PERSAINGAN USAHA dan JASA KONSTRUKSI
2011 1
Cakupan Presentasi 1. Persaingan Usaha yang Sehat Dan KPPU 2. Persaingan Pasar Jasa Konstruksi 3. Masalah Umum Persaingan Usaha Dalam Sektor Jasa Konstruksi 4. Persaingan Usaha dan Pengadaan Barang dan Jasa
Report Tahun 2010-2011 World Global Competitiveness Report
Ranking Indonesia
Faktor-Faktor yang masih dipresesipkan bermasalah Ketersediaan Infrastruktur masih menjadi No. 3 yang dianggap bermasalah
Infrastruktur apa? 2008/09
2009/10
2010/11
Persaingan Usaha UU No.5/1999 dan KPPU
Undang-Undang Persaingan Usaha Persaingan usaha yang sehat diatur menurut ketentuan: UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan.
9
Latar Belakang Terbitnya UU No. 5 Th. 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: 1. Masyarakat belum mampu berpartisipasi dalam peluang usaha yang ada; 2. Perkembangan usaha swasta diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat; 3. Adanya hubungan antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha; 4. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan yang berlebihan; 5. Kurangnya daya saing pelaku usaha di pasaran dalam dan luar negeri; 6.
Kebutuhan akan adanya Peraturan mengenai Persaingan Usaha yang Sehat;
7.
Diajukan oleh DPR dengan menggunakan Hak Inisiatif. 10
Tujuan Pembentukan UU No. 5 Th. 1999 Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 (Pasal 3): 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
11
National Interest versus Persaingan Bebas
UU No. 5/1999 adalah persaingan sehat bukan persaingan bebas Membenarkan perlindungan kepentingan nasional (n (national ational interest) interest) sebagaimana diatur pasal 33 (2) jis Pasal 3 (1) dan pasal 51 dengan kebijakan persaingan (competition policy) policy) berupa : membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi tertentu (khususnya BUMN) untuk memonopoli sektor tertentu sepanjang tidak mengeksploitasi konsume konsumen n; mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi
Manfaat UU No. 5/1999 Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai “price taker Efisiensi alokasi sumber daya
Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
MANFAAT UU NO. 5/1999
Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan Membuka pasar layanannya sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
Menciptakan inovasi dalam perusahaan 13
Substansi UU No. 5/1999 KETENTUAN UMUM Pasal 1 ASAS DAN TUJUAN Pasal 2-3 PERJANJIAN YANG DILARANG Pasal 4-16 KEGIATAN YANG DILARANG Pasal 17-24 POSISI DOMINAN Pasal 25-29 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Pasal 30-37 TATA CARA PENANGANAN PERKARA Pasal 38-49 PENGECUALIAN Pasal 50-51 14
KPPU sebagai Instrumen Ekonomi
Pemerintah/Regulat or: Hapus ekonomi biaya tinggi Reformasi Regulasi Implementasi Kebijakan Persaingan Percepatan pembangunan infrastruktur
Pembangunan ekonomi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang seimbang berkeadilan dan berkelanjutan
Pelaku Usaha : Tingkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing; Bersaing secara sehat; Good Corporate Governance
KPPU: Monitoring Pelaku Usaha Kajian Industri dan Perdagangan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Sosialisasi UU No 5 Tahun 1999 Advokasi Penanganan Perkara
15
Tugas KPPU a.Melakukan penegakan hukum persaingan a.Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
16
KEBIJAKAN PERSAINGAN • Kebijakan hakekatnya merupakan domain kerja Pemerintah melalui berbagai instansinya dan badan regulator. – – – – –
Departemen-Departemen Sektor Teknis Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Komisi Penyiaran Indonesia Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Pemerintah Daerah
• Tugas KPPU Agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan badan regulator tidak mendistorsi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam setiap sektor 17
Persaingan Pasar Jasa Konstruksi
Karakteristik Pangsa Pasar Jasa Konstruksi - Didominasi pelaku usaha besar Dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan yang relatif besar dan juga pool of resources yang memungkinkan tercapainya skala ekonomis. - Lokal vs Asing Keduanya memiliki segmen pasarnya masing-masing terutama berkaitan dengan infrastruktur di sektor migas -Hambatan untuk masuk ke pasar cukup besar bagi pelaku usaha baru sehingga pertambahan pelaku usaha di sektor jasa konstruksi cenderung sangat minim - Reputasi yang dimiliki oleh pelaku usaha memainkan19 peran yang sangat penting
Masalah Umum Persaingan Usaha Dalam Sektor Jasa Konstruksi
Masalah Umum Persaingan Usaha Dalam Sektor Jasa Konstruksi Masalah Perilaku Pelaku Usaha Hasil kajian KPPU memperlihatkan bahwa dalam industri jasa konstruksi pelaku usaha berpotensi untuk melakukan pelanggaran terhadap UU No.5/1999 dalam beberapa bentuk Kolusi Tender; Kartel; Pemboikotan; Menciptakan entry barrier melalui proses sertifikasi; Menjadikan keanggotaan asosiasi sebagai entry barrier 21
Masalah Umum Persaingan Usaha Dalam Sektor Jasa Konstruksi Beberapa potensi penyalahgunaan kewenangan Lembaga dalam Persaingan di Industri Jasa Konstruksi: a) Kewenangan Asosiasi mengeluarkan sertifikat digunakan sebagai alat untuk mendiskriminasi Pelaku Usaha pesaing, dengan cara: • Sertifikat hanya diberikan kepada pelaku usaha yang berada di kelompok tertentu. • Persyaratan sertifikat menjadi Entry Barrier bagi pelaku usaha pesaing 22
Masalah Umum Persaingan Usaha Dalam Sektor Jasa Konstruksi b) Kecenderungan untuk membentuk asosiasi tertentu dengan ruang lingkup pekerjaan yang semakin spesifik: • Dorongan kehadiran asosiasi untuk menciptakan peluang memenangkan tender • Asosiasi baru dimanfaatkan untuk tujuan tertentu: Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia, Asosiasi Kontraktor Air Indonesia, Asosiasi Aspal Beton Indonesia • Bahkan AABI telah mempraktekkan diri menjadi kartel (Medan). Perkara ini pernah ditangani oleh KPPU. 23
PERSAINGAN SEHAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Prinsip Dalam Tender Prinsip-prinsip dalam tender: PrinsipBersifat terbuka atau transparan dan diumumkan secara luas Bersifat nonnon-diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama Tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu
Definisi Tender Tender adalah: Tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barangbarang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli barang dan atau jasa serta menjual suatu barang dan atau jasa
Definisi Persekongkolan Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. bersekongkol. Persekongkolan yang dimaksud berupa : mengatur dan atau menentukan pemenang tender tender;; bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan perusahaan;; bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;; perusahaan menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. dipersyaratkan.
Tender Pengadaan Barang/ Barang/Jasa Tender pengadaan Barang / jasa dapat dilakukan melalui:: melalui Tender terbuka terbuka;; Tender terbatas terbatas;; Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas
Persekongkolan Tender Persekongkolan Tender pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 22 UU No. No. 5 Tahun 1999 yaitu: yaitu: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”
Persekongkolan Tender Persekongkolan dapat dilakukan berupa: berupa: •
Kerjasama antara dua pihak atau lebih; lebih;
•
Secara terangterang-terangan maupun diamdiam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; lainnya;
•
Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; penyerahan;
•
Menciptakan persaingan semu; semu;
•
Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; persekongkolan;
•
Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; tertentu;
•
Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum
Persekongkolan Tender Unsur mengatur dan atau menetukan pemenang tender dengan cara: “ suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya
Bentuk Persekongkolan Ada 3 bentuk persekongkolan tender: Persekongkolan horisontal; Persekongkolan vertikal; Persekongkolan horishontal dan vertikal
Bentuk Persekongkolan Persekongkolan horisontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya
Bentuk Persekongkolan Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemberi pekerjaan
Bentuk Persekongkolan Gabungan persekongkolan horisontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
Tender Yang Berpotensi Melanggar Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha: •
Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti;
•
Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompentensi yang sama;
•
Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
Indikasi Persekongkolan Tender Ada 14 (empat belas) indikasi persekongkolan tender yaitu: •
Persekongkolan tender dilakukan pada saat perencanaan;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat pembentukan Panitia;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan spesifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat pengumuman tender/lelang;
Indikasi Persekongkolan Tender •
Persekongkolan tender dilakukan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat penentuan harga perkiraan sendiri atau harga dasar lelang;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat penjelasan tender atau open house lelang;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat pengumuman calon pemenang;
Indikasi Persekongkolan Tender •
Persekongkolan tender dilakukan pada saat pengajuan sanggahan;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat penunjukkan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak;
•
Persekongkolan tender dilakukan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
Dampak Persekongkolan
Jangka Panjang : Menimbulkan kerugian pada negara (dalam tender pemerintah) karena praktek persekongkolan tender pada umumnya berujung pada penggembungan (mark up) anggaran sehingga dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi
KPPU menemukan pelanggaran pasal 22 UU No.5 Tahun 1999
Jangka Pendek : Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa pada harga dan kualitas yang bersaing
Dampak Persekongkolan Dampak persekongkolan tender adalah: •
Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya;
•
Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur;
•
Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender;
•
Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark up yang dilakukan oleh pihakpihak-pihak yang bersekongkol.
TERIMA KASIH
Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, 10120 Tel. +62-21-3519144, Fax. +62-21-3507008 http://www.kppu.go.id , e-mail :
[email protected]
42
