Dimensi Hukum temang PenQnganan Ketertiban di DKI Jakarta
35Y
DIMENSI HUKUM TENTANG PENANGANAN KETERTIBAN DI DKI JAKARTA Mura P. Hutagalung
Law enforcement in DKI Jakarta is inevitably within a dilemmatic situation. In one hand. {he centralized progress alld developmenl at {he megapolis lure migrwlIs from all over Indonesia. On {he orher hand, the dense population is always latelli threat that possibly triggers social disorders. To make worse the situation, poor city management is well on {he way including the e/~torcemelli of law and order. Small conflicts can easily lead to bigger social clashes, so as ILOt to say thaI disobedience to the law is somewhat a lifestyle in Jakarra. This article seeks to look around the issues regarding hllv enjorcemelll alld social order in DKI Jakarra. ·
l. PENDAHULUAN
Adalah suatu Illasalah yang dilelllatis Illenyoroti penegakan hukulll di wilayah OKl Jakarta. Bukan saja karena kelllajuan pelllbangunan kOla di ibukota yang ll1ell1bawa dall1pak potensial kerawanan yang dapat Illenimbulkan berbagai bel1luk ancall1an yang jika tidak mendapat pengelolaan yang baik dan ll1ell1adai justru akan menjadi sumber kontlik, bel1luran-bel1luran sosial, dampak buruk dalam bidang ekonoll1i dan politik, bahkan pelanggaran hukum seperti tindak pidana kephatan dan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang sudall berlaku dalam masyarakat di wilayah OKI Jakarta, seperti pemalakan ala Pak Og,i1l. anak-anak jalanan, mengamen di prapatan, bahkan sering juga tCljadi perall1pasan handphone, spion mobil, penodongan dan sebagainya . Disamping itu, latar be1akang geografis dan kependudukan Jimana Daerah Khusus lbukota Jakarta sekarang ini sudah dihuni o!eh kurang lebih 10 j uta jiwa, dimana kepadatan penduduk berbanding 15 3X9 per
NOlllor 4 Tailull XXXII
360
Hlikul1I dUll Pem/JulIglIlIlllI
kilometer ya ng populasi ini akan masih benambah terus baik karena faktm urbanisasi ll1aupun tingginya angka kelahiran penduduk. Kondisi Jemogratis ini sejauh dalam pengall1atan telah menim bulk an beberapa pennasa lahan sos ial, yairu antara lain :
(I) peruba han Iingkunga n yang cepat dan Jinamis; (2) lapa ngan kelja yang sa ngat terbatas; (3) sasaran prasa rana n kota /umum ya ng terbatas dan pemukill1an yang terbatas pula. Oi sisi lain. karena tingkat kesadaran hukum masyarakat ihukota dirasakan reiatif rendah mengakibatkan adanya sekelompok kecil uari Illasyara kat mempersepsikan bahwa gerakan refonnasi aualah idemik uengan kebebasan yang sebebas-bebasnya umuk berbuat semaunya tanpa Illengindahkan bahwa kehebasan itu justru menimbulkan pel anggaran hak orang lain uan juga pelanggaran terhadap PeralUran Oaerah (kaeuah huk um) yang sudah diakui keberadaannya. seperti munculnya pedagang ka ki lima seeara liar. pembangunan gubuk-gubuk dan rumah liar terutall1a di bamal'an kali dan tell1pat-tempat fasilitas umum lainnya seperti taman umum . pinggir rei kereta. uan lain sebagainya. Persoalan mendasar yang dihadapi dalam hal penanganan kete rtiban ini menjadi dilematis adalah karena di sato pihak Pell1eri\ltah Provi nsi OK! seharusnya dituntut untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap masyarakat di ibukota untuk dapat memenuhi k~bulullan sanda ng , pangan dan papan demi perbaikan kesejahteraannya. akan tctapi Pemerimah Provinsi juga uitontut mampu menegakkan hukum umuk setiap pelanggaran atas keteniban umum <.Iemi tercapainya keamanan dan kenyamanan warga ibukma OK! Jakarta. Pemeriman Pruvinsi OKI Jakarta harus menegakkan hukum dan ketertiban tetapi sekaligus harus memperlakukan manusiawi warganya yang melanggar ketertiball <.Iengan penghormatan atas hak asasi manusia dan keadilan masyarakat. Oalam rangka program pelaksanaan pembangunan <.Ii wilayah DKI Jakarta ya ng berkesinalllbungan, Illaka diperlukan suas"nil <.Ian iklilll . ya ng kondusif umuk penegakan hukum dalam bidang penanganan keten iban. Unt uk tujuan ini perlu <.Iiberikan sumbangan pemikiran <.Iari Llilllensi hukumnya umuk me lengkapi pendekatan dari disiplin lain umuk mcnyoro ti permasalahan penangana n ketertiban di wilayah OKl Jakarta.
OklOber - Oese/llber 2(XJ2
Dil1lellsi HukulIl rewlIllg fJ(,Jl(lllganan KererlibalJ di DKJ iukafW
II. OASAR HUKUM KETERTIBAN UMUM OALAM WILA YAll OKI JAKARTA Untuk terciptanya kondisi aman dan tertib yang JapaL 11IcnLh)("(lIIg masyarakat untuk lehih sadar hukum dan herdisiplin dalalll IIIcnjalankan kehidupan keseharian. dari segi nonnative telah JibuaL peraLuran perunJang-undangan dalall1 bentuk PEROA OKI dan KepuLusan-keputusan Gubernur Kepala OKI Jakarta. amara lain sebagai berikut: I. Peraturan Oaerah OKI Jakarta No. II Tahun 1988 temang Kctertiban Umum Oalam Wi layah OKI Jakarta. 2. Keputusan Gubernur Kepala OK! Jakarta No. II <)() Tahun 1991 Lemang Petunjuk Pelaksanaan Ketertiban Umull1 Oalam Wilayah OKI Jakana. 3. Peraturan Oaerah OKI Jakarta No.7 Tahun 1971 temang Bangunan di Wilayah OKI Jakarta . 4. Keputusan Gubernur Kepala OK! Jakarta No . 1068 Tahun 1997 tanggal 24 Juli 1997 remang Petunjuk Pelaksanaan ('enenihan Kegiaran Mell1bangun dan Menggunakan Bangunan di OKI !akana. S. Keputusan Gubernur Kepala OK! Jakarta No. 434 Tahun ll)lJ) Langgal 26 April 1995 temang Mekanisme Pembinaan Pengenuaiian Usaha Kecil Pedagang Kaki Lima di OK! Jakarta. 6. Peraruran Oaerah OK! Jakarta No. 3 Tahun !986 [clllang Penyidik Pegawai Negeri Sip il di Lingkungan Pemerimah OK! Jakana. 7. Keputusan Gubernur Kepala OKI Jakarta No. II Tahun ILJXX Lemang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Po lisi Pall10ng Praja Kecamatan. 8. Keputusan Gubernur Kepala OK! Jakarta No. 1684 Taltun Il)X8 Langgal 5 Oktober 1988 tentang Pengangkaran Satuan Pol isi Kltusus dalam Lingkungan Pell1erinrah OKI Jakarta. 9. Keputusan Gubernur Kepala OKI Jakarta No. 1916 Tahun Il)XK Lemang Pokok-pokok Pelllbinaan Aparatur Keterr iban eli Lingkungan Pelllerimah OKI Jakarta. 10. Keputusan Gubernur Kepala OKI Jakarta No. 452 Tahun ILJ9() Lemang Pell1benrukan Organisasi dan Tara Kelja Satuan Polisi Pamong Praja eli Wilayah Kota OKI Jakarta. II. Perda-perda dan SuraL-surat Kepurusan Gubernur lainnya yang relevan dengan ll1asalah Ketertiban Umulll .
Nomor 4 TO/11m XXXII
HukU11l dall Pel1l/J(JlIgf(lwfI
362
Perda-perda dan Keputuan Gubernur KDKI Jakarta ini dari segi teori hukum dapat kita sehut "Hukul11" dalal11 arti sebagai suatu kcputusan penguasa. Seperti halnya dalam ilmu Hukum Adat dikenal ajaran TN Haar yang dinamakan "IJeslissingenleer" yang art inya adalah hukllm adal adalah merupakan kepurusan-keputusan dari para fungsionaris hukulll. 1 Erat kaitannya dengan hal ini adalah bahwa hukum juga diartikan sebagai proses pel11erintahan. Secara normatif. hukul11 selalu dipandang dinyalakan berlaku umum umuk siapa saja. kapan saja dan dimana saja. dan senailliasa lidak seeara sengaja umuk membeda-bedakan subyek hukumnya. Andaikatapun ada pengecualian. maka pengeeualian-pengeeualian itu akan dinyatakan seeara eksplisit serta uidasarkan pada alasan objektif-Iogis yang uapat diterima oleh l11asyarakat umumnya. Norma-norma hukum sudah mengharuskan petugas hukulll 1I1lluk melakukan penegakan. pengawasan dan penertiban. alllara lain: (I) Setiap pejalan kaki yang tidak menggunakan jelllbatan penyeberangan. rambu penyeberangan (zebra cross);' (2) Pelllakai jasa angkuran umul11 di jalan yang tidak menunggu kcnuaraan ui telllpat-tempat pemberhentian yang lelah diremukan; 3 (3) Setiap orang yang membongkar. melllorong. lllerusak/lllelllbual tidak herfungsi pagar pengaman jalan;'
(4) Kendaraan angkuran UlllUl11 yang sudall tidak laik jalan lIlasiil telaP dioperasikan. comoil: angkuran beeak;' (5) Membuka warung dengan menggunakan ballU jalan (Iro[Oar) tidak sesuai dengan fungsinya;" (6) Seriap orang yang bertempat ringgal dan ridur di alas uan dibawail jembaran dan jembatan penyeberangan; 1 (7) Menggunakan tanggul. bamaran kali. pinggir kali s"bagai teillpat tinggai;' ITer l-Ia;u Bzn .. lJ. 13(,;~illsckll 1.;11 Srclsdtll vall hel A(jaln.:t.:ill. Gronill!!l.:ll. Djakarta. J.B.
Wolters. 1950. !
Lillal Pas
J
Lih.lt Pasal 3 ( I) h. ihill Lihal Pasal 3 (I) I. ihid
4
:' Lihal Pasal 3 (I) O. ihilJ I.
LihaL Pasal 3 (1)
111.
i
Lihal Pa:-oal 3 (I)
II.
ihid
ihid
Okwber - Ue.\"c/JI!Jer 1001
Dimellsi Hukul1l (emall.!!.l.elltlll.!!.an(lll KelerlilJall eli DKI Jakarlll
3(d
(g) Melllbuat atau melllasang portal;" (9) tlan sebagainya. Akan tetapi dalalll penegakan hukum di lapangan seringkali lioak efektif. karena itu hukum seringkali tlianggap bersikap "oiskrilllinalif" karena pengaruh-pengaruh tlari faktor non hukum. Salah satu faklor non hukulll yang menjadi penyebab timbulnya sikap diskriminatif hukum lao i adalah perilaku atau sikap tindakan dari aparat penegak hukUIll. Scluk heluk perilaku aparal penegak hukulll ini sering juga oisebul sebagai "aspek struktural hukum" yang merupakan kajian sosiologis oari hukulll. Hukum memang tidak merupakan suatu gejala normatif yang Olonom. abn tetapi sehagai suatu institusi sasial yang secara riil sclalu herhubungan dengan variabel-variabel sasial lain. seperti kekualan ekanollli. politik. sosial oan budaya, agama, dan sebagainya. Ketidak atonolllan hukulll ini digalllbarkan secara lioak langsung oleh LEON DUGUlT. hahwa: .. La IV arises lIor Jimll rile (Icriol1s ot govemlllelll 0/ SI(I{e, /JlII jiOIll Iile ./iICls ot life Wililill a communiry. The rules ul hllV (reflecting economic and lIIoml l1orms) (Ire based 0/1 rhe cunllllwliry's recognirion u(thei r sigllifical1ce jor social cohesion. ,, 111
Tingkah laku petugas hukulll di lapangan yang terlalu berorielllasi kepaoa kerertiban yang oiwarnai arogansi kekuasaan seringkali Inenoapal reaksi agresif dari kelolllpok masyarakat yang terkena penertiban yang dapat berwujud dalalll kekerasan massa seperti kasus penertiban lubnl; becak yang dianggap melanggar PERDA No. II Tahun 1998, abn tetapi justru mobil kendaraan oinas TRANTIB DKI Jakarta menjaoi korban sasaran pembakaran (lleh massa. Sudah tentu peristiwa seperri itu Illerusak citra penegakan hukum.
:; Lihat Pasill 5 ( I) a. ihiu 'J Liliat Pasal5 ( I) i. ihili !O
Curzoll. L.B.,
··}uI'i.'iprudcllce"
Nonwr 4 Tahull XXXIl
(M & E. H;:muhook) [979. hal. S6.
364
III.
Hukfll1l dall Pelll/Jllfl,!!,Ullllll
PENEGAKAN HUKUM KETERTIBAN UMUM
PERDA-PERDA
DKl
TENTANG
A. Konsepsi Penegakan Hukulll Oalam pengerrian sehari-hari , banyak warga masyarakal yang menganggap bahwa penegakan hukum (law ellforCelllelU) ualalll anian yang amat sempit dan sederhana , yaitu bagaimana lllenegakkan peraluranperaLUran itu supaya efektif dalam masyarakat. Oleh karena apabila peraturan-peraturan hukum yang sudah uiundangkan itu tiuak uapal dilaksanakan, maka orang sering menyebutnya sebagai "macan kenas " atau peraLUran perundang-undangan tak ubahnya seperti huruf-huruf mali ("doode Leller" atau " blo ck ieuer Law"). Secara normatif. lllemang hukum seringkali dipandang sehagai "'tanpa pandang bulu " ualam memberlakukan aturan-aturannya. sehingga lahir pameo " equaL j llsfi ce under the lalV " - semua orang sama kedudukannya dibawah hukum. Akan telapi pola pikir yang uemikian liuak bolell dianut secara sClllpit dalam rangka penegakan kelertiban Ullllllll ui OK! Jakarta. Pendekatan yang agak luas perlu dikel11bangkan bahwa penegakan hukum hendak diartikan sebagai kegiatan untuk menanggulangi apa yang tidak ada. apa yang rusak atau salah , apa yang macet uan apa yang l11undur atau merosot untuk MEMELIHARA ( = lalV as a rool of' social controL) dan MENlNGKATKAN (= law as a 1001 social ellxilleerillg) kedal11aian dalam pergaulan hidup manusia " (baca: l11asyarakat ibukota DK! Jakarta).
at
B. Tugas Kaedah HukuJ1l Perua-Perda uan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta di biuang KETERTIBAN UMUM itu tidak baleh dilepaskan dari tugas Ulallla pel11buatan dan pel11bentukannya , yaitu menciptakan kepastian hukul11 dengan cara menegakkan ketertiban dan juga harus memelihara ketenangan atau ketenteraman yang mengarah kepada kesebandingan hukum .
11 Lih.u : Purnad i Purhacilraka & Sm:ljollo Soekalllo. " ReIllJII,~ (I/1 Jabna. CY Raj
l (' l/I(/lIg
FiI.w~/(flllllklllll .··
Oklo!;e,. - DeJel1lher 1()()]
D;mellsi Hukul1l lemallg PCJl(lIlganl1ll Keh!rI;ball di DKJ jukana
Auanya kctcnii1an sebagai berikut: 12 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I{.
9. 10. I I. 12. 13. 14. 15. 16.
terwujuu
apabila ditanuai dengan
.\h5
CII"I -L II"I
uapat diperkirakan (I'oonpelboarheid) kerjasama (coopemrie) pengendalian kckuasaan (comrole I'(1iI gelVeld) kesesuaian (consisrellfie) langgeng (duurzaall//ieid) mamap (srabilireil) beljenjang (hiemrchie) ketaalan (confimni I ei f) tanpa perselisihan (atil!ezigheid Will col/flier) keseragaman (ulIltimnileil) kebersamaan \i~ell/eel/schappelijkheid) ajeg (regelmaat) suruhan (bevel) keberurutan (volgorile) corak lahir (Ulerlijke slijl) tersusun (rangschikking)
Permasalahan yang seringkali muncul di lapangan
12 Sl..:huyt. C.1.M .. "Uecllfs Suci%gie, eel1 ferreilll'erkf!lIiI1R ," Rotten.lam, Universilain: 197 L lIikuLip okh Purn;uJi Purhat:araka & Sot:ljOJlO Sot:kanto. hal. 17-18 .
Pres~.
Nomor 4 Tahull XXXII
366
lfukulIl dWl Pemb(lI1g{{fl(l1l
Terciptanya kundisi [Otaliter dan anarkhis adalah sualU tanda dari ll1asyarakat yang tidak tenib. Secara sosiologis keadaan tidak tenib ini terjadi dalam masyarakat apabila ditandai dengan ciri-ciri sehagai berikut: I.l ( I)
sikap tindakan yang berlawanan dengan harapan-harapan (hande/ell ill srrijd Iller venvac/uillgen)
(2) (3) (4)
tetjadinya perlawanan (egoisll!e, strijd) timbulnya kekerasan (uirbreken van gewe/d) adanya kontradiksi-kontradiksi (conrradiclie)
(5) (6)
pengaturan-pengaturan yang serba sementara sifatnya (odhoc reRelilllO terlalu sering terjadi perubahan (yang tidak direncanakan atas dasar suatu perencanaan yang ll1atang) (veralldering) insubordinasi (ketidak patuhan) (illsllburdillatie) pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan (overschrijtlillg vall een regel)
(7)
(g) ('I)
tidak seragam. slllllbang (uit de
(10) (II)
keadaan yang serha asing (vreemdheid) kesewenang-wenangan (willekeur)
(12) (13) (14)
ketidak patuhan. kcpala batu (oullgehuorzaamheid) tidak berpegang pada urutan (verkendee vo/gorde aall/7oudeell) ll1erusak pula (ill break op de stijl)
( 15)
keadaan yang beau (chaos)
(001/
vallell)
Sebaliknya perihal ketenteral11an ini pada dasarnya setiap manusia IIlglll hidup dengan temeram atau tenang. akan tetapi tidak setiap orang dapat memberikan gambaran apa yang dimaksudkannya dengan ketemeraman atau ketenangan itu. Juga agak sulit haginya ullluk Illemberikan cuntoh-contoh yang konkrit. pokuknya apabila sedang tenteral11. l11aka hati rasanya gel11bira. Oleh sebab itu Illaka biasanya orang m~nggambarkan ket~nt~r~Llllall sebagai suatu keadaan dimana tidak terjadi hal-hal sebagai berikut: I.
D
Kekhawatiran. baik yang berasal dari luar dirinya. di hidang moril Illaupun kekhawatiran yang bersifat neuritis.
Schuyl. C..I. M .... Rerlil.
(}rdl'
('II
Bllr~erIUk(' ()11,~(,I/I/(J(lrZ(l(ffIl//('id.·· 1')72
Vk(o/Jer - DeJ('mber lOU]
Dilllellsi Hllklllll (emOIl.!!. !Jell(fll.!!.allall Ke(enibwi tli DK! )llk(/rta
2.
Kekecewaan atau frustasi, dimana seseo rang 1l1enjumpai halangan lIntuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya. 3. Kontlik dalam dirinya. misalnya apabila seseorang diharuskan 1I1ltuk 1l1e1l1ilih dua ke1l1ungkinan yang sama-sa1l1a merugi kan atau mengumungkan. Dari kriteria sederilana itu dapat kita kerahui bahwa keadaan tenteram merupakan sualU keadaan dimana para warga masyarakat berada dalam keadaan bebas. Kcbebasan dalam hal ini tidaklah dirafsirkan sebagai suatu kebolehan untuk hertindak semau-Illaunya dan sesuka hatinya. Olch karena yang paling Ula1l1a dalam unsur kebebasan ini adalah rasa be bas dari kekhawaliran, kekacauan atau frustasi dan kontlik dalam diri sendiri yang mungkin ti1l1bul sebagai akibat dari penegakan ketertiban ilu sendiri. 01eh karenanya seringkali 1l1asalah kelenteraman ini dikailkan dengan hak-hak manusia . Walaupun manusia sehagai warga negara dall penduduk mempunyai hak. akan tetapi helu1l1 lentu dia 1l1engelahui atau memahaninya . Memang Illanusia harus whu dan lllemaha1l1i hak-haknya. dan dia mempergunakannya alau tidak. Adalah tidak pantas untuk menyodurkan hak-hak lertentu pada manusia. dengan maksud agar dia mempergunakan hak lersebul kalau memang dia tidak mau berbuat demikian. Akan tela pi lidaklah boieh dilupakan. bahwa sellap hak dilengkapi dengan sualU kewajiban. Kewajiban lersebul adalah suatu lugas untuk tidak 1l1enyalah gunakan hak , alau bertindak sewenang-wenang. Apabila prinsip-prinsip dasar ini selalu dilanamkan dalam diri warga masyarakat (dan juga para pemimpinpemimpinnya, para dilnya), maka tidak perlu ada kekhawaliran bahwa manusia akan cenderung untuk bertindak sewenang-wenang karena kesewenang-wenangan ini sangal dikhawatirkan oleh para penguasa. Inilah salah sa m aspek lain dari penegakan hukum disamping keteniban. Sayang seka li dalam kehidupan sehari-hari aspek ini kurang menonjol dan lidak terlalu mendapat perhatian yang waja r.
C. Penanggulangan Kclel·tiban Umum ., Keleniban umum " ataupun "ketertiban sosial" adalah merupakan lambang yang abstrak yang pengertiannya tidak dapat dil epaskan Liari situasi-situas i konkrit. Nilai "ketertiban" itu sendiri berfungsi sehagai krileria umuk mengukur peri laku-perilaku sosia!. Oleh karena ilu
NOlllOr
4 Tatum XXXII
368
Hukum dan Pembangullull
pengertian [erhadap situasional , pribadi Masalahnya bukan ketertiban sosial itu.
keleniban sosial ini dapal benitik tolak pad a konteks maupun kelompok sosial yang ikut memberikan ani. mengenai "satu arti" akan tetapi beberapa ani da ri Sell rang pakar (sosioloog) menyatakan bahwa:
"Social order is like lIIoney which in icself means tloching and yet as a symbol can mean anyching. " (Duncan, 1968) Pendapat Duncan terse but menimbulkan variasi pendapat bahwa kegiatan kearah ketertiban so sial merupakan suatu koordinasi perilaku sosial, walaupun be lum ada kesepakatan mengenai ketertiban sosial ilu sendiri. Penafsiran terhadap nilai-nilai abstrak sebagai ketertiban slls ial timbul dalam situasi kepercayaan yang memungkinkan leljadinya koordinasi perilaku sosia l tanpa menghilangkan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada. Pengenian kelertiban dapat diterapkan pada pelbagai situasi lanpa menimbulkan kontlik alau gangguan lerhadap ketertiban. Misalnya. ketertiban dalam kOllleks mil iter akan berbeda halnya dengan kelertiban versi pedagang kaki lima atau pedagang di Sumer atau di Tanah Abang. Lebih berbeda lagi pengertiannya jika berada dalam suasana kampus. Oleh karena itu pengertian ketertiban sosial atau ketertiban umum ini dikembalikan pad a siluasi-situasi sosial yang konkrit. Penelitian tentang berbagai arti ketertiban akan dapat mengungkapkan berbagai macam variasi dan bennacam-macam variasi dan penerapan pengertian ketertiban tersebut, akan [etapi sayang penelitian semacam itu belum ada dilakukan . Berdasarkan hasil observasi sememara para pakar dapat dihasil kan arti komekstural dari kClertiban dan gangguan terhadap keamanan dalam pengelompokan dua macalll ketertiban sosial. yaitu: 14 I.
KETERTIBAN SOSIAL (KETERTIBAN UMUM ) KONSTITUTIF yang bersifat formil dan abstrak: yaitu sualU keadaan dimana tanpa ada gangguan dari pihak yang salU terhadap pihak yang lainnya. Dalam hal ini aZas yang diterapkan adalah azas "I/emil/em laedere" artinya' jangan merugikan orang lain, sebagai aZas yang diterapkan dan ditujukan terhadap UI11UI11 , siapa saja tanpa kecuali sehingga hal illl ll1erupakan sendi "cyuality" bagi pergaulan hidup yang merupakan suatu kutub dalam cilra keadilan.
14 Lih~ll Purnaui Purhac;.traka & Socrjollo SOI;:kanto. opxil. hal. 79. RO. 81.
OklOber - DeJelll/Jer 2(K}2
Dil1lensi HukulJl {enrang Penallganan Ke{eniban di DKI Jakarta
2.
KETERTIBAN SOSIAL (KETERTIBAN UMUM) OPERATIF adalah ketertiban yang lergal1lung pada silUasi dan kondisi l11ungkin ada gangguan akan lelapi dapat ditanggulangi sehingga ketertiban sosial lidak lenyap.
Ketertiban operatif ini tergantung pad a l11asalah-l11asalah: a. b. c.
Hal-hal apa saja yang dapat dianggap sebagai gangguan atau l11engganggu ? Mengapa ada yang mengganggu '! Apakah hal itu l11erupakan kesalahan korban ., Berupa apakah akibat gangguan itu " Terhadap akibat-akibat gangguan ini terdapat beberapa kemungkinan. yaitu: c. I. Penindakan terhadap pengganggu '! c.2. Penindakan terhadap penanggung jawab '? c.3. Pengembalian keserasian (keseimbangan) ./ Azas yang diterapkan dalalll ketertiban operatif ini adalah
"SUUlII
(lque Iribuere" artinya ara yang baleh anda perdapat biarkanlah orang lain beriktiar Illendapatkannya. Dengan perkataan lain, bertindaklah sebanding. yang maksudnya tidak lain mengarahkan agar disamakan apa yang tidak beda dan dibedakan apa yang tidak sama. Dalalll pergaulan hidup sendi "equality" ini akan dialami dalam halhal dan situasi yang konkrit yang merupakan kutub lainnya dari citra keadilan.
D. Penegakan Hukulll dan Penegakan Pel"Undang-undangan Sejauh pengamatan di lapangan akan kecenderungan dari para petugas untuk memberikan tekanan pada aspek ketertiban saja dalam proses penegakan hukum. mungkin sekali hal ini terjadi karena hukum diidentikkan dengan pcrundang-undangan. hal mana adalah suatu kekeliruan yang nyata. Perundang-undangan Illelllang Illerupakan unsur dari sistilll hukulll yang tidak hanya tcrdiri dari perundang-undangan helaka. Apabila pandangan keliru seperti itu dipertahankan. maka salah satu akibat yang dapat dirasakan adalah. apabila ada suatu hidang kehidupan yang belulll
NUl/lOr 4 Tallun XXXII
370
Hukum dan PemballgUlf(II/
dialur dalam perundang-undangan, maka d ikatakan bahwa hukmnya teninggal oleh perkembangan kebuluhan masyakaral. Akibal lainnya adalah bahwa kepaslian hukum lalu diidenlikkan dengan kepaslian 1I11llangundang. Sualu conroh dari kehidupan sehari-hari adalah. misalnya kelellluan lerrulis yang Illenyalakan bahwa unluk kelerliban jalan. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai lugas Illelakukan pencegahan. pengawasan uan penerriban lerhadap seliap orang yang lllembUal dan melllasang pilllU penutup jalan" dan melllbuat alau memasang porral. Terlepas dari apakah kelenruan tersebul sah alau lidak sah secara yuridis akan lelapi lelap dianggap sebagai hukum positip yang lenulis. Fakla di lapangan pada jalan-jalan ulllum yang me lalui kOlllpiek perumahan pada umulllnya ada pinru pengaman dan pOrlal. bahkan cli kOlllplek perulllahan Dinas Pekerjaan Umulll ilU sendiri sebagai pengawas dan juga kOlllplek perkantoran dan peru mahan mililer karena alasan rall'an keamanan uan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curalllnori. Tampaknya memang soal kecil saja akan lelapi akibatnya dapal besar. karena Illungkin Illenimbulkan pendapar bahwa hukum lidak uapal mengikuli zaman. Kelimpangan-kelimpangan yang teljadi dalam proses penegakan hukum. lerUlama disebabkan oleh karena secara konsepsional uianul pendapal yang sempil mengena i hal ilU . Penegakan hukum lidak hanya lerdiri dari "lalV elltorcelllelll" walaupun seliap hari di lapangan uiuengungkan seperl i ilu. akan tetapi penegakan hukum juga mencakup penciptaan kedamaian. Kalau hal ini disadari oleh para penegak hukulll. maka tidak perlu ketenteraman pribadi terlalu dikorbankan UllIuk kepemingan keteniban antar pribadi (keteniban umum). Sebaliknya kelemeraman pribadi liuak selalu harus mengganggu ketemeraman alllara pribaui (keteniban umum). Selanjutnya. ullluk uapat Illenerapkan berfungsinya kaedah hukulIl yang bersifat tertulis perihal keleniban umum ini. senamiasa clapal dikembalikan pad a pa ling sedikit empat faktor , yaitu: I . Kaedah hukum at au peraturan itu sendiri (Faktor Hukum): 2.
Petugas yang menegakkan atau yang memerapkan (Faktor penegak hukum) ;
15 P.IS<115 (I) h. i. SK Guht..'rIIl11" No. 1190 T;lh ull 1991 100llggai 14 Aguslus 1991
OklOber - Oe.,"I11/'" l1X)2
J71
Dill/ells; HukulIl le11lGJlg I-'ellllllgllll(lll KeleflibaJl di DK/ Jakana
3.
Fasil itas yang uiharapkan ll1enuukung pelaksanaan kacuah hukulll (Fakto r Sarana/ Prasarana);
4 . Warga ll1asyarakal ya ng Ic rkena ruang Iingkup peratu ra n Icrsebul. Untuk kejelasannya ll1aka aua baiknya ll1en injau faktor-faktor lersebul satu per satu ui bawah ini:
I. Kaedah Hukum atan Peraturan Oi ualall1 hal ini pell1biearaan akan uibatasi paua peraturan tenulis yang ll1erupakan perunuang-undangan resll1i seperti PEROA Jan SK Gubernur KOKI. Masalah-ll1asalah ull1ull1nya yang Jijull1pai ualall1 hal ini adalah antara lain: I) Apakah peraturan-peraturan yang aua se karang 1111 mcngenal pengaturan bidang KETERTIBAN UMUM di DKI cukup sislemalis .) 2)
Apakah peraturan Icntang KETERTIBAN UMUM cukup sinkron.
artinya: a. b.
apakah seeara herarkhis tidak bertentangan ? apakah seeara horizontal tidak bertentangan ?
3) Apakah seeara kwali£atif peraturan-peraturan KETERTIBAN suuah cukup ?
yang
mengmur
itu Idah Apakah peraturan-peraturan tentang KETERTIBAN uisosialisasikan '! 5) Apakah penertiban peraturan-peraturan lertemu scsual uengan persyaratan yuridis ya ng ada?
4)
Untuk menjawab permasalahan ini perlu dilakukan penelitian yang seksama yang mungkin saja hasilnya ll1asih leljadi kesimpang siuran ualall1 peraturan perundang-umlangan yang dapat mengacaukan kepastian hukum dan perdebatan yang am at melelahkan dan ll1enjemukan ll1asyarakaL
2. Penegak Hukum Petugas penegak hukull1 mencakup ruang lingkup yang all1at luas. oleh karena ll1eliputi jajaran petugas-petugas pada strata alas, ll1encngail dan bawah. Akan tetapi suaru hal yang pasti disini adalah bahwa dalam ll1elaksanakan tugas-tugasnya. ll1aka petugas seyogyanya l11engaeu pada suatu pedoman peraturan tertulis tertentu yang l11encakup ruang lingkup tugasnya seperti PERDA No. II Tahun 198B.
Nomor 4 Tahun XXXII
372
Hukum dan Pembangul/(lIl
Oi dalam hal penegakan hukum rersebur, maka mungkin sekal i peru gas-peru gas rersebur menghadapi masalah-masalah sebagai berikur: I) Sampai sejauh manakah perugas rerikar oleh peraruran yang ada .) 2) Sampai baras-baras manakah perugas diperkenankan memberikan "kebijaksanaan" .) 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh perugas kepada masyarakar ? 4) Sampai sejauh mallakah derajal sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para perugas sehingga memberikan balas-batas yang legas pad a wewenangnya '! Oi OKI Jakarta. PEROA OKI Jakarta No. II Tahun 1988 langgal 28 Oesember 1988 Illulai berlaku ranggal 24 Okrober 1989 sudah alia larangan bahwa becak ridak boleh lagi dipergunakan sebagai angkulall umum. Akan rerapi sejak terjadinya krisis ekonomi 1997 l11ulai banyak lagi hecak beroperasi di wilayah OK!. Akall tetapi ditengah krisis ekollomi dilakukan razia oleh aparat PEMOA OKI dengan cara-cara yallg menerapkan kekerasall sehingga mobil TRANTlB OKI dibakar oleh massa tukang becak karena dinilai tidak diberikan kesempatan menyalurkall ketidakpuasan mereka atas upaya-upaya penertiban tersebut. Hal ini merupakan salah satu bukri bahwa didalam penegakan hukum tidak Jap'tt dilakukan arogansi kckuasaan dengan menerapkan cara-cara kekuasaan. apalagi sudah diintervensi oleh motif-motif politis ditunggangi oleh LSM tertentu atas dasar HAM akan semakin membuat rumit permasalahanllya. Fakta itu menunjukkan bahwa faktor petugas memainkan peranan penting dalam berfungsillya hukum. Apabila peraturan sudah baik. "bn tetapi kwalitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Sebaliknya apabila peraturannya buruk sedangkan kwalilas petugasnya sudah baik maka lI1ungkin saja masih timbul masalah-masalah.
3. Fasilitas Secara sederhana fasililas dapat diartikllll sebagai sarana UIllUK Illencapai rujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai t'aklOr pendukung. Tidak hanya Illenyangkut petugas TRANTIB dalalll Illelaksanakan pengawasan dan penindakan. akan tetapi juga fasilitas terhadap warga yang terkena tindakan penertiban itu. Rakyat juga harus dilindungi secara hukulll dari penggusuran yang tidak aJil d,tri rUlllah tinggal atau tanah mereka.
OklOber - De.wllber 2(XI?
373
Dil1lellsi Hukum lel1ulIlg JJellllllgunull Kefeniball di OKI Jukllrra
Fasilitas yang tersetlia sekalipun masih perlu tliperhatikan faktm pemeliharaan dan perawatannya. Memang seringkali terjadi tli tlalJin praktek suatu peraruran sudah dilaksanakan tetupi fasilitas pendukungnya hel um tersedia. Akhirnya peraturan yang semula diharapkan ull1uk memperlancar proses. Illalahan Illengakihatkan terjadinya kelllacctan proses penegakan hukum. Mungkin ada baiknya pada waktu hendak menerapkan suatu peraturan
secara
resmi
ataupun
memberikan
Lugas
kepada
rClllgas.
dipikirkan mengenai lasilitas-fasilitas. yang berpalOkan pada Il,tI-lial sebagai berikut: \) Apa yang sudah alla tlipelihara terus agar setiap saat berfungsi: 2) Apa yang belum ada. perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya: 3) Apa yang kurang perlu diperlengkapi: 4) Apa yang telah rusak diperbaiki atau tliganti: 5) Apa yang macet dilancarkan; 6) Apa yang telah mundur. ditingkatkan.
4. Warga Masyarakat Berbicara mengenai warga masyarakat , maka dalam hal ini yang paling relevan dengan soal penegakan hukum adalah derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat rerhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya apabila derajat kepatuhan warga terhadap ketertiban adalah tinggi , maka PERDA No. II tahun 1<)gg berfungsi. Masalah kepatuhan ini memang sangat rumit dan perlu ull1uk mengetahui mengapa warga lllasyarakat lllematuhi hukum. akan tetapi masih ada soal lain menyangkut ketidak paruhan. Persoalannya aualail sebagai berikut: I) Apabila peraturannya baik, sedangkan warga Illasyarakat tiuak Illematuhinya, faklOr apakah yang menyebabkannya ? 2) Apabila peraturan baik serta petugas cukup berwibawa, apakah yang menyebabkan warga lllasyarakat tidak patuh pad a peraturan ? 3) Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, bsilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan ?
Nomor 4 Tahun XXXII
374
Hukum dall Pembwzglll1Qn
Di samping masalah-masalah tersebur di atas, masih ada persoalan lain, yaitu adanya ilipotesa yang menyatakan bahwa semakin besar peranan sarana pengendalian sosial lainnya (agama. adat istiadat) , Illaka akan seillakin kecil peranan hukulll. Memang hukum tidak uapal dipaksakan berlakunya didalam setiap hal. oleh karenanya penerapannya khususnya hukulll yang ada sanksi-sanksi pidana penerapannya dihelllatkan. Hukulll hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir apabila sarana lainnya tiuak malllpu lagi mengalasi masalah (u/lillllllli remedium).
Dengan demikian sebenarnya hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat, berkisar pad a : I) Penyuluhan hukulll yang teratur, 2)
Pelllberian teladan yang baik dari petugas dalalll kepatuhan terhadap hukulll,
3) Perkelllbangan yang terencana dan terarah.
IV. PENUTUP Dari uraian yang serba singkat di atas. nyatalah bahwa liuak Illasalah sederhana lIlelakukan penegakan hukulll dibidang ketertihan UIllUIll di wilayah DKI Jakarta khususnya ualalll penerapan PERDA No. 71 Tahun 1998 yang ualalll penerapannya paling tidak harus meninjau elllpal faktor yang reievan. yakni kaeuall hukulll alau peraturan. penegak hukull1. fasilitas dan warga masyarakal. Keeillpat faktor tersebut berkailan erat dan saling Illempengaruhi satu sama lain. Disamping faklOr yuriuis. lI1aka faktor-faktor non yuridis ikut pula lI1enentukan dan mell1ainkan peranan ualalll proses lersebul. KOll1pleksitas pennasalahan dibidang penegakan kelertiban illi tidak berarti bahwa I'emerintah Provinsi DKI Jakarta mengahaikannya . akan tetapi harus terus uiupayakan secara sill1ultan, kOlllprehensif uan berkesinambungan . Tidak mungkin dengan cara-cara crash progralll apalagi diintervensi ,,!eh motiv-motiv politis dan llIotiv mcncan keulllungan ekonomis sesaat. Oleh karena akan semakin menimbulkan permasalahan baru dan rumit. Apabila kita mcnghendaki masyarakat ibukota yang aman dan tertib, maka upaya pcncgakan hukum dibidang ketertiban harus lcrus herproses terlepas uari gejolak-gejolak dan masalah yang dihadapi agar
OklOber - Deselll/JeI" ]IXI]
Dimensi Hllkum tenrang PellllJlgulluli Ketertib£lll eli DKI Jakarta
kita dapat helajar 1l1enallgani per1l1asalahannya secara Iebih ba ik dan kbili se1l1purna sehingga tercipta ibukota yang BERSIH MANUSIAWI ll:lIl BERWIBAWA.
Daftar Kepustal,aan Curzon, L.B.. "Jurisprudence" - M & E Hand Book. 1979 . Purnadi Purbacarakan - Soerjono Soekanto.
<.
RellulI);all
Teillwig
Filsafar HukulII" - Jakarta. CY . Rajawal i. 1980.
Schuyt, C.J. M ...< Reclus
Sociologie. eel/ rerreil1verkel1illg" - Rotlerdall1. Universitair Press 1971.
Schuyt, C.J .M.. .. Reclus. Orde en Burgerlijke Ollgehoorzaalllheid" 1972.
Ter Haar,
Bzn, B.. .. Begillselen ell srelsel Groningen. Jakarta. J .B. Woleters . 1950 .
Villl
her Adarreclll'· .
Himpunan Peraturan Oaerah DKI Jakarta. Dharma Bakti. 1'192 . Sinar Harapan. 21 Agustus 1'178.
Nomor 4 Tahun XXXII
