JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKE

APLIKASI METODE AHP UNTUK PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKE

TESIS

OLEH MUHAMMAD FAUZAN AZIMA LUBIS 107016008/TS

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

Judul Tesis

: APLIKASI METODE AHP UNTUK PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKE

Nama Mahasiswa

: Muhammad Fauzan Azima Lubis

Nomor Pokok

: 107016008

Program Studi

: Magister Teknik Sipil

Menyetujui : Komisi Pembimbing

(Dr. Ir. A. Perwira Mulia Tarigan, M.Sc) Ketua

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE) Tanggal Lulus

(Ir. Syahrizal, MT) Anggota

Dekan

(Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME)

: 31 Agustus 2013


Telah Diuji Pada Tanggal : 31 Agustus 2013

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

:

Dr. Ir. A. Perwira Mulia Tarigan, M.Sc

Anggota

:

1. Ir. Syahrizal, MT 2. Ir. Medis Sejahtera Surbakti, MT 3. Ir. Rudi Iskandar, MT 4. Ir. Zulkarnain A. Muis, M.Eng, Sc


ABSTRAK

Pada paket Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke, akan dilakukan kegiatan membangun jalan dan jembatan pada lokasi Kabupaten Batubara untuk mendukung prospek MP3EI. Paket tersebut akan dilelangkan untuk mengambil penyedia barang/jasa yang tepat. Pelelangan dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa dengan melihat kriteria dan subkriteria yang berdasarkan dari Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa dan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Pengadaan Barang/Jasa. Pemilihan penyedia barang/jasa dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Didalam AHP akan dibentuk sebuah hirarki yang berawal dari kuesioner yang diberikan terhadap panitia lelang sebagai pengambil keputusan. Serta adanya hirarki tandingan yang berdasarkan pada data-data perusahaan yang melakukan penawaran dengan pengambilan keputusan dari expert judgement. Hirarki tersebut terdiri dari kriteria, subkriteria dan alternatif perbandingan berpasangan. Kemudian pengevaluasian terhadap setiap kriteria, subkriteria dan alternatif. Evaluasi tersebut memberikan bobot tertinggi dan terendah diantara kriteria, subkriteria dan alternatif yang dibandingkan. Bobot kriteria administrasi 8%, bobot kriteria teknis 72%, bobot kriteria harga 19%. Urutan alternatif dari bobot yang paling tinggi adalah Perusahaan A dengan bobot 34%, Perusahaan E dengan bobot 25,2%, Perusahaan D dengan bobot 16,4%, Perusahaan C dengan bobot 12,5%, Perusahaan B dengan bobot 11,9%. Pembobotan tersebut dilakukan pengecekan kembali dengan melakukan perhitungan pada Expert Choice 2000. Urutan pembobotan paling tinggi apabila dibandingkan antara metode AHP dengan keputusan panitia lelang sebenarnya adalah sama, begitu juga dengan pembobotan hirarki tandingan yang berdasarkan data-data perusahaan. Penyedia barang/jasa yang dinilai mampu mengerjakan proyek, diharapkan dapat memberikan hasil infrastruktur yang tepat guna, tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Kata Kunci : AHP, Expert Choice 2000, Kriteria, Pelelangan, Penyedia Barang/Jasa,


ABSTRACT

In Sei Mangke Industrial Area Support package, will do activitiesto build roads and bridgesin Batu Bara County to support the MP3EI prospects. The package will be auctioned to take the goods/services are appropriate. The auction is done through the selection of goods/service providers to look at the criteria and sub-criteria are based on Presidential Decree 54 of 2010 on the procurement of goods/services and Presidential Decree 70 of 2012 on the second amendment procurement of goods / services. The selection of goods service providers using Analytical Hierarchy Process (AHP). In AHP will be established a hierarchy that starts from the questionnaire given to the tender committee as decision makers. And the existence of a rival hierarchy based on data companies that do offer the decision-making of expert judgment.. The hierarchy consists of criteria, sub-criteria and alternatives pairwise comparisons. Then the evaluation of any criteria, sub-criteria and alternatives. These evaluations provide the highest and lowest weight among the criteria, sub-criteria and alternatives are compared. Weight of 8 % administrative criteria , technical criteria weights 72 % , 19 % price criteria weights . Alternative sequence of the highest weight is a company with a 34 % weighting, Company E with a weight of 25.2 %, Company D with a weight of 16.4 %, Company C with a weight of 12.5 %, Company B with a weight of 11.9 %. Weighting is done checking back to perform calculations on Expert Choice 2000. Weighting sequence the highest when compared between the AHP with tender committee decision is actually the same, as well as counter-weighting hierarchy based on company data. Providers of goods / services that are considered capable of working on the project, expected to provide appropriate infrastructure results, right quality, right time and right cost

Keywords: AHP, Expert Choice 2000, Auctions Criteria, Supplier of Goods / Services


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu, Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat ALLAH SWT atas karunia-Nya memberikan pengetahuan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat menempuh ujian sarjana pada Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Adapun judul tesis ini adalah Aplikasi Metode AHP untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi pada Proyek Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke. Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak bantuan berupa dukungan moril, material, spiritual, maupun administrasi. Oleh karena itu, sudah layaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: Bapak Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE, sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil USU, Bapak Dr. Ir. A. Perwira Mulia Tarigan, M.Sc, sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Ir. Syahrizal, MT, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi serta masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Bapak Ir. Zulkarnain A. Muis, M.Eng. Sc, Ir. Medis Sejahtera Surbakti, MT, dan Ir. Rudi Iskandar, MT, selaku Dosen Pembanding dan Penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan penulisan tesis ini, dan seluruh Staff


Pengajar Program Studi Magister Teknik Sipil USU yang telah mendidik penulis serta Pegawai Administrasi Program Studi Magister Teknik Sipil. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara serta Kelompok Kerja (pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara yang telah bersedia membantu baik dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan hingga pengisian kuesioner. Secara khusus, disampaikan ucapan terimakasih kepada keluarga, terutama Ayahanda Drs. H. Parlindungan Lubis, Ak, QIA, MM, ibunda Hj. Ratna Fauziah, kakanda Ahmad Fauzi Lindung Lubis, ST, MM, Fithri Sarrah Lubis, SE, Ak., adinda Fakhrur Rozy P. Lubis, ST, kekasih dr. Dewi Rafna Yuliana dan rekan–rekan penulis. Walaupun penulis sudah berupaya semaksimal mungkin, namun penulis menyadari kemungkinan masih terdapat kekurangan dan kesilapan di dalam tesis ini. Oleh karena itu, penulis terbuka dan mengharapkan sekali kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan,

Agustus 2013

Penulis M. Fauzan Azima Lubis


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karyayang pernah diajukan memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang Pengetahuan saya juga, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diskusi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2013

Muhammad Fauzan ‘Azima Lubis 107016008


RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI Nama

: Muhammad Fauzan Azima Lubis

Tempat/Tgl. Lahir

: Medan/22 Desember 1987

Alamat

: Jln. Pukat II no. 52 Kelurahan Bantan Timur – Medan

Agama

: Islam

B. RIWAYAT PENDIDIKAN TK Teratai Sei Karang Lubuk Pakam

1992 – 1993

SD INPRES Sei Karang Lubuk Pakam

1993 – 1996

SDN 003 Kecamatan Sail Pekanbaru

1996 – 1999

SLTPN 13 Pekanbaru

1999 – 2002

SMUN 8 Pekanbaru

2002 – 2005

Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil USU

2005 – 2010

Magister Teknik Sipil (Manajemen Prasarana Publik) USU

2010 – 2013

C. RIWAYAT PEKERJAAN Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

2010 - Sekarang


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .........................................................................................................

i

ABSTRACT .......................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .......................................................................................

iii

PERNYATAAN .................................................................................................

v

RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................

vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL .............................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................

xiv

DAFTAR NOTASI ............................................................................................

xv

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang...........................................................................

1

1.2 Perumusan Masalah ...................................................................

6

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................

7

1.4 Batasan dan Lingkup Penelitian ................................................

8

1.5 Kerangka Konseptual ................................................................

8

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................

10

TINJAUAN PUSTAKA

12

2.1 Pengadaan Barang/Jasa Proyek ................................................

12

2.1.1 Pemasukan Penawaran ...................................................

13

2.1.2 Pembukaan Penawaran...................................................

14

2.1.3 Evaluasi terhadap Penawaran .........................................

15

2.1.3.1 Evaluasi Administrasi ........................................

15

2.1.3.2 Evaluasi Harga ...................................................

15

BAB II


BAB III

BAB IV

2.1.3.3 Evaluasi Teknis..................................................

17

2.1.3.4 Evaluasi Kualifikasi ...........................................

19

2.2 Penetapan dan Pengumuman Pemenang ..................................

19

2.3 Sanggahan dan Sanggahan Banding .........................................

20

2.4 Pengambilan Keputusan ...........................................................

21

2.5 Analytical Hierarchi Process (AHP) ........................................

25

METODOLOGI

31

3.1 Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) ..........................

31

3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data .........................................

34

3.3 Analisis Data.............................................................................

34

3.4 Penyusunan Prioritas Pengadaan Barang/Jasa ..........................

35

3.5 Pembobotan Kriteria .................................................................

35

3.5.1 Penetapan Pengambil Keputusan ....................................

35

3.5.2 Pembobotan antar Kriteria ..............................................

36

3.6 Penghitungan Bobot Seluruh Pengambil Keputusan ................

37

3.7 Pemeriksaan Konsistensi ..........................................................

38

3.8 Analisis Sensitivitas ..................................................................

39

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

40

4.1 Gambaran Umum Data .............................................................

40

4.1.1 Validasi kriteria dan Subkriteria .....................................

40

4.1.2 Konsensus .......................................................................

43

4.1.3 Pelaksanaan Survai..........................................................

43

4.1.4 Pengambil Keputusan......................................................

44


BAB V

4.2 Teknik Analytical Hierarchy Process (AHP) ...........................

45

4.2.1 Pembentukan Hirarki .....................................................

46

4.2.2 Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison) .....

48

4.2.2.1 Matriks Pasangan antar Kriteria ........................

48

4.2.2.2 Matriks Pasangan antar Subkriteria ...................

49

4.2.2.3 Matriks Pasangan Alternatif ..............................

51

4.2.3 Perhitungan Bobot ..........................................................

60

4.2.4 Perhitungan Konsistensi .................................................

65

4.3 Hasil Penilaian Akhir ................................................................

67

4.4 Hirarki yang Berdasarkan Data Perusahaan ..............................

71

4.5 Analisis Sensitivitas ..................................................................

83

PENUTUP

85

5.1 Kesimpulan ...............................................................................

85

5.2 Saran..........................................................................................

86

DAFTAR PUSTAKA

87

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

2.1

Skala penilaian antar kriteria ................................................................

25

3.1

Contoh matriks perbandingan berpasangan .........................................

33

3.2

Contoh pembentukan matriks kinerja ..................................................

33

4.1

Atribut detil dari kriteria administrasi ..................................................

41

4.2

Atribut detil dari kriteria teknik ...........................................................

42

4.3

Atribut detil kriteria harga....................................................................

43

4.4

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh pada kriteria matriks ordo 3x3 untuk level 2 ............................................................

4.5

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh subkriteria pada kriteria administrasi ordo 8x8 untuk level 3 ........................................

4.6

51

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria landasan hukum Ordo 5x5 untuk level 4 ...........................

4.10

50

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria SIUJK Ordo 5x5 untuk level 4 ...........................................

4.9

50

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh subkriteria pada kriteria harga ordo 4x4 untuk level 3 ...................................................

4.8

49

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh subkriteria pada kriteria teknis ordo 5x5 untuk level 3 ..................................................

4.7

49

51

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria pengurus perusahaan ordo 5x5 untuk level 4 .....................

52


4.11

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria data keuangan ordo 5x5 untuk level 4 ...............................

4.12

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria data personil ordo 5x5 untuk level 4 ..................................

4.13

54

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria metode pelaksanaan ordo 5x5 untuk level 4 .....................

4.17

54

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria modal kerja ordo 5x5 untuk level 4 ...................................

4.16

53

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria data pengalaman perusahaan Ordo 5x5 untuk level 4........

4.15

53

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria data perusahaan Ordo 5x5 untuk level 4 ............................

4.14

52

55

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria analisa teknik & pemahaman spesifikasi teknik ordo 5x5 untuk level 4..........................................................................

4.18

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria peralatan minimal ordo 5x5 untuk level 4 .........................

4.19

56

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria time schedule ordo 5x5 untuk level 4.................................

4.21

56

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria personil inti Ordo 5x5 untuk level 4 ..................................

4.20

55

57

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria kelengkapan dokumen & kebenaran penawaran


harga ordo 5x5 untuk level 4 4.22

............................................................

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria nilai penawaran biaya ordo 5x5 untuk level 4 ...................

4.23

58

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria koreksi aritmatik ordo 5x5 untuk level 4 ...........................

4.24

57

58

Matriks perbandingan berpasangan pengaruh alternatif pada subkriteria kewajaran harga ordo 5x5 untuk level 4 ............................

59

4.25

Penjumlahan perkolom.........................................................................

60

4.26

Penjumlahan perbaris setelah dilakukan penjumlahan perkolom ........

60

4.27

Bobot prioritas setiap kriteria ...............................................................

61

4.28

Tabel bobot subkriteria administrasi ....................................................

61

4.29

Pembobotan alternatif pada subkriteria administrasi ...........................

62

4.30

Pembobootan pada kriteria teknik ........................................................

63

4.31

Pembobotan alternatif pada subkriteria teknik .....................................

63

4.32

Pembobotan pada kriteria harga ...........................................................

64

4.33

Pembobotan alternatif pada subkriteria harga ......................................

64

4.34

Bobot total prioritas setiap alternatif ....................................................

65

4.35

Random Consistency ............................................................................

66

4.36

Hasil akhir pembobtan alternatif ..........................................................

69

4.37

Perbadingan hasil penilaian akhir antara metode AHP dengan yang dilakukan panitia lelang ............................................................

4.38

69

Return on Net Worth Ratio (laba sebelum bunga dan pajak/ ekuitas pemilik) ....................................................................................

74


4.39

Credit Ratio (Owner’s Equity/Total Assets) ........................................

74

4.40

Current Ratio (Current Assets/Current Liabilities) .............................

75

4.41

Asset Turnover Ratio (Sales/Total Assets) ...........................................

75

4.42

Peralatan yang milik sendiri oleh kontraktor .......................................

76

4.43

Pegawai teknik yang dimiliki kontraktor (jumlah pengalaman lebih Dari 10 tahun ..............................................................................

76

4.44

Contractor’s years in business (tahun) ................................................

77

4.45

Aktivitas kontraktor selama 7 tahun terakhir (jumlah paket)...............

77

4.46

Pengalaman kontraktor dengan proyek yang sama (nilai rupiah) ........

78

4.47

Kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan (durasi penawaran/ durasi akhir) .........................................................................................

4.48

78

Kesesuaian dengan nilai kontrak (nilai kontrak/nilai akhir kontrak (addendum) .............................................................................

79

4.49

Perhitungan prioritas dari kriteria dan subkriteria ...............................

80

4.50

Hasil akhir hierarki data perusahaan ....................................................

81


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

1.1

Lokasi proyek Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke TA. 2012 ...

3

1.2

Kerangka konseptual ............................................................................

9

3.1

Diagram alir penelitian .........................................................................

31

3.2

Skema AHP ..........................................................................................

32

3.3

Proses perhitungan bobot total kriteria ................................................

37

4.1

Struktur hirarki pemilihan alternatif model penyedia barang/jasa .......

47

4.2

Diagram yang menampilkan bobot krieria dan alternatif ....................

70

4.3

Grafik hubungan antara kriteria dengan alternatif ...............................

70

4.4

Hirarki data perusahaan........................................................................

73


DAFTAR NOTASI

Pi

= Nilai kerja alternatif

Wi

= Rata-rata geometrik setiap baris

Wt

= Penjumlah seluruh rata-rata geometrik

Ci

= Konsistensi Indeks

maks

= Eigenvalue maksimum

n

= Jumlah matriks

Wn

= Nilai tingkat kepentingan kriteria n

CR

= Nilai konsistensi rasio

RI

= Nilai Index Random


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pelelangan umum penyedia barang/jasa di Negara Indonesia merupakan proses

pemilihan dalam penentuan calon pemenang suatu kegiatan atau proyek yang berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelelangan Umum merupakan cara untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang benar–benar dapat melaksanakan proyek dari tanda tangan kontrak hingga serah terima penyelesaian akhir proyek. Pentingnya pelelangan umum penyedia barang/jasa ditandai dengan banyaknya kegiatan atau proyek dengan menggunakan anggaran yang cukup besar.Pelelangan umum dapat menghindari berbagai pihak untuk memonopoli paket–paket kegiatan yang dapat merugikan negara dikarenakan kesalahan dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Pelelangan merupakansarana mendapatkan calon penyedia barang/jasa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu proyek yang dilihat dari kemampuan keuangan perusahaan, tingkat keahlian tenaga kerja atau sumber daya manusia, kepemilikan peralatan dari milik sendiri atau sewa peralatan dengan perusahaan lain yang didasarkan atas perjanjian sewa alat, serta didukung dengan material–material yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek.


Dalam Peraturan Presiden, yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh

kegiatan

untuk

memperoleh

barang/jasa.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Insitusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing–masing K/L/D/I. Unit Layanan Pengadaan

yang

selanjutnya

disebut

ULP

adalah

unit

organisasi

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang membentuk SK/Surat Keputusan kepada kelompok kerja ULP untuk pemilihan penyedia barang/jasa. Keanggotaan kelompok kerja ULP wajib ditetapkan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3(tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.


Studi kasus ini mengacu kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Perp Perpres No. 70 Tahun 2012 yang menjadi menj pembaharuan kedua, karena sistem tem pemilihan penyedia barang/jasa arang/jasa di Indonesia harus berdasarkan berdas Peraturan Presiden. Sistem pemilihan penyedia barang/jasa pada Paket Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke ddilakukan dengan bobot penilaian yang tepat tepat, pada evaluasi penawaran sistem pemilihan penyedia barang/jasa merupakan faktor terpenting dalam seleksi pemilihan kontraktor.Keputusan kontraktor.Keputusan memilih penyedia barang barang/jasa harus didukung oleh pertimbangan yang objektif objektif dan menguntungkan dalam pencapaian waktu, bia biaya dan kualitas.Namun mun demikian seringkali kualitas pekerjaan yang dip diperoleh kurang memuaskan sehingga ga hasil pekerjaannya kurang di dibawah bawah spesifikasi yang telah ditentukan oleh pengguna barang/jasa. barang/jasa

Gambar 1.1 Lokasi proyek p Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke TA. 2012


Studi kasus ini mengambil pelelangan Paket Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke dengan lokasi pekerjaan berada di Lintas Timur Sumatera pada Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Batu Bara yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.Paket Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke berpotensi menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Paket tersebut merupakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang berhubungan langsung dengan dunia internasional dan dapat menambah devisa negara sehingga paket tersebut dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan metode Pascakualifikasi(full eprocurement) Tahun Anggaran 2012 dengan dana Rp.32.166.200.000 (tiga puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Pembangunan Jalan Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke sepanjang 4,1 Km dan Pembangunan Jembatan Duplikasi Sei Dalu-Dalu sepanjang 60 meterdengan lebar 7 meter yang terletak pada ruas Jalan Lintas Timur Sumatera antara Kota Indrapura dengan Kota Limapuluh.Pembangunan jalan 4,1 km terdiri dari: a. 400 meter perbaikan tikungan Kota Limapuluh yang mengambil trase areal perkebunan Lonsum, sehingga 400 meter tersebut dapat dikatakan jalan baru. Kondisi tanah pada daerah tikungan tersebut sangatlah jelek, sehingga para penyedia barang/jasa harus benar–benar memperhatikan pemampatan dari tanah, untuk mengantisipasi penurunan tanah.Pekerjaan yang dilakukan AC-WC, AC-BC, AC-Base, Aggregate klas A dan Aggregate Klas B dengan lebar rencana 7 meter.


b. Panjang penanganan 1,1 km berada antara Kota Lima Puluh dengan simpang Sei Semayang. Jalan ini dilakukan pelebaran bahu dengan sistem 2-7-2. Jalan ini merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kota Limapuluh dengan kota Perdagangan. Tidak terlalu banyak dilakukan perbaikan tanah pada tanah asliuntuk pelebaran jalan, karena kondisi tanahnya cukup baik dengan CBR > 6. Pekerjaan yang dilakukan AC-WC, AC-BC, AC-Base, Aggregate Klas A dan Aggregate Klas B dengan lebar rencana 7 meter. c. Penanganan jalan pada areal Kawasan Industri Sei Mangke berupa spot-spot sepanjang 2,60 km. Pada daerah ini banyak dilakukan pergantian material pada tanah asli dikarenakan CBR < 6. Pihak penyedia barang/jasa harus mendapatkan material yang cukup baik, agar tercapainya mutu yang diinginkan oleh pihak owner. Pekerjaan yang dilakukan AC-WC, AC-BC, dan AC-Base dengan lebar 6 meter. Nilai paket pekerjaan Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke di atas 2,5 miliar. Apabila nilai paket pekerjaan diatas 2,5 miliar, golongan perusahaan yang melakukan penawaran terhadap pelelangan Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke haruslah perusahaan non kecil. Terdapat 5 (lima) Perusahaan yang telah melakukan penawaran. Paket pekerjaan ini dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga pihak owner menginginkan penyedia barang/jasa yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat mutu dan tepat biaya dengan sistem manajemen yang handal.Sehingga infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dapat digunakan oleh masyarakat luas dengan kurun waktu yang direncanakan.Pemerintah melakukan


dengan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan umum pascakualifikasi. Sistem pelelangan dalam studi kasus ini akan dievaluasi sesuai dengan kriteria-kriteria pada Peraturan Presiden no.54 Tahun 2010 dan no. 70 Tahun 2012, tetapi metode evaluasi nya dengan menggunakan AHP (Analytical Hierarcy Process). Metode ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia dimana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis.Melalui subkriteriasubkriteria dalam AHP mendapatkan alternatif yang tepat sasaran.

1.2

Perumusan Masalah Permasalahan yang timbul pada pemilihan kontraktor adalah kesalahan

pengambilan keputusan untuk memilih kontraktor yang tepat dengan menggunakan kriteria yang ada sehingga dapat mengganggu pengoperasian infrastruktur dan tidak tepatnya tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Didalam menulis tesis, penulis merumuskan masalah yang akan diambil yaitu: a.

Kriteria apa yang menjadi prioritas pertimbangan pemilik pekerjaan (owner) dalam memilih penyedia barang/jasa.

b.

Metoda apa yang dapat digunakan dalam menilai kriteria-kriteria tersebut untuk pengambilan keputusan, sehingga proses pemilihan pemenangnya dapat dikatakan objektif, rasional dan menguntungkan.

Metode AHP (Analytic Hierarchy Process)dapat dipakai olehpanitia lelang untuk sistem pemilihan yang objektif, rasional dan menguntungkan dalam aspek waktu, biaya dan kualitas.Karena prosedurnya yang sederhana, metode AHP dapat


menjadi metode acuan dalam sistem pemilihan penyedia barang/jasa dengan subkriteria-subkriteria yang ada.

1.3

Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian Hasil studi evaluasi pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum

dimaksudkan untuk membangun sistem pendukung pengambil keputusan pemilihan kontraktor pada pelelangan. Adapun tujuan dari studi ini yaitu: 1. Menentukan kriteria yang menjadi prioritas pertimbangan panitia lelang untuk memilih pemenang yang tepat. 2. Memperoleh penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam menanganiproyek berdasarkan metode AHP. Hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi proses pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan, dibandingkan dengan aplikasi metode AHP pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. 2. Studi kasus ini dapat dijadikan masukan atau acuan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pemilihan kontraktor untuk mengerjakan suatu proyek yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan.

1.4

Batasan dan Lingkup Penelitian


Lingkup dan tahapan penelitian secara garis besar dimulai dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian sampai kepada kesimpulan dan saran. Proses pengumpulan, pengolahan, dan analisa data dilakukan berdasarkan konsep dan prosedur metodeAHP. Penelitian ini membahas tentang pengadaan barang/jasa yang ada di Jalan Lintas Timur Sumatera yang mana paket tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Bina Marga yang sudah dibangun pada Tahun Anggaran 2012.Secara umum batasan dan lingkup penelitian ini meliputi: 1. Studi kasus pada penelitian ini difokuskan pada pelelangan yang dilaksanakan untuk pekerjaan Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke. 2. Pemilihan kontraktor dilakukan oleh panitia pelelangan sebagai pihak yang mengambil keputusan. Dengan demikian proses wawancara dan kuisioner akan terpusat kepada panitia tersebut yang berjumlah 7 orang (responden). 3. Adanya hirarki tandingan yang pengambil keputusan diluar panitia pelelangan tersebut

berdasarkan

data perusahaan

yang melakukan

penawaran. Tiga aspek penilaian utama yang harus ada pada proses pelelangan adalah aspek administrasi, aspek teknis dan aspek harga.

1.5

Kerangka Konseptual Di dalam penelitian ini, pihak penulis memberikan kerangka konseptual yang

dapat di lihat pada Gambar 1.2.


!

"

(

%

"

&

"

#"

! "# '

$

"

)

*

Keputusan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Gambar 1.2 Kerangka konseptual Pada Gambar 1.2 pemilihan penyedia barang/jasa terdapat variabel-variabel yang menentukan dalam mengambil keputusan pemilihan penyedia barang/jasa. Variabel-variabel terdiri dari kriteria administrasi, kriteria teknis, dan kriteria harga. Ketiga variabel tersebut memberikan penilaian yang cukup besar dalam pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden no. 70 tahun 2012. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kriteria-kriteria yang telah disusun, maka akan didapat tingkat prioritas setiap penawaran penyedia barang/jasa. Tingkat prioritas terendah dan tertinggi akan diterima oleh setiap penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa yang memiliki penilaianprioritas tertinggi dengan arti

memiliki

kemampuan

untuk

melaksanakan

sebuah

proyek

yang

dilelangkan.Keputusan yang diambil dalam pemilihan penyedia barang/jasamerupakan keputusan yang harus konsisten.


1.6

Sistematika Penulisan BABIPENDAHULUAN Berisi informasi tentang penelitian ini yang menarik untuk diteliti. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan. BABIITINJAUAN PUSTAKA Mengemukakan

tentang

landasan

teori

yang

berhubungan

dengan

permasalahan dan sebagai pedoman dalam pembahasan masalah. BAB IIIMETODE PENELITIAN Menjelaskan tahapan dalam penelitian, kerangka pemikiran, objek pemilihan, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data. BABIVPENGOLAHAN DAN ANALISA DATA Berisikan mengenai deskripsi objek penelitian dan analisis data yang secara khusus membahas perbandingan masing–masing alternatif untuk setiap pengadaan barang/jasa dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan alternatif untuk masing–masing panitia lelang. BAB VPENUTUP Berisikan kesimpulan dari hasil penulisan tesis ini dan akan disampaikan pula saran bagi pihak yang terkait untuk memabangun tesis ini menjadi lebih sempurna.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengadaan Barang/Jasa Proyek Pihak pemerintah membentuk program Paket Dukungan Kawasan Industri Sei

Mangke dengan dana APBN TA.2012. Pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk menyokong Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan dana sebegitu besar, maka pihak Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan membentuk suatu Panitia lelang dengan nama Kelompok Kerja (POKJA) ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I untuk mendapatkan suatu penyedia barang/jasa yang berkualitas. Proyek tersebut dinamakan Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke. Paket ini diumumkan melalui full e-procurement di website www.pu.go.id. Panitia pelelangan untuk paket tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang. Panitia tersebut mengadakan koordinasi tentang paket yang bernilai diatas 2,5 Miliar.Paket Dukungan Kawasan Industri Sei Mangke dilelangkan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur.Metode tersebut sudah dilakukan koordinasi kepada kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) selaku penyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa. Nilai rupiahyang dilelangkan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).Harga tersebut lah yang menjadi patokan pihak peserta pelelangan untuk membuat penawaran.


Dokumen pengadaan ditetapkan oleh ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan. Dokumen pengadaan harus diikuti oleh para peserta pelelangan yang akan melakukan penawaran. dengan mengevaluasi aspek administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap penawaran sesuai yang di amanatkan oleh Perpres 54 Tahun 2010.

2.1.1 Pemasukan Penawaran Setelah paket yang akan dilelangkan oleh pihak panitia diumumkan, maka peserta yang mau mengikuti pelelangan harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui website PU. Setelah melakukan pendaftaran, pihak peserta pelelangan barulah dapat melakukan pengunduhan dokumen pelelangan yang akan dilelangkan. Setelah empat hari dari pengumuman pelelangan, akan diadakan penjelasan kantor yang lebih dikenal dengan aanwijzing. Pada penjelasan kantor peserta pelelangan berhak menanyakan tentang sistem pelelangan pada paket yang akan dilelangkan. Sehingga tidak adanya kekeliruan oleh pihak peserta pelelangan terhadap proses pelelangan. Setelah dilakukan penjelasan kantor, maka pihak panitia lelang mengadakan penjelasan lapangan, untuk memberikan penjelasan kepada peserta lelang terhadap data–data lapangan yang masih belum jelas pada gambar. Penjelasan lapangan ini berguna untuk menghindari kesalahan terhadap volume yang ditawar.sebelumnya gambar–gambar teknis sudah diberikan kepada peserta melalui website untuk mempelajari kondisi lapangan yang ada. Alur pelelangan yang di mulai dari pendaftaran hingga akhir pengumuman pemenang harus diikuti oleh para peserta pelelangan.Pengumuman pemenang


pelelangan merupakan hasil keputusan panitia lelang dan apabila para peserta pelelangan merasa keberatan terhadap hasil keputusan panitia lelang, peserta pelelangan diberikan masa sanggah 5 Hari kerja untukmenyanggah atau menanyakan hasil keputusan dari panitia lelang.

2.1.2 Pembukaan Penawaran Setelah batasan pendaftaran dan mengirimkan data peserta pelelangan kepada pihak panitia lelang (kelompok kerja), maka pihak panitia lelang melakukan pembukaan penawaran dengan tanggal yang telah ditentukan pada saat pengumuman pelelangan. Proses pembukaan penawaran yang disaksikan oleh peserta pelelangan, yang bahwasannya untuk melihat berapa penawaran yang masuk mengikuti paket yang dilelangkan. Apabila tidak sampai dengan 3 (tiga) peserta pelelangan, maka pelelangan tersebut harus dilakukan pengulangan lelang (Perpres 54.Tahun 2010). Dikarenakan paket Dukungan Kawasan Industri telah mencapai korum atau berjumlah 5 (lima) peserta yang melakukan penawaran, maka pelelangan tersebut dapat diberlangsungkan prosesnya ke tahap berikutnya. Setelah melakukan pembukaan penawaran, maka pihak panitia lelang melakukan evaluasi terhadap data–data yang masuk ke panitia, mulai dari kualifikasi, administrasi, teknik (metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, personil, pengalaman perusahaan, dan lain-lain) serta harga penawaran yang tercantum pada surat penawaran yang akan dilakukan matching dengan volume yang dilelangkan atau dilakukan koreksi aritmatik.


2.1.3

Evaluasi terhadap Penawaran

2.1.3.1 Evaluasi Administrasi Evaluasi yang dilakukan dengan melihat kelengkapan berkas yang dimasukkan oleh penyedia barang/jasa mulai dari memasukkan jaminan penawaran dengan nilai jaminan berdasarkan nilai yang telah ditentukan di dokumen lelang. Kelengkapan administrasi ini melihat surat penawaran yang sudah ada acuan yang diberikan melalui dokumen lelang yang di upload melalui website www.pu.go.id serta syarat–syarat substantial yang diminta berdasarkan dokumen lelang. Pada surat penawaran, penyedia barang/jasa harus mencantumkan masa pelaksanaan dan masa berlaku penawaran. Masa pelaksanaan yang dicantumkan pada surat penawaran penyedia barang/jasa termasuk yang dievaluasi oleh pihak panitia, jika melebihi dari masa pelaksanaan yang ditetapkan dari pihak panitia, maka penawaran tersebut dikatakan gugur.Serta apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia lelang dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu (Permen PU No. 07 Tahun 2011).Selain surat penawaran, pihak penyedia barang/jasa wajib memasukkan jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh bank/perusahaan asuransi.

2.1.3.2 Evaluasi Harga Evaluasi harga penawaran ini mengacu kepada Bill of Quantity peserta pelelangan yang di uploadke www.pu.go.id. Harga penawaran ditulis dengan jelas


dalam angka dan huruf.(Perpres 70 tahun 2012).BOQtersebut akan dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. b. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah. c. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. d. Jenis pekerjaan tidak ditawarkan atau menawarkan dibawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan penawaran dikatakan gugur. e. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. Serta apabila semua harga penawaran terkosreksi diatas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. Penyedia barang/jasa mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap


telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. (Permen PU No. 07 Tahun 2011). Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110%(seratus sepuluh seperatus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan klarifikasi.Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan BOQ (daftar kuantitas dan harga). Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS, dan apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan, maka penawarnnya digugurkan dan jaminan penawaran disita untuk Negara serta dimasukkan dalam daftar hitam.

2.1.3.3 Evaluasi Teknis Penilaian persyaratan teknis minimal, dilakukan terhadap metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang dalam paket konstruksi ini lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan jalan dan pembangunan duplikasi jembatan termasuk pengendalian terhadap resiko K3.Metode pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan.


Masa pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lelang.Apabila masa pelaksanaan yang ditawar melebihi dari masa pelaksanaan yang ditentukan dalam dokumen lelang, maka penawar tersebut dikatakan gugur teknis. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan untuk menghasilkan produksi alat yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang.Apabila peralatan yang dimiliki oleh pihak penawar tidak mencukupi dari segi jumlah, maka penawar tersebut diklarifikasi dan dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan teknis. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan, bagi penawar yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang serta posisi dalam manajmen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia lelang melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan peserta pelelangan.Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.


2.1.3.4 Evaluasi Kualifikasi Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon cadangan 1 dan 2 (apabila ada), apabila tidak adacalon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta

yang memenuhi persyaratan

kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. Pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannnya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili persuahaan yang bekerja sama. Panitia lelang melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan, dan apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan daftar hitam. Serta apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasimaka lelang dinyatakan gagal (Permen PU No. 7 Tahun 2011).

2.2

Penetapan dan Pengumuman Pemenang Dalam proses pelelangan, setelah dilakukan evaluasi penawaran maka pihak

panitia lelang membuat suratpenetapan pemenang, berdasarkan ketentuan perpres 54


Tahun 2010 bahwa nilai sampai dengan Rp. 100.000.000.000, (seratus miliar rupiah) kewenangan penetapan pada panitia pelelangan. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh panitia lelang dalam waktu bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh panitia lelang pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan Negara.(Perpres 70 Tahun 2012). Setelah dilakukan penetapan pemenang, pihak panitia pelelangan melakukan pengumuman pemenang kepada masyarakat melalui website yang memuat sekurang– kurangnya, yaitu: a. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS. b. Nama dan alamat penyedia barang/jasa. c. Harga penawaran terkosreksi. d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). e. Hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

2.3

Sanggahan dan Sanggahan Banding Proses sanggahan dilakukan setelah adanya pengumuman pemenang oleh

panitia lelang. Pihak peserta pelelangan dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada panitia pelelangan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan. Panitia lelang wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5


(lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka panitia lelangmenyatakan pelelangan gagal. Peserta pelelangan apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari panitia lelang, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan, Institusi, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima jawaban sanggahan banding bersifat final. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan jaminan sanggahan banding sebesar sebagaimana tercantum dalam dokumen lelang dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. Apabila tidak ada sanggahan, maka panitia lelang menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (Perpres 70 Tahun 2012).Dan kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.

2.4

Pengambilan Keputusan Proses pelelangan ini merupakan suatu wadah untuk mengambil keputusan

dalam paket kegiatan konstruksi agar tidak terjadi perselisihan atau monopoli. Dalam


melakukan pelelangan, dilakukan pengambilan keputusan terhadap dokumen-dokumen yang dimasukkan oleh penyedia barang/jasa sebagai penawaran terhadap paket yang dilelalangkanuntuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan capaian yang diharapkan. Menurut Radford (Nugroho dan Wijaya,2007) pengambilan keputusan diartikan sebagai perumusan beraneka alternatif tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi serta penetapan pemilihan yang tepat antara berbagai alternatif yang tersedia, setelah diadakan pengevaluasian mengenai keefektifan masing-masing untuk mencapai sasaran para pengambil keputusan.Adanya masalahpengambilan keputusan diuraikan kedalam kriteria kualitatif dan subkriteria indikator quantitatif dalam proses pemilihan kandidat peserta yang akan dievaluasi (Anagnostopoulos and Vavatsikos, 2006). Didalam Manajemen Proyek yang melibatkan situasi pengambil keputusan yang kompleks membutuhkan kemampuan yang tajam dan metode pengambil keputusan yang akurat.Al-subhi (2001) membolehkan mengambil keputusan secara kelompok.Anggota kelompok tersebut menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki (Al-Subhi Al-Harbi, K.M., 2001), Olah pikiran berbagai ide serta berwawasan yang bisa digunakan dalam pengambil keputusan.Ketua dari kelompok tersebut lebih memilih pemahaman dalam pemecahan masalah atau tujuan dari pengambil keputusan.Sering terjadi konflikdiantara anggota yang mendahulukan kepentingannya, sehingga sangat diperlukan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang sepakat.Pengambilan keputusan menurut Hasan (Nugroho dan Wijaya,2007) didasarkan pada:


a. Intuisi Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga akan mudah terpengaruh. Keputusan intuisi sama baiknya dengan konsistensi perbandingan alternatif didalam proses pengambilan keputusan (Al-Subhi Al-Harbi,K.M,2001). b. Pengalaman Pengambilan keputusan semacam ini akan bermanfaat bagi pengetahuan praktis. c. Fakta Akan menghasilkan keputusan yang sehat, solid dan baik. d. Wewenang Ini biasa dilakukan oleh pemimpin atau orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. e. Rasional Keputusan yang nantinya dihasilkan akan bersifat objektif, logis, lebih terbuka, serta konsisten dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil. Model mengenai proses pengambilan keputusan terdiri dari tiga tahap menurut dewey (Nugroho dan Wijaya,2007), yaitu: a. Intelijen Lingkungan intern dan ekstern dari pengambilan keputusan diselidiki untuk menemukan kondisi yang memerlukan keputusan, lalu dikumpulkan informasi tentang aneka kondisi tersebut.


b. Disain Berbagai macam tindakan yang tersedia pada para pengambil keputusan itu ditetapkan lalu dianalisis setelah berhasil melacak problematik pemecah potensial bagi masing-masing masalah keputusan. c. Pilihan Salah satu langkah tindakan itu dipilih untuk dilaksanakan atas dasar penilaian tentang keefektifannya guna mencapai sasaran. d. Peninjauan Proses

penilaian

terhadap

tindakan-tindakan

yang

terdahulu,

untuk

memepertimbangkan kemungkinan terhadap pendekatan yang telah ditetapkan sebagai persiapan untuk kegiatan pengambilan keputusan selanjutnya.

Sedangkan menurut Supranto (Nugroho dan Wijaya, 2007) menegaskan bahwa inti dari pengambilan keputusan terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi (penilaian) mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan. Pada dasarnya ada empat kategori keputusan, yaitu: a. Keputusan dalam keadaan ada kepastian keputusan (certainty). b. Keputusan dalam keadaan ada resiko (risk). c. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian (uncertainty). d. Keputusan dalam keadaaan ada konflik (conflicy).


2.5

Analytical Hierarchy Process Analytical Hierarchi Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty

pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia dimana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok– kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarkikeputusan sesuai yang dianjurkan Goodwin dan Wright (2004). Kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesa maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Sejak para pengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, kemudian mengambil keputusan yang sesuai, pendekatan AHP menyesuaikan perilaku dari pengambil keputusan (Al-Subhi Al-Harbi, K.M,2001). Tabel 2.1 Skala penilaian antar kriteria (Saaty,2008) Perbandingan Nilai Relatif antara kriteriai dan kriteria j (Xij)

Defenisi Penilaian

1

Sama Penting

3

Relatif Lebih Penting

5

Lebih Penting

7

Sangat Penting

9

Jauh Lebih Penting

2,4,6,8

Nilai Antara

Penjelasan Dua kriteria (i dan j) memiliki tingkat kepentingan terhadap efektifitas pemenuhan tujuan yang sama Kriteria i sedikit lebih penting/efektif dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan Kriteria i memiliki tingkat kepentingan yang cukup besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan Kriteria i memiliki tingkat kepentingan yang sangat besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan Kriteria i memiliki tingkat kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan Penilaian diantara nilai relatif lainnya


Perbandingan berpasangan merupakan tahap terpenting dari Proses Hirarki Analitik (AHP) adalah penilaian perbandingan pasangan. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan sejumlah kombinasi dari elemen yang ada pada setiap tingkat hirarki.

Penilaian

dilakukan

dengan

membandingkan

komponen-komponen

berdasarkan skala penilaian (Saaty, 2008) Tabel 2.1. Proses Hirarki Analitik (AHP) adalah suatu model yang luwes yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasangagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masingmasing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya (Suyono, 2010). Kelebihan AHP ini adalah kemampuan-nya jika dihadapkan pada situasi yang kompleks atau berkerangka di mana data informasi statistik dari masalah yang dihadapi sedikit. Data yang ada hanya bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, pengalaman atau intuisi. Jadi, masalah tersebut dapat dirasakan dan diamati namun kelengkapan data numerik tidak menunjang untuk dimodelkan secara kuantitatif. Ada tiga prinsip dasar dalam Proses Hirarki Analitik (Suyono, 2010), yaitu: a. Menyusun hirarki ialah memecah persoalan menjadi unsur yang terpisahpisah. b. Penetapan Prioritas ialah menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya. c. Konsistensi Logis ialah menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsistensi sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Saaty (2008) mengajukan indeks konsistensi untuk


mengukur seberapa besar konsistensi pengambil keputusan dalam membandingkan elemen-elemen dalam matrik penilaian. Menurut Widodo (2011), terdapat empat prinsip dasar AHP, yaitu: a. Prinsip identity dan decomposition merupakan proses mendefinisikan permasalahan

dan

menyusun

hirarki

permasalahan

dengan

jalan

mendekomposisi (memecah-mecah) permasalahan-permasalahan menjadi unsur yang lebih kecil. b. Prinsip discrimination dan comparative judgement merupakan proses penilaian dilakukan dengan cara membandingkan antara dua elemen pada tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya yang disebut pairwise comparison. c. Prinsip synthesis of priorities merupakan penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap pemilihan pada masing-masing kriteria setelah diberi bobot dari kriteria tersebut. Prinsip logical consistency adalah penguji konsistensi, merupakan proses kendali AHP dalam melakukan analisis. Metode AHP yang digunakan untuk penelitian ini memiliki kekuatan sebagai berikut: a. Struktur yang berhirarki merupakan konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria paling dalam. b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.


c. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambil keputusan. d. Mampu melakukan pemilihan rangking secara efektif di antara alternatifalternatif yang akan dibandingkan. Pemilihan yang dilakukan berasal dari perhitungan yang diambil pengambil keputusan. e. Keputusan memberikan kepentingan yang relatif, seperti beban objektif, pengoperasian, keandalan dan fleksibilitas, itikad baik. Keputusan Ini diberikan berdasarkan

keputusan yang dialami selama menjadi panitia

lelang. f. Perhitungan

AHP

mengarah ke konsekuensi logis dari penilaian

pengambil keputusan. Hal ini sangat sulit tetapi tidak mustahil untuk mendapatkan

suatu penilaian terhadap beberapa hasil yang telah

ditentukan. g. AHP mampu mendeteksi keputusan yang tidak konsisten. Keputusan itu dilihat dari hasil uji konsistensi yang dilakukan setelah adanya pembobotan.

Di dalam metode AHP, terdapat kelemahan–kelemahan dalam pengambilan keputusan, sebagai berikut: a. Decision makers dalam mengambil keputusan terdapat keputusan tidak konsisten. Dilihat dari nilai perbandingan pada subkriteria. b. Perubahan rangking pada alternatif disebabkan adanya penambahan dan pengurangan alternatif. Sehingga urutan pun dinamis.


c. Adanya perbandingan alternatif yang cukup besar. d. Untuk melakukan perbaikan suatu keputusan, harus dimulai lagi dari tahap yang paling awal. e. Orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. f. Keterbatasan AHP ini hanya pada bentuk matriks matematika, diketahui pada matriks reciprocal positif. Jika skala berubah dari 1 hingga 9, katakanlah 1 hingga 29, angka dalam hasil akhir, yang kita sebut Value for money vector, juga akan berubah, dalam hal itu tidak masalah karena tidak harus bingung dengan keputusan dari matriks akhir yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang relatif baik daripada yang lain untuk memenuhi beberapa tujuan. g. AHP

merupakan teknik pengambilan keputusan yang berguna untuk

membedakan antara opsi yang saling bersaing dengan tujuan yang harus dipenuhi. Perhitungan AHP bergantung pada apa yang mungkin dilihat trik Matematika. h. Apabila matriks lebih dari 9x9, akan menimbulkan tidak konsisten hasil keputusan yang didapatkan.

Sehingga

dianjurkan untuk

menggunakan alternatif tidak melebihi dari 9 alternatif (Anagnostopoulos and Vavatsikos, 2006).


Dalam waktu yang kurang jelas, itu akan menjadi hal yang buruk untuk mengubah skala rating dan melihat apa bedanya. Jika salah satu opsi konsisten skor yang baik dengan skala yang berbeda, kemungkinan value for money vector untuk menjadi pilihan yang kuat.


JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK DUKUNGAN KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKE

Recommend Documents