KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA PRAHA KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK CEKO NoMoR: o1 / K? / r I 01 /2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA D! PRAHA
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
.,
a,
b
Bahwa Surat Keputusan Kepala Peruvakilan Republik lndonesia No. SK 044lKPlll11l2015 tanggal 6 November 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri; Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a) tersebut
di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Kepala
Peruvakilan Republik lndonesia Praha;
Mengingat
'.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3687); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3882); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 47)', Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5); Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 463a); Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
1
12
23
7.
lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5476), Undang-Undang No. 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011, Nomor sz);
8.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2414 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 22Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik lndonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusla Rl (Lembaran negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5667); 11. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5940); 12. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Penryakilan Republik lndonesia di Luar Negeri; 13. Keputusan Menteri Luar negeri Republik lndonesia No. SP/2891/BUllXl81l01 tentang Wewenang dalam Pengurusan Keuangan Negara pada Penrvakilan Republik lndonesia di Luar Negeri;
9.
14. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 06/A/0T /l,12004, tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Umum Peruvakilan Republik lndonesia di Luar Negeri; Memperhatikan
Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl No. 02/S/TimBra-Pral10l2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA
Pertama
Menyesuaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Peruvakilan Republik lndonesia di Republik Ceko ditetapkan dengan jumlah sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat ini.
Kedua
Mencabut Surat Keputusan Kepala Peruvakilan Republik lndonesia di Praha No. SK 044lKPlll11l2015 tanggal 6 November 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha.
Ketiga
Biaya Keimigrasian dan Kekonsuleran pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha ditetapkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dengan asumsi 1 USD ekuivalen Rp. 12.000,-.
Keempat
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, dipungut oleh Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha, disetorkan ke kas negara setiap minggu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima
Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal
9
Januari
2017 dan akan ditinjau secara berkala apabila terjadi perubahan kebijakan dari Pemerintah Republik lndonesia yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta adanya kondisi tertentu seperti terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang yang tajam sehingga merugikan negara, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
Praha
6 Januari 2017
Peruvakilan Republik Indonesia,
Tembusan disampaikan kepada: 1. Yth. Menteri Luar Negeri Rl 2. Yth. Menteri Hukum dan HAM Rl 3. Yth. Sekretaris Jenderal, Kemlu Rl 4. Yth. lnspektur Jenderal, Kemlu Rl 5. Yth. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemlu 6. Yth. Dirjen lmigrasi, Kemkumham Rl 7. Yth. Direktur Konsuler, Kemlu Rl 8. Arsip
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN Rl Nomor . 01/ K? I 01 /2011
/l
BIAYA KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
PELAYANAN KEIMIGRASIAN 1. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK !NDONESIA a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan per Buku b. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku per Buku disebabkan kelalaian c. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku per Buku
d. e. f. g h. i. j.
Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI Perorangan
per Buku
Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/ dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri Paspor Biasa24 Halaman Paspor Biasa24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Paspor Biasa24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kaoalnva Tenooelam
per Buku
Visa Kunjungan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun Visa Tinggal Terbatas Untuk 6 (enam) bulan Untuk 1 (satu)tahun Untuk 2 (dua) tahun Biaya Pengiriman Kawat Persetujuan ke Penarakilan Rl di Luar
per Orang per Orang
TARIF (USDI
25 50
25 25
per Buku
5
0
per per per per
Buku Buku
20
Buku
10
10
Buku 10
2. VISA
a. b. c.
3.
-
d. e. Visa Diplomatik dan Dinas
Fasilitas Keimiqrasian (Affidavit) baoi Anak Kewarqaneqaraan Ganda
5C
11C
Per Oranq
trE
per Orang per Orang per Orang
105
per Orang oer Orano
18C 1C C
15
I!. PELAYANAN KEKONSULERAN
1
LEGALISASI
a. Legalisasi Dokumen Bisnis b. Legalisasi Dokumen Non-Bisnis _ Legalisasi Dokumen Non-Bisnis c' Maiasiswa Rt) d, LegalisasiTerjemahan
Akademik (untuk Pelajar atau
per Dokumen
125
per Dokumen
25
per Dokumen
0
per Dokumen
0
JENIS PENERIMAAN'NEGARA BUKAN PAJAK
2
PENERBITAN SURAT KETERANGAN Surat Keterangan Pernikahan/ Kutipan Akta pernikahan Surat Keterangan Kelahiran/ Kutipan Akta Kelahiran Surat Keterangan Kematian/ Kutipan Akta Kematian Surat Keterangan Jenazahl Abu Jenazah Surat Keterangan Perceraian/ Kutipan Akta perceraian Surat Keterangan Pindah Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anak Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia Surat Keterangan Pengganti Surat lzin Mengemudi lndonesia Surat Keterangan Jalan Surat Keterangan Jalan kepada WNI yang Memenuhi Kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan pemerintah Republik lndonesia Nomor49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri Buku Pengenalan DiriWarga Negara lndonesia (lD-Book) m. Surat Keterangan Usaha/ Bisnis
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j, k.
l.
Praha, 6 Januari 2017
Kepala Penruakilan Rl,
SATUAN per per per per per per per per per per
Surat Surat Surat Surat Surat Surat
TARIF fUSDI
( C
c c
c c
Surat
c
Surat Surat Surat
2C
per Surat
c
per Surat per Surat
128
c 2C
2C
