PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Tahun 2010
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa untuk memberikan arah dan prioritas terhadap pelaksanaan pembangunan bidang kearsipan, perlu adanya Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014; b. bahwa pelaksanaan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya akan dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang lebih rinci dalam bentuk Renja-KL dan RKA-KL; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009; 10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementarian/Lembaga; Memperhatikan : Surat Tugas Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor ST/255/M.PANRB/12/2009 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010-2014.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(1)
(2)
Pasal 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Renstra ANRI Tahun 2010-2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Renstra ANRI Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dokumen rencanaan pembangunan bidang kearsipan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Pasal 2 Renstra ANRI Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan kearsipan, kegiatan pokok dan kegiatan indikatif berikut indikator kinerja. Pasal 3 Renstra ANRI Tahun 2010-2014 digunakan sebagai pedoman unit kerja dalam penyusunan rencana kinerja tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 4 Setiap unit kerja di lingkungan ANRI wajib melaksanakan ketentuan peraturan ini dalam menyusun rencana kinerja tahunan. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010 Plt. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
M. ASICHIN
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................ BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................................ 1.1 Kondisi Umum A. Sasaran, Arah kebijakan dan Program RPJMN 2004-2009 ........... B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra ANRI Tahun 2004-2009........................................................................... C. Capaian Program dan Kegiatan Prioritas 2008 dan 2009............... 1.2
BAB II
BAB III
Potensi dan Permasalahan ................................................................ A. Permasalahan.................................................................................. B. Kekuatan ........................................................................................ C. Peluang ........................................................................................... D. Tantangan.........................................................................................
1 3 3 13 16 16 17 18 19
VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI .............................................................
22
2.1 2.2 2.3 2.4
22 23 23 24
Visi ...................................................................................................... Misi ...................................................................................................... Tujuan .................................................................................................. Sasaran Strategis...................................................................................
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................................................... 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ................................................. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kearsipan........................ A. Pencapaian Sasaran Strategis Pertama............................................... B. Pencapaian Sasaran Strategis Kedua................................................. C. Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga................................................. D. Pencapaian Sasaran Pendukung...................................................... E. Penataan Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia ................
BAB IV PENUTUP
27 27 32 33 37 42 48 58
.................................................................................................
67
Lampiran Tabel Rekapitulasi Anggaran Renstra ANRI Tahun 2010-2014..................................... Matrik Target Pembangunan Tahun 2010-2014 ............................................................. Matrik Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 ....................................
68 69 115
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum Tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka keberadaan dan fungsi arsip merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya arsip merupakan refleksi dan rekaman dari perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan
hal tersebut, dalam
rangka memberikan arah yang jelas dalam mewujudkan tujuan nasional, maka ditetapkan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) agenda pembangunan yaitu : 1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai 2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Ketiga agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan nasional. Keberhasilan satu pelaksanaan agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda yang lainnya. Selanjutnya untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka ketiga agenda pembangunan nasional dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk arah kebijakan, fokus, dan kegiatan prioritas. Mengacu pada ketiga agenda pembangunan tersebut di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 1
sebagai lembaga yang mempunyai tugas negara di bidang kearsipan turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dengan fokus pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dokumen RPJPN kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya RPJMN akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Bertitik tolak dari hal tersebut, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 (Renstra ANRI 2010-2014) yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010–2014 ini dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan yang modern yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur; peningkatan peran serta dan fungsi arsip dalam penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa seperti yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Dokumen Renstra ANRI ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan Renstra Satuan Kerja Eselon I dan II di lingkungan ANRI. Renstra ANRI ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL). Kedua rencana tersebut menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
2
A. Sasaran, Arah kebijakan dan Program RPJMN 2004-2009 Sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
khususnya
bab
14,
dinyatakan
bahwa
salah
satu
agenda
pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional tersebut, secara umum telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan negara tahun 2004-2009 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan prilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Sejalan dengan hal
tersebut, peranan pembangunan kearsipan dalam upaya
mewujudkan sasaran penyelenggaraan negara tahun 2004-2009 dirumuskan dalam arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan adminstrasi Negara
melalui
optimalisasi
pengembangan
dan
pemanfaatan
e-
Government, dan dokumen/arsip Negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintah. Selanjutnya arah kebijakan kearsipan tersebut dijabarkan kedalam
Program
Penataan
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
melalui
pelaksanaan kegiatan pokok yaitu menciptakan sistem administrasi pendukung
dan
kearsipan
yang
efektif
dan
efisien
serta
menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip Negara. B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra ANRI 2004-2009 Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi ANRI, sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia telah menetapkan sasaran rencana pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor
01
Tahun
2005
tentang
Pokok-pokok
Kebijakan
dan
Strategi
Pembangunan Bidang Kearsipan 2004 – 2009 sebagai berikut: 1.
Tersedianya
payung
hukum sebagai
landasan
operasional
terhadap
pengelolaan arsip baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2.
Terciptanya Pedoman/standar/petunjuk pelaksanaan dari suatu sistem pengelolaan arsip;
3.
Terlaksananya sosialisasi atas berbagai produk hukum Pedoman/standar/ petunjuk tentang pengelolaan arsip di seluruh instansi pusat/daerah;
4.
Terlaksananya hubungan kerja sama teknis dengan seluruh instansi tingkat 3
pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan kearsipan secara nasional; 5.
Terlaksananya program asas dekonsentrasi kearsipan di pemerintah provinsi sebagai upaya untuk mempercepat tersedianya SDM kearsipan di daerah;
6.
Terlaksananya Penciptaan SDM Kearsipan di setiap instansi pusat dan daerah guna mendukung pelaksanaan pengelolaan arsip;
7.
Terlaksananya
upaya
penyelamatan
dan
pelestarian
arsip
serta
meningkatkan khasanah arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan akuntabilitas publik; 8.
Tersedianya sistem jaringan informasi kearsipan antara ANRI dengan Badan/Kantor Arsip Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
9.
Terwujudnya
pendayagunaan
arsip
bagi
kegiatan
pemerintah
dan
masyarakat luas. Bertitik tolak dari 9 sasaran jangka menegah yang telah ditetapkan dalam Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Kearsipan Tahun 2004 – 2009 yang telah diuraikan di atas, berikut ini hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan renstra ANRI Tahun 2004-2009 : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik a.
Pencapaian program dan kegiatan sampai Tahun 2008 Program ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan. Pencapaian sampai dengan Tahun 2008 adalah tersedianya Laporan Kinerja dan
Laporan
Keuangan
ANRI
Tahun
2007,
tersedianya
dokumen
perencanaan anggaran, terselenggaranya dukungan operasional sehari-hari perkantoran, pengelolaan APBN. b.
Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009 Hingga Desember 2009 diperkirakan seluruh kegiatan dalam program ini dapat diselesaikan seluruhnya seperti tersedianya dokumen perencanaan 2010, ditetapkannya
Rencana Strategis ANRI Tahun 2010-2014 dan
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kearsipan 2005 – 2025, tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ANRI Tahun 2008,
tersusunnya
Laporan
Keuangan
Audited,
penyelenggaraan 4
pemeriksaan di lingkungan ANRI dan terselenggaranya rapat kerja teknis Tingkat Eselon I. Selain hal tersebut, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ANRI sedang melakukan usahausaha ke arah reformasi birokrasi bersama dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Kepegawaian
Aparatur Negara,
Negara
Lembaga
dan
Reformasi
Administrasi
Birokrasi,
Negara,
Badan
dan
Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a. Pencapaian program dan kegiatan sampai Tahun 2008 Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui penciptaan kearsipan yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara. Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2008: 1) Dalam
rangka
pembinaan
pelaksanaan
kearsipan
ANRI
telah
melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kearsipan meliputi kesisteman, kelembagaan, SDM kearsipan, program kearsipan serta pelaksanaan kegiatan kearsipan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar dan kaidah kearsipan. Hasil dari pembinaan kearsipan dapat dilihat dari jumlah instansi binaan yang telah melakukan pengelolaan arsip sesuai dengan norma/standar kearsipan. Adapun jumlah instansi yang telah dibina dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: Tabel. 1 JUMLAH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN TAHUN INSTANSI
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PUSAT
22
29
36
40
43
46
DAERAH
15
17
23
24
31
62
5
JUMLAH
37
46
59
64
74
108
Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, 2009 2) ANRI telah menyetujui sebanyak 11 Jadwal Retensi Arsip (JRA) instansi pusat dan 23 JRA Pemerintah Daerah meliputi JRA Fasilitatif Keuangan, Kepegawaian, dan Substantif. Perbandingan jumlah JRA yang disetujui oleh ANRI dari tahun 2007 dan 2008 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: Tabel 2 PERKEMBANGAN JUMLAH JRA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN KEPALA ANRI DARI TAHUN 2007-2008 Tahun Perubahan No Instansi 2007 2008 Naik Turun % 1.
Pusat
8
11
3
-
(+) 37,50
2.
Daerah
17
23
6
-
(+) 35,29
JUMLAH
25
34
9
-
(+) 36,00
Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, 2008.
3) Tersedianya 20 inventaris/daftar arsip sebagai salah satu sarana temu balik arsip, terpeliharanya 27.000 ml Arsip Konvensional, 99.794 lembar arsip Kartografi dan Kearsitekturan, 30.000 kaset arsip film, 30.000 kaset/open reels arsip rekaman suara, 1.663.000 lembar arsip foto (negatif dan positif), 9.200 reels arsip microfilm dan 7.200 fiches arsip
microfische, serta dikeluarkannya rekomendasi pemusnahan arsip bagi 8 (delapan) instansi pusat dan daerah. 4) Dalam rangka penyelamatan dan penanggulangan arsip akibat bencana, pada tahun 2008 telah dilaksanakan penyelamatan arsip pada 9 (sembilan) daerah yang terkena bencana banjir yaitu Bojonegoro, Ponorogo, Situbondo, Sragen, Ngawi, Lamongan, Yogyakarta, Pasuruan, dan Jakarta. 5) Terlaksananya pengadaan Vacuum Freeze Dry Chamber (VFDC) dalam rangka penyelamatan dan penanggulangan arsip akibat bencana. 6) ANRI telah menyelesaikan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 6
tentang
Ketentuan-Ketentuan
Pokok
Kearsipan,
serta
Rancangan
Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Arsip Dinamis. b. Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009 Sampai dengan Desember 2009 diperkirakan seluruh kegiatan yang terdapat pada program ini dapat terealisasi antara lain: 1) Naskah RUU Kearsipan telah disahkan menjadi Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 September 2009; 2) Disahkannya Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Arsip Dinamis; 3) Terlaksananya penyusunan rancangan Renstra ANRI tahun 2010-2014; 4) Tersosialisasikannya pedoman akreditasi dan sertifikasi kearsipan pada instansi pusat dan daerah hasil kerjasama ANRI dengan UNDIP, sertifikasi SDM Kearsipan; 5) Tersusunnya Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi (Job Description) ANRI sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi di lingkungan ANRI; 6) Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan perbaikan arsip statis baik arsip konvensional maupun arsip media baru; 7) Penandatanganan Kerja Sama ANRI dengan KPU tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
Pemilihan
Umum
ditandatangani
tanggal
5 Maret 2009; 8) Terlaksananya penyelamatan arsip Pemilu 2009 dan Arsip Pilkada, Arsip dari
Lembaga
Perorangan,
Pemerintahan/Lembaga
Organisasi
Massa,
Organisasi
Negara, Politik,
BUMN/Swasta, dan
Organisasi
Keagamaan; 9) Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Akibat Jebolnya Tanggul Situ Gintung Kabupaten Tangerang Banten yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2009. Arsip yang diselamatkan adalah arsip milik masyarakat/perorangan dan instansi antara lain arsip milik Seto Mulyadi (Kak Seto), Zakaria Abubakar dan warga lainnya berupa; sertifikat tanah, ijazah, paspor, buku tabungan yang terkena musibah banjir sebanyak 260 bundel dan 154 album foto. Disamping itu, ANRI sejak 1 April 2009 hingga sekarang sedang melakukan
penyelamatan
dan
pelestarian
arsip
Universitas 7
Muhammadiyah Jakarta (UMJ) kurang lebih sebanyak 1.285 bundel, ANRI sejak tanggal 1-4 Oktober 2009 melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip akibat gempa di Sumatera Barat yang terjadi tanggal 30 September 2009 kurang lebih sebanyak 35.952 meter linier. Pelayanan perbaikan (Restorasi Arsip) terhadap arsip akibat bencana Situ Gintung, baik yang dilakukan di lokasi kejadian maupun yang dilaksanakan di ANRI dengan memanfaatkan alat Vacuum Freeze Dry Chamber (VFDC) dan diberikan secara gratis; 10) Terlaksananya penilaian dan akuisisi arsip Kabinet Gotong Royong, Arsip Peradilan, Arsip Konflik dan Keraton Nusantara, serta Arsip Lembaga Kepresidenan; 11) Terlaksananya wawancara sejarah lisan mengenai Kembalinya GAM ke Ibu Pertiwi; 12) Terlaksananya pengamanan arsip melalui Barcode; 13) Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa sebagai upaya untuk mendukung Program Arsip Masuk Desa; 14) Terlaksananya
penyusunan
pedoman/petunjuk
teknis/petunjuk
pelaksanaan/standar di bidang kearsipan; 15) Terlaksananya pengkajian di bidang kearsipan; 16) Terselenggaranya Sidang Umum dan Konferensi SEAPAVAA (South East
Asia Pacific Audio Visual Archives Association) ke-13 di Bandung tanggal 15-20 Mei 2009; 17) Terlaksananya persiapan pembentukan Arsip Universitas Pattimura, sedangkan sampai saat ini yang sudah terbentuk adalah Arsip Universitas Gajah Mada; 3. Program Pengelolaan SDM Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM aparatur melalui peningkatan kompetensi pada tugas dan tanggung jawabnya,
penyelenggaraan
diklat
kearsipan
serta
pengembangan
profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin. a. Pencapaian Program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2008 1)
Terlaksananya diklat fungsional arsiparis tingkat keterampilan dan keahlian; 8
2)
Terlaksananya diklat teknis kearsipan baik di Pusat maupun daerah;
3)
Terlaksananya diklat kearsipan dana dekonsentrasi di daerah provinsi;
4)
Terlaksananya
Pemilihan
Arsiparis
Teladan
Tingkat
Nasional
Tahun 2008; 5)
Terbitnya Peraturan MenPAN tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
6)
Terbitnya Pedoman Formasi Kebutuhan Arsiparis, Akreditasi Sistem Kearsipan Dinamis (Non Elektronik) dan Akreditasi Lembaga Jasa Penyimpanan Arsip.
Pengembangan SDM Kearsipan di ANRI dilakukan melalui
kegiatan
pendidikan pelatihan dengan berbagai jenjang dan tingkat keahlian masingmasing dan difokuskan untuk peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pembinaan Arsiparis di tingkat pusat dan daerah. Untuk lebih jelasnya, mengenai jumlah pejabat fungsional arsiparis dan jumlah diklat penciptaan yang dilakukan ANRI dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut ini : Tabel. 3 JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS DI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH DARI TAHUN 2004 – 2009 JUMLAH ARSIPARIS TINGKAT KEAHLIAN
TINGKAT KETERAMPILAN
TAHUN
TAHUN
INSTANSI 2004 PUSAT
LPND
191
DEPT
DAERAH
PROVINSI
174
KAB/KOTA
JUMLAH
365
2005
2006
2007
2008
2009
2004
2005
2006
2007
2008
2009
99
110
110
109
119
1.807
578
614
602
645
424
120
117
119
128
249
1.246
997
1.004
1.112
1271
177
164
220
230
162
1.175
1.187
880
920
651
9
9
9
9
14
250
233
233
233
285
405
400
458
476
544
3.249
3.031
2.719
2.910
2.631
1.609
3.416
Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, 2009
9
Tabel 4. JUMLAH PESERTA YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT ARSIPARIS TERAMPIL DAN ARSIPARIS AHLI PER PROVINSI NO
TAHUN
JUMLAH PROVINSI
JUMLAH PESERTA
1
2004
16 Provinsi
350 Orang
2
2005
29 Provinsi
944 Orang
3
2006
29 Provinsi
799 Orang
4
2007
32 Provinsi
934 Orang
5
2008
31 Provinsi
585 Orang
6
2009
29 Provinsi
29 Orang
JUMLAH
3.641 Orang
Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, 2009
b.
Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009 1)
Terlaksananya Diklat Arsip Masuk Desa yang dilaksanakan melalui anggaran dekonsentrasi kearsipan;
2)
Terlaksananya diklat Pimpinan Lembaga Kearsipan;
3)
Disahkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 sebagai pengganti Peraturan MenPAN Nomor 09/Kep/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kredit;
4)
Terlaksananya peningkatan SDM ANRI melalui pemberian bantuan beasiswa S1/DIV, S2, S3, pengiriman diklat dan kursus baik di dalam maupun di Luar Negeri;
5)
Terlaksananya evaluasi pasca diklat kearsipan;
6)
Terlaksananya pembinaan dan penilaian jabatan fungsional Arsiparis dan fungsional lainnya;
7)
Disahkannnya Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
8)
Tersedianya standar kompetensi jabatan struktural;
9)
Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional
Tahun
2009. 10
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. a.
Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2008 1)
Terlaksananya Bantuan/Hibah Mobil Unit Layanan Masyarakat Sadar Arsip
dalam
rangka
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
akan
pentingnya arsip kepada 10 daerah provinsi; 2)
Tersedianya Citra Daerah untuk 29 provinsi, pada tahun 2008 dilaksanakan pembuatan citra daerah 6 provinsi. Sedangkan sisanya sebanyak 4 provinsi akan diselesaikan pada tahun 2009;
3)
Tersedianya Citra Nusantara Jilid I: Tradisi Menjaga Keutuhan Negeri, Jilid II: Tradisi Niaga Bangsa dan Jilid III: Tradisi Membina Negeri;
4)
Tersedianya Naskah Sumber Arsip Seri: "Arsip Perjanjian Perbatasan Wilayah RI Jilid III”;
5)
Terlaksananya Pameran Arsip Arsip Wawasan Kebangsaan, Pameran dalam rangka Seabad Kebangkitan Nasional dan Pameran dalam rangka memperingati HUT R.I.;
6)
Terlaksananya Pelayanan Kearsipan baik Layanan di Ruang Baca maupun Layanan Jasa Kearsipan;
b. Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009 1)
Terlaksananya Pameran Arsip Wawasan Kebangsaan di 4 daerah dan Pameran 64 Tahun Refleksi Kemerdekaan R.I.;
2)
Terselenggaranya Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan dan Pemilihan Unit Kearsipan Teladan di Lingkungan Instansi Pusat;
3)
Terlaksananya Apresiasi Kearsipan Bagi Pelajar/Masyarakat, Sosialisasi Kelembagaan ANRI, Sosialisasi Kearsipan, Fasilitasi Teknis Layanan Pemanfaatan Arsip Statis, Workshop pengolahan arsip statis untuk pengembangan database;
4)
Terlaksananya bimbingan teknis dan terdistribusikannya hibah/bantuan Mobil Unit Layanan Masyarakat Sadar Arsip ke 9 daerah provinsi;
5)
Terlaksananya Implementasi Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Teknologi Informasi di 9 Daerah Provinsi; 11
6)
Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Pengelolaan Arsip Statis di Daerah;
7)
Tersedianya Prosedur Pengoperasian Modul Pengumpulan Data pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
8)
Pengembangan
Sistem
dan
Perangkat
Pengoperasian
Aplikasi
Pengelolaan Arsip di Internet; 9)
Pengembangan Aplikasi Preservasi Arsip Elektronik yang Dibuat dengan Aplikasi Perkantoran;
10) Diterbitkannya Naskah Sumber Arsip Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Irian Jaya Barat; 11) Diterbitkannya Naskah Sumber Arsip Citra Nusantara. 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program ini bertujuan untuk meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi ANRI. a.
Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2008 ANRI telah menyelesaikan pembangunan Gedung Pengolahan Arsip (Gedung P) Tahap II, Pembuatan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Tahap I seluas 1.700 m2, Pengadaan Kendaraan Penyelamatan Arsip dan Penanggulangan Bencana (Rescue), pengadaan Ambulance, Pengadaan A.C. Gedung G (Depo Penyimpanan Arsip), rehabilitasi Gedung B (Gedung restorasi/repografi seluas 2.160 m2 serta pengadaan Inventaris keperluan kantor ANRI di Jakarta dan Bogor.
b. Perkiraan pencapaian program dan kegiatan tahun 2009 Sampai dengan Desember 2009, diperkirakan akan dapat diselesaikan pembangunan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Tahap II, pembangunan Gedung Pengolahan Arsip (Gedung P) Tahap III, Pembangunan Tempat Parkir, Pembuatan Maket, Pengadaan Peralatan Kantor, Pengadaan Alat Visualisasi Kearsipan, Pengadaan Running Text, Rehabilitasi Gedung B, C, dan D, pembuatan sertifikat tanah, Implementasi JIKN pada Pemerintah Provinsi dan Implementasi Jaringan Sistem Kearsipan Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
12
C. Capaian Program dan Kegiatan Prioritas 2008 dan 2009 1. Kegiatan Prioritas Nasional Untuk tahun 2008 dan 2009, ANRI tidak memiliki kegiatan yang menjadi prioritas nasional. 2. Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga 2.1 Capaian
kegiatan
prioritas
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia Tahun 2008 sebagai berikut : a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan - Tersedianya Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan; - Tersedianya Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Arsip Dinamis; - Terlaksananya akuisisi arsip Pemilu, Pilkada dan terselamatkan arsip yang rusak akibat bencana; - Terlaksananya Wawancara Sejarah Lisan mengenai “Kembalinya GAM ke Pangkuan Ibu Pertiwi” sebanyak 19 Tokoh; b. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur - Terselenggaranya Diklat Keterampilan sebanyak 3 Angkatan dan Diklat Keahlian sebanyak 2 Angkatan; - Terlaksananya Bantuan Beasiswa sebanyak 77 orang; - Terlaksananya Kursus/Training Dalam sebanyak 232 orang dan Luar Negeri sebanyak 14 orang; - Terlaksananya Program Dana Dekonsentrasi Bidang Kearsipan pada 31 Provinsi;
c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
13
- Terselengaranya Seminar dan Pameran Kearsipan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, Delapan Dasa Warsa Sumpah Pemuda dan Wawasan Kebangsaan; - Terlaksananya Penyerahan Citra Daerah sebanyak 6 Provinsi dan Citra Nusantara; - Terlaksananya Survey Nasional tentang Pentingnya Arsip bagi Masyarakat; d. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Negara - Terlaksananya Pembangunan Gedung Pengolahan Arsip 8 lantai, Gedung Penunjang/Gudang Barang Inventaris, Pembuatan Diorama tentang Sejarah Perjalanan Bangsa; - Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis TIK pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi; - Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis TIK.
2.2 Perkiraan
Capaian
kegiatan
prioritas
Arsip
Nasional
Republik Indonesia Tahun 2009 sebagai berikut : a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan - Naskah RUU Kearsipan sudah dapat dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan menjadi Undang-undang; - Disusunnya Peraturan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis; - Tersedianya rancangan Renstra ANRI tahun 2010-2014; - Terlaksananya akreditasi pada 2 lembaga kearsipan dan 3 unit kearsipan serta tersertifikasinya 50 arsiparis; - Terlaksananya supervisi pada 20 instansi pusat dan 16 instansi pemerintah daerah; - Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip pilkada pada 2 intansi lokal, 6 provinsi/kab/kota sebanyak 8 boks;
14
- Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip pemilu 2009 pada 5 instansi pusat, 4 provinsi, dan 5 kab/kota sebanyak 10 boks; - Terlaksananya digitalisasi reformating arsip statis. b. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur - Terlaksananya Diklat Arsip Masuk Desa yang dilaksanakan melalui anggaran dekonsentrasi kearsipan pada 29 provinsi; - Terselenggaranya
Diklat
fungsional
arsiparis
tingkat
Keterampilan sebanyak 75 orang dan tingkat Keahlian sebanyak 50 orang; - Terselenggaranya Diklat pimpinan II-IV sebanyak 12 orang; - Terlaksananya bantuan beasiswa bagi program D4, S1, S2, dan S3 sebanyak 100 orang; - Terlaksananya Kursus/Training Dalam Negeri sebanyak 457 orang dan Luar Negeri sebanyak 5 orang. c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Terlaksananya
bimbingan
teknis
dan
terdistribusikannya
hibah/bantuan Mobil Unit Layanan Masyarakat Sadar Arsip ke 9 daerah provinsi; - Terlaksananya Implementasi Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Teknologi Informasi di 9 lembaga kearsipan Daerah Provinsi; - Diterbitkannya Naskah Sumber Arsip Citra Daerah Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Irian Jaya Barat; - Diterbitkannya Naskah Sumber Arsip Citra Nusantara. d. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Negara - Terlaksananya Pembangunan Gedung P (Pengolahan Arsip) 8 lantai, dan Rehabilitas Gedung B; - Pembangunan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Tahap II;
15
- Pengadaan CCTV, Alat Visualisasi Kearsipan, Pengadaan Runing
Text; - Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 12 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi; - Implementasi JIKN pada Pemerintah daerah Provinsi.
1.2. Potensi dan Permasalahan Dengan berbagai kemajuan pembangunan kearsipan yang telah dicapai pada tahun 2008 dan perkiraan pencapaian tahun 2009, permasalahan, potensi, peluang dan tantangan jangka menengah yang harus dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia serta tercapainya fokus prioritas pembangunan kearsipan tahun 2010-2014 yaitu mengembangkan manajemen arsip/dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka permasalahan, potensi, peluang dan tantangan Arsip Nasional Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut : A. Permasalahan 1) Belum
lengkapnya
norma,
standar,
prosedur,
dan
kriteria
dalam
penyelenggaraan kearsipan secara nasional; 2) Pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan di tingkat daerah belum dapat berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran dan juga rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan; 3) Belum optimalnya sinergisitas antara lembaga kearsipan dengan dunia pendidikan khususnya pendidikan tingkat dasar (SD-SMP) dan menengah (SMA) dalam hal pemasyarakatan kearsipan; 4) Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kearsipan; 5) Masih rendahnya kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang kearsipan di tingkat daerah sebagai akibat belum optimalnya penggunaaan teknologi informasi dalam pemberian layanan arsip; 6) Belum optimalnya program penanggulangan penyelamatan arsip pasca bencana sebagai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 16
penanggulangan bencana, yang disebabkan terbatasnya SDM, anggaran, dan peralatan pendukung; 7) Belum optimalnya digitalisasi reformating arsip statis; 8) Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, karena baru diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2009; 9) Belum
memadainya
sarana
dan
prasarana
kearsipan
dalam
rangka
mendukung pembangunan kearsipan. B. Kekuatan 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang merupakan landasan operasional pembangunan kearsipan; 2) Setiap
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan
dan
kehidupan
kebangsaan pasti menghasilkan arsip, karena arsip merupakan bahan bukti yang autentik dan reliable dalam pelaksanaan kegiatan; 3) Arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa; 4) Arsip bersifat unik yang mengandung pengertian bahwa koleksi arsip tidak terdapat di tempat lain. Sebagai contoh arsip teks proklamasi hanya ada di Arsip Nasional Republik Indonesia dan tidak terdapat di tempat lain; 5) Dalam rangka ikut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia telah menjalin kerjasama (MoU) dengan beberapa universitas negeri dan akan terus mengembangkan dengan universitas lainnya di Indonesia dalam pembentukan Arsip Universitas
(University Archives); 6) Upaya pemasyarakatan arsip terus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui : Arsip masuk desa, pembangunan diorama sejarah perjalanan bangsa, program pemberian mobil layanan masyarakat sadar arsip pada lembaga kearsipan provinsi, Citra Daerah dan Citra Nusantara, dan pameran arsip; 7) Penyelamatan dan pelestarian arsip pemilu, pilkada, dan arsip pasca bencana akan terus dilakukan, seperti yang telah dilakukan pada beberapa daerah yang terkena bencana , sebagai contoh : penyelamatan arsip pasca Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), banjir di Sumatera, Jawa Timur dan Jawa Tengah, jebolnya tanggul Situ Gintung, dan gempa Sumatera Barat; 17
8) Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis dan Dinamis (SIKS dan SIKD) pada di pusat dan daerah serta pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); 9) Ruang layanan publik yang dapat membantu dan melayani masyarakat akan kebutuhan arsip yang dilengkapi sarana dan prasarana JIKN; 10) Peningkatan kualitas SDM melalui pemberian beasiswa D4, S1, S2, dan S3 kearsipan baik di dalam dan luar negeri. C. Peluang 1) Globalisasi teknologi dan informasi menuntut sistem
informasi
kearsipan
berbasis
TIK
penerapan dan pengkajian secara
terus-menerus
dan
berkesinambungan; 2) Penerapan Otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Semua proses otonomi daerah mulai dari likuidasi instansi vertikal di daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur dan format kelembagaan, pemilihan kepala daerah secara langsung dan masih banyak lagi proses politik maupun kenegaraan yang kesemuanya itu terekam dalam arsip; 3) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, semakin mengukuhkan peranan/arti penting arsip
dalam
penyelenggaraan
administrasi
kepemerintahan
dan
pembangunan; 4) Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) sangat diperlukan transparansi dan akuntabilitas kinerja dari aparatur pemerintah yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik dan reliable; 5) Dengan semakin matangnya proses berkehidupan yang demokratis membuka peluang untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia dengan lebih obyektif melalui informasi yang terekam dalam arsip; 18
6) Dalam rangka mencegah dan mengurangi maraknya kasus sengketa wilayah perbatasan dan kooptasi pulau-pulau terluar oleh negara tetangga Indonesia, sangat diperlukan arsip sebagai alat bukti yang sah; 7) Semakin meningkatnya
jasa kearsipan dalam usaha pembenahan dan
penyimpanan arsip pada instansi pemerintah dan swasta di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). D. Tantangan 1) Rendahnya kesadaran akan pentingnya pengeloaan arsip oleh lembagalembaga negara, badan-badan pemerintahan, swasta maupun perorangan akan membawa dampak buruk pada sistem penataan dan penyimpanan arsip; 2) Rendahnya kesadaran lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintahan, swasta maupun perorangan dalam menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia; 3) Apresiasi pemerintah relatif masih kecil terhadap pengembangan kearsipan, hal ini ditandai dengan dukungan anggaran yang belum memadai terhadap lembaga kearsipan baik di tingkat pusat maupun daerah; 4) Belum semua instansi pemerintah di tingkat pusat mempunyai unit kearsipan yang berfungsi mengelola arsip; 5) Belum semua instansi kabupaten/kota mempunyai lembaga kearsipan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah; 6) Otonomi daerah membawa implikasi pada penggabungan lembaga kearsipan dan perpustakaan di daerah provinsi sebagai wujud perampingan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 2007
tentang
organisasi
perangkat
daerah.
Kecenderungan
Tahun tersebut
menyebabkan perhatian terhadap pembangunan kearsipan relatif lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan perpustakaan; 7) Minat
untuk
menjadi
pejabat
fungsional
arsiparis
semakin
menurun
dikarenakan tunjangan arsiparis relatif kecil dan batas usia pensiun pada arsiparis tingkat ahli masih 56 tahun dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengamanan arsip yang dilaksanakan oleh seorang arsiparis, hal ini dapat kita lihat dari data yang tersaji dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2006 jumlah arsiparis sebanyak 3431 orang, dengan komposisi arsiparis terampil sebanyak 3031 orang dan 19
arsiparis ahli sebanyak 400 orang. Pada tahun 2007 jumlah arsiparis sebanyak 3177 orang, dengan komposisi arsiparis terampil sebanyak 2719 orang dan arsiparis ahli sebanyak 458 orang. Sedangkan tahun 2008 jumlah arsiparis sebanyak 3284 orang, dengan komposisi arsiparis terampil sebanyak 2798 orang dan arsiparis ahli sebanyak 486 orang. Dari data yang tersaji tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2006, maka tahun 2007 jumlah arsiparis mengalami penurunan sebanyak 254 orang atau sebesar 7%, sedangkan tahun 2008 jumlah arsiparis mengalami penurunan sebanyak 147 orang atau sebesar 4%. (Sumber: Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan).
20
SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA ANRI TAHUN 2010-2014 Bab I
PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum 1.2. Potensi dan Permasalahan
Bab II VISI, MISI, dan TUJUAN 2.1 Visi 2.2 Misi 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi ANRI Bab IV PENUTUP Lampiran Tabel Rekapitulasi Anggaran Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Matrik Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014 Matrik Pendanaan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014
21
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI 2.1 Visi Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tujuan dibentuknya pemerintahan negara
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah Visi pembangunan nasional 2005-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) agenda pembangunan yaitu : 1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai 2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Sejalan dengan agenda pembangunan tersebut di atas, ANRI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu menciptakan
Indonesia
yang adil dan demokratis dengan fokus
pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam rangka mendukung peran tersebut di atas, maka ANRI merumuskan Visi “Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa”. Visi ini mengandung maksud bahwa arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan
dan berbagai kegagalan yang
dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan
harkat serta
terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 22
2.2 Misi Dalam mewujudkan Visi “Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa” ditempuh melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut : 1.
Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2.
Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3.
Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4.
Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5.
Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.
2.3 Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia, maka tujuan pembangunan kearsipan yang akan dicapai adalah: 1.
menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan,
dan
perseorangan,
serta
ANRI
sebagai
Penyelenggara Kearsipan Nasional; 2.
menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3.
menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
4.
menjamin kepentingan perlindungan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5.
mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
23
6.
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7.
menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan identitas dan jati diri sebagai bangsa; dan;
8.
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
2.4 Sasaran Strategis Fokus prioritas pembangunan kearsipan jangka menengah tahun 2010-2014 adalah mengembangkan manajemen arsip/dokumen negara yang modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan kearsipan 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Strategis sebagai berikut : A.
Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara; Target kinerja : 1.
Tersedianya hasil kajian penyelenggaraan kearsipan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2.
Terbangunnya Sistem Informasi Kearsipan Statis yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota;
3.
Terbangunnya
Sistem
Informasi
Kearsipan
Dinamis
yang
berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. B.
Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara; Target kinerja : 1.
Tersedianya kompetensi arsiparis dan pengelola arsip
yang profesional
dan sejahtera; 24
2.
Tersedianya peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi SDM kearsipan;
3.
Terakreditasinya lembaga dan unit kearsipan serta tersertifikasinya arsiparis di pusat dan daerah;
4.
Tersedianya kebijakan nasional pembangunan kearsipan di pedesaan;
5.
Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKDTIK) di lembaga kearsipan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota;
6.
Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan di lembaga negara/badan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
C.
Mewujudkan usaha penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara. Target kinerja : 1.
Terselamatkan dan terlestarikannya arsip/dokumen negara yang bernilai pertanggungjawaban nasional seperti arsip pemilu legislatif dan presiden serta pilkada;
2.
Meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya inventarisasi arsip yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik;
3.
Meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan, dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya;
4.
Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan.
Sedangkan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian ketiga Sasaran Strategis tersebut, telah ditetapkan sasaran pendukung sebagai berikut : Sasaran Pendukung : Mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI. Target Kinerja :
25
1.
Terwujudnya kebijakan kearsipan nasional yang berupa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2.
Terwujudnya
penyusunan
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran,
administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu; 3.
Meningkatnya jumlah peraturan kearsipan;
4.
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga yang menggunakan jasa kearsipan;
5.
Berkurangnya jumlah temuan dalam pengawasan internal.
26
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, bahwa arah Pembangunan Jangka Menengah ke dua (RPJMN ke2) Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber
daya
manusia
termasuk
pengembangan
kemampuan
ilmu
pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan maka telah ditetapkan 5 (lima) agenda utama Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 yaitu: 1.
Agenda I
:
Pembangunan
ekonomi
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat 2.
Agenda II
:
Perbaikan tata kelola pemerintahan
3.
Agenda III
:
Penegakan pilar demokrasi
4.
Agenda IV
:
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
5.
Agenda V
:
Pembangunan yang inklusif dan bermartabat
Arah Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada tercapainya agenda II yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi: 1. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; 2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; 3. Peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; 4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
27
Dalam RPJMN 2010-2014 pembangunan kearsipan diarahkan guna mendukung tercapainya prioritas bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, khususnya pada Fokus Prioritas VI yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, guna mempercepat terwujudnya prioritas dan fokus prioritas RPJMN 2010-2014 sebagaimana tersebut di atas maka telah ditetapkan 2 (dua) kegiatan prioritas Pembangunan Kearsipan sebagai berikut: 1. Peningkatan
Layanan
Hukum,
Pembinaan
Organisasi
dan
Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan ANRI dengan output/keluaran tersusunnya Peraturan Pelaksanaan dari UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang termasuk
dalam
Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia; 2. Pembinaan
Kearsipan
Pusat
dengan
output/keluaran
terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (SIKD-TIK) yang termasuk dalam Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional. Untuk lebih jelasnya mengenai uraian prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas bidang pembangunan kearsipan dalam RPJMN tahun 2010-2014 dapat dilihat pada matrik berikut ini :
28
MATRIK BAB VIII BUKU II RPJMN 2010-2014 RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG HUKUM DAN APARATUR BIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
NO
VI.
1
2
FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS Fokus Prioritas 6: PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI
Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI
Pembinaan kearsipan pusat
SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Meningkatnya kapasitas birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah
Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK)
PROGRAM
TARGET INDIKATOR
Indeks Efektivitas Pemerinta han(dari skala -2,5 s.d. 2,5) Persentase Instansi Pemerintah yang dinilai akuntabel (%) - Jumlah PP
2010 -0,29
2014 0,5
24
80
4 PP
7 PP
K)
1 Inpres
1 Inpres
K)
- Jumlah Perka. ANRI
1 Perka ANRI
52 Perka ANRI
K)
30
K)
10
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014 (Rp. Milyar )
Kemeneg. PAN
- Jumlah Inpres
- Jumlah instansi pusat (IP) yang sudah menerapkan SIKDTIK
KEMENTE RIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Program Dukungan Manajemen dan Penyelengga raan Tugas Teknis Lainnya ANRI
ANRI
7,0
Program Penyelengga raan Kearsipan Nasional
ANRI
11,4
Sumber : Lampiran Matrik Buku II RPJMN 2010-2014
29
MATRIK BUKU II RPJMN 2010-2014
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO I
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ANRI
SASARAN
INDIKATOR
Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
1. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu 2. Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit kerja 3. Jumlah pengunjung ANRI 4. Persentase dokumen administrasi perkantoran yang dapat diselesaikan tepat waktu 5. Persentase layanan di bidang hukum dan kerjasama yang tepat sasaran 6. Persentase penyelesaian peraturan di bidang kearsipan 7. Persentase penyelesaian peraturan tentang tugas dan fungsi unit kerja 8. Persentase penyelesaian SOP unit kerja 9. Persentase penyelesaian adminstrasi kepegawaian terkait dengan kenaikan pangkat dan usulan pensiun pegawai 10. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompeten 11. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan, penatausahaan anggaran/barang dan pertanggung jawaban serta pelaporannya 12. Persentase ketersedian pedoman pengelolaan/data base arsip dinamis dan ketersedian program/daftar arsip vital serta ketepatan waktu pendistribusian surat/barang cetakan 13. Jumlah laporan hasil pengawasan dan rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan 14. Jumlah instansi/perusahaa
TARGET 2010 100%
100%
2014
20%
20%
2.900 org
37.245 org
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6 Laporan
30 Laporan
8 Instansi
40 Instansi
TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Milyar ) 322,3
30
1.
Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI
Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ANRI
III
PROGRAM PENYELENGARAAN KEARSIPAN NASIONAL
Meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKDTIK)
n yang memanfaatkan jasa kearsipan - Jumlah PP - Jumlah Inpres - Jumlah Perka. ANRI
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip
1. Persentase lembaga dan unit kearsipan yang sudah terakreditasi 2. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki pedoman kearsipan secara terpadu 3. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) 4. Persentase hasil rekomendasi evaluasi yang digunakan sebagai input penyempurnaan sistem kearsipan bagi lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/Kota 5. Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
- 4 PP tentang: · Sistem Kearsipan Nasional (SKN), Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); · Pengelola-an Arsip Dinamis; · Pengelola-an Arsip Statis; dan · Penyusutan Arsip - 1 Inpres, dan - 1 Perka ANRI 100%
Pembinaan kearsipan pusat
Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKDTIK)
Jumlah instansi pusat dan Lembaga Kearsipan Pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK
25%
5%
75%
5%
25%
80%
80%
2 angkatan diklat penciptaan Arsiparis -
6 angkatan diklat penciptaan Arsiparis 1500 peserta diklat teknis 2250 peserta diklat teknis
10 instansi pusat
TOTAL ALOKASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2010-2014
7,0
100%
5%
750 peserta diklat teknis 1
7 PP, 1 Inpres, 52 Perka ANRI
85,6
207,3
30 instansi pusat
11,4
615,2
Sumber : Lampiran Matrik Buku II RPJMN 2010-2014
31
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kearsipan Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kearsipan yaitu: 1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga
negara,
pemerintah
daerah,
lembaga
pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai Penyelenggara Kearsipan Nasional; 2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; 3. menjamin
terwujudnya
pengelolaan
arsip
yang
andal
dan
pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; 4. menjamin
kepentingan
perlindungan
negara
dan
hak-hak
keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; 5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; 6. menjamin
keselamatan
pertanggungjawaban
dan
keamanan
dalam
arsip
kehidupan
sebagai
bukti
bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara; 7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan 8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya maka telah dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis dan 1(satu) sasaran pendukung sebagai berikut :
32
Sasaran Strategis : 1. Mewujudkan
pengelolaan
arsip
yang
berbasis
teknologi,
informasi, dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara; 2. Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara; 3. Mewujudkan
usaha
penyelamatan
dan
pelestarian
arsip/dokumen negara. Sasaran Pendukung : Mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI. Dalam
rangka
mewujudkan
tujuan
dan
sasaran
pembangunan
kearsipan
sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :
A. Pencapaian Sasaran Strategis Pertama Untuk mencapai sasaran pertama yaitu mewujudkan pengelolaan arsip yang
berbasis
teknologi,
informasi,
dan
komunikasi
(TIK)
di
lingkungan lembaga aparatur negara, maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi Untuk mencapai sasaran pertama sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan
analisis
terhadap
permasalahan,
kekuatan,
peluang
dan
tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut : 1)
Menghasilkan kajian kebijakan tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) kearsipan yang dapat menjadi pedoman implementasi bagi para perencana dan pengambil keputusan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
33
2)
Mengembangkan kegiatan pengkajian dan pengembangan serta mendukung program pendidikan lanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia;
3)
Menciptakan dan mengembangkan paket teknologi dan model sistem informasi kearsipan sebagai salah satu kontribusi lembaga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan kearsipan nasional;
4)
Mengembangkan diri sebagai pusat unggulan melalui diseminasi dan sosialisasi hasil kajian serta menciptakan jaringan dan peluang kerja sama;
5)
Melaksanakan kegiatan secara optimal agar mampu memberikan
outcome
terbaik
bagi
lembaga
sebagai
salah
satu
bentuk
keprofesionalan lembaga.
2. Kebijakan 1)
Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan nasional;
2)
Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis;
3)
Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan;
4)
Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan jaringan informasi kearsipan nasional;
5)
Mendorong peningkatan kualitas pengkajian dan pengembangan teknologi kearsipan.
3. Program Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ditetapkan program sebagai berikut : 3.1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 3.1.1 Tujuan 34
Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional melalui pengembangan manajemen arsip/dokumen negara yang modern. 3.1.2 Sasaran 1) Tercapainya
efektifitas
pengkajian
dan
pengembangan
sistem kearsipan dinamis dan statis baik konvensional maupun elektronik; 2) Tercapainya sistem
efektifitas
informasi
pengkajian
kearsipan
dan
dinamis
pengembangan
dan
statis
baik
konvensional maupun elektronik. 3.1.3 Indikator Kinerja Outcome 1) Persentase
rekomendasi
hasil
pengkajian
dan
pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang menjadi NSPK; 2) Persentase
rekomendasi
hasil
pengkajian
dan
pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang menjadi NSPK. 3.2 Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif 3.2.1 Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional. 1) Pengkajian kearsipan
dan dinamis
pengembangan dalam
rangka
norma
dan
membangun
standar sistem
kearsipan yang andal, sistematis, utuh dan menyeluruh; (Prioritas K/L) 2) Pengkajian
dan
pengembangan
norma
dan
standar
kearsipan statis dalam rangka membangun sistem kearsipan sehingga terwujud Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); (Prioritas K/L)
35
3) Pengkajian dan pengembangan terhadap prasarana dan sarana
kearsipan
dalam
rangka
standarisasi
untuk
mendukung penyelenggaraan kearsipan dinamis; 4) Pengkajian dan pengembangan terhadap prasarana dan sarana
kearsipan
dalam
rangka
standarisasi
untuk
mendukung penyelenggaraan kearsipan statis; 5) Pengkajian kelembagaan unit kearsipan dalam rangka mengembangkan standar unit kearsipan dalam mengelola arsip dinamis; 6) Pengkajian
lembaga
kearsipan
daerah
dalam
rangka
meningkatkan standar pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa; 7) Pengkajian terhadap SDM kearsipan
di lembaga negara
tingkat pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan kearsipan dinamis; 8) Pengkajian
terhadap
SDM
kearsipan
pada
lembaga
pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan statis terutama dalam menyelenggarakan JIKN. 3.2.2 Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan 1) Pengkajian dan pengembangan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) ; 2) Pengkajian dan pengembangan pengelolaan arsip elektronik; 3) Pengkajian dan pengelolaan arsip untuk aktivitas berbasis web di lingkungan pemerintahan; 4) Pengelolaan isi portal JIKN; 5) Penambahan basis data arsip pilkada dan JIKN; 6) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN); 7) Pengembangan pedoman ekstraksi informasi publik yang dikecualikan terkandung dalam arsip baik dalam format kertas maupun elektronik;
36
8) Pengkajian
dan
pengembangan
teknologi
Informasi
Kearsipan; 9) Penyelenggaraan Rakor JIKN; 10)Penyusunan materi diseminasi khasanah arsip statis ANRI melalui internet.
B. Pencapaian Sasaran Strategis Kedua Untuk mencapai sasaran kedua yaitu Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara, maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi Untuk mencapai sasaran kedua sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan
analisis
terhadap
permasalahan,
kekuatan,
peluang
dan
tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut : 1)
Melaksanakan supervisi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik;
2)
Melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, serta masyarakat luas;
3)
Melaksanakan
pendidikan
dan
pelatihan
kearsipan
bagi semua
komponen bangsa; 4)
Melaksanakan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan sertifikasi lembaga dan unit kearsipan serta SDM kearsipan;
5)
Melaksanakan pengembangan jabatan fungsional arsiparis.
2. Kebijakan 1)
Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang 37
lebih komprehensif dan peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang di supervisi; 2)
Mendorong peningkatan kualitas bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintahan pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan partai politik melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersedian pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
3)
Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa melalui peningkatan kualitas kurikulum, metodologi pengajaran serta kualitas pengajar;
4)
Mendorong
peningkatan
kualitas
akreditasi
penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan kearsipan dan sertifikasi lembaga dan unit kearsipan serta SDM kearsipan melalui ketersediaan pedoman dan instrumen pendukung penilaian akreditasi dan sertifikasi, peningkatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang mempunyai otoritas mengeluarkan penilaian akreditasi maupun sertifikasi ; 5)
Mendorong peningkatan kualitas pejabat fungsional arsiparis melalui pelaksanaan
diklat/kursus
kearsipan,
tunjangan/kesejahteraan arsiparis dan
upaya
peningkatan
batas usia pensiun arsiparis
sampai usia 60 tahun.
3. Program Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ditetapkan program sebagai berikut : 3.1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 3.1.1 Tujuan Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional melaui pengembangan manajemen arsip/dokumen negara yang modern. 38
3.1.2 Sasaran 1) Terwujudnya pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis yang efektif dan efisien di seluruh lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 2) Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat; 3) Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4) Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. 3.1.3 Indikator Kinerja Outcome 1) Persentase lembaga/unit kearsipan yang telah terakreditasi; 2) Persentase lembaga negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki pedoman kearsipan secara terpadu; 3) Persentase lembaga negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA); 4) Persentase hasil rekomendasi evaluasi yang digunakan sebagai
input
penyempurnaan
sistem
kearsipan
bagi
lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota; 5) Jumlah
pendidikan
dan
pelatihan
kearsipan
yang
diselenggarakan. 3.2 Kegiatan Pokok dan Kegiatan Indikatif 3.2.1 Pelaksanaan Akreditasi dan Profesi kearsipan 1) Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi lembaga/unit kearsipan dan
SDM
kearsipan;
(Prioritas
K/L
dan
Pengarusutamaan) 2) Bimbingan arsiparis dan tim penilai angka kredit arsiparis; 3) Pembinaan dan penilaian angka kredit arsiparis madya; 4) Penyelenggaraan
pemilihan
arsiparis
teladan
tingkat
nasional;
39
5) Sosialisasi
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; 6) Fasilitasi kegiatan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI); 7) Penyempurnaan pedoman mekanisme kerja arsiparis; 8) Rakor dan sosialisasi pedoman umum penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi kearsipan.
3.2.2 Pembinaan kearsipan Pusat 1)
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi,
Informasi,
dan
Komunikasi
(SIKD-TIK);
(Prioritas Bidang dan Pengarusutamaan) 2)
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Prioritas K/L)
3)
Penerapan
Standard University Archives dan Sistem
Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (SIKS-TIK) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; 4)
Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat;
5)
Rakor Evaluasi bimbingan dan konsultasi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat;
6)
Penyelenggaraan
konsultasi
pertimbangan
dan
persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lembaga negara dan badan pemerintah pusat; 7)
Penyelenggaraan supervisi kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat;
8)
Rakor hasil bimbingan dan supervisi sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat;
9)
Penyelenggaraan pemilihan unit kearsipan teladan di instansi pemerintah pusat;
10) Penyelenggaraan Seminar Peran Pengelolaan Arsip Dinamis dalam rangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 40
3.2.3 Pembinaan Kearsipan Daerah 1)
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
(SIKS-TIK);
(Prioritas K/L dan Pengarusutamaan) 2)
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Prioritas K/L)
3)
Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa; (Prioritas K/L)
4)
Peningkatan masyarakat sadar arsip untuk provinsi dan kabupaten/kota; (Prioritas K/L)
5)
Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6)
Evaluasi
penyelenggaraan
kearsipan
di
Pemerintah
bimbingan Daerah
dan
konsultasi
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota; 7)
Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Pemerintah Kabupaten/Kota;
8)
Penyelenggaraan konsultasi pengelolaan arsip statis pasca otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota;
9)
Penyelenggaraan supervisi kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10) Evaluasi
Penyelenggaraan
Supervisi
Kearsipan
di
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Arsip Masuk Desa; 12) Penyelenggaraan rapat koordinasi kearsipan bagi lembaga kearsipan daerah provinsi; 13) Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kearsipan Teladan; 14) Diseminasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan ; 15) Konsultasi
dan
Bimbingan
bagi
pengelolaan
arsip
masyarakat. 3.2.4 Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan 1) Penyelenggaraan
diklat
penciptaan
jabatan
fungsional
arsiparis; (Prioritas K/L dan Pengarusutamaan) 41
2) Penyelenggaraan
diklat
kearsipan
melalui
dana
kurikulum
diklat
dekonsentrasi;(Prioritas K/L) 3) Penyelenggaraan diklat teknis kearsipan; 4) Penyusunan
program,
modul,
dan
kearsipan. 5) Pengembangan laboratorium sistem kearsipan; 6) Penyusunan program diklat fungsional arsiparis; 7) Penciptaan visualisasi media belajar; 8) Pengembangan perpustakaan Pusdiklat Kearsipan; 9) Evaluasi pasca diklat; 10) Diskusi Ilmiah para pengajar/widyaiswara; 11) Melaksanakan kegiatan Tata Usaha Pusdiklat Kearsipan;
C. Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga Untuk mencapai sasaran ketiga yaitu mewujudkan usaha penyelamatan dan
pelestarian
arsip/dokumen
negara,
maka
ditetapkan
strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi Untuk mencapai sasaran ketiga sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan
analisis
terhadap
permasalahan,
kekuatan,
peluang
dan
tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut : 1) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip
dengan
lembaga
negara/lembaga
pemerintah,
perusahaan,
organisasi massa, dan partai politik; 2) Membuat standar minimal pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan
teknologi
informasi
sebagai
alat
bantu
untuk
memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan; 3) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya server storage arsip statis hasil alih media arsip 42
menjadi format digital yang memuat seluruh khasanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemelihaaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, guna melestarikan nilai guna arsip yang terkandung di dalamnya; 4) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip;
2. Kebijakan 1) Mendorong
peningkatan
kualitas
kinerja
termasuk
kualitas
hasil
penyelamatan dan pelestarian arsip melalui analis kebijakan, pengkajian dan prakarsa strategi di bidang kearsipan dan peningkatan kualitas koordinasi pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk sinkronisasi dan sinergi antara program dan anggaran; 2) Mempersiapkan sistem deskripsi untuk arsip elektronik sebagai persiapan kemungkinan penyerahan arsip elektronik agar dapat diakses oleh pengguna dan mendukung program Centre of Excellence sebagai wujud dari Memory of The World bagi ANRI dari khasanah arsip statis masa VOC yang rencananya dibuatkan sistem dan akan didigitalisasi sehingga dapat terhubung secara internasional. Dalam hal ini arsip VOC dalam 5 tahun mendatang sudah dibuatkan jalan masuknya baik dalam bentuk daftar arsip ataupun inventaris, sementara sistem aplikasinya disiapkan oleh NAN Belanda; 3) Mendorong terwujudnya penyelamatan dan pelestarian arsip melalui alih media arsip sesuai skala prioritas dan mendorong terlaksananya pemeliharaan dan perawatan arsip secara baik dan benar, sesuai standar dan prosedur yang berlaku; 4) Memenuhi standar pemanfaatan arsip kepada masyarakat dengan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pemanfaatan arsip yang diperlukan dan meningkatkan kemudahan akses pemanfaatan arsip kepada masyarakat; 43
3. Program Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disusunlah program sebagai berikut :
3.1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 3.1.1 Tujuan Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional melaui pengembangan manajemen arsip/dokumen negara yang modern. 3.1.2 Sasaran 1) Meningkatnya memperkaya
penilaian khasanah
dan arsip
akuisisi serta
arsip
untuk
untuk
menjamin
terselamatkan dan terlestarikannya arsip demi generasi mendatang; 2) Meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya daftar arsip,
inventarisasi
arsip,
guide
dan
yang
dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan publik; 3) Meningkatnya
preservasi
arsip
demi
terwujudnya
pemeliharaan, penataan dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya; 4) Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan. 3.1.3 Indikator Kinerja Outcome 1) Jumlah arsip yang diakuisisi; 2) Jumlah
rekomendasi
penilaian
yang
ditindaklanjuti
pengakuisisian dan pemusnahan arsip; 44
3) Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat; 4) Jumlah
inventaris
arsip
konvensional,
audio
visual,
elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat; 5) Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat; 6) Jumlah arsip rusak yang direstorasi; 7) Jumlah arsip yang dialihmedia/reproduksi; 8) Jumlah hasil pengujian arsip dan bahan kearsipan; 9) Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan; 10) Jumlah pameran arsip yang diselenggarakan; 3.2
Kegiatan Pokok dan Kegiatan Indikatif 3.2.1 Penilaian dan Akuisisi Arsip 1) Monitoring dan Penyelamatan Arsip/Dokumen Negara mengenai
Pemilu
Presiden
dan
Legislatif
tahun
2009;(Prioritas K/L) 2) Penilaian dan Akuisisi arsip Kabinet Indonesia Bersatu; (Prioritas K/L) 3) Penyelamatan
dan
pelestarian
arsip
pasca
bencana;
(Prioritas K/L) 4) Pelacakan dan penelusuran arsip Supersemar; 5) Penyelamatan dan pelestarian arsip pilkada; 6) Penyelamatan arsip partai politik peserta pemilu tahun 2009; 7) Penyelamatan dan pelestarian arsip perbatasan wilayah dan batas negara; 8) Penilaian dan Akuisisi arsip lembaga peradilan di Indonesia; 9) Penyelamatan arsip organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan; 10) Penyelamatan arsip tokoh nasional/pelaku sejarah; 11) Perekaman para tokoh/pelaku sejarah pembentukan dan pemekaran
wilayah
serta
konflik
di
daerah
melalui
wawancara sejarah lisan; 45
12) Wawancara sejarah lisan mengenai kembalinya GAM ke pangkuan ibu pertiwi, OPM, RMS, dan konflik lainnya; 13) Penyelamatan dan pelestarian arsip perusahaan/BUMN; 14) Workshop penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen BUMN sebagai dampak revitalisasi; 15) Penelusuran
dan
penyelamatan
arsip
bangunan
sejarah/bangunan negara Indonesia; 16) Penelusuran jejak masyarakat Suriname yang telah kembali ke Indonesia. 3.2.2 Pengolahan Arsip Statis 1) Pengolahan arsip konvensional VOC; 2) Pengolahan arsip konvensional Hindia Belanda; 3) Pendataan dan Inventarisasi arsip konvensional Setelah Tahun 1945; 4) Pengolahan arsip foto; 5) Pengolahan arsip film; 6) Pengolahan arsip video; 7) Pengolahan arsip rekaman suara; 8) Pengolahan arsip microfilm; 9) Pengolahan arsip peta (kartografi); 10) Pengolahan arsip kearsitekturan; 11) Pengolahan arsip elektronik; 12) Pengolahan dan ekspose arsip lembaga negara/badan pemerintah yang diakuisisi; 13) Pengolahan arsip perusahaan yang diakuisisi; 14) Pengolahan arsip organisasi massa/organisasi politik yang diakuisisi; 15) Pengolahan arsip perseorangan yang diakuisisi; 16) Pemeliharaan Keakurasian dan Keabsahan data yang diolah 3.2.3 Preservasi Kearsipan 1)
Penyelamatan dan pelestarian arsip pasca bencana; (Prioritas K/L)
2)
Implementasi pengamanan arsip melalui sistem barcode; (Prioritas K/L) 46
3)
Penataan
arsip
konvensional
sesuai
dengan
nomor
inventaris (registrasi arsip); 4)
Penyimpanan arsip berdasarkan peta lokasi penyimpanan yang ditentukan sesuai standar penyimpanan;
5)
Pemyimpanan dan Penataan arsip film;
6)
Penyimpanan dan Penataan arsip video dan rekaman suara;
7)
Penyimpanan dan penataan arsip microfilm;
8)
Penyimpanan dan Penataan arsip foto;
9)
Penyimpanan dan Penataan arsip konvensional;
10) Restorasi arsip konvensional; 11) Penataan
dan
pendataan
arsip
kartografi
dan
kearsitekturan; 12) Restorasi arsip media baru; 13) Alih media arsip film; 14) Alih media arsip foto; 15) Alih media microfilm; 16) Pembuatan microfilm negatif dan positif koleksi Hindia Belanda; 17) Digitalisasi arsip statis(foto, peta, dan kertas); 18) Digitalisasi arsip video dan rekaman suara; 19) Pengujian arsip dan bahan kearsipan; 20) Fumigasi gedung depo arsip konvensional; 21) Pengadaan peralatan alih media film dan microfilm; 22) Pengadaan Alat Vacuum Freeze Dry Chamber. 3.2.4 Pemanfaatan Arsip 1) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip ” Arsip Citra Daerah”; (Prioritas K/L) 2) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip ” Arsip Citra Nusantara jilid V”; (Prioritas K/L) 3) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip ”Arsip Perjanjian Perbatasan Wilayah Republik Indonesia jilid V”; (Prioritas K/L) 47
4) Penerbitan Naskah Sumber ”khasanah arsip ANRI” Seri: Citra Daerah (Prioritas K/L) 5) Operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Arsip Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 6) Pemeliharaan dan perawatan bahan perpustakaan; 7)
Fasilitasi teknik pelayanan pemanfaatan arsip statis;
8)
Penyelenggaraan Layanan arsip konvensional periode sebelum dan setelah 45, media baru, dan kartografi;
9)
Penyelenggaraan pameran kearsipan;
10) Diseminasi dan sosialisasi informasi arsip statis; 11) Pembuatan dan penyebarluasan brosur; 12) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (Pengarusutamaan)
D. Pencapaian Sasaran Pendukung Untuk mencapai sasaran pendukung yaitu Mewujudkan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan ANRI secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang kinerja ANRI, maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut :
1. Strategi Untuk mencapai sasaran pendukung sebagaimana tersebut di atas, dan setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan, kekuatan, peluang dan tantangan, dapat dirumuskan strategi sebagai berikut : 1)
Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam perencanaan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja;
2)
Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh pada seluruh unit kerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ANRI;
3)
Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam pengelolaan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel; 48
4)
Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanan, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI;
5)
Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan;
6)
Meningkatkan
kualitas
dan
kompetensi
SDM
kearsipan
melalui
beasiswa S1, S2, S3, dan diklat teknis kearsipan baik di dalam maupun luar negeri; 7)
Meningkatkan promosi layanan pusat jasa kearsipan secara terus menerus pada instansi pemerintah dan swasta;
8)
Meningkatkan kualitas pusat jasa kearsipan dalam pembenahan arsip di instansi pemerintah maupun swasta;
9)
Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja dalam hal pengawasan internal terhadap pegelolaan APBN, kepegawaian maupun perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kebijakan 1)
Peningkatan kualitas perencanaan penyusunan program dan anggaran yang berbasis kinerja;
2)
Peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja ANRI;
3)
Peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kehumasan;
4)
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
perlengkapan/kekayaan
pembinaan
administrasi Arsip
keuangan
Nasional
dan
Republik
Indonesia; 5)
Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
6)
Pemantapan
harmonisasi
peraturan
perundang-undangan
bidang
kearsipan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penyusunan produk hukum bidang kearsipan; 7)
Peningkatan
kualitas
kompetensi
SDM
kearsipan
dan
layanan
administrasi kepegawaian; 8)
Peningkatan kualitas layanan pusat jasa kearsipan pada instansi pemerintah dan swasta;
49
9)
Peningkatan kualitas pengawasan secara efektif dan efisien terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan ANRI.
3. Program Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka disusunlah program sebagai berikut : 3.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia 3.1.1 Tujuan Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. 3.1.2 Sasaran 1)
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan program dan anggaran;
2)
Meningkatnya pemberitaan tentang kearsipan yang dimuat di media massa maupun elektronik;
3)
Terwujudnya pelaksanaan urusan ketatausahaan;
4)
Meningkatnya jumlah produk hukum kearsipan yang disahkan menjadi peraturan kearsipan;
5)
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan ANRI;
6)
Meningkatnya jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan keahliannya;
7)
Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian;
8)
Meningkatnya jumlah pengelolaan adminstrasi keuangan yang baik dan tepat waktu;
9)
Meningkatnya
jumlah
temuan
hasil
pemeriksaan
pengelolaan APBN ANRI yang ditindaklanjuti; 50
10) Meningkatnya jumlah perusahaan dan instansi pemerintah yang menggunakan jasa kearsipan. 3.1.3 Indikator Kinerja Outcome 1)
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu;
2)
Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit kerja;
3)
Persentase informasi/pemberitaan bidang kearsipan yang disajikan melalui media massa maupun elektronik;
4)
Persentase dokumen administrasi perkantoran yang dapat diselesaikan tepat waktu;
5)
Persentase penyelesaian peraturan di bidang kearsipan;
6)
Persentase penyelesaian peraturan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
7)
Jumlah pengunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia;
8)
Persentase layanan di bidang hukum yang tepat sasaran;
9)
Persentase penyelesaian SOP unit kerja;
10) Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi; 11) Persentase ketepatan pelayanan pengurusan kepegawaian; 12) Persentase
peningkatan
kualitas
pengelolaan,
penatausahaan anggaran beserta pertanggungjawaban dan pelaporan; 13) Persentase temuan pengawasan/pemeriksaan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; 14) Jumlah instansi/perusahaan yang memanfaatkan jasa kearsipan.
3.2 Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif 1)
Peningkatan Anggaran,
Koordinasi Evaluasi
dan
Penyusunan Pelaporan,
Program
dan
Ketatausahaan 51
Pimpinan, serta Hubungan Masyarakat di Lingkungan ANRI. 1)
Sosialisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa melalui Media Massa dan Elektronik; (Prioritas K/L)
2)
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ANRI;
3)
Penyusunan Penetapan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
4)
Penyusunan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (Renstra ANRI);
5)
Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang
Kearsipan
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia
(Masterplan ANRI); 6)
Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia;
7)
Penyelenggaraan Rakernis Program dan Anggaran;
8)
Penyusunan Rencana Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia;
9)
Penyusunan Petunjuk Operasional (PO) Arsip Nasional Republik Indonesia;
10) Penyusunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Arsip Nasional Republik Indonesia; 11) Penyempurnaan dan Sosialisasi Aplikasi RAB; 12) Penyempurnaan Standar Biaya Khusus; 13) Penyempurnaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 14) Penyusunan evaluasi program kinerja; 15) Penyusunan LAKIP ANRI; (Pengarusutamaan) 16) Penyusunan Laporan Triwulan ANRI; 17) Penyusunan Laporan Tahunan ANRI; 18) Penyusunan Executive Report; 19) Evaluasi pelaksanaan Renstra ANRI Tahun 2004-2009; 20) Penyelesaian ketatausahaan pimpinan; 21) Sosialisasi kelembagaan ANRI melalui media cetak, televisi dan radio; 22) Pengelolaan/Pengembangan website ANRI; 52
23) Penerbitan majalah kearsipan ANRI; 24) Peliputan kegiatan dan perekaman peristiwa penting; 25) Penyelenggaraan apresiasi kearsipan bagi pelajar dan mahasiswa; 26) Optimalisasi keprotokolan; 27) Forum bakohumas; 28) Penyusunan bahan hearing DPR; 29) Penyelenggaraan Temu Teknis di lingkungan unit eselon I; 30) Pembuatan bahan publikasi booklet dan leaflet; 31) Revisi visual profil ANRI; 32) Safari Lembaga; 33) Pembuatan C.D. interaktif; 34) Pembuatan pusat informasi dan publikasi ANRI (media
center); 35) Promosi dan publikasi kearsipan; 36) Lomba karya tulis bidang kearsipan; 37) Pembuatan komputer interaktif; 38) Pembuatan data base penghubung antar lembaga. 2)
Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan ANRI. 1)
Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;(Prioritas Bidang)
2)
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) kearsipan; (Prioritas K/L)
3)
Penyusunan Kumpulan peraturan daerah dan pusat serta referensi hukum (SJDIH);
4)
Penyusunan SOP di lingkungan ANRI; (Prioritas K/L dan Pengarusutamaan)
5)
Penyusunan naskah kerjasama pengembangan kearsipan dengan beberapa perguruan tinggi dalam negeri; (Prioritas K/L)
6)
Pemberian bantuan beasiswa diploma, sarjana, dan pasca sarjana; (Prioritas K/L) 53
7)
Training/kursus kearsipan di dalam negeri dan luar negeri; (Prioritas K/L)
8)
Pembentukan peraturan tentang standar pelayanan arsip;
9)
Pembentukan peraturan yang mencakup materi tentang penciptaan,
penerimaan,
pemeliharaan,
penggunaan,
penataan, dan pengelolaan arsip; 10) Pembentukan peraturan tentang sistem administrasi negara dalam rangka memposisikan arsip; 11) Pembentukan peraturan tentang kriteria arsip dan proses pembuatan arsip yang memenuhi aspek keabsahan; 12) Penyempurnaan penjabaran tugas dan fungsi organisasi ANRI; 13) Penyempurnaan tata kerja dan struktur organisasi ANRI; (Pengarusutamaan) 14) Penyusunan mekanisme penyediaan informasi; 15) Pendidikan dan pelatihan CPNS; 16) Pengelolaan tunjangan pengelolaan arsip statis; 17) Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan; 18) Penyelenggaraan fasilitas Poliklinik/obat-obatan; 19) Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala; 20) Penyusunan
formasi
dan
pengadaan
pegawai;
(Pengarusutamaan) 21) Penyesuaian ijazah dan ujian dinas; 22) Penilaian
angka
kredit
jabatan
fungsional;
(Pengarusutamaan) 23) Penyusunan Penyempurnaan standar kompetensi jabatan struktural; 24) Diklat pimpinan tingkat I-IV; 25) Diklat teknis kepegawaian; (Pengarusutamaan) 26) Pembinaan pegawai; (Pengarusutamaan) 27) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan; 28) Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan administrasi pegawai;
54
29) Penyelenggaraan
uji
kompetensi
pejabat
struktural;
(Pengarusutamaan) 30) Penyempurnaan evaluasi jabatan di lingkungan ANRI; 31) Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional umum; 32) Penyusunan pedoman pola dasar mutasi pejabat struktural yang disusun; (Pengarusutamaan) 33) Pencetakan Peraturan Kepala dan Keputusan Kepala ANRI tentang organisasi dan tata kerja ANRI dari tahun 1974 s.d. 2009; 34) Penyebarluasan produk hukum; 35) Harmonisasi dan sinkronisasi Keputusan Kepala ANRI; 36) Penyuluhan hukum pegawai ANRI; (Pengarusutamaan) 37) Penyelenggaraan Program legislasi ANRI; 38) Penyelenggaraan kerjasama luar negeri; 39) Rakor
Penyelesaian
Mekanisme
Kerja
antar
Unit
di
Lingkungan ANRI; 40) Penyelenggaraan Seminar Kearsipan dan Kesehatan. 3)
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta pelayanan penunjang pelaksanaan tugas ANRI. 1)
Pengelolaan gaji, lembur, honorarium, dan tunjangan;
2)
Pengadaan
makanan/minuman
penambah
daya
tahan
tubuh; 3)
Pengadaan pakaian dinas pegawai;
4)
Pemeliharan dan perawatan gedung kantor;
5)
Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor;
6)
Perawatan kendaraan bermotor;
7)
Perawatan sarana gedung;
8)
Pembayaran langganan daya dan jasa;
9)
Pembayaran jasa keamanan dan kebersihan;
10)
Penerimaan dan pengiriman surat dinas;
11)
Honor pengelola APBN;
12)
Pembayaran langganan internet;
13)
Pengadaan keperluan kantor;
14)
Pengadaan peralatan rumah tangga; 55
15)
Operasional perkantoran;
16)
Pengelolaan perjalanan dinas pimpinan;
17)
Implementasi SAPP;
18)
Pengelolaan administrasi keuangan;
19)
Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan;
20)
Pengembangan sistem informasi perjalanan dinas;
21)
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);
22)
Sistem akuntansi BMN;
23)
Inventarisasi BMN;
24)
Pengadaan bahan-bahan kearsipan;
25)
Pencetakan agenda dan map;
26)
Penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa; (Pengarusutamaan)
27)
Sosialisasi petunjuk pelaksanaan PNBP;
28)
Pemutakhiran data BMN;
29)
Pendistribusian barang inventarisasi;
30)
Pendistribusian barang non inventaris;
31)
Pengamanan,
pemeliharaan,
dan
penyelamatan
bukti
kepemilikan arsip; 32)
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan BMN;
33)
Penyusunan prosedur tetap kerumahtanggaan;
34)
Pendataan dan penataan arsip inaktif;
35)
Penyusunan Pedoman Arsip Vital;
36)
Inventarisasi Arsip Vital ANRI;
37)
Penyusunan Daftar Pencarian Arsip yang memiliki nilai guna Sejarah;
38)
Penyusunan Pedoman Arsip Terjaga;
39)
Inventarisasi Arsip Terjaga;
40)
Penyediaan basis data arsip aktif unit kerja di lingkungan ANRI
41)
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengaksesan arsip dinamis dan JRA Substantif ANRI;
42)
Peningkatan kapasitas basis data arsip inaktif ANRI;
43)
Pembuatan laboratorium sistem kearsipan; 56
44)
Penyusunan pedoman pengamanan internal di lingkungan ANRI;
4)
45)
Pengamanan internal di lingkungan ANRI;
46)
Pengamanan eksternal di lingkungan ANRI
47)
Penyelenggaraan Lomba Kearsipan di lingkungan ANRI;
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ANRI. 1)
Pengawasan internal ANRI;(Pengarusutamaan)
2)
Optimalisasi audit di ANRI;
3)
Pemantauan pelaksanaan dana dekonsentrasi;
4)
Forum bersama aparat pengawasan intern pemerintah;
5)
Review laporan keuangan ANRI;
6)
Evaluasi kegiatan di lingkungan ANRI;
7)
Pemantauan hibah BMN di lingkungan kearsipan daerah;
8)
Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor;
9)
Penerapan
Pakta
Integritas
bagi
pejabat
eselon
I-
III;(Pengarusutamaan) 10) Pelaksanaan pengisian laporan LHKPN bagi pejabat ANRI; (Pengarusutamaan) 11) Pelaksanaan
tindak
lanjut
pengaduan
masyarakat.
(Pengarusutamaan) 5)
Peningkatan
Jasa
Sistem
dan
Pembenahan,
Penyimpanan, dan Perawatan Arsip. 1) Penjajagan kerjasama kearsipan dengan instansi pusat dan daerah; (Pengarusutamaan) 2) Monitoring/evaluasi pasca layanan jasa; 3) Presentasi
aplikasi
pengelolaan
dokumen/arsip
inaktif
berbasis Teknologi Informasi; 4) Pelaksanaan jasa penataan, pemeliharan dan perawatan, serta penyimpanan arsip komersial.
57
3.3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia 3.3.1 Tujuan Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan yang
bersifat
fisik
berupa
pembangunan/rehabilitasi
dan
peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internal Arsip Nasional Republik Indonesia. 3.3.2 Sasaran Meningkatnya
pemenuhan
sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung pelaksanaan tugas kearsipan; 3.3.3 Indikator Kinerja Outcome Persentase pemenuhan sarana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan. 3.4
Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif 3.4.1 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana. 1)
Pembangunan gedung kantor ANRI Pusat dan Pusdiklat Bogor;
2) Pembangunan gedung pengolahan arsip 8 lantai keperluan transit arsip, fumigasi arsip, pemilahan (sortir) arsip, dan pemusnahan arsip (lanjutan) Tahap IV; 3) Pelaksanaan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor ANRI Pusat dan Pusdiklat Bogor; 4) Pembangunan Depo Penyimpanan Arsip Elektronik; 5) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana kantor ANRI pusat dan Pusdiklat Bogor; 6) Rehabilitasi jaringan listrik. E.
Penataan Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka perlu dilakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum 58
Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada hakekatnya
Reformasi
Birokrasi
merupakan
upaya
untuk
melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut 3 (tiga) aspek penting yaitu : 1. Kelembagaan (organisasi) 2. Ketatalaksanaan (business process) 3. Sumber Daya Manusia Aparatur Selaras dengan hal tersebut di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia saat ini juga sedang melakukan upaya reformasi pada 3 (tiga) aspek tersebut dan juga struktur organisasi ANRI sebagai bagian dari kebijakan ANRI dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai perkembangan penataan kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumber daya Manusia dan Struktur organisasi di Arsip Nasional Republik Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Kelembagaan Reformasi bidang kelembagaan di Arsip Nasional Republik Indonesia saat ini sedang dilakukan melalui berbagai langkah/kegiatan yang sedang dan telah dilakukan antara lain : 1) Tersedianya
daftar
perundang-undangan
mengenai
keberadaan
organisasi; 2) Sedang dalam proses penyelesaian penyusunan dokumen arah reformasi birokrasi di ANRI (cetak biru R.B.); 3) Telah selesai dilakukan redefinisi, implementasi, dan sosialisasi Visi, Misi dan Strategi ANRI; 4) Tersedianya
dokumen
rencana
kerja
pelaksanaan
kegiatan
restrukturisasi serta rumusan disain dan struktur ANRI yang telah dilakukan right sizing, sedang dalam
proses penyusunan dokumen
analisa beban kerja. 2.
Ketatalaksanaan Reformasi bidang ketatalaksanaan di Arsip Nasional Republik Indonesia saat ini sedang dilakukan melalui berbagai langkah/kegiatan yang sedang dan telah dilakukan antara lain : 59
1) Telah selesai dilakukan penyusunan 5 program percepatan (Quick
Wins) ANRI yaitu Pelayanan Masyarakat untuk peningkatan apresiasi kearsipan melalui layanan diorama ”sejarah perjalanan bangsa”, Layanan arsip bagi pengguna (Reading Room), Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip (JRA), Pemberian persetujuan pemusnahan arsip, Layanan internal pengelolaan administrasi keuangan; 2) Sedang dalam proses penyelesaian penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan ANRI; 3) Belum ada implementasi analisa jabatan, evaluasi jabatan dan sistem remunerasi; 4) Tersedianya
dokumen
model
pengembangan
elektronisasi
dokumentasi/kearsipan (e-archives); 5) Telah selesai dilaksanakan implementasi dan sosialisasi elektronisasi dokumentasi/kearsipan (e-archives); 6) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa database pegawai (sistem pengelolaan data pegawai); 7) Tersedianya dokumen desain sistem database pegawai (sistem pengelolaan data pegawai) dengan menggunakan teknologi informasi; 8) Sedang direncanakan implementasi sistem database pegawai (sistem pengelolaan data pegawai) dengan menggunakan teknologi informasi termasuk penyediaan perangkat keras dan lunak; 9) Tersedianya dokumen analisa/pemetaan regulasi (aturan, kebijakan, perundangan) organisasi yang berkaitan dengan reformasi birokrasi; 10) Tersedianya dokumen usulan deregulasi dan penyusunan regulasi baru yang kondusif terhadap perubahan sistem yang dihasilkan proses reformasi birokrasi; 11) Sedang dalam proses implementasi penyusunan regulasi baru. 3.
Sumber Daya Manusia Reformasi bidang sumber daya manusia di Arsip Nasional Republik Indonesia saat ini sedang dilakukan melalui berbagai langkah/kegiatan yang sedang dan telah dilakukan antara lain : 1) Sedang dalam proses penyelesaian penyusunan uraian pekerjaan untuk seluruh posisi, profil kompetensi dan indeks kinerja utama; 60
2) Sedang dalam proses penyelesaian penyusunan bobot atau peringkat jabatan serta sistem remunerasi; 3) Sedang dimulai penyusunan dokumen assesment kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli; 4) Sedang
dimulai
penyusunan
dokumen
implementasi
assesment
kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli; 5) Sedang dimulai penyusunan dokumen desain/model sistem penilaian kinerja berdasarkan kompetensi, transparan dan user friendly; 6) Telah dilaksanakan pelatihan keterampilan bagi pegawai baik sebagai penilai dan/atau yang dinilai dalam penilaian kinerja; 7) Tersedianya dokumen analisa sistem pengadaan dan seleksi pegawai; 8) Tersedianya dokumen desain/model sistem pengadaan dan seleksi pegawai yang transparan, adil dan akuntabel serta berdasarkan kompetensi; 9) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa dan desain/model pola pengembangan dan pelatihan yang berdasarkan kompetensi; 10) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa dan desain/model pola rotasi, mutasi dan promosi berbasis kompetensi dan kinerja; 11) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa dan desain/model pola karir yang berbasis kompetensi dan kinerja; 12) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa dan perumusan unit kerja kediklatan; 13) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa atas aturan-aturan kepegawaian
terutama
yang
berkaitan
dengan
pembentukan
moral/disiplin pegawai; 14) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa atas tingkat kedisiplinan pegawai; 15) Sedang dimulai penyusunan dokumen rancangan sistem pengawasan yang mencakup rekomendasi perbaikan/perubahan yang dibutuhkan. Hal ini menyangkut kejelasan kriteria, hak dan kewajiban pegawai dan organisasi, penghargaan dan sangsi yang akan diberlakukan serta mekanisme pelaksanaan; 16) Sedang dimulai penyusunan dokumen analisa atas kode etik terutama yang berkaitan dengan pembentukan moral/disiplin pegawai; 61
17) Sedang dimulai perumusan kode etik yang sesuai dengan kondisi terkini. Di samping itu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN,
pelayanan
publik
yang
berkualitas,
serta
kapasitas
dan
akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi,telah ditetapkan berbagai kebijakan nasional. Dalam rangka mencapai sasaran yang diharapkan, Kebijakan nasional tersebut perlu dijabarkan dalam kebijakan yang lebih operasional pada tingkat Kementerian/Lembaga. Untuk itu ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang dikelompokan kedalam 3(tiga) kebijakan utama yaitu: (1) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (3) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja
birokrasi.
Selanjutnya,
dalam
rangka
mendukung
tercapainya ”peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN”, upaya yang akan terus dilakukan oleh ANRI antara lain melalui: Penegakan peraturan mengenai disiplin pegawai,penerapan pakta integritas bagi pejabat eselon I,II, dan III, mewajibkan pejabat untuk melaporkan LHKPN, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, peningkatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan, peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya, tindak lanjut pengaduan masyarakat. Sedangkan
dalam rangka mendukung tercapainya ”Peningkatan kualitas
pelayanan publik” upaya yang akan terus dilakukan oleh ANRI antara lain melalui: Penerapan standar pelayanan publik untuk seluruh unit penyelenggara pelayanan publik, menerapkan maklumat pelayanan untuk unit pelayanan publik,
penerapan
manajemen
pengaduan
yang
efektif
pada
unit
penyelenggara pelayanan publik, menyusun dan melaksanakan rencana percepatan
peningkatan
kualitas
monitoring,evaluasi
dan
pelayanan
Kemudian
publik.
penilaian
pelayanan kinerja
dalam
kepada
rangka
publik,
melaksanakan
unit
penyelenggaran
mendukung
tercapainya
”Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi” upaya yang akan terus dilakukan
oleh ANRI antara lain melalui: Restrukturisasi
organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing didasarkan visi,misi,strategi dan analisis obyektif serta tugas dan fungsi, penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP, penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan 62
dan berbasis merit/kompetensi), penerapan dan pengembangan e-government, penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi yang berbasis TIK, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Untuk lebih jelasnya mengenai indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat tabel berikut ini: TABEL 1.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI KEBIJAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA BESERTA INDIKATORNYA No.
Isu/Kebijakan Kebijakan Indikator di Nasional instansi setiap instansi 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas 1.1 Penegakan Penegakan - Tersedianya disiplin PNS di peraturan sistem seluruh instansi mengenai disiplin penegakan pemerintah PNS disiplin yang efektif - % Pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi 1.2 Penerapan pakta Penerapan pakta % pejabat telah integritas bagi integritas bagi menandatangani pejabat pejabat Eselon I, dan pemerintah II, dan III melaksanakan pakta integritas 1.3 Kepatuhan Mewajibkan % pejabat yang penyampaian pejabat telah Laporan Harta untuk melaporkan melaporkan LHKPN Kekayaan LHKPN Penyelenggara % pejabat yang Negara (LHKPN) telah melaporkan LHKPN 1.4 Kebijakan antikorupsi Mewajibkan Tersedianya sistem pelaporan pelaporan gratifikasi gratifikasi 1.5 Penyelenggaraan Sistem Penerapan sistem Tersedia dan Pengendalian Internal pengendalian terlaksananya Pemerintah (SPIP) internal yang sistem efektif pengendalian internal yang efektif 1.6 Pengembangan Sistem Penerapan % pengadaan e-Procurement Nasional e-procurement menggunakan dalam pengadaan e-procurement barang dan jasa 1.7 Tindak lanjut hasil Peningkatan % temuan yang pemeriksaan BPK tindak lanjut atas ditindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
Sasaran 2014 KKN 100%
100%
100%
100% 100%
75%
100%
63
No. 1.8
1.9
Isu/Kebijakan Nasional Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara
Pengaduan masyarakat
Kebijakan instansi Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya Tindaklanjut pengaduan masyarakat
Indikator di setiap instansi Opini BPK atas LK K/L
Sasaran 2014 WTP
- Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif - % Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat
100%
% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan, maklumat pelayanan dan manajemen pengaduan yang efektif Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan
100%
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2.1
Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Penerapan Standar Pelayanan Publik maklumat pelayanan dan manajemen pengaduan yang efektif untuk seluruh unit penyelenggara pelayanan publik
2.2
Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
2.3
Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik
Menyusun rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan melaksanakannya sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayanan publik Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada
- Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik - % Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat penilaian baik 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
100% 90%
3.1
Penataan kelembagaan instansi pemerintah
100%
Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta tupoksi
% Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien
100%
64
No. 3.2
3.3
Isu/Kebijakan Nasional Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah
Kebijakan instansi Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP
Pemantapan manajemen SDM
Penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit/kompetensi)
kualitas
Indikator di setiap instansi % SOP telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana - Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan - Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur - Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan - Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi - Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan
Sasaran 2014 100%
% penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)
100%
100%
reward and punishment
3.4
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
65
4.
Struktur Organisasi ANRI
66
BAB IV PENUTUP Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2010 -2014 dapat disusun. Renstra ini disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya ANRI dalam menghadapi tantangan pembangunan kearsipan yang semakin rumit dan komplek terutama perkembangan politik dan ketatanegaraan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Renstra ANRI ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ANRI tahun 2010-2014 ini diharapkan dapat digunakan sebagai
acuan
dalam
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
penilaian
rencana
pembangunan ANRI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Disamping
hal
tersebut, keberhasilan dalam implementasi renstra ANRI sangat ditentukan adanya upaya kerja keras, profesionalisme, komitmen, integritas, dan dedikasi yang tinggi disertai dengan semangat kebersamaan, sinergi dan harmoni dari segenap aparatur kearsipan di lingkungan ANRI. Selain itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya efisiensi dan efektifitas kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal ANRI dan eksternal baik di tingkat nasional (antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional (multilateral, regional dan bilateral). Di dalam pelaksanaannya Renstra ANRI selama kurun waktu 5 tahun ke depan, tidak akan mungkin terlepas dengan kondisi yang terus berkembang di tingkat nasional maupun global sehingga pada waktunya diperlukan upaya-upaya penyempurnaan program maupun kegiatan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Saran dan sumbang pendapat yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati. Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,
M. Asichin
67
TABEL REKAPITULASI ANGGARAN RENSTRA ANRI TAHUN 2010-2014
NO
TOTAL ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN (DLM RIBUAN)
ALOKASI ANGGARAN (DLM RIBUAN)
PROGRAM/UNIT KERJA 2010
2011
2013
2014
61.087.261
57.294.593
62.930.332
67.941.222
74.296.480
Biro Perencanaan
5.110.990
5.550.124
6.188.636
7.074.601
7.912.722
31.837.073
2
Biro Hukum dan Kepegawaian
6.107.647
8.236.526
9.087.739
7.178.268
7.916.095
38.526.275
3
Biro Umum
40.177.316
42.602.943
46.283.957
51.443.353
55.110.163
235.617.732
4
Pusat Jasa
9.191.308
395.000
600.000
900.000
1.350.000
12.436.308
5
Inspektorat
500.000
510.000
770.000
1.345.000
2.007.500
5.132.500
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur ANRI
11.435.800
31.370.952
19.756.560
18.032.000
5.000.000
1
Biro Umum
11.435.800
31.370.952
19.756.560
18.032.000
5.000.000
III.
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
31.891.843
35.773.342
42.784.951
45.207.941
50.396.723
1
Akreditasi dan Profesi Kearsipan
1.375.646
1.265.594
1.867.500
2.105.000
2.327.500
8.941.240
2
Pembinaan Kearsipan Pusat
2.093.620
5.010.000
5.467.000
6.066.200
6.779.500
25.416.320
3
Pembinaan Kearsipan Daerah
12.469.581
12.000.000
12.745.000
11.645.000
12.415.080
61.274.661
4
Pusat Diklat
5.548.431
6.604.556
8.166.000
8.520.000
9.715.000
38.553.987
5
Akuisisi
1.417.514
1.325.023
1.716.043
2.096.443
2.408.643
8.963.666
6
Pengolahan
1.717.510
1.655.109
2.406.750
2.694.320
3.043.500
11.517.189
7
Preservasi
2.778.147
2.555.327
3.057.546
3.572.378
3.860.000
15.823.398
8
Pemanfaatan
1.955.814
3.025.000
4.093.612
4.590.000
5.142.500
18.806.926
Pusjibang Siskar
1.440.982
1.325.703
1.715.000
2.058.000
2.470.000
9.009.685
Pusjibang Sisinfokar
1.094.598
1.007.030
1.550.500
1.860.600
2.235.000
7.747.728
104.414.904
124.438.887
125.471.843
131.181.163
129.693.203
615.200.000
I.
Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Terkait Lainnya ANRI
1
9 10
Total program
2012
2010-2014 323.549.888
85.595.312 85.595.312 206.054.800
68
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) PROGRAM PENYELENGGARAA N KEARSIPAN NASIONAL
1
2
3
INDIKATOR
(2) (3) Terwujudnya 1. Persentase lembaga Pengelolaan Arsip Baik dan unit kearsipan Dinamis maupun Statis yang sudah yang Efektif dan Efisien terakreditasi di Seluruh Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terwujudnya Efektifitas 2. Persentase lembaga Penyelenggaraan Sistem Negara dan badan Kearsipan di Lembaga pemerintah pusat yang Negara dan Badan memiliki pedoman Pemerintah Pusat kearsipan secara terpadu 3. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) Terwujudnya Efektifitas 4. Persentase hasil Penyelenggaraan Sistem rekomendasi evaluasi Kearsipan di Lembaga yang digunakan Kearsipan Daerah sebagai input Provinsi dan penyempurnaan sistem Kabupaten/Kota kearsipan bagi lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/ Kota
2010
2011
(4)
2012
(5)
2013
(6)
2014
(7)
(8)
5%
10%
15%
20%
25%
5%
10%
15%
20%
25%
5%
10%
15%
20%
25%
80%
80%
80%
80%
80%
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9) Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
69
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 4
PELAKSANAAN AKREDITASI DAN PROFESI KEARSIPAN
1.
INDIKATOR
2010
(2) (3) (4) Terwujudnya Efektifitas 5. Jumlah pendidikan dan 2 Angkatan Penyelenggaraan pelatihan yang Diklat Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan Penciptaan Kearsipan Arsiparis 750 Peserta Diklat Teknis Terlaksananya akreditasi - Jumlah lembaga/unit 30 lembaga/ dan sertifikasi unit kearsipan dan SDM lembaga/unit kearsipan kearsipan kearsipan yang dan SDM kearsipan; dan 230 diakreditasi dan arsiparis (Prioritas K/L) disertifikasi - % Unit penyelenggaran pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan,maklumat pelayanan dan manajemen pengaduan yang efektif (Pengarusutamaan) - Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik (Pengarusutamaan) - % Unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik (Pengarusutamaan)
2011 (5) 6 Angkatan Diklat Penciptaan Arsiparis 750 Peserta Diklat Teknis 30 lembaga/ unit kearsipan dan 230 arsiparis
2012
2013
(6) (7) 6 Angkatan 6 Angkatan Diklat Diklat Penciptaan Penciptaan Arsiparis Arsiparis 750 Peserta 750 Peserta Diklat Teknis Diklat Teknis 30 lembaga/ 30 lembaga/ unit kearsipan unit kearsipan dan 230 dan 230 arsiparis arsiparis
2014 (8) 6 Angkatan Diklat Penciptaan Arsiparis 750 Peserta Diklat Teknis 30 lembaga/ unit kearsipan dan 230 arsiparis
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan
100%
100%
90%
70
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PEMBINAAN KEARSIPAN PUSAT
1.
(2) Terlaksananya Bimbingan Arsiparis dan Tim Penilai Angka Kredit Arsiparis Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis Madya Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional; Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menpan Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Terlaksananya Penyempurnaan Pedoman Mekanisme Kerja Arsiparis Terlaksananya Rakor dan Sosialisasi pedoman umum Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan. Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) (4) Jumlah peserta bimbingan 4 Instansi arsiparis dan tim penilai Pusat Angka Kredit Arsiparis 5 Instansi Daerah Jumlah arsiparis yang 100 orang dinilai angka kreditnya Arsiparis 2 Kali Penilaian Jumlah peserta pemilihan 60 orang arsiparis teladan
(5) 5 Instansi Pusat 5 Instansi Daerah 100 orang Arsiparis 2 Kali Penilaian 100 orang
(6) 5 Instansi Pusat 5 Instansi Daerah 100 orang Arsiparis 2 Kali Penilaian 200 orang
(7) 5 Instansi Pusat 5 Instansi Daerah 100 orang Arsiparis 2 Kali Penilaian 200 orang
(8) 5 Instansi Pusat 5 Instansi Daerah 100 orang Arsiparis 2 Kali Penilaian 200 orang
Jumlah peserta sosialisasi 70 orang peraturan Menpan tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya Jumlah Pertemuan munas 1 Kali kegiatan asosiasi arsiparis Pertemuan Indonesia (AAI)
-
100 orang
100 orang
100 orang
1 Kali Pertemuan
1 Kali Pertemuan
1 Kali Pertemuan
1 Kali Pertemuan
Jumlah pedoman 1 Pedoman mekanisme kerja arsiparis
Jumlah peserta rakor akreditasi dan sertifikasi kearsipan
80 orang
10 Instansi Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan Pusat SIKD-TIK (Pengarusutamaan)
-
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
15 Instansi Pusat
20 Instansi Pusat
25 Instansi Pusat
30 Instansi Pusat
Direktorat Kearsipan Pusat
71
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
2.
3.
4.
5.
6.
(2) Komunikasi (SIKDTIK); (Prioritas Bidang) Terlaksananya Sosialisasi UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Prioritas K/L) Terlaksananya Penerapan Standard University Archives dan Sistem Informasi Kearsipan Statis Berbasis TIK (SIKS-TIK) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat; Terlaksananya Rakor Evaluasi Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat Terlaksananya Konsultasi, Pertimbangan, dan Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah pusat;
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah sosialisasi Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
-
85 instansi pusat
85 instansi pusat
85 instansi pusat
85 instansi pusat
Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang dibina
-
7 PT
9 PT
11 PT
13 PT
Jumlah Instansi pusat 9 Instansi yang mendapatkan Bimkos penerapan sistem kearsipan
10 Instansi
10 Instansi
10 Instansi
10 Instansi
Jumlah peserta Rakor evaluasi Bimkos kearsipan
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
8 Instansi
10 Instansi
12 Instansi
14 Instansi
Jumlah instansi yang mendapatkan Konsultasi ,pertimbangan, dan Persetujuan jadwal retensi arsip ( JRA)
-
4 instansi
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
72
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 7.
8.
9.
10.
PEMBINAAN 1. KEARSIPAN DAERAH
2.
(2) Terlaksananya Supervisi Kearsipan di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat Terlaksananya Rakor hasil Bimbingan dan Supervisi sistem Kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat Terlaksananya Pemilihan Unit Kearsipan Teladan di Instansi Pemerintah Pusat Terlaksananya Seminar Peran Pengelolaan Arsip Dinamis dalam rangka implementasi UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Tekonologi Informasi dan Komunikasi (SIKSTIK); (Prioritas K/L) Terlaksananya Sosialisasi UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Prioritas K/L)
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) Jumlah instansi pusat yang mendapatkan supervisi kearsipan
(4) 6 Instansi
(5) 10 Instansi
(6) 10 Instansi
(7) 10 Instansi
(8) 10 Instansi
Jumlah peserta Rakor hasil Bimbingan dan Supervisi sistem kearsipan
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
Jumlah unit kearsipan teladan
-
5 Unit kearsipan teladan
5 Unit kearsipan teladan
5 Unit kearsipan teladan
5 Unit kearsipan teladan
Jumlah peserta seminar peran pengelolaan arsip dinamis dalam rangka implementasi UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menerapkan SIKS-TIK (pengarusutamaan)
100 orang
12 Provinsi
20 Kab/kota
20 Kab/kota
20 Kab/kota
20 Kab/kota
Jumlah sosialisasi Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2 Provinsi
32 Provinsi
32 Provinsi
10 Provinsi dan 10 Kab./Kota
10 Provinsi dan 10 Kab./Kota
-
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
Direktorat Kearsipan Daerah
73
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
OUTCOME/OUTPUT (2) Terlaksananya Arsip Masuk Desa; (Prioritas K/L) 4. Terlaksananya Peningkatan Masyarakat Sadar Arsip (Prioritas K/L) 5. Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab./Kota 6. Terlaksananya Evaluasi Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab./Kota 7. Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota 8. Terlaksananya Konsultasi Pengelolaan Arsip Statis Pasca Otonomi Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab./Kota 9. Terlaksananya Supervisi Kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab./Kota; 10. Terlaksananya Evaluasi Supervisi Kearsipan di 3.
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) (4) (5) Jumlah Kab/Kota yang 22 Kab/Kota 21 Kab/Kota memperoleh bimbingan kearsipan di pedesaan Jumlah Provinsi yang 16 Provinsi mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip Jumlah daerah yang 11 Kab/kota 10 Kab/kota mendapatkan Bimkos kearsipan
(6) 21 Kab/Kota
(7) 21 Kab/Kota
(8) 21 Kab/Kota
-
-
-
10 Kab/kota
10 Kab/kota
10 Kab/kota
Jumlah laporan evaluasi Bimkos kearsipan
-
10 Laporan
10 Laporan
10 Laporan
10 Laporan
Jumlah daerah yang mendapatkan Bimkos penyusunan JRA
-
7 Kab/kota
7 Kab/kota
7 Kab/kota
7 Kab/kota
Jumlah daerah yang mendapatkan konsultasi pengelolaan arsip statis
-
7 Kab/kota
7 Kab/kota
7 Kab/kota
7 Kab/kota
Jumlah daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan
10 Kab/kota
8 Kab/kota
8 Kab/kota
8 Kab/kota
8 Kab/kota
Jumlah laporan evaluasi supervisi kearsipan
-
8 Laporan
8 Laporan
8 Laporan
8 Laporan
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
74
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
11.
12.
13.
14.
15.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
1.
(2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab./Kota; Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa; Terlaksananya Rapat Koordinasi Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kearsipan Teladan Terlaksananya Diseminasi dan Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan Terlaksananya Konsultasi dan Bimbingan bagi Pengelolaan Arsip Masyarakat Terlaksananya Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis; (Prioritas K/L)
INDIKATOR (3)
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Arsip Masuk Desa Jumlah peserta rakor kearsipan lembaga kearsipan daerah
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
-
100 orang
7 Laporan
7 Laporan
7 Laporan
7 Laporan
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
Jumlah lembaga yang mengikuti lomba lembaga kearsipan teladan
-
530 Lembaga Kearsipan daerah
530 Lembaga Kearsipan daerah
530 Lembaga Kearsipan daerah
530 Lembaga Kearsipan daerah
Jumlah peserta diseminasi dan sosialisasi
-
530 Lembaga Kearsipan daerah
530 Lembaga Kearsipan daerah
530 Lembaga Kearsipan daerah
530 Lembaga Kearsipan daerah
Jumlah bimbingan dan konsultasi
-
125 orang
150 orang
175 orang
200 orang
6 Angkatan
6 Angkatan
6 Angkatan
6 Angkatan
- Jumlah Angkatan - Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang telah ditetapkan (pengarusutamaan)
3 Angkatan
100%
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
75
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 2.
3. 4.
5.
(2) Terlaksananya Diklat Kearsipan Melaui Dana Dekonsentrasi; (Prioritas K/L) Terlaksananya Diklat Teknis Kearsipan Terlaksananya Penyusunan Kurikulum dan modul Diklat Kearsipan Terlaksananya Pengembangan Laboratorium Sistem Kearsipan
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) (4) Jumlah provinsi penerima 32 Provinsi dana dekon
(5) 32 Provinsi
(6) 32 Provinsi
(7) 32 Provinsi
(8) 32 Provinsi
Jumlah peserta diklat teknis kearsipan Jumlah kurikulum dan modul diklat kearsipan yang disusun
545 orang
800 orang
800 orang
800 orang
800 orang
1 kurikulum 39 Modul
1 kurikulum 39 Modul
1 kurikulum 39 Modul
1 kurikulum 39 Modul
1 kurikulum 39 Modul
Jumlah unit laboratorium sistem kearsipan
1 Unit laboratorium arsip konvensional dinamis 1 Unit laboratorium arsip konvensional statis 1 Unit laboratorium arsip audio visual 1 Unit laboratorium arsip elektronis dinamis 1 Unit laboratorium arsip elektronik statis
1 Unit laboratorium arsip konvensional dinamis 1 Unit laboratorium arsip konvensional statis 1 Unit laboratorium arsip audio visual 1 Unit laboratorium arsip elektronis dinamis 1 Unit laboratorium arsip elektronik statis
1 Unit laboratorium arsip konvensional dinamis 1 Unit laboratorium arsip konvensional statis 1 Unit laboratorium arsip audio visual 1 Unit laboratorium arsip elektronis dinamis
1 Unit laboratorium arsip konvensional dinamis 1 Unit laboratorium arsip konvensional statis 1 Unit laboratorium arsip audio visual 1 Unit laboratorium arsip elektronis dinamis 1 Unit laboratorium arsip elektronik statis
1 Unit laboratorium arsip konvensional dinamis 1 Unit laboratorium arsip konvensional statis 1 Unit laboratorium arsip audio visual 1 Unit laboratorium arsip elektronis dinamis 1 Unit laboratorium arsip elektronik statis
1 Unit laboratorium arsip elektronik statis
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
76
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
OUTCOME/OUTPUT (2) Terlaksananya Penyusunan Program Diklat Fungsional Arsiparis 7. Terlaksananya Penciptaan Visualisasi Media Belajar 8. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Pusdiklat Kearsipan 9. Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat 10. Terlaksananya Diskusi Ilmiah Para Pengajar/ Widyaiswara 11. Terlaksananya T.U. Pusdiklat Kearsipan 6.
PROGRAM PENYELENGGARAA N KEARSIPAN NASIONAL
1
2
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) Jumlah brosur program diklat fungsional kearsipan yang disusun
(4) 3000 lbr
(5) 3000 lbr
(6) 3000 lbr
(7) 3000 lbr
(8) 3000 lbr
Jumlah visualisasi media belajar
20 VCD
20 VCD
20 VCD
20 VCD
20 VCD
Jumlah buku perpustakaan kearsipan yang dikembangkan
500 Buku
500 Buku
500 Buku
500 Buku
500 Buku
Jumlah provinsi yang dievaluasi pasca diklat Jumlah peserta diskusi ilmiah para pengajar/ widyaiswara Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh TU Pusdiklat Meningkatnya Penilaian 1. Jumlah arsip yang dan Akuisisi Arsip diakuisisi untuk Memperkaya Khasanah Arsip serta 2. Jumlah rekomendasi untuk Menjamin penilaian yang Terselamatkan dan ditindaklanjuti Terlestarikannya Arsip pengakuisisian dan Demi Generasi pemusnahan arsip Mendatang Meningkatnya 3. Jumlah daftar arsip Pengolahan Arsip Demi konvensional, audio Terwujudnya Daftar visual, elektronik, Arsip, Inventarisasi kartografi dan Arsip, dan Guide yang kearsitekturan yang Dapat Dimanfaatkan dibuat
7 provinsi
10 provinsi
10 provinsi
10 provinsi
10 provinsi
50 orang
40 orang
40 orang
40 orang
40 orang
20 kegiatan
20 kegiatan
20 kegiatan
20 kegiatan
20 kegiatan
36 Instansi 5 Daerah 10 Parpol 7 Daftar/ Inventaris
37 Instansi 17 Daerah 8 Parpol 10 Daftar/ Inventaris
39 Instansi 18 Daerah 7 Parpol 11 Daftar/ Inventaris
41 Instansi 18 Daerah 7 Parpol 11 Daftar/ Inventaris
41 Instansi 19 Daerah 7 Parpol 15 Daftar/ Inventaris
3.300 3.300 Lembar Lembar 6.000 Rell 6.000 Rell Film Film 3.000 Roll 3.000 Roll Mikrofilm Mikrofilm
3.300 Lembar 6.000 Rell Film 3.000 Roll Mikrofilm
3.300 Lembar 6.000 Rell Film 3.000 Roll Mikrofilm
3.300 Lembar 6.000 Rell Film 3.000 Roll Mikrofilm
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Deputi Bidang Konservasi Arsip
77
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
3
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) untuk Kepentingan Publik
(3)
2010
(4) 4.000 Kaset Video 10.000 Lembar Negatif Foto 4.000 Kaset 4. Jumlah Arkon Stl inventaris/daftar arsip „45: 2 inv. konvensional sebelum Arkon Sbl 1945, konvensional ‟45: 1 inv. setelah 1945, audio Armedbar: visual, elektronik, 4 inv. kartografi dan Arsip kearsitekturan yang Karto.:4 dibuat daftar 5. Jumlah guide arsip 1 guide konvensional, audio Arsip visual, elektronik, Kartografi kartografi, dan dan kearsitekturan yang Kearsitektur dibuat an Meningkatnya 6. Jumlah arsip rusak 3.300 Preservasi Arsip Demi yang direstorasi Lembar Terwujudnya 7. Jumlah arsip yang di 100 Rell Pemeliharaan, Penataan, alih media/ reproduksi Foto : dan Keamanan Arsip 2.500 dari Bahaya Kerusakan Lembar Arsip maupun Peta: 100 Informasinya Lembar Kertas: 500
2011
2012
2013
(5) (6) 4.000 Kaset 4.000 Kaset Video Video 10.000 10.000 Lembar Lembar Negatif Negatif Foto Foto 4.000 Kaset 4.000 Kaset
2014
(7) (8) 4.000 Kaset 4.000 Kaset Video Video 10.000 10.000 Lembar Lembar Negatif Negatif Foto Foto 4.000 Kaset 4.000 Kaset
Arkon Stl „45: 3 inv. Arkon Sbl ‟45: 2 inv. Armedbar: 4 inv. Arsip Karto.:4 daftar 1 guide Arsip Kartografi dan Kearsitekturan
Arkon Stl „45: 3 inv. Arkon Sbl ‟45: 1 inv. Armedbar: 4 inv. Arsip Karto.:5 daftar -
Arkon Stl ‟45:3 inv. Arkon Sbl ‟45: 1 inv. Armedbar: 5 inv. Arsip Karto.:5 daftar -
3.300 Lembar
3.300 Lembar
3.300 Lembar 3.300 Lembar
100 Rell Foto : 2.500 Lembar Peta: 100 Lembar Kertas: 500 Lembar Video: 200
500 Rell Foto : 2.500 Lembar Peta: 100 Lembar Kertas: 1.000 Lembar
500 Rell Foto : 2.500 Lembar Peta: 100 Lembar Kertas: 1.000 Lembar
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Arkon Stl ‟45: 4 inv. Arkon Sbl ‟45: 3 inv. Armedbar: 5 inv. Arsip Karto.:5 daftar -
500 Rell Foto : 2.500 Lembar Peta: 100 Lembar Kertas: 1.000 Lembar
78
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2)
4
PENILAIAN DAN AKUISISI ARSIP
1.
2.
3.
4.
Meningkatnya Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip Untuk Kepentingan Pemerintah, Pembangunan, Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Terlaksananya Monitoring dan Penyelamatan Arsip/Dokumen Negara Mengenai Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2009;(Prioritas K/L) Terlaksananya Penilaian dan Akuisisi Arsip Kabinet Indonesia Bersatu; (Prioritas K/L) Terlaksananya Pelacakan dan Penelusuran Arsip Supersemar; Terlaksananya Penyelamatan dan
INDIKATOR
2010
2011
(3)
2012
2013
2014
(4) (5) Lembar Kaset Video: Audio : 300 200 Kaset Kaset Audio : 300 Kaset 8. Jumlah laporan hasil 2 Laporan 4 Laporan pengujian arsip/protap 1 Protap dan bahan kearsipan 9. Jumlah naskah sumber 6 Naskah 7 Naskah arsip yang diterbitkan 10. Jumlah pameran arsip 5 Pameran 7 Pameran yang diselenggarakan
(6) (7) (8) Video: 200 Video: 200 Video: 200 Kaset Kaset Kaset Audio : 300 Audio : 300 Audio : 300 Kaset Kaset Kaset
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
7 Naskah
7 Naskah
7 Naskah
7 Pameran
7 Pameran
7 Pameran
1 KPU pusat 7 Instansi dan 7 (KPUD) Instansi Provinsi (KPUD) Provinsi
7 Instansi (KPUD) Provinsi
7 Instansi (KPUD) Provinsi
6 Instansi (KPUD) Provinsi
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
15 Instansi
13 Instansi
14 Instansi
14 Instansi
14 Instansi
Jumlah tokoh/ pengkisah yang diwawancarai
4 Tokoh
5 Tokoh
5 Tokoh
5 Tokoh
6 Tokoh
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
5 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
7 Daerah
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Direktorat Akuisisi
79
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
TARGET OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) Pelestarian Arsip Pilkada; 5. Terlaksananya Penyelamatan Arsip Partai Politik Peserta Pemilu 2009; 6. Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Perbatasan Wilayah dan Batas Negara; 7. Terlaksananya Penilaian dan Akuisisi Arsip Lembaga Peradilan di Indonesia; 8. Terlaksananya Penyelamatan Arsip Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan; 9. Terlaksananya Penyelamatan Arsip Tokoh/Pelaku Sejarah 10. Terlaksananya Perekaman Para Tokoh/Pelaku Sejarah Pembentukan dan Pemekaran Wilayah serta Konflik di Daerah Melalui Wawancara Sejarah Lisan 11. Terlaksananya Wawancara Sejarah Lisan Mengenai
(3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah arsip yang diselamatkan
10 Parpol
8 Parpol
7 Parpol
7 Parpol
7 Parpol
Jumlah arsip yang diselamatkan
-
5 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
Jumlah arsip yang diselamatkan
-
5 Instansi
6 Instansi
7 Instansi
7 Instansi
Jumlah arsip yang diselamatkan
7 Instansi
7 Instansi
7 Instansi
7 Instansi
8 Instansi
Jumlah arsip yang diselamatkan
10 Tokoh
9 Tokoh
9 Tokoh
8 Tokoh
8 Tokoh
7 Tokoh
9 Tokoh
10 Tokoh
12 Tokoh
3 Tokoh
4 Tokoh
4 Tokoh
4 Tokoh
Jumlah tokoh/pengkisah yang diwawancarai
Jumlah tokoh pengkisah yang diwawancarai
-
3 Tokoh
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
80
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
TARGET OUTCOME/OUTPUT
(2) Kembalinya GAM ke Pangkuan Ibu Pertiwi, OPM, RMS dan Konfilk Lainnya 12. Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Perusahaan/ BUMN 13. Terlaksananya Workshop Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen BUMN Sebagai Dampak Revitalisasi 14. Terlaksananya Penelusuran dan Penyelamatan Arsip Bangunan Sejarah/Bangunan Negara Indonesia 15. Terlaksananya Penelusuran Jejak Masyarakat Suriname yang Telah Kembali ke Indonesia PENGOLAHAN ARSIP 1. Terlaksananya STATIS Pengolahan Arsip Konvensional VOC; 2. Terlaksananya Pengolahan Arsip Konvensional Hindia Belanda; 3. Terlaksananya Pendataan dan inventarisasi Arsip
INDIKATOR (3)
Jumlah arsip yang diselamatkan
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
5 Instansi
5 Instansi
6 Instansi
6 Instansi
6 Instansi
Jumlah peserta workshop 50 Orang penyelamatan dan Peserta pelestarian arsip/dokumen BUMN sebagai dampak revitalisasi Jumlah tokoh atau pengkisah yang diwawancarai
10 Tokoh
Jumlah tokoh pengkisah yang diwawancarai
10 Tokoh
-
-
-
10 Tokoh
12 Tokoh
12 Tokoh Pengkisah
10 Tokoh
12 Tokoh
12 Tokoh Pengkisah
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 6 Daftar
6 Daftar
6 Daftar
6 Daftar
2 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 2 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip yang diolah
-
10 Tokoh
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Direktorat Pengolahan
81
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
14.
(2) Konvensional Setelah Tahun 1945; Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto; Terlaksananya Pengolahan Arsip Film; Terlaksananya Pengolahan Arsip Video; Terlaksananya Pengolahan Arsip Rekaman Suara; Terlaksananya Pengolahan Arsip Microfilm; Terlaksananya Pengolahan Arsip Peta(Kartografi); Terlaksananya Pengolahan Arsip Kearsitekturan; Terlaksananya Pengolahan Arsip Elektronik; Terlaksananya Pengolahan dan Ekspose Arsip Lembaga Negara/Badan Pemerintah; Terlaksananya Pengolahan Arsip Perusahaan yang Diakuisisi; Terlaksananya Pengolahan Arsip Organisasi Massa/Organisasi
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah daftar arsip diolah 2 Daftar
3 Daftar
3 Daftar
3 Daftar
3 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 3 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 2 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 1 Daftar 80 orang
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip diolah 1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
-
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
82
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
PRESERVASI KEARSIPAN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) Politik yang Diakuisisi; 15. Terlaksananya Pengolahan Arsip Perorangan yang Diakuisisi 16. Terlaksananya Pemeliharaan Keakurasian dan Keabsahan Data yang Diolah 1. Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pasca Bencana; (Prioritas K/L) Terlaksananya 2. Implementasi Pengamanan Arsip melalui Sistem Barcode; (Prioritas K/L) Terlaksananya Penataan 3. Arsip Konvensional sesuai dengan Nomor Inventaris (Registrasi Arsip); Terlaksananya 4. Penyimpanan Arsip Berdasarkan Peta Lokasi Penyimpanan yang Sesuai Standar Penyimpanan Terlaksananya 5. Penyimpanan dan Penataan Arsip Film; Terlaksananya 6. Penyimpanan dan Penataan Arsip Video
(3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah daftar arsip diolah -
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah data yang dipelihara
-
140.000 record
160.000 record 180.000 record
200.000 record
Jumlah daerah bencana yang arsipnya diselamatkan
6 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
6 Daerah
Jumlah arsip yang di barcode
10.000 Berkas
10.000 Berkas 10.000 Berkas
10.000 Berkas 10.000 Berkas
6 Daerah
Jumlah arsip konvensional yang tertata sesuai dengan registrasi arsip
-
6.000 M‟
6.000 M‟
6.000 M‟
6.000 M‟
Jumlah arsip yang tersimpan berdasarkan peta lokasi penyimpanan sesuai standar penyimpanan yang dilakukan Jumlah arsip film yang disimpan dan ditata
-
27.000 M‟
27.000 M‟
27.000 M‟
27.000 M‟
3.000 Reel
5.000 Reel
5.000 Reel
5.000 Reel
5.000 Reel
3.000 Kaset
6.000 Kaset
6.000 Kaset
6.000 Kaset
6.000 Kaset
Jumlah arsip video yang di tata dan didata
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Direktorat Preservasi
83
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 7.
8. 9.
10.
11.
12.
(2) dan Rekaman Suara; Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Microfilm; Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Foto; Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip konvensional; Terlaksananya Restorasi Arsip Konvensional;
Terlaksananya penataan dan pendataan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan; Terlaksananya Restorasi Arsip Media Baru;
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah arsip microfilm yang disimpan dan ditata
2.000 Roll
2.000 Roll
2.000 Roll
Jumlah arsip foto yang disimpan dan ditata
10.000 Lembar
10.000 Lembar
10.000 Lembar 10.000 Lembar
Jumlah arsip konvensional yang disimpan dan ditata
750 Lembar
Jumlah arsip konvensional Yang di restorasi
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar 900 900 Lembar 900 Lembar 900 Lembar 900 Lembar Lembar Arsip Arsip Arsip Arsip Arsip Keraton Keraton Keraton Keraton Keraton 400 Lembar 400 Lembar 400 Lembar 400 Lembar 400 Lembar
Jumlah arsip kartografi dan kearsitekturan yang ditata dan didata Jumlah arsip media baru yang direstorasi
6.000 Rell Film 3.000 Roll Mikrofilm 4.000 Kaset Video 10.000 Lembar Negatif Foto 4.000 Kaset
6.000 Rell Film 3.000 Roll Mikrofilm 4.000 Kaset Video 10.000 Lembar Negatif Foto 4.000 Kaset
6.000 Rell Film 3.000 Roll Mikrofilm 4.000 Kaset Video 10.000 Lembar Negatif Foto 4.000 Kaset
2.000 Roll
6.000 Rell Film 3.000 Roll Mikrofilm 4.000 Kaset Video 10.000 Lembar Negatif Foto 4.000 Kaset
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
2.000 Roll
10.000 Lembar
6.000 Rell Film 3.000 Roll Mikrofilm 4.000 Kaset Video 10.000 Lembar Negatif Foto 4.000 Kaset
84
PROGRAM/KEGIAT AN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
(1)
INDIKATOR
2010
13.
(2) Terlaksananya Alih Media Arsip Film;
(3) (4) Jumlah arsip film yang di 100 Reel alihmedia
14.
Terlaksananya Alih Media Arsip Foto;
Jumlah arsip foto yang di alihmedia
15.
Terlaksananya Alih Media Microfilm;
Jumlah microfilm yang di 1500 Roll alihmedia
16.
Terlaksananya Pembuatan Microfilm Negatif dan Positif Koleksi Hindia Belanda; Terlaksananya Digitalisasi Arsip Statis(Foto, Peta, dan Kertas);
Jumlah microfilm positif yang dibuat Jumlah arsip statis yang didigitalisasi
17.
2013
2014
(6) 500 Reel
(7) 500 Reel
(8) 500 Reel
-
300 Roll
500 Roll
500 Roll
500 Roll
-
Foto : 2.500 Foto : 2.500 Lembar Lembar Peta : 100 Peta : 200 Lembar Lembar Kertas : 500 Kertas : Lembar 1.000 Lembar Video : 200 Video : 200 Kaset Kaset Audio : 300 Audio : 300 Kaset Kaset 4 Laporan 4 Laporan pengujian pengujian 1 Unit Peralatan Pengujian 15.000 M3 15.000 M3
Foto : 2.500 Lembar Peta : 200 Lembar Kertas : 1.000 Lembar Video : 200 Kaset Audio : 300 Kaset 4 Laporan pengujian
Foto : 2.500 Lembar Peta : 200 Lembar Kertas : 1.000 Lembar Video : 200 Kaset Audio : 300 Kaset 4 Laporan pengujian
15.000 M3
15.000 M3
4000 Lembar
Terlaksananya Jumlah arsip video dan Digitalisasi Arsip Video rekaman suara yang dan Rekaman Suara; didigitalisasi
-
19.
Terlaksananya Pengujian Jumlah laporan hasil arsip dan bahan pengujian arsip/protap kearsipan;
2 Laporan 1 Protap
20.
Terlaksananya Fumigasi Gedung Depo Arsip Konvensional; Terlaksananya Pengadaan Peralatan Alih Media Film dan Microfilm
14.208,8 M3
21.
2012
(5) 100 Reel
18.
Luas gedung yang di fumigasi
2011
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Jumlah alat/peralatan alih 1 Paket alat media film dan microfilm penyambung Mikrofilm 2 Paket
-
1 Set Digital Film Scaner
1 Set Server
-
85
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2)
22. PEMANFAATAN ARSIP
1.
2.
3.
4.
5.
Terlaksananya Pengadaan Alat Vacuum Freeze Dry Chamber; Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip “Arsip Citra Daerah”; (Prioritas K/L) Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip “Citra Nusantara Jilid V; (Prioritas K/L) Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Perjanjian Perbatasan Wilayah Republik Indonesia Jilid V;(Prioritas K/L) Terlaksananya Penerbitan Naskah Sumber “Khasanah Arsip ANRI” Seri : Citra Daerah ; (Prioritas K/L) Terlaksananya Operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
INDIKATOR (3)
Jumlah alat Vacuum Freeze Dry Chamber
2010 (4) peralatan alih media dan microfilm -
2011
2012
2013
2014
(5)
(6)
(7)
(8)
-
-
-
-
Jumlah Arsip Citra Daerah yang diterbitkan
4 Naskah
Jumlah Arsip Citra Nusantara Yang diterbitkan
1 Naskah
-
-
-
-
Jumlah naskah sumber arsip Perjanjian Perbatasan Wilayah Republik Indonesia jilid V yang diterbitkan
1 Naskah
-
-
-
-
Jumlah khasanah arsip ANRI yang diterbitkan
5 Buku
5 Buku
5 Buku
5 Buku
-
-
-
-
Jumlah paket kegiatan operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7 Naskah
7 Naskah
5 Buku
-
7 Naskah
7 Naskah
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Direktorat Pemanfaatan
86
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
6.
7.
8.
9. 10.
11.
12.
(2) Balai Arsip Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan bahan Perpustakaan Terlaksananya Fasilitasi Teknik Pelayanan Pemanfaatan Arsip Statis Terlaksananya Layanan Arsip Konvensional Periode Sebelum dan Setelah 45, Media Baru, dan Kartografi Terlaksananya Pameran Kearsipan Terlaksananya Diseminasi dan Sosialisasi Informasi Arsip Statis Terlaksananya Pembuatan dan Penyebarluasan Brosur Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR
2010
(3) (4) Balai Arsip Tsunami di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jumlah buku langka yang 4.626 Hal dialihmediakan dalam bentuk digital
2011
2012
2013
2014
(5)
(6)
(7)
(8)
4.626 Hal
4.626 Hal
4.626 Hal
4.626 Hal
8 Perguruan Tinggi
10 Perguruan Tinggi
10 Perguruan Tinggi
10 Perguruan Tinggi
65.000 Arsip
65.000 Arsip
65.000 Arsip
Jumlah perguruan tinggi yang memperoleh pelayanan pemanfaatan arsip statis Jumlah arsip konvesional periode sebelum dan setelah 45, media baru dan kartografi yang ditelusuri Jumlah pameran kearsipan Jumlah peserta diseminasi dan sosialisasi
6 Perguruan Tinggi
5 kali Pameran -
7 kali Pameran 7 kali Pameran 7 kali Pameran 1 Rakornas 1 Rakornas 1 Rakornas
7 kali Pameran
Jumlah brosur yang disebarluaskan
300 Eks
300 Eks
- Jumlah tamu
1500 orang
- Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang telah ditetapkan (pengarusutamaan)
65.000 Arsip 65.000 Arsip
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
1 Rakornas
300 Eks
300 Eks
300 Eks
1600 orang
1700 orang
1800 orang 100%
87
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN (1) PROGRAM PENYELENGGARAA N KEARSIPAN NASIONAL
OUTCOME/OUTPUT
1
2
PENINGKATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN NASIONAL
1.
2.
INDIKATOR
2010
(2) Tercapainya Efektifitas Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis dan Statis Baik Konvensional Maupun Elektronik
(3) (4) 1. Persentase 80 % rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan system kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK
Tercapainya Efektifitas Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Statis Baik Konvensional maupun Elektronik Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Norma dan Standar Kearsipan Dinamis dalam Rangka Membangun Sistem Kearsipan yang Andal, Sistematis, Utuh, dan Menyeluruh; (Prioritas K/L) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Norma dan Standar Kearsipan Statis dalam Rangka Membangun Sistem Kearsipan Sehingga Terwujud Jaringan Informasi Kearsipan
2011
2012
(5)
2013
(6)
2014
(7)
(8)
80 %
80 %
80 %
80 %
2. Persentase 70 % rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan system informasi kearsipan dinamis dan statis yang menjadi NSPK Jumlah pedoman,hasil 2 Pedoman kajian, jurnal kearsipan 1 Hasil Kajian 1 Jurnal
70 %
75 %
80 %
80 %
Jumlah pedoman dan hasil kajian
1 Pedoman
2 Pedoman 2 Hasil Kajian
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9) Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
2 Pedoman
1 Pedoman
1 Pedoman
88
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
3.
4.
5.
6.
(2) Nasional (JIKN);(Prioritas K/L); Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Terhadap Prasarana dan Sarana Kearsipan dalam Rangka Standarisasi untuk Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis; Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Terhadap Prasarana dan Sarana Kearsipan dalam Rangka Standarisasi untuk Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Statis; Terlaksananya Pengkajian Kelembagaan Unit Kearsipan dalam Rangka Mengembangkan Standar Unit Kearsipan dalam Mengelola Arsip Dinamis; Terlaksananya Pengkajian Kelembagaan Organisasi (Lembaga)
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah hasil kajian
-
1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian
Jumlah hasil kajian
-
1 hasil kajian
Jumlah hasil kajian
-
1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian
Jumlah hasil kajian
-
1 hasil kajian
1 hasil kajian
1 hasil kajian
1 hasil kajian
1 hasil kajian
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
1 hasil kajian
1 hasil kajian
89
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
PENINGKATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) Kearsipan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Standar Pengelolaan Arsip Statis Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa; 7. Terlaksananya Pengkajian Terhadap SDM Kearsipan di Lembaga Negara Tingkat Pusat dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis; 8. Terlaksananya Pengkajian Terhadap SDM Kearsipan di Lembaga Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Statis Terutama dalam Menyelenggarakan JIKN. 11) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Efektifitas Sistem Aplikasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) ;
(3)
Jumlah hasil kajian
Jumlah hasil kajian
Jumlah hasil kajian/ NSPK
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian 1 Hasil Kajian
-
1 Hasil kajian dan 1 NPSK
1 hasil kajian
1 hasil kajian
1 hasil kajian
1 hasil kajian
1 Hasil kajian 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian Pusat dan 1 NPSK dan 1 NPSK dan 1 NPSK dan 1 NPSK Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan
90
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
TARGET OUTCOME/OUTPUT (2) 12) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Manajemen Perubahan dalam Pengelolaan Arsip Elektronik; 13) Terlaksananya Pengkajian Pengelolaan Arsip untuk Aktivitas Berbasis Web di Lingkungan Pemerintahan 14) Terlaksananya Pengelolaan Isi Portal JIKN 15) Terlaksananya Penambahan Isi Basis Data Arsip Pilkada Pada JIKN 16) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) 17) Terlaksananya Pengembangan Pedoman Ekstraksi Informasi Publik yang Dikecualikan yang Terkandung dalam Arsip Baik dalam Format Kertas maupun Elektronik
INDIKATOR
2010
(3) (4) Jumlah hasil kajian/NSPK 1 Hasil kajian dan 1 NPSK
2011
2012
2013
2014
(5) (6) (7) (8) 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian dan 1 NPSK dan 1 NPSK dan 1 NPSK dan 1 NPSK
Jumlah hasil kajian
1 Hasil kajian
-
1 Hasil kajian
1 NSPK
1 Hasil Kajian
Jumlah pengelolaan isi portal
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah penambahan isi basis data
1 Paket Basis Data
1 Paket Basis Data
1 Paket Basis Data
1 Paket Basis Data
1 Paket Basis Data
Jumlah hasil kajian/NSPK 2 Hasil kajian
1 Hasil kajian 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian dan 1 NPSK dan 1 NPSK dan 1 NPSK dan 1 NPSK
Jumlah Pedoman
-
1 Pedoman
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
91
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(2) 18) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi Kearsipan; 19) Terlaksananya Rakornas JIKN 20) Terlaksananya Penyusunan Materi Diseminasi Khasanah Arsip Statis ANRI Melalui Internet 1 Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Sesuai dengan Perencanaan Program dan Anggaran
2
3
INDIKATOR
2010
(3) Jumlah hasil kajian/NSPK
(4) -
2011
2012
2013
2014
(5) (6) (7) (8) 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian 1 Hasil kajian dan 1 NPSK dan 1 NPSK dan 1 NPSK dan 1 NPSK
Jumlah peserta rakornas
113 Orang
140 Orang
150 Orang
160 Orang
170 Orang
Jumlah khasanah arsip statis ANRI yang disusun dalam format tematis melalui internet
1 Khasanah arsip dalam 12 format tematis
1 Khasanah arsip dalam 12 format tematis
1 Khasanah arsip dalam 12 format tematis
1 Khasanah arsip dalam 12 format tematis
1 Khasanah arsip dalam 12 format tematis
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
1. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu 2. Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit kerja Meningkatnya 3. Persentase Pemberitaan tentang informasi/pemberitaan Kearsipan yang Dimuat bidang kearsipan yang di Media Massa maupun disajikan melalui Elektronik media massa maupun elektronik Terwujudnya 4. Persentase dokumen Pelaksanaan Urusan administrasi Ketatausahaan perkantoran yang dapat diselesaikan tepat waktu
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Sekretariat Utama
92
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 4
5
6
7
8
9
(2) Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Kearsipan Yang Disahkan Menjadi Peraturan Kearsipan
INDIKATOR
(3) 5. Persentase penyelesaian peraturan di bidang kearsipan 6. Persentase penyelesaian peraturan tentang tugas dan fungsi unit kerja Meningkatnya Kualitas 7. Jumlah pengunjung Kelembagaan dan ANRI Ketatalaksanaan ANRI 8. Persentase layanan di bidang hukum yang tepat sasaran 9. Persentase penyelesaian SOP unit kerja Meningkatnya Jumlah 10. Persentase Pegawai yang penempatan pegawai Ditempatkan Sesuai sesuai dengan Keahliannya kompetensi Terwujudnya Pelayanan 11. Persentase ketepatan Administrasi pelayanan Kepegawaian pengurusan pegawai Meningkatnya Jumlah 12. Persentase Pengelolaan peningkatan kualitas Administrasi Keuangan pengelolaan,penataus yang Baik dan Tepat ahaan anggaran/ Waktu barang dan pertanggung jawaban serta pelaporannya Meningkatnya Jumlah 13. Persentase temuan Temuan Hasil pengawasan/pemeriks Pemeriksaan aan/pengaduan Pengelolaan APBN masyarakat yang
2010
2011
2012
(5)
2013
(6)
2014
(4) 100%
100%
100%
100%
(7) 100%
(8)
100%
100%
100%
100%
100%
2900 orang
4350 orang
5525 orang
9788 orang
14.682 orang
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
93
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
10
PENINGKATAN KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETATAUSAHAAN PIMPINAN SERTA HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ANRI
1.
2.
3.
4.
(2) ANRI yang Ditindaklanjuti Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang Menggunakan Jasa Kearsipan Terlaksananya Sosialisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa melalui Media Massa dan Elektronik; (Prioritas K/L)
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia; Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia; Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia
INDIKATOR (3) ditindaklanjuti 14. Jumlah instansi/perusaha-an yang memanfaatkan jasa kearsipan Jumlah Sosialisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
8 Instansi
8 Instansi
8 Instansi
8 Instansi
8 Instansi
3 Kali talkshow di TV dan Radio, 3 buah iklan di 2 stasiun TV dng 100 tayangan,3 buah iklan di 3 stasiun radio dng 100 tayangan
2 Kali talkshow di TV dan Radio, 3 buah iklan di 5 stasiun TV dng 50 tayangan,3 buah iklan di stasiun radio dng 50 tayangan, 1 buah iklan di 5 media cetak dengan 10 kali tayang 3 Dokumen
1 Kali talkshow di TV dan Radio, 2 buah iklan di 5 stasiun TV dng 50 tayangan, 2 buah iklan di stasiun radio dng 50 tayangan, 1 buah iklan di 10 media cetak dengan 10 kali tayang 3 Dokumen
3 buah iklan di 5 stasiun TV dg 50 tayangan,2 buah iklan di 10 stasiun radio dg 50 tayangan, 2 buah iklan di 20 media cetak dengan 20 kali tayang
3 buah iklan di Biro 10 stasiun TV Perencanaan dg 50 tayangan,2 buah iklan di 20 stasiun radio dg 50 tayangan, 2 buah iklan di 30 media cetak dengan 20 kali tayang
3 Dokumen
3 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Jumlah dokumen rencana 3 Dokumen kinerja tahunan yang dihasilkan
Jumlah dokumen penetapan kinerja yang dihasilkan
1 Dokumen
- Jumlah dokumen Renstra ANRI yang dihasilkan
1 Dokumen
-
-
-
1 Dokumen
94
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 5.
6.
7.
8.
9.
10.
(2) (Renstra ANRI); Terlaksananya Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kearsipan (Masterplan ANRI); Terlaksananya Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia; Terlaksananya Rakernis Program dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia; Terlaksananya Penyusunan Rencana Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia; Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Operasional (PO) Arsip Nasional Republik Indonesia; Terlaksananya Penyusunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Arsip Nasional Republik Indonesia;
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah dokumen Masterplan ANRI yang dihasilkan
-
1 Dokumen
-
-
-
Jumlah pedoman yang dihasilkan
-
1 Dokumen
-
1 Dokumen
-
Jumlah peserta rakernis program dan anggaran
45 Orang
45 Orang
45 Orang
45 Orang
45 Orang
Jumlah dokumen rencana 4 Dokumen anggaran yang dihasilkan
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
Jumlah dokumen PO yang 1 Dokumen dihasilkan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Jumlah dokumen PNBP yang dihasilkan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
95
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
(2) Terlaksananya Penyempurnaan dan Sosialisasi Aplikasi RAB; Terlaksananya Penyempurnaan Standar Biaya Khusus(SBK); Terlaksananya Penyempurnaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Program Kinerja Terlaksananya Penyusunan LAKIP ANRI;
Terlaksananya Penyusunan Laporan Triwulan ANRI; Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan ANRI; Terlaksananya Penyusunan Executive Report Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Renstra ANRI 2004-2009 Terlaksananya Penyelesaian
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) Jumlah sistem aplikasi
(4) 1 Sistem
(5) 1 Sistem
(6) 1 Sistem
(7) 1 Sistem
(8) 1 Sistem
Jumlah SBK yang disempurnakan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Jumlah HPS yang disempurnakan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Jumlah laporan
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
5 Laporan
- Jumlah dokumen LAKIP ANRI
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
- % Penerapan SAKIP (pengarusutamaan) Jumlah dokumen laporan 4 Laporan triwulan
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
100% 4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
Jumlah dokumen laporan tahunan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Jumlah naskah dinas
6000 Berkas 6500 Berkas 1 Laporan
7000 Berkas
7250 Berkas
7500 Berkas
96
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
(2) Ketatausahaan Pimpinan; Terlaksananya Sosialisasi Kelembagaan ANRI Melalui Media Cetak,Televisi, dan Radio;
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10 Kali siaran berita TV, 1kali talk show di TV, 10 kali siaran berita Radio,1kali talk show di radio,5 kali berita di media cetak 1 Paket
20 Kali iklan di TV, 2kali talk show di TV, 20 kali siaran berita,3kali talk show di radio,10 kali iklan di media cetak
30 Kali iklan di TV, 2 kali talk show di TV, 30 kali siaran berita,3kali talk show di radio,20 kali Iklan di media cetak
40 Kali iklan di TV, 3 kali talk show di TV, 40 kali siaran berita,3 kali talk show di radio,30 kali iklan di media cetak
50 Kali iklan di tv, 1kali talk show di TV, 10 kali siaran berita,1kali talk show di radio,40 kali iklan di media cetak
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
3 Kali
6 Kali
6 Kali
12 Kali
12 Kali
152 Kali liputan, 36 kali perekaman TV 60 Institusi
180 Kali 200 Kali liputan, liputan, 72 kali 50 kali perekaman TV perekaman TV
250 Kali Liputan, 96 kali perekaman TV
150 Institusi
250 Institusi
220 Kali liputan, 84 kali perekaman TV 300 Institusi
Jumlah kegiatan keprotokolan
114 Kali
125 Kali
150 Kali
175 Kali
200 Kali
Jumlah pegawai yang dikirim ke forum Bakohumas
8 Orang
8 Orang
8 Orang
8 Orang
8 Orang
(3)
Jumlah sosialisasi kelembagaan ANRI
Terlaksananya Pengelolaan/Pengemba ngan Website ANRI; Terlaksananya Penerbitan Majalah Kearsipan ANRI; Terlaksananya Peliputan Kegiatan dan Perekaman Peristiwa Penting;
Jumlah Pengelolaan/Pengembang an website ANRI Jumlah Pelaksanaan penerbitan majalah kearsipan ANRI Jumlah peliputan kegiatan dan perekaman peristiwa penting
Terlaksananya Apresiasi Kearsipan Bagi Pelajar dan Mahasiswa; Terlaksananya Optimalisasi Keprotokolan; Terlaksananya Forum Bakohumas;
Jumlah pelaksanaan apresiasi kearsipan bagi pelajar dan mahasiswa
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
350 Institusi
97
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 28.
29.
30.
31. 32. 33.
34.
35.
36.
37.
38.
(2) Terlaksananya penyusunan bahan hearing DPR Terlaksananya Temu Teknis di Lingkungan Unit Eselon I Terlaksananya Pembuatan Bahan Publikasi Booklet dan Leaflet Terlaksananya Revisi Visual Profil ANRI Terlaksananya Safari Lembaga Terlaksananya Pembuatan CD Interaktif Terlaksananya Pembuatan Pusat Informasi dan Publikasi ANRI (Media Center) Terlaksananya Promosi dan Publikasi Kearsipan Terlaksananya Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan Terlaksananya Pembuatan Komputer Interaktif Terlaksananya Pembuatan Data Base Penghubung Antar Lembaga
INDIKATOR
2010
2011
(3) (4) Jumlah hearing DPR yang 5 Hearing disusun DPR Jumlah temu teknis di lingkungan unit Eselon I
2013
2014
(5) 5 Hearing DPR
(6) (7) 5 Hearing DPR 5 Hearing DPR
(8) 5 Hearing DPR
8 Kali Temu Teknis Eselon I 4.751 Eks Booklet 1.000 Eks Leaflet 1 Kali
8 Kali Temu Teknis Eselon I 7.500 Eks Booklet 1.000 Eks Leaflet 1 Kali
8 Kali Temu Teknis Eselon I 8.000 Eks Booklet 1.000 Eks Leaflet 1 Kali
8 Kali Temu Teknis Eselon I 9.000 Eks Booklet 1.000 Eks Leaflet 1 Kali
8 Kali Temu Teknis Eselon I 10.000 Eks Booklet 1.000 Eks Leaflet 1 Kali
5 Kali
10 Kali
15 Kali
20 Kali
25 Kali
1 Kali
1 kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Jumlah Pembuatan pusat informasi dan publikasi
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Jumlah promosi dan publikkasi kearsipan
10 Kali
10 Kali
10 Kali
10 Kali
10 Kali
Jumlah pelaksanaan lomba karya tulis bidang kearsipan Jumlah pembuatan komputer interaktif
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Jumlah pembuatan data base
1 Kali
2 Kali
3 Kali
4 Kali
5 Kali
Jumlah buklet dan leaflet yang dibuat
Jumlah revisi Visual profil Jumlah pelaksaan safari lembaga kearsipan Jumlah pembuatan CD interaktif
2012
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
98
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN (1) PENINGKATAN LAYANAN HUKUM, PEMBINAAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAA N, DAN PENGELOLAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN ANRI
OUTCOME/OUTPUT
1.
2.
3.
4.
5.
INDIKATOR
(2) Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Prioritas Bidang)
(3) Jumlah Peraturan Pelaksanaan UndangUndang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang disusun
Terlaksananya Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan. (Prioritas K/L) Tersusunnya Kumpulan Peraturan Daerah dan Pusat Serta Referensi Hukum; Terlaksananya Penyelarasan dan Penyelesaian SOP di Unit Kerja; (Prioritas K/L)
Jumlah organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) kearsipan yang dibentuk
Tersusunnya Naskah Kerjasama Pengembangan Kearsipan dengan beberapa Perguruan Tinggi Dalam Negeri; (Prioritas K/L)
Jumlah peraturan daerah dan pusat serta referensi hukum dalam wadah SJDIH - Jumlah SOP di Unit Kerja yang disusun - % SOP yang telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana (pengarusutamaan) Jumlah naskah kerjasama yang dihasilkan
2010
2011
(4) (5) 4 PP, 1 3 PP dan 21 Inpres, dan 1 Perka ANRI Perka ANRI
-
-
2012
2013
2014
(6) 30 Perka ANRI
(7) -
(8) -
-
-
-
500 Peraturan, 70 referensi
550 Peraturan, 600 Peraturan, 650 Peraturan, 700 Peraturan, 50 referensi 50 referensi 50 referensi 50 referensi
25 SOP
30 SOP
30 SOP
30 SOP
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9) Biro Hukum dan Kepegawaian
35 SOP
100%
10 Naskah
8 Naskah
8 Naskah
8 Naskah
8 Naskah
99
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 6.
7.
8.
9.
10.
11.
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(2) Terlaksananya Pemberian Bantuan Beasiswa Diploma,Sarjana dan Pascasarjana; (Prioritas K/L) Terlaksananya Training/Kursus Kearsipan di Dalam Negeri dan Luar Negeri; (Prioritas K/L) Terlaksananya Pembentukan Peraturan tentang Standar Pelayanan Arsip;
(3) Jumlah orang penerima beasiswa
(4) 55 Orang
(5) 55 Orang
(6) 55 Orang
(7) 55 Orang
(8) 55 Orang
Jumlah peserta training/kursus kearsipan di dalam negeri dan luar negeri
195 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
Jumlah peraturan tentang standar pelayanan arsip
-
10 Peraturan
10 Peraturan
10 Peraturan
10 Peraturan
Terlaksananya Pembentukan Peraturan yang mencakup Materi tentang Penciptaan, Penerimaan, Pemeliharaan, Penggunaan, Penataan dan Pengelolaaan Arsip; Terlaksananya Pembentukan Peraturan tentang Sistem Administrasi Negara dalam Rangka Memposisikan Arsip; Terlaksananya Pembentukan Peraturan
Jumlah peraturan tentang penciptaan, penerimaan,pemeliharaan, penggunaan, Penataan dan pengelolaaan arsip
-
2 Peraturan
1 Peraturan
-
-
Jumlah peraturan tentang sistem administrasi Negara dalam rangka memposisikan arsip
-
1 PP
5 Perka
-
-
Jumlah peraturan tentang kriteria arsip dan proses
-
2 Peraturan
2 Peraturan
2 Peraturan
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
2 Peraturan
100
PROGRAM/KEGIAT AN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
(1)
12.
13.
14.
15.
16.
(2) tentang Kriteria Arsip dan Proses Pembuatan Arsip yang Memenuhi Aspek Keabsahan; Terlaksananya Penyempurnaan Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi ANRI; Terlaksananya Penyempurnaan Tata Kerja dan Struktur Organisasi ANRI;
INDIKATOR (3) pembuatan arsip yang memenuhi aspek keabsahan
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah peraturan Kepala 1 Perka ANRI tentang penyempurnaan tugas dan fungsi organisasi ANRI
- Jumlah peraturan Kepala ANRI tentang penyempurnaan Tata Kerja dan Struktur Organisasi ANRI - % Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien (Pengarusutamaan) Terlaksananya Jumlah mekanisme Penyusunan penyediaan informasi Mekanisme Penyediaan Publik yang disusun Informasi Publik di ANRI; Terlaksananya Jumlah peserta Pendidikan dan pendidikan dan pelatihan Pelatihan CPNS; CPNS Terlaksananya Jumlah pegawai yang Pengelolaan Tunjangan mendapat tunjangan Pengelolaan Arsip kompensasi sesuai nilai Statis; dan tingkat dampak resiko
1 Perka
-
1 Perka
1 Perka
-
1 Perka
1 Perka
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
100%
1 Perka
-
-
-
91 Orang
120 Orang
100 Orang
90 Orang
-
568 Orang
598 Orang
628 Orang
-
80 Orang
658 Orang
101
PROGRAM/KEGIAT AN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
(1) 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. 25.
(2) Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan Terlaksananya Poliklinik/Obat-Obatan
INDIKATOR
(3) Jumlah pegawai yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan Jumlah pegawai yang mendapat fasilitas obatobatan di poliklinik Terlaksananya Jumlah pegawai yang Pengelolaan mengalami kenaikan gaji Administrasi Kenaikan berkala dan kenaikan Pangkat dan Gaji pangkat Berkala; Terlaksananya - Jumlah peserta tes Penyusunan Formasi CPNS dan Pengadaan - Tersedianya sistem Pegawai; rekruitmen yang transparan (pengarusutamaan) Terlaksananya Jumlah peserta ujian dinas Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas; Terlaksananya - Jumlah pejabat Penilaian Angka fungsional yang dinilai Kredit Jabatan - Tersedianya sistem Fungsional; penilaian kinerja yang terukur (pengarusutamaan) Terlaksananya Jumlah standar tentang Penyusunan/pekompetensi jabatan nyempurnaan Standar struktural Kompetensi Jabatan Struktural; Terlaksananya Diklat Jumlah peserta diklat Pimpinan II-IV pimpinan II-IV Terlaksananya Diklat - Jumlah peserta diklat
2010
2011
2012
2013
2014
(4) 526 Orang
(5) 546 Orang
(6) 576 Orang
(7) 600 Orang
(8) 620 Orang
526 Orang
546 Orang
576 Orang
600 Orang
620 Orang
250 Orang
275 Orang
285 Orang
305 Orang
325 Orang
140 Orang
120 Orang
100 Orang
90 Orang
80 Orang
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
100%
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
150 Orang
170 Orang
190 Orang
210 Orang
10 Orang
220 Orang
100%
1 Pedoman
1 Pedoman
1 Pedoman
1 Pedoman
1 Pedoman
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
10 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
102
PROGRAM/KEGIAT AN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2) Teknis Kepegawaian
26.
Terlaksananya Pembinaan Pegawai
27.
Terlaksananya Pelantikan dan Sumpah Jabatan
28.
Terlaksananya Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Pegawai Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Struktural
29.
30.
Terlaksananya Penyempurnaan
INDIKATOR (3) teknis kepegawaian - Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi (pengarusutamaan) - Jumlah pegawai yang dibina - Tersedianya system penegakan disiplin yang efektif (pengarusutamaan) - % Pelanggaran disiplin mendapatkan sangsi (pengarusutamaan) Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya Jumlah layanan pengelolaan administrasi pegawai - Jumlah pejabat struktural yang mengikuti uji kompetensi - Tersedianya system promosi yang terbuka dan transparan (pengarusutamaan) Jumlah evaluasi jabatan yang disempurnakan
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
100%
526 Orang
546 Orang
576 Orang
600 Orang
620 Orang 100%
100%
250 Orang
255 Orang
260 Orang
265 Orang
270 Orang
7 Jenis Layanan
7 Jenis Layanan
7 Jenis Layanan
7 Jenis Layanan
7 Jenis Layanan
114 Orang
114 Orang
114 Orang
114 Orang
114 Orang
100%
1 Buku
1 Buku
-
-
-
103
PROGRAM/KEGIAT AN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
(1)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
(2) Evaluasi Jabatan di Lingkungan ANRI Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pola Dasar Mutasi Pejabat Struktural
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah standar 1 Pedoman kompetensi jabatan fungsional umum yang disusun - Jumlah pedoman pola 1 Pedoman dasar mutasi pejabat struktural yang disusun - Tersedianya sistem mutasi yang terbuka dan transparan (pengarusutamaan) Terlaksananya Jumlah perka dan kepka 500 Eks Pencetakan Perka Dan ANRI yang dicetak Kepka ANRI ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI dari Tahun 1974 s.d. 2009 Terlaksananya Jumlah produk hukum 70 Instansi Penyebarluasan yang disebarluaskan Pusat Produk Hukum 50 Instansi Daerah 30 Perguruan Tinggi Negeri Terlaksananya Jumlah pembahasan 250 Kali Harmonisasi dan rancangan keputusan di Sinkronisasi lingkungan ANRI Keputusan Kepala ANRI Terlaksananya - Jumlah pegawai yang 200 Orang Penyuluhan Hukum mendapat penyuluhan
1 Pedoman
-
-
-
1 Pedoman
1 Pedoman
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
100%
200 Eks
100 Eks
100 Eks
100 Eks
70 Instansi Pusat 50 Instansi Daerah 30 Perguruan Tinggi Negeri
100 Instansi di: Daerah Provinsi Kab/Kota Lembaga Negara
100 Instansi di: Daerah Provinsi Kab/Kota Lembaga Negara
100 Instansi di : Daerah Provinsi Kab/Kota Lembaga Negara
250 Kali
250 Kali
250 Kali
250 Kali
250 Orang
200 Orang
200 Orang
200 Orang
104
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2) Pegawai ANRI
37.
38.
39.
40.
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ANGGARAN SERTA PELAYANAN PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS ANRI
1.
2.
3.
INDIKATOR
(3) hukum - Tersedianya system penegakan kode etik yang efektif,disertai penerapan reward and punishment (pengarusutamaan) Tersusunnya Program Jumlah rencana Legislasi ANRI pembentukan dan pembahasan peraturan di ANRI Terlaksananya Jumlah naskah perjanjian Kerjasama Luar kerja sama Negeri Terlaksananya Rakor Jumlah peserta rakor Penyelesaian penyelesaian mekanisme Mekanisme Kerja kerja antar unit di Antar Unit di lingkungan ANRI Lingkungan ANRI Terlaksananya Jumlah peserta seminar Seminar Kearsipan dan kesehatan dan kearsipan Kesehatan Terlaksananya Jumlah pegawai yang Pengelolaan harus dibayar gaji, Gaji,Lembur, lembur,Honorarium, dan Honorarium, dan tunjangan Tunjangan; Terlaksananya Jumlah pegawai yang Pengadaan Makanan mendapatkan makanan dan Minuman dan minuman penambah Penambah Daya Tahan daya tahan tubuh Tubuh; Terlaksananya Jumlah pegawai yang Pengadaan Pakaian mendapatkan pakaian
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
100%
5 Peraturan
5 Peraturan
5 naskah
5 naskah
5 naskah
5 naskah
5 naskah
150 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
576 Orang
600 Orang
620 Orang
526 Orang
-
-
-
-
536 Orang
556 Orang
576 Orang
596 Orang
616 Orang
200 Orang
230 Orang
264 Orang
304 Orang
349 Orang
536 Orang
593 Orang
652 Orang
717 Orang
789 Orang
Biro Umum
105
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(2) Dinas Pegawai Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor; Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor; Terlaksananya Perawatan Sarana Gedung; Terlaksananya Pembayaran Langganan Daya dan Jasa; Terlaksananya Pembayaran Jasa Keamanan dan Kebersihan; Terlaksananya Penerimaan dan Pengiriman Surat Dinas;
Terlaksananya pembayaran Honor Pengelola APBN; Terlaksananya Pembayaran Langganan Internet;
INDIKATOR (3) dinas Jumlah gedung kantor yang terpelihara
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
15 Gedung
17 Gedung
17 Gedung
17 Gedung
17 Gedung
Jumlah pengadaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
139 Unit
60 Unit
65 Unit
70 Unit
75 Unit
Jumlah kendaraan bermotor yang terawat
134 Unit
134 Unit
134 Unit
134 Unit
134 Unit
Jumlah sarana gedung yang terpelihara
23 Item
25 Item
30 Item
35 Item
40 Item
Jumlah bulan pembayaran 12 Bulan langganan daya dan jasa
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Jumlah bulan restribusi pengamanan kantor dan kebersihan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
4.500 Surat masuk 2.625 Surat Keluar Jumlah bulan pembayaran 12 bulan honor pengelola keuangan Jumlah surat masuk dan keluar
Jumlah bulan pembayaran 12 bulan jaringan internet
4.520 Surat 4.540 Surat masuk masuk 2.790 Surat 2.820 Surat Keluar Keluar
4.560 Surat 4.580 Surat masuk masuk 2.840 Surat 2.850 Surat Keluar Keluar
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
106
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
TARGET OUTCOME/OUTPUT (2) Terlaksananya Pengadaan Keperluan Kantor; 14. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga; 15. Terlaksananya operasional perkantoran; 16. Pengelolaan Perjalanan Dinas Pimpinan; 17. Terlaksananya Implementasi SAPP; 18. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan; 13.
19.
20.
21.
22. 23.
Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan; Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas; Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Negara (BMN); Terlaksananya Sistem Akuntansi BMN; Terlaksananya Inventarisasi BMN;
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) Jumlah bulan pengadaan keperluan kantor yang disediakan Jumlah bulan pengadaan peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah orang dalam pertemuan,jamuan tamu dan rapat-rapat dinas Jumlah perjalanan dinas
(4) 12 bulan
(5) 12 bulan
(6) 12 bulan
(7) 12 bulan
(8) 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
13.350 Orang
14.685 Orang
16.513 Orang
17.768 Orang
19.544 Orang
31 Daerah 3 Negara Jumlah laporan keuangan 3 Laporan
32 Daerah 4 Negara 3 Laporan
33 Daerah 5 Negara 3 Laporan
33 Daerah 6 Negara 3 Laporan
33 Daerah 7 Negara 3 Laporan
Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel Jumlah pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Jumlah pengembangan aplikasi sistem informasi perjalanan dinas
1 kali
-
1 kali
1 kali
1 kali
Jumlah BMN yang dihapus
300 Item BMN rusak berat
250 Item BMN rusak berat
200 Item BMN 150 Item rusak berat BMN rusak berat
100 Item BMN rusak berat
Jumlah item data yang di entry Jumlah Inventarisasi BMN
5.000 Item
6.000 Item
6.500 Item
5.500 Item
7.000 Item
10.000 Item
15.000 Item
17.500 Item
18.000 Item
19.000 Item
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
107
PROGRAM/KEGIAT AN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
(1) 24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(2) Terlaksananya Pengadaan bahanbahan Kearsipan; Terlaksananya Pencetakan Agenda dan Map; Terlaksananya penerapan eprocurement dalam pengadaan barang dan jasa Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan PNBP; Terlaksananya Pemutahiran Data BMN; Terlaksananya Pendistribusian Barang Inventaris; Terlaksananya Pendistribusian Barang Persediaan Non Inventaris; Terlaksananya Pengamanan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Bukti Kepemilikan Arsip; Terlaksananya Penyusunan Juklak Pengelolaan BMN; Terlaksananya Penyusunan Prosedur
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) (4) Jumlah pengadaan bahan- 27 Item bahan kearsipan
(5) 30 Item
(6) 35 Item
(7) 40 Item
(8) 45 Item
Jumlah pelaksanaan pencetakan agenda dan map % pengadaan barang dan jasa menggunakan e-procurement (pengarusutamaan)
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Jumlah pelaksanaan sosialisasi petunjuk pelaksanaan PNBP Jumlah pemutahiran data/rekonsiliasi data laporan Jumlah Pelaksanaan pendistribusian barang inventaris Jumlah Pelaksanaan pendistribusian barang non inventaris
1 Kali
-
1 Kali
1 Kali
1 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
20 Kali
25 Kali
30 Kali
35 Kali
40 Kali
120 Kali
122 Kali
124 Kali
126 Kali
128 Kali
Jumlah bukti kepemilikan 135 Aset (aset)arsip yang diamankan
136 Aset
137 Aset
138 Aset
140 Aset
Jumlah juklak pengelolaan BMN yang disusun Jumlah prosedur tetap kerumahtanggaan yang
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
75%
1 Juklak
-
-
-
-
1 Protap
-
-
-
-
108
PROGRAM/KEGIAT AN
TARGET OUTCOME/OUTPUT
(1)
34.
35. 36.
37.
38. 39.
40.
41.
42.
43.
(2) tetap Kerumahtanggaan; Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip Inaktif; Tersusunnya Pedoman Arsip Vital; Terlaksananya Inventarisasi Arsip Vital ANRI; Tersusunnya Daftar Pencarian Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sejarah; Tersusunnya Pedoman Arsip Terjaga; Terlaksananya Inventarisasi Arsip Terjaga; Tersedianya Basis Data Arsip Aktif Unit Kerja di Lingkungan ANRI; Terlaksananya Penyusunan Juknis Pengaksesan Arsip Dinamis dan JRA Subtantif ANRI; Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Basis Data Arsip Inaktif ANRI; Terlaksananya Pembuatan
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
disusun Jumlah arsip inaktif yang didata dan ditata
500 Record
600 Record
700 Record
Jumlah Pedoman
-
1 Pedoman
1 Pedoman
Jumlah Daftar Arsip vital
-
1 Daftar
Jumlah daftar Arsip
-
Jumlah pedoman
800 Record
900 Record
-
-
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
1 Daftar
-
-
-
1 Daftar
1 Daftar
Jumlah daftar arsip
-
100 Record
200 Record
300 Record
-
Jumlah basis data
-
300 Item
300 Item
300 Item
-
Jumlah Juknis pengaksesan arsip dinamis dan JRA subtantif yang disusun
1 Juknis 1 JRA
1 Juknis
Jumlah program basis data pengelolaan arsip inaktif
500 Record
600 Record
Jumlah laboratorium sistem kearsipan yang
3 Contoh Kearsipan
-
-
-
-
-
-
700 Record
800 Record
900 Record
3 Contoh Peralatan
3 Contoh Peralatan
3 Contoh Peralatan
109
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN (1)
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR ANRI
OUTCOME/OUTPUT (2) Laboratorium Sistem Kearsipan; 44. Terlaksananya penyusunan pedoman pengamanan internal di lingkungan ANRI 45. Terlaksananya pengamanan internal di lingkungan ANRI 46. Terlaksananya pengamanan eksternal di lingkungan ANRI 47. Terlaksananya Lomba Kearsipan di Lingkungan ANRI; 1. Terlaksananya Pengawasan Internal ANRI;
2.
3.
Terlaksananya Optimalisasi Audit di ANRI; Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Dana
INDIKATOR (3)
2010
2011
(4)
(5)
dibuat
2012
2013
2014
(6) Sistem Kearsipan 1 pedoman -
(7) Sistem Kearsipan -
(8) Sistem Kearsipan -
Jumlah pedoman
-
Jumlah pengadaan peralatan keamanan
-
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah pengadaan peralatan keamanan
-
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Jumlah peserta lomba kearsipan
-
70 Unit kerja, 97 arsiparis
70 Unit kerja, 100 arsiparis
70 Unit kerja, 100 arsiparis
70 Unit kerja, 100 arsiparis
6 Laporan - Jumlah laporan hasil pengawasan - Tersedia dan terlaksananya system pengendalian internal yang efektif (pengarusutamaan) - % Temuan yang ditindaklanjuti (pengarusutamaan) - Opini BPK atas LK K/L (pengarusutamaan) Jumlah laporan hasil audit -
10 Laporan
12 Laporan
14 Laporan
17 Laporan
6 laporan
9 laporan
12 laporan
15 laporan
Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan dana dekonsentrasi
12 laporan
15 laporan
18 laporan
20 laporan
8 laporan
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Inspektorat
100%
100%
WTP
110
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 4.
5.
6.
7.
8.
9.
(2) Dekonsentrasi; Terlaksananya Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Terlaksananya Review Laporan Keuangan ANRI; Terlaksananya Evaluasi Kegiatan di Lingkungan ANRI; Terlaksananya Pemantauan Hibah BMN di Lingkungan Kearsipan Daerah; Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor; Terlaksananya penerapan Pakta Integritas bagi pejabat eselon I-III
10.
Terlaksananya pengisian LHKPN
11.
Terlaksananya tindaklanjut pengaduan masyarakat
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah peserta forum bersama aparat pengawasan intern pemerintah Jumlah review laporan keuangan
-
100 orang
120 orang
140 orang
160 orang
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
Jumlah laporan evaluasi kegiatan
5 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
7 Laporan
7 Laporan
Jumlah laporan pemantauan hibah BMN di lingkungan kearsipan daerah Jumlah auditor yang dinilai angka kreditnya
33 Laporan
33 Laporan
33 Laporan
33 Laporan
33 Laporan
2 Auditor Ahli 4 Auditor Terampil
2 Auditor Ahli 4 Auditor Terampil
2 Auditor Ahli 4 Auditor Terampil
2 Auditor Ahli 4 Auditor Terampil
2 Auditor Ahli 4 Auditor Terampil 100%
100%
100%
% Pejabat yang telah menandatangani dan melaksanakan integritas (pengarusutamaan) % Pejabat yang telah melaporkan LHKPN (pengarusutamaan) - Tersedianya system pengaduan masyarakat yang efektif (pengarusutamaan) - % Penyelesaian tindak lanjut atas
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
100%
111
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
PENINGKATAN JASA SISTEM DAN PEMBENAHAN, PENYIMPANAN, DAN PERAWATAN KEARSIPAN
(2)
1.
2.
3.
4.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1.
Terlaksananya Penjajagan Kerjasama Kearsipan;
INDIKATOR
2010
(3) (4) pengaduan yang disampaikan masyarakat (pengarusutamaan) 15 Instansi - Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang dilakukan penjajagan kerjasama
- Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang telah ditetapkan (pengarusutamaan) Terlaksananya Jumlah laporan hasil Monitoring/ Evaluasi monitoring pasca layanan Pasca Layanan Jasa; jasa kearsipan Terlaksananya Jumlah Instansi yang Presentasi Aplikasi dilakukan presentasi Pengelolaan Dokumen/ aplikasi pengelolan Arsip Inaktif Berbasis dokumen/arsip inaktif T.I.; berbasis T.I. Terlaksananya Jasa Jumlah instansi Penataan, Pemeliharaan pemerintah dan swasta dan Perawatan Serta yang menggunakan jasa Penyimpanan Arsip penataan, pemeliharaan Komersial; dan perawatan serta penyimpanan arsip komersial Meningkatnya Efektifitas Persentase pemenuhan Pemenuhan Sarana dan sarana dan prasarana Prasarana Kantor untuk kantor untuk mendukung Mendukung Layanan layanan arsip
2011
2012
2013
2014
(5)
(6)
(7)
(8)
15 Instansi
15 Instansi
15 Instansi
15 Instansi
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Pusat Jasa Kearsipan
100%
1O Laporan
1O Laporan
1O Laporan
1O Laporan
1O Laporan
7 Instansi
7 Instansi
7 Instansi
7 Instansi
7 Instansi
14 instansi
-
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
Sekretaris Utama
112
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN (1) APARATUR ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PEMBANGUNAN/ PENGADAAN/ PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
OUTCOME/OUTPUT (2)
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
-
-
-
-
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Arsip
1.
Terlaksananya Jumlah pembangunan Pembangunan Gedung gedung kantor ANRI Kantor ANRI Pusat dan pusat dan Pusdiklat Bogor Pusdiklat Bogor;
2.
Terlaksananya Pembangunan Gedung Pengolahan Arsip 8 Lantai Keperluan Transit Arsip, Fumigasi Arsip, Pemilahan (Sortir) Arsip dan Pemusnahan Arsip, (Lanjutan) Tahap IV; Terlaksananya Rehabilitasi/Reno-vasi Gedung Kantor ANRI Pusat dan Pusdiklat Bogor; Terlaksananya Pembangunan Depo Penyimpanan Arsip Elektronik Terlaksananya Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor ANRI Pusat dan Pusdiklat Bogor;
3.
4.
5.
Jumlah pembangunan gedung pengolahan arsip
1 Gedung
Jumlah rehabilitasi/renovasi gedung kantor ANRI pusat dan Pusdiklat Bogor
-
Jumlah Depo Penyimpanan Arsip Elektronik
-
Jumlah peningkatan/ 3 Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor ANRI pusat dan Pusdiklat Bogor
1 Gedung
1 Gedung D, 1 lantai basement Gedung E -
Pengadaan tanah di Jakarta 7000 m2 , Bogor 5 ha
2 Lantai Gedung B
-
1 Gedung C
2 Gedung (Gedung E dan F)
1 Depo Penyimpanan Arsip Elektronik 2 unit lift Gedung Depo
1 Depo Penyimpanan Arsip Elektronik 1 titik sumur artesis, 1 unit peralatan gondola
Biro Umum
-
1 Depo Penyimpanan Arsip Elektronik
113
TARGET
PROGRAM/KEGIAT AN
OUTCOME/OUTPUT
(1) 6.
(2) Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Listrik
INDIKATOR (3) Jumlah rehabilitasi jaringan listrik
2010 (4) 1 paket
2011 (5) 1 paket
2012 (6) 1 paket
2013
2014
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
114
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N (1) PROGRAM PENYELENGGARAA N KEARSIPAN NASIONAL
OUTCOME/OUTPUT
1
2
3
INDIKATOR
(2) (3) Terwujudnya 1. Persentase lembaga Pengelolaan Arsip dan unit kearsipan Baik Dinamis maupun yang sudah Statis yang Efektif dan terakreditasi Efisien di Seluruh Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terwujudnya 2. Persentase lembaga Efektifitas Negara dan badan Penyelenggaraan pemerintah pusat Sistem Kearsipan di yang memiliki Lembaga Negara dan pedoman kearsipan Badan Pemerintah secara terpadu Pusat 3. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) Terwujudnya 4. Persentase hasil Efektifitas rekomendasi evaluasi Penyelenggaraan yang digunakan Sistem Kearsipan di sebagai input Lembaga Kearsipan penyempurnaan Daerah Provinsi dan sistem kearsipan bagi Kabupaten/Kota lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9) Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
115
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N
OUTCOME/OUTPUT
(1) 4
(2) Terwujudnya Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
INDIKATOR (3) 5. Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
TOTAL PROGRAM PELAKSANAAN AKREDITASI DAN PROFESI KEARSIPAN
9.
Terlaksananya akreditasi dan sertifikasi lembaga/unit kearsipan dan SDM kearsipan; (Prioritas K/L)
- Jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang diakreditasi dan disertifikasi - % Unit penyelenggaran pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan,maklumat pelayanan dan manajemen pengaduan yang efektif (Pengarusutamaan) - Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik (Pengarusutamaan) - % Unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
21.487.278
28.730.150
29.345.500
28.336.200
195.000
230.000
350.000
400.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
31.237.080 450.000 Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan
116
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(1)
(2)
(3) (Pengarusutamaan) Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai Angka Kredit Arsiparis
10. Terlaksananya Bimbingan Arsiparis dan Tim Penilai Angka Kredit Arsiparis 11. Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis Madya 12. Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional; 13. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menpan Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya 14. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) 15. Terlaksananya Penyempurnaan Pedoman Mekanisme Kerja Arsiparis 16. Terlaksananya Rakor dan Sosialisasi pedoman umum Penyelenggaraan Akreditasi dan
Jumlah arsiparis yang dinilai angka kreditnya
Jumlah peserta pemilihan arsiparis teladan Jumlah peserta sosialisasi peraturan Menpan tentang tentang Jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya Jumlah pertemuan munas kegiatan asosiasi arsiparis Indonesia (AAI) Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis Jumlah orang peserta rakor akreditasi dan sertifikasi kearsipan
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
138.580
150.000
250.000
275.000
302.500
69.640
75.000
117.500
120.000
125.000
688.250
635.594
800.000
900.000
1.000.000
100.000
120.000
135.000
77.060
-
20.000
20.000
50.000
60.000
70.000
49.516
-
-
-
-
137.600
155.000
200.000
230.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
245.000
117
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) Sertifikasi Kearsipan.
INDIKATOR (3)
TOTAL KEGIATAN PEMBINAAN KEARSIPAN PUSAT
11. Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK); (Prioritas Bidang) 12. Terlaksananya Sosialisasi UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Prioritas K/L) 13. Terlaksananya Penerapan Standard University Archives dan Sistem Informasi Kearsipan Statis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKSTIK) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; 14. Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah
Jumlah instansi pusat dan lembaga kearsipan daerah yang sudah menerapkan SIKD- TIK (Pengarusutamaan)
Jumlah sosialisasi Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang dibina
Jumlah instansi pusat yang mendapatkan Bimkos penerapan sistem kearsipan
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
1.375.646
1.265.594
1.867.500
2.105.000
2.327.500
1.500 .000
2.000.000
2.300.000
2.600.000
3.000.000 Direktorat Kearsipan Pusat
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
700.000
750.000
920.000
1.100.000
150.000
220.000
245.000
269.500
-
-
105.545
118
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
(1) 15.
16.
17.
18.
19.
20.
(2) Pusat; Terlaksananya Rakor Evaluasi Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat; Terlaksananya Konsultasi, Pertimbangan, dan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat; Terlaksananya Supervisi Kearsipan di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat; Terlaksananya Rakor hasil Bimbingan dan Supervisi sistem Kearsipan di Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat; Terlaksananya Pemilihan Unit Kearsipan Teladan di Instansi Pemerintah Pusat; Terlaksananya Seminar Peran Pengelolaan Arsip
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah peserta evaluasi Bimkos kearsipan
-
120.000
132.000
145.200
160.000
109.455
150.000
165.000
198.000
235.000
Jumlah instansi yang mendapatkan supervisi kearsipan
80.000
90.000
90.000
110.000
125.000
Jumlah peserta Rakor hasil Bimbingan dan Supervisi sistem kearsipan
148.620
150.000
150.000
170.000
190.000
150.000
160.000
178.000
200.000
Jumlah instansi pusat yang mendapatkan konsultasi, pertimbangan, dan persetujuan jadwal retensi arsip (JRA)
Jumlah unit kearsipan teladan
Jumlah peserta seminar peran pengelolaan arsip dinamis dalam rangka
-
150.000
-
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
119
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) Dinamis Dalam Rangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
INDIKATOR (3) implementasi UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik
TOTAL KEGIATAN PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH
16. Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Tekonologi Informasi dan Komunikasi (SIKS-TIK); (Prioritas K/L) 17. Terlaksananya Sosialisasi UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Prioritas K/L) 18. Terlaksananya Arsip Masuk Desa; (Prioritas K/L) 19. Terlaksananya Peningkatan Masyarakat Sadar Arsip; (Prioritas K/L) 20. Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan di Pemerintah
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
2.093.620
5.010.000
5.467.000
6.066.200
6.779.500
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.500.000
2.750.000 Direktorat Kearsipan Daerah
Jumlah sosialisasi Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
150.000
6.500.000
7.000.000
4.500.000
4.500.080
Jumlah Kab/Kota yang memperoleh bimbingan kearsipan di pedesaan Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip
930.743
950.000
990.000
1.100.000
1.205.000
8.144.200
-
-
296.260
250.000
300.000
Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menerapkan SIKS-TIK (pengarusutamaan)
Jumlah daerah yang mendapatkan Bimkos kearsipan
-
400.000
-
450.000
120
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) Kabupaten/Kota; 21. Terlaksananya Evaluasi Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 22. Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Pemerintah Kabupaten/Kota; 23. Terlaksananya Konsultasi Pengelolaan Arsip Statis Pasca Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota; 24. Terlaksananya Supervisi Kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 25. Terlaksananya Evaluasi Supervisi Kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota 26. Terlaksananya Monitoring dan
2010
2011
2012
2013
2014
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah laporan evaluasi Bimkos kearsipan
-
250.000
275.000
375.000
360.000
Jumlah daerah yang mendapatkan Bimkos penyusunan JRA
-
250.000
275.000
375.000
420.000
Jumlah daerah yang mendapatkan konsultasi pengelolaan arsip statis
-
250.000
275.000
375.000
420.000
250.000
275.000
375.000
420.000
Jumlah daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan
296.270
Jumlah laporan evaluasi supervisi kearsipan
-
250.000
275.000
350.000
410.000
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi
-
275.000
295.000
385.000
435.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
121
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
(1)
27.
28.
29.
30.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN
(2) Evaluasi penyelenggaraan Arsip Masuk Desa; Terlaksananya Rapat Koordinasi Kearsipan bagi Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi; Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kearsipan Teladan; Terlaksananya diseminasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan Terlaksananya Konsultasi dan Bimbingan bagi Pengelolaan Arsip Masyarakat
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) Arsip Masuk Desa
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah peserta rakor kearsipan lembaga kearsipan daerah
152.108
150.000
155.000
175.000
200.000
Jumlah lembaga yang mengikuti lomba lembaga kearsipan teladan Jumlah peserta diseminasi dan sosialisasi
-
300.000
300.000
350.000
400.000
-
200.000
200.000
230.000
260.000
Jumlah bimbingan dan konsultasi
-
125.000
130.000
155.000
185.000
12.000.000 350.000
12.745.000 385.000
11.645.000 450.000
TOTAL KEGIATAN 12. Terlaksananya Diklat - Jumlah Angkatan Penciptaan Jabatan - Tersusunnya Fungsional Arsiparis; rencana (Prioritas K/L) peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang telah ditetapkan (pengarusutamaan)
12.469.581 348.075
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
12.415.080 495.000 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
122
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) 13. Terlaksananya Diklat Kearsipan melalui Dana Dekonsentrasi; (Prioritas K/L) 14. Terlaksananya Diklat Teknis Kearsipan; 15. Terlaksananya Diklat Teknis Kearsipan;(PNBP) 16. Terlaksananya Penyusunan Modul, dan Kurikulum Diklat Kearsipan 17. Terlaksananya Pengembangan Laboratorium Sistem Kearsipan 18. Terlaksananya Penyusunan Program Diklat Fungsional Arsiparis 19. Terlaksananya Penciptaan Visualisasi Media Belajar 20. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Pusdiklat Kearsipan 21. Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat 22. Terlaksananya Diskusi Ilmiah Para Pengajar/ Widyaiswara
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) Jumlah provinsi penerima dana dekon
(4) 3.300.000
(5) 4.800.000
(6) 5.600.000
(7) 5.600.000
(8) 6.400.000
Jumlah peserta diklat teknis kearsipan Jumlah peserta diklat teknis kearsipan
800.475
724.556
1.330.000
1.475.000
1.630.000
408.600
340.000
-
-
-
Jumlah modul dan kurikulum diklat kearsipan yang disusun
182.760
130.000
200.000
250.000
300.000
Jumlah unit laboratorium sistem kearsipan
34.361
75.000
85.000
110.000
125.000
Jumlah brosur program diklat fungsional kearsipan yang disusun
55.015
55.000
65.000
25.000
35.000
Jumlah visualisasi media belajar
73.043
75.000
85.000
100.000
125.000
Jumlah perpustakaan kearsipan yang dikembangkan
40.800
60.000
66.000
75.000
90.000
166.220
200.000
200.000
250.000
300.000
30.000
35.000
40.000
55.000
65.000
Jumlah laporan evaluasi pasca diklat Jumlah peserta diskusi ilmiah para pengajar/ widyaiswara
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
123
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) 23. Terlaksananya T.U. Pusdiklat Kearsipan
INDIKATOR (3) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh TU Pusdiklat
TOTAL KEGIATAN PROGRAM PENYELENGGARAA N KEARSIPAN NASIONAL
1
2
Meningkatnya Penilaian dan Akuisisi Arsip untuk Memperkaya Khasanah Arsip serta untuk Menjamin Terselamatkan dan Terlestarikannya Arsip Demi Generasi Mendatang Meningkatnya Pengolahan Arsip Demi Terwujudnya Daftar Arsip, Inventarisasi Arsip, dan Guide yang Dapat Dimanfaatkan untuk Kepentingan Publik
11. Jumlah arsip yang diakuisisi
2010
2011
2012
2013
2014
(4) 109.082
(5) 100.000
(6) 110.000
(7) 130.000
(8) 150.000
5.548.431
6.604.556
8.166.000
8.520.000
9.715.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Deputi Bidang Konservasi Arsip
12. Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip
13. Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual,elektronik, kartografi dan kearsitekturan yang dibuat 14. Jumlah inventaris arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat 15. Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang
124
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N
OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2)
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
14.454.643
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
dibuat 3
PENILAIAN DAN AKUISISI ARSIP
Meningkatnya Preservasi Arsip Demi Terwujudnya Pemeliharaan, Penataan, dan Keamanan Arsip dari Bahaya Kerusakan Arsip maupun Informasinya 4 Meningkatnya Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip Untuk Kepentingan Pemerintah, Pembangunan, Penelitian dan Ilmu Pengetahuan TOTAL PROGRAM
16. Jumlah arsip rusak yang direstorasi 17. Jumlah arsip yang dialih media/ reproduksi 18. Jumlah laporan hasil pengujian arsip/protap dan bahan kearsipan 19. Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan 20. Jumlah pameran arsip yang diselenggarakan
16. Terlaksananya Monitoring dan Penyelamatan Arsip/Dokumen Negara mengenai Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2009; (Prioritas K/L) 17. Terlaksananya Penilaian dan Akuisisi Arsip Kabinet Indonesia Bersatu; (Prioritas K/L)
7.868.985
8.560.459
11.268.951
12.953.141
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
200.000
260.543
285.543
365.543
420.543 Direktorat Akuisisi
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
117.514
141.100
155.000
203.100
235.000
125
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(2) 18. Terlaksananya Pelacakan dan Penelusuran Arsip Supersemar; 19. Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pilkada; 20. Terlaksananya Penyelamatan Arsip Partai Politik Peserta Pemilu 2009; 21. Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Perbatasan Wilayah dan Batas Negara; 22. Terlaksananya Penilaian dan Akuisisi Arsip Lembaga Peradilan di Indonesia; 23. Terlaksananya Penyelamatan Arsip organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan;
(3) Jumlah tokoh atau pengkisah yang diwawancarai
(4) 50.000
(5) 63.800
(6) 76.500
(7) 91.800
(8) 110.100
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
150.000
160.000
175.000
190.000
210.000
Jumlah arsip yang diselamatkan
65.000
78.000
85.000
100.000
135.000
Jumlah arsip yang diselamatkan
-
100.000
115.000
125.000
140.000
Jumlah arsip yang diselamatkan
-
75.000
85.000
125.000
140.000
Jumlah arsip yang diselamatkan
150.000
125.000
140.000
190.000
210.000
24. Terlaksananya Penyelamatan Arsip Tokoh Nasional/Pelaku Sejarah; 25. Terlaksananya
Jumlah arsip yang diselamatkan
100.000
75.000
110.000
140.000
165.000
61.000
72.000
83.000
94.000
Jumlah tokoh atau
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
126
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
(1)
26.
27.
28.
29.
30.
(2) Perekaman Para Tokoh/Pelaku Sejarah Pembentukan Dan Pemekaran Wilayah Serta Konflik di Daerah melalui Wawancara Sejarah Lisan; Terlaksananya Wawancara Sejarah Lisan mengenai Kembalinya GAM ke Pangkuan Ibu Pertiwi, OPM, RMS dan Konflik Lainnya Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Perusahaan/ BUMN Terlaksananya Workshop Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen BUMN sebagai Dampak Revitalisasi Terlaksananya Penelusuran dan Penyelamatan Arsip Bangunan Sejarah/Bangun-an Negara Indonesia Terlaksananya Penelusuran Jejak
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) pengkisah yang diwawancarai
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah tokoh atau pengkisah yang diwawancarai
200.000
61.000
72.000
83.000
94.000
Jumlah arsip yang diselamatkan
150.000
74.580
175.000
190.000
210.000
Jumlah peserta workshop penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen BUMN sebagai dampak revitalisasi
85.000
-
-
-
Jumlah tokoh atau pengkisah yang diwawancarai
50.000
50.000
60.000
90.000
110.000
Jumlah tokoh atau pengkisah yang
100.000
110.000
120.000
135.000
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
127
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) Masyarakat Suriname yang Telah Kembali ke Indonesia
INDIKATOR (3) diwawancarai
TOTAL KEGIATAN PENGOLAHAN ARSIP STATIS
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.417.514 -
1.325.023
1.716.043
2.096.443
2.408.643
157.500
175.250
200.000
230.000 Direktorat Pengolahan
17. Terlaksananya Pengolahan Arsip Konvensional VOC;
Jumlah daftar arsip yang diolah
18. Terlaksananya Pengolahan Arsip Konvensional Hindia Belanda; 19. Terlaksananya Pendataan dan inventarisasi Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945; 20. Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto;
Jumlah daftar arsip diolah
564.337
312.609
570.000
589.320
625.000
Jumlah daftar arsip diolah
28.302
50.000
60.000
75.000
95.000
Jumlah daftar arsip diolah
149.000
100.000
155.000
170.000
190.000
21. Terlaksananya Pengolahan Arsip Film; 22. Terlaksananya Pengolahan Arsip Video; 23. Terlaksananya Pengolahan Arsip Rekaman Suara; 24. Terlaksananya Pengolahan Arsip Microfilm; 25. Terlaksananya Pengolahan Arsip
Jumlah daftar arsip diolah
100.000
110.000
130.000
150.000
-
Jumlah daftar arsip diolah
110.000
100.000
115.000
130.000
155.000
Jumlah daftar arsip diolah
89.000
75.000
92.000
120.000
135.000
Jumlah daftar arsip diolah
-
85.000
93.500
110.000
135.000
100.000
175.000
190.000
210.000
Jumlah daftar arsip diolah
171.427
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
128
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) Peta (Kartografi); Terlaksananya Pengolahan Arsip Kearsitekturan; Terlaksananya pengolahan arsip elektronik; Terlaksananya Pengolahan dan Ekspose Arsip Lembaga Negara/Badan Pemerintah; Terlaksananya Pengolahan Arsip Perusahaan yang Diakuisisi; Terlaksananya Pengolahan Arsip Organisasi Massa/Organisasi Politik yang Diakuisisi;
(3)
(1) 26. 27. 28.
29.
30.
31. Terlaksananya Pengolahan Arsip Perorangan yang Diakuisisi 32. Terlaksananya Pemeliharaan Keakurasian Dan Keabsahan Data yang Diolah
Jumlah daftar arsip diolah Jumlah daftar arsip diolah
1.
Terlaksananya
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
206.919
115.000
210.000
235.000
250.000
65.000
71.500
95.000
110.000
-
Jumlah daftar arsip diolah
205.670
115.000
215.000
235.000
275.000
Jumlah daftar arsip diolah
117.600
80.000
122.000
135.000
155.000
Jumlah daftar arsip diolah
75.255
50.000
85.500
100.000
120.000
Jumlah daftar arsip diolah
-
75.000
77.000
85.000
93.500
Jumlah data yang dipelihara
-
75.000
80.000
95.000
115.000
1.717.510
1.655.109
2.406.750
2.694.320
3.043.500
500.400
460.000
400.000
450.000
TOTAL KEGIATAN PRESERVASI KEARSIPAN
2010
Jumlah daerah bencana
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
510.000 Direktorat Preservasi
129
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(2) Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pasca Bencana; (Prioritas K/L) 2. Terlaksananya Implementasi Pengamanan Arsip melalui Sistem Barcode; (Prioritas K/L) 3. Terlaksananya Penataan Arsip Konvensional sesuai dengan Nomor Inventaris (Registrasi Arsip); 4. Terlaksananya Penyimpanan Arsip Berdasarkan Peta Lokasi Penyimpanan yang Sesuai Standar Penyimpanan
(3) yang arsipnya diselamatkan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah arsip yang di barcode
500.000
404.393
450.000
475.000
490.000
5. 6.
7.
8. 9.
Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Film; Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Video dan Rekaman Suara; Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Microfilm; Terlaksananya Penyimpanan dan Penataan Arsip Foto; Terlaksananya
Jumlah arsip konvensional yang tertata sesuai dengan registrasi arsip
-
78.125
80.938
90.000
90.000
Jumlah arsip yang tersimpan berdasarkan peta lokasi penyimpanan sesuai standar penyimpanan yang dilakukan
-
78.125
80.938
90.000
90.000
Jumlah arsip film yang disimpan dan ditata
36.457
100.000
195.000
215.000
235.000
Jumlah arsip video yang di tata dan didata
65.307
50.000
103.219
120.000
145.000
Jumlah arsip microfilm yang disimpan dan ditata
189.056
100.000
120.000
140.000
231.584
Jumlah arsip foto yang disimpan dan ditata
78.015
75.000
85.000
120.000
150.000
Jumlah arsip
78.225
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
130
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) konvensional yang disimpan dan ditata
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah arsip konvensional Yang di restorasi Jumlah arsip kartografi dan kearsitekturan yang ditata dan didata
282.912
250.000
300.834
335.000
350.000
55.900
25.106
27.617
30.378
33.416
Jumlah arsip media baru yang direstorasi
145.628
150.000
150.000
165.000
185.000
Jumlah arsip film yang di alihmedia
105.187
100.000
105.000
130.000
175.000
14. Terlaksananya Alih Media Arsip Foto;
Jumlah arsip foto yang di alihmedia
40.145
15. Terlaksananya Alih Media Microfilm; 16. Terlaksananya Pembuatan Microfilm Negatif dan Positif Koleksi Hindia Belanda; 17. Terlaksananya Digitalisasi Arsip Statis(Foto, Peta, dan Kertas); 18. Terlaksananya Digitalisasi Arsip Video dan Rekaman Suara; 19. Terlaksananya Pengujian arsip dan bahan kearsipan;
Jumlah microfilm yang di alihmedia Jumlah microfilm positif yang dibuat
-
125.000
130.000
150.000
165.000
Jumlah arsip statis yang didigitalisasi
-
200.000
200.000
250.000
280.000
Jumlah arsip video dan rekaman suara yang didigitalisasi
-
150.000
155.000
280.000
310.000
59.578
179.000
197.000
215.000
(1)
10. 11.
12. 13.
(2) Penyimpanan dan Penataan Arsip konvensional; Terlaksananya Restorasi Arsip Konvensional; Terlaksananya penataan dan pendataan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan; Terlaksananya Restorasi Arsip Media Baru; Terlaksananya Alih Media Arsip Film;
Jumlah laporan hasil pengujian arsip/protap
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
166.422
179.561
131
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) 20. Terlaksananya Fumigasi Gedung Depo Arsip Konvensional; 21. Terlaksananya Pengadaan Peralatan Alih Media Film dan Microfilm 22. Terlaksananya Pengadaan Alat Vacuum Freeze Dry Chamber;
INDIKATOR (3) Luas gedung yang di fumigasi
(4) 213.132
Jumlah peralatan alih media film dan microfilm
141.800
Jumlah alat Vacuum Freeze Dry Chamber
13. Terlaksananya penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip “Arsip Citra Daerah”; (Prioritas K/L) 14. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip “Arsip Citra Nusantara Jilid V”; (Prioritas K/L) 15. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Perjanjian Perbatasan Wilayah Republik Indonesia Jilid V; (Prioritas K/L)
-
2011 (5) 150.000
-
-
2012
2013
(6) 170.000
(7) 195.000
125.000
140.000
-
-
2014 (8) 205.000
-
-
2.778.147
2.555.327
3.057.546
3.572.378
Jumlah Arsip Citra Daerah yang diterbitkan
355.450
330.000
359.004
400.000
Jumlah Arsip Citra Nusantara Yang diterbitkan
161.140
-
-
-
-
Jumlah naskah sumber arsip Perjanjian Perbatasan Wilayah Republik Indonesia jilid V yang diterbitkan
216.710
-
-
-
-
TOTAL KEGIATAN PEMANFAATAN ARSIP
2010
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
3.860.000 475.000 Direktorat Pemanfaatan
132
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) 16. Terlaksananya Penerbitan Naskah Sumber “Khasanah Arsip ANRI” Seri : Citra Daerah ; (Prioritas K/L) 17. Terlaksananya Operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Arsip Tsunami di provinsi Aceh Nanggroe Darussalam 18. Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan bahan Perpustakaan; 19. Terlaksananya fasilitasi teknik pelayanan pemanfaatan arsip statis; 20. Terlaksananya Layanan Arsip Konvensional Periode Sebelum dan Setelah 45, Media Baru dan Kartografi;(PNBP)
(3) Jumlah khasanah arsip ANRI yang diterbitkan
Jumlah paket kegiatan Operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Arsip Tsunami di provinsi Aceh Nanggroe Darussalam
2010 (4) 190.000
-
2011
2012
2013
2014
(5) 125.000
(6) 192.000
(7) 215.000
(8) 275.000
1.675.000
2.423.000
2.615.000
2.756.500
Jumlah buku langka yang dialihmediakan dalam bentuk digital
123.455
60.000
65.000
65.000
60.000
Jumlah perguruan tinggi yang memperoleh pelayanan pemanfaatan arsip statis
111.700
100.000
115.000
135.000
160.000
Jumlah arsip konvesional periode sebelum dan setelah 45, media baru dan kartografi yang ditelusuri
250.200
513.050
252.700
280.000
300.000
21. Terlaksananya Pameran Kearsipan;
Jumlah pameran kearsipan
474.959
450.000
479.708
635.000
735.000
22. Terlaksananya Diseminasi dan Sosialisasi Arsip
Jumlah peserta diseminasi dan sosialisasi
125.000
130.000
150.000
266.000
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
133
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2)
(3)
(1)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Statis; 23. Terlaksananya Pembuatan dan Penyebarluasan Brosur; 24. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah brosur yang disebarluaskan
12.000
10.000
15.000
20.000
30.000
Jumlah tamu Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang telah ditetapkan (pengarusutamaan)
60.200
-
62.200
75.000
85.000
4.093.612
4.590.000
5.142.500
TOTAL KEGIATAN PROGRAM PENYELENGGARAA N KEARSIPAN NASIONAL
1
2
Tercapainya Efektifitas Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis dan Statis Baik Konvensional Maupun Elektronik Tercapainya Efektifitas Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Statis Baik Konvensional maupun Elektronik TOTAL PROGRAM
1.955.814
3.025.000
Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang menjadi NSPK
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang menjadi NSPK
2.535.580
2.332.733
3.265.500
3.918.600
4.705.000
134
PROGRAM/KEGIATA N (1) PENINGKATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN NASIONAL
ALOKASI (ribuan Rp.)
UNIT ORGANISASI 2014 PELAKSANA (8) (9) 388.800 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Norma dan Standar Kearsipan Dinamis Dalam Rangka Membangun Sistem Kearsipan Yang Andal, Sistematis, Utuh, dan Menyeluruh; (Prioritas K/L) 10. Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Norma dan Standar Kearsipan Statis Dalam Rangka Membangun Sistem Kearsipan Sehingga Terwujud Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); (Prioritas K/L) 11. Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Terhadap Prasarana dan Sarana Kearsipan dalam rangka Standarisasi untuk Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis;
(3) Jumlah pedoman,hasil kajian, jurnal kearsipan
(4) 846.388
(5) 200.000
(6) 270.000
(7) 324.000
Jumlah pedoman dan hasil kajian
594.594
100.703
300.000
235.000
295.000
200.000
220.000
294.750
350.000
9.
Jumlah hasil kajian
2010
-
2011
2012
2013
135
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) 12. Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Terhadap Prasarana dan Sarana Kearsipan dalam rangka Standarisasi untuk Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Statis; 13. Terlaksananya Pengkajian Kelembagaan Unit Kearsipan dalam rangka Mengembangkan Standar Unit Kearsipan Dalam Mengelola Arsip Dinamis; 14. Terlaksananya Pengkajian Kelembagaan Organisasi (Lembaga) Kearsipan Daerah dalam rangka Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa; 15. Terlaksananya Pengkajian Terhadap SDM Kearsipan di
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) Jumlah hasil kajian
(4) -
(5) 200.000
(6) 220.000
(7) 294.750
(8) 350.000
Jumlah hasil kajian
-
125.000
150.000
180.000
216.000
Jumlah hasil kajian
-
200.000
220.000
294.750
350.000
Jumlah hasil kajian
-
100.000
115.000
140.000
170.200
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
136
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
200.000
220.000
294.750
350.000
1.440.982
1.325.703
1.715.000
2.058.000
2.470.000
Jumlah hasil kajian/NSPK
143.902
150.000
265.000
318.000
381.600 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan
Jumlah hasil kajian/NSPK
117.248
150.000
190.000
228.000
273.600
(2) (3) Lembaga Negara Tingkat Pusat dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis; 16. Terlaksananya Jumlah Hasil Kajian Pengkajian Terhadap SDM Kearsipan Pada Lembaga Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Untuk Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Statis Terutama Dalam Menyelenggarakan JIKN TOTAL KEGIATAN
PENINGKATAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
21) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Efektifitas Sistem Aplikasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) ; 22) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Manajemen Perubahan dalam Pengelolaan Arsip Elektronik;
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
137
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) 23) Terlaksananya Pengkajian Pengelolaan Arsip Untuk Aktivitas Berbasis Web di Lingkungan Pemerintahan 24) Terlaksananya Pengelolaan Isi Portal JIKN 25) Terlaksananya Penambahan Isi Basis Data Arsip Pilkada pada JIKN 26) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) 27) Terlaksananya Pengembangan Pedoman Ekstrasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Yang Terkandung Dalam Arsip Baik Dalam Format Kertas Maupun Elektronik; 28) Terlaksananya Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi Kearsipan;
INDIKATOR (3) Jumlah hasil kajian
2010 (4) 52.900
2011 (5) -
2012
2013
2014
(6) 60.000
(7) 72.000
(8) 86.400
Jumlah pengelolaan isi portal
37.350
30.000
65.000
78.000
93.600
Jumlah penambahan basis data
58.500
45.000
60.500
72.600
87.120
348.199
200.000
355.000
426.000
511.200
Jumlah hasil kajian/NSPK
Jumlah Pedoman
58.594
Jumlah hasil kajian/NSPK
-
-
200.000
-
220.000
-
264.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
316.800
138
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N (1)
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) 29) Terlaksananya Rakornas JIKN 30) Terlaksananya Penyusunan Materi Diseminasi Khasanah Arsip Statis ANRI melalui Internet
(3) Jumlah peserta rakornas
(4) 250.475
(5) 207.030
(6) 285.000
(7) 342.000
(8) 410.400
Jumlah khasanah arsip statis ANRI yang disusun dalam format tematis melalui internet
27.430
25.000
50.000
60.000
74.280
1.094.598
1.007.030
1.550.500
1.860.600
2.235.000
TOTAL KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1
2
3
4
Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan yang Sesuai dengan Perencanaan Program dan Anggaran
15. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu 16. Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit kerja Meningkatnya 17. Persentase Pemberitaan tentang informasi/pemberitaa Kearsipan yang n bidang kearsipan Dimuat di Media yang disajikan Massa maupun melalui media massa Elektronik maupun elektronik Terwujudnya 18. Persentase dokumen Pelaksanaan Urusan administrasi Ketatausahaan perkantoran yang dapat diselesaikan tepat waktu Meningkatnya Jumlah 19. Persentase Produk Hukum penyelesaian Kearsipan Yang peraturan di bidang Disahkan Menjadi kearsipan
2010
2011
2012
2013
2014
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Sekretariat Utama
139
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N
OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2) Peraturan Kearsipan
5
6
7
8
9
INDIKATOR
(3) 20. Persentase penyelesaian peraturan tentang tugas dan fungsi unit kerja Meningkatnya Kualitas 21. Jumlah pengunjung Kelembagaan dan ANRI Ketatalaksanaan ANRI 22. Persentase layanan di bidang hukum yang tepat sasaran 23. Persentase penyelesaian SOP unit kerja Meningkatnya Jumlah 24. Persentase Pegawai yang penempatan Ditempatkan Sesuai pegawai sesuai Keahliannya dengan kompetensi Terwujudnya 25. Persentase Pelayanan ketepatan pelayanan Administrasi pengurusan pegawai Kepegawaian Meningkatnya Jumlah 26. Persentase Pengelolaan peningkatan Administrasi kualitas Keuangan yang Baik pengelolaan,penatau dan Tepat Waktu sahaan anggaran/ barang dan pertanggung jawaban serta pelaporannya Meningkatnya Jumlah 27. Persentase temuan Temuan Hasil pengawasan/pemeri Pemeriksaan ksaan/pengaduan Pengelolaan APBN masyarakat yang
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
140
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N (1)
PENINGKATAN KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETATAUSAHAAN PIMPINAN SERTA HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ANRI
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) (3) ANRI yang ditindaklanjuti Ditindaklanjuti 10 Meningkatnya Jumlah 28. Jumlah Perusahaan yang instansi/perusaha-an Menggunakan Jasa yang memanfaatkan Kearsipan jasa kearsipan TOTAL PROGRAM
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
61.237.261
57.294.593
62.930.332
67.941.302
Jumlah Sosialisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa
600.000
550.000
675.000
726.182
752.358 Biro Perencanaan
Jumlah dokumen rencana kinerja tahunan yang dihasilkan
269.548
310.000
370.000
408.701
476.476
3.
Terlaksananya Jumlah dokumen Penyusunan Penetapan penetapan kinerja yang Kinerja Arsip Nasional dihasilkan Republik Indonesia;
88.490
135.000
155.150
149.659
167.603
4.
Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (Renstra ANRI); Terlaksananya Penyempurnaan Rencana Pembangunan
1.
2.
5.
Terlaksananya Sosialisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa melalui Media Massa dan Elektronik; (Prioritas K/L) Terlaksananya Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia;
Jumlah dokumen Renstra ANRI yang dihasilkan
Jumlah dokumen Masterplan ANRI yang dihasilkan
276.540
-
-
275.000
-
-
-
-
74.296.520
310.000
-
141
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N
OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2) Jangka Panjang Bidang Kearsipan (Masterplan ANRI); 6.
Terlaksananya Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia; 7. Terlaksananya Rakernis Program dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia; 8. Terlaksananya Penyusunan Rencana Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia; 9. Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Operasional (PO) Arsip Nasional Republik Indonesia; 10. Terlaksananya Penyusunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Arsip Nasional Republik Indonesia; 11. Terlaksananya Penyempurnaan dan
INDIKATOR (3)
Jumlah pedoman yang dihasilkan
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
-
175.000
-
172.405
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
Jumlah peserta rakernis program dan anggaran
120.000
175.000
250.000
287.475
321.943
Jumlah dokumen rencana anggaran yang dihasilkan
276.128
365.000
375.000
414.450
482.914
Jumlah dokumen PO yang dihasilkan
29.514
35.000
45.000
51.745
57.949
Jumlah dokumen PNBP yang dihasilkan
56.639
65.000
74.750
85.955
96.261
Jumlah sistem aplikasi
113.035
130.000
150.000
172.485
193.166
142
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
(1)
12.
13.
14.
15.
(2) Sosialisasi Aplikasi RAB; Terlaksananya Penyempurnaan Standar Biaya Khusus; Terlaksananya Penyempurnaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Program Kinerja; Terlaksananya Penyusunan LAKIP ANRI;
16. Terlaksananya Penyusunan Laporan Triwulan ANRI; 17. Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan ANRI; 18. Terlaksananya Penyusunan Executive Report; 19. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Renstra ANRI Tahun 2004-2009 20. Terlaksananya Penyelesaian Ketatausahaan Pimpinan;
INDIKATOR (3)
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah SBK yang disempurnakan
42.131
48.000
55.000
63.244
70.827
Jumlah HPS yang disempurnakan
51.791
60.000
65.000
70.000
75.000
236.747
257.924
308.736
345.000
345.000
63.670
95.000
110.000
125.000
150.000
142.112
163.000
175.000
190.000
200.000
Jumlah dokumen laporan tahunan
40.616
46.000
55.000
70.000
85.000
Jumlah laporan
59.884
70.000
85.000
95.000
115.000
Jumlah laporan
33.133
40.000
55.000
65.000
80.000
300.000
230.000
235.000
240.000
250.000
Jumlah laporan
- Jumlah dokumen LAKIP ANRI - % Penerapan SAKIP (pengarusutamaan) Jumlah dokumen laporan triwulan
Jumlah naskah dinas
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
143
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) 21. Terlaksananya Sosialisasi Kelembagaan ANRI Melalui Media Cetak,Televisi, dan Radio; 22. Terlaksananya Pengelolaan/Pengem bangan Website ANRI; 23. Terlaksananya Penerbitan Majalah Kearsipan ANRI; 24. Terlaksananya Peliputan Kegiatan dan Perekaman Peristiwa Penting; 25. Terlaksananya Apresiasi Kearsipan Bagi Pelajar dan Mahasiswa; 26. Terlaksananya Optimalisasi Keprotokolan; 27. Terlaksananya Forum Bakohumas.
(3) Jumlah sosialisasi kelembagaan ANRI
28. Terlaksananya Penyusunan Bahan Hearing DPR 29. Terlaksananya Temu Teknis Di Lingkungan Unit Eselon I
2010
2011
2012
2013
2014
(4) 100.000
(5) 90.000
(6) 150.000
(7) 171.000
(8) 200.000
Jumlah Pengelolaan/Pengemban gan website ANRI
33.000
30.000
65.000
80.000
100.000
Jumlah Pelaksanaan penerbitan majalah kearsipan ANRI Jumlah peliputan kegiatan dan perekaman peristiwa penting
191.921
175.000
200.000
230.000
262.200
74.640
68.000
150.000
200.000
250.000
Jumlah pelaksanaan apresiasi kearsipan bagi pelajar dan mahasiswa
46.600
42.000
65.000
95.000
125.000
Jumlah kegiatan keprotokolan
97.955
180.000
200.000
216.500
240.000
Jumlah pegawai yang dikirim ke forum Bakohumas
52.005
48.000
65.000
85.000
100.000
Jumlah hearing DPR yang disusun
232.300
210.000
250.000
287.475
316.202
Jumlah temu teknis di lingkungan unit Eselon I
400.060
368.000
450.000
495.000
495.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
144
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) 30. Terlaksananya Pembuatan Bahan Publikasi Buklet dan Leaflet 31. Terlaksananya Revisi Visual Profil ANRI 32. Terlaksananya Safari Lembaga 33. Terlaksananya Pembuatan C.D. Interaktif 34. Terlaksananya Pembuatan Pusat Informasi dan Publikasi ANRI (media center) 35. Terlaksananya Promosi dan Publikasi Kearsipan
(3) Jumlah buklet dan leaflet yang dibuat
36. Terlaksananya Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan 37. Terlaksananya Pembuatan Komputer Interaktif 38. Terlaksananya Pembuatan Data Base Penghubung Antar Lembaga TOTAL KEGIATAN
2010
2011
2012
2013
2014
(4) 53.825
(5) 48.000
(6) 65.000
(7) 71.500
(8) 78.650
Jumlah revisi Visual profil Jumlah pelaksanaan safari lembaga kearsipan Jumlah pembuatan CD interaktif
75.360
70.000
85.000
93.500
105.000
75.000
70.000
85.000
93.500
105.000
41.500
37.000
50.000
55.000
60.500
Jumlah Pembuatan pusat informasi dan publikasi
110.000
101.200
125.000
137.500
151.250
Jumlah promosi dan publikkasi kearsipan
575.000
650.000
750.000
812.425
848.617
Jumlah pelaksanaan lomba karya tulis bidang kearsipan Jumlah pembuatan komputer interaktif
77.187
70.000
85.000
93.500
102.850
39.659
36.000
55.000
62.700
71.478
Jumlah pembuatan data base
35.000
32.000
55.000
62.700
71.478
5.110.990
5.550.124
6.188.636
7.074.601
7.912.722
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
145
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
(1) (2) PENINGKATAN 41) Terlaksananya LAYANAN HUKUM, Penyusunan Peraturan PEMBINAAN Pelaksanaan UndangORGANISASI DAN Undang Nomor 43 KETATALAKSANAAN Tahun 2009 tentang , DAN PENGELOLAAN Kearsipan; (Prioritas PEGAWAI DI Bidang) LINGKUNGAN ANRI 42) Terlaksananya Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kearsipan. (Prioritas K/L) 43) Tersusunnya Kumpulan Peraturan Daerah Dan Pusat Serta Referensi Hukum; 44) Terlaksananya Penyelarasan dan Penyelesaian SOP di Unit Kerja; (Prioritas K/L)
45) Tersusunnya Naskah Kerjasama Pengembangan Kearsipan Dengan Beberapa Perguruan Tinggi Dalam Negeri; (Prioritas K/L)
INDIKATOR (3) Jumlah Peraturan Pelaksanaan UndangUndang no. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang disusun
Jumlah organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) kearsipan yang dibentuk
2010 (4) 500.000
-
2011 (5) 4.000.000
-
2012 (6) 2.500.000
-
2013
2014
(7) -
(8) -
-
-
Jumlah peraturan daerah dan pusat serta referensi hukum dalam wadah SJDIH
254.300
100.000
260.000
291.200
320.320
- Jumlah SOP di Unit Kerja yang disusun - % SOP yang telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana (pengarusutamaan) Jumlah naskah kerjasama yang dihasilkan
200.000
139.798
205.000
229.600
250.000
200.000
150.307
210.000
435.200
558.720
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9) Biro Hukum dan Kepegawaian
146
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) 46) Terlaksananya pemberian bantuan beasiswa diploma,sarjana dan pascasarjana; (Prioritas K/L) 47) Terlaksananya Training/Kursus Kearsipan di Dalam Negeri dan Luar Negeri; (Prioritas K/L) 48) Terlaksananya Pembentukan Peraturan Tentang Standar Pelayanan Arsip; 49) Terlaksananya Pembentukan Peraturan Yang Mencakup Materi Tentang Penciptaan, Penerimaan, Pemeliharaan, Penggunaan, Penataan Dan Pengelolaaan Arsip; 50) Terlaksananya Pembentukan Peraturan Tentang Sistem Administrasi Negara Dalam Rangka Memposisikan Arsip;
(3) Jumlah orang penerima beasiswa
(4) 1.530.000
(5) 1.000.000
(6) 1.549.777
(7) 1.735.750
(8) 1.845.307
Jumlah peserta training/kursus kearsipan di dalam negeri dan luar negeri
1.325.800
750.000
1.350.000
1.712.057
1.811.516
224.000
296.400
2010
2011
2012
Jumlah peraturan tentang standar pelayanan arsip
-
150.000
200.000
Jumlah peraturan tentang penciptaan,penerimaan,p emeliharaan,penggunaan , Penataan dan pengelolaaan arsip
-
150.000
250.000
Jumlah peraturan tentang sistem administrasi Negara dalam rangka memposisikan arsip
-
150.000
200.000
2013
2014
-
-
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
147
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) 51) Terlaksananya Pembentukan Peraturan Tentang Kriteria Arsip Dan Proses Pembuatan Arsip Yang Memenuhi Aspek Keabsahan; 52) Terlaksananya Penyempurnaan Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi ANRI; 13 Terlaksananya Penyempurnaan Tata Kerja dan Struktur Organisasi ANRI;
14.
INDIKATOR (3) Jumlah peraturan tentang kriteria arsip dan proses pembuatan arsip yang memenuhi aspek keabsahan
Jumlah peraturan Kepala ANRI tentang penyempurnaan tugas dan fungsi organisasi ANRI - Jumlah peraturan Kepala ANRI tentang penyempurnaan Tata Kerja dan Struktur Organisasi ANRI - % Tersusunnya struktur kelembagaan(organ isasi dan tata kerja) yang proporsional,efektif dan efisien (Pengarusutamaan) Jumlah mekanisme penyediaan informasi Publik yang disusun
Terlaksananya Penyusunan Mekanisme Penyediaan Informasi Publik di ANRI; 15. Terlaksananya Jumlah peserta Pendidikan dan pendidikan dan Pelatihan CPNS; pelatihan CPNS
2010 (4) -
50.000
200.000
100.000
283.564
2011 (5) 100.000
-
100.000
-
100.000
2012
2013
(6) 250.000
(7) 280.000
100.000
100.000
200.000
-
105.000
2014 (8) 358.000
-
-
-
-
-
110.250
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
115.762
148
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) 16. Terlaksananya Pengelolaan Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis; 17. Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan 18. Terlaksananya Poliklinik/ObatObatan 19. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala; 20. Terlaksananya Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai;
(3) Jumlah pegawai yang mendapatkan tunjangan kompensasi sesuai nilai dan tingkat dampak resiko Jumlah pegawai yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan
21. Terlaksananya Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas; 22. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional;
23. Terlaksananya
2010 (4) -
2011
2012
2013
2014
(5) 27.076
(6) 28.430
(7) 29.852
(8) 31.344
38.100
40.000
55.000
65.000
71.500
Jumlah pegawai yang mendapat fasilitas obatobatan di poliklinik Jumlah pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat
60.000
60.000
75.000
85.000
95.000
40.300
42.315
44.430
46.651
48.983
- Jumlah peserta tes CPNS - Tersedianya sistem rekruitmen yang transparan (pengarusutamaan) Jumlah peserta ujian dinas
61.750
56.810
110.000
170.000
150.000
19.866
17.000
21.902
22.997
24.147
- Jumlah pejabat fungsional yang dinilai - Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur (pengarusutamaan) Jumlah standar tentang
80.000
74.000
88.200
92.610
97.240
37.833
35.000
55.000
65.000
72.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
149
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) Penyusunan/ Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan Struktural; 24. Terlaksananya Diklat Pimpinan II-IV 25. Terlaksananya Diklat Teknis Kepegawaian
26.
Terlaksananya Pembinaan Pegawai
27.
Terlaksananya Pelantikan Dan Sumpah Jabatan
28.
Terlaksananya Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Pegawai
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) kompetensi jabatan struktural
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah peserta diklat pimpinan II-IV - Jumlah peserta diklat teknis kepegawaian - Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi (pengarusutamaan) - Jumlah pegawai yang dibina - Tersedianya system penegakan disiplin yang efektif (pengarusutamaan) - % Pelanggaran disiplin mendapatkan sangsi (pengarusutamaan) Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya Jumlah layanan pengelolaan administrasi pegawai
169.866
156.000
175.000
243.101
255.256
56.950
52.000
65.000
72.000
80.000
24.050
24.050
35.000
45.000
50.000
20.450
20.450
40.000
45.000
55.000
157.612
145.000
175.000
196.000
215.600
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
150
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
(1)
2010
2011
2012
(5) 36.000
35.862
32.000
-
-
-
Jumlah standar kompetensi jabatan fungsional umum yang disusun - Jumlah pedoman pola dasar mutasi pejabat struktural yang disusun - Tersedianya system mutasi yang terbuka dan transparan (pengarusutamaan) 33. Terlaksananya Jumlah Perka. dan Pencetakan Perka. dan Kepka. ANRI yang Kepka. ANRI tentang dicetak Organisasi dan Tata Kerja ANRI dari Tahun 1974 s.d. 2009 34. Terlaksananya Jumlah produk hukum Penyebarluasan yang disebarluaskan Produk Hukum
30.868
27.000
-
-
-
36.632
33.000
45.000
-
-
30.000
25.000
35.000
45.000
55.000
50.000
45.000
60.000
75.000
82.500
Terlaksananya Penyempurnaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan ANRI 31. Terlaksananya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum 32. Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pola Dasar Mutasi Pejabat Struktural
(7) 55.000
2014
(4) 39.390
30.
(6) 45.000
2013
(3) - Jumlah pejabat struktual yang mengikuti uji kompetensi - Tersedianya system promosi yang terbuka dan transparan (pengarusutamaan) Jumlah evaluasi jabatan yang dismpurnakan
29.
(2) Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Struktural
INDIKATOR
(8) 65.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
151
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) Terlaksananya Harmonisasi dan Sinkronisasi Keputusan Kepala ANRI 36. Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pegawai ANRI 35.
INDIKATOR (3) Jumlah pembahasan rancangan peraturan di lingkungan ANRI
Jumlah pegawai yang mendapat penyuluhan hukum Tersedianya system penegakan kode etik yang efektif,disertai penerapan reward and punishment (pengarusutamaan) 37. Tersusunnya Program Jumlah rencana Legislasi ANRI pembentukan dan pembahasan peraturan di ANRI 38. Terlaksananya Jumlah naskah Kerjasama Luar perjanjian kerja sama Negeri 39.
Terlaksananya Rakor penyelesaian Mekanisme Kerja Antar Unit di Lingkungan ANRI 40. Terlaksananya Seminar Kearsipan dan Kesehatan
TOTAL KEGIATAN
Jumlah peserta rakor penyelesaian mekanisme kerja antar unit di lingkungan ANRI Jumlah peserta seminar kesehatan dan kearsipan
2010
2011
2012
2013
2014
(4) 63.962
(5) 60.000
(6) 70.000
(7) 80.000
(8) 90.000
66.662
60.720
70.000
80.000
90.000
50.000
46.000
55.000
65.000
71.500
150.000
140.000
200.000
297.000
450.000
100.000
92.000
105.000
120.000
135.000
55.000
65.000
75.000
9.087.739
7.178.268
7.916.095
43.830
6.107.647
-
8.236.526
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
152
PROGRAM/KEGIATA N
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
(1) (2) PEMBINAAN 48. Terlaksananya ADMINISTRASI DAN Pengelolaan Gaji, PENGELOLAAN Lembur, Honorarium, ANGGARAN SERTA dan Tunjangan; PELAYANAN PENUNJANG 49. Terlaksananya PELAKSANAAN Pengadaan Makanan TUGAS ANRI dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh; 50. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 51. Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor; 52. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 53. Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor; 54. Terlaksananya Perawatan Sarana Gedung; 55. Terlaksananya Pembayaran Langganan Daya dan Jasa; 56. Terlaksananya Pembayaran Jasa
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(3) Jumlah pegawai yang harus dibayar gaji,lembur, Honorarium, dan tunjangan Jumlah pegawai yang mendapatkan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas
(4) 26.039.167
(5) 26.039.167
(6) 27.597.645
(7) 31.271.980
(8) 33.458.169
363.000
400.000
440.000
492.800
527.296
182.240
220.000
250.000
280.000
299.600
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
2.184.213
2.644.834
2.842.200
3.154.200
3.358.120
Jumlah pengadaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah kendaraan bermotor yang terawat
139.000
155.000
200.000
250.000
275.000
1.040.250
1.150.000
1.265.000
1.416.800
1.515.976
Jumlah sarana gedung yang terpelihara
1.470.192
1.247.301
1.372.031
1.509.234
1.660.157
Jumlah bulan pembayaran langganan daya dan jasa
3.960.000
3.960.000
4.356.000
4.791.600
5.270.760
Jumlah bulan restribusi pengamanan kantor
412.680
532.000
668.000
704.000
840.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9) Biro Umum
153
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(2) Keamanan dan Kebersihan; 57. Terlaksananya Penerimaan dan Pengiriman Surat Dinas 58. Terlaksananya pembayaran Honor Pengelola APBN;
(3) Dan kebersihan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Jumlah surat masuk dan keluar
70.000
70.000
80.000
90.000
96.300
Jumlah bulan pembayaran honor pengelola keuangan
335.865
335.865
375.000
420.000
449.400
59. Terlaksananya Pembayaran Langganan Internet 60. Terlaksananya Pengadaan Keperluan Kantor 61. Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga
Jumlah bulan pembayaran jaringan internet Jumlah bulan pengadaan keperluan kantor yang disediakan Jumlah bulan pengadaan peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah orang dalam pertemuan,jamuan tamu dan rapat-rapat dinas Jumlah perjalanan dinas
96.000
106.000
105.000
117.600
125.832
466.320
420.000
480.000
537.600
575.232
16.619
17.000
25.000
30.000
35.000
620.250
750.000
750.502
825.552
908.108
682.400
1.197.500
1.392.500
1.532.900
1.624.628
Jumlah laporan keuangan
190.876
181.788
220.000
246.400
263.648
Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dapat diselesaikan secara
326.568
295.000
350.000
392.000
419.440
62. Terlaksananya operasional perkantoran; 63. Terlaksananya Pengelolaan Perjalanan Dinas Pimpinan; 64. Terlaksananya Implementasi SAPP 65. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan;
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
154
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(1)
(2)
2010
2011
2012
2013
2014
(3) transparan dan akuntabel Jumlah pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
50.000
45.000
60.000
70.000
80.000
Jumlah pengembangan aplikasi sistem informasi perjalanan dinas Jumlah BMN yang dihapus
35.000
-
50.000
60.000
70.000
36.249
34.000
50.000
60.000
75.000
Jumlah item data yang di entry
26.749
24.000
40.000
50.000
60.000
70. Terlaksananya Inventarisasi BMN
Jumlah Inventarisasi BMN
72.765
65.488
85.000
95.200
105.864
71. Terlaksananya Pengadaan BahanBahan Kearsipan; 72. Terlaksananya Pencetakan Agenda dan Map 73. Terlaksananya penerapan eprocurement dalam pengadaan barang dan jasa
Jumlah pengadaan bahan-bahan kearsipan
586.800
850.000
900.000
1.008.000
1.036.800
Jumlah pelaksanaan pencetakan agenda dan map % pengadaan barang dan jasa menggunakan eprocurement (pengarusutamaan)
250.000
500.000
600.000
672.000
719.040
74. Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan PNBP
Jumlah pelaksanaan sosialisasi petunjuk pelaksanaan PNBP
40.000
50.000
60.000
66. Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan 67. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas 68. Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Negara (BMN); 69. Terlaksananya Sistem Akuntansi BMN
32.556
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
155
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) 75. Terlaksananya Pemutahiran Data BMN 76. Terlaksananya Pendistribusian Barang Inventaris 77. Terlaksananya Pendistribusian Barang Persediaan Non Inventaris 78. Terlaksananya Pengamanan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Bukti Kepemilikan Arsip 79. Terlaksananya Penyusunan Juklak Pengelolaan BMN 80. Terlaksananya Penyusunan Prosedur Tetap KerumahtanggaAn 81. Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip Inaktif; 82. Tersusunnya Pedoman Arsip Vital; 83. Terlaksananya Inventarisasi Arsip Vital Anri; 84. Tersusunnya Daftar Pencarian Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sejarah;
(3) Jumlah pemutahiran data/rekonsiliasi data laporan Jumlah Pelaksanaan pendistribusian barang inventaris Jumlah Pelaksanaan pendistribusian barang non inventaris
(4) 26.649
(5) 20.000
(6) 45.000
(7) 55.000
(8) 60.000
35.000
31.000
50.000
60.000
65.000
19.375
17.000
35.000
45.000
55.000
Jumlah bukti kepemilikan arsip yang diamankan
39.000
35.000
50.000
60.000
65.000
Jumlah juklak pengelolaan BMN yang disusun Jumlah prosedur tetap kerumah tanggaan yang disusun
29.626
-
-
-
-
8.384
-
-
-
-
Jumlah arsip inaktif yang didata dan ditata
100.000
2010
2011
2012
90.000
140.079
Jumlah pedoman
-
50.000
75.000
Jumlah daftar Arsip Vital
-
150.000
200.000
Jumlah daftar arsip
-
50.000
75.000
2013
154.087
225.000
-
2014
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
169.495
240.750
-
156
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) 85. Tersusunnya Pedoman Arsip Terjaga; 86. Terlaksananya Inventarisasi Arsip Terjaga; 87. Tersedianya Basis Data Arsip Aktif Unit Kerja di Lingkungan ANRI 88. Terlaksananya Penyusunan Juknis Pengaksesan Arsip Dinamis dan JRA Subtantif ANRI 89. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Basis Data Arsip Inaktif ANRI 90. Terlaksananya Pembuatan Laboratorium Sistem Kearsipan 91. Terlaksananya penyusunan pedoman pengamanan internal di lingkungan ANRI 92. Terlaksananya pengamanan internal di lingkungan ANRI 93. Terlaksananya pengamanan eksternal di lingkungan ANRI 94. Terlaksananya Lomba Kearsipan di
INDIKATOR (3) Jumlah pedoman
2010
2011
2012
2013
2014 (8) -
(4) -
(5) 50.000
(6) 75.000
(7) -
Jumlah record arsip
-
50.000
75.000
85.000
-
Jumlah basis data
-
75.000
100.000
115.000
-
Jumlah Juknis pengaksesan arsip dinamis dan JRA subtantif yang disusun
86.761
50.000
Jumlah program basis data pengelolaan arsip inaktif
50.000
45.000
75.000
85.000
90.950
Jumlah laboratorium sistem kearsipan yang dibuat
96.762
-
95.000
106.400
113.848
Jumlah pedoman
-
100.000
Jumlah pengadaan peralatan keamanan
-
200.000
200.000
50.000
50.000
Jumlah pengadaan peralatan keamanan
-
200.000
200.000
50.000
50.000
Jumlah peserta lomba kearsipan
-
150.000
200.000
225.000
240.750
-
-
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
-
-
157
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) Lingkungan ANRI.
(3)
TOTAL KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR ANRI
12. Terlaksananya Pengawasan Internal ANRI;
- Jumlah laporan hasil pengawasan
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
40.177.316
42.602.943
46.283.957
51.443.353
55.110.163
54.120
70.000
95.000
200.000
318.500
-
50.000
85.000
185.000
292.000
210.000
250.000
320.000
422.000
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Inspektorat
- Tersedia dan terlaksananya system pengendalian internal yang efektif(pengarusutamaan) - % Temuan yang ditindaklanjuti (pengarusutamaan) - Opini BPK atas LK K/L (pengarusutamaan) 13.Terlaksananya Optimalisasi Audit di ANRI 14.Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
Jumlah laporan hasil audit Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan dana dekonsentrasI
213.370
158
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(2) 15. Terlaksananya Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. 16. Terlaksananya Review Laporan Keuangan ANRI 17. Terlaksananya Evaluasi Kegiatan di Lingkungan ANRI 18. Terlaksananya Pemantauan Hibah BMN di Lingkungan Kearsipan Daerah 19. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor 20. Terlaksananya penerapan Pakta Integritas bagi pejabat eselon I-III
(3) Jumlah peserta forum bersama aparat pengawasan intern pemerintah Jumlah review laporan keuangan
(4) -
(5) 15.000
(6) 35.000
(7) 95.000
(8) 167.000
46.840
42.000
60.000
125.000
197.000
Jumlah laporan evaluasi kegiatan
23.774
20.000
55.000
120.000
192.000
Jumlah laporan pemantauan hibah BMN di lingkungan kearsipan daerah Jumlah auditor yang dinilai angka kreditnya
98.935
58.000
125.000
225.000
282.000
62.961
45.000
65.000
75.000
137.000
21. Terlaksananya pengisian LHKPN 22. Terlaksananya tindaklanjut pengaduan masyarakat
2010
2011
2012
2013
2014
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
% Pejabat yang telah menandatangani dan melaksanakan integritas (pengarusutamaan) % Pejabat yang telah melaporkan LHKPN (pengarusutamaan) - Tersedianya system pengaduan masyarakat yang efektif(pengarusutamaan) - % Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang
159
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N
OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2)
INDIKATOR (3) disampaikan masyarakat(penga rusutamaan)
TOTAL KEGIATAN PENINGKATAN JASA SISTEM DAN PEMBENAHAN, PENYIMPANAN, DAN PERAWATAN ARSIP
5. Terlaksananya Penjajagan Kerjasama Kearsipan;
6. Terlaksananya Monitoring/ Evaluasi Pasca Layanan Jasa 7. Terlaksananya Presentasi Aplikasi Pengelolaan Dokumen/Arsip Inaktif Berbasis TI 8. Terlaksananya Jasa Penataan, Pemeliharaan dan Perawatan serta Penyimpanan Arsip Komersial. (PNBP)
- Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang dilakukan penjajagan kerjasama - Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang telah ditetapkan (pengarusutamaan) Jumlah laporan hasil monitoring pasca layanan jasa kearsipan Jumlah Instansi yang dilakukan presentasi aplikasi pengelolan dokumen/arsip inaktif berbasis TI Jumlah instansi pemerintah dan swasta yang menggunakan jasa penataan,pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan arsip komersial
2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
500.000
510.000
770.000
1.345.000
2.007.500
150.000
170.000
275.000
450.000
600.000
75.000
75.000
125.000
200.000
300.000
150.000
150.000
200.000
250.000
450.000
8.816.308
5.299.362
-
-
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Pusat Jasa Kearsipan
-
160
ALOKASI (ribuan Rp.)
PROGRAM/KEGIATA N
OUTCOME/OUTPUT
INDIKATOR
(1)
(2)
(3)
TOTAL KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor untuk Mendukung Layanan Arsip
7.
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor ANRI Pusat dan Pusdiklat Bogor; 8. Terlaksananya Pembangunan Gedung Pengolahan Arsip 8 Lantai Keperluan Transit Arsip, Fumigasi Arsip, Pemilahan (Sortir) Arsip dan Pemusnahan Arsip, (Lanjutan) Tahap IV; 9. Terlaksananya Rehabilitasi/Renovasi Gedung Kantor ANRI Pusat dan Pusdiklat Bogor;
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9.191.308
395.000
600.000
900.000
1.350.000
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip
TOTAL PROGRAM PEMBANGUNAN/ PENGADAAN/ PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
2010
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
Sekretariat Utama
11.435.800
31.375.640
19.756.560
18.032.000
5.000.000
Jumlah pembangunan gedung kantor ANRI pusat dan Pusdiklat Bogor
-
-
5.089.560
-
-
Jumlah pembangunan gedung pengolahan arsip
6.815.200
11.500.000
-
-
-
Jumlah rehabilitasi/renovasi gedung kantor ANRI pusat dan Pusdiklat Bogor
-
5.887.000
10.532.000
-
3.705.407
Biro Umum
161
PROGRAM/KEGIATA N (1)
ALOKASI (ribuan Rp.) OUTCOME/OUTPUT (2) 10. Terlaksananya Pembangunan Depo Penyimpanan Arsip Elektronik 11. Terlaksananya Peningkatan/Pengada -an Sarana dan Prasarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor ANRI Pusat dan Pusdiklat Bogor; 12. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Listrik TOTAL KEGIATAN
INDIKATOR
2010
2011
2012
2013
2014
(4) -
(5) -
(6) 4.000.000
(7) 5.000.000
(8) 5.000.000
Jumlah peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor ANRI pusat dan Pusdiklat Bogor
3.265.600
14.485.545
3.280.000
2.500.000
-
Jumlah rehabilitasi jaringan listrik
1.355.000
1.680.000
1.500.000
-
-
11.435.800
31.370.952
19.756.560
18.032.000
5.000.000
(3) Jumlah Depo Penyimpanan Arsip Elektronik
UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)
162
