DHARMA WIRATAMA STAF REDAKSI

DHARMA WIRATAMA Pelindung Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab

Kepala Staf TNI AL Komandan Seskoal Wakil Komandan Seskoal

STAF REDAKSI

Ketua Redaktur Editor

Fotografer Distribusi Tata Usaha Alamat Redaksi

Kolonel Laut (P) B. Ken Tri Basuki Mayor Laut (P) Arif Badrudin Mayor Laut (KH/W) Dra. Amin Lestari Mayor Laut (KH) Sholeh Amirudin, S.Ag. M.Si Penata Tk. I III/d Drs. Susmono Lettu Laut (KH/W) Dewi Rachmawati, S.Si Penda III/a Eko Budiyanto KLK TTU Miswanto KLK TTU Mulyono Penata III/c Safreti Eliya Penda III/a Rosmei Sibagariang Sekolah Staf dan Komando TNI AL, Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Telp. 7236611 Pesawat 236, 209 Fax : 7253377

Majalah Dharma Wiratama ini adalah Majalah Resmi Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal). Majalah ini dimaksudkan sebagai sarana pembinaan alumni, disamping sebagai sarana komunikasi dalam bidang Pertahanan Keamanan matra laut. Pendapat dan pikiran yang tertuang dalam tulisan-tulisan di Majalah ini tidak selalu mencerminkan pendapat dan pikiran Sekolah Staf dan Komando TNI AL bahkan tulisan yang dimuat dalam majalah ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan TNI AL, tetapi merupakan ide/gagasan murni penulis. Oleh karena itu isi atau bobot tulisan ini, merupakan tanggung jawab penuh penulis sendiri. Redaksi dapat menerima tulisan-tulisan warga TNI Angkatan Laut maupun tulisantulisan dari bukan warga TNI Angkatan Laut yang menyangkut bidang pertahanan keamanan matra laut. Dengan ketentuan : (1) Jumlah halaman minimal 15 halaman pada kertas kuarto dengan ketikan 2 spasi, (2) Sertakan Kepustakaan, DRH dan foto berwarna penulis ukuran 4 x 6, 1 (satu) lembar, (3) Tulisan yang dimuat akan mendapat imbalan, (4) Naskah yang telah diterima menjadi milik Redaksi Majalah Dharma Wiratama. SKEP MENPEN R.I. NO. 388/I/SK/DITJEN/PPG/STT/1977, Tgl. 27 September 1977 dan SKEP KASAL No.Skep/2085/X/1976, Tgl. 20 Oktober 1976 ISSN 0126-0952

» Pengambilan Keputusan Pada…

DHARMA WIRATAMA

EDISI DW/151/2011

DAFTAR ISI Pengantar Redaksi ................................................................................

1.

Pengambilan keputusan pada Marjin (Unit Tambahan). Oleh : Laksamana Pertama TNI Aswad, S.E., MM.....................

2.

Optimalisasi Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan Di Wilayah Perbatasan Dapat Meningkatkan Sistem Pertahanan Keamanan Dan Ketahanan Nasional Indonesia. Oleh : Kolonel Laut (P) Sulistiyanto, M.Sc. ................................

3.

Aneka Peristiwa. ...........................................................................

4.

Pelajaran Berharga Dari Peristiwa Pembajakan MV Sinar Kudus. Oleh :Kolonel Laut (S) Teguh Widodo, S.E., M.Si (Han) ............

5.

Konsepsi Binter Dalam Rangka Pemulihan Keamanan Di Daerah Rawan Konflik Oleh : Letkol Marinir Baedhowi Oktafidia ………………………

6.

Offset Pertahanan Dalam Akuisisi Alutsista: Salah Satu Upaya Strategis Dalam Rangka Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia. Oleh : Mayor Laut (E) Ditya Farianto, M.T. …………………….

Dharma Wiratama

i


PENGANTAR REDAKSI Sebagai insan yang beriman marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan KaruniaNya, maka majalah Dharma Wiratama Edisi DW/151/2011 dapat kami hadirkan kembali kehadapan para pembaca, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan, terlebih para penulis naskah yang telah menyumbangkan pikiran untuk turut berpartisipasi dalam penerbitan majalah Dharma Wiratama. Majalah ini diharapkan dapat menjadikan suatu referensi untuk menciptakan tulisan kajian-kajian strategi maupun kajian ilmiah lain yang sangat berguna bagi kemajuan TNI AL, Bangsa dan Negara. Sebagai tampilan pertama edisi ini Laksamana Pertama TNI Aswad, S.E., MM., menyajikan karyanya tentang ”Pengambilan Keputusan Pada Marjin (Unit Tambahan)” Dalam penulisan tersebut disampaikan tentang elemen-elemen dari sebuah keputusan, lingkungan keputusan, cara-cara pendekatan analitis dalam menangani anggaran, aturan dalam menggunakan serta contoh sederhana cara mengelola anggaran tersebut dengan mengambil perumpamaan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dan kegiatan militer dari waktu ke waktu. Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional guna mencapai tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan UUD RI 1945, dalam hal Dharma Wiratama


ini Kolonel Laut (P) Sulistiyanto, M.Sc. akan mengupas tentang “Optimalisasi Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan Di Wilayah Perbatasan Dapat Meningkatkan Sistem Pertahanan Keamanan Dan Ketahanan Nasional Indonesia”. Keberadaan IMO sangat membantu pemerintah Indonesia terutama perusahaan pelayaran dalam mengantisipasi terjadinya pembajakan. Demikian pula akan memudahkan TNI khususnya TNI AL untuk menghadapai kasus-kasus yang serupa. Lebih lanjut Kolonel Laut (S) Teguh Widodo, S.E., M.Si (Han) membahas tentang ”Pelajaran Berharga Dari Peristiwa Pembajakan MV Sinar Kudus”. Fungsi pembinaan teritorial pada hakekatnya adalah fungsi pembinaan potensi nasional di daerah untuk didayagunakan guna mendukung upaya pertahanan negara. Pada kesempatan kali ini Letkol Marinir Baedhowi Oktafidia menyempatkan untuk berbagi dalam tulisannya dengan judul “Konsepsi Binter Dalam Rangka Pemulihan Keamanan Di Daerah Rawan Konflik. Demikian pula sebagai penutup edisi kali ini, Mayor Laut (E) Ditya Farianto, M.T. turut menyumbangkan karyanya dengan judul “Offset Pertahanan Dalam Akuisisi Alutsista: Salah Satu Upaya Strategis Dalam Rangka Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia Demikianlah sekilas tentang isi tulisan dalam majalah Dharma Wiratama edisi DW/151/2011, semoga dapat menambah wawasan pembaca serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan TNI AL. Selamat membaca. Dharma Wiratama Dharma Wiratama


Jakarta,

Juni 2011

Staf Redaksi PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA MARJIN (UNIT TAMBAHAN) Oleh : Laksamana Pertama TNI Aswad, SE,MM.

Pendahuluan. Judul yang disajikan tersebut apabila kita perhatikan secara seksama, tentu akan timbul berbagai pendapat serta anggapan yang bersifat tanda tanya, apa sebenarnya maksud dari tulisan tersebut di atas?. Pada saat sekarang ini dalam situasi yang berubah secara cepat, kita sering dihadapkan pada suatu situasi untuk mengambil suatu keputusan dengan kondisi alokasi sumber daya yang minim diantara banyaknya pilihan alternatif dalam kondisi ketidakpastian dari waktu ke waktu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal tersebut tentunya bagi seorang pengambil keputusan akan mencari cara penyelesaian yang terbaik dari sekian banyak alternatif pilihan yang di sarankan oleh bawahan, kolega maupun dari institusi-institusi lainnya yang dapat dipercaya sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien. Dikaitkan dengan permasalahan yang sering dihadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, penulis berusaha mencoba menguraikan suatu pemecahan persoalan (problem soulping) dengan judul ”Pengambilan Keputusan Pada Marjin”. Tulisan ini sengaja kami sampaikan mengingat situasi dan kondisi dunia saat ini berada dalam keadaan yang tidak menentu atau tidak pasti yang berada dalam bayang-bayang kelam (krisis ekonomi secara global), sehingga mau tidak mau mengharuskan kita untuk bertindak secara tepat, cepat, cerdas dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan sehingga diharapkan kelak tidak terjadi kesalahan ataupun pemborosan dalam mengelola anggaran yang terbatas yang dapat berakibat fatal dikemudian Dharma Wiratama

» Pengambilan Keputusan Pada… hari. Dalam penulisan tersebut disampaikan tentang elemen-elemen dari sebuah keputusan, lingkungan keputusan, cara-cara pendekatan analitis dalam menangani anggaran, aturan dalam menggunakan serta contoh sederhana cara mengelola anggaran tersebut dengan mengambil perumpamaan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dan kegiatan militer dari waktu ke waktu. Tentunya penulis menyadari bahwa tulisan ini bukanlah satu-satunya cara yang terbaik dalam menyelesaikan suatu persoalan dalam situasi yang tidak pasti dengan sumber daya yang terbatas (minim), namun tentu tidak ada salahnya apabila kami mencoba menulis melalui media ini, mudah-mudahan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan pembaca dalam menangani suatu permasalahan yang timbul dari sekian banyak persoalan yang menghimpit kita. Pembahasan. Dalam menangani suatu permasalahan, tentunya kita perlu untuk mengetahui beberapa faktor diantaranya berupa elemen-elemen dari suatu keputusan, yaitu kita perlu mengetahui tentang apa tujuan umum dan tujuan khusus, alternatif pilihan dan rangkaian aksi dari pilihan alternatif tersebut, kondisi sebenarnya dan kondisi masa depan, hasil yang bermanfaat serta ukuran nilai yang digunakan. Dalam lingkungan keputusan, kita mengenal 2 situasi yaitu tentang kepastian dan ketidakpastian. Kepastian tidak dibahas disini karena hal tersebut sudah pasti adanya, namun ketidakpastian akan kami bahas. Secara sekilas kita sering dihadapkan pada 2 situasi ketidakpastian yaitu :  Ketidakpastian dengan informasi lengkap yaitu dengan mengetahui semua alternatif, semua kondisi masa depan, manfaat dan kemungkinan setiap kondisi masa depan sehingga kita dapat mengelola kondisi tersebut.  Ketidakpastian dengan informasi yang tidak lengkap yaitu tidak mengetahui semua alternatif, semua kondisi masa depan dan kemungkinan setiap kondisi masa depan yang mengakibatkan kita akan sangat kesulitan dalam mengelolanya. Kondisi tersebut, pada lingkung an keputusan dapat digambarkan sebagai berikut :

Dharma Wiratama


(GAMBAR LINGKUNGAN KEPUTUSAN) Dari gambar lingkungan keputusan tersebut di atas, penulis hanya akan membahas tentang ketidakpastian dengan informasi lengkap, sedangkan untuk pembahasan tentang ketidakpastian dengan informasi tidak lengkap akan disampaikan pada lain waktu. Dalam suatu perencanaan militer, apabila kita akan membangun suatu kekuatan Angkatan bersenjata yang kuat dan modern, atau pada tingkatan pembangunan kekuatan pokok minimal (Minimal Essential Force), hal tersebut sudah ditentukan besaran anggarannya pada program APBN yang diberikan kepada militer baik dalam bentuk tahunan maupun dalam bentuk multitahunan, hal tersebut sering timbul Dharma Wiratama

» Pengambilan Keputusan Pada… pertanyaan apakah itu cukup ?. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu cukup itu seberapa ?, tidak ada jawaban yang tepat untuk itu apabila dikaitkan dengan masalah keamanan suatu negara, karena keamanan suatu negara merupakan ”suatu fungsi derajat resiko yang bersedia diterima oleh suatu negara ”. Beberapa contoh yang dapat dijadikan perumpamaan dalam mengelola ketidakpastian sebagai suatu gagasan nalar, contoh tersebut menggunakan pendekatan analitis sebagai salah satu cara dengan menyampaikan beberapa alternatif penyelesaian termasuk resiko yang akan terjadi yaitu dengan menggunakan pendekatan pengambilan keputusan pada MARJINAL. Tujuan penggunaan dengan pendekatan Marjinal adalah untuk :  Memperkenalkan dan membahas pemikiran marjinal.  Membahas hubungan antara rata-rata marjin.  Memperkenalkan dan membahas dalil dasar pemikiran pertama dan kedua. Dalam pembahasan selanjutnya kita akan terlebih dahulu diperkenalkan tentang Unit marjinal yaitu unit selanjutnya atau unit tambahan atau unit kenaikan yang dapat digolongkan dalam 2 bagian yaitu :  Biaya marjinal (MC) adalah biaya kenaikan (tambahan) dalam memproduksi unit tambahan dari output yaitu : Perubahan TC Biaya marjinal (MC) = -------------------------Perubahan kualitas

∆ TC = --------∆Q

 Keuntungan marjinal (MB) adalah keuntungan tambahan (kenaikan) dari unit tambahan dalam output yaitu : Perubahan TB Keuntungan marjinal (MB) = ----------------------Perubahan kualitas

Dharma Wiratama

∆ TB = ------∆Q

» Pengambilan Keputusan Pada… Contoh biaya marjinal sebagai berikut : Misalkan sebuah Pabrik dapat memproduksi 10.000 senapan dengan biaya total sebesar $ 4.000.000. Ketika kita akan memproduksi 11.000 senapan, biaya total naik menjadi $5.200.000. Maka biaya marjinal (BM) adalah : Perubahan TC Biaya marjinal (MC) = -------------------------Perubahan kualitas

∆ TC = --------∆Q

TC2 – TC1 5.200.000 – 4.000.000 MC = ----------------- = ------------------------------- = 1200 Q2 – Q1 11.000 - 10.000 Contoh keuntungan marjinal sebagai berikut : Misalkan kita mempekerjakan 5 orang petugas penjaga perbatasan yang dapat menangkap 10 penjahat dalam seminggu, ketika kita menambah 1 orang lagi petugas penjaga perbatasan, maka penangkapan total penjahat naik menjadi 14 penjahat perminggu, maka keuntungan marjinalnya adalah :

Perubahan TB Keuntungan marjinal (MB) = ---------------------Perubahan kualitas TB2 – TB1 14 - 10 MB = ----------------- = -----------Q2 – Q1 6 -5

∆ TB = --------∆Q

= 4

Untuk dapat lebih menggambarkan dan memahami pemikiran marjinal, penulis akan menyajikan beberapa contoh dengan menampilkan biaya marjinal dan keuntungan marjinal dalam suatu kasus penyelundupan yang terjadi di Selat Malaka sebagai berikut : Penyelundup telah seringkali melaksanakan kegiatan melintasi Selat Malaka dan menjual barang illegal dari Indonesia ke Malaysia, demikian juga barang dari Malaysia ke Indonesia serta berusaha menghindari pajak. Pemerintah ingin keadaan tersebut dapat diatasi Dharma Wiratama

» Pengambilan Keputusan Pada… oleh penegak hukum sehingga kedaulatan dan hukum dapat ditegakkan guna menjaga citra bangsa Indonesia dimata Internasional, selain itu juga diharapkan dapat menambah penerimaan pajak bersih (biaya penerimaan) untuk menutupi kekurangan anggaran APBN dengan cara memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut untuk melaksanakan operasi anti penyelundupan di Selat Malaka. Selanjutnya Kepala Staf Angkatan Laut membentuk tim khusus satuan anti penyelundupan di Selat Malaka dengan penekanan pada pelaksanaan operasi yang efektif serta menggunakan dana yang seefisien mungkin. Untuk melaksanakan tugas tersebut terutama dalam hal penggunaan dana agar seefisien mungkin, hal ini dapat digunakan pendekatan pengambilan keputusan pada marjinal yaitu teori tentang Pemikiran Marjinal. Berapa besar biaya yang digunakan, berapa banyak personel yang dilibatkan serta berapa besar keuntungan yang didapat dari operasi anti penyelundupan di Selat Malaka tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Umpama biaya yang digunakan setiap pasukan sebesar $ 200/minggu, dengan pajak yang dapat dipungut dari setiap 1 penyelundup yang tertangkap sebesar $ 40, maka contoh tabelnya dapat dibuat sbb :

PENJAGA (L) 1 2 3 4 DST.......

PENYELUNDUP TC (Q) PENJAGA 15 200 28 400 38 600 47 800 .................... ..........................

TB PEN PAJAK 600 1.120 1.520 1.880 ..........................

KETERANGAN : L : PENJAGA Q : PENYELUNDUP TC : TOTAL BIAYA TB : TOTAL KEUNTUNGAN Apabila kita akan melibatkan penjaga sebanyak 15 orang, maka tabelnya dapat kita lihat sbb :

Dharma Wiratama


Biaya Penjaga 1 orang $ 200,00/ Minggu Pajak yang dipungut dari tiap penyelundup yang ditangkap $ 40,00

Penjaga (L) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyelundup (Q ) 15 28 38 47 55 63 70 76 80 84 88 91 94 96 97

Total biaya ( TC ) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Total Penerimaan ( TB ) 600 1.120 1.520 1.880 2.200 2.520 2.800 3.040 3.200 3.360 3.520 3.640 3.760 3.840 3.880

Tabel tersebut di atas agar lebih memudahkan pembaca memahaminya, dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Dharma Wiratama


Dari grafik tersebut di atas dapat dibuat tabel berikutnya yaitu berapa banyak personel yang harus dipekerjakan untuk memenuhi keinginan pemimpin dalam menggunakan dana seefisien mungkin, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Dharma Wiratama



L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q 0 15 28 38 47 55 63 70 76 80 84 88 91 94 96 97

TC $0 200 400 600 800 1000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000

TB $0 600 1.120 1.520 1.880 2.200 2.520 2.800 3.040 3.200 3.360 3.520 3.640 3.760 3.840 3.880

(TC/L) AC $0 200,00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

(TB/L) AB $0 600,00 560,00 506.67 470.00 440.00 420.00 400.00 380.00 355.56 336.00 320.00 303.33 289.23 274.29 258.67

KETERANGAN : AC = BIAYA RATA-RATA AB = KEUNTUNGAN RATA-RATA Berapa personel yang harus dipekerjakan di Selat Malaka serta berapa keuntungan yang didapat dan berapa biaya total yang dikeluarkan pemerintah, hal tersebut untuk memudahkan memahami, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Dharma Wiratama


KETERANGAN : AC = BIAYA RATA-RATA AB = KEUNTUNGAN RATA-RATA

Selanjutnya pada tabel berikut ini kita akan melihat perubahan maksimum biaya tiap penambahan 1 orang/personel dan perubahan maksimum keuntungan tiap penambahan 1 orang/personel sbb :

Dharma Wiratama



L

Q

TC

TB

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 15 28 38 47 55 63 70 76 80 84 88 91 94 96 97

$0 200 400 600 800 1000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000

$0 600 1.120 1.520 1.880 2.200 2.520 2.800 3.040 3.200 3.360 3.520 3.640 3.760 3.840 3.880

PerubahanTC/ Perubahan L MC $0 200,00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

PerubahanTB/ Perubahan L MB $0 600,00 520,00 400.00 360.00 320.00 320.00 280.00 240.00 160.00 160.00 160.00 120.00 120.00 80.00 40.00

KETERANGAN : MC MB

: PERUBAHAN BIAYA MARJINAL : PERUBAHAN KEUNTUNGAN MARJINAL

Dari tabel tersebut di atas, berapa orang penjaga yang harus dipekerjakan serta berapa biaya dan keuntungan marginal per penjaga, hal tersebut dapat dilihat grafik di bawah ini :

Dharma Wiratama


Berikut pada tabel di bawah ini dapat dilihat berapa besar penggunaan satuan atau personel yang digunakan sehingga menghasilkan penerimaan pajak yang besar dengan tinggkat penggunaan personel yang minimal sebagai berikut :

Dharma Wiratama

» Pengambilan Keputusan Pada… Upah Penjaga 1 orang $ 200,00/ Minggu Pajak yang dipungut dari tiap penyelundup yang ditangkap $ 40,00

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q 0 15 28 38 47 55 63 70 76 80 84 88 91 94 96 97

TC $0 200 400 600 800 1000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000

TB $0 600 1.120 1.520 1.880 2.200 2.520 2.800 3.040 3.200 3.360 3.520 3.640 3.760 3.840 3.880

TB-TC Pen bersih $0 $ 400 $ 720.00 $ 920.00 $ 1.080.00 $ 1.200.00 $ 1,320.00 $ 1.400.00 $ 1.440.00 $ 1.400.00 $ 1.360.00 $ 1.320.00 $ 1.240.00 $ 1.160.00 $ 1.040.00 $ 880.00

KETERANGAN : L Q TC TB

: PENJAGA : PENYELUNDUP : TOTAL BIAYA : TOTAL KEUNTUNGAN

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak bersih terbesar (maksimum) ada pada baris ke 8 yaitu sebesar $ 1,440, sehinga penggunaan satuan yang efisien dengan hasil yang maximum adalah sebanyak 8 orang. Hal tersebut dapat digambarkan pada grafik seperti di bawah ini :

Dharma Wiratama


Dari penjelasan dan beberapa contoh tabel yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan singkat tentang bagaimana cara pengambilan keputusan pada Marjinal dengan contoh persoalan pada penyelundupan di Selat Malaka yaitu untuk setiap unit satuan khusus agar lebih efisien, sebaiknya jumlah personel yang dibentuk untuk setiap 1 unitnya adalah maksimum 8 orang, karena apabila lebih akan terjadi ketidakefektifan dalam tugas.

Dharma Wiratama

» Pengambilan Keputusan Pada… Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat disampaikan sehubungan dengan contoh persoalan yang telah diuraikan tersebut di atas dengan judul Pengambilan Keputusan pada Marjinal sebagai berikut : a. Bila tidak ada anggaran yang mengikat atau keterbatasan sumber daya, maka perluas suatu kegiatan sepanjang keuntungan marjinalnya lebih besar dari pada biaya marjinalnya. b. Dengan batasan anggaran yang mengikat, hasil optimal dapat dicapai manakala kegiatan dilakukan hingga ke titik saat pengembalian marjinal per unit biaya yang dikeluarkan sama untuk semua unit kegiatan.***

Dharma Wiratama

» Pengambilan Keputusan Pada… DAFTAR KEPUSTAKAAN

Phelps Edmund, Teori Pertumbuhan Ekonomi.

tentang Prinsip-prinsip

Ekonomi

Thomas Khun, The Structure of Scientific Economi. Carl Menger, Marginal Revolutions. Gregory Till, Collections and Cash Management Moderniza tions. Dr Yasin Ohn, Modern Management Theories. International Defence Management Course (IDMC) USA.

-o0o-

Dharma Wiratama

dan

RIWAYAT HIDUP Nama Pangkat Jabatan

: Aswad, SE, MM : Laksamana Pertama TNI : Komandan Pangkalan Utama-II Armada RI Kawasan Barat Tempat/Tgl Lahir: Palopo, 22 Oktober 1958 Alamat : Jl. Kalisari Sayangan 4 Surabaya.

Pendidikan : a.

b.

Umum : SDN, SMPN, SMAN IPA, S-1 (Ekonomi Pembangunan), S-2 (Magister Management SDM). Militer : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

AAL – 28 Thn 1983. Dikspespa Arteleri Thn 1989 Diklapa II/Koum Thn 1992 Seskoal Thn 1998 Seskogab Thn 2004 Opschool Belanda Thn 1987 Kursus NBCD Denhelder Belanda Thn 1987 Kursus Rudal Harpoon Thn 1994 Kursus Binlat Opsgab Thn 2002 Kursus Manajement Pertahanan Thn 2005

Riwayat Penugasan: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Danlantamal II sampai sekarang Asrena Pangarmatim Paban I/Renstra Srena Mabesal KS Guspurlatim Dansatkor Armabar Dosen Utama, Paban I/ Doktrin Sesko TNI Danlanal Pontianak Asops Guskamlabar Asops Lantamal III Jakarta Komandan KRI Selamet Riyadi Komandan KRI TUM Komandan KRI HBS Komandan KRI Kerapu Komandan KRI SWI. -o0o-

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… OPTIMALISASI KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG PERTAHANAN DI WILAYAH PERBATASAN DAPAT MENINGKATKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN DAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA Oleh : KOLONEL LAUT (P) SULISTIYANTO, M.Sc.

1. Pendahuluan. Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujud kan dalam perjanjian internasional guna mencapai tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan UUD RI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtera an umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kerjasama internasional bidang pertahanan berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, sehingga harus senantiasa dilaksanakan dengan prinsip one gate policy (kebijakan satu pintu). Segala bentuk kerja sama internasional agar meng hindari pembentukan suatu pakta pertahanan yang dapat mengurangi makna politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam meningkatkan hubungan kerjasama internasional pemerintah RI melalui kebijakan politik luar negeri “Banyak Arah” (Multy Direction), sehingga memungkinkan Indonesia melakukan kerjasama dengan banyak negara menerapkan kebijakan “Seribu Kawan dan Tidak Ada Musuh” (One Thousand Friends and Zero Enemy)1. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau2 yang berada di lokasi yang sangat strategis yaitu di antara dua benua, benua Asia dengan benua Australia dan dua 1

Pernyataan Menlu RI DR. Marty Natalegawa tentang kebijakan Polurgi setelah pelantikan kabinet Bersatu jilid- II tanggal 22 Oktober 2009. 2 Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL, Mabesal, Jakarta, 2003.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… samudera, samudera Pasifik dengan samudera Hindia. Indonesia memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga (India, Thailand, Malaysia, Filipina, Palau, PNG, Australia, Timor Leste, Veit Nam dan Singapura) dan memiliki perbatasan darat dengan tiga negara tetangga (Malaysia, Timor Leste dan PNG). Dalam menjalin kerjasama internasional bidang pertahanan baik secara bilateral maupun multilateral Indonesia selalu berpedoman dengan asas dan kebijakkan politik luar negeri bebas aktif sesuai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 serta kepentingan-kepentingan lain sesuai kebijaksanaan pemerintah di mana sebagai leading sector Kementerian Luar Negeri serta kebijakan umum pertahanan berada di Kementerian Pertahanan dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional menuju tujuan dan cita-cita bangsa. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam menjalankan tugasnya, TNI sebagai alat pertahanan negara selama ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa Angkatan Bersenjata (AB) negara lain sesuai dengan tataran kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Kegiatan kerja sama internasional yang dilaksanakan meliputi bidang intelijen, operasi dan latihan, personel serta logistik.

2. Pembahasan. Kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dengan negara lain sudah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral maupun multilateral untuk tujuan meningkatkan kemampuan bidang pertahanan negara, baik SDM, Alutsista maupun kebijakan, metode atau prosedur dan saat ini berpedoman dengan Bujukmin Kerjasama Internasional bidang militer dan pertahanan di lingkungan TNI, pelaksanaan kerja sama militer internasional di kelompokkan ke dalam beberapa bidang yaitu : Intelijen, Operasi dan latihan, Personnel, dan Logistik; dengan tujuan sebagai berikut : Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… a. Menciptakan kepercayaan dan meningkatkan persahabatan (Con fidence Building Measure) dengan sasaran: 1) Terwujudnya hubungan per sahabatan yang lebih kondusif dan saling menguntungkan antara TNI dengan AB negara lain. 2) Terwujudnya rasa saling menghormati dan itikad baik untuk menjaga hubungan bilateral dalam memandang suatu potensi konflik yang dapat bermuara pada persengketaan. 3) Terselenggaranya kerja sama Internasional menguntungkan, bertingkat dan berlanjut.

yang

saling

b. Upaya diplomasi mencegah konflik (Preventive Diplomacy). 1) Menurunnya tingkat konflik dan pertikaian antara TNI dengan AB negara lain. 2) Meningkatnya pengaruh dan diplomasi TNI dalam upaya menciptakan stabilitas ke amanan dan mencegah konflik di kawasan regional. 3) Pengakuan dan penerimaan peran dan kontribusi TNI sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pada skala regional dan internasional. c. Meningkatkan kemampuan Capacity) dengan sasaran:

militer

dan

pertahanan

(Defense

1) Meningkatnya kemampuan dan profesionalitas personel TNI. 2) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi operasional TNI dalam melaksanakan tugas pokok TNI. 3) Mengoptimalkan pengguna an dan pemeliharaan terhadap Alutsista dan sistem Kodalops TNI guna melaksanakan Tupok TNI. d. Menciptakan keamanan kawasan (Security Enhancement) dengan sasaran: 1) Meningkatnya keamanan dan menurunnya tingkat kejahatan transnasional di wilayah nasional dan wilayah regional.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… 2) Tersusunnya Standing Operating Procedure (SOP) Multinational Forces (MNF) guna memelihara keamanan di kawasan regional. 3) Meningkatnya pengakuan dunia terhadap peran dan kontribusi TNI dalam upaya memelihara stabilitas keamanan kawasan regional. e. Melaksanakan misi damai dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta pemeliharaan perdamaian dunia (Humanitarian Assistance, Disaster Relief dan Peace Keeping Operation) dengan sasaran: 1) Meningkatnya kemampuan dan peran serta TNI dalam misi damai di forum internasional untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. 2) Meningkatnya pengakuan dunia terhadap profesionalitas Satgas TNI pada misi perdamaian PBB. 3) Terpenuhinya standard kemampuan Alutsista dan peralatan pendukung yang dipersyaratkan kepada Satgas TNI pada misi perdamaian PBB.3 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan dalam kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral karena dampak dari kegiatan bersama bidang pertahanan sangat membutuhkan kepastian hukum pada implemen tasinya di lapangan, bila tidak dapat 3

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/89/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Administrasi Kerjasama Internasional Bidang Militer dan Pertahanan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… mengakibatkan friksi antar aparat kedua negara dan memberikan keraguan dalam bertindak bagi para aparat di lapangan. Kondisi dan Kinerja Pertahanan dan keamanan Indonesia diwarnai berbagai keterbatasan, yang berpengaruh terhadap wibawa dan integritas negara baik dalam lingkup internasional maupun regional. Permasalahan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang berbatasan dengan negara tetangga juga belum bisa tertangani secara proporsional, dan dapat dipastikan akan jadi sumber bagi munculnya permasalahanpermasalahan perbatasan dengan negara tetangga di masa yang akan datang. Dalam rangka Pengamanan dan Penegasan Batas dan menyelesai kan masalah-masalah perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan Negara Tetangga, telah dilakukan berbagai kerjasama bilateral yang diwadahi dalam lembaga Joint Border Committee (JBC) antara RIPapua New Guinea (PNG), RI-Republic Democratic Timor Leste (RDTL) dan General Border Committee (GBC) antara RI-Malaysia dengan kegiatan antara lain : a. Kerjasama pengamanan dan mempererat pertahanan antara kedua negara, seperti pertukaran informasi dalam bidang Intelijen, Latihan bersama, Patroli ter koordinasi di perbatasan dan menggelar Pos-pos pengamanan perbatasan bersama. Demikian pula kerjasama dalam bidang sosial ekonomi, imigrasi, bea-cukai, kepolisian serta kerjasama penyelesaian penegasan batas dan pemeriksaan/perawatan patok-patok perbatasan antar negara. b. Perundingan penegasan batas dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara dua negara, beberapa kegiatan perundingan yang menonjol belakangan ini meliputi penegasan batas darat antara RIMalaysia, RI-PNG dan RI-RDTL, demikian pula dalam batas maritim/laut dengan Singapura, Malaysia, Filipina dan Kepulauan Palau. c. Pos-pos Pengamanan bersama atau atas persetujuan kedua negara telah di gelar di sepanjang wilayah perbatasan negara, sebanyak 55 Pos (RI-Malaysia), 48 Pos (RI-RDTL), 14 Pos (RI-PNG) dan Pos-pos Sementara di Pulau-pulau Kecil Terluar.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… Selama ini bagian terlemah dari manajemen di wilayah perbatasan adalah karena lemahnya atau tidak efektifnya simpul koordinasi dalam pembangunan di wilayah perbatas an; sehingga pemerintah pusat berikut semua kementerian /lembaganya (terdapat 25 kementerian/lembaga dan 71 pejabat setingkat eselon satu) semua berupaya membangun wilayah perbatasan; tetapi yang terjadi adalah institusi tersebut berjalan sendirisendiri sehingga sama sekali tidak mampu memberikan solusi seperti yang diharapkan. Sehingga boleh dikatakan pemerintah dan masyarakat perbatasan ingin dan merasakan sudah saatnya semua pemangku kepentingan memikirkan problem perbatasan secara kultural yang melihatnya dari sisi budaya. Jangan semata-mata hanya memakai pendekatan “kacamata Jakarta” dan bukan asal bangun saja. Pembangunan wilayah perbatasan harus sesuai dengan budaya dan karakteristik masyarakat di sana, sehingga memerlukan upaya Riset. Universitas Pertahanan salah satu lembaga pendidikan milik Kementerian Pertahanan terpanggil untuk melaksanakan penelitian di wilayah perbatasan, hal itu muncul karena secara fakta wilayah perbatasan merupakan bagian dari pertahanan. Sentuhan pemikiran para ahli pertahanan di perlukan guna melengkapi upaya pembangun an wilayah perbatasan4. Kerjasama internasional bidang pertahanan dan permasalahannya. Kerjasama internasional bidang pertahanan di wilayah perbatasan saat ini dinilai belum optimal masih banyak permasalahan yang harus disempurnakan antara lain : a. Diperlukan dasar hukum yang mengikat para pihak, belum semua kerjasama pertahanan memiliki DCA (Defence Cooperation Agreement) termasuk untuk dua negara tetangga (Malaysia dan Singapura) yang sudah sangat intensive untuk implementasi kegiatan kerjasama pertahanannya. Sesuai dengan UU RI No 24 tahun 2000 tentang perjanjian Inter nasional, kerjasama di bidang pertahanan diwadahi dalam DCA prosesnya diratifikasi sebagai UU melalui DPR bila dipertimbangkan perjanjian tersebut bersifat strategis atau di ratifikasi sebagai Peraturan Presiden (Per Pres) melalui Pemerintah/Sekretariat Negara bila dipertimbangkan perjanjian tersebut lebih bersifat teknis.

4

Kemhan, Universitas Pertahanan, Rektor, Riset & Laboraturium Wilayah Perbatasan juni 2010.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… b. Bidang kerjasama pertahanan di wilayah perbatasan seharusnya mengarahkan kepada terciptanya kepastian hukum, termasuk mendukung upaya-upaya dalam proses perundingan penentuan batas wilayah kedua negara. c. Kegiatan-kegiatan yang berada di bawah kerjasama pertahanan bilateral/multilateral seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan pro sedur dan aturan hukum nasional dan internasional. Kegiatan latihan bersama dan patroli terkoordinasi seyogyanya tetap menghormati wilayah kedaulatan masing-masing negara. d. Pengembangan kawasan per batasan belum optimal, karena lemahnya atau tidak efektifnya simpul koordinasi dalam pem bangunan di wilayah perbatasan, sehingga banyak institusi yang terlibat namun belum dapat terfokus dengan baik, terkesan masih berjalan sendirisendiri. e. Pengamanan wilayah perbatas an tidak dibebankan kepada TNIPolri semata, tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa termasuk komponen cadangan dan pendukung, diutamakan se maksimal mungkin melibatkan masyarakat di wilayah perbatasan dengan pengembangan pada keseimbangan dari aspek ke amanan dan kesejahteraan yang menyesuaikan dengan karakteristik daerah. f. Wilayah laut dan udara Indonesia berada pada posisi silang jalur lalu lintas internasional, sehingga rentan terhadap serangan dari negaranegara lain; masalah perbatasan laut/darat dengan negara-negara tetangga; adanya kesenjangan antar daerah akibat belum meratanya pembangunan; Pemanfaatan ruang hidup yang belum proporsional, sehingga daerah-daerah Indonesia yang relatif “kosong” beserta kekayaan alamnya yang potensial dan melimpah dapat dijadikan sasaran bagi pencarian lebenstraum oleh kekuatan-kekuatan dari luar. g. Kerjasama pertahanan bilateral di beberapa negara masih dapat dikembangkan atau dioptimalkan untuk kepentingan dan kemajuan bersama, bahkan dapat digunakan sebagai ajang promosi hasil industri pertahanan dalam negeri dan produk nasional pendukung kegiatan pertahanan dan AB.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… Arah Pembinaan terhadap permasalahan-permasalahan di wilayah perbatasan negara di masa mendatang yang diharapkan antara lain : a. Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus jelas dan diketahui oleh seluruh bangsa di dunia. Perbatasan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi ditetapkan melalui perjanjian dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Pada bagian wilayah yang tidak berbatasan dengan negara lain (di Samudera Hindia dan Pasifik) ditetapkan sesuai ketentuan internasional. b. Indonesia menjamin kepentingan bangsa-bangsa di dunia bagi kepentingan lintas damai, baik melalui laut maupun udara sesuai ketentuan. Udara di sepanjang wilayah khatulistiwa mempunyai arti penting bagi pemanfaatan Geospasial Orbit (G.S.O) secara maksimal. RUU Geospasial ini sudah sampai pembahasan di DPR RI yang didedikasikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. c. Pemanfaatan wilayah didasarkan atas konsepsi tata ruang dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, mempertahankan ada nya pelestarian alam dan lingkungan hidup yang layak dalam wilayah ruang hidup bangsa Indonesia dan dengan memperhati kan ciri khas potensi wilayah. d. Membangun seluruh wilayah Indonesia secara seimbang dan merata guna menekan kesenjangan spasial (antar wilayah/daerah). e. Untuk mewujudkan kesatuan wilayah perlu penyediaan sarana, prasarana komunikasi dan transportasi yang menjamin mobilitas informasi, orang, barang dan jasa serta pelaksanaan pembangunan nasional secara utuh menyeluruh. f. Menanamkan kesadaran masyarakat sedini mungkin, tentang konstelasi geografis Indonesia, kerawanan maupun potensinya. g. Pembangunan daerah per batasan. Pengelolaan kawasan perbatasan selama ini belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Dibentuknya Badan Nasional Pengelola Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… Perbatasan (BNPP) pada tanggal 28 Januari 2010 berdasar Perpres RI Nomor 12 tahun 2010 dengan Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Badan BNPP, diharapkan pem bangunan kawasan perbatasan lebih terkoordinasi dan mencapai hasil yang optimal. h. Pos Lintas Batas. Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) beserta fasilitas kepabean, imigrasi, karantina dan keamanan (Customs, Imigration, Quarantine and Security /CIQS) sangat penting sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan. PLB sebagai pintu gerbang negara dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi Indonesia-negara tetangga khususnya di perbatasan serta men cegah keluar-masuknya barang-barang ilegal. Analisia Politik Luar Negeri. Diperlukan kemampuan diplo masi pro aktif guna memperjuang kan kepentingan nasional dalam berbagai forum internasional. Perlu diwaspadai adanya dominasi negara adidaya yang memaksakan kehendaknya berdampak negatif bagi kepentingan negara-negara berkembang. Arah pembinaan Politik Luar Negeri RI yang sudah digariskan oleh Pemerintah dalam rangka pembinaan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut5 : a. Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional diberbagai bidang atas dasar saling meng untungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI. b. Politik luar negeri terus dikembangkan dan dievaluasi secara berkelanjutan menurut prioritas dalam rangka me ningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan antara negara berkembang dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. c. Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kegiatan olah raga.

5

Modul Sistem Manajemen Nasional, Lemhannas RI , Jakarta, 2011

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… d. Perkembangan, perubahan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama agar secara dini dapat diperkirakan terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta yang menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional. e. Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan dengan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional serta kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. f. Perjuangan mewujudkan tata nan dunia baru dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penggalangan dan pemupukan solidaritas dan kesamaan sikap serta kerjasama internasional dengan memanfaatkan berbagai forum regional dan global. g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan calon diplomat agar dapat menjawab tantangan tugas yang dihadapi. Selain itu, perlu ditingkatkan aspek-aspek ke lembagaan dan sarana penunjang lainnya. h. Perjuangan bangsa Indonesia di dunia yang menyangkut kepenting an nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri perlu di tingkatkan. Asas Ketahanan Nasional Mawas Ke Dalam dan Mawas Ke Luar6. Sistem kehidupan nasional merupakan segenap aspek ke hidupan bangsa yang saling ber interaksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga ber interaksi dengan lingkungan sekelilingnya (regional dan internasional). Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu perlu diantisipasi dampak yang akan mempengaruhi kebijakan sehingga

6

Modul Ketahanan Nasional, Lemhannas RI, Jakarta, 2011.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… diperlukan sikap mawas ke dalam maupun mawas ke luar, sebagai berikut : a. Mawas ke dalam. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. b. Mawas ke luar. Mawas ke luar bertujuan untuk dapat meng antisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahaya kan integritas, identitas, kelangsung an hidup bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan adanya Ketahanan Nasional (Tannas) yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengem bangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional. Pada Asta Gatra Ketahanan Nasional di bidang Hankam dapat disimpulkan sebagai daya dan upaya seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Analog dengan pengertian ketahanan nasional maka ketahanan pertahanan dan keamanan pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, suatu perjuangan rakyat semesta, ketika seluruh potensi dan kekuatan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan kepolisian disusun dan dikerahkan secara terpimpin terintegrasi dan terkoordinasi, untuk menjamin penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mengoptimalkan kerjasama bidang pertahanan di wilayah perbatasan dapat dibahas sesuai bidang sebagai berikut : a. Bidang Inteljen. Bidang inteljen merupakan bidang yang paling awal dan banyak dilaksanakan kerjasama secara bilateral, biasanya diawali dengan saling berkunjung antara pejabat kedua AB baru dilanjutkan kerjasama bidang inteljen yakni saling bertukar informasi (sharing information). Untuk kondisi dewasa ini sangat diperlukan, manfaatnya akan nampak apabila dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran khususnya dalam mengatasi kegiatan ilegal, kegiatan kriminal dan ancaman terorisme inter nasional yang kerap terjadi di wilayah perbatasan. Kerjasama Indonesia dengan Philipina dan Malaysia disekitar wilayah Philipina Selatan telah banyak membantu mengungkap dan menfasilitasi ancaman terror dan kegiatan ilegal yang kerap terjadi di wilayah tersebut. b. Bidang Operasi dan Latihan. Bidang operasi dan latihan biasanya dilaksanakan setelah kedua negara merasa memerlukan kerjasama yang lebih intensive dan dipertimbangkan kegiatan tersebut akan memberi manfaat pada kedua pihak antara lain dapat meng eliminir kegiatan kriminal dan ilegal di wilayah perbatasan. Indonesia cukup banyak melaksana kan kegiatan Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… kerjasama bidang Opslat dengan negara tetangganya antara lain kegiatan Patkor (Coordinating Patrol): Malaysia, Singapura, Philipina, India, Australia dan Thailand yang baru dimulai pada tahun 2011. Selain itu negara pantai di selat Malaka juga memiliki kegiatan Patkor multilateral yaitu Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yang didukung oleh pengamatan udara keempat negara pantai Eyes in the Sky (EiS), yang sudah diakui keberadaannya oleh internasional telah dapat mengurangi ancaman perompakan yang terjadi diperairan selat Malaka dan selat Singapura, dan saat ini dijadikan model untuk mengatasi permasalahan keamanan maritim di kawasan lain antara lain perairan Afrika khususnya Somalia, Teluk Benggala dll. c. Bidang Personel. Kerjasama pertahanan pada bidang personel yang paling sering dan banyak dilaksanakan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yaitu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Khususnya diharapkan oleh negara yang merasa relatif lebih tertinggal kepada negara yang lebih maju atau pada negara yang sebanding/selevel, bahkan be berapa negara sudah mempersiap kan dengan dukungan anggaran pendamping selama menerima siswa negara lain. Keuntungan-keuntungan bagi negara donor (pemberi dana/kesempatan) adalah dapat memberikan wawasan dan mempengaruhi pemikiran para peserta siswa tentang kebijakan-kebijakan dan menginformasikan kemampuan dan dukungan industri pertahanan kepada negara penerima yang nantinya dapat dipromosikan apabila siswa telah kembali ke negaranya masing-masing. d. Bidang Logistik. Bidang logistik biasanya yang paling akhir dilaksanakan dalam kerjasama bilateral maupun multilateral karena kerjasama ini perlu pengkajian yang lebih mendalam mengingat diperlukan sarana pendukung yang lebih lengkap dan membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dan terencana termasuk dari pertimbangan aspek hukum. Sementara ini di bidang pertahanan Indonesia sudah memiliki kerjasama logistik dengan beberapa negara antara lain: Amerika Serikat (AQSA/ Acquisition and cross Servicing Agreement) dan Australia (MLSA/ Mutual Logistics Support Arrangement) sedang dengan Korea Selatan saat ini masih dalam proses penjajakan. Untuk kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara tetangga yang lain saat ini belum ada kerjasama yang khusus di bidang logistik. Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional…

Dalam forum kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina, DCA sudah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1997 dan diratifikasi dengan UU Nomor 20 tahun 2007. Pengalaman dari pihak Philipina pada kegiatan forum pertemuan pernah me nyampaikan perlu dipresentasikan hasil industri pertahanan dan produksi dalam negeri yang mendukung bidang pertahanan untuk AB Indonesia, karena mereka mempertimbangkan kualitasnya cukup baik dengan harga yang relatif lebih kompetitif, akan dipertimbangkan dapat digunakan oleh AB Philipina. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dapat dilaksanakan hal yang sama bagi negara-negara tetangga yang kondisi perekonomian sebanding atau relatif lebih rendah dari Indonesia, dimaksudkan dalam rangka promosi untuk memperkenalkan hasil industri pertahanan Indonesia dan produk-produk nasional yang selama ini sudah mendukung bidang pertahanan dan AB Indonesia. Kerjasama bidang pertahanan di wilayah perbatasan yang sudah terjalin sejak era tahun tujuh puluhan diawali dengan Malaysia dalam forum GBC yang kalau itu dilaksanakan setelah hubungan yang kurang baik semasa pemerintahan Orde Lama dimana pemerintahan presiden Soekarno pernah melaksanakan konfrontasi terhadap Malaysia dan Singapura. Kerjasama bidang pertahanan RI – Malaysia awalnya berdasarkan referensi Security Arrangement (SA) 1972 kemudian karena kegiatan kerjasama yang dilaksana kan sudah semakin berkembang dan substansinya sudah banyak berubah yang semula antara lain untuk memerangi musuh bersama ancaman komunis di wilayah perbatasan kedua negara, namun di era tahun delapanpuluhan sudah tidak terdapat lagi ancaman komunis di wilayah perbatasan seperti pada era tahun tujuhpuluhan, sehingga dilaksana kan revisi SA 72 menjadi SA 84 yang pelaksanaannya dikoordinir oleh sekretariat GBC kedua negara dapat diselesaikan pada tahun 1984. Sejak tahun 2002 Kerjasama bidang pertahanan RI-Malaysia tidak hanya dilaksanakan di wilayah perbatasan kedua negara saja, sehingga SA 84 pun dipertimbang kan tidak sesuai lagi dipergunakan sebagai referensi, sehingga perlu direvisi, saat ini proses revisi sedang berlangsung dimana pihak Indonesia diwakili Kemhan RI dan Mabes TNI (sekretariat Satker terkait). Dimulai pada tanggal 25 Agustus 2005 forum GBC dipimpin oleh kedua Menteri Pertahanan dan pertemuan tersebut yang semula dilaksanakan setiap tahun di mundurkan menjadi dua tahun sekali, sedangkan untuk kedua Panglima AB di wadahi dalam forum HLC (High Level Committe), Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… beserta beberapa suborganisasi turunan dibawahnya yang mewadahi kerjasama kedua AB yang sudah bersifat teknis. Pada saat terjadi friksi antara kedua aparat keamanan IndonesiaMalaysia di perairan karang Unarang, laut Sulawesi beberapa tahun yang lalu dimana situasi politik dimasing-masing negara saat itu juga cenderung memanas, khususnya di Indonesia. Ternyata kerjasama yang telah terjalin selama itu, khususnya ditingkat pimpinan telah dapat meredam konflik karena komunikasi yang ada khususnya ditingkat pengambil keputusan mampu meyakinkan aparat pelaksana di lapangan untuk tidak melakukan tindakan sampai dengan terjadi perintah buka tembakan (open fire), karena apabila hal tersebut terjadi akan dapat berakibat fatal bagi hubungan kedua negara. Kerjasama bidang pertahanan RI-Papua New Guinea /PNG dan RIRepublic Democratic Timor Leste/ RDTL yang berada di bawah forum JBC dimana sebagai leading sector adalah Kementerian Dalam Negeri, bidang pertahanan diwakili oleh Kemhan RI dan Mabes TNI. Dalam kerjasama pertahanan dengan PNG dan RDTL, Indonesia akan lebih banyak memberikan asistensi dan bantuan mengingat kondisi sosial ekonomi kedua negara tersebut relatif berada di bawah Indonesia. Hal yang sama berlaku pada kerjasama pertahanan antara RI-Amerika Serikat dimana Amerika akan lebih banyak memberikan bantuan dan asistensi kepada Indonesia, antara lain pada bantuan pelatihan maupun melengkapi peralatan TNI diantaranya: Penggelaran sistem Radar pantai Integrated Maritime Surveilance System (IMSS) di sepanjang selat Malaka dan Laut Sulawesi serta beberapa program perbaikan/ pemeliharaan Alutsista TNI. Kerjasama pertahanan dengan PNG dan RDTL memberikan kesempat an dan peluang bagi Indonesia untuk promosi industri pertahanan dan produksi nasional yang telah mampu memberikan dukungan kepada AB Indonesia. DCA antara RI-PNG sudah ditandatangani kedua Menhan pada tanggal 12 Maret 2010, pada saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Port Moresby selanjutnya diteruskan dengan proses ratifikasi melalui DPR RI, sedangkan antara RI-RDTL masih belum mengarah ke penanda tangaan DCA baru dimulai pada kunjungan antar Pejabat militer, kelanjutan persetujuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara lain rencana pemindahan 13 lokasi Taman Makam Pahlawan Indonesia yang

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… berada di RDTL7, beberapa program pelatihan bagi personel AB dan rencana kerjasama antara pasukan penjaga wilayah perbatasan kedua negara. Kerjasama bidang pertahanan RI-India. DCA antara RI-India sudah ditandatangani oleh kedua Menhan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2001, berikut perjanjian kerjasama tersebut juga sudah diratifikasi sebagai UU Nomor 21 tahun 2006. Pada implementasinya di lapangan sudah dilaksanakan baik Mabes TNI maupun ketiga matra, namun yang paling intensive melaksanakan kerjasama baru dari matra laut, sedang matra udara dan darat baru mulai melaksanakan penjajakan kerjasama. India memiliki keunggulan dalam bidang teknologi militer dan industri pertahanan, beberapa Alutsista produksi Barat dan Rusia sudah berhasil diproduksi di India antara lain pesawat tempur Sukoy, kapal selam, peluru kendali Bramos, Tank dll. Indonesia dapat meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dengan India dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan industri pertahanan khususnya yang India sudah menguasai dan memproduksi dengan hasil yang sudah diakui kualitasnya. Kerjasama pertahanan RI-Australia. Kerjasama bidang pertahanan dengan Australia sudah berlangsung lama dan mengalami pasang surut. Peran partai yang berkuasa di Australia juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan kerjasama pertahanan yang diberlakukan, titik terendah terjadi pada saat lepasnya Timor Timur dari Indonesia, saat itu AB Australia sebagai pimpinan pasukan koalisi seakan-akan melupakan kerjasama yang sebelumnya sudah terjalin dengan sangat baik, kemudian perlahan kembali membaik. Lombok Treaty yang ditandatangai kedua Menteri Luar Negeri pada tanggal 13 November 2006 masih digunakan sebagai referensi bagi kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, di anggap setara dengan DCA. Saat ini Kemhan RI dengan melibatkan Mabes TNI dengan counterpartnya di Australia sedang menyusun Defence Cooperation Arrangement sebagai turunan dari Lombok Treaty. Kementerian Pertahanan RI dan Mabes TNI setiap tahun melaksanakan pertemuan dengan counterpart dari Australia dalam forum Indonesia Australia Defence and Security Dialogue (IADSD) secara rutin dan bergantian dalam lokasi penyelenggaraannya, implementasi kegiatan pada ketiga matra juga sudah terprogram dan terlaksana baik, bahkan 7

Perumusan Kerjasama pertahanan RI-RDTL, Srenum TNI, Jakarta, 5 Juli 2010.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… pihak Australia mengharapkan untuk dapat meningkatkan jumlah Patkor perbatasan yang dilaksanakan oleh Koarmatim dengan Northcomm antara perairan utara Darwin dengan perairan wilayah timur Indonesia (perairan NTT s/d laut Arafuru) yang saat ini sudah terlaksana satu kali dalam setahun. Hal ini perlu dikaji secara mendalam oleh Indonesia dengan berbagai pertimbangan mengingat tujuan utama Australia adalah dalam rangka mencegah masuknya illegal migrant ke negara tersebut sedangkan kepentingan nasional Indonesia antara lain mencegah illegal fishing dan illegal activity termasuk kemungkinan pelarian simpatisan OPM dalam rangka mencari suaka politik atau dukungan simpati internasional melalui selat Torres dari Papua ke Australia 3. Penutup. a. Kesimpulan. Kepentingan Nasional di per batasan adalah menjamin ke sejahteraan seluruh rakyat dalam menjaga keutuhan wilayahnya dan itu mutlak. Dalam konteks pertahanan di perbatasan, maka kepentingan nasional yang dituangkan dalam Kebijakan Pertahanan adalah mewujudkan kondisi aman di sepanjang perbatasan antar negara, dengan jalan terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional di perbatasan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pertahanan masing-masing negara di perbatasan memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsanya dari setiap ancaman dan gangguan dengan mengedepankan terciptanya ke amanan dan kesejahteraan khusus nya bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Kerjasama bidang pertahanan di wilayah perbatasan perlu dikembangkan sesuai skala prioritas dengan kebijakan satu pintu melalui Kemhan RI selanjutnya ke Mabes TNI serta seyogyanya selalu dievaluasi dan dikaji secara komprehensif inter kementerian secara ber kesinambungan. Ketahanan nasional perlu ditingkatkan dan dipupuk atau dibina terus menerus berdasarkan Wawasan Nusantara melalui upaya pembangunan nasional di segenap aspek dan dimensi kehidupan. Saling keterkaitan antara Wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan pembangunan nasional, menempat kan Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, tuntunan dan sebagai rambu-rambu pemandu bagi perwujudan ketahanan nasional. Keterkaitan ketahanan nasional terhadap Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… pembangunan nasional, tercermin pada konsepsi ketahanan nasional untuk menumbuhkan kondisi kehidupan nasional yang diinginkan melalui pembangunan nasional. Makin meningkatnya intensitas pem bangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional dalam hal ini termasuk yang berada di wilayah perbatasan negara, sebaliknya kokohnya ketahanan nasional akan mendorong lajunya pembangunan nasional. Secara implisit ketahanan nasional mengandung konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan nasional berdasarkan nilai Pancasila, norma UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. b. Saran. 1) Penanganan wilayah perbatasan negara perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara Komprehensif Integral Holistik dan Net Working yang baik diantara instansi pemerintah terkait dan stake holder karena selain sebagai beranda atau pintu masuk ke wilayah Indonesia juga sebagai simbol kedaulatan negara. 2) TNI perlu mendorong dan membantu pemerintah untuk mempercepat proses penetapan garis batas wilayah negara RI-negara tetangga, sehingga kerja sama TNI dengan AB negara tetangga dapat lebih ditingkatkan dengan kejelasan/kepastian hukum pada wilayah perbatasan dan membangun infrastruktur di perbatasan untuk menunjang pelaksanaan pengamanan per batasan. 3) Mempromosikan Alutsista produksi BUMNIP dan peralatan/ perlengkapan militer produksi Indonesia kepada AB negara tetangga dalam rangka ikut serta mengembangkan dan member- dayakan kemampuan ekonomi nasional. 4) Perlu diantisipasi penyusunan draf DCA antara RI-negara tetangga (khususnya yang belum memiliki DCA) dengan leading sector Kemhan RI sebagai payung hukum untuk kegiatan kerjasama bidang pertahanan, yang disesuai kan dengan skala prioritas.

********

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… DAFTAR KEPUSTAKAAN Dewan Pertimbangan Presiden RI, Seminar Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pontianak, 7 Oktober 2010. Dinas hidro osenografi, Mabes TNI AL, Jakarta, 2003. Ermaya Suradinata, Alex Dinuth, Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional, Jakarta, 2003. Perumusan Kerjasama TNI dengan AB RDTL, Srenum TNI, Jakarta, 5 Juli 2010. Perumusan Optimalisasi Kerjasama TNI dengan AB PNG, Srenum TNI, Jakarta, 15 Oktober 2010. Perumusan Optimalisasi Kerjasama TNI dengan AB Malaysia, Srenum TNI, Jakarta, 17 Desember 2010. Kementerian Pertahanan RI, Universitas Pertahanan, Riset & Laboratorium Wilayah Perbatasan Negara, Jakarta, Juni 2010. Modul Ketahanan Nasional, Lemhannas RI, Jakarta, 2011. Modul Sistem Manajemen Nasional, Lemhannas RI, Jakarta, 2011. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia.

Dharma Wiratama

» Optimalisasi Kerjasama Internasional… Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNl. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

******

Dharma Wiratama

Kolonel Laut (P) Sulistiyanto, M.Sc NRP. 8310/P Riwayat Pendidikan : Dik Umum : SD tahun 1973. SMP tahun 1976. SMA tahun 1980. S-2 Defence and Strategic Studies, Madras University India tahun 1998.

Dik Militer : AAL-29 tahun 1980-1984. Van Speykklase Fregatten Course tahun 1986. Long ASW Course, India TA. 1989/ 1990. TAR Amdal Mabes TNI AL tahun 1992. Diklapa-II/ Koum Angk-6 TA. 1992/ 1993. DSSC India (Sesko ) TA. 1996/ 1997. Maritime Studies, Australia tahun 1998. Sus Intelstrat Tk. I TA 2002. Sus Athan RI Angk-6 TA 2003. Sesko TNI Susreg XXXV TA 2008. Riwayat Penugasan : Ass Padiv Aks KRI Samadikun-341 Satkor Armada RI tahun 1984. Padiv Bah KRI Lambung Mangkurat-374 Satkorarmatim tahun 1985. Pa Bah KRI Akhmad Yani-351 Satkorarmatim tahun 1986. Padiv Nagi KRI W.Z Yohannes-332 Satkorarmatim tahun 1989. Kadep Ops KRI Badik-623 Satkatarmatim tahun 1990. Padiv Aks KRI M.K Tiahahu-331 Satkoramatim tahun 1990. Dan KRI Sibarau-847 Satrolarmabar tahun 1991. Pabanda Staf/ Pabandya I Patjab/ Paban III Binkar Spers ABRI tahun 1993 – 1997 (Military Observer Unikom/ United Nation Iraq Kuwait Observation Mission tahun 1994 – 1995). Palaksa KRI Tanjung Oisina-972 tahun 1997. Dan KRI Amboina-503 tahun 1997 - 1999. Dan KRI Teluk Langsa-501 Satlinlamil Jakarta Kolinlamil tahun 1999 - 2002. Pabandya-3 Rahgunkuat Ban IV Ops Sops Mabes TNI tahun 2002. Pabandya E-32 Dit “E” Bais TNI Mabes TNI tahun 2002 - 2003. Ass Athan RI Ur Laut di Kuala Lumpur Malaysia tahun 2003 - 2006. Aspers Pangarmabar Desember 2006-2008. Paban VI Kersin Srenum TNI Maret 2009-2011. Sahli “A” Pangarmabar (peserta PPRA XLVI Lemhannas RI TA 2011).

**********

» Pelajaran Berharga dari.. .

ANEKA PERISTIWA DHARMA WIRATAMA

Dharma Wiratama


Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Sumartono membuka secara resmi Seminar Forum Strategi I Pasis Dikreg-49 TP 2011 dengan tema “Prediksi Ancaman dan Penentuan Pilihan Strategi Pertahanan Negara di Laut Lima Tahun Ke Depan”. Bumi Cipulir, 13 April 2011.

Dharma Wiratama


“Setetes Darah Anda Sangat Berarti Bagi Sesama” hikmah yang dapat dirasakan pada kegiatan Donor Darah yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Paskah TNI AL Jakarta tahun 2011, Bumi Cipulir 12 April 2011.

Dharma Wiratama


Kepedulian antar umat terwujud dalam kegiatan Kerja Bhakti di lingkungan Ciangsana - Bogor dalam rangka peringatan Paskah TNI AL Jakarta tahun 2011, Bogor 15 April 2011.

Dharma Wiratama


Wakil Komandan Seskoal Laksamana Pertama TNI S.M. Darodjatim beserta Pejabat Teras Seskoal melaksanakan pemeriksaan terhadap Kendaraan Dinas Seskoal, Bumi Cipulir 20 April 2011. Dharma Wiratama


Kebersamaan Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-49 TP 2011 dengan Komandan Seskoal dan seluruh Personel Seskoal dalam rangkaian kegiatan olah raga bersama serta penanaman pohon di lingkungan Seskoal.

Dharma Wiratama


Komandan Seskoal melaksanakan kegiatan Olah raga bersama dengan Pasis Susjemenstra Angkatan ke-6, Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-49 dan seluruh personel Seskoal, 1 Juni 2011.

Dharma Wiratama


Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno selaku inspektur upacara pada upacara serah terima jabatan Komandan Seskoal. dari Laksamana Muda TNI Sumartono kepada Laksamana Pertama TNI Arif Rudianto, S.E.

Dharma Wiratama


Rangkaian kegiatan serah terima jabatan Komandan Seskoal dari Laksamana Muda TNI Sumartono kepada Laksamana Pertama TNI Arif Rudianto, S.E., Bumi Cipulir 6 Juni 2011.

Dharma Wiratama


Pembekalan Awal PKB Kejuangan TP 2011 Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-49 dengan tema “Dengan meningkatkan Kepemimpinan Nasional Kita wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”, Bandung 9 Juni 2011.

Dharma Wiratama


Pertandingan Bola voli, Bulu tangkis dan tennis meja dilaksanakan dalam rangka POR Jalasenastri 7-8 Juni 2011 di Seskoal.

Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . PELAJARAN BERHARGA DARI PERISTIWA PEMBAJAKAN MV SINAR KUDUS Oleh :

Kolonel Laut (S) Teguh Widodo, S.E., M.Si (Han)

Pendahuluan. Perkembangan lingkungan strategi pada abad ini menunjukan bahwa tantangan terhadap operasi Angkatan Laut semakin dinamis dan intensitas nya cenderung meningkat, baik ancaman yang berupa tradisional maupun non tradisional. Sehingga tugas Angkatan Laut secara universal menjadi sangat luas dan kompleks mulai dari jenis dan jumlah maupun dalam jangkauan area pelibatan kekuatannya. Dimana isu-isu tentang keamanan maritim, ke amanan energi menjadi tantangan baru bagi TNI. TNI Angkatan Laut sebagai salah satu bagian dari instrumen kekuatan nasional Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika lingkungan strategi yang demikian. Keamanan maritim mem punyai keterkaitan erat dengan good order at sea. Untuk mewujudkannya selain dibutuh kan kemampuan Angkatan Laut tiap negara untuk menjaganya, diperlukan pula komitmen politik dari tiap pemerintah untuk mengadopsi konvensi dan protokol yang terkait dengan keamanan maritim. Seiring dengan makin meningkatnya eskalasi ancaman terhadap keamanan maritim di perairan tertentu di dunia, sejak 2008 sejumlah aturan hukum internasional tersebut telah dilengkapi pula dengan perangkat politik internasional yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB. Sejak awal berdirinya NKRI perhatian penyelenggara negara sudah diamanatkan melalui Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat “bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan ke sejahteraan umum, mencerdas kan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Dari amanat tersebut dapat diartikan bahwa upaya melindungi segenap bangsa Indonesia tidak dibatasi pada wilayah yuridiksi nasional Indonesia, tetapi dimanapun kepentingan dan warga negara Indonesia berada pemerintah wajib melindunginya. Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . Apa yang sedang disaksikan dunia saat ini yaitu maraknya pembajakan di lepas pantai Somalia yang sudah dimulai sejak tahun 1990-an, termasuk pembajakan kapal Indonesia MV Sinar Kudus pada tanggal 16 Maret 2011. Pembajakan tersebut telah menjadi ancaman bagi pelayaran internasional, dan telah membuat banyak negara maritim sibuk mengerahkan kekuatan kapal perangnya untuk mengamankan kapal-kapal niaga yang berlayar melewati perairan Somalia dan sekitarnya. Aksi pembajak dan perompak Somalia telah menimbulkan kerugian ekonomi secara signifikan bagi sebahagian negara maritim di dunia serta menimbulkan keresahan yang berkepanjangan. Untuk itulah Angkatan Laut kembali dituntut melaksanakan tugas asasinya yang sudah diemban sejak dulu, baik di dalam negeri maupun di luar wilayah teritorial. Bagi bangsa Indonesia dinamika pembebasan MV Sinar Kudus melalui proses negosiasi sekaligus operasi militer me rupakan pembelajaran penting yang sangat berharga agar bangsa Indonesia kedepan lebih siap dalam menghadapi hal serupa. Penataan kembali perangkat lunak maupun perangkat keras dalam meng hadapi pembajakan merupakan kebutuhan yang wajar dan bersifat segera. 1. Situasi Politik Somalia. Somalia merupakan salah satu negara gagal (failed state), yakni negara yang diakui oleh dunia secara de jure, dimana secara hukum negara itu ada, namun pemerintahannya tidak mampu untuk mengatur negaranya dengan efektif. Pada kenyataannya, Somalia terbagi atas tiga bagian: a. Pemerintah resmi Somalia yang hanya menguasai beberapa bagian kecil Somalia, termasuk se bagian ibu kota Mogadishu, dan Kedutaan Besar Somalia di Indonesia mewakili pemerintah ini. b. Somaliland, wilayah yang secara de facto sudah memisahkan diri dari Somalia, melingkupi wi layah Utara Somalia yang merupakan bekas jajahan Inggris. Somaliland tidak diakui secara resmi oleh dunia, namun beberapa negara tetangga seperti Ethiopia memiliki konsulat di ibu kota Somaliland di Hergaisa.

Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . c. Sisanya merupakan wilayah tanpa pemerintah, yang dikuasai berbagai kelompok militan bersenjata, termasuk diantaranya AIShabaab, kelompok Islam ekstrimis yang diduga bekerja sama dengan Al Qaeda. Wilayah ini meliputi Somalia bekas jajahan Italia. Walaupun Pemerintah Indonesia mengajak atau meminta bantuan Pemerintah resmi Somalia di Mogadishu, pemerintah ini pun sebetulnya tidak memiliki kemampuan untuk bertahan melawan AIShabaab, apalagi untuk mencoba membasmi kelompok bajak laut di wilayah tersebut. Pemerintah Somaliland yang tidak diakui dunia, mereka hanya menjaga keamanan di wilayah perairan Somaliland sendiri. Selain itu data terakhir menyebutkan bahwa mereka hanya memiliki delapan kapal cepat untuk mengawasi jalur pantai sepanjang 500 NM. Sehingga mereka tak akan bisa berbuat banyak. Sementara itu, kelompok militan AI-Shabaab justru terlibat dalam pembajakan untuk mendapatkan dana dalam perang saudara di Somalia. Namun kelompok ini juga mengalami pertikaian dengan kelompokkelompok bajak laut sendiri, karena AI-Shabaab dianggap terlalu brutal sedangkan para bajak laut biasanya cenderung menghabiskan bagian mereka untuk bermabuk-mabukan, membeli barang keperluan mereka, dan lain-lain. 2. Komposisi dan Strategi Bajak Laut. Bajak-bajak laut pertama Somalia sebetulnya adalah nelayan di sepanjang pesisir. Alasan mereka membajak karena seringnya terjadi penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing yang memanfaatkan situasi Somalia yang kacau dan tidak terpatroli dengan baik. Mereka pun memanfaatkan kesempatan dengan banyak membuang limbah diperairan Somalia, sehingga berimbas mematah kan mata pencarian nelayan Somalia. Apapun alasannya, sewaktu beberapa nelayan Somalia mampu menyandera kapal-kapal asing dan mendapatkan keuntungan cukup Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . besar dari tebusan, industri pembajakan berkembang secara drastis. Dalam satu tahun terakhir ini, beberapa pengamat menemukan perubahan dari sikap para bajak laut. Mereka tidak lagi menahan diri, tetapi mengguna kan kekerasan kepada para tawanan sebagai jalan akhir. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya, seperti semakin banyaknya kapal-kapal perang Amerika Serikat dan negaranegara Eropa yang berpatroli dan mempersulit usaha pembajakan kapal. Disamping itu kapal-kapal asing mulai menghindari perairan Somalia, sehingga para bajak laut pun semakin meluaskan daerah serangan mereka. Hal ini menyebabkan tindakan mereka pun semakin brutal, karena situasi yang keras menyebabkan sikap yang keras juga. Di sisi lain, yang terjadi adalah faktor regenerasi, akibat banyaknya patroli dan semakin jauhnya perairan Somalia menyebabkan kenaikan jumlah bajak laut yang tetangkap patroli dan banyak bajak laut tua memutuskan untuk mengundurkan diri karena situasi yang semakin sulit dan menyerahkan komando kepada anak-anak muda. Mereka tidak berpengalaman, secara mental merekapun belum cukup matang sehingga melihat bajak laut bukan sebagai cara untuk bertahan hidup, namun sebagai cara menjadi kaya. Hal ini terlihat dalam negosiasi yang berlangsung antara AS dengan bajak laut untuk membebaskan empat warga AS yang tertangkap. Ada beberapa versi tentang peristiwa ini, namun yang pasti adalah kapal AS menahan dua orang utusan bajak laut yang dianggap tidak berunding dengan serius dan mengabarkan kepada beberapa bajak laut yang lain untuk mengirimkan orang yang memang mampu berunding. Di kapal terjadi keributan antara anak-anak muda yang ketakutan dengan tentara AS dan mau menyerah, sementara yang lain ingin terus mencoba bertahan dan terjadi baku tembak yang berujung dengan tewasnya empat sandera tersebut. Bagi bajak laut yang berpengalaman, membunuh tawanan adalah Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . ide buruk, karena mereka seakan-akan memutuskan jalur keluar mereka sendiri dan menyebab kan negara-negara yang dirugikan semakin agresif. Namun untuk anak-anak muda, mereka ingin kaya dan menganggap sebagai suatu petualangan. Hal inilah yang memperumit usaha-usaha untuk melakukan perundingan. Golongan tua mafia biasanya cenderung lebih hati-hati, sehingga kekerasan terkontrol. Sementara anak-anak muda yang menjadi anggota geng kriminal cenderung lebih beringas dan mudah panik sehingga menyebabkan banyak terjadi tindakan kekerasan. Karena posisi mereka semakin jauh daratan Somalia, maka para bajak laut pun melakukan improvisasi yaitu kapal yang sudah disandera digunakan sebagai kapal Induk untuk menjadi markas operasi. Sementara itu, mereka pun menggunakan para sandera sebagai tameng agar kapal tersebut tidak mudah diserang. Dengan penggunaan kamuflase ini, maka daerah operasi pun semakin besar dan bajak laut semakin sulit untuk dideteksi, apalagi jika kapal yang bersangkutan tidak banyak berkomunikasi sebelum di tangkap, misalnya karena mengangkut barang-barang illegal. 3. Aspek Legalitas. Pemerintah Somalia di Mogadishu memiliki wewenang secara hukum. Namun pada prakteknya, pemerintah Somalia sangat impoten, dan tidak mampu untuk menangkap ataupun mengadili para perompak. Pemerintah Somaliland sendiri hanya tertarik untuk mengurusi bajak laut di wilayah mereka, bukan di wilayah Somalia Selatan. Mengingat para bajak laut biasa bersarang di wilayah tak bertuan, maka yang mampu mempengaruhi sikap mereka hanyalah ketua-ketua klan/suku di sana, orang-orang yang dianggap dituakan. Namun, setelah terjadinya regenerasi, para ketua tersebut pun tidak lagi memiliki banyak pengaruh, meski mereka dapat dijadikan sebagai mediator. Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . Negara-negara yang men coba menyelesaikan masalah bajak laut pun akhirnya bertindak sendiri-sendiri, sesuai kebijakan mereka. Negara-negara Eropa, misalnya, setelah mereka menangkap bajak laut, langsung melepaskan-nya lagi. Alasannya mereka khawatir jika para bajak laut itu dibawa untuk diadili di Eropa, mereka akan meminta suaka politik. Selain itu, hal yang sulit adalah asas pembuktian, bahwa para bajak laut itu terbukti melakukan kejahatan di tengah laut. Jika mereka tertangkap sebelum berhasil menyandera kapal, mereka biasanya melemparkan senjata ke laut, dan mengaku bahwa mereka hanya nelayan. Tak ada bukti bahwa mereka akan merampok kapal, walaupun mereka memiliki radio penyadap dan GPS untuk menentukan posisi. Jika negara-negara Eropa tersebut berkeinginan untuk menyeret para bajak laut ke pengadilan, maka biasanya mereka diadili di Mombasa, Kenya, Hergaisa, atau Somaliland. Namun Somaliland biasanya menolak, hanya mau mengadili bajak laut yang berasal dari Somaliland, sedangkan pengadilan di Mombasa sudah sangat penuh dan Kenya pun pada bulan April 2010 menolak kasus baru, karena tidak mau menjadi tempat penampungan bajak laut. Pengadilan di Mogadishu tidak bisa diandalkan, mengingat bahwa mereka sangat kekurangan biaya untuk penjara, pengadilan, dan penjagaan para bajak laut tersebut. Rusia yang tidak peduli dengan HAM, memutuskan untuk langsung membunuh para pembajak dan melempar kan mayatnya ke laut. Namun, jika hal ini terekspos, maka bisa menjadi masalah baru pelanggar an HAM. Dewan Keamanan Perserikat an Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan terbentuknya peng adilan, penjara, dan perangkat hukum khusus untuk menindak para perompak asal Somalia. Keputusan dewan itu diambil dalam sidang di New York, Senin 11 April 2011 "Mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan aksi melawan perompakan, memutus kan untuk segera mem pertimbangkan terbentuknya pengadilan khusus di Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . Somalia untuk mengadili para perompak, baik yang berada di Somalia maupun di kawasan sekitarnya". Dalam resolusi-resolusi se belumnya, Dewan Keamanan PBB juga merestui semua negara dan organisasi yang berkepentingan untuk masuk ke perairan teritorial Somalia dan "menggunakan cara-cara yang dibutuhkan" untuk memerangi perompakan, termasuk mengerah kan kekuatan militer. Mereka juga diperbolehkan menindak para perompak yang berada di perairan Somalia. Dubes Somalia untuk Indonesia menyampaikan bahwa permasalahan eksistensi pe rompak jangan dibesar-besarkan, karena menyebabkan mereka kian tinggi nilai tawarnya. Selain itu, Dubes juga meminta Indonesia tegas, kalau perlu melakukan aksi militer dengan menggelar operasi militer untuk membebaskan para sandera. Hal ini diungkapkan Duta Besar Somalia Mohamud Onow Barow kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat bertemu di Jakarta, Selasa sore, 12 April 2011. 4. Pilihan Indonesia. Pilihan Indonesia dalam usaha pembebasan kapal MV Sinar Kudus sering dianggap setara dengan usaha pembebasan pesawat Garuda (Woyla) di Bangkok pada 1981, Pembebasan Kapal Tanker MT Bunga Laurel Malaysia, dan juga kasus serupa yang menimpa Kapal Samho Jewelery Korsel. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar yang perlu diingat: a. Kasus Woyla sangat mungkin dilakukan karena Thailand merupakan negara sahabat yang dapat diandal kan untuk memberikan bantuan. Jumlah pembajak serta persenjataan relatif terbatas serta dalam lokasi yang terbatas, sehingga relatif mudah untuk dilakukan pembebasan sandera. b. Pembebasan kapal Malaysia dan kapal Korea dapat dilakukan dengan mudah karena saat dibajak kapal berada di laut Internasional (cenderung dekat dengan perairan Oman) dengan kekuatan personel dan persenjataan pembajak relatif terbatas serta dilakukan dengan serangan yang cepat.

Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . c. Sejak tanggal 16 Maret 2011 KM Sinar Kudus sudah dikuasai pembajak 100 %. Posisi terakhir MV Sinar Kudus TW 04.18.06.00 berada di 6°35‟00”N – 49°12‟0.00”E (lego jangkar di perairan Somalia jarak Pantai terdekat 4 km) sehingga termasuk dalam wilayah laut teritorial Somalia dan diperkirakan sandera sudah ditempatkan terpecah men jadi beberapa kelompok. Hal ini merupakan pilihan sulit bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan satu opsi yaitu pembebasan dengan cara operasi militer. d. Kondisi lain yang tidak mendukung dilakukannya operasi pembebasan adalah minimnya data kekuatan riil para pembajak, baik dari segi jumlah maupun persenjataan, serta kemampu an kontra intelijen mereka yang sudah disebar di berbagai wilayah, baik di Indonesia, Mesir bahkan negara-negara Arab di sekitarnya. e. Jika Indonesia memutus kan untuk membayar tebusan, maka tindakan tersebut mengandung sebuah political cost yang tidak kecil, dan akan menjadi negara yang paling diincar oleh para pembajak. Hal itu akan diterjemahkan sebagai cerminan kelemahan sikap dan wibawa Indonesia tidak saja di mata pembajak, tetapi di seluruh dunia. f. Secara politis, jika Indonesia mampu melakukan usaha pembebasan dengan korban minimal, maka pemerintahan dan juga martabat TNI akan meningkat secara drastis. Namun jika operasi gagal, apalagi setelah dalam beberapa hari ini media massa dipenuhi "para ahli" yang menyatakan mudah saja untuk membebaskan sandera, maka pukulan untuk reputasi Pemerintah dan TNI akan sangat besar. 5. Negosiasi atau operasi militer ? Sebuah Negara biasanya hanya memilih satu pilihan. Misalnya, negara-negara barat dan Singapura menolak untuk melakukan negosiasi dan menyatakan bahwa itu urusan maskapai pelayaran. Hal ini dilakukan Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . untuk mencegah tekanan politik dalam negeri yang justru akan memperkeruh negosiasi. Tekanan politik di dalam negeri akan dimanfaatkan oleh para pembajak untuk menaikan harga tebusan. Tidak mengherankan kalau proses negosiasi biasanya berlangsung berbulanbulan. Pemerintah Indonesia memilih opsi kedua-duanya proses negosiasi berjalan, operasi militer disiapkan. Konsekwensi dari pemilihan kedua opsi maka pemerintah membuka diri untuk mendapat tekanan publik. Opsi yang diambil pemerintah Indonesia, dijadikan posisi tawar bagi para pembajak untuk menaikan jumlah tebusan sementara publik utamanya keluarga korban terus menuntut pembebasan para ABK MV Sinar Kudus. Perkembangan di lapangan ternyata tidak semudah yang diprediksi, bila hanya dilakukan negosiasi tanpa dibayang-bayangi oleh kapal perang Indonesia, sudah dapat dipastikan upaya pembebasan MV Sinar Kudus beserta ABK nya tidak akan berhasil sempurna. Tidak ada jaminan begitu dilakukan negosiasi, dapat dipastikan akan dilepas dengan selamat. Terbukti setelah dibayar tebusan, ada pihak pembajak dari kelompok lain yang mencoba untuk membajak lagi. Atas kesigapan pasukan yang tergabung dalam Satgas Merah Putih, para “pembajak baru” dapat dilumpuhkan dan MV Sinar Kudus beserta ABK nya dapat diselamatkan. 6. Pelajaran berharga. a. Intelijen. Keberhasilan sebuah operasi militer salah satunya didukung data intelijen yang lengkap dan akurat. Langkah awal adalah melakukan kegiatan intelijen untuk mengetahui secara pasti posisi kapal saat dibajak, komposisi dan kekuatan pembajak sebagai bahan dalam mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi pembajakan. Kegiatan intelijen sangat ditentukan oleh kerahasiaan, kecepatan dan pendadakan. Pada kenyataannya di lapangan tahapan-tahapan intelijen tidak Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . berjalan dengan semestinya. Terbukti pembebasan MV Sinar Kudus dilaksanakan melalui proses secara paralel untuk mencari informasi tentang pembajak, pada saat yang sama dirancang operasi militer. Dengan data yang sangat minim tentang kekuatan pembajak, akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan negosiasi sekaligus operasi militer. Konsekwensi dengan pilihan dua opsi mengakibatkan pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar. b. Kesiapan Alut Sista. Operasi militer untuk menyelamatkan para awak kapal dan kapal MV Sinar Kudus yang dijalankan TNI sebenarnya dirancang untuk menghadang dan merebut kapal MV Sinar Kudus ketika masih berada di tengah laut perairan internasional, namun kapal MV Sinar Kudus sudah terlebih dahulu merapat di pantai Somalia sebelum dua KRI mampu mengejarnya. Peristiwa ini hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia dan para petinggi militer, bahwa Angkatan Laut Indonesia tidak mempunyai kapal perang jenis penjelajah terutama kelas fregate berkecepatan tinggi, dua KRI yang dikirim adalah kapal kelas Van Speijk (Leander Class) dengan fungsi asasi memburu kapal selam yang dilengkapi kemampuan anti peperangan udara dan permukaan sehingga ke cepatan jelajahnya hanya berkisar di kecepatan 18 knot. Untuk itu Indonesia perlu membangun kekuatan laut yang diperlengkapi dengan kapal perang kelas fregate berkecepatan tinggi, yang mempunyai kemampu an jelajah di atas 20 knot, agar mampu bereaksi lebih cepat dalam menghadapi ancaman khususnya yang berada di luar wilayah NKRI. c. Kurangnya kontrol media. Strategi pembajak dalam memuluskan negosiasi dengan pemilik kapal adalah upaya para pembajak untuk menekan pemerintah dalam mendorong proses negosiasi antara pembajak dengan pemilik kapal. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaat kan media masa di dalam negeri untuk memberitakan tentang pembajakan. Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . Dengan adanya pemberita an secara terus menerus maka daya tawar pembajak menjadi naik dan pencapaian kesepakatan menjadi lebih alot, disamping itu kebebasan media masa yang cenderung sangat liberal, mampu me nekan pemerintah Indonesia. Kebebasan mengeksploitasi emosi pihak keluarga sandera dengan berbagai keluhan, bahkan melakukan protes dan menekan pemerintah me nyebabkan pemerintah tidak bisa secara efektif melakukan pilihan negosiasi atau melakukan operasi militer. Dengan adanya tekanan dari keluarga sandera dan publik, menyebabkan pilihan operasi militer untuk membebaskan MV Sinar Kudus diurungkan. Opsi negosiasi membayar tebusan menjadi pilihan pemerintah. Hal ini di manfaatkan para pembajak untuk menaikkan uang tebusan dan kelompok-kelompok bajak laut lainnya menganggap remeh Indonesia. Lambatnya pemerintah me nguasai keadaan, menyebab kan setiap keputusan yang diambil dipertanyakan dan dikritisi di media massa. Pada akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat semakin berkurang dengan menolaknya pem bebasan yang diambil secara operasi militer dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat bahwa tentara kita mampu melaksanakan hal tersebut. Pembelajaran dari kasus pembajakan MV Sinar Kudus diperlukan kontrol media oleh pemerintah, dengan lebih menghidupkan fungsi jumpa pers, juru bicara, dan media komunikasi pemerintah dengan media massa lainnya. Semakin media massa dilibat kan dan diajak bekerjasama tentang apa yang boleh atau tidak boleh dikeluarkan, maka mereka bisa lebih bertanggung jawab. d. Pertimbangan Politik Mengalahkan Pertimbangan Strategis. Keputusan yang diambil berdasarkan nuansa politis yang tidak mempertimbangkan kondisi strategis secara geopolitis ataupun di lapangan. Hal ini terlihat dari tindakan-tindakan pemerintah semasa Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . krisis penyanderaan. Biasanya pemerintah negara-negara mengambil hanya satu tindakan: berunding uang tebusan atau mengirimkan tim penyelamat. Indonesia meng ambil dua-duanya, karena di satu sisi khawatir kalau operasi penyelamatan tak akan berhasil tapi di sisi lain, ada ketakutan diserang secara politis jika pemerintah terkesan menyerah terhadap para bajak laut. Jika langkah perundingan diambil, biasanya yang dilakukan pemerintah adalah mengulur waktu, untuk mem perlihatkan bahwa pemerintah tak terlalu menganggap hal ini penting. Pada kasus Singapura, pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan urusan pemerintah Singapura, namun urusan maskapai pelayaran itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tekanan politik yang menyebabkan pemerintah terkesan terburu-buru untuk membayar uang tebusan dan ujung-ujungnya dipermainkan" oleh perompak dengan menaikkan jumlah uang tebusan. Jika langkah penyelamatan yang diambil, maka pemerintah pun dengan tegas menyatakan bahwa tak ada namanya perundingan dengan perompak. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mengambil jalur ini, tapi dengan caveat bahwa mereka mempersiapkan armada mereka di wilayah tersebut dan jikalau terjadi usaha perundingan antara maskapai pelayaran dan bajak laut, campur tangan pemerintah pun biasanya sangat minim. e. Penataan ulang Standard Operating Procedure (SOP) Standard Operating Procedure merupakan sebuah mekanisme pendelegasian sebuah negara, sehingga sebuah keputusan penting yang memerlukan tindakan secepatnya tidak harus selalu dibuat di tingkat tertinggi, mengingat pada umumnya pengambilan keputusan di tingkat atas akan memakan waktu terlalu lama. Seorang komandan KRI, jika menghadapi ancaman atau masalah di lapangan, diberikan wewenang dan kebebasan secara penuh untuk bertindak, selama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam SOP. Misalnya, komandan kapal perang milik Korea Selatan dan Malaysia diberi kebebasan untuk mengambil beberapa tindakan tertentu setelah terjadi pembajakan, seperti tindakan pengejaran tanpa lagi menunggu perintah. Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . Walaupun pada akhirnya usaha pembebasan tetap perlu mendapatkan lampu hijau dari para petinggi, namun berkat flexibilitas yang dimiliki komandan kapal, maka begitu perintah diberikan, semua elemen sudah berada pada posisi dan tak ada waktu yang terbuang. Pengambilan kebijakan di Indonesia terlalu terpusat sehingga begitu kapal dibajak, kelihatannya seluruh birokrasi mengalami kebekuan/para lysis. Tak ada yang berinisiatif untuk langsung menyiapkan operasi penyelamatan atau pengejaran. Terlihat juga di sini keinginan untuk "better safe than sorry," bahwa peng ambilan kebijakan langsung dilempar ke tangan Presiden, dua hari setelah pembajakan terjadi, tidak ada satu pun yang mengambil alih situasi, melakukan langkah-langkah pendahuluan sehingga begitu Presiden memerintahkan operasi penyelamatan pada tanggal 22 Maret 2011, kapal sudah berada di lautan lepas mendekati para pembajak. Akibat kebekuan ini, maka baru tanggal 30 Maret 2011, dua KRI baru bergerak dan bergabung dengan kapal-kapal perang multi nasional yang beroperasi di Teluk Aden. Kebekuan yang meng akibatkan penyia-nyiaan waktu ini bisa dihindari jika Indonesia memiliki standar operasi, di mana begitu berita pembajakan diketahui, maka Panglima TNI memiliki wewenang untuk segera mengirimkan kapal ke wilayah tersebut. Jika pada akhirnya kebijakan yang berbeda yang diambil, Panglima TNI tak bisa disalahkan, karena keputusan yang beliau ambil sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. f. Peranan International Maritime Organisation (IMO). Kasus pembajakan MV Sinar Kudus menjadi pembelajaran sangat penting bagi Indonesia, dapat dijadikan pintu masuk dalam pem benahan Strategi Keamanan Nasional. Tertanggal 14 April 2011 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional telah menerim surat dari Sekertaris Jenderal Inter national Maritime Organi sation (IMO) yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan mengenai himbauan kepada negara-negara anggota IMO untuk meningkatkan kerjasama menangani perompak yang terjadi di perairan lepas pantai Somalia, kawasan laut Afrika Timur dan laut Arab. Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . Lebih lanjut Sekjen IMO juga telah menyampaikan upaya IMO untuk menggalang kerjasama negara anggota IMO melalui circular letter No. 3146 tentang responding to the scourge of piracy. Selain itu IMO bekerjasama dengan berbagai asosiasi perkapalan internasional juga telah menyusun sebuah dokumen rekomendasi yaitu Best Management Practices to Deter Piracy off the Coast of Somalia and in the Arabian Sea Area (BMP3) yang merupakan suatu dokumen mengenai perencanaan dan operasional yang dire komendasikan kepada seluruh industri perkapalan, termasuk operator kapal, dan nahkoda kapal yang akan melintasi Teluk Aden dan Laut Arab. Dengan adanya penataan terhadap BMP3 dinilai efektif dan berhasil menghindari kapal dari ancaman perompak an dengan cara melindungi diri sendiri. Sampai saat ini, pelaksanaan BMP3 masih kurang dari 40 % dan perlu ditingkatkan lagi karena terbukti bahwa kapal-kapal yang saat ini berada dalam tawanan perompak tidak mengikuti BMP3 termasuk MV Sinar Kudus. Keberadaan IMO sangat membantu pemerintah Indo nesia terutama perusahaan pelayaran dalam meng antisipasi terjadinya pem bajakan. Demikian pula akan memudahkan TNI khususnya TNI AL untuk menghadapai kasus-kasus yang serupa. Pastinya, tidak ada hal yang paling buruk dibandingkan dengan kegagalan belajar dari pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi.***

Dharma Wiratama

» Pelajaran Berharga dari.. . Daftar Pustaka Articles: Colin Freeman, "Return to Somalia's pirate coast," The Telegraph, October 18, 2009. -----, "Somali pirates on trial in Holland," The Telegraph, June 13, 2010. -----, "Somali Pirates Raise Ransom Stakes," The Telegraph, April 10, 2011. Mary Harper, "Life in Somalia's Pirate Town," BBC, September 18, 2008. Mike Pflanz, "How the Chandlers' Release Could Spur Somali Pirate Kidnappings," Christian Science Monitor, November 15, 2010. Richard Weitz, "Countering the Somali Pirates: Harmonizing the International Response," Journal of Strategic Security, 2(3), 2009, 1-12. Scott Baldauf, "Pirates, Inc.: Inside the booming Somali business," Christian Science Monitor, May 31, 2009. -----,"Why did Somali Pirates Kill Four American Yachters?" Christian Science Monitor, February 22, 2011. International Maritime Organisation (IMO), Circular letter No.3146 , “Responding to the scourge of piracy”. Book: Verkantesh, Sudhir, Gang Leader for a Day (New York: Penguin Press, 2008). -o0o-

Dharma Wiratama


DAFTAR RIWAYAT HIDUP NAMA NRP PANGKAT TEMPAT / TGL. LAHIR AGAMA JABATAN

: TEGUH WIDODO, S.E, M.Si (Han) : 8696/P : KOLONEL : BANDUNG, 30 MARET 1963 : ISLAM : KASETUMAL

PENDIDIKAN UMUM : SD SMP SMA

TH.1975 TH.1979 TH.1982

S1 S2

FE/MANAJEMEN UNHAN

PENDIDIKAN MILITER : AAL ANGK-31 DIKLAPA-II/BANPUR ANGK-10 DIKSPESPA ADM ANGK-3 SESKOAL ANGK-37

TH.1986 TA.1996/1997 TA.1988/1989 TA.1999/2000

KURSUS : SUSPAJA TA. 1986 SUSPABUK ABRI ANGK-21 TA. 1993/1994 SUSPAMEN POMAL TA. 2002 SUSOPSGAB SESKO TNI TA. 2003 EXECUTIVE PROGRAM IN DEFENSE DECISION MAKING, NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL (NPS), MONTEREY,CA 2010

RIWAYAT PANGKAT : 02-09-1986 LETDA 01-10-1989 LETTU 01-10-1992 KAPTEN

01-10-1997 MAYOR 01-10-2001 LETKOL 01-10-2006 KOLONEL

RIWAYAT JABATAN : 01-10-1986 DPB KRI RLI (RATULANGI-400) 16-01-1987 ASS KADEP MINLOG KRI KDA (KI HAJAR DEWANTARA-364) 17-11-1987 KADEP MINLOG KRI TBT (TELUKBANTEN-516) 01-06-1990 KADEPLOG KRI KRS (KERIS-624) 15-05-1992 PEKAS LANAL PTK 15-02-1994 PEKAS LANAL TPI 01-06-2000 PEKAS BRIGIF-2 MARINIR 01-03-2001 PEKAS MAKO KOLINLAMIL 15-03-2002 KADEPDIK PUSDIKBANMIN KODIKAL 15-12-2003 KASI TABPLIN KPR DISKUAL 20-12-2005 KADISKU KOLINLAMIL 20-06-2006 KOORSPRI KASAL 16-11-2007 DAN LANAL BENOA 07-08-2008 SAHLI PANG "D" JEMEN KOARMATIM 08-06-2009 SAHLI KASAL BID SUMDA HANNEG 24-09-2009 SAHLI PANG "D" JEMEN KOARMABAR 30-03-2011 KASETUMAL

-----o0o----Dharma Wiratama

TH.2003 TH.2010

» Daftar Isi KONSEPSI BINTER DALAM RANGKA PEMULIHAN KEAMANAN DI DAERAH RAWAN KONFLIK

Oleh : Letkol Marinir Baedhowi Oktafidia 1. Umum. a. Fungsi pembinaan teritorial pada hakekatnya adalah fungsi pembinaan potensi nasional di daerah untuk didayagunakan guna mendukung upaya pertahanan negara. Selanjutnya sistem pertahanan yang bersifat semesta tersebut melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. b. Paradigma baru peran TNI yaitu cara cara pandang yang mendasari seluruh gerak dan langkah TNI saat ini yang dasar terbentuknya adalah hasil dari pemahaman TNI terhadap lingkungan eksternal dan internal yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Pergeseran-pergeseran yang terjadi saat ini bukan lagi pada pendekatan ideologis tetapi kepada pendekatan ekonomi dan politik. c. Keadaan keamanan negara kita sejak bergulirnya reformasi telah membawa perubahan besar pada kebebasan individu dan kelompok dalam mengekspresi kan hak-haknya yang terkadang justru mengarah pada rusaknya tatanan kebangsaan, jiwa persatuan dan kesatuan bangsa. d. Kebebasan tersebut ternyata memicu munculnya daerah-daerah rawan konflik baru, sehingga peran binter dalam memulihkan keamanan di daerah rawan konflik menjadi sangat signifikan agar keutuhan dan keselamatan bangsa tetap terjaga. Dharma Wiratama

» Daftar Isi

2. Binter Di Era Reformasi. Reformasi telah membawa perubahan besar dalam tata kehidupan masyarakat dan politik negara Indonesia. Beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai contoh nyata pelaksanaan binter di era reformasi saat ini adalah : a. Nuansa dan sikap anti militeristik sangat jelas sekali muncul di kalangan kampus. Keadaan tersebut terlihat ketika para mahasisiwa ( dari kelompok tertentu ) melakukan kegiatan demonstrasi. Sikap penentangan terhadap dominasi militer demikian kental sehingga dalam beberapa kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa, seringkali mereka berani bentrok fisik dengan aparat keamanan untuk memaksakan keinginannya. Demokrasi dengan nuansa anti militer yang dilakukan oleh kelompok akademisi ini tentunya secara tidak langsung berimbas pada sikap masyarakat terhadap aparat keamanan khususnya TNI. Sebagian masyarakat memihak kelompok mahasiswa tanpa tahu duduk permasalahan sebenarnya. Meski TNI telah melakukan tindakan nyata dengan menghapus Dwi Fungsi dan lebih terfokus pada fungsi pertahanan namun upaya tersebut dinilai masih belum cukup. Hal ini jelas merupakan pertanda bahwa sosialisasi paradigma baru peran TNI kurang dipahami oleh sebagian masyarakat utamanya dikalangan mahasiswa.. b. Gagasan pembubaran Komando Teritorial mendapat tanggapan beragam dari seluruh elemen bangsa. Pendapat saling silang termasuk didalam tubuh TNI sendiri bermunculan antara yang mendukung pembubaran dan sebaliknya menginginkan dipertahankanya Komando Teritorial. Kontroversi pendapat itu akhirnya perlahan-lahan menghilang, sementara itu konsistensi TNI untuk tetap mempertahankan Komando Teritorial mulai mendapat dukungan. Apalagi dengan munculnya gejolak-gejolak di beberapa daerah yang secara serius mengancam keutuhan dan integritas bangsa. Disinilah sebenarnya peluang dan kesempatan bagi TNI untuk menunjukkan bahwa peran binter akan sangat berguna dalam mengatasi persoalan yang timbul. 3. Penyimpangan Binter di Daerah Rawan Konflik.

Dharma Wiratama

» Daftar Isi Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa satuan-satuan teritorial seolah telah “kebablasan” dalam meng aktualisasikan perannya. Halhal yang terlihat dalam potret negatif realita keadaan tersebut ternyata tetap terjadi meskipun di daerah rawan konflik, antara lain adalah : a. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum disatuan-satuan teritorial semakin memojokkan peran dan fungsi institusi tersebut. Kebobrokan mental itu seringkali terlihat didepan mata masyarakat yang secara langsung memberikan opininya terhadap perilaku prajurit TNI secara keseluruhan. Hal tersebut yang meng akibatkan penilaian secara umum terhadap kinerja TNI menjadi kontra produktif dalam membangun jiwa kemanunggalan nya dengan rakyat. Di kalangan intern TNI sendiri bukan hal yang mengherankan apabila banyak prajurit yang berkeinginan bertugas di satuan kewilayahan dengan harapan memperoleh keuntungan finansial. Situasi ini terjadi karena lebih terbukanya peluang bagi prajurit di satuan teritorial yang langsung berinteraksi dengan orang-orang di luar institusi TNI yang memiliki kepentingan bisnis atau usaha dengan memanfaatkan keberada an prajurit TNI. Kesejahteraan prajurit yang terbatas dihadapkan dengan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat akan mempengaruhi sikap mental prajurit dan akhirnya bersedia berbuat apa saja asal bisa memperoleh kesejahteraan. b. Di daerah-daerah rawan konflik, dimana aparat dari berbagai kesatuan yang didatangkan dari daerah lain mencari keuntungan materi dalam pelibatannya di daerah tersebut. Satuan kewilayahan sendiri seringkali tidak mampu bertindak karena jangkauan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya begitu luas, kemampuan dan jumlah personil terbatas. Aksi-aksi pemerasan, pungli, kerjasama illegal, backing orang-orang tertentu dan tempat terlarang hingga tindak kekerasan adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh prajurit TNI saat bertugas di daerah rawan konflik. Keadaan ini seringkali tidak mampu di cegah oleh Komandan Satuannya sendiri yang kadangkala justru ikut berperan serta dalam aksi tersebut. Keadaan demikian tentunya sangat menyulitkan bagi upaya membangun dukungan rakyat sebagai salah satu persyaratan tercapainya sasaran binter. 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Binter.

Dharma Wiratama

» Daftar Isi

a. Pengaruh Eksternal. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap peran binter pada saat ini adalah : 1) Krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak negara mengalami tekanan yang luar biasa termasuk dukungan anggaran untuk pertahanan negara. 2) Kebebasan pers yang kurang bertanggung jawab turut mempengaruhi opini sebagian masyarakat yang memojokkan peran/posisi TNI. 3) Situasi politik negara yang diwarnai perseteruan elit-elit politik pasca jatuhnya orde baru mengakibatkan penilaian negatif dan lemahnya dukungan masyarakat terhadap peran TNI. b. Pengaruh Internal. Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap peran binter pada saat ini adalah : 1) Masih kurangnya pembinaan personil di satuan teritorial dalam pemahaman dan aktualisasi binter. 2) Masih kurangnya pengetahu an prajurit tentang pembinaan teritorial dihadapkan pada perkembangan masyarakat yang semakin kritis. 3) Masih belum dipahaminya fungsi dan peran binter di kalangan prajurit. 4) Masih kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan reformasi TNI. 5. Binter yang Diharapkan. Yang menjadi harapan bagi terciptanya peluang binter pada saat ini adalah : a. Terciptanya fungsi teritorial dengan penataan peran yang terarah, transparan, dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. b. Tersedianya dukungan anggaran negara yang ideal bagi pelaksanaan operasi territorial di daerah rawan konflik. Dharma Wiratama

» Daftar Isi

c. Terciptanya fungsi Pembina an potensi nasional di daerah untuk di daya gunakan dalam mendukung upaya pertahanan negara. d. Terbentuknya sebuah organi sasi fungsional dan struktural di pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsi sesuai kewenangannya agar masing-masing daerah memiliki kemandirian dalam menangkal segala bentuk ancaman yang timbul. 6. Konsep Strategi Pembinaan Teritorial Pada Daerah Rawan Konflik. a. Pengelolaan Pertahanan Negara. 1) Kewenangan dalam penge lolaan Pertahanan negara ditentukan oleh DPR dan Pemerintah melalui kebijakan dan strategi nasional. Wilayah Nasional terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah daerah, maka semua sumber daya nasional yang ada di daerah berada dibawah kewenangan Kepala Daerah. Namun dalam kewenangan fungsi supervisi, koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan wilayah dan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan, dapat dilaksanakan oleh Kementrian Pertahanan. 2) Pemahaman tataran kewenangan pengelolaan pertahanan negara mengacu pada UU Pertahanan Negara yang substansinya sebagai berikut : a) Pengelolaan pertahanan negara merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dan mengalir dari kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. b) Wilayah Indonesia yang merupakan satu kesatuan wilayah /daerah dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhati kan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan. c) Pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara tidak hanya dikoordinasikan oleh Kementrian Pertahanan saja, melainkan dilakukan secara nasional untuk kepentingan nasional. 3) Pengelolaan pertahanan negara pada dasarnya dilakukan secara nasional dan ditujukan untuk menjamin serta mendukung kepentingan Dharma Wiratama

» Daftar Isi nasional dan semua kebijakan nasional bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, hakekat pertahanan negara didasarkan kesadaran akan tanggungjawab tentang hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak mengenal menyerah. Penyelenggaraannya disusun dengan mendayagunakan sumber daya nasional secara menyeluruh, terpadu, terarah, adil dan merata. b. Konsep strategi. Konsep strategi binter dilaksanakan pada dasarnya diarahkan pada keadaan dimana keputusan politik menyatakan negara dalam keadaan darurat. Namun demikian beberapa daerah rawan konflik seperti Aceh, Poso, Kalimantan Barat dan Papua tidak ditetapkan dalam keadaan darurat sehingga konsepsi binter harus mampu menjangkau daerahdaerah rawan konflik tersebut. 1) Strategi Binter yang perlu dirumuskan adalah sbb: a) Menciptakan harmonisasi hubungan TNI dan rakyat dengan pola hubungan mutual trust dan mutual respect. b) Menciptakan kesadaran yang tinggi akan rasa persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keberagaman sebagai karunia terbesar Tuhan Yang Maha Esa. c) Membuka peluang bagi pengembangan kreasi, inovasi dan karya melalui kerjasama dengan Kementrian / instansi terkait. d) Menciptakan sinergi kekuat an yang kompak dan harmonis antara semua elemen masyarakat (pemuda, akademisi, tokoh agama, tokoh adat/masyarakat) dengan aparat keamanan untuk menciptakan daya tangkal yang kuat. e) Menciptakan kebanggaan dan rasa percaya yang tinggi dari rakyat terhadap langkah-langkah yang dilakukan TNI dalam mengayomi dan memberi rasa aman. f) Menciptakan ketersediaan dukungan logistik yang berkesinambungan pada daerah-daerah penyangga yang dipersiapkan. Dharma Wiratama

» Daftar Isi

2) Indikator keberhasilan Binter. a) Terciptanya kemanungalan menguntungkan.

TNI

–

Rakyat

yang

saling

b) Adanya rasa persatuan dan kesatuan yang kompak. c) Adanya daya tangkal yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. d) Terciptanya rasa aman di masyarakat. e) Tersedianya dukungan logistik yang cukup. 3) Subyek. a) Pemerintah / Instansi terkait. b) Mabes TNI dan Angkatan. c) Kotama TNI dan seluruh satuan kewilayahan TNI. d) Satgas-satgas TNI yang beroperasi. 4) Obyek. a) Seluruh elemen mayarakat. b) Prajurit TNI. 5) Metode. a) Edukasi. Dengan memberikan pelatih an yang bersifat peningkatan kemampuan dan pengetahuan ttg pentingnya arti bela negara bagi masyarakat dan peran dan fungsi Binter bagi prajurit TNI. b) Ceramah, Seminar, Diskusi.

Dharma Wiratama

» Daftar Isi Sebagai langkah me masyarakatkan kebijakan TNI yang perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat. c) Penegakan hukum. Dilakukan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap tindakan prajurit yang melanggar aturan. 7. Kesimpulan. a. Eforia reformasi telah membawa bangsa Indonesia kepada suatu keadaan dimana kontrol moral dan budaya bangsa semakin tidak terkendali. TNI sebagai bagian dari warga negara adalah yang paling merasakan tekanan terhadap fungsi, peran dan eksistensinya. Masamasa sulit TNI tersebut dijawab dengan reformasi internal di tubuh TNI sekaligus melakukan introspeksi dan pembenahan pada berbagai bidang. b. Rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa mulai tampak secara nyata dengan munculnya daerah-daerah rawan konflik di tanah air. Keadaan demikian diakibatkan adanya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia dan lambatnya aksi pemerintah pusat maupun daerah terhadap masalah-masalah mendasar di masyarakat yang butuh penyelesaian segera. c. Munculnya daerah-daerah rawan konflik di tanah air semakin menjelaskan bahwa fungsi teritorial sebagai salah satu elemen pembangun dan perekat kesatuan dan persatuan bangsa belum dapat sepenuhnya diimplementasikan oleh aparat teritorial secara baik. Hal inilah yang mendorong diperlukannya konsep yang mendasar dan mudah dilakukan di lapangan bagi seluruh prajurit agar dapat meredam gejolak, menciptakan rasa aman dan damai serta sekaligus mendorong peran serta rakyat dalam setiap proses membangun kebersamaan. 8. Saran. Agar dalam aktualisasi peran pembinaan territorial dapat dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran dan berdaya guna maka disarankan hal-hal sebagai berikut : Dharma Wiratama

» Daftar Isi

a. Meningkatkan anggaran binter seluruh matra yang diarahkan pada pembinaan wilayah setingkat desa selanjutnya dapat dikembangkan menjadi wilayah yang lebih luas, untuk dijadikan contoh melalui pembinaan secara khusus bagi wilayah lain disekitarnya pada daerah rawan konflik. b. Memantapkan dan men sinkronisasikan rencana program kegiatan binter selaras dengan rencana pembangunan dari pemerintah daerah dengan penyertaan Kementrian / instansi terkait pada sasaran kegiatan yang memiliki dampak jangkauan strategis. c. Mendidik dan melatih prajurit agar menjadi SDM yang berkualitas sesuai potensi wilayah dengan dukungan dana yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas dan materi ajaran yang disesuaikan tuntutan jaman sekaligus memiliki kemampuan intelijen. d. Membentuk tim penyelidik dan investigasi penyimpanganpenyimpangan implementasi binter di lapangan secara independen untuk ditindak lanjuti dengan memberikan hukuman sampai dengan 2 tingkat diatas sesuai peraturan yang berlaku. **********

Dharma Wiratama

» Daftar Isi DAFTAR PUSTAKAAN Penyelenggaraan Fungsi Teritorial Dalam Sishanneg, Teritorial TNI, Jakarta Agustus 2002.

Staf

Implementasi Paradigma Baru TNI Dalam Berbagai Keadaan Mutakhir, Mabes TNI 2001. Kebijakan dan Strategi Pembinaan Potensi Nasional Dalam Rangka Pertahanan Negara, Dirjen Pothan Dephan RI, Jakarta Juli 2002. **********

Dharma Wiratama

» Daftar Isi

RIWAYAT PENULIS Nama : Pangkat/Korps : NRP : Jabatan :

BAEDHOWI OKTAFIDIA LETKOL MARINIR 9890/P DOSEN SBS OPSRAT SESKOAL

Pendidikan Militer : - AAL XXXVI TH 1990 - DIKPASIS III TH 1991 - DIKSPESPA VII TH 1993 - DIKLAPA KOPUR XIII TH 1998 - DIKREG SESKOAL XLII TH 2004

Penugasan : * PASUKAN - DANTON 3 KI F YONIF 4 MAR - PASI 3/PERS YONIF 6 MAR - PASI 2/OPS SATGAS MAR RENCONG SAKTI VII/ACEH - DANYON RANRATFIB 1 MAR - DANYONMARHANLAN V/SBY - DANYONIF 1 MAR * STAF - DAN UNSUR 3 DIV D FLOTILA TARUNA AAL - KASI JAB SUBDISDIK DISMINPERS KORMAR - KASUBSI DALDIK BANGSPES SUBDISOPSDIK DISDIKAL MABESAL - ADC MENKO PEREKONOMIAN - SPRI MENTERI KEUANGAN - KASI DIKMA SUBDISOPSDIK DISDIKAL MABESAL - PASPERS KOLATMAR - KASETUM KORMAR - PABANOPSLAT SOPS KORMAR - PASPERS LANMAR SBY - PBDYA EVLAT KODIKLAT TNI - DOSEN SBS OPSRAT SESKOAL **********

Dharma Wiratama

» Daftar Isi OFFSET PERTAHANAN DALAM AKUISISI ALUTSISTA: SALAH SATU UPAYA STRATEGIS DALAM RANGKA REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA Oleh: Mayor Laut (E) Ditya Farianto, M.T.8 „…necessity is mother of inventions, innovations and creativities…‟ Cambridge Idioms Dictionary

1. Pengantar. Industri pertahanan nasional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pertahanan negara, sehingga perlu didorong dan ditumbuhkembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan alat pertahanan (Alutsista) untuk mendukung sistem pertahanan nasional. Industri pertahanan nasional juga diharapkan dapat mendukung kepentingan Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya bergantung terhadap produk Alutsista dari negara asing. Setelah melalui proses panjang sejak tahun 2005, Pemerintah menyatakan, bahwa revitalisasi industri pertahanan merupakan prioritas dalam program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II untuk 5 (lima) tahun mendatang.9 Sampai dengan akhir tahun 2010 telah diterbitkan 3 (tiga) kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden, masingmasing adalah Perpres Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara; Perpres Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Perpres Nomor 54 Tahun tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Berbagai Keppres tersebut saling berinterrelasi dan memuat berbagai kebijakan yang ditujukan, salah satunya untuk mendorong kemajuan industri pertahanan nasional. Mendiskusikan industri pertahanan tidak akan terlepas dari terminologi akuisisi pertahanan, di mana di dalamnya terdapat suatu mekanisme atau 8

Penulis merupakan Perwira Staf pada Direktorat Pengkajian Strategi dan Operasi (Ditjianstraops), Seskoal dan merupakan anggota Kelompok Kerja Kebijakan Offset Pertahanan yang dibentuk oleh Direktorat Teknologi dan Industri (Dittekin), Kemhan RI dalam rangka mendukung proses Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia. 9 Pidato Presiden RI dalam “Workshop Revitalisasi Industri Pertahanan” di Istana Negara, Jakarta, 9 Desember 2009.

Dharma Wiratama

» Daftar Isi praktek ekonomi yang dikenal sebagai market bias. Selanjutnya, dalam tulisan singkat ini akan dibahas tentang mekanisme atau praktek ekonomi market bias yang, lazim disebut atau dikenal sebagai Offset Pertahanan (Defence Offset). 2. Fenomena Global Tentang Offset Pertahanan. Dalam konteks ekonomi, offset adalah perjanjian kompensasi tambahan atas transaksi yang mungkin akan terjadi. Offset bisa diusulkan pihak pembeli maupun penjual, dan mempengaruhi pembeli dalam memilih penyedia barang. Dalam konteks akuisisi dan suplai pertahanan, offset pertahanan adalah penjanjian kompensasi tambahan yang ditawarkan penjual atau dikehendaki pembeli, dengan harapan bisa mendatangkan keuntungan, yang biasanya terkait dengan industri negeri pembeli. Kebijakan offset pertahanan dapat dilakukan secara suka-rela, maupun sebagai suatu bentuk keharusan. Offset pertahanan sendiri bisa berupa imbal-dagang (counter-trade), local content (sebagian dari pekerjaan diberikan kepada industri lokal), atau dalam bentuk bundling (beberapa bentuk aktifitas sekaligus). Mengapa offset pertahanan menjadi salah satu pilihan dalam proses akuisisi pertahanan? Hal tersebut dikarenakan, skema offset pertahanan menawarkan berbagai alternatif fleksibel dalam dimensi utama akuisisi pertahanan, dari mendesain, mengembangkan dan memproduksi sendiri secara keseluruhan peralatan pertahanan. Dari sudut pandang lain, Offset pertahanan dapat didefinisikan, diartikan dan/atau dipahami sebagai kesepakatan antara Pemerintah dan penyedia alat pertahanan asing untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari nilai kontrak jual-beli tersebut kepada negara pembeli sebagai prasyarat jual-beli. Offset pertahanan merupakan bagian dari imbal dagang (counter-trade) yang bisa dibagi ke dalam 2 (dua) kategori: langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Offset pertahanan yang sifatnya langsung, adalah kompensasi yang berkaitan dengan alat pertahanan yang dibeli; Sedangkan offset pertahanan tidak langsung adalah kompensasi yang tidak berkaitan langsung dengan alat pertahanan yang dibeli. Lebih jauh lagi, offset pertahanan tidak langsung dapat dibagi ke dalam sektor pertahanan dan komersil. Selanjutnya, offset pertahanan langsung dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk: a. Co-production, yaitu kesepakatan untuk memproduksi lokal part atau sebagian dari barang yang dibeli; Dharma Wiratama

» Daftar Isi b. Licensed Production, yaitu kesepakatan untuk memproduksi peralatan yang dibeli di dalam negeri di bawah ijin lisensi dari negara penjual; c. Buy-back, yaitu pembelian kembali komponen yang diproduksi lokal oleh negara penjual kepada negara pembeli. Selain itu juga dikenal terminologi tolling, di mana produsen alat pertahanan menyediakan bahan baku untuk pembuatan komponen dan membeli jasa produksi yang akan dibayar oleh pembeli. Kondisi tersebut hampir serupa dengan “Contract Manufacturing” di mana pihak pembeli alat pertahanan-lah yang menyediakan bahan bakunya. Selanjutnya, dapat digambarkan tipologi offset pertahanan sebagai berikut: Counter-Trade

Counter Purchase

Barter

Simple

Clearing Arrangements

Switch Trade

Co-production

Offsets

Direct

Licensed Production

Indirect

Buy Back

Sumber: Defence Economics and Finance, Ron Matthews (2008)

Gambar 1. Tipologi offset pertahanan. Negara yang mempraktekkan offset pertahanan meningkat dari hanya lima belas (15) negara di tahun 70an menjadi lebih dari seratus (100) negara pada tahun 90an dan sebagian besar terjadi akibat adanya transaksi akuisisi alat pertahanan. Data dari the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) menunjukkan praktek offset pertahanan ini mencapai 5% dari total perdagangan dunia. Sementara British Department of Trade and Industry memperkirakan praktek offset pertahanan sekitar 15% sampai dengan 30% dari total perdagangan dunia, sedangkan konsensus para ahli dan peneliti di bidang offset pertahanan menyatakan antara 20% sampai dengan 25%. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada tahun 2007 ekspor alat pertahanan dunia diperkirakan mencapai nilai 51 milyar USD, di mana diperkirakan bisnis, transaksi dan praktek offset Dharma Wiratama

» Daftar Isi pertahanan yang terjadi serta mengiringi kegiatan ekspor alat pertahanan tersebut berkisar antara 5-10 milyar USD per tahun. Di Asia, offset pertahanan telah menjadi mekanisme penting dalam mempromosikan industrialisasi pertahan an, seperti halnya yang dilakukan oleh Malaysia sejak dekade 90-an. India menganggap offset pertahanan sebagai penggerak utama pertumbuhan dan modernisasi industri pertahanan mereka. Indonesia juga tidak terlepas dari fenomena ini, bahkan semenjak tahun 70an Indonesia merupakan negara pioneer dalam program offset pertahanan langsung di Asia Tenggara, melalui kolaborasi ekstensif dengan pabrikan pesawat terbang di Amerika dan Eropa. Dengan menggunakan pendekatan kasuistik, Indonesia sebenarnya telah melaksanakan berbagai praktek offset pertahanan mulai dari licensed production, co-production hingga buy-back. Semua informasi di atas telah menunjukan, bahwa offset pertahanan sudah menjadi sebuah fenomena global. 3. Alasan Kebutuhan Offset Pertahanan. Salah satu tujuan offset pertahanan adalah untuk menyeimbangkan balance of trade dan menjadi bagian integral dalam persaingan penjualan alat pertahanan. Secara resmi negara-negara eksportir „besar‟ alat pertahanan, seperti Amerika Serikat, Jerman dan Perancis tidak mendukung mekanisme dan praktek offset pertahanan dan menganggap hal tersebut sebagai salah satu bentuk proteksi yang dapat mengganggu praktek pasar bebas. Namun dipihak pembeli senjata yang juga memiliki kepentingan untuk mengembang kan industri pertahanannya, maka offset pertahanan dapat menjadi alat persaingan dan menjadi bagian dalam rangka penawaran penjualan alat pertahanan. Offset pertahanan juga terjadi atau menjadi pilihan strategi karena kurangnya hard currency, seperti pada kesepakatan antara India dan Iraq dalam program barter "oil for wheat and rice", di mana Iraq mengirimkan 300,000 Barrels minyak per hari kepada India dengan harga 6.85 USD per barrel, jauh di bawah harga pasar (harga pasar adalah berkisar 22 USD per barrel), pada tahun 2000 guna mendapatkan alat pertahanan dari India. Terdapat beberapa alasan mengapa banyak negara menghendaki offset pertahanan, di antaranya: a. Akuisisi pertahanan dianggap sebagai pengeluaran yang tidak produktif, dan offset pertahanan membantu banyak negara untuk Dharma Wiratama

» Daftar Isi membuat justifikasi pembelian alat pertahanan karena offset pertahanan diyakini dapat memberikan keuntungan ekonomi. b. Bagi negara-negara berkembang offset pertahanan dianggap sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi, di mana negara-negara tersebut bisa mengarahkan keuntungan dari offset pertahanan untuk membangun comparative advantage dalam sektor komersil yang lebih memberikan keuntungan secara umum (dalam konteks ini, termasuk offset pertahanan tidak langsung). c. Negara yang ingin membangun industri pertahanan, dapat melihat offset pertahanan sebagai wahana yang dapat mengakomodir proses indigenisasi teknologi pertahanan dengan lebih cepat. 4. Perkembangan Offset Pertahanan. a. Konteks Pembangunan Kemampuan Pertahanan Pada Abad Ke21. Pasca berakhirnya Perang Dingin, terdapat beberapa kecenderungan yang mempengaruhi industri pertahanan secara global, sebagai berikut: 1) Dipopulerkannya Doktrin Revolution in Military Affairs (RMA) oleh Amerika Serikat, yang kemudian dikenal sebagai military transformation, telah mengakibatkan meningkatnya unit production cost alat pertahanan. 2) Menurunnya anggaran pertahanan secara serempak di berbagai negara di dunia (peace dividend), menjadi salah satu penyebab turunnya permintaan alat pertahanan. Hal ini mempertinggi persaingan antar industri pertahanan dan meningkatkan hambatan bagi pelaku-pelaku baru untuk memasuki pasar global industri pertahanan. 3) Fokus akuisisi pertahanan saat ini lebih menekankan pada affordability, sehingga membuat banyak negara meninggalkan total self-sufficiency, dan bergerak ke arah selective self-sufficiency, sehingga membuka-diri terhadap globalisasi dalam bentuk akuisisi produk off-the-shelf (OTS), kolaborasi produksi alat pertahanan strategis (konsorsium) dan lain sebagainya. Selective self-sufficiency dilakukan dengan melindungi kemampuan atau teknologi yang dianggap strategis di dalam negeri, berkolaborasi dengan rekan terpercaya dalam membangun teknologi tinggi dan mengakuisisi teknologi pertahanan non strategis dari supplier asing. Dharma Wiratama

» Daftar Isi

Mengalir dari beberapa kecenderungan yang mempengaruhi industri pertahanan secara global di atas, maka terdapat beberapa catatan penting yang perlu untuk dipahami dalam konteks pembangunan kemampuan pertahanan pada abad ke-21 ini, yaitu: 1) Perubahan karakter cara berperang (the nature of warfare), disebabkan oleh doktrin military transformation yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi tinggi, seperti precision guide munitions, information technology dan sebagainya. 2) Menguatnya dominasi Amerika Serikat yang memiliki anggaran pertahanan melebihi kombinasi anggaran pertahanan beberapa negara lain di dunia, telah menjadi rujukan dalam menetapkan benchmark baru dalam hal kemampuan pembiayaan pertahanan (affordability). Produksi senjata menjadi semakin mahal, sehingga mencapai titik di mana negara-negara besar kemudian melakukan strategi kolaborasi seperti dalam konsorsium Joint Strike Fighter (JSF - F-35 Lightning). 3) Dinamika globalisasi memberikan tantangan berikutnya bagi affordability. Negara-negara kini bergerak ke arah perdagangan senjata yang semakin terbuka, mendobrak relasi monopolimonopsoni (satu pedagang-satu pembeli) dalam negeri antara industri pertahanan dan Pemerintah. 4) Kondisi tersebut di atas telah memaksa banyak negara untuk menetapkan strategi yang berfokus kepada pembangunan kapabilitas industri pertahanan yang spesifik. Kemandirian (self-sufficiency) pada akhirnya menjadi sekedar aspirasi yang mustahil dicapai karena biaya yang terlalu tinggi, sehingga banyak negara menyiasatinya dengan menggunakan offset pertahanan untuk mencapai target pembangunan kapasitas industri secara selektif (tidak sepenuhnya mandiri). b. Offset Pertahanan Dalam Pentahapan Akuisisi Pertahanan. Dalam prosesnya, akuisisi pertahanan dapat dibagi ke dalam lima (5) tahap, mulai dari posisi ketergantungan teknologi sampai dengan tahap kemandirian, yaitu: 1) Impor barang jadi (off-the-shelf), di mana pengembangan dan produksi dilakukan di dalam negeri. Dharma Wiratama

tidak

ada

» Daftar Isi 2) Perakitan bernilai rendah (low-value assembly), di mana komponen impor dirakit di dalam negeri. 3) Produksi berlisensi (licensed-production), di mana seluruh tahapan manufaktur dilakukan secara lokal tanpa melalui proses riset dan pengembangan (Research and Development, R&D). 4) Joint venture dan kolaborasi international (international joint venture and collaboration), di mana riset, pengembangan dan produksi barang dilakukan bersama-sama dengan negara lain. 5) Pembangunan dan produksi asli dalam negeri (indigenous development and production), di mana riset, pengembangan dan produksi dilakukan di dalam negeri. Perkembangan yang terjadi setelah adanya doktrin transformasi militer, adalah terciptanya proses globalisasi pertahanan, di mana terdapat gerak mundur dari kemandirian ke arah affordability, yang menekankan pada kolaborasi, licensed-production dan pembelian barang jadi. Untuk memecahkan masalah affordability tersebut, maka beberapa negara seperti, Inggris membuka diri terhadap kompetisi, namun akhirakhir ini Inggris bergerak kembali ke arah proteksionisme. Hal tersebut pada akhirnya mendorong Inggris untuk menerbitkan strategi industri pertahanan dengan mengidentifikasi teknologi mana yang harus dilindungi keberadaan dan hak ciptanya (niche-technologies; nicheproducts). Negara yang bersikeras untuk mandiri akan menghadapi tantangan sangat besar, apabila dihadapkan pada masalah affordability. Seperti hanya Indonesia di akhir dekade 90an yang harus meniadakan subsidi untuk industri strategis dan menuruti tekanan International Monetary Fund (IMF) untuk membuka kompetisi. Permasalahannya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kesulitan untuk dapat bersaing dengan negara lain yang memiliki industri pertahanaan dan skala ekonomi yang lebih baik. c. Spektrum Strategi Kebijakan Offset Pertahanan di Beberapa Negara. Spektrum strategi kebijakan offset pertahanan di beberapa negara sangat bervariasi, bergerak dari proteksionisme ke arah kompetisi, adalah sebagai berikut: kemandirian (self-sufficiency) diterapkan oleh Russia, keharusan membeli (local/buy American) dilakukan oleh Amerika Serikat, campuran (hybrid) dilaksanakan oleh Saudi Arabia dan Dharma Wiratama

» Daftar Isi Malaysia, selektif digunakan oleh India, kasuistis dipilih oleh Jepang dan Singapura, suka-rela diterapkan oleh Inggris dan akuisisi terbuka/kompetitif yang dilaksanakan oleh Australia. Rusia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki industri pertahanan secara mandiri. Setelah mempraktekkan dan melakukan mekanisme offset pertahanan selama 20 tahun, Australia tidak lagi meyakini, bahwa offset pertahanan bisa memberikan manfaat, sehingga tidak menjadikan offset pertahanan sebagai keharusan (mandatory). Sedangkan India memanfaatkan offset pertahanan untuk membangun industri penting dan mewajibkan offset secara selektif. Jepang dan Singapura sukses dalam program offset pertahan, dengan lebih disebabkan oleh faktor kemampuan untuk menyerap teknologi tinggi, dalam prakteknya mereka menggunakan mekanisme offset pertahanan secara kasuistis dan tidak memiliki kebijakan khusus yang mengatur offset tersebut. Saudi Arabia dan Malaysia menetapkan kebijakan offset pertahanan campuran (hybrid), dengan memanfaatkan mekanisme offset pertahanan langsung (direct offset) maupun tidak (indirect offset) secara maksimal. Pemerintah Inggris saat ini mengundang partisipasi dari perusahaan asing untuk memastikan, bahwa industri Inggris bisa mengakses industri pertahanan global. Selanjutnya Pemerintah Inggris juga mensyaratkan dilakukannya offset pertahanan senilai seratus persen (100%) dari nilai kontrak yang dinegosiasikan dengan fleksibilitas dan semangat kemitraan, melalui pendekatan best endeavour. d. Dapatkah Offset Pertahanan Berhasil Diterapkan dan Berdaya Guna? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, maka akan digunakan pendekatan dengan mengutip pendapat akademis dua (2) pakar di bidang offset pertahanan yang berbagai pendapat serta gagasan akademiknya banyak mempengaruhi kebijakan offset pertahanan berbagai negara (termasuk Indonesia), yaitu Prof. Dr. Ronald Matthews,10 dan Prof (Emeritus) Dr. Peter Hall.11 1) Pendapat Prof. Dr. Ronald Matthews. 10

Dari Nanyang Technological University (NTU), Singapore in associated with Cranfield University (CU), UK. 11 Dari Australian Defence Force Academy (ADFA), Australia in associated with University of New South Wales (UNSW), Australia.

Dharma Wiratama

» Daftar Isi Professor Matthews menekankan bahwa offset pertahanan merupakan konsep yang kompleks dan bukan merupakan sesuatu yang cuma-cuma; hanya karena kita mendapat licensed-production, hal tersebut tidak berarti kita mendapat semua akses teknologi yang terkandung dalam alat persenjatan yang kita akuisisi. Sangat diperlukan adanya interrelasi dan sinergitas antara manajemen pertahanan, manajemen industri, manajemen teknologi secara konsisten untuk mendapatkan semua akses teknologi yang terkandung dalam alat persenjatan yang kita akuisisi dalam rangka membangun industri pertahanan dengan menerapkan praktek dan mekanisme offset pertahanan. Beberapa praktek offset pertahanan yang dapat dikatakan berhasil, adalah dalam studi kasus Arab Saudi, melalui program Peace Shield yang berhasil menciptakan enam (6) perusahaan offset pertahanan. Untuk menjaga keberlangsungan perusahan tersebut, Arab Saudi menggunakan offset sipil-sipil (pembelian barang komersil yang menghasilkan offset komersil), untuk menyalurkan pekerjaan dari pembelian pesawat sipil ke perusahaan offset sipil yang awalnya untuk offset pertahanan. Studi kasus praktek offset pertahanan yang dapat dikatakan berhasil lainnya, adalah Malaysia yang menggunakan offset pertahanan untuk membuat perusahaan komposit yang kemudian memproduksi komposit bagi pesawat komersil. Hal yang sama dilakukan juga oleh India. Selain itu, banyak negara yang melakukan offset pertahanan dengan selektif dan berhasil, di antaranya Australia dengan mengidentifikasi kemampuan strategis yang harus dilindungi, sedangkan permintaan offset pertahanan oleh Inggris diarahkan kepada teknologi kritis yang ingin dilindungi. 2) Prof (Emeritus) Dr. Peter Hall: Studi Kasus Australia. Dengan menggunakan studi kasus Australia, Professor Hall, secara komprehensif menekankan beberapa hal tentang offset pertahanan. Kebijakan offset pertahanan di Australia (Australian Industrial Involvement, AII) telah berevolusi, dari dilaksanakannya praktek offset pertahanan secara best endeavour (pelaksanaan tergantung komitmen produsen/supplier). Setelah mengalami proses evaluasi, maka praktek tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi harapan Australia. Kemudian praktek offset pertahanan dijadikan sebagai suatu bentuk kewajiban keharusan (mencakup 30% dari Dharma Wiratama

» Daftar Isi kontrak pembelian alat pertahanan bernilai minimal 2.5 milyar AUSD). Dalam praktek offset pertahanan tersebut, aktifitas yang dikehendaki didefinisikan dengan tegas, seperti R&D, training, transfer teknologi, pembelian produk Australia, usaha kolaborasi, bantuan pemasaran dan sebagainya. Dalam praktek tersebut, juga dikenalkan konsep multiplier,12 pada aktifitas yang memiliki nilai tambah, dan sifatnya langsung (direct) daripada tidak langsung (indirect), misalnya R&D dan pelatihan khusus. Dalam pelaksanaannya, proyek digolongkan menurut jenis, nilai dan waktu. Kriteria kelayakan offset yang digunakan, adalah sebagai berikut: a) Commercial viability. Offset pertahanan harus mengarahkan pada kemampuan kompetisi internasional, aktifitas yang secara komersil berkelanjutan, tanpa adanya bantuan subsidi dari Pemerintah. b) Harga. Harga pembelian melalui praktek offset pertahanan tidak boleh lebih mahal daripada harga pembelian tanpa offset pertahanan. Pengalaman praktek offset pertahanan yang dilakukan dalam akuisisi alat pertahanan Pesawat F-18/A Hornet, menunjukkan bahwa cost premium yang harus dibayar mencapai 17% dari nilai total kontrak. c) Teknologi. Aktivitas offset pertahanan secara teknologi harus setara atau secanggih barang yang dibeli dalam kontak. d) Pekerjaan baru. Aktivitas offset pertahanan dilaksanakan untuk menambah atau memperpanjang apa yang sudah dilakukan oleh penjual. Kriteria kelayakan tersebut menunjukkan adanya proses pembelajaran. Skema offset pertahanan bisa mengakibatkan dilakukannya aktifitas yang tidak kompetitif dan berkelanjutan, berupa penambahan cost premium pada harga pembelian sebagai kompensasi biaya offset pertahanan, impor dan penggunaan teknologi yang tidak memberikan nilai tambah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan rezim multiplier terdapat implikasi yang menunjukkan rendahnya nilai offset pertahanan yang sesungguhnya. 12

Multiplier adalah insentif yang digunakan negara pembeli untuk menarik jenis offset alat pertahanan tertentu; namun dihindari karena bisa mendistorsi nilai transaksi offset pertahanan yang sesungguhnya.

Dharma Wiratama

» Daftar Isi Pengalaman Australia menunjukkan pencapaian hasil-hasil offset pertahanan, berdasarkan strategi yang digunakan, adalah sebagai berikut: a) Strategi best endeavour (1981/2 s.d. 1990/1). Praktek offset pertahanan yang dilaksanakan, pada akhirnya ditinggalkan (discharged) karena hanya menghasilkan atau memberikan kontribusi sebesar 19% keuntungan dari total tuntutan program offset pertahanan yang direncanakan atau dikehendaki. b) Strategi mandatory dominant (1984/5 s.d. 1993/4). Praktek offset pertahanan yang dilaksanakan, hanya menghasilkan atau memberikan kontribusi sebesar 42% keuntungan dari total tuntutan program offset pertahanan yang direncanakan atau dikehendaki. Penelitian akademis yang berhubungan dengan kontribusi offset pertahanan berdasarkan kategori, mengungkap beberapa hal sebagai berikut: a) Produksi bagian atau merangkai (assembly) memberikan kontribusi offset terbesar, hingga mencapai 32.7%. b) Pembelian produk Australia mencapai 23.9%. c) Teknologi transfer hanya mencakup 18.4% dari total tuntutan kebutuhan offset pertahanan. d) Bantuan pemasaran ke luar negeri mencakup 6%. e) Kegiatan lain bernilai 19%. Evaluasi pengalaman kebijakan offset pertahanan Australia tersebut, menunjukkan bahwa jika melihat pencapaian tujuan program offset pertahanan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak didapat keuntungan dari praktek offset pertahanan terhadap upaya kemandirian industri pertahanan Australia melalui penguatan kapabilitas berkelanjutan. Hanya kurang dari 25% kontribusi dari aktifitas dan praktek offset pertahanan dalam bentuk transfer teknologi. Kemudian, offset pertahanan dianggap hanya memberikan keuntungan minimal bagi kepentingan nasional Australia, misalnya untuk bidang non-pertahanan, termasuk keuntungan bagi komunitas yang lebih luas dan kecilnya efek bagi potensi ekspor. Dharma Wiratama

» Daftar Isi Pada akhirnya, yang menjadi kesimpulan Professor Hall adalah, bahwa perubahan strategi offset pertahanan best endeavour memang mempengaruhi persentase kewajiban offset pertahanan yang terlaksana. Akan tetapi, nilai kewajiban offset pertahanan tersebut belum jelas dan sangat mungkin hanya kecil nilainya, disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: a) Opportunity cost (biaya kesempatan yang hilang), sumber daya domestik yang digunakan oleh ekonomi sektor non pertahanan dinilai lebih memiliki nilai tambah atau lebih produktif. b) Produksi lokal memiliki keterbatasan masa penggunaan (daur hidup), meski ini merupakan aktifitas offset pertahanan yang paling banyak digunakan, tetapi dianggap tidak memiliki manfaat berkelanjutan. c) Rendahnya nilai transfer teknologi, dikarenakan penentuan bagaimana offset pertahanan yang diberikan, ditentukan oleh pihak produsen. Selama dua dekade (1970-92) Pemerintah Australia melaksanakan praktek offset pertahanan. Namun pada akhirnya, Departemen Pertahanan Australia sampai pada kesimpulan, bahwa offset pertahanan tidak berhasil. Offset pertahanan dianggap kontraproduktif karena membentengi perusahaan lokal dari aktivitas kompetisi, menghambat pencapaian produktifitas dan menekan kompetisi antar perusahaan lokal. Program Australian Industry Involvement (AII) dikritik karena tidak memiliki indikator pencapaian keberhasilan yang jelas. Kebijakan offset pertahanan Australia ditinggalkan setelah dilaksanakan selama 20 tahun, karena fakta menunjukkan rendahnya kinerja program, sehingga tidak mencapai tujuan yang diharapkan. AII dianggap sebagai upaya terakhir offset pertahanan, Audit Nasional Australia juga menyatakan, bahwa manfaat dari AII sulit untuk dipastikan. Belajar dari pengalaman tersebut, sejak tahun 1992 Australia meniadakan kewajiban untuk melaksanakan offset pertahanan dalam akuisisi alat pertahanannya. Sebagai aturan baru, diperkenalkan program kapabilitas industri Australia (Australian Industri Capability, AIC) sebagai pengganti program AII dan ditujukan untuk:

Dharma Wiratama

» Daftar Isi 1) Menggunakan proyek pertahanan yang besar untuk menciptakan kesempatan bagi industri pertahanan Australia. 2) Memberikan kesempatan kepada perusahaan lokal untuk berkompetisi dalam memenuhi kebutuhan alat pertahanan berdasarkan kemampuan sendiri. 3) Meminta perusahaan jasa konsultan professional dari Amerika Serikat untuk menganalisa kesempatan bagi industri Australia pada saat menawarkan peralatan pertahanan melalui skema Foreign Military Sales (FMS). Pada tahun 2009, AII memperkenalkan kebijakan inovatif, yakni program Global Supply Chain (GSC) yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan bagi perusahaan lokal yang mampu untuk berkompetisi dalam mendapatkan pekerjaan pada mata rantai suplai global dari perusahaan multinasional kontraktor utama (prime contractor) dan penyuplai besar mereka. Program yang berlangsung selama sepuluh (10) tahun ini bernilai 59.9 juta AUSD, dan melibatkan produsen-produsen besar seperti Boeing, Thales, Raytheon, yang mengikat perjanjian dengan organisasi yang bertanggung jawab dalam akuisisi alat pertahanan di Australia, DMO (Defence Materiel Organisation). 5. Offset Pertahanan di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa offset pertahanan sebagai bagian dari counter trade bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Praktek offset tersebut pada masa lalu lebih didasarkan pada kebijakan dan kepentingan tertentu serta dilaksanakan tanpa adanya regulasi yang mengatur dan tidak terintegrasi dengan kebijakan lain yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan industri strategis/pertahanan pada saat itu. Ketiadaan regulasi dan kebijakan offset pertahanan tersebut, telah menjadikan praktek-praktek offset pertahanan selama ini tidak terkoordinir dan sangat sulit untuk diukur kontribusinya terhadap industri pertahanan. Ketiadaan pedoman ini juga mengakibatkan ketidakjelasan tujuan dari praktek offset pertahanan terhadap penguasaan teknologi yang mendukung kemandirian industri alat pertahanan, sebagai akibatnya keberlangsungan program yang dilaksanakan terhenti dengan selesainya implementasi offset pertahanan (project-based). Krisis ekonomi yang melanda di akhir tahun 90an telah menyebabkan terhentinya atau menurunnya proses industrialisasi (alat pertahanan) di Dharma Wiratama

» Daftar Isi Indonesia, perjanjian pinjaman dengan IMF mensyaratkan dihentikannya subsidi kepada industri strategis. Hal tersebut turut menyebabkan terhentinya praktek offset pertahanan di Indonesia. Mengalir dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jeda praktek offset pertahanan di Indonesia terjadi karena offset pertahanan merupakan isu yang erat kaitannya dengan unsur politis dan persaingan dagang. Selanjutnya dapat disimpulkan pula, bahwa terhentinya praktek offset tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan kompetensi dari para praktisi, tapi lebih disebabkan oleh karena offset pertahanan merupakan isu yang kompleks. Sampai awal tahun 2000, upaya pemulihan ekonomi belum mengizinkan digunakannya cadangan devisa untuk pembelian alat pertahanan. Di sisi lain, offset pertahanan tidak lagi diperhitungkan dalam akuisisi alat pertahanan. Dengan keterbatasan anggaran Pemerintah, maka skema offset menjadi semakin dibutuhkan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan. Skema offset pertahanan maupun offset untuk keperluan sipil yang pernah dilakukan Indonesia, adalah saat General Dynamics diwajibkan memberikan sub-contract kepada P.T. IPTN dalam rangka pembelian satu skuadron pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Juga kewajiban Transfer of Technology (ToT) bagi Hughes dalam rangka pembelian satelit Palapa. Skema offset yang cukup rumit, adalah saat CASA memberikan lisensi kepada P.T. IPTN dengan meminta Indonesia menggunakan teknologi hydro-cracking dalam pembangunan kilang bensin/premium Pertamina. Berikut ini adalah data dari SIPRI (2010) tentang pengadaan alat pertahanan oleh Pemerintah Indonesia. Tabel 1. Basis Data Transfer Alat Pertahanan Indonesia Periode 2004 - 2009. Indonesia Arms Transfers Database in mill US$ (SIPRI, 2010) 2004 Canada China Czech Republic France Germany Italy Netherlands Poland

0 9 32 7

Dharma Wiratama

2005 1

14 7

2006 12

2007 1 5

31

44 15 297 9

2008 2 3 1 21 4 149

2009

13 1 4 149 12

Total 4 20 1 131 40 23 601 21

» Daftar Isi Russia South Africa South Korea Spain Sweden USA

27 0

Total

41

184

7

90

2 5

5

185 5

3 4

2

10

16

15

82

31

58

577

241

452

251 0 284 16 3 47 1.441

Sumber: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Year Book 2010 (Arms Transfer Database).

Dengan jumlah pengadaan alat pertahanan sebesar itu, belum terlihat adanya korelasi kerjasama dengan industri dalam negeri.13 Padahal dengan skema offset pertahanan 1:5 saja, industri dalam negeri seharusnya bisa mendapatkan “nilai - sales” yang besar tanpa harus membebani APBN.14 Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kuat dan diramalkan akan mencapai 6.9% pada akhir tahun 2011, maka anggaran untuk pertahanan negara diharapkan bisa meningkat dari 0.9% PDB menjadi 1.5% PDB pada tahun 2012. Dengan perkembangan yang positif ini, diharapkan Indonesia akan segera memiliki kemampuan finansial penuh untuk memulai modernisasi Alutsista. Meningkatnya kemampuan perekonomian nasional saat ini, merupakan sebuah peluang untuk melaksanakan reorientasi terhadap kebijakan offset pertahanan dalam melaksanakan akuisisi alat pertahanan. Proses revitalisasi industri pertahanan Indonesia dengan mengacu pada pengalaman embargo senjata 1992-2005, diharapkan dapat kembali memperhitungkan offset pertahanan sebagai bagian dari rencana revitalisasi tersebut. Kesiapan alat pertahanan yang rendah dan rentan terhadap ancaman embargo alat pertahanan telah mengakibatkan menurunnya kemampuan militer Indonesia, untuk melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP), maupun untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sebagai konsumen, ketergantungan kepada negara lain berarti mengkompromikan kedaulatan negara. Dengan memperhitungkan kembali offset pertahanan, terdapat peluang untuk secara bertahap dan 13

Offset Pertahanan Sebagai Suatu Kebijakan Untuk Mengembangkan Industri Pertahanan. Paparan Fajar Sampoerno, Direktur Keuangan P.T. Dahana. Pada Seminar Offset Pertahanan. Kemhan RI, Hotel Borobudur, Jakarta. November 2010. 14 Ibid.

Dharma Wiratama

» Daftar Isi berlanjut mengurangi ketergantungan akan produk alat pertahanan dari negara lain. Pengembangan industri pertahanan mencakup investasi barang modal, infrastruktur industri seperti mesin peralatan produksi, penelitian dan pengembangan teknologi serta pengembangan SDM disamping untuk kebutuhan modal kerja. Dengan menyertakan program offset pertahanan dalam akuisisi alat pertahanan, maka terdapat kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas industri pertahanan. Peningkatan kapasitas industri pertahanan tidak mungkin diserahkan hanya kepada industri/perusahaan sendiri mengingat skala kapasitas dan kemampuan serta dukungan ekonomi yang terbatas. Titik sentral dari strategi offset pertahanan terletak pada bagaimana mendapatkan keuntungan dalam bentuk capacity utilisation guna peningkatan skill atau kompetensi SDM, sehingga kemampuan penguasaan teknologi untuk kepentingan revitalisasi industri pertahanan dapat semakin cepat dan industri pertahanan nasional dapat semakin mandiri. Menjadi konsumen berarti meniadakan keuntungan secara ekonomi dalam pembelanjaan alat pertahanan, seperti kapal perang dan pesawat tempur. Praktek offset pertahanan memberikan sebuah kesempatan untuk mengembalikan keuntungan dari kontrak pembelian alat pertahanan dan dapat menjadi sarana untuk menciptakan berbagai keuntungan sektor ekonomi, melalui investasi, ketersediaan lapangan kerja baru dan berbagai hal bermanfaat lainnya bagi Indonesia melalui kontrak pembelian alat pertahanan. Melalui offset pertahanan, industri nasional juga berkesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, dalam bentuk kompetensi dan keahlian serta keterampilam khusus, produksi dan lain sebagainya. Peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kapasitas dan pengembangan industri pertahanan Indonesia, melalui program offset pertahanan masih sangat terbuka dan karenanya dapat dilaksanakan dalam kerangka revitalisasi industri pertahanan. Mengalir dari hal tersebut, maka terdapat urgensi untuk menghidupkan kembali praktek offset pertahanan dan menjadikannya sebagai bagian dari strategi revitalisasi industri pertahanan Indonesia. Komitmen kuat dan political will Pemerintah untuk mendukung implementasi upaya-upaya tersebut sangatlah diperlukan. Salah satu bentuk dukungan tersebut, adalah dengan mendorong kegiatan perumusan dan penyusunan sebuah kebijakan offset pertahanan yang komprehensif, mencakup definisi, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip, mekanisme pelaksanaan (kontrak) Dharma Wiratama

» Daftar Isi dan pengawasannya, institusi dan kelembagaan, serta perumusan critical technology list yang secara strategis memiliki nilai tambah (value added), berikut besarannya (persentase) yang perlu dikuasai serta dikembangkan dalam konteks competitive advantage. Selanjutnya, kebijakan offset pertahanan tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk ketentuan, peraturan dan/atau perundangan yang dapat bertindak sebagai acuan dalam melaksanakan perjanjian offset pertahanan guna mendapatkan keuntungan optimal dari program akuisisi alat pertahanan. Peraturan tersebut, perlu secara rinci mengatur detail prinsip-prinsip dan mekanisme dari pelaksanaan offset pertahanan, memiliki tujuan dan dapat memberikan arah yang jelas, bagi pengembangan industri nasional pada umumnya dan industri pertahanan nasional pada khususnya. Ketentuan dimaksud diharapkan juga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholders dalam industri pertahanan, utamanya kepentingan untuk secara bersama-sama mengoptimalkan hubungan sinergitas dan interrelasi antar entitas dalam konteks triple-helixs industri pertahanan. 15 6. Penutup. Terlepas dari berbagai perdebatan tentang kompleksitas offset pertahanan, apabila ditinjau dari satu sisi atau sudut pandang tertentu, Indonesia sebagai salah satu negara pioneer dalam program offset pertahanan langsung di Asia Tenggara pada era 70an, masih perlu mengimplementasikan mekanisme atau skema offset pertahanan dalam pengadaan alat pertahanan (Alutsista). Skema masa depan offset pertahanan Indonesia diharapkan dapat terregulasi, sehingga terkoordinir dan dapat diukur kontribusinya terhadap pengembangan industri pertahanan yang telah ada dan dimiliki. Dengan demikian, maka offset pertahanan sebagai bagian dari proses akuisisi Alutsista akan dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam rangka (percepatan) revitalisasi industri pertahanan Indonesia. Semoga.*** Referensi: 15

Triple-helixs, merupakan terminologi yang digunakan untuk mengambarkan sinergitas dan interrelasi hubungan yang terjadi di lingkungan industri, antara para pemangku kepentingan yang terdiri dari kalangan akademisi (academics), kalangan pelaku atau praktisi di sektor usaha/industri (business sector) dan pemerintah (goverment) selaku pemangku kebijakan. Terminologi ini juga dikenal sebagai ABG (Academia-Business-Government) di lingkungan Kementerian Pertahanan Indonesia dan TNI.

Dharma Wiratama

» Daftar Isi

Defence Offsets: Basic Concepts and Australia’s Policy Experience. Prof. (Emiritus) Dr. Peter Hall, Australian Defence Force Academy (ADFA), Australia in associated with University of New South Wales (UNSW), Australia. Pada Seminar Offset Pertahanan. Kemhan RI, Hotel Borobudur, Jakarta. November 2010. Evolution, Effectiveness and Evaluation of Defence Offsets and DualUse Policy. Prof. Dr. Ronald Matthews, Nanyang Technological University (NTU), Singapore in associated with Cranfield University (CU), UK. Pada Seminar Offset Pertahanan. Kemhan RI, Hotel Borobudur, Jakarta. November 2010. Offset Pertahanan Sebagai Suatu Kebijakan Untuk Mengembangkan Industri Pertahanan. Paparan Fajar Harry Sampurno, MBA, Ph.D., Direktur Keuangan P.T. Dahana. Pada Seminar Offset Pertahanan. Kemhan RI, Hotel Borobudur, Jakarta. November 2010. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Year Book 2010, Arms Transfer Database, Stockholm, 2010. -o0o-

Dharma Wiratama

» Daftar Isi Kutipan Riwayat Hidup: Mayor Laut (E) Ditya Farianto, M.T. yang sejak tahun 2008 hingga saat ini menjabat sebagai Kasi Stranas pada Direktorat Pengkajian Strategi dan Operasi (Ditjianstraops), Seskoal, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Februari 1972. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di bidang Manajemen Informatika (1997) dan mendapatkan pengalaman bekerja sebagai System Engineer IBM AS/400 Mid-Range Computer System (1995 s.d 1997) pada IBM-BP, memutuskan untuk berkarir di bidang militer. Menyelesaikan Pendidikan Pertama (Dikma) Militer melalui program pendidikan Perwira Prajurit Karier ABRI (PA PK ABRI) angkatan Ke-5 di Akmil Magelang pada tahun 1998, dan dinyatakan lulus menempuh Pendidikan Dasar Golongan (Diksargol) Angkatan Ke-2 di Kobangdikal pada tahun yang sama. Dalam perjalanan karir militernya, serangkaian penugasan telah dilalui, di antaranya sebagai Perwira Staff di Disinfolahtal (1999), Disminpersal (2000) dan Akademi Angkatan Laut (2003). Dalam penugasannya, serangkaian pendidikan militer juga telah ditempuh, yaitu Dikpespa Personel (2003) dan Diklapa Aplikasi (2008). Selain pendidikan militer, pendidikan Pasca Sarjana (S2) di bidang Manajemen Pertahanan di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerjasama dengan Cranfield University (CU), UK, juga melengkapi pengetahuan akademiknya dan telah diselesaikan (2007) dalam masa penugasannya sebagai Perwira TNI AL. Selain pendidikan umum, maka pengalaman akademis lainnya, adalah sebagai penerima beasiswa penelitian (Full Year Visiting Research Fellow) di Justus-Liebig University of Gießen, Jerman pada tahun 2007 s.d 2008 serta kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan kursus dalam rangka mengasah kompetensi akademiknya, yaitu beberapa International Summer Course di bidang pertahanan dan Keamanan dengan tema-tema Civil-Military Relations dan Security Sector Reform (SSR), di antaranya International Summer Course 2007 yang diselenggarakan oleh Justus-Liebig University (JLU) of Gießen, Jerman; International Summer Course 2008 dan 2009 yang diselenggarakan oleh JLU dan Friedrich-Schiller University of Jena, Jerman; International Summer Course 2011 yang diselenggarakan oleh JLU dan Tehnische Universität (TU) of Dortmund, Jerman. Beberapa tulisan akademiknya telah turut mewarnai berbagai jurnal ilmiah maupun beberapa majalah terbitan Kemhan, TNI maupun TNI AL. Tulisan penerima tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Dwidya (Ulangan I dan II) kali ini, khusus disusun untuk Majalah Dharma Wiratama, Seskoal, dalam rangka menyebarkan pengetahuan dan pegalamannya sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja Offset Pertahanan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

-o0o-

Dharma Wiratama

DHARMA WIRATAMA STAF REDAKSI

Recommend Documents