DIMANAKAH SEKARANG PANCASILA ?? TUGAS AKHIR
Disusun Oleh Nama
:
Muhammad Taufiq
NIM
:
11.11.5543
Kelompok
:
F
Mapel
:
Pancasila
Dosen
:
Dr. Abidarin Rosidi M.A.A.
JURUSAN TEKNIK INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIKOM YOGYAKARTA 2011
2
ABSTRAK .......................................................................................................................... 3 BAB I .................................................................................................................................. 7 PENDAHULUAN............................................................................................................ 7 A.
Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 7
B.
Rumusan Masalah ................................................................................................ 7
C.
Pendekatan Yuridis ............................................................................................... 8
BAB II ............................................................................................................................... 11 PEMBAHASAN ............................................................................................................ 11 BAB III .............................................................................................................................. 16 PENUTUP ..................................................................................................................... 16 A.
Kesimpulan ......................................................................................................... 16
B.
Saran .................................................................................................................. 16
REFERENSI ...................................................................................................................... 16
3
ABSTRAK
Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura)
Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.
Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti
Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan
4
3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat
Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (Perikemanusiaan) 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu: 1. Sosio nasionalisme
5
2. Sosio demokrasi 3. Ketuhanan
Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagus Hadikusumo 3. K.H. Wachid Hasjim 4. Mr. Muh. Yamin 5. M. Sutardjo Kartohadikusumo 6. Mr. A.A. Maramis 7. R. Otto Iskandar Dinata 8. Drs. Muh. Hatta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Muh. Hatta
6
3. Mr. A.A. Maramis 4. K.H. Wachid Hasyim 5. Abdul Kahar Muzakkir 6. Abikusno Tjokrosujoso 7. H. Agus Salim 8. Mr. Ahmad Subardjo 9. Mr. Muh. Yamin
Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”.
Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden.
7
Latar Belakang Masalah Dalam hiruk-pikuk kehidupan politik sekarang, tanpa sengaja, kita telah mengabaikan faktor etika karena sulitnya membuat pilihan-pilihan. Contoh yang gamblang: apakah etis menyebut presiden kita tidak tegas dan lamban, sedangkan kita tidak sepenuhnya memahami bertumpuknya dan rumitnya permasalahan negara, dilatarbelakangi sikap kalangan politisi yang berbelit dan sering berkelit? Memimpin negara demokrasi lebih sulit dari memimpin negara otoriter. Seandainya presiden bersikap otoriter, persoalannya mungkin cepat terselesaikan. Apakah etis menyebut media massa sudah menjadi industri yang tidak bertanggung jawab? Karena pengungkapan-pengungkapannya media massa dihakimi. Sementara itu, kalangan elite yang merasa dirugikan tidak mau mengerti fungsi hakiki media massa dalam negara demokrasi. Apa kata dunia bila media massa tidak bersuara? Dalam kinerja positifnya, bukankah media massa membantu menjaga tata susila dan etika
publik?
Apakah etis kalau pengadilan menganggap bersalah orang lanjut usia yang memunguti buah yang jatuh dari pohon orang lain; sama bersalahnya dengan koruptor yang merugikan rakyat miliaran rupiah? Sikap mafia hukum bukan saja kontradiktif dengan fungsi hukum sebagai pengawal keadilan, tetapi jelas sangat tidak etis.
Rumusan Masalah Berbagai teori mengenai etika telah banyak dipaparkan para pakar sejak lama. Rumusan-rumusannya beraneka ragam. Kesimpulannya, etika berupaya menyadarkan kita tentang apa yang seharusnya terjadi, bukan yang sebenarnya akan atau telah terjadi. Kesimpulan filosofis itu mengawang dan relatif. Tergantung sikap pelaku dan sikap yang mengamati karena persoalannya bukanlah menentukan pilihan antara yang benar dan yang salah, atau antara yang baik dan yang buruk. Persoalannya terletak pada apakah suatu tindakan menyalahi falsafah bangsa dan negara yang kita sepakati bersama?
8
Pendekatan Yuridis
Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri secara berkelanjutan mengadakan Focus Discussion Group (FGD) tentang Etika Politik Indonesia. Awal minggu ini, dalam forum ke-4 dari sepuluh sesi yang direncanakan, narasumber Prof Dr Muhammad Noor Syam SH, dari Universitas Negeri Malang, menyampaikan pendapat yang bisa menjawab keraguan kita tentang makna etika dalam politik Indonesia. Dia mengatakan, "Ajaran dan nilai filsafat amat memengaruhi pikiran, budaya dan peradaban, serta moral manusia. Semua sistem kenegaraan ditegakkan berdasarkan ajaran atau sistem filsafat yang mereka anut (sebagai dasar negara, ideologi negara)... berbagai negara modern mempromosikan keunggulan masing-masing, dan terus memperjuangkan supremasi ideologi dan dominasi sistem kenegaraannya: theokratisme, liberalisme-kapitalisme,
marxismwe-komunisme-atheisme....
Bangsa
Indonesia
menegakkan sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 sebagai aktualisasi filsafat hidup yang diamanatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan sebagai
pendiri
indonesia
(PPKI) negara."
Sepanjang sejarah bangsa ini, kita dijiwai nilai-nilai dan moral Pancasila. Paparan di atas mengandung makna bahwa etika politik Indonesia seharusnya merujuk ke falsafah tersebut. Semua sistem kenegaraan seharusnya bernapaskan falsafah tersebut, bukan yang bernapaskan ideologi asing mana pun. Sayangnya, spirit untuk meyakini Pancasila sebagai landasan idiil bangsa, dan UUD'45 sebagai landasan yuridis, telah menipis kalau bukan telah tergusur oleh kehidupan dan pikiran baru yang cenderung mengacu kepada segala konsep baru dari luar, termasuk yang kapitalistis, komunistis, sosialistis atau
9
bahkan yang mengandung unsur agama.
Seiring perkembangan tersebut, dalam karyanya Pancasila Prof Mr Soediman Kartohadiprodjo (1908-1970) mengatakan, "Pendidikan akan menjadi alat sangat penting untuk membangun kembali, untuk menggali kembali, isi jiwa bangsa Indonesia yang terpendam bisu dalam jiwanya karena pengaruh Barat." Dia mengutip pendapat Prof Robert Ulich dari Harvard (1960, emeritus) yang mengatakan bahwa, "...segenap berkah budaya dan ilmu pengetahuan modern, demokrasi, dan hak menentukan nasib sendiri, tidak mampu mencegah krisis luar biasa yang melanda sejarah umat manusia." Kutipan oleh Prof Soediman membuat kita merenungkannya dalam konteks pandangan masyarakat
tentang
Barat.
Etika demi kerukunan beragama
"Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.... Dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa dia bukanlah agama (yang sesungguhnya) yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila menyerupai konsepsi 'agama sipil' (civic religion), yang bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama, namun juga secara jelas dapat dibedakan dari agama...." Pendapat di atas disampaikan dalam makalah narasumber lain FGD Kemdagri ke4, Dr Yudi Latif, intelektual muda muslim yang pandangan-pandangannya rasional dan
10
mencerahkan. Tokoh muda yang akrab dengan dunia penelitian itu sekarang menjabat dosen Universitas Paramadina. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila, menurut Yudi Latif, adalah usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral bagi kehidupan politik yang bermoralitas Ketuhanan. Sistem simbolik dan peribadatan keagamaan merupakan urusan privat/komunitas keagamaan yang bisa berbeda. Namun konsen bersama
yang menyangkut
keadilan,
kesejahteraan,
kemanusiaan dan
keberadaban bisa mempersatukan seluruh umat beragama di negeri ini.. Kesimpulannya, yang diperlukan demi terwujudnya etika dalam kerukunan beragama adalah titik-temu antarumat beragama, bukan titik-selisih. Dalam spirit mengupayakan titik-temu itu, pendapat universal masing-masing agama harus didialogkan demi tumbuhnya toleransi, tanpa mengabaikan realitas yang ada di seputar kita. Dialog, dialog, dan dialog. Bukan perlawanan dan kekerasan. Pancasila tidak mengunggulkan mayoritas ataupun minoritas. Dia memenangkan moralitas.
11
PEMBAHASAN Jiwa pancasila adalah jiwanya bangasa indonesia. Jika benar jiwa kita pancasila, kita harus bisa memegang teguh prinsip pancasila karena yang memegang teguh prinsip pancasila adalah bangsa sejati.
Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain. Semoga saja bangsa Indonesia tidak separah itu
Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (falsafah hidup bangsa)
berarti
melaksanakan
Pancasila
dalam
kehidupan
sehari-hari,
menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari, agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir dan batin.
Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sangat penting karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi (harmonis).
Bahwa pengamalan Pancasila secara utuh (5 sila) tersebut adalah merupakan menjadi syarat penting bagi terwujudnya cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seandainya saja Bangsa Indonesia benar-benar meresapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya sekarang yaitu setelah era
12
reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4 sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.
Semoga saja 45 Butir Pengamalan Pancasila ini dapat mengingatkan kita akan nilai – nilai kebaikan yang patut kita amalkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat:
1.
Ketuhanan Yang Maha Esa 1.1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1.2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 1.3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1.4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1.5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
13
1.6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 1.7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 2.1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2.2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 2.3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 2.4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 2.5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 2.6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2.7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 2.8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 2.9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 2.10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
14
3.
Persatuan Indonesia 3.1.
Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
3.2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3.3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3.4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 3.5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 3.6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 3.7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 4.1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 4.2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 4.3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4.4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
15
4.5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 4.6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 4.7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4.8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 4.9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 4.10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. 5.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 5.1.
Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
5.2.
Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
5.3.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5.4.
Menghormati hak orang lain.
5.5.
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
5.6.
Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
16
5.7.
Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
5.8.
Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
5.9.
Suka bekerja keras.
5.10.
Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
5.11.
Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Bagaimana membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam keseharian kehidupan kita? Saya rasa perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu dokrin nilai – nilai sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata – nyata sangat plural ini. Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain. Semoga saja bangsa Indonesia tidak separah itu
17
KRITIK
Di masyarakat kita Pancasila dalam konteks modern dan globalisasi pasca reformasi memang sangat jauh berbeda. Pada saat sekarang ini, nilai pancasila hanya sebagian masyarakat saja yang masih mentaati nya, karena banyak pihak juga yang telah melakukan pelanggaran terhadap pancasila itu sendiri. Berbagai pengaruh yang datang dari sifat modernisasi dan globalisasi, memberi pengaruh yang besar terhadap pemikiran dan prilaku masyarakat Indonesia terhadap pancasila.
Sudah tidak ada lagi karakter yang yang mencerminkan berjiwa pancasila pada saat sekarang ini, bahkan pemerintah pun juga tidak sedikit yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ideologi dasar Negara tersebut yaitu Pancasila.
SARAN
Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sangat penting karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi dan harmonis. Tidak melanggar norma –norma yang ada, dan tentu juga tidak ada perpecahan satu dengan yang lain karena pengamalan Pancasila tersebut. Oleh karena itu Pancasila harus lebih di utamakan dan akan terus menjadi yang utama dalam hidup berpancasila sesuai aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia
18
REVERENSI
asefts63.wordpress.com id.answer.yahoo.co.id blog.kenz.co.id http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/04/pancasila-sebagai-paradigma.html http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/pancasila-sebagai-ideologi-negara.html http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/pancasila-sebagai-pandangan-hidup.html
