MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PROYEK INDUSTRI JASA KONSTRUKSI Syahril Effendy Pasaribu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UMSU Abstrak: Pengembangan sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada Proyek Industri Jasa Konstruksi harus ditangani secara serius dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melaksanakan hal ini maka perusahaan jasa kontsruksi harus menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di proyek dengan melibatkan pihak manajemen dan pekerja dengan pengawasan dari pemerintah. Penerapannya harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengacu kepada keadaan dan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Kata kunci: Manajemen K3, Proyek Industri Jasa Konstruksi I. Pendahuluan Penerapan Sistem keselamatan dan kesehatan kerja memiliki banyak dimensi keterkaitan di mana keterkaitan itu tidak hanya dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Dalam GBHN 19992004 bidang Kesehatan dan Kesejahteraan sosial disebutkan bahwa arah kebijakan yang harus dilaksanakan pemerintah adalah mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk meningkatkan perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Kebijakan tersebut di atas erat kaitannya dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan pada setiap perusahaan.
Menurut pasal 86 dan 87 (Undang-Undang No.13 tahun 2003) tentang ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, dan kesehatan moral dan kesusilaan serta perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan Untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja tersebut maka pemerintah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan yang mencakup pengertian pembentukan, penerapan, dan pengawasan norma itu sendiri. Lalu Husni (2000) Sistem keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu norma ketenagakerjaan yang penerapannya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di perusahaan tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek
antara lain ekonomi, hukum, dan sosial. Pada dasarnya semua orang tidak menghendaki terjadinya kecelakaan kerja karena apabila seseorang ditimpa musibah kecelakaan kerja maka selain dirinya pribadi, keluarganya juga akan turut merasakan akibatnya. Bagi diri pribadi yang terkena kecelakaan akan menderita phisiknya dan khusus kecelakaan yang menimbulkan cacat membuat cahaya kehidupannya menjadi cenderung menurun atau suram. Bagi keluarga, akan menimbulkan beban moril, adakalanya menjadi beban materil jika yang mengalami kecelakaan kerja merupakan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung kehidupan keluarga. Khusus bagi perusahaan, jika timbul kecelakaan kerja terhadap pekerjanya, selain kehilangan tenaga kerja, juga perusahaan akan mendapat beban tanggung jawab materi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku (Sumakmur PK, 1989). Penyelenggaraan perkerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan teknik tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan kontstruksi. Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan termasuk kepatuham para pihak dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan (UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi) Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di setiap perusahaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semboyan keselamatan dan kesehatan kerja “utamakan keselamatan” terwujud.
79
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
II.
Peraturan Perundang-Undangan dengan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pada prinsipnya, tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berada pada setiap orang. Setiap pekerja harus berpartisipasi dalam setiap kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan dirinya masing-masing. Karena dalam suatu proyek jasa konstrusi senantiasa terdapat kegiatan teknik yang melibatkan juga berbagai peralatan teknik dan sumber daya manusia, maka secara keseluruhan beban tanggung jawab atas operasi perusahaan berada pada pimpinan perusahaan/kontraktor. Penerapan sistem manajemen K3 dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja (Eugenua Liliawati Muljono, 1997). Untuk mendukung sistem keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain: 1. Undang-Undang N0.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI PER 07/MEN/1964 tentang kesehatan kerja. 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER04/MEN/1995 tentang perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja 5. Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. INST 05/M/RW/96 tanggal 28-10-1996 tentang pengawasan dan pembinaan keselamatan kerja pada kegiatan konstruksi bangunan. Menteri Tenaga Kerja 6. Peraturan No.04/MEN/1987 tentang tata tata cara pembentukan P2K3 dan pengangkutan ahli K3. 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER 05/MEN/1996 tentang sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Kep 19/M/BW/97 tanggal 26-2-1997 tentang pelaksanaan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 9.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep 04/MEN/80 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR).
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.01/MEN/82 tentang bejana bertekanan.
RI
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.02/MEN/82 tentang pengawasan instalasi penyalur petir.
80
Kerja RI 12. Peraturan Menteri Tenaga No.04/MEN/85 tentang pesawat tenaga dan produksi. 13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.05/MEN/85 tentang pesawat angkat dan angkut. 14. Peraturan Tenaga Kerja RI Menteri No.01/MEN/1996 tentang pelaksanaan tata cara pembuatan KKB. Dalam Setiap Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) harus dicantumkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. 15. Instruksi Dirjen Hubungan-Perburuhan dan Perlindungan tenaga kerja No. INS.8/PP/1980 tanggal 16-4-1981 tentang pedoman pembuatan peraturan perusahaan, yang juga harus menetapkan bahwa tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian akibat kecelakaan kerja, keselamatan kerja dan perlindungan kerja harus dimuat dalam peraturan perusahaan. Demikian juga untuk penanganan kecelakaan kerja pemerintah telah menerbitkan UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek di mana kecelakaan kerja merupakan salah satu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang yang dijabarkan dengan PP No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian khusus untuk perkerjaan industri jasa kontruksi diterbitkan lagi pertunjuk pelaksaannya yaitu Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenga Kerja serta di daerah Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang menerapkan bahwa setiap kontraktor induk maupun subkontraktor yang melaksanakan proyek-proyek industri jasa konstruksi wajib mempertangungjawabkan semua tenaga kerja borongan harian lepas dan musiman dengan mendaftarkannya ke PT Jamsostek (persero) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir 1/I K dengan lampiran Surat Perintah Kerja ataupun perjanjian borongan/kontrak atau surat pernyataan melengkapi SPK/surat perjanjian borongan/ kontrak. Adapun besaran tarif iuran Jamsostek bagi pekerjaan industri jasa konstruksi adalah: - 0,20% dari harga kontrak untuk proyek di atas Rp 500 juta - 0,35% dari harga kontrak untuk proyek di atas Rp 100 juta - 0,50% dari harga kontrak dibawah Rp 100 juta
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek Industri Jasa Konstruksi
III.
Manajemen K3 di Proyek Industri Jasa Kontruksi
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja di proyek industri jasa kontruksi. Menurut G. Kartasapoetra (1985) yang dimaksud tempat kerja ialah ruangan atau lapangan baik yang tertutup ataupun yang terbuka, yang bergerak atau yang tetap, di mana para tenaga kerja (buruh) atau yang sering dimasuki para tenaga kerja (buruh) untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber sumber bahaya . Tempat kerja ialah adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu: a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomi maupun usaha sosial. b. Adanya sumber daya. c. Adanya tenaga kerja yang berkerja di dalamnya baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu waktu. Lalu Husni (2000) Kecelakaan kerja pada proyek biasanya timbul dari beberapa faktor yaitu peralatan teknis, lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri misalnya akibat jeleknya pengaturan sirkulasi udara menyebabkan terkumpulnya uap beracun yang mengakibatkan kecelakaan karena pekerja yang ada dirungan tersebut akan menghirup udara yang tercemar. Bisa juga kalau lingkungan kerja sedemikian bisingnya tidak bisa terdengar isyarat terjadinya bahaya. Dapat dipastikan bahwa setiap kecelakaan akan berakibat buruk bagi korbannya yaitu manusia. Data dari Annual Report mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2002 yang diterbutkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menunjukkan bahwa sektor usaha bangunan menduduki peringkat ke-4 yang mempunyai kasus kecelakaan tertinggi. Selengkapnya peringkat untuk 5 sektor adalah: 1. Sektor Pertanian dan Peternakan 13,60 % 2. Industri kecil 8.65 % 3. Indutri Pakaian Jadi dan Bahan Jadi 5,68% 4. Bangunan 5,67 % 5. Penebangan Kayu 5,58 % Data di atas diperoleh dari data kecelakaan dari tahun 1995 s/d 1999 dengan jumlah kecelakaan kerja 412,652 kasus dengan nilai kerugian Rp 340 Milyar dan pembayaran santunan dan ganti rugi sebesar kurang lebih Rp 329 milyar Bambang Triwibowo dkk (2003). Oleh karena itu para kontraktor perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di setiap proyek jasa konstruksi Sebenarnya yang disebut kecelakaan K3 bukan hanya yang mengakibatkan cedera/saaitnya tenaga kerja tetapi juga rusak/berkurangnya produktivitas
bahan/peralatan. Penanganan K3 yang tidak baik akan berakibat pada turunnya produktivitas Dalam pelaksanaan kerja di proyek ada beberapa bahaya yang harus dihindari, dijauhkan, atau dicegah dan dikendalikan, yaitu bahaya yang dapat timbul pada waktu pekerja sedang aktif melaksanakan kerjanya: a. Mesin kerja dan alat perlengkapannya. b. Pesawat baik yang dijalankan tenaga uap ataupun listrik beserta perlengkapannya. c. Sarana perlengkapan kerja lainnya beserta perlengkapannya d. Lingkungan kerja yang sesak dan kurang teratur e. Metoda penanganan pekerjaan f. Sifat fisik dan mental daripada pekerjanya Untuk itu maka setiap perusahaan diwajibkan menetapkan standar dan ketentuan tertentu untuk menjadi pedoman dan pegangan pokok dalam pelaksanaan pekerjaan agar kecelakaan bisa dihindarkan atau minimalkan. Disamping hal-hal di atas juga harus ditetapkan norma kesehatan kerja di perusahaan yang meliputi: a. Pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja. b. Pemberian pengobatan, perawatan bagi pekerja yang sakit. c. Pengaturan, penyediaan tempat kerja, cara, dan syarat yang memenuhi persyaratan kesehatan di perusahaan. d. Kesehatan kerja untuk mencegah timbulnya penyakit yang akan menimpa para pekerja baik sebagai akibat pelaksanaan kerja maupun penyakit umum. e. Ketetapan syarat-syarat kerja bagi perusahaan yang tertuju pada perlindungan kesehatan bagi pada buruhnya. Dalam masalah kesehatan kerja di proyek harus diperhatikan sumber-sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja yang bersumber dari faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis, faktor faal, dan faktor psikologis. Kelima faktor tersebut akan mempengaruhi, kesehatan tenaga kerja berupa gangguan fisik, mental, dan sosial yang menyebabkan mereka tidak bisa bekerja optimal. Mengingat masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini berkaitan dengan berbagai aspek yaitu hukum, ekonomi, dan sosial, maka pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini tidak mungkin hanya diserahkan kepada pengusaha tetapi harus dilakukan secara bersama-sama oleh jajaran manajemen perusahaan dengan seluruh tenaga kerja dengan dengan diawasi langsung oleh panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada setiap perusahaan yang bersangkutan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja diawasi oleh pihak pemerintah/Depnaker atau tenaga teknis yang
81
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
ditunjuk oleh pemerintah/Depnaker. Pengusaha berkewajiban memberi penjelasan khusus kepada setiap buruh terutama yang baru tentang: a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja. b. Tentang semua alat pengaman dan pelindung yang ada disetiap ruang kerja serta metode penggunaannya. c. Tentang semua alat peralatan pelindung diri bagi buruh dalam hal terjadinya bahaya. d. Tentang cara-cara dan sikap serta perlakuan yang aman dalam pelaksanaan kerja. Suatu kewajiban bagi pengusaha untuk segera melakukan tindakan penyelamatan darurat apabila terjadi kecelakaan, berupa tindakan darurat di lingkungan perusahaan atau mengirim pekerja tersebut ke rumah sakit atas biaya perusahaan. Kejadian tersebut harus dilaporkan kepada Depnaker untuk diteliti penyebabnya. Berdasarkan pasal 12 (Undang-Undang No.1 Tahun 1970) tentang keselamatan kerja untuk kepentingan pekerja dan keamanan kerja, serta untuk perbaikan-perbaikan agar tidak terulang kembali kecelakaan pada waktu yang akan datang pekerja berkewajiban untuk: 1.
2. 3.
4.
Memberikan keterangan yang benar secara penuh tanggung jawab apabila diminta oleh petugas suatu ahli keselamatan kerja yang mengemban tugas dari kantor Depnaker. Memakai alat pelindung diri yang diwajibkan oleh pengusaha. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan meminta dengan secara baik kepada pengusaha agar semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dipenuhi oleh pengusaha. Menyampaikan keberatan melakukan tugas kerja di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan telah dinyatakan meragukan oleh pegawai pengawas.
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER 05/MEN/1996 tanggal 12-12-1996 komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk itu perusahaan harus mempunyai prosedur yang dapat menjamin bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan yang terbaru, dikomunikasikan kepada semua pihak di proyek. Segala sesuatu tentang kesehatan kerja yang tersebut pada setiap peraturan Menteri Tenaga Kerja harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh pengusaha karena pegawai pengawas perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri berhak untuk memberi perintah sebagai upaya paksa untuk pelaksanaan norma-norma perlindungan kerja sebagai upaya mewujudkan perlindungan kerja di perusahaan sehingga setiap orang yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya.
82
Diluar ketentuan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ada aspek lain yang sangat penting yang ada relevansinya dengan sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta berpengaruh terhadap produktivitas yaitu aspek Ergonomics. Ergonomics adalah hubungan antara orang dan pekerjaannya, perlengkapannya, dan lingkungannya dan terutama penerapan dari pengetahuan mengenai anatomi, fiisiologi, dan ilmu jiwa terhadap masalahmasalah yang timbul daripadanya (LAN, Ergonomic, 1994). Sasaran dari ergonomics adalah tercapainya produktivitas setinggi-tingginya dalam suasana tenteram, aman, dan menyenangkan. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara mekanisasi, penerapan kepegawaian yang sehat dan penyempurnaan metode kerja, penghematan gerak. Mekanisasi dapat dilakukan dengan mengganti tenaga manusia dengan mesin dengan sasaran peningkatan produktivitas namun akan mengurangi tenaga kerja. Penerapan manajemen yang sehat antara lain melalui seleksi yang ketat dalam penerimaan tenaga kerja, pengembangan karir yang jelas dan pengendalian yang ketat dan terkontrol. Penyempurnaan metode kerja dengan penghematan gerak: 1. Yang berhubungan dengan penggunaan tubuh manusia. 2. Yang berhubungan dengan pengusunan tempat kerja. 3. Yang berhubungan dengan peralatan kerja. Hal-hal lain yang dapat meningkatkan produktivitas dan kegairahan kerja adalah: - Tata ruang tempat kerja. - Penerangan yang cukup dan tepat sehingga akan sedikit kesalahan dan tidak cepat merasa lelah. - Warna ruangan dan perlengkapannya. - Udara yang sesuai suhu dan kelembabannya. - Sarana yang membuat konsentrasi tidak terganggu. Untuk mencapai tujuan dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan proyek secara terintegrasi maka pengelolaan K3 harus melibatkan unsur manajer mulai dari level atas sampai level terendah beserta jajarannnya dengan dukungan dari para pekerja. Untuk melaksanakan dan menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di proyek industri jasa konstruksi ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian pihak manajemen/kontraktor antara lain: 1.
Memenuhi kelengkapan admnistrasi K3 yang terdiri dari: 1.1 Pendaftaran proyek ke Kantor Depnaker setempat. 1.2 Pendaftaran dan pembayaran premi Jamsoste 1.3 Pendaftaran dan pembayaran asuransi lainnya
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek Industri Jasa Konstruksi
misalnya Construction All Risk (CAR) untuk bangunan/fisik proyek dan peralatan kerjanya, atau Personal Accident (PA) untuk pertugas/orang yang melaksanakan, bila ada disyaratkan dalam proyek 1.4. Izin pengunaan jalan dan jembatan menuju lokasi proyek yang akan digunakan untuk lalu lintas alat berat dari kantor Dinas PU 1.5. Keterangan laik pakai alat-alat berat/ringan yang akan dioperasikan diproyek khususnya peralatan proyek yang menyangkut keselamatan umum seperti mobil bus/truk, lift, elevator, escalator, lift pekerja, lift bahan, tower crane ,dll. 1.6 Pemberitahuan kepada Muspida setempat tentang keberadaan/kegiatan proyek
- Hal-hal
b.
c.
2.
Penyusunan Safety Plan (Rencana K3) untuk Proyek. Safety Plan bertujuan agar proyek dalam pelaksaannya aman dari kecelakaan dan penyakit sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi yang berisi antara lain: 2.1 Pembukaan: a. Gambaran proyek b. Pokok perhatian untuk kegiatan K3 2.2. Risiko kecelakaan dan pencegahannya (risiko yang mungkin terjadi di proyek) 2.3. Tata cara pengoperasian alat 2.4. Alamat Instansi yang terkait dengan proyek Safety Plan yang telah disusun dan diteliti secara cermat kemudian disahkan oleh manajer proyek sebagai bukti pelaksanaan.
Kegiatan K3 di lapangan Kegiatan K3 di lapangan adalah merupakan pelaksanaan Safety Plan yang harus dilaksanakan kontraktor dalam setiap proyek yang menyangkut kegiatan-kegiatan: 3.1. Kerjasama dengan instansi yang terkait K3. Instansi yang dimaksud di sini adalah Depnaker, Polisi, dan Rumah Sakit yang tujuannya adalah kalau ada masalah K3 masalahnya bisa cepat ditangani dengan baik karena adanya hubungan kerjasama tersebut.
d.
3.
3.1.1. Pengawasan pelaksanaan K3 Pengawasan pelaksanaan K3 dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan kegiatan: a. Safety Patrol, melaksanakan patroli selama kira-kira 1 atau 2 jam yang dilakukan secara rutin sekali seminggu di lingkungan proyek yang terdiri dari 2 atau 3 orang dengan tugas mencatat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan/yang memiliki risiko kecelakaan yang tolak ukurnya ada di dalam: - Safety Plan - Panduan Pelaksanaan K3
yang secara teknis mengandung risiko bahaya Safety Supervisor, yaitu petugas yang ditunjuk oleh manajer proyek untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dengan wewenang menegur dan memberikan instruksi langsung kepada kepala pengawas (superintendent) bila ada pelaksanaan pekerjaan yang mengandung bahaya terhadap keselamatan kerja Safety Meeting, yaitu rapat dalam proyek yang membahas hasil/laporan dari Safety Patrol maupun hasil/laporan dari Safety Supervisor. Yang dihasilkan pada Safety Meeting adalah: - Perbaikan atas pelaksanaan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan K3; - Perbaikan sistem kerja untuk mencergah penyimpangan tidak terulang kembali. Pelaporan dan penanganan kecelakaan, yang terdiri dari: - Pelaporan dan penanganan kecelakaan ringan. - Pelaporan dan penanganan kecelakaan berat. - Pelaporan dan penanganan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. dan penanganan - Pelaporan kecelakaan peralatan berat.
4.
Pelatihan Program K3 Pelatihan Program K3 terdiri dari dua bagian yaitu Pelatihan Secara Umum dan Pelatihan Khusus Proyek. 4.1 Pelatihan Secara Umum, materinya bersifat umum yaitu tentang panduan tentang K3 di proyek misalnya: - Pedoman praktis pelasksanaan K3 pada proyek bangunan gedung. - Penanganan, penyimpanan, dan pemeliharaan material. - K3 dalam perkejaan Sipil. - K3 dalam pekerjaan finishing luar. - K3 dalam pekerjaan mekanikal dan elektrikal. - K3 dalam pekerjaan finishing dalam - K3 dalam pekerjaan pembesian. - K3 dalam pekerjaan sementara. - K3 dalam pekerjaan rangka. - K3 dalam pekerjaan struktur khusus. - K3 dalam pekerjaan pembetonan. - K3 dalam pekerjan Pondasi Pile dan Strutting. - K3 dalam pekerjaan pembongkaran - Dll.
83
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
4.2. Pelatihan Khusus Proyek diberikan pada: - Saat awal proyek - Saat di tengah periode pelaksanaan proyek Materi pelatihan adalah meliputi pengetahuan umum K3 dan Safety Plan proyek yang bersangkutan serta penjelasan tentang kegiatan proyek dan kemungkinankemungkinan bahaya/risiko yang akan terjadi. 5.
Perlengkapan dan peralatan penunjang program K3 Perlengkapan dan peralatan penunjang program K3 dalam pelaksanaan proyek meliputi beberapa hal antara lain: 5.1 Promosi Program K3, yang terdiri dari: a. Pemasangan Bendera K3, Benderra RI, Bendera perusahaan dengan cara pemasangan adalah Bendera RI ditengah diapit oleh bendera K3 sebelah kiri dan Bendera perusahaan sebelah kanan dengan ketentuan bendera RI lebih tinggi dan bendera K3 dan bendera perusahaan sama tingginya. b. Pemasangan sign board K3 yang dapat berisi antara lain: Sloganm-slogan K3 yang mengingatkan perlunya bekerja dengan selamat. Gmbar-gambar/pamlet tentang bahaya/kecelakaan yang mungkin terjadi di lokasi pekerjaan. Slogan maupun pamlet dapat dipasang di kantor proyek atau lokasi pekerjaan di lapangan.
5.2. Sarana peralatan untuk K3 Sarana peralatan untuk K3 adalah meliputi: a. Yang melekat pada orang: - Topi helm - Sepatu lapangan - Sabuk pengaman untuk pekerja di tempat yang tinggi - Sarung tangan untuk pekerja tertentu - Masker pengaman untuk gas beracun untuk pekerja tertentu - Kacamata las goggle - Obat-obatan untuk P3K - Pelampung renang untuk lokasi tertentu b. Sarana lingkungan: - Tabung pemadam kebakaran parangan ruang-ruangan seperti kantor proyek, gudang bahan bakar, gudang material, ruang genset, gudang bahan peledak mess tenaga kerja, barak tenaga kerja di tiap lantai bangunan proyek. - Pagar pengaman, yang terdiri dari: Pagar/railing yang kuat dan tali warna kuning sebagai tanda pembatas/ peringatan yang diperlukan untukb lobang di lantai, lubang di sumur, galian tanah, dan tepi bangunan. - Penangkal petir darurat.
84
-
Pemeliharaan jalan kerja dan jembatan kerja. - Jaringan pengamanan pada bangunan tinggi. c. Pagar pengaman lokasi proyek Rambu-rambu peringatan yang fungsinya antara lain untuk: - Peringatan bahaya dari atas. - Peringatan bahaya benturan kepal. - Peringatan bahaya longsoran. - Peringatan bahaya api/kebakaran. - Peringatan tersengat listrik. - Penunjuk ketinggian untuk bangunan yang lebih dari 2 lantai. - Penunjuk jalur instalasi listrik. - Penunjuk batas ketinggian penumpukan material. - Larangan memasuki area tertentu. - Larangan membawa barang-barang berbahaya. - Petunjuk untuk melapor (keluar masuk proyek). - Peringatan uintuk memakai alat pengaman kerja. - Peringatan ada alat/mesin yang berbahaya (untuk lokasi tertentu). - Peringatan/larangan untuk memasuki kelokasi genset/power listrik (untuk orang tertentu). Walaupun peralatan/sarana K3 tersebut sudah cukup lengkap belum berarti persyaratan K3 sudah memenuhi semua peryaratan K3, karena bekerja dengan K3 yang benar adalah apabila telah memenuhi 3 hal sebagai berikut: 1. Orangnya, yaitu pengawas dan tenaga kerja harus punya sikap yang benar yaitu: a. Punya pengetahuan dan ketrampilan K3 b. Berperilaku sesuai ketentuan K3 c. Sehat jasmani dan rohani 2. Mesin/alat kerja seta sarana perlatan K3 sesuai ketentuan. 3. Lingkungan kerja sesuai ketentuan, yaitu: a. Lay out planning (perencanaan tata letak). b. House keeping (pemeliharaan alat-alat rumah tangga). c. Penerangan dan ventilasi. 6. Penataan Lingkungan Penataan lingkungan adalah meliputi perencanaan tata letak fasilitas-fasuilitas untuk melaksanakan pekerjaan dan pengelolaan kebersihan lingkungan kerja (house keeping) yang meliputi: 6.1. Lay out planning (perencanaan tata letak) Perencanaan tata letak harus diatur sedemikian rupa sehingga orang dan alat yang bekerja tidak saling terganggu, tetapi justru saling mendukung agar pelaksanaan kerja dengan produktivitas tinggi dan aman dapat dicapai. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tata letak adalah:
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek Industri Jasa Konstruksi
-
Dimensi (ukuran), posisi, (ketinggian) Gerakan manusia dan alat Suara (kebisingan) Getaran Cahaya dan sirkulasi udara
elevasi
6.2 House keeping Kebersihan dan kerapian tempat kerja merupakan syarat K3. Adapun sarana kebersihan dan kerapian untuk program K3 adalah a. Penyediaan air bersih yang cukup b. Penyediaan toilet/WC yang bersih, penyediaan ruang mushola yang bersih dan terawat
Penyediaan WC/toilet untuk pekerja proyek Penyediaan bak-bak sampah pada lokasi yang diperlukan e. Pembuatan saluran pembuangan air limbah f. Pembersihan sampah-sampah secara teratur g. Kerapian penempatan alat-alat kerja di lapangan setelah dipakai Pada tabel dibawah ini kami cantumkan contoh isi dari safety plan yang berkaitan dengan kecelakaan dan pencegahannya dalam tata cara pengoperasian alat. c. d.
Kecelakaan dan pencegahannya (Tabel -1) No
Lokasi & Risiko kecelakaan
1. 1.1 1.2 1.3
Pekerjaan fondasi Franki Orang jatuh dari crane Kejatuhan split/beton Crane amblas
1.4 1.5
Pencegahan/Penanganan
Orang terperosok/jatuh ke lubang franki pile Sling crane putus
-
pakai sabuk pengaman waktu naik pakai helm pengamanan sewaktu kerja ratakan tanah sebelum crane masuk proyek pakai H-beam untuk dudukan crane urung segera setelah dicor cek kondisi sling sebelum mulai kerja setiap hari
2. 2.1
Galian Basement Lokasi banjir
-
buat side ditch (galian tepi), arahkan ke sum-pit, lalu pompa airnya keluar lokasi
2.2
Bekisting batako ambruk
-
pasang batako ½ dari tinggi rencana urug segera bekas galian samping dan bagian atasnya diplester tutup segera dengan terpal bila akan hujan
2.3
Tanah galian longsor
-
buat kemiringan pada galian tutup segera dengan terpal bila akan hujan
2.4
Terjatuh ke dalam galian
-
buat pagar pengaman buat tangga turun ke lokasi galian pasang rambu-rambu peringatan
2.5
Jalan depan lokasi proyek kotor
-
buat tempat (kolom) cuci ban kendaraan, dan buang tanah yang mengendap secara periodik tutup bak kendaraan tanah dengan terpal
-
pasang rambu peringatan lalu lintas di jalan raya atur lalu lintas bila ada kendaraan keluar/masuk
-
perkuat tanah dengan matras pasang angkur pondasi sehingga benar-benar “level” (di-waterpass) cek pengelasan angkur sehingga yakin kuat
2.6
Kecelakaan mobil waktu akan keluar/masuk proyek
3.
Erection Tower Crane
3.1 3.2
Crane service amblas Crane TC miring
3.3
Baut/kunci-kunci jatuh
-
taruh di keranjang TC
3.4
Orang kejatuhan baut
-
cegah selama erection agar orang tidak berada di bawah langsung
-
pasang rambu “Awas benda Jatuh !” pakai helm selama bekerja
Penanggung Jawab
85
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
3.5
Tower crane ambruk
4.
Universal Lift
4.1
Kabin lift meluncur melewati rel
-
periksa pondasi agar sesuai ketentuan pasang sabuk/labrang pada tiap empat lantai pasang rambu beban dipasang switch otomatis bila over cut pasang penangkal petir
-
cek kondisi lift pasang rel lebih tinggi 6 meter dari pemberhentian lift pasang switch otomatis agar lift-pit berhenti maksimum pada posisi lantai teratas cek dudukan lift pada pondasi agar “level” (diwaterpass) pasang labrang pegangan tiap 2 lantai
4.2
Orang jatuh
-
atur/tempatkan kabin lift sedekat mungkin dengan pemberhentian pasang pagar pengaman pada daerah pemberhentian
Tata Cara Pengoperasian Alat (Tabel – 2) No
Pemeriksaan Elemen
Penanganan Selama Operasi
1.
Alat Pancang a. Periksa semua sling b. Periksa beam landasan alat pancang c. Periksa roda penggerak alat pancang d. Periksa selang hidrolik e. Periksa air pendingin air pengerak f. Periksa tutup kipas mesin
a. Jalan perlahan-lahan pada besi H-beam b. Posisi hammer selalu si bawah setelah selesai atau istirahat c. Utamakan keselamatan kerja d. Pakai helm e. Pakai sarung tangan f. Sepatu kerja
2.
Exavator a. b. c. d. e.
3.
a. Hindari sewaktu alat memutar b. Memberikan kode (klakson) sewaktu alat memutar c. Utamakan keselamatan kerja d. Istirahat alat keruk ke posisi bawah
Tower Crane a. b. c. d. e. f. g. h.
4.
Periksa semua sling hidrolik Periksa oli hidrolik Periksa tutp kipas angin Periksa pen-pen exavator Periksa switch hidrolik
Periksa pen-pen boom/section Periksa oli hidrolik Periksa sling angkat Periksa panel listrik Periksa switch otomatis Periksa kanvas rem Periksa seluruh bearing Periksa poli-sling
a. Angkat sesuai dengan kapasitas b. Sewaktu swing sling angkut dalam posisi aman c. Aba-aba sesuai dengan alat HT d. Pengikat bahan-bahan yang mau diangkut dalam keadaan kuat e. Bucket cor dalam keadaan tidak bocor f. Sewaktu istirahat dalam keadaan terkunci g. Utamakan keselamatan kerja
Bar Cutter a. b. c. d. e. f. g.
Periksa pisau potong Periksa switch Periksa kabel-kabel Periksa baut-baut Periksa kelencengan van belt Cek stop limit switch Periksa pelumas
a. b. c. d.
Pemotongan sesuai dengan kapasitas Memakai sarung tangan Memakai helm Memakai sepatu kerja
a. b. c. d.
Pembengkokan sesuai dengan kapasitas Memakai sarung tangan Memakai sepatu kerja Memakai helm
Bar Bender 5.
86
a. b. c. d. e. f.
Periksa kabel-kabel Periksa switch-switch Periksa stop limit swicth Periksa van belt Periksa baut-baut Periksa oli
Keterangan
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek Industri Jasa Konstruksi
6.
Generating Set a. b. c. d. e. f. g.
Periksa oli mesin Periksa air radiator Periksa bahan bakar Periksa tutup kipas mesin Periksa van belt Periksa baut-baut Cek warna gas
a. b. c. d.
Jauhkan tempat bahan bakar Memakai tutup telinga Menyediakan tabung Tidak boleh ada jemuran dekat kipas radiator e. Sewaktu membersihkan alat mesin dalam keadaan mati f. Periksa panel listrik g. Utamakan keselamatan kerja
Bambang Tribowo dkk (2003) Untuk mencapai tujuan dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja di proyek industri jasa konstruksi berbagai unsur dan sumber yang ada perlu ditata dan diatur kedalam suatu sistem pengaturan sesuai dengan tugas dan fungsi serta jenjang yang ada melalui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna tercapainya tempat kerja yang aman, effisien, dan produktif. Pihak kontraktor harus yakin bahwa dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusaahaan akan bisa mencapai kecelakaan nihil (zero accident) dan memperoleh keuntungan yang optimal dari pelaksanaan proyek. Beberapa manfaat penerapan Sistem Manajemen K3 di proyek: 1. Manfaat bagi pengusaha: a. Perusahaan akan menjadi tempat kerja yang aman, efesien, dan produktif sehingga produk/karya yang dihasilkan akan meningkatkan keuntungan secara maksimal dengan kerugian minimal. b. Pengusaha akan terhindar dari kerugian yang timbul berupa kehilangan harta benda, modal, dan aset perusahaan lainnya termasuk terjadinya pekerja karena kecelakaan kerja di perusahaan. C. Standar kinerja bagi perusahaan sehingga akan berpeluang untuk memperoleh penghargaan Internasional ISO. 2. Manfaat bagi pekerja a. Pekerja akan bekerja di perusahaan dengan gairah, efesien, dan produktif karena adanya jaminan keselamatan dan kesejahteraan kerja. b. Pekerja mendapat kepastian akan memperoleh santunan kecelakaan kerja apabila terjadi musibah kecelakaan kerja di perusahaan. c. Pekerja memiliki kemampuan teknis pencegahan bahaya dan kewaspadaan yang tinggi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan. d. Peningkatan produktivitas perusahaan akan mempengaruhi positif terhadap keuntungan perusahaan dan taraf hidup pekerja sehingga upah yang diterima pekerja cukup untuk biaya hidup bersama keluarganya
IV. Kesimpulan 1. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek industri jasa konstruksi bertujuan melindungi pekerja dan sekaligus melindungi tempat kerjanya serta peralatan kerjanya agar perusahaan berdiri kokoh dan berkembang dan tidak terganggu karena kecelakaan kerja maupun karena gangguan kesehatan yang berakibat mengurangi kondisi fisik pekerja. 2. Audit Keselamatan (Safety Audit) perlu dilaksanakan kinerja untuk mengetahui keselamatan kerja di perusahaan dan menemukan bahaya-bahaya potensial yang belum terungkap serta mencari alternatif yang tepat guna bagi upaya pengendalian bahaya tersebut. 3. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan bahwa faktor keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi perhatian pihak pemerintah sebagai pengawas sebagai pemilik perburuhan pengusaha perusahaan dan pekerja sebagai aset perusahaan. 4. Penerapan sistem K3 diperusahaan memiliki kaitan erat dengan aspek hukum, ekonomi dan sosial untuk itu diperlukan kerjasama yang erat dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk kepentingan bersama atas kelangsungan perusahaan.
Daftar Pustaka
Bambang Triwibowo dkk. 2003. Referensi Untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan Sipil. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Husni Lalu. 2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Gratindo Persada. Kartasapoetra, G, Kartaspoetra, R.G, Kartasapoetra, A.G. 1985. Hukum Perburuhan di Indonesia. Bandung: Bina Aksara. Lembaga Administrasi Negara RI. 1994. Himpunan Materi Pokok Pelajaran-Pelajaran Pelatihan Analisis Jabatan. Eugenia Liliawati Mulyono. 1997. Peraturan Sistem Manajemen Keselamatanan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Harvarindo. 87
Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6 No. 2 April 2005
Sumakmur P.K. 1981. Kecelakaan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: CV Haji Masagung. Undang-Undang RI No.16 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang RI No.18 Tahun1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
88
