS) lima tahun di Belanda. Pada 1920, Rasad berhasil lulus dan menerima gelar sarjana pertanian dari Perguruan Tinggi Pertanian di Wageningen. Sekembalinya ke Indonesia ia bekerja untuk pemerintah kolonial dan bekerja pada pemerintahan kotapraja Jakarta selama masa pendudukan Jepang. Atas latar belakang pendidikan pertaniannya tersebut ia akhirnya diminta untuk membidangi Kementerian Pertanian dan Persediaan yang baru dibentuk tersebut.35 Dalam tugasnya ia dibantu Menteri Muda Ir. R. Saksono Prawodihardjo yang menjabat sebagai petugas pendidikan pertanian di Jawa Tengah. Menteri Pengajaran dijabat oleh Mohammad Sjafeii dan dr. T. G. S. Mulia yang sebelumnya menjabat menteri kini ditunjuk sebagai Menteri Muda. Penunjukan Mohammad Sjafeii tidak pernah lepas dari usahanya yang mendirikan dan memimpin sekolah Kayu Tanam yaitu sekolah nasionalis percobaan di Sumatra Barat. Aktif di PSII sebelum perang, menjadi anggota Chuo Sang-in seluruh Sumatra dan sempat menjadi Residen Sumatra barat dalam waktu yang singkat.36 Menteri Penerangan dijabat oleh M. Natsir dari Masjumi. M. Natsir merupakan seorang beraliran politik modern Islam bergelar Datuk Sinaro Pandjang lahir di Alahan Panjang, Sumatra Barat, 17 Juli 1908. Menempuh pendidikan di HIS dan MULO di Sumatra Barat kemudian AMS di Bandung. Memulai karir politiknya di Jong Islaminten Bond ia lalu mencapai posisi ketua badan inti JIB. Pada 1937, ia menjadi wakil ketua Persis dan menjadi anggota kepemimpinan MIAI Bandung. Dalam waktu bersamaan sekitar 1932 sampai 1942 ia menjadi direktur MULO dan Sekolah Latihan Guru Belanda-Pribumi dalam sistem sekolah pendidikan Islam dari Persatuan Islam, Persis. Semasa pendudukan Jepang ia bertanggung jawab terhadap urusan pendidikan dalam Kotapraja Bandung lalu menjadi sekretaris dewan pengurus Sekolah Tinggi Islam yang didirikan di Jakarta oleh pejabat-pejabat militer.37 Menurut Soebadio dalam satu kesempatan selesai sidang KNIP, Sjahrir berkeinginan mengangkat seorang wanita dalam kabinetnya untuk mengurus wanita dan anak-anak Belanda yang masih dalam tawanan kamp-kamp.38 Tugas tersebut

35

Anderson. Op. cit. hal. 470. Ibid. hal. 477. 37 Ibid. hal. 467. 38 Soebadio. Op. cit. hal. 237. 36



62

akhirnya dijabat oleh Raden Ayu Maria Ulfah Santoso Wirohardjo. Maria Ulfah Santoso merupakan perempuan pertama dan satu-satunya dalam kabinet Sjahrir. Lahir pada 18 Agustus 1911 di Serang, Banten, ia menempuh pendidikan di ELS dan HBS lima tahun sebelum menerima gelar sarjana Hukum dari Universitas Leiden pada 1933. Pada masa tersebut ia aktif dalam organisasi-organisasi wanita salah satunya menjadi ketua Istri Indonesia sampai Fujinkai ketika masa pendudukan Jepang. Selain itu latar belakang aktivitasnya di Pergerakan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A) merupakan salah satu alasan terpilihnya untuk mengurusi soal tawanan Eropa tersebut.39 Menteri Agama dijabat oleh H. Rasjidi dari Masjumi, Menteri Perhubungan dijabat oleh Ir. Abdul Karim dengan Menteri Muda Ir. R. Djuanda (lahir, 10 Juli 1911) yang berasal dari Paguyupan Pasundan. Menteri Pekerjaan Umum masih dipegang oleh Ir. Putuhena dan Menteri Muda dari PNI Ir. Herling Laoh. Ir Laoh lahir pada 23 Agustus 1904 di Tompaso, Sulawesi Utara. Menempuh pendidikan di ELS dan HBS lima tahun, ia lalu menerima gelar sarjana teknik di Bandung 1928 dan tidak memiliki karir sebagai politikus sebelum perang.40 Dengan pekerjaan di proyek-proyek irigasi masa pemerintahan Belanda dan Jepang cukup membuat alasan penunjukan dirinya di Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian Menteri Urusan Pemuda dijabat oleh Wikana dari Barisan Pemberontak Republik Indonesia. Wikana lahir di Sumedang, Jawa barat 16 Oktober 1914 pernah menjadi anak didik Soekarno ketika masih berada di Bandung. Ia menjadi ketua pertama Barisan Pemuda Gerindo yang pernah didirikan setelah Juli 1938. Masuknya nama Wikana tersebut seolah menjadi dilemma bagi dirinya sendiri. Bagaimanpun juga telah menjadi keputusan Persatuan Perjuangan untuk tidak menerima kursi dalam kabinet yang tidak menjalankan minimum program. Bahkan dalam sidang pleno KNIP, 2 maret 1946, Wikana pula selaku wakil PP mengumumkan keputusan PP bahwa setelah usul minimum program ditolak di tolak oleh presiden maka PP melarang anggotanya untuk duduk dalam kabinet baru yang di bentuk.41 Oleh karena itu, di satu pihak berlawanan ia mendapat tekanan dari teman-temannya Sukarni dan Chaerul Saleh yang berada dalam jajaran kepemimpinan PP maupun 39

Ibid. hal. 474. Kedaulatan Rakjat, 29 Maret 1947. Ibid. hal. 462. 41 Noor. Op. cit. hal 64. 40



63

tokoh-tokoh sosialis dan grup yang menguasai Pesindo.42 Adalah sebuah pendapat bahwa persetujuannya untuk menerima kedudukan menteri dengan harapan dapat mempengaruhi kabinet dalam mengambil jalan yang lebih militan. Meski tidak dapat dilupakan hubungan emosionalnya di Gerindo bersama Amir. Meskipun mendapat serangan dan tuduhan yang tajam, Sjahrir tetap dipercaya oleh Soekarno untuk menyusun kabinet keduanya terlebih kabinet baru itu tetap didominasi oleh kelompok Sjahrir Sjahrir dengan mempertahankan sepuluh dari sebelas menteri lama kecuali T.G.S. Moelia yang menyerahkan jabatannya untuk Mohammad Sjafei. Kabinet koalisi yang diidam-idamkan kelompok oposisi jauh dari harapan dan masih dikuasai oleh pemimpin-pemimpin PS dan tokoh-tokoh non partai yang bersimpati kepada gagasan-gagasan mereka atau dalam kerangka hubungan keluarga. Dalam satu siaran yang dituliskan oleh departemen politik PNI terlihat jika terdapat kekecewaan yang besar dari susunan yang di umumkan Sjahrir: “ Oesaha sdr. Sjahrir berhatsil tetapi kabinet yang dibentoeknya berlainan sifat daripada yang diperintahkan oleh presiden. Boekanlah kabinet jang dinamakan koalisi melainkan soeatoe kabinet jang dinamakan kabinet nasional…kabinet nasional atau kabinet campur bawoer (gemengd) berarti satoe kabinet jang terdiri atas wakil-wakil dari segenap partai politik atau dari partai-partai jang besar jang ada di Badan perwakilan rakjat. Kabinet jang demikian itoe tidak mendjalankan atau berpedoman politik partai tetapi hanja mendjalankan hal-hal yang bersifat netral sadja…Soedah barang tentoe kabinet jang demikian itoe tidak bisa mempoenjai sifat politik jang tertentoe. Lain daripada itoe oentoek membentoek kabinet sematjam itoe sjarat terpenting boeat soeatoe kabinet jaitoe persatoean politik atau homogineteit tidak perloe diperhatikan. Dari sebab itoe kabionet nasioenal biasanya terdiri dari menteri-menteri yang aliran politiknya dapat dibilang loenak. Boeat orang-otrang politik jang berpendirian revolusioner soedah barang tentoe boekan pada tempatnja oentoek doedok dalam kabinet jang tiada tjorak politiknja itoe.” 43

Pandangan PNI jelas mencerminkan bahwa kabinet yang baru tersebut tidak mengakomodir kepentingan mereka, terutama anjuran Soekarno agar kabinet baru dibicarakan dengan partai-partai lain dalam bentuk sebuah koalisi meski bagi PNI yang tergabung dengan PP sendiri adalah suatu kesalahan yang besar jika menerima kerjasama dari kelompok yang tidak berpendirian revolusioner tersebut. Berbeda dengan PNI, Masjumi cukup longgar terhadap anggotanya yang menerima kursi kabinet Sjahrir. Sebab bagaimanapun juga keikutsertaan mereka dalam kabinet merupakan perwakilan pribadi bukan atas nama partai. Apalagi orangorang seperti Natsir, Sjafrudin, Rasjidi merupakan teman-teman Sjahrir dan memiliki

42 43

Ibid. hal. 353. Kedaulatan Rakjat, 18 Juni 1946.



64

sifat antagonis terhadap Sukirman.44 Sukirman dan Masjumi pun tidak dapat berbuat banyak dan hal ini menjadi kebijaksanaan partai. Masjumi menyatakan sikapnya sebagai berikut: “Bahwa sikap Masjoemi terhadap Kabinet Nasional tidak berarti menjetoedjoei hanja tidak keberatan djika anggota2 Masjoemi mendjadi menteri dalam kabinet itoe…pada formateur atas permintaanja telah diberikan nama-nama daripada anggota Masjoemi terhadap siapa masjoemi tiada keberatan apapoen mereka itoe djadi menteri dalam kabinet jang baroe. Atas pertanjaan formateur bagaimana pendapat Masjoemi tentang kabinet nasional ini maka diberi keterangan bahwa Masjoemi tetap berkejakinan bahwa bentoek kabinet koalisi adalah bentuk kabinet jg sebaik-baiknja oentoek menghadapi kesoelitan2 pada dewasa ini. Meskipoen demikian, mengingat keadaan masa, Masjoemi tidak berkeberatan djika anggota2nja ikoet duduk dlam kabinet jang baroe ini.” 45

Keputusan yang diumumkan oleh Dewan Penerangan Masjumi ini menunjukan bahwa terdapat sifat mendua dalam kepengurusan partai. Di satu sisi kelompok tersebut menginginkan agar ikut dalam kabinet sedangkan yang lain menolak bekerjasama dengan Sjahrir. Pandangan in akibat dari semacam faksi dalam kepengurusan besar Masjumi. Pertama, kelompok yang menguasai KNIP dan menduduki kabinet ini merupakan sayap kaum sosialis keagamaan yang menerima gagasan-gagasan modernis dan dinamis sejalan dengan kaum moderat pengikut Sjahrir, mereka adalah Natsir, Roem, Jusuf Wibisono dan Abu Hanifah. Di lain pihak terdapat sayap angkatan tua konservatif yang berakar dari Nadhatul Ulama dan Muhammdyah yang lebih kolot. Maka tidaklah dapat diragukan lagi bagaimana Sukirman sebagai ketua partai mengecam penganggu-penggangu tersebut. Masjumi menurut pendiriannya tetap menuntut kabinet koalisi yang memberi tempat kepada wakil-wakil partai dan golongan yang ada dalam masyarakat.46 Masa pemerintahan kabinet kedua ini dimulai dalam krisis-krisis yang terjadi di bulan Maret sampai Juli. Setidaknya ada beberapa peristiwa yang paling penting menyangkut stabilitas politik. Sejak bulan Maret frustasi mulai menyerang pemerintah dan langsung mengeluarkan perintah penangkapan Terhadap Tan Malaka dan komplotannya. Perintah itu sendiri dikeluarkan oleh Amir Sjarifudin dengan eksekutor dari barisan Pesindo yang berkumpul dalam kongres PP di Madiun.47 Pada 22 Maret, akhirnya Tan Malaka, Abikusno dan Sukarni mendekam dalam tahanan di Tawangmangu. Sementara ketiga orang tersebut ditahan, perkembangan di luar 44

Anderson. Op. cit. hal. 352. Kedaulatan Rakjat, 19 September 1946. 46 Kedaulatan Rakjat, 13 Maret 1946. 47 Tan Malaka. Op. cit. hal. 323. Brackman. Op. cit hal. 58. 45



65

memperlihatkan arah yang lain. Kelompok oposisi memukul balik terhadap pemerintah. Didasari oleh perseteruan antara sebagian kalangan militer yang antipati terhadap kabinet Sjahrir, terutama Amir dan kementerian pertahanan. Kelompok militer yang terdiri dari Mayor Jusuf, Sudarsono (panglima Divisi III), Jend. Sutarto (panglima militer di Surakarta) atas restu Iwa, Yamin dan Subardjo mengadakan penculikan terhadap Sjahrir.48 Usaha untuk mendaulat kekuasaan yang sah ini membuat negara dalam darurat dan Soekarno akhirnya mengambil alih kekuasaan. Dengan segala upaya dan penekanan melalui himbauan-himbaun dari sang presiden akhirnya Sjahrir dibebaskan penculik. Menimbang akan situasi yang lebih buruk maka di diadakan penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang bersalah atau setidaknya dianggap bertanggung jawab terhadap kejadian yang menimpa Sjahrir. Iwa dan Yamin yang lolos dari penangkapan tersebut akhirnya berkoordinasi dengan kelompok militer dan berencana bertemu dengan Presiden Soekarno. Pada 3 Juli 1946, kelompok oposisi akhirnya melakukan aksi lanjutan dengan meminta presiden menandatangani maklumat yang pada pokoknya memberhentian seluruh Kementerian Negara Sjahrir dan Amir. Maklumat tersebut juga dilengkapi dengan nama-nama anggota dewan politik dan susunan anggota kementerian negara yang baru.49 Alih-alih mendapatkan persetujuan, tindakan yang dimotori oleh Sudarsono di Istana Yogyakarta ini berakhir dengan penangkapan dan pelucutan oleh kesatuan-kesatuan pro pemerintah dan Polisi Militer . Pemerintah kemudian mengumumkan bahwa kudeta telah dilancarkan. Dengan demikian terlihat bahwa kabinet kedua ini juga tidak memiliki sebuah kekuatan untuk melaksanakan programprogram dan kelangsungan kekuasaannya. Disebabkan semula direncanakan berbentuk kabinet koalisi namun nyatanya bagi partai-partai oposisi hal tersebut jauh dari harapan. Tekanan itu semakin memuncak dengan tindakan penculikan dan peristiwa 3 Juli. Sehingga pemerintah kembali lagi meletakan mandat dan mengumumkan kabinet baru yang disempurnakan.

48

Sjahrir saat itu berada di Surakarta dan menginap di gedung Javasche Bank selepas berkeliling Jawa Timur. Kesatuan yang menangkap di pimpin oleh Jusuf dengan bantuan Jend. Sutarto beserta barisan Polisi Militer. Seluruh rombongan yang di culik tersebut dibawa ke Paras, 35 kilometersebelah barat Surakarta di Lereng gunung Merbabu. Lihat. Anderson. Op. cit. hal. 420. 49 Ibid hal..433.



66

4. 3. Kabinet Sjahrir III: Linggarjati dan Pecahnya Sayap Kiri Kabinet Sjahrir III berlangsung pada 2 Oktober 1946-27 juni 1947. Kabinet ini sudah mengalami perluasan komposisi dari sebelumnya dan untuk memperkuat kedudukannya maka sifatnya berkoalisi meski direncanakan lepas dari ikatan partai demi menekankan tujuannya yang bersifat nasional. Hal tersebut dapat terlihat dalam susunan kementeriannya. Sjahrir untuk berunding kepada Belanda tetap memegang jabatan Menlu dengan wakilnya Agus Salim (Non partai), Menteri Dalam Negeri: Mr. M. Roem (Masjumi), Wakil Menteri Dalam Negeri: Wijono (Barisan Tani Indonesia), Menteri Kehakiman: Mr. Susanto. Tirtoprdjo (PNI), Wakil Menteri Kehakiman: Mr. Hadi (Non Partai), Menteri Keuangan: Mr. Sjafrudin Prawiranegara (Masjumi), Wakil Menteri Keuangan: Mr. Lukman Hakim (PNI), Menteri Perekonomian: Dr. A. K. Gani (PNI), Wakil Menteri Perekonomian: Mr. Jusuf Wibisono (Masjumi), Menteri Kesehatan: DR. Darmasetiawan (Non Partai), Wakil Menteri Kesehatan: Dr. J. Leimena (Kristen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mr. Suwandi dan wakilnya Ir. Gunarso (Non Partai), Menteri Sosial: Mr. Maria Ulfah Santoso (Sosialis), Wakil Menteri Sosial: Mr. Abdul Madjid (Sosialis), Menteri Agama: Faturrachman (Masjumi), Menteri Pertahanan: Amir Sjarifudin (Sosialis), Wakil Menteri Pertahanan: Harsono Tjokroaminoto (Masjumi), Menteri Penerangan: Ir. Juanda ( Non Partai), Wakil Menteri Perhubungan: Setiadjit (Buruh), Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Putuhena (Kristen), Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Laoh (PNI), Menteri Negara: S. P. Hamengkubuwono IX (Sultan Yogjakarta), Menteri Negara: Wachid Hasjim (Masjumi), Menteri Negara: Wikana (Sosialis), Menteri Negara: Mr. Tan Po Gwan (Komunitas Cina), Menteri Negara: Dr. Setiabudhi (Komunitas Indo Belanda). 50 Perombakan yang paling nyata berada dalam kementerian ekonomi dengan ikutnya politisi PNI yang kali ini diwakili A.K. Gani ( Lahir 1905) mantan aktivis Jong Islaminten Bond dan Indonesia Muda semasa pergerakan dulu kemudian menjadi pengurus besar Gerindo. Masa revolusi ia menjabat residen Palembang merangkap kordinator tentara rakyat. Gani juga memiliki julukan sebaqgai “penyelundup terbesar Asia Tenggara” dengan kegiatan-kegiatan menembus blokade ekonomi Belanda.51 Politisi PNI lain dalam kabinet ini yaitu menteri kehakiman yang merupakan sosok terkenal di kalangan orang-orang Belanda, Susanto Tirtopradjo, (lahir 1900) dan 50 51

Arsip maklumat presiden no.2. tahun 1946. Ensiklopedi Nasional Indonesia.jakarta; cipta adi pustaka, 1991



67

Wakil menteri keuangan Lukman Hakim yang lahir 1914 di Tuban, Jateng sebagai pendiri Serindo bersama Mangunsarkoro dan Osa Maliki.52 Masjumi juga mendapat jatah kembali dengan Muhammad Roem lahir di Parakan, Jateng pada 1908, anggota Jong Islaminten Bond untuk menteri dalam negeri, Fatturahman untuk Menteri Agama, Harsono Tjokroaminoto sebagai wakil Amir di Kementerian Pertahanan, Wahid Hasjim seorang anggota NU di Cukir pendiri masjumi bersama Sukiman dan Wakil Menteri Ekonomi dari anggota BP KNIP Masjumi, Jusuf Wibisono. Untuk Jusuf Wibisono ia merupakan wakil kelompok Sukiman dan menentang Natsir di Masjumi. sebelumnya ia bekerja menjadi Jaksa Ekonomi di pengadilan negeri Jakarta masa pendudukan Jepang. 53 Salah satu kubu Sjahrir yang ditambah dalam kabinet adalah Wijono yang menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri, kali ini mewakili Barisan Tani Indonesia.54 Selain itu perluasan kabinet juga dilakukan dalam pembentukan menteri negara yang penunjukannya seolah-olah mewakili elemen yang ada di masyarakat. Mewakili masyarakat Indo adalah Ernest francois douwes dekker, lahir di Pasuruan Jatim, 8 oktober 1879, pendiri Indische Partij sebagai wadah kerjasama antara indo pribumi untuk melawan belanda. Ditahan jepang di penjara Ngawi , tahun 1946 dibebaskan kemudian dibawa ke Belanda dan tidak diijinkan ke Indonesia. Ia lalu menyelundupkan diri lewat surat-surat palsu naik kapal tiba di yogya. Kehadiran dan masa lalunya yang anti kolonialisme atau karena sebuah bentuk penghormatan saja, ia diangkat sebagai menteri negara dan bertugas sebagai sekretaris politik Perdana

52

Menteri kehakiman adalah orang yang terkenal di kalangan orang-orang Belanda. Susanto Tirtopradjo, lahir 1900 di solo menyelesaikan pendidikan di bidang hukum universitas Leiden pada 1925. Menjadi pejabat diperbantukan di pengadilan Yogjakarta dan Bogor. Selama pergerakan nasional bergabung dengan Partai Indonesia Raya, Parindra Surabaya. Ia anak bumiputra pertama yang diangkat menjadi walikota, terpilih menjadi anggota Provinciale Raad Oost Java (dewan Propinsi jawa Timur) dan Vereeniging Locale Belangen (perhimpunan kepentingan-kepentingan Daerah Swatantra) yang berangotakan sebagian besar pejabat-pejabat tinggi Belanda. Lukman Hakim lahir 1914, Tuban, Jateng, pendiri Serindo bersama mangunsarkoro dan osa Maliki. Bersekolah hukum, masa mudanya di habiskan menjadi anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, ketua pedoman (pengurus) besar Indonesia Muda pada 1937 dan menjabat residen Madiun dari 1945 sampai 1946. Lihat. Ensiklopedi Nasional Indonesia 53 Fatturahman, lahir 1904 di Tuban, Jawa Timur. Lulusan Universitas Al-Azhar Kairo. Pendiri dan pemimpin pesantren Hidayat di Tuban. Menjadi anggota Muhammadiyah dan PII pimpinan Sukiman dan menjadi anggota Chuo Sang In masa pendudukan Jepang. Harsono Tjokroaminoto lahir di Magetan, Jawa Timur pada 24 April 1912. Aktif di PSII dan pada 1942 memasuki staf Domei kemudian menjadi Staf umum MIAI cabang Jakarta. Lihat Anderson. Op. cit. hal. 455, 492. 54 Soe Hok Gie. Op. cit. hal. 82.



68

Menteri.55 Sedangkan untuk mewakili masyarakat Cina adalah Tan Po Gwan yang justru tidak diterima oleh kaum muda atas catatan pribadinya yang jelek.56 Dari kalangan keraton ditunjuklah Hamengkubuwono IX sebagai menteri negara urusan keamanan. Dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorodjatun lulusan Rijsuniversiteit leiden jurusan indologi, gabungan ilmu ekonomi dan hukum, Lahir 12 april 1912 di jogja. Pada 5 september bersama pakualam II mengeluarkan maklumat tentang Yogyakarta adalah bagian dari RI dan menunjukan kesetiaan besar dalam posisi-posisi sulit yang dihadapi republik. Dalam posisi menteri negara ini pula masuk tokoh kiri seperti Setiadjit yang mewakili partai Buruh. Seperti yang telah disinggung sebelumnya ia merupakan kelompok mahasiswa komunis Indonesia yang pulang dari negeri Belanda. Riwayatnya menceritakan selepas hingar bingar pemberontakan PKI ’27 ia berangkat ke Belanda dan aktif dalam Perhimpunan Indonesia. Di negeri Belanda menjadi redaktur harian de Tribune , Koran milik Comunist Partij Holland. Menjadi ketua PI pada 1933, memimpin majalah gelap de Vrij Katheder dalam memperjuangkan perlawanan terhadap Nazi di Belanda sampai bulan april 1946 kembali ke Indonesia lagi.57 Dengan demikian pada dasarnya terdapat perkembangan dalam susunan kementerian kabinet Sjahrir yang ketiga ini. Sifat koalisi yang dituntut telah terpenuhi jika melihat banyaknya menteri-menteri yang berasal dari partai-partai terutama PNI dan Masjumi sebagai yang terbesar. Kemudian terdapat pula wakil golongan-golongan yang mewakili komunitas dan golongan dalam kedudukan menteri negara. Meskipun demikian Sjahrir dan Amir tetap mempertahankan posisi strategis dalam kabinet dan jelas bahwa

penunjukan orang-orang dari partai oposisi dibuat aman dengan

mengangkat teman-teman dan kalangan sealirannya. Hal lainnya adalah Sjahrir begitu juga dengan Amir memperkuat kabinet dengan memasukan unsur-unsur sosialis kiri lainnya kali ini dengan Wijono sebagai orang partai mereka sendiri serta Setiadjid yang merupakan wakil dari Partai Buruh.

55

Ensiklopedi Nasional Indonesia. Oei Gee Hwat seorang pemuda keturunan Cina yang idealis menyayangkan Sjahrir dalam mengangkat Tan Poo Gwan, seorang anggota Chung Hua Hui yang konservatif pro Belanda dan memiliki kesenangan untuk berjudi sabung ayam. Oei Gee Hwat, “Haya trikora”, Penghela rakjat, 24 Maret 1947. Dikutip dari. Soe hok Gie, Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan. hal.146. 57 Ensiklopedi Nasional Indonesia. 56



69

Memasuki kabinet III ini perimbangan kekuatan politik masa Revolusi semakin jelas terlihat. Terdapat dua kubu yang diasosiasikan ke dalam kutub yang berlawanan. Seperti diketahui pada masa inilah kekuatan Sosialis-Marxisme-Komunis membentuk satu kekuatan politik yang dikenal dengan nama Sayap Kiri yaitu PS, PKI, PBI dan Pesindo. Momentum koalisi ini adalah upaya menggalang kekuatan untuk meratifikasi perjanjian Linggarjati yang menjadi bagian kebijakan politik Perdana Menteri Sjahrir. Upaya tersebut berhasil untuk sifatnya yang reaksioner tapi tidak untuk jangka panjang. Oleh karena, di dalam teori sangat jelas garis perbedaan politik internal dalam Sayap Kiri antara Sosialisme-Revisionis Marxis dan Stalinis meski dalam prakteknya terdapat kekaburan bagi pribadi-pribadi didalam. Sampai pada akhirnya unsur-unsur kekuatan-kekuatan tersebut ingin memegang kendali Sayap kiri dan hal tersebut tentu saja berujung pada perpecahan. Pertama adalah Sjahrir itu sendiri seorang tokoh sentral dalam Partai Sosialis yang memiliki kelompok sendiri yang telah terjun di dunia politik sejak masa Hindia Belanda. Mereka merupakan angota-angota lama Pendidikan Nasional Indonesia. Dari sini kita dapat melihat bagaimana pemikiran-pemikiran politik selama Revolusi tidaklah terlalu melampaui apa yang telah menjadi dasarnya pada dasawarsa 30an. Seusai Maklumat pemerintah pada 3. November 1945 yang ditandatangani oleh Hatta maka berkumpulah mereka tokoh-tokoh pergerakan dari tahun 1930an seperti Sastra, Rusni, Soebagio, DJohan Sjahruzah, Soemitro dan Soegondo. Dari pertemuan ini disusun sebuah manifesto demokrasi partai dan nama sebuah partai. Latar belakang politik diantara perumus ikut menentukan arah kebijakan dan nama partai tersebut. Pertama kaum pergerakan tua yang aktif sejak akhir tahun 1920an dan awal 1930an yang dalam perjuangan anti-imperalisme dan kolonialisme dibimbing oleh teori revolusioner Marxisme serta condong kepada garis perjuangan

Komintern

mengusulkan nama Komunis. Kedua, mereka yang menolak nama tersebut mengemukakan dengan teori perjuangan revolusioner Leninisme bahwa tingkat perjuangan saat itu masih dalam tingkat revolusi untuk menyusun masyarakat sosialis, belum ke masyarakat komunis. Oleh sebab itu diambil jalan tengah dengan nama Partai Rakyat Sosialis.58 Sama halnya dengan Gerindo yang dianggap merupakan front rakyat yang dibentuk pada 1937 untuk menghubungkan sentimen kaum nasionalis 58

Soebadio. Op. cit. hal. 185.



70

dengan wawasan mengenai perlawanan terhadap kebangkitan facisme di seluruh dunia. Konstelasi politik sekitar tahun 1945 nantinya akan membuat kedua grup ini menjadi satu pengelompokan di sebelah kiri. Legge sendiri menyebutnya sebagai perwakilan tradisi sosial demokrat.59 Fusi antara kelompok Sjahrir dan Amir secara formal memiliki kesepakatan mengenai komitmen mereka kepada satu visi umum mengenai masa depan dalam kerangka suatu revolusi nasionalis yang harus diselesaikan lebih dulu sebelum menuju ketahapan berikutnya yakni revolusi sosial. Meskipun demikian dalam kenyataanya terlalu mencolok kedua perbedaan di antara kedua kubu yang kemudian berujung pada perpecahan paska Linggarjati. Akan tetapi, kemunculan Partai Sosialis setidaknya dalam gerakan sayap kiri menjadi cerminan dalam kelanjutan front rakyat dengan segala kesulitan yang menyertainya. Saat itu akhir 1945-awal 1946, Partai Komunis masih berkutat dengan masalah kepemimpinan organisasi. Berarti sekali bahwa partai Sosialis dapat mengklaim tampuk pimpinan sayap kiri radikal dan dalam kedudukan itu memainkan peran yang sama dengan yang pernah dimainkan oleh Gerindo di masa lalu. Selain partai Sosialis, yang berkembang menjadi kekuatan kiri lainnya adalah Partai Buruh Indonesia. Partai ini berawal dari Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang didirikan pada 15 September 1945 oleh grup Menteng 31. Tujuannya sebagai organisasi buruh pertama untuk tugas-tugas perjuangan seperti yang dilakukan di kotakota lain untuk mengambil alih instansi-instansi Jepang. BBI makin kuat ketika Iwa Kusumasumantri selaku Menteri Sosial hanya mengakui BBI sebagai satu-satunya organisasi buruh di Indonesia. Pada saat kongres di Solo pada

November 1945

muncul perdebatan antara sejumlah pimpinanya agar BBI diubah menjadi partai. Setelah perdebatan sengit dan kemenangan tipis maka berdirilah Partai Buruh Indonesia dengan ketua Sjamsu Harja Udaya. Meski demikian BBI tetaplah berdiri di luar partai tersebut. Pada 21 Mei 1946 BBI berganti nama menjadi GABSI (Gabungan Sarekat Buruh Seluruh Indonesia) namun persoalan di dalamnya masih kacau dan pembinaan terhadap buruh tidaklah berjalan dengan lancar. Dikatakan dalam buku ini bahwa terdapat banyaknya golongan petualangan yang hanya membicarakan soal-soal 59

J. D. Legge. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir .Jakarta: Grafiti, 1993.



71

koalisi dalam kabinet yang bukan bukan bidang perburuhan. Setelah setelah sempat mengalami perpecahan maka 29 November 1946 munculah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada saat inilah sejumlah tokoh komunis Indonesia setelah pulang dari Eropa yang memandang penting gerakan buruh lalu bergabung ke dalam SOBSI seperti Setiadjid, Maruto Darusman, Moewaladi dll. Sejak itu di lancarkanlah indoktrinisasi melalui tulisan-tulisan yang ada di rubrik-rubrik Boeroeh disamping pendirian laskar-laskar perjuangan seperti Laskar Minyak di Cepu. Selain membina kaum buruh dengan serius, tokoh-tokoh komunis juga mengadakan konsolidasi kedalam organisasinya. Sebelumnya inisiatif di pegang oleh M. Jusuf dan Suprapto yang mengumumkan pendirian Partai Komunis Indonesia pada 21 Oktober 1945. Ia lalu mengeluarkan program-program tentang revolusi sosial yang dilakukannya dalam praktik kekacauan-kekacauan anti pemerintah di Cirebon bulan Februari.60 Sekitar bulan Maret 1946 tokoh-tokoh komunis dari negeri Belanda datang ke Indonesia setelah Sardjono dan kawan-kawannya kembali dari Australia. Dalam kongres yang diadakan kemudian, PKI memilih Sardjono sebagai ketua. Dewan

: Sardjono (ketua I), Drs. Maruto Darusman (ketua II), Djoko Soedjono (ketua II), Ngadiman Hardjosuprapto (sek. Umum I), Soetrisno (Sekum III).

Politbiro

: Alimin, Sardjono, Maruto Darusman, Soetrisno dan Ngadioman Hardjosuprapto.

Biro Organisasi : Djoko Soedjono, D. N. Aidit (Agitprop), Roeskak (bendahara), Koesnadi (penghubung). Pembantu Sekum : Sabarisman (Ketentaraan/ Kelaskaran), Boejoeng Saleh (Boeroeh), Koebes (tani), Karsali (pemuda), Soepardiatmi (wanita). Dari kongres ini pula, PKI mendukung garis diplomasi Sjahrir.61 Dalam usahanya menduduki pos-pos penting maka PKI juga berjuang ke dalam jalur parlemen sebagai jalan memenuhi tuntutan-tuntutannya. Setelah penandatangan Linggajati maka bertambahlah kursi kaum komunis di KNIP sebab bagaimanapun kelompok sayap kiri 60

Brackman. Op. cit. hal 55, Benedict Anderson sendiri mengemukakan indikasi campur tangan pemerintah terhadap” pembersihan” PKI Jusuf dan mendukung PKI yang baru dimana banyaknya hubungan pemimpin PS dan PKI sebelum perang selain itu pemerintah juga diuntungkan dengan penggantian PKI Jusuf yang radikal dan bersekutu dengan Persatuan Perjuangan. Lihat. Revolusi Pemuda. Hal. 379. 61



72

diuntungkan sebagai pengimbangan kekuatan PNI dan Masjumi. Pada akhirnya di Indonesia pada saat itu terdapat tiga buah partai yang berdasarkan Marxisme yaitu PS, PKI dan PBI. Dalam ketiga partai itu elemen-elemen komunis kuat dan ikut menentukan jalannya ketiga organisasi tersebut. Dan garis yang diambil adalah kirakira sama dalam satu koalisi Sayap kiri. Namun menurut Reid, sebelum bulan Desember 1945 tidak ada satu partai pun yang mulai menghubungkan pimpinan nasionalnya dengan suatu landasan massa. Akan tetapi, suatu keharusan yang lebih mendesak daripada dukungan politik adalah bagaimana menguasai pada tingkat tertentu dan berkomunikasi dengan kekuatan fisik revolusi yaitu kaum pemuda bersenjata.62 Sjahrir sangat mengandalkan pemuda dalam sistem pertahanan. Menurutnya tidak hanya memerlukan bala tentara yang tersusun dan bersenjata modern, tetapi juga latihan militer bagi segenap rakyat. Milisi rakyat dilakukan dengan melakukan pendidikan militer dari seluruh pemuda mulai umur tertentu dan dengan jangka tertentu walau dengan alat-alat dan syarat terbatas hal tersebut dilakukan dengan pendidikan. Disebutkan pula dalam Perjuangan Kita: “Since our struggle is expressed in the form of Indonesian state, and so must utilize the power instruments of the state, we are compelled to build up the main instrument of the state strugglein other words, the Army. But this certainly ought not to be taken to mean that we should become the slaves of the state or the military—fascist and militarist”63

Ditambahkan olehnya bahwa semangat revolusi rakyat harus ditajamkan sehingga jangan sampai mematikan semangat dan revolusi tersebut semata-mata karena sesat pada militerisme dan fasisme. Di sini Amir Sjarifudin berperan sangat besar. Sebagai Menteri Pertahanan, awalnya ia tidak mendapat pengakuan dari TKR dan kurang didukung pula oleh pihak militer. Amir membayangkan suatu model Tentara Merah, yaitu tentara orang-orang sipil yang setia kepada pemerintah dan didoktrin dengan cita-cita sosialis. Untuk itulah dia mencari cara lain dengan mengusulkan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Sejarah berdirinya Pesindo berasal dari Kongres pemuda yang dilaksanakan pada 10 November dan dihadiri oleh 580 utusan dan 700 peninjau. Selain itu kehadiran tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta dan enam menteri menambah pentingnya kongres ini bagi perjuangan. Pada kongres inilah Amir Sjarifudin telah 62

Reid. Op. cit. hal. 136. Sutan. Sjahrir. Our Struggle. (New York: South East Asia Program Cornell University Ithaca, 1968). hal. 37. 63



73

menjadi aktor utama dengan pidato politik yang menekankan ide-ide tentang penyatuan golongan-golongan pemuda yang berbeda-beda kedalam suatu organisasi tunggal dan menjalankan program-program sosialisme.64 Pesindo bagi pemudapemuda berpendidikan baik memiliki daya tarik yang lebih daripada sekedar nasionalis

“murahan”.65

Keberhasilan

bagi

kabinet

tersebut

adalah

mengkonsolidasikan pengaruhnya di antara mereka pemuda bersenjata yang lebih berpendidikan serta yang bersimpati dengan pendekatan “anti fasis”dan sosialis yang ditempuhnya. Mereka ini adalah golongan-golongan pemuda yang berpengalaman dan memiliki organisasi yang baik, diantaranya Angkatan Pemuda Indonesia (API) dari Jakarta pimpinan Wikana, Gerakan pemuda Republik Indonesia (Gepri) dari Yogjakarta pimpinan Lagiono, Angkatan Muda republik Indonesia (AMRI) yang merupakan golongan pemuda utama di Semarang, Pemuda Republik Indonesia (PRI) dari Surabaya, Angkatan Muda Kereta Api, Angkatan Muda Gas dan Listrik dan Angkatan Muda Pos, Telegraf dan Telepon.66 Pesindo sendiri pada hari yang sama mengadakan rapat yang untuk sementara dipimpin Chaerul Saleh dengan memilih Krissubanu (PRI Suraabaya) menjadi ketua, Wikana (API Jakarta) sebagai wakil ketua untuk Jakarta dan Ibnu Parna (AMRI Semarang) untuk wakil ketua Semarang. Diputuskan pula bahwa markas umumnya di Surabaya dengan cabang-cabang di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Palembang dan Banjarmasin. Namun dalam perkembangannya kekuatan Pesindo akan terlihat di Jawa Timur. Dalam programnya disebutkan bahwa Pesindo bertujuan mempercepat terciptanya masyarakat sosialis di Indonesia dengan jalan yang revolusioner. Secara tidak langsung pula pembentukan Pesindo menyebabkan bahwa polarisasi serupa telah terjadi di antara para politisi golongan elit sebagai akibat dari brosur Perjuangan Kita dan naiknya Sjahrir ke tampuk kepemimpinan juga terjadi di barisan-barisan Pemuda. Sebagai contoh adalah pesaing-pesaing Pesindo yaitu Barisan Banteng dan Hizbullah yang kedua-duanya berakar pada jaman Pendudukan Jepang. Dengan konsep Marxisme internasional memungkinkan pemuda-pemuda seperti itu merasa bahwa revolusi merupakan bagian dari suatu yang lebih luas dan adil daripada

64

Anderson. Op. cit. hal. 283-284. Reid. Op. cit. hal. 150. 66 Anderson. Op. cit. hal. 285. 65



74

hanya menyerang orang-orang Belanda, indo-indo dan orang-orang Cina.67 Hal tersebut menjadikan Pesindo berbeda dengan pesaing-pesaingnya Barisan Banteng dan Hizbullah. Atas dasar kemampuan dari kepemimpinan mereka maka dalam perkembangannya kelak pendukung militer Sayap kiri ini menjadi organisasi pemuda paling dinamis dan terkuat. Terdapat sekitar 25.000 orang pemuda bersenjata yang diorganisir kedalam satuan batalyon yang memiliki disiplin tempur.68 Dengan demikian Amir Sjarifudin yang mendorong diadakannya kongres tersebut telah membuat ikatan diantara mereka. Baik anggotanya secara umum maupun satuansatuan bersenjatanya mengganggap kepentingan mereka sama dengan kepentingan anggota partai sosialis dan Pesindo sangat membantu kekuatan politik partai Sosialis itu dengan konsisten. Perundingan Sjahrir dengan pihak Belanda yang melahirkan persetujuan Linggajati telah membuat penolakan dari lawan-lawan politiknya, terutama dengan PP dan program minimum berunding atas dasar medeka 100%. Berbeda dengan Tan Malaka yang menginginkan rasionalisasi seluruh aset-aset asing, maka Sjahrir memandang bahwa aset-aset asing dan modal itu justru sebagai nafas dari rakyat Indonesia untuk mencapai perekonomian dan taraf hidup yang lebih baik. Sebab Sementara pemerintah tidak dapat mengatasi kekacauan dan pembunuh-pembunuhan maka dari itu dukungan dunia internasional yang diperlukan dalam perjuangan akan hilang begitu saja. Hal ini sesuai dalam pemikirannya: “the capitalists judge our struggle by one simple standard- they calculation of profit and loss. If it costs them nothing, they will be neutral. If they stand to gain, they will be pro. If they expect to lose, they will be anti. If they believe that our struggle is going to damage them seriously, they will bend every effort to oppose us...” 69

Oleh karena itu jika pemerintah RI tidak dapat menghindarkan kekacauan yang akan mengancam keinginan dan kemungkinan modal luar negeri, pasti akan dimusuhi oleh modal luar negeri itu dan juga oleh negara-negara dimana modal itu berkuasa. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang mendasari kebijakan Sjahrir yang kompromi dengan mengadakan perundingan-perundingan terhadap Belanda. Bagaimanapun juga dalam kehidupan internasional, modal menjadi pemegang penting dalam kebijakan politik terutama bagi masyarakat kapitalisme Amerika Serikat dan Eropa barat. Sjahrir

67 68 69

Reid. Op. cit. hal. 150. Kahin Op. cit hal. 204. Sjahrir. Our struggle. hal. 22.



75

terlihat berupaya mencegah agar Amerika Serikat tidak terlalu campur tangan dengan mengirimkan bantuan kepada Belanda yang ingin memberdayakan ekonominya di Indonesia kembali. Di lain pihak ia ingin menarik simpati serta dukungan Amerika Serikat dalam penanaman modal yang berguna untuk perekonomien RI yang telah aman. Salah satu caranya dengan jalan mengakhiri kekerasan pemuda-pemuda dan komponen radikal yang justru merugikan perjuangan itu sendiri. Perjanjian Linggajati tersebut akhirnya dilaksanakan dengan situasi alot. Masing-masing pihak mengajukan argumen dan pasal-pasal yang mesti dibahas. Sjahrir menuntut wakil-wakil sendiri di luar negeri terkait diakuinya Republik Indonesia secara de facto. Pihak Belanda menolak keras hal tersebut dengan resiko bahwa republik Indonesia akan memiliki kedudukan yang sama dengan kerajaan Belanda di dunia internasional. Dalam satu kesempatan terjadi dialog antara Van Mook dan Soekarno tentang jalannya perundingan yang mengalami kebuntuan. Van Mook mengemukakan pasal 2 tentang perubahan kata “merdeka” di belakang Negara Indonesia Serikat menjadi “berdaulat” yang dituntut pihak Indonesia. 70 Sebenarnya pihak Belanda merasa berkeberatan atas usul pihak Indonesia itu namun setelah dibicarakan diantara mereka akhirnya menyetujui usul tersebut. Setelah masalah dianggap selesai maka Soekarno akhirnya menyetujui rancangan perundingan seluruhnya termasuk pasal-pasal perwakilan Indonesia di luar negeri yang belum selesai dibicarakan. Kesepakatan kedua belah pihak akhirnya tercapai dan di paraf pada 15 November. Setelah ditandatangani oleh Sjahrir dan Willem Schmerhorn, naskah persetujuan tersebut harus diratifikasi di parlemen masing-masing. Terdapat penolakan dari pihak Indonesia seperti yang dilakukan oleh PNI, Masjumi, Barisan Banteng dan Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) serta kelompok simpatisan Tan Malaka lainnya. Mereka lalu tergabung dalam satu wadah dan membentuk Benteng Republik Indonesia. Di lain pihak Partai Sosialis, Pesindo, SOBSI, PKI, BTI, Laskar Rakyat dan GRI yang telah tergabung dalam Sayap Kiri mendukung dan berusaha

70

Ali Budiarjo sebagai sekretaris delegasi Indonesia mengemukakan pertemuaan tersebut dilakukan di Kuningan atas undangan Presiden Sokerno. Sjahrir sendiri tidak mengahdirinya karena lelah dan menganggap pertemuan itu tidak lebih dari kunjungan kehormatan Belanda biasa. Jelas konsesi-konsesi yang terjadi tanpa sepengetahuannya itu membuat kecewa dirinya. Lihat “Linggajati: Langkah pertama Menuju Dekolonialisasi Indonesia.”.dalam. A. B. Lapian dan P. J. Drooglever (penyunting). Menelusuri Jalur Linggarjati. Jakarta: Grafiti, 1992. hal, 11.



76

meyakinkan masyarakat manfaat naskah tersebut bagi perjuangan. Pertentangan serta usaha untuk meyakinkan masyarakat itulah paling kelihatan dan efektif melalui corong pers. Salah satu yang pro adalah Penghela Rakjat sebagai surat kabar terbitan Pesindo, mengemukakan bagaimana pihak oposisi yang menentang pemerintah tersebut telah memecah belah persatuan dan mempunyai sifat-sifat yang jelek seperti yang diungkapkan dalam kata-kata “kecoa”, “Iblis”, “korupsi dan “boeng Tjatut” dalam menyebut lawan-lawan politiknya. Sementara itu yang kontra adalah Al-Djihad yang memuat keputusan sidang PB Masjumi yang menolak naskah persetujuan antara Indonesia–Belanda tersebut dan apa yang dikatakan oleh Penghela Rakjat maka di siarkan dalam pandangan terbalik oleh Al-Djihad pula. Bagi pihak kontra tersebut, perpecahan dan pelemahan kesatuan tidak akan terjadi selama sama-sama menjunjung hak demokrasi dan menghargai.71 Muncul alasan kenapa penambahan anggota KNIP menjadi bermasalah. Alasan pertama adalah hal tersebut telah menjadi bagian dari pembaharuan KNIP. Sedangkan bagi pihak oposisi, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1946 tentang Penyempurnaan KNIP yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, 30 Desember 1946 merupakan taktik agar naskah Linggajati dapat diratifikasi. Sebab bagaimanapun juga penambahan tersebut menguntungkan kelompok Sayap Kiri. Pada awalnya anggota KNIP hanya berjumlah 137 orang pada Agustus 1945, pada April 1946 menjadi 200 orang. Menjelang akhir 1946 dirasa perlu untuk menambahkan lagi, calon daerah diusulkan oleh KNI daerah, sedangkan wakil organisasi politik oleh organisasi bersangkutan hingga anggotanya menjadi 314 orang. Golongan buruh dan golongan tani yang tadinya tidak punya wakil dalam KNIP, kini masing-masing mendapat 40 kursi. PKI yang mulanya hanya menempati dua kursi, dengan peraturan tersebut memperoleh 35 kursi. PBI yang hanya duduk di enam kursi juga mendapat tambahan menjadi 35 kursi pula.72 Dengan demikian jumlah wakil Benteng Republik berimbang dengan Sayap Kiri.

71

Kajian tentang pandangan pro-kontra Linggajati dalam kacamata pers melalui surat kabar terbitan partai atau kekuatan politik diteliti oleh Susanto Zuhdi dalam Perjanjian Linggarjati Dilihat Oleh Beberapa Surat kabar Lokal di jawa. Lihat. A. B. Lapian. Ibid. hal. 140-144. 72 Hartadi Hanim. “PP No. 6/ 1946:Peranan Presiden dalam Pro-Kontra Persetujuan Linggarjati”. Skripsi Fakultas Sastra UI, 1993.



77

Setelah naskah Linggajati di ratifikasi oleh KNIP dalam sidang terakhir 5 Maret 1947.73 Keadaan di Indonesia tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebab Belanda tetap melancarkan ancaman, teror dan penyerangan di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, atas prakasa Van Mook maka dirintis pula pembentukanpembentukan negara bagian dari satu negara federal Indonesia melalui konfrensi Malino. Namun tidak ada yang lebih membingungkan selain persoalan interpretasi pasal-pasal yang berbeda di kedua pihak. Pihak Indonesia menanggap persetujuan ini sebagai langkah pertama tercapainya kedaulatan penuh suatu negara walaupun secara de facto saja. Sedangkan bagi pihak Belanda perjanjian ini merupakan cara untuk melikuidasi Republik. Terlebih pemerintah Belanda mengirimkan aide memoire kepada pemerintah Indonesia yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Pada 27 Mei 1947, perwakilan Belanda menyerahkan ultimatium untuk kedaulatan Belanda secara de jure atas Indonesia dimana Indonesia akan diperintah oleh wakil mahkota Belanda sampai 1 Januari 1949 dalam bentuk pemerintahan darurat dan pasukan pengawal keamanan yang terdiri atas gabungan Indonesia dan Belanda.74 Sjahrir kini telah dihadapkan pilihan antara menerima aide memoire tersebut atau perang. Pilihan tersebut memaksa Sjahrir membuat konsensi lagi yang menyangkut pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia selama masa peralihan. Ia setuju untuk menerima kedudukan wakil mahkota Belanda secara de jure dalam pemerintahan darurat tersebut bahkan semua urusan-urusan hubungan hubungan luar negeri yang di lakukan Indonesia. Konsesi Sjahrir terhadap Belanda ini dalam kondisinya melemahkan kedudukan republik dan menimbulkan reaksi dari kubu oposisi. Namun tidak ada yang lebih menyakitkan jika segala apa yang telah dilakukannya tidak didukung oleh partainya sendiri. Selepas konsesi tersebut maka Sjahrir mengutus Abdulmadjid untuk menjelaskan kepada anggota kabinet maupun pemimpin-pemimpin sayap Kiri di Yogyakarta. Anehnya kesepakatan yang telah dibuat di Jakarta itu berubah dengan drastis. Abdulmadjid justru mencela konsesi dan menentang Sjahrir akibatnya Wikana, Tan Ling Djie dan Amir langsung menyatakan sikap mereka menolak tindakan-

73

Sidang akhirnya menerima beleid dari pemerintah, naskah Linggajati disetujui 284 pro- 3 kontra- 114 dari Masjumi, PNI, Partai rakyat, Wanita rakyat netral. Kedaulatan Rakjat, 6 Maret 1947. 74 Ibid. 260.



78

tindakan Sjahrir tersebut. Sayap Kiri secara resmi mengeluarkan keputusan rapat yang tidak menyetujui surat-surat nota balasan ke Belanda, hal yang sama dilakukan pula oleh Pesindo.75 Penarikan dukungan ini membuat Sjahrir tidak dapat mempertahankan kedudukannya kembali setelah mendapat serangan habis-habisan dalam rapat yang dihadiri petinggi-petinggi Sayap Kiri seperti Amir, Wikana dan Abdulmadjid pada 26 Juni, keesokannya ia mengajukan pengunduran diri dari kursi perdana menteri. Penarikan dukungan dari Sayap Kiri ini merupakan pemicu dari perpecahan partai yang akan terjadi pada 1948 ketika kelompok Sjahrir membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan menjadi akhir dari persekutuan yang dibangun kaum sosialis dalam hal ini Sjahrir–Amir pada 1945. Semenjak awal banyak perbedaan diantara kedua orang tersebut beserta kelompoknya. Memang mereka memiliki persamaan pandangan dan visi terhadap masa depan dalam kerangka revolusi nasional, perjuangan terhadap Belanda yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ke tahapan berikutnya yaitu masyarakat sosialis Indonesia dalam revolusi sosial. Perbedaannya adalah bagaimamana tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai dan sampai kapan semua itu akan tercapai maka Sjahrir lebih mementingkan individu dibandingkan ancaman sifat-sifat totaliter dalam revolusi tersebut. Sosialisme dapat tercapai dengan sistem ekonomi campuran yang memberikan peranan besar kepada sektor swasta melalui persediaan orang-orang yang berkeahlian administrasi dalam menjalankas sektor ekonomi dan hal ini merupakan bagian dari munculnya kelas kapitalis yang tidak berbahaya.76 Sedangkan Amir sendiri lebih bersifat populis dan ortodok, ia percaya bahwa revolusi dapat diciptakan sendiri oleh pemimpin dan kekuatan massa. Untuk itulah ia semenjak awal telah menempati posisi kementerian Pertahanan dimana berhubungan dengan tentara dan laskar yang dapat digunakan sebagai alat revolusi. Dalam konferensi Partai Sosialis di Cirebon pada 1 Agustus, Amir mengungkapkan harapannya bahwa revolusi tersebut akan berjalan cepat dan diyakini olehnya hanya diselesaikan dalam beberapa bulan. 77 Tidak hanya kedua orang tersebut yang berbeda namun garis pemisah juga sampai ke kelompok pengikutnya. Kelompok Amir yang merupakan gerakan bawah tanah Surabaya dan banyak menderita di bawah penindasan Jepang asal politiknya 75

Kedaulatan Rakjat, 26 Juni 1947. Legge. Op. cit. Hal. 206. 77 Kedaulatan Rakjat, 3 Agustus 1945. 76



79

berada dalam partai-partai berorientasi massa dalam masa pra-perang seperti PKI dalam tahun 1920 an, PNI, Partindo dan Gerindo. Pada umumnya anggota-anggotanya berasal dari orang-orang yang lebih sederhana dan kurang pendidikan barat, pendidikan Marxisnya juga kurang teoritis dan akademis sebab menyandarkan pada sifat-sifat kerakyatan melalui radikalisme yang timbul dari pengalaman dibandingkan melalui pelajaran. Berbeda dengan kelompok Amir, pengikut Sjahrir kebanyakan berasal dari aktivis Pendidikan Nasional Indonesia masa 1930an dan tetap meneruskan tradisi politik dan intelektual dari PNI Baru tersebut. Latar belakangnya juga bercirikan keturunan keluarga-keluarga yang lebih terkemuka dan tingkat pendidikan baratnya yang lebih tinggi.78 Perbedaan-perbedaan ini juga disadarkan dalam pandangan kedua kelompok itu satu sama lainnya, Pengingkut Sjahrir menganggap bahwa kawan-kawan Amir agak bersifat ndesa, romantik dan berpikiran kacau, sementara kalangan Amir mencemooh bahwa pengikut Sjahrir bersifat congkak dan enggan mengalami kesulitan-kesulitan dan resiko pekerjaan politik praktis di tengahtengah massa. Permasalahan lain yang mengakibatkan berakhirnya kepemimpinan Sjahrir ialah telah terjadi pergeseran orientasi di Sayap Kiri. Hal ini merupakan bagian dari tindakan Abdulmadjid yang mencela konsesi Sjahrir. Pengikut-pengikut Sjahrir banyak yang menyayangkan hal ini, Aboe Bakar Loebis menganggap bahwa ini merupakan penikaman dari belakang kelompok komunis yang ingin memegang tampuk kepemimpinan sesuai isyarat Moskow.79 Pendapat ini dibenarkan oleh Djoeir Muhammad yang menyebutnya sebagai Turning Point of Revolutoni.80A. Halim mengemukakan bahwa Sjahrir telah memperkirakan ketidakmampuannya mendapat dukungan dari partai dan koalisi, bukannya memilih orang yang dipercaya seperti Soepeno dan Soebadio tetapi Abdulmadjid seorang yang justru diperkirakan akan menetang konsesi tersebut. Ada kecenderungan pemilihan Abdulmadjid disengaja untuk membuatnya mengundurkan diri. Pendapat seperti ini berbalik dengan yang di kemukan oleh Soebadio. Menurutnya, Sjahrir benar-benar percaya kepada Abdulmadjid dan berharap dapat membujuk kawan-kawanya dari Sayap Kiri dan

78

Anderson. Op. cit. hal. 236. Loebis. Op. cit. hal. 296. 80 Djoeir. Muhammad. Memoar Seorang Sosialis. Jakarta: Yayasan obor, 1997. hal. 147-153. 79



80

apapun yang dikatakan Abdulmadjid itulah yang menjadi keputusan yang lainnya.81 Dengan demikian, sejak penambahan anggota BP KNIP itu maka wibawa Sjahrir di PS memudar terlebih PKI dan Buruh sama kuatnya dalam jumlah keanggotaan di parlemen dan yang lebih pasti lagi mereka cenderung berorientasi ke Moskow. Situasi ini diperkuat dengan infriltasi yang dilakukan dalam PS, BTI dan Pesindo yang menuju ke arah radikal dan terbukti memang sepeninggal Sjahrir maka Amir dan kalompok komunis makin melesat laju dalam tindakan dan pandangannya yang berujung pada Madiun Affair 1948.

81

Legge. Op. cit. hal. 210.



BAB 5 KESIMPULAN Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pokok pembahasan skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sejauh mana Kabinet Sjahrir dapat berjalan. Pertama, bagaimana situasi kabinet Sjahrir terbentuk. Apa yang mendasari kerjasama antara Sjahrir dan Amir. Kemudian dinamika internal kabinet tersebut. Dengan demikian dapat dijawab dalam kesimpulan berikut. Adapun pokok pembahasan pertanyaan situasi kabinet Sjahrir ketika terbentuk adalah sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia Soekarno –Hatta yang terpilih sebagai presiden dan wakil membentuk kabinet presidensial pertama. Kabinet tersebut mendapat tentangan dari Sjahrir dan golongan pemuda yang menganggapnya sebagai kolaborator. Dengan maklumat no x maka diadakanlah perubahan susunan KNIP menjadi badan legislatif dan menuntut agar perlunya pengalihan tanggung jawab menteri kepada badan legislatif. Oleh sebab itu, Sjahrir dan Amir yang menjadi ketua dan wakil Badan Pekerja KNIP dipercaya membentuk formatur. Dengan demikian terjadi pergeseran antara sistem presidensial Soekarno-Hatta ke sistem Parlementer ketika Sjahrir akhirnya berhasil menyusun kabinet dan menjadi Perdana Menteri. Adapun pokok pembahasan yang telah dibahas untuk menjawab pertanyaan yang mendasari kerjasama antara Sjahrir dan Amir didasari oleh pertama, keduannya memiliki pandangan politis dalam kerangka ideologi sosialis. Mereka memiliki satu visi tentang revolusi nasional melawan Belanda terlebih dahulu sebelum melakukan revolusi sosial. Kemudian, kedua orang tersebut juga anti terhadap facis dan menolak bekerja sama terhadap pemerintah pendudukan militer Jepang serta Kabinet Presidensial Soekarno. Alasan kedua dalam kerjasama antara Sjahrir dan Amir adalah bentuk penyatuan kekuatan dalam menghadapi lawan-lawan politiknya bersamaan dengan munculnya Tan Malaka. Menurut pandangan Sjahrir, Tan Malaka merupakan orang yang berambisi menyingkirkan Soekarno dan terus merongrong kebijakan berunding yang diambil pemerintah dan hal ini serta merta mengancam kelangsungan kabinetnya secara khusus dan perkembangan politik Indonesia secara luas. Berbeda dengan Sjahrir, Amir dan kelompoknya seperti Abdulmadjid, maupun Tan Ling Djie memandang Tan Malaka dari sudut ideologis. 81 Dinamika internal..., Moch. Insan Pratama, FIB UI, 2010


82

Bentuk kerjasama antara Sjahrir dan Amir dalam kabinet itu di lakukan dengan jalan menguatkan basis politik melalui

Partai Sosialis (PS), terutama

menjelang sidang BP KNIP pada 25 November 1945. Partai itu merupakan gabungan antara Partai rakyat Sosialis (Paras) yang diprakarsai oleh Sjahrir di Cirebon dengan Partai Sosialis indonesia (Parsi) yang didirikan oleh Amir di Yogyakarta dan bertujuan sebagai alat mempertahankan kekuasaan mereka. Adapun pokok bahasan soal dinamika internal kabinet Sjahrir dapat diuraikan dalam bentuk dan ciri setiap kabinet berikut. Kabinet pertama Sjahrir berkuasa dalam kurang waktu tiga bulan antara 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Menterimenteri yang diangkat terdiri dari para pengikut Sjahrir, pejabat non politis dan tidak pernah bekerjasama dengan Jepang. Bentuk kementerian sederhana dan menterimenteri diangkat berdasarkan keahliannya masing-masing. Hubungan pertemanan dan persaudaraan juga mengambil peran dalam pemilihan tersebut. Dengan komposisi kabinet seperti ini maka Sjahrir menjadi sasaran empuk bagi kelompok oposisi yang dibangun Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan yang menuduh bahwa sifat kabinet tidak mengakomodir partai-partai politik dan perwakilan-perwakilan yang ada di dalam masyarakat. Kabinet kedua berlangsung dari 12 Maret 1946 sampai Oktober 1946. Sjahrir membentuk kabinet koalisi yang terdiri dari partai-partai dengan memberikan jatah kursi yang komposisinya di perluas kepada partai oposisi seperti Masjumi dan PNI. Wakil-wakil yang dipilih dari Masjumi atau PNI itupun di pilih berdasarkan kedekatan secara personal. Sjahrir juga memasukan anggota unsur progresif dari Partainya sendiri maupun pimpinan PP melalui Wikana. Dengan demikian dapat terlihat adanya suatu upaya mengimbangkan antara kepentingan oposisi dan sebuah komitmen untuk menjalankan program-program kabinet. Dengan memperhatikan hal itu koalisi yang diharapkan mengalami kegagalan. Kabinet yang lemah tersebut tersebut diparparah oleh krisis-krisis dalam penculikan Sjahrir dan usaha pengambil-alihan pemerintahan dalam peristiwa 3 juli. Kabinet kedua akhirnya jatuh. Kabinet ketiga berjalan selama kurang lebih sepuluh bulan dari 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Di bandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet ketiga ini mengalami perluasan komposisi kementerian. Perluasan komposisi jumlah menteri di bagi dengan memperhatikan sifat-sifat koalisi partai. PNI dan Masjumi


83

mendapat kursi yang lebih banyak dan menduduki pos-pos kementerian yang penting. Selain partai, kabinet juga mengangkat orang-orang yang dipilih berdasarkan golongan yang ada di masyarakat. Kabinet ketiga merupakan akhir dari Sjahrir dalam memegang kekuasaan Republik begitu pula dari kerjasama yang dibuat antara dirinya bersama Amir. Perundingan Linggarjati merupakan puncak kebijakan diplomasi Sjahrir. Segala perdebatan tentang ratifikasi naskah diakhiri dengan peran Soekarno yang menambah jumlah anggota KNIP dengan PP. No. 6/ 1946. Oleh karena itu, saya sependapat dengan penelitian Hartadi Hamim bahwa Soekarno memang memiliki peran yang besar dalam kelangsungan kabinet-kabinet Sjahrir agar dapat bertahan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Meski akhirnya ratifikasi tersebut tercapai dengan 284 pro dan 2 kontra dan kebijakan diplomasinya berhasil. Perkembangan berikutnya justru dibayar mahal oleh Sjahrir. Penambahan anggota KNIP itu meliputi kelompok sosialis, buruh, tani dan Komunis. Maka terjadilah pergeseran orientasi di dalam koalisi Sayap kiri (PS, PKI, PBI dan Pesindo) yang semakin kuat.Akibatnya Sjahrir yang tidak dipercaya oleh kawan-kawannya tersebut meletakan mandat sebagai perdana menteri untuk terakhir kalinya. Dengan demikian untuk menjawab permasalahan seberapa jauh kabinet Sjahrir dapat bertahan ialah ketika Sjahrir mampu melakukan penyusunan kabinet-kabinetnya dengan mempertimbangkan kerja sama dengan Amir maupun mengakomodasi oposisi. Dari internal kabinet tersebut maka terlihat kegagalan-kegagalan yang dialami Sjahrir dalam

penyusunan

kabinetnya

sehingga

mengalami

jatuh

bangun

selama

pemerintahannya dan hal tersebut memang sampai pada puncaknya sejak Linggarjati berhasil diratifikasi. Praktis pasca Linggarjati, sosok Sjahrir seolah tenggelam dalam euforia revolusi dan tidak muncul kembali dalam panggung politik republik secara signifikan.


Daftar Pustaka Sumber Se-zaman: ”Makloemat Presiden No. 2 Tahoen 1946”. Arsip pengesahan Kabinet Sjahrir tertanggal 2 Oktober 1946. Koran Merdeka. 1945-1947 Koran Kedaulatan Rakjat. Oktober 1945-Maret 1946. Buku: Algadri, Hamid. Suka Duka Masa Revolusi. Jakarta: UI Press, 1991 Anderson, Ben. Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988. Benda, Harry and Ruth T. McVey. The Communist Uprising of 1926-1927 In Indonesia. New York: Cornell University Ithaca, 1960. Brackman, Arnold. C. Indonesian Communism a History. New York: Frederick A. Preager Publisher, 1963. Brinton, Craine. Anatomi Revolusi. Jakarta: Bhatara, 1962. Budiardjo, Prof. Mirriam. Dasar-Dasar Ilmu politik. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008. Gie, Soe Hok. Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan. Yogjakarta: Bentang, 1997 Kahin, George. Mc Turnan. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Kartodirjo, Sartono. Dkk. Sejarah Nasional Indonesia V .Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. Legge, J. D. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir. Jakarta: Grafiti, 1993. Leirissa, R. Z. Ir. Martinus Putuhena, Karya dan Pengabdiannya. Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai TradisionalProyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah nasional, 1985 Loebis, Aboe Bakar. Kilas Balik Revolusi, Kenangan Pelaku dan Saksi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995. Malaka, Tan. Dari Penjara ke Penjara, Jilid I-II-III. Jakarta: Yayasan Massa, tanpa tahun. Rudolf Mrazek. Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor, 1996. Muhammad, Djoeir. Memoar Seorang Sosialis. Jakarta: Yayasan obor, 1997. Muhaimin. Jahja. Kamus Istilah Politik . Jakarta: pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985. Munasichin, Zainul. Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di indonesia 19121926.Yogjakarta: LKIS,2005 Noer, Deliar dan Akbarsyah. KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) Parlemen Indonesia 1945-1950. Jakarta: Yayasan Risalah, 2005. Reid, Anthony. Revolusi Nasional Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. Rosjidi, Ajib. Sjafrudin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT. Jakarta: Idayu Press, 1986.



2

Sastrosatomo, Soebadio. Perjuangan Revolusi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987. Sitorus. L. M. Sedjarah Pergerakan dan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat N. V, 1951. Sjahrir, Sutan. Our Struggle. New York: South East Asia Program Cornell University Ithaca, 1968. -----------------Renungan dan Perjuangan. Jakarta: Djambatan dan Dian Rakyat, 1990. Soekarno. Ir. Di Bawah Bendera revolusi Djilid Pertama, Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera revolusi, 1963. Suharto, M. Hum. Gerakan Raktyat Indonesia 1937-1942, Wajah Baru pergerakan Nasionalis Indonesia. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996. Sutter, John O. Indonesianisasi Politics in a Changging Economy, 1940-1955, Volume II, New York: Ithaca Cornell University, 1959. Toer, Pramoedya Ananta. Dkk. Kronik Revolusi Indonesia Jilid III (1947). Jakarta: KPG,2001. Van Niel, Robert. Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984. Wilopo. Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya. Jakarta: Yayasan Idayu, 1976. Meriam-Webster’ s Collegiate encyclopedia. Springfield Massachusetts, USA: Merriaqm Webster, Inc, 2000. Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta; cipta adi pustaka, 1991 Artikel:. “Revolusi Memakan Anaknya Sendiri: Tragedi Amir Sjarifudin, (Prisma, No. 8. tahun 1977). “Dinamika Revolusi Indonesia”. Abdurrachman Surjomihardjo. Dalam Sejarah Indonesia, Penilaian Kembali Karya Utama Sejarawan Asing. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya lembaga Penelitian universitas Indonesia, 1997 . “Berkembang di Iklim Barat”. Edisi khusus Sutan Sjahrir, Tempo, edisi 5-9 Maret 2009. Sumber Internet : ..”.Pemberontakan PKI 1926” www. Tempointeraktif.com (download, Senin 8 Oktober 2007, 10.25 WIB Jacques Leclerc: Amir Sjarifuddin Antara Negara dan Revolusi.(Jakarta: Jaringan Kerja Budaya,1996). file:///F:/sjarifuddin.Antara%20Negara%20dan%20Revolusi.htm. (diunduh 15 April 2009)



DINAMIKA INTERNAL KABINET SJAHRIR MASA REVOLUSI INDONESIA SKRIPSI. Moch. Insan Pratama

Recommend Documents