1
Juli 2011
di INDONESIA Duta FAO, penyanyi Anggun C. Sasmi (pertama dari kanan dengan t-shirt putih) menanam bakau di Jakarta Utara.
Q&A
Perwakilan UNODC untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik
Gary Lewis Q: Mengapa hutan Indonesia begitu penting? A: Indonesia adalah salah satu dari tiga daerah teratas untuk keanekaragaman hayati di planet ini. Tapi kami melihat penurunan dan penghancuran yang signifikan – mungkin pada tingkat tercepat hutan tropis dan pertumbuhan hutan tua di sini di pulau-pulau Indonesia. (lanjut di halaman 2)
ANGGUN MENYANYI UNTUK PENANAMAN HUTAN KEMBALI JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia dan Duta FAO Anggun C. Sasmi menyelesaikan sebuah misi di Indonesia pada bulan Juni lalu, di mana beliau mengunjungi sebuah lokasi kehutanan dan kantor perwakilan FAO di Jakarta untuk membahas kegiatan reboisasi di daerah pesisir yang terkena bencana. “Di antara kerusakan yang disebabkan oleh tsunami, pohon-pohon tumbang dirusak oleh ombak dan arus yang kuat," kata Anggun. "Hutan pantai mampu memberikan perlindungan terhadap tsunami, sehingga sangat penting untuk memulihkan dan membangun dinding-dinding hijau hutan untuk menghadapi bencana di masa depan.” Anggun menyoroti fakta bahwa Tahun Internasional Hutan - 2011 merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan, sehingga mengurangi deforestasi dan melindungi hutan di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. (lanjut di halaman 2)
PBB
DI INDONESIA JulI 2011
2
Q: Jadi apa yang dilakukan UNODC untuk membantu menyelamatkan keanekaragaman hayati di Indonesia?
Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Sekitar dua-pertiga dari luas lahan ditutupi oleh hutan, sehingga hutan menjadi sumber daya penting bagi Indonesia dan rakyatnya.
A: Apa yang kita lakukan, dengan mitra kami dan lembaga lain dari PBB, adalah fokus pada bidang keahlian khusus: penegakkan hukum, bekerja dengan layanan penuntutan, bekerja dengan peradilan dan menghubungkan semua pemain untuk agen di lapangan. Agen ini bertanggung jawab untuk memantau kesehatan hutan dan mempertahankan aturan hukum, sehingga kayu log tidak didapatkan secara ilegal dan dikirim ke negaranegara lain.
"Kita semua menerima manfaat dari hutan karena merupakan sumber penting untuk air, udara bersih, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal," kata Anggun. "Inilah sebabnya mengapa kita perlu meningkatkan pengelolaan hutan dengan bijaksana untuk melestarikannya bagi generasi mendatang."
Q: Seberapa besar masalah penebangan kayu ilegal?
“Kita semua menerima manfaat dari hutan karena merupakan sumber penting untuk air, udara bersih, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal.” Anggun C. Sasmi, Duta FAO
DETEKTIF ALAM DI PULAU PRAMUKA
A: Kami menghadapi masalah yang signifikan di Indonesia. Perkiraan terbaik kami memberitahu kita bahwa hampir satu juta hektar per tahun ditebang oleh operasi hutan ilegal, konsesi hutan, dan operator lain. Jumlah ini tidak dapat dianggap berkelanjutan ... dan tentu saja tidak pada tingkat itu! Q: Bidang apa yang menjadi fokus UNODC? A: Kami sudah mulai bekerja di berbagai wilayah di Indonesia, tetapi terutama di Papua di mana hutan asli masih utuh dan dalam jumlah banyak. Kami beruntung telah melihat di daerah ini permulaan penetapan hukuman yang terjadi setelah adanya penangkapan. Ini menetapkan standar dari sesuatu yang PBB sedang mencoba untuk membantu pemerintah. (lanjut di halaman 3)
2
Siswa SMA belajar tentang ekosistem pesisir dan menanam kembali karang yang rusak di Pulau Pramuka
JAKARTA - Untuk menandai Hari Internasional untuk Keanekaragaman Hayati pada tanggal 22 Mei, UNIC Jakarta bergabung dengan tiga mitra LSM lingkungan memberikan sesi edukatif pada pelajar tentang bagaimana mengenali dan melindungi keanekaragaman hayati. Lokakarya selama dua hari yang bertema Educamp: Nature Detective yang diadakan di Pulau Pramuka (kawasan Kepulauan Seribu) diprakarsai Teens Go Green, KEHATI (Keanekaragaman Hayati) dan Terangi (Terumbu Karang Indonesia).
PBB
DI INDONESIA Juli 2011
3
Q: Apa hubungan antara korupsi dan pembalakan liar di sini? A: Hubungan antara pembalakan liar dan korupsi di Indonesia memiliki kemiripan dengan praktek yang sama di bagian lain planet ini. Pada dasarnya anda akan melihat terjadinya suap-menyuap untuk memotong pohon dan dalam rantai produksi, pembalakan ilegal membagikan konsesi, dan membagi-bagikan konsesi palsu.
HARI LINGKUNGAN HIDUP DUNIA
Hari Lingkungan Hidup di Pusat Pengungsi, Cisarua
Menteri Lingkungan Hidup, Gusti M. Hatta mengunjungi stan PBB selama Pekan Lingkungan Hidup di Senayan
Q: Bagaimana pemerintah menangani masalah ini? A: Penting untuk diketahui bahwa kita sedang dimintai bantuan oleh Pemerintah Indonesia. Dan itu adalah kabar baik, itu berarti pemerintah sedang mencoba sebuah pendekatan yang ingin melihat permasalahan pembalakan liar serta hubungan antara pembalakan liar dan korupsi dihentikan.
JAKARTA - Untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini yang jatuh pada tanggal 5 Juni, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) bekerja sama dengan Church World Service (CWS), mengadakan kegiatan penanaman pohon di pusat pengungsian CWS di Cisarua, Bogor. Pengungsi dan pencari suaka menanam pohon di lahan pertanian seluas 8.000 meter persegi di pusat pengungsian tersebut. Sementara itu, UNIC Jakarta mengelola sebuah stan informasi PBB di Indonesia pada acara Pekan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Parkir Timur Senayan pada tanggal 1 - 5 Juni 2011. Stan tersebut menginformasikan tentang program-program lingkungan hidup dari badan-badan PBB di Indonesia, termasuk UNODC, UNESCO, UNHCR, UNDP, ILO dan FAO. Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta merupakan salah satu dari banyak pengunjung stan PBB ini.
AIR UNTUK PERKOTAAN Menanggapi Tantangan Perkotaan Diprakarsai oleh Kantor UNESCO Jakarta, Hari Air Sedunia tahun ini ditandai dengan diskusi mengenai tantangan dan peluang yang disebabkan oleh manajemen air dalam konteks perkotaan - dengan fokus khusus pada Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Djoko Kirmanto, Kepala LIPI, Prof. Dr. Lukman Hakim, dan didukung oleh UNICEF dan UNIC Jakarta. Direktur UNESCO Jakarta, Hubert Gijzen mengambil kesempatan ini untuk membicarakan program SWITCH-in-Asia, yang merupakan satu set proposal yang bertujuan untuk memperbaiki praktek pengelolaan air perkotaan dengan mengembangkan dan menguji pendekatan inovatif untuk pengelolaan air perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di kota-kota Asia. Masalah air akan disoroti pada Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan mendatang di Rio de Janeiro, pada tahun 2012 (Rio + 20).
3
PBB
DI INDONESIA Juli 2011
1 2 3
PROGRAM “WISE” DUKUNG PENCAPAIAN PENDIDIKAN DASAR Sekitar 90.000 anak sekolah dari berbagai propinsi di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Selatan kini akan lebih terlindungi dari penyakit berkat kerja sama baru yang diluncurkan beberapa waktu lalu antara Pemerintah Indonesia, UNICEF, Care International, Save the Children, dan Dubai Cares. Dikenal sebagai WISE – ‘water, sanitation and hygiene in support of school empowerment’ – program ini diharapkan akan meningkatkan kegiatan pendidikan kebersihan di 450 sekolah, membangun sanitasi baru, membangun fasilitas cuci tangan dan air, dan mendukung inisiatif tokoh masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi yang lebih baik di daerah-daerah yang terpilih. “Banyak faktor yang bisa membuat anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah – air dan sanitasi yang buruk adalah salah satunya,” ucap Mr. Tariq Al Gurg, CEO Dubai Cares. "Dubai Cares secara proaktif memiliki fokus pada faktor- faktor dasar yang menciptakan hambatan belajar, dan kami percaya inisiatif ini adalah contoh dari bagaimana kita secara sistematis dapat
4
menghapus hambatan tersebut dan menciptakan kesempatan untuk pendidikan dan kesehatan yang lebih baik." Perwakilan UNICEF di Indonesia Angela Kearney, yang berbicara atas nama tiga mitra pembangunan yang mendukung inisiatif ini, menggarisbawahi pentingnya inisiatif tersebut untuk mencapai anak-anak yang paling rentan. "Dengan memastikan bentuk pelayanan dasar tersebut menjangkau anak-anak di daerah, kita tidak hanya mengurangi resiko penyakit dan kematian, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan - yang kelak dapat mencegah anakanak putus sekolah," katanya. Program ini dilihat sebagai sebuah model untuk pembangunan masa depan di Indonesia, penguatan integrasi kegiatan pendidikan air, sanitasi dan kebersihan di sekolahsekolah dan meningkatkan keberlanjutannya melalui fokus pada pendekatan biaya rendah, kepemimpinan masyarakat dan pengembangan kapasitas teknis dari komite sekolah setempat. Konstruksi fisik fasilitas air dan sanitasi akan dilengkapi dengan pelatihan guru dan perwakilan masyarakat dalam memberikan pendidikan
kesehatan yang efektif. Komite sekolah akan didukung untuk dapat lebih baik mengelola anggaran yang tersedia agar mampu menyediakan air, sanitasi dan komponen kebersihan. Sedangkan program pemerintah Unit Kesehatan Sekolah (UKS) juga akan direvitalisasi. Melalui hibah dari Dubai Cares, UNICEF memberikan kontribusi US$ 3 juta untuk program dua tahun bersama dengan US$ 1 juta masingmasing dari Care International dan Save the Children.
TAHUKAH ANDA? * Setiap bulan, 5 juta penduduk perkotaan di negara berkembang bertambah. * Di Afrika dan Asia, penduduk perkotaan akan bertambah dua kali lipat pada tahun 2030 * 828 juta orang tinggal di pemukiman kumuh dengan permasalahan air bersih dan sanitasi * 9 juta orang di Jakarta menghasilkan 1,3 juta meter kubik limbah setiap harinya, namun hanya 3% yang mencapai pusat pengolahan limbah.
DI INDONESIA Juli 2011
Administrator UNDP Helen Clark Kunjungi Indonesia
PBB
Ki-Ka: El-Mostafa Benlamlih (UN Resident Coordinator), Helen Clark (Administrator UNDP), Ajay Chhibber (Direktur Regional UNDP) dalam sebuah pertemuan dengan UN Country Team di Hotel Shangri-La.
JAKARTA - Administrator United Nations Development Programme (UNDP) Helen Clark berada di Indonesia sehubungan dengan pertemuan Business for Enviroment (B4E) Global Summit, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 27-29 April lalu. Selama kunjungannya, beliau juga bertemu dengan para pejabat senior Pemerintah untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi prioritas nasional Indonesia dan peran UNDP dalam mendukung upaya Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, termasuk percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Dalam pidato nya di KTT B4E, Helen Clark menekankan pentingnya kepemimpinan sektor publik dalam membentuk 'pembangunan yang inklusif' yang dapat membantu melindungi lingkungan. "Peran pemerintah sangat penting dalam menetapkan kerangka kebijakan, penegakkan hukum dan peraturan yang relevan, dan pemantauan, pelaporan, dan memverifikasi apa yang terjadi," menurut Helen Clark. Mengingatkan bahwa dua puluh persen dari emisi gas rumah kaca global berasal dari degradasi dan deforestasi hutan tropis, Clark juga menyoroti "kepemimpinan Indonesia, Brasil, dan negaranegara hutan tropis" dalam menanggulangi perubahan iklim, "bersama dengan kepemimpinan pendonor yang berkomitmen seperti Norwegia yang memungkinkan untuk memajukan pelestarian hutan dan pembangunan secara simultan melalui REDD+. "REDD +" mengacu pada Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yang merupakan satu set kebijakan mitigasi perubahan iklim yang dirancang untuk menggunakan insentif guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Selama perjalanan tiga hari ke Indonesia, Kepala UNDP ini juga melakukan perjalanan ke Kalimantan Tengah, di mana beliau berkeliling menggunakan perahu ke beberapa bagian provinsi untuk secara langsung melihat hutan dan lahan gambut yang menghadapi ancaman nyata dari penebangan hutan. Beliau juga bertemu dengan para pejabat setempat guna membahas rencana mereka untuk menyelenggaraan inisiatif awal REDD+ - yang mencakup konservasi, pengelolaan hutan dan peningkatan cadangan karbon hutan. Indonesia bertekad untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen pada tahun 2020. Emisi gas rumah kaca tahunan di Kalimantan diperkirakan mencapai sekitar 15 persen dari total emisi Indonesia, akibat semakin pesatnya laju pembukaan hutan.
5
1 2 3
Peran Perempuan Disorot dalam Peringatan Tahunan
PBB
DI INDONESIA Juli 2011
MASYARAKAT INDONESIA BERBICARA MENGENAI TANTANGAN DAN MANFAAT DARI MISI PERDAMAIAN PBB
JAKARTA - Dengan tekad Indonesia di tahun ini untuk menjadi sepuluh besar kontributor penjaga perdamaian PBB, Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada tanggal 30 Mei ditandai dengan sebuah acara khusus di Jakarta yang berfokus kepada beberapa orang dan berbagai tempat di mana warga negara Indonesia telah dengan bangga bertugas di bawah bendera PBB. Diselenggarakan oleh Pusat Informasi PBB (UNIC) Jakarta bersama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) / Voice of Indonesia (VOI), sebuah talk-show radio disiarkan langsung ke seluruh dunia dalam delapan bahasa dari Hotel Sultan di Jakarta Selatan. Acara ini membawa bersama beberapa tokoh penjaga perdamaian PBB Indonesia, yaitu Letnan Kolonel Nita Siahaan, MSc, tentara perempuan pertama Indonesia yang bergabung dalam operasi penjaga perdamaian PBB, dan
6
Kapten Agus Yudhoyono, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang bertugas di kontingen pertama baret biru yang ditugaskan di wilayah selatan Lebanon dengan UNIFIL. Indonesia adalah satusatunya negara di dunia di mana seorang Kepala Negara dan putranya telah turut serta sebagai pasukan "baret biru" dalam misi pelayanan untuk perdamaian dunia. Dalam mengemukakan harapannya untuk masa depan Lebanon, Kapten Agus Yudhoyono menyampaikan kepada Duta Besar Lebanon untuk Indonesia, Victor Zmeter: "Insya Allah, saya memiliki kesempatan untuk kembali ke Lebanon bukan sebagai penjaga perdamaian tetapi sebagai turis." "Terima Kasih, Indonesia!", jawab Duta Besar. "Lebanon tidak bisa melupakan bahwa Presiden Indonesia mengutus anaknya sendiri dalam kontingen pertama di Lebanon Selatan," beliau menyatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian Indonesia melakukan patroli siang dan malam, dalam kondisi yang sulit. "Agar anak-anak Lebanon bisa tidur," ucapnya.
beberapa praktek dan pelajaran yang dipelajari oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia di luar negeri bisa memberikan umpan balik kepada standar dan praktek yang dapat diadopsi dalam negeri untuk pelatihan personil, khususnya mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Duta Besar Kai Sauer dari Finlandia, yang berada pada kegiatan tersebut sebagai peserta, mengusulkan bahwa Indonesia bisa mempertimbangkan untuk mengambil kepemimpinan dalam isu-isu kekerasan terhadap perempuan dalam konteks modul pelatihan perdamaian bagi pasukan ASEAN di pusat misi pelatihan penjaga perdamaian yang sedang dibangun di Sentul, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh komunitas diplomatik, akademisi, dan media untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah mengorbankan hidup mereka dalam misi perdamaian PBB.
Acara ini juga menghadirkan kontribusi penting dari Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Brigadir Jenderal I Gede Sumertha, Anggota DPR, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, dan Ibu Andy Yentriyani dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam sebuah segmen yang didedikasikan untuk peran yang semakin penting mengenai perempuan dalam operasi penjagaan perdamaian, Ibu Andy Yentriyani mengusulkan
Seorang pasukan penjaga perdamaian PBB dari Indonesia berinteraksi dengan penduduk setempat di Darfur
PBB
DI INDONESIA Juli 2011
PEREMPUAN DALAM PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN: PANDANGAN DARI PANGLIMA Selama peringatan Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada tanggal 7 Juni, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono memberikan ucapan penghargaan kepada RRI/Voice of Indonesia dan UNIC Jakarta atas penghormatan yang diadakan untuk pasukan penjaga perdamaian Indonesia. “Tidak diragukan lagi acara ini merupakan hal yang positif dalam peningkatan citra Indonesia di seluruh dunia, terutama, dalam hal kesetaraan jender di organisasi TNI dan untuk urusan partisipasi korps pasukan wanita TNI dalam misi penjagaan perdamaian PBB," kata Laksamana Suhartono yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal I Gede Sumertha, yang mengepalai Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Cilangkap. Beliau menambahkan dalam pidatonya bahwa penyebaran personil wanita TNI sesuai dengan fakta yang menunjukkan terjadi perlakuan yang tidak tepat, yang mungkin dilakukan oleh pihak yang bertikai kepada perempuan atau anak perempuan. "Pengalaman buruk yang dialami oleh para korban pasti membutuhkan perawatan khusus dari perempuan," katanya.
Brigadir Jenderal I Gede Sumertha pada peringatan Hari Internasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB
KEMITRAAN SUMBER DAYA BENCANA: JARINGAN NASIONAL UNTUK INDONESIA? JAKARTA – Forum Ekonomi Dunia mengadakan sebuah pertemuan meja bundar pada Mei lalu dengan Pemerintah Indonesia untuk memulai diskusi untuk membentuk suatu Kemitraan Sumber Daya Bencana (Disaster Resource Partnership / DRP), Jaringan Nasional untuk Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari ide yang dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia Tahunan pada Januari 2011 di DavosKlosters, Swiss, di mana beliau mendeklarasikan niat Indonesia untuk membentuk Jaringan DRP Nasional. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan membangun komunitas yang terdiri atas para ahli dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil yang memiliki komitmen untuk kolaborasi
berbagai pihak dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Pertemuan difokuskan untuk menggabungkan dan menyepakati berbagai prinsip utama dari jaringan tersebut, yang diupayakan dapat mendukung dan melengkapi keberadaan struktur penanganan bencana di Indonesia yang terkoordinasi dengan memasukkan anggota-anggota kunci dari sektor swasta di Indonesia. Lebih dari 40 tokoh dari pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta lokal dan internasional berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Diskusi meja bundar dibuka oleh Indroyono Soesilo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Para peserta yang hadir termasuk Hery Prasetyo, Wakil Ketua
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); Willem Rampangilei, Deputi Koordinasi bidang Kerawanan Sosial Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang memimpin rapat; El-Mostafa Benlamlih, UN Resident Coordinator dan Koordinator Kemanusiaan PBB di Indonesia, Murdaya Widyawimarta, Ketua Central Cipta Murdaya Holding, Indonesia, dan Niyati Sareen, GM CSR Perusahaan Konstruksi Hindustan di India. Hasil dari pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan luas pada prinsip-prinsip inti dari jaringan DRP di Indonesia dan pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari wakil-wakil sektor swasta di Indonesia, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan perwakilan masyarakat sipil, dengan dukungan Forum Ekonomi Dunia.
“Hanya jika publik, swasta dan masyarakat sipil sama-sama siap dan berkomitmen untuk manajemen bencana, maka akan mungkin untuk memiliki efektivitas nyata dalam mengurangi beban kemanusiaan, penghancuran mata pencaharian dan dampak negatif dari bencana” El-Mostafa Benlamlih, UN Resident Coordinator
7
1 2 3
PBB
DI INDONESIA Juli 2011
SELANDIA BARU SEBAGAI KONTRIBUTOR PERTAMA BAGI FASILITAS BENCANA DI INDONESIA
8
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan dan memulai sebuah terobosan baru untuk mendukung kesiapsiagaan dan pemulihan bencana melalui Fasilitas Dana Multi Donor Indonesia untuk Pemulihan Bencana (IMDFF-DR). Apa yang dimaksud dengan IMDFF-DR ? Di tengah banyaknya pengaruh dari dana perwalian yang didirikan ketika bencana berskala besar terjadi di masa lalu, seperti MDF untuk Aceh dan Nias atau pemulihan dana Yogyakarta, IMDFF-DR mempunyai fitur penting yang berbeda: IMDFF – DR didirikan sebagai suatu mekanisme permanen untuk membantu membiayai pelaksanaan Rehabilitasi dan Rencana Aksi Rekonstruksi (RENAKSI) Pemerintah Indonesia yang dirumuskan setelah bencana demi mendapatkan dukungan internasional. Dengan kata lain, dalam kasus bencana berskala besar, tidak diperlukan lagi membentuk sebuah penggalangan dana baru untuk menyalurkan dana; fasilitas akan siap diaktifkan sejak hari pertama bencana itu terjadi. Hal ini cukup efektif untuk mengurangi biaya transaksi dan waktu tunggu selama hari-hari genting dalam proses pemulihan awal. Sepertinya semua mitra kemanusiaan dan pembangunan sangat menyadari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling rentan terhadap bencana alam. Ratarata dalam setahun, lebih dari 600.000 orang Indonesia terkena bencana alam, membuat pemulihan pertahanan dan penanggulangan bencana menjadi satu agenda besar pemerintah dan mitra internasional, termasuk PBB.
Oleh karena itu, IMDFF-DR menjadi sebuah inovasi yang diterima pemerintah Indonesia dan sangat didukung oleh PBB dan Bank Dunia, dengan pendanaan yang datang dari dua ‘jendela’. Secara umum, dana IMDFF-DR diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang akan disalurkan melalui jendela Bank Dunia, sementara dana yang difokuskan pada aspek sosial-ekonomi dari proses pemulihan akan disalurkan melalui jendela PBB, yang dikelola oleh UNDP. Kontribusi Pertama Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Selandia Baru telah membuat langkah berani untuk menjadi donor pertama yang mendukung fasilitas ini, dengan total 4 juta NZ$, yang mana 3 juta NZ$ diarahkan melalui jendela PBB. Hal ini disambut dengan sangat baik, mengingat sifat baru dari IMDFF-DR yang cukup sulit menarik minat donor selama beberapa bulan pertama sejak IMDFF-DR diaktifkan. Kirk Yates, Konselor Pengembangan NZAID Jakarta mengatakan, “dengan menjadi yang pertama dalam kontribusi pada IMDFFDR, kami ingin menyoroti dukungan kami kepada pemerintah Indonesia dalam manajemen resiko bencana dan juga menekankan pentingnya inisiatif ini. Kami berharap bahwa kontribusi kami akan mendorong inisiatif donor lain untuk mendukung inisiatif yang inovatif dan banyak dibutuhkan ini”. Yates juga mengamati bahwa kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun ini telah membuat semuanya lebih penting untuk mendukung pemerintah dalam merintis inisiatif yang serupa.
lalu menjadi prinsip penting bagi Pemerintah. Di satu sisi, IMDFFDR tidak terikat hanya pada satu bencana tertentu, meskipun dapat diaktifkan untuk menerima dana untuk bencana individu. Jika ada beberapa bencana yang memerlukan bantuan internasional kapanpun juga, IMDFF-DR dapat diaktifkan untuk menerima dana untuk setiap bencana, tanpa perlu membangun dana perwalian yang berbeda, seperti yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, salah satu pelajaran penting yang didapat dari bencana masa lalu adalah bahwa bantuan terikat, praktek di mana para pendonor dana sebelumnya menentukan penggunaan dana yang disediakan, tidak membantu dalam memastikan apakah dana tersebut digunakan secara efisien dan di mana dana itu paling dibutuhkan. Untuk IMDFFDR, para pendonor sangat dianjurkan untuk memberikan dana tak terikat, sejalan dengan Deklarasi Paris dan komitmen Jakarta. Hal yang paling penting, IMDFF-DR secara tegas berada di bawah kepemimpinan Pemerintah Indonesia, melalui Bappenas dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Seperti dikatakan oleh Yates, “hanya pemerintah yang dapat dan harus memimpin ketika terjadi sebuah bencana”.
Melihat Ke Depan Sementara dana yang disediakan oleh Selandia Baru akan digunakan untuk pemulihan dari bencana Merapi dan Mentawai pada akhir tahun 2010, tindakan yang berani IMDFF-DR memungkinkan untuk terus didapatkannya keuntungan dari pendanaan lebih lanjut untuk menunjukkan usaha pemulihan Belajar dari Bencana Lalu bencana dan kesiapan bencana Dalam merancang fasilitas yang terkoordinasi, konsisten dan ini, pelajaran dari bencana masa koheren.
PBB
DI INDONESIA Juli 2011
FOKUS PADA MEREKA YANG TANPA KEWARGANEGARAAN JAKARTA - Pada 31 Mei 2011, Kantor Perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Indonesia mengadakan diskusi meja bundar dengan tema "Indonesia: Pencegahan dan Solusi Isu Tanpa Negara" bekerjasama dengan Indonesian Citizenship Institute. Diskusi meja bundar yang diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-50 Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan. Para peserta diundang untuk membahas kemajuan yang dibuat pada isu-isu tanpa kewarganegaraan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan diberlakukan. Pemangku kepentingan terkait dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pejabat pemerintah dan LSM, menghadiri pertemuan tersebut dan berpartisipasi sebagai nara sumber dan komentator. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kunci guna menyerukan pemulihan yang efektif dalam mencegah dan atau mengurangi kasus tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Diskusi ini diharapkan untuk memperkuat komitmen para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kewarganegaraan; menemukan cara baru untuk menerapkan UU baru tahun 2006 secara baik; untuk mengidentifikasi solusi baru untuk kasus tanpa kewarganegaraan; untuk menyadarkan pihak yang berwenang pentingnya instrumen kewarganegaraan internasional dan untuk mengadakan pertukaran janji-janji terkait kewarganegaraan dimana Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan pada pertemuan tingkat menteri pada tanggal 6-7 Desember 2011 di Jenewa. Dalam pertemuan tersebut, UNHCR meluncurkan tiga publikasi mengenai tanpa kewarganegaraan dalam bahasa Indonesia yang diharapkan dapat membantu dalam menyikapi berbagai isu yang disebutkan di atas. Ketiga Publikasi ini - “Good Practices Addressing Statelessness in South East Asia”, “Protecting the Rights of Stateless Persons”, dan “Preventing and Reducing Statelessness”, tersedia di kantor UNCHR Jakarta.
Ki-Ka: Erickson (World Vision) Enny Soeprapto (pakar hukum pengungsi internasional), Francis Teoh (UNHCR Indonesia), Adhi Santika dan Jusuf Hadi (Kementerian Hukum dan HAM).
“Kami bahagia dengan insiatif UNHCR, karena merupakan pertemuan pertama yang diselenggarakan oleh sebuah badan internasional di Indonesia.” “Kedepannya, apa yang akan menjadi signifikan bagi kita untuk dilakukan adalah mengidentifikasi jumlah dan lokasi dari orang Indonesia tanpa kewarganegaraan.“ Adhi Santika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
MENGIKUTI UANG Tantangan dan Rekomendasi untuk Pengembalian Aset Curian di Indonesia JAKARTA – Pengembalian aset curian telah menjadi topik hangat di Indonesia sejak awal era reformasi. Namun dalam hal melacak keberadaan uang haram di luar negeri dan penanganan labirin hukum untuk penyitaan dan pengembalian aset/dana merupakan tugas berat yang membutuhkan upaya luar biasa.
9
1 2
PBB
DI INDONESIA Juli 2011
“Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan oleh karena itu memerlukan cara penangganan yang luar biasa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pencegahan, penuntutan, dan pengembalian aset,” kata Komisaris Jenderal Ito Sumardi, Kepala Bareskrim Mabes Polri dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC). Sumardi menjelaskan bahwa Polri bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat yang berurusan dengan negaranegara yang diduga menyimpan aset yang diperoleh melalui cara-cara menyimpang. Berbagai hambatan terhadap pengembalian aset terdiri dari kurangnya kerjasama di tingkat regional, menurut pakar hukum Prof. O. C. Kaligis. "Kurangnya saling pengertian dan kerjasama antar negara ASEAN pada pengembalian aset yang terkait dengan korupsi menciptakan lingkungan hukum tidak efektif untuk pemberantasan korupsi ditingkat
di tingkat regional," katanya, menambahkan bahwa hukum nasional tidak memberikan definisi pengembalian aset. Profesor Kaligis menyimpulkan bahwa pemulihan aset tetap menjadi tantangan meskipun fakta bahwa "negara-negara yang dikenal zona aman bagi aset ilegal koruptor Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi." Dalam acara UNODC lain namun terkait yang diketuai oleh Direktur Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard, langkahlangkah strategis yang diperlukan untuk membentuk mekanisme untuk pengembalian aset berdasarkan praktik terbaik internasional dibahas. Selama pertemuan berlangsung, peserta diskusi meja bundar mengusulkan pendekatan alternatif untuk menangani masalah pengembalian aset di Indonesia, yaitu pengembalain aset berbasis Nonconviction dan hukum kepailitan dibesarkan sebagai pendekatan alternatif untuk
untuk pengembalian aset di Indonesia. "Ada kemungkinan untuk menggunakan hukum kepailitan untuk mengembalikan aset, baik dalam negeri dan luar negeri," kata ahli hukum Harry Ponto. "Jaksa dapat meminta klaim kebangkrutan, menyediakan pilihan hukum untuk memastikan penyitaan otomatis dana dari pelaku." Komisaris dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah menambahkan bahwa dalam rangka untuk mengembalikan aset yang dicuri dari koruptor "upaya untuk melacak aset tersebut harus dimulai dalam tahap awal penyelidikan." Rekomendasi yang dibuat oleh peserta termasuk pembentukan satuan tugas dalam pelacakan dan pengembalian aset di dalam Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Meningkatkan kapasitas investigasi aparat penegak hukum saat ini juga disorot sebagai prioritas.
BURUH DAN KEPEMIMPINAN Indonesia di antara Negara-negara Pertama yang Mengadopsi Rencana Nasional Berdasarkan Pakta Pekerjaan Global, seru ILO JAKARTA - Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyambut penandatanganan baru-baru megenai Indonesia Jobs Pact (IJP), yang disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden pada tanggal 13 April. Perjanjian antara Pemerintah, pekerja dan majikan adalah hasil dari suatu proses nasional beradaptasi Pakta Pekerjaan Global, yang diluluskan pada tahun 2009 pada Konferensi Perburuhan Internasional ILO. Pakta nasional dirancang untuk
10
meningkatkan hubungan industrial, dengan fokus pada peningkatan penciptaan lapangan kerja, iklim kompetitif dalam ekonomi dan perlindungan pekerja yang rentan. "Ini adalah contoh yang sangat baik dari dialog sosial yang sukses berdasarkan pada rasa saling percaya dan komitmen yang tulus," kata Sachiko Yamamoto, Direktur Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, yang menyebut penandatanganan itu sebagai
Direktur Regional ILO untuk Asia Pasifik, Sachiko Yamamoto memberikan selamat pada Presiden
sebuah “langkah yang solid menuju masa depan yang lebih baik bagi orang-orang di Indonesia”. Indonesia Jobs Pact (IJP) dikembangkan dengan dukungan ILO, melalui serangkaian ulasan dan konsultasi antara perwakilan pemerintah, serikat buruh dan organisasi pengusaha (dikenal sebagai “konstituen tripartit”). Peter van Rooij, Direktur ILO
menandai awal era baru dalam memperdalam kolaborasi antara konstituen tripartit Indonesia dan ILO. “IJP akan membuka jalan bagi program kerja berikutnya layak Decent Work Country Programme, yang akan meliputi pembangunan negara untuk 2015, katanya. Komitmen Indonesia terhadap isu-isu perburuhan telah ditekankan oleh kehadiran Presiden
Yudhoyono pada Konferensi Perburuhan Internasional ke100 di Jenewa pada 14 Juni lalu. “Hal ini adalah contoh yang sangat baik dari dialog sosial yang sukses didasarkan pada rasa saling percaya dan komitmen yang tulus” Sachiko Yamamoto, Direktur Regional ILO untuk Asia Pasifik
UNHCR MEMPERINGATI HARI PENGUNGSI DUNIA
PBB
DI INDONESIA Juli 2011
1 2
Representatif UNHCR, Manuel Jordão dengan perwakilan pemerintah dan NGO.
Kalendar PBB
Dalam rangka peringatan Hari Pengungsi Dunia pada tanggal 20 Juni, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyelenggarakan sebuah kegiatan di Kebun Raya Bogor bersama para pengungsi dan berbagai mitra kerja. Dalam kesempatan ini, UNHCR memberikan penghargaan kepada beberapa perwakilan pemerintah, termasuk Kepolisian Bogor, Kantor Imigrasi, dan Kementerian Sosial, atas dukungan mereka dalam perlindungan kepada para pengungsi di Indonesia. Kegiatan ini mengikutsertakan partisipasi para pengungsi dan pencari suaka dalam pertunjukan kebudayaan dan pameran kuliner. Juga pada peringatan tersebut, UNHCR juga merilis laporan tahunan Tren Global mengenai Situasi Pengungsi di Dunia. Laporan tersebut menunjukkan ketidakseimbangan dukungan pengungsi, dengan 80% dari jumlah keseluruhan pengungsi di dunia berada di negara berkembang, sementara di beberapa negara industrial, berkembang sebuah sentimen anti-pengungsi. JUNI-JULI: UNESCO – Pelatihan para pelatih dan peningkatan kapasitas untuk revitalisasi industri kerajinan – Borobudur. 2-3 JULI: UNESCO – Promosi Pendidikan Warisan Budaya antara Orang Muda – Borobudur. 11 JULI: Hari Kependudukan Dunia 25-30 JULI: UNESCO - Lokakarya Manajemen Pergudangan Museum 27-28 JULI: UNCAPSA & FAO – Konferensi Internasional tentang Investasi Pertanian Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan – Bogor. 9 AGUSTUS: Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia 12 AGUSTUS: Hari Pemuda Internasional 19 AGUSTUS: Hari Kemanusiaan Dunia
Pandangan-pandangan yang disajikan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan resmi atau kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Informasi dalam publikasi ini dapat direproduksi secara bebas. PBB di INDONESIA merupakan versi Bahasa Indonesia UN in INDONESIA yang diterjemahkan oleh Universitas Budi Luhur dan diterbikan secara elektronik oleh United Nations Information Centre (UNIC) Jakarta. e-mail:
[email protected] web: www.unic-jakarta.org twitter: @UNIC_Jakarta
11
