DEWAN KEHUTANAN DAERAH MALUKU (DKDM) KELOMPOK KERJA REDD+ DEWAN REMPAH MALUKU (DRM) PS. MANAJEMEN HUTAN PROGRAM PASCA SARJANA UNPATTI JURUSAN KEHUTANAN FAPERTA-UNPATTI
JAKARTA, 2012
LUAS WILAYAH MALUKU (km2)
LUAS HUTAN DI MALUKU (dalam Ha)
PETA WILAYAH PENGEMBAGAN (GUGUS PULAU) PROVINSI MALUKU PETA WILAYAH PENGEMBANGAN (GUGUS PULAU) PROVINSI MALUKU
No Unit 1 Unit I 2
Unit II
3
Nama DAS Wae Mala – Wae Koha Wae Apu – Wae Nibe
Luas (ha) Tipe KPH 142.573,00 KPHP Buru Selatan
Kabupaten/Kota
232.432,00
KPHP
Buru
Unit III *) Wae Tina
215.520,00
KPHP
Buru dan Buru Selatan
4
Unit IV
Wae Kawa
143.835,00
KPHP
Seram Bagian Barat
5
Unit V
Wae Tala
98.628,00
KPHL
Seram Bagian Barat
6
Unit VI *) Wae Mala
131.660,00
KPHP
Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat
7
Unit VII
Wae Sapalewa
8
Unit VIII
Wae Tulungarang – Wae Kobi
9
Unit IX
Wae Ruatan
67.057,00
KPHP
Maluku Tengah
102.226,00
KPHP
Maluku Tengah
85.586
KPHL
Maluku Tengah
66.323,00
KPHP
Seram Bagian Timur
10 Unit X
Wae Bubi
11 Unit XI
Wae Bobot -Wae Kaba
141.993,00
KPHP
Seram Bagian Timur
12 Unit XII
Wae Masiwang
208.821,00
KPHP
Seram Bagian Timur
13 Unit XIII
Wae Hapu
30.469,00
KPHL
Kota Ambon
14 Unit XIV
Wae Hapu
10.964,00
KPHL
Kota Ambon
13.646
KPHL
Kota Tual
Maluku Tenggara
12.612,00
KPHP
Maluku Tenggara
17 Unit XVII Larat-Ranarmoye
71.327,00
KPHP
Maluku Tenggara Barat
134.183,00
KPHP
Maluku Tenggara Barat
15 Unit XV 16 Unit XVI
18 Unit XVIII Bungai 19 Unit XIX
Babar-Moa
47.759,00
KPHP
Maluku Barat Daya
20 Unit XX
Wetar
71.774,00
KPHP
Maluku Barat Daya
21 Unit XXI
Wokam
60.990,00
KPHP
Kepulauan Aru
117.486,00
KPHP
Kepulauan Aru
22 Unit XXII Kobroor-Trangan Jumlah
2.207.864,00
*) lintas kabupaten, Sumber : SK Menhut No. 66/Menhut-II/2010
KPH DI MALUKU (5 KPHL & 17 KPHP)
1
2 Kelembagaan dan Proses Pokja REDD+, DKDM, Forum DAS, DRM Sharing dana (lembaga2 internasional, Pem.pusat,Pemda, swasta MRV (workshop, ToT,,PSP)
3
ProgramProgram Strategis
a
Konservasi & Rehabilitasi
b
Pertanian, Kehutanan dan Pertambangan yg Berkelanjutan
c
Pengelolaan lansekap yg berkelanjutan
• • • • • • •
• • • • • • •
4 Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja
Kerangka Hukum dan Peraturan UU No. 26/2007 Perda No. 5/2009 (RTRW 2007-2027) Perpres No.61 Tahun 2011 Perpres No.71 Tahun 2011 SK. Gub Maluku No:133 Thn 2012 tertanggal 28 September 2012).
Mempertahankan kawasan lindung 14,09%. Mempertahankan HPK 40,34% dan menghentikan izin pelepasan kawasan hutan untuk usaha-usaha lain Merehabilitasi lahan kritis 796.891 ha Mengembangkan ekowisata
Membangun PUP penyerapan karbon pada berbagai strata hutan/KPH. Sosialisasi perlindungan hutan kepada masyarakat sekitar hutan. Mengendalikan konversi lahan untuk tambang terbuka. Pengelolaan hutan efisien dan lestari sampai ke tingkat tapak sesuai fungsi (KPH). Integrasi skema REDD+ kedalam KPH sesuai kondisi lansekap biofisik dan karakteristik Maluku (konsep 12 gugus pulau). Menjadikan program REDD+ sebagai upaya mengembalikan lansekap kehutanan pulau-pulau kecil. Melibatkan lansekap masyarakat hukum adat. Gangguan berupa kerusakan hutan, kebakaran, dan pembalakan. Pemetaan potensi sumberdaya alam desa secara partisipatif. Menfasilitasi penyusunan tata ruang desa secara partisipatif.
• • • • • •
Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan (KPH) Pengembangan hutan rakyat Meningkatkan produktifitas lahan dan kualitas lingkungan hidup; Inventarisasi sosial-budaya masyarakat Melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi Menginventarisasi kondisi sosek, budaya serta kelembagaan masyarakat desa sekitar KPH
• • • • •
Melibatkan para pihak dalam workshop, seminar, lokakarya Sharing dana Memfasilitasi pengembangan kerjasama masyarakat desa dengan para pihak lainnya. Peningkatan iklim usaha kecil dan menengah serta akses masyarakat terhadap hutan Pengembangan areal model usaha tani konservasi pada hutan rakyat
5 Pelibatan Para Pihak
• • • • •
Reduksi Emisi
Cadangan Karbon hutan meningkat
Keanekaragaman Hayati dan Jasa Lingkungan Terpelihara
Pertumbuhan Ekonomi
Kerangka STRADA REDD+ dan 5 Pilar Utama di Maluku (Agus Kastanya & Ronny Loppies, 2012)
INTERNASIONAL=NASIONAL
PROVINSI
KABUPATEN
LANSEKAP KPH
REDD/MRV : INTERNASIONAL (IPCC, LULUCF, UNFCCC, COP) –NASIONAL (PERPRES 61 & 71/2011, RAN-GRK, STRANAS REDD+) STRADA/RAD-GRK, STRADA/RAD REDD+, INSTITUSI MRV PROVINSI , REL/RL/BAU STRADA/RAD-GRK, STRADA/RAD REDD+, INSTITUSI MRV KABUPATEN/KOTA, REL/RL/BAU PENGELOLAAN LANSEKAP, KPH, HKM, HUTAN DESA, AGROFORESTRY, REL/RL/BAU, PSP
Konsep Integrasi MRV REDD+ pada seluruh level di Maluku
(Agus Kastanya & Ronny Loppies, 2012)
Survey Awal Pembuatan PSP MoU antara Puspijak & Unpatti
WORKSHOP MRV REDD+ Ambon, 4 Oktober 2012
MoU antara Puspijak & Unpatti
FGD ANALISIS GAP KEBIJAKAN NFI Ambon, 25 Oktober 2012
FGD ANALISIS GAP KEBIJAKAN NFI Ambon, 19 Oktober 2012
PELANTIKAN DEWAN REMPAH MALUKU Upaya mengembalikan rempah sebagai icon Maluku dan menghubungkannya dengan skema REDD+
Peserta workshop membangun rempah di Maluku
Cinderamata untuk Ketua Dewan Rempah Indonesia
Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan REDD+
Publikasi REDD+ Pada Media Koran di Maluku
Nota Kesepahaman Unpatti-Puspijak untuk pembuatan Plot Ukur Permanen
Tulisan/Presentase Palu, Pebruari 2012
Tulisan/Presentase
Workshop Konsultasi Publik Pembentukan POKJA REDD+ Maluku di Ambon 1 Agustus 2012
Tulisan/Presentase MRV di Maluku , Ambon 4 Oktober 2012
Tulisan/Presentase
University Forum and UN-REDD Lesson Learned Palu, 23-24 Oktober 2012
Tulisan/Presentase Palu, 23-24 Oktober 2012
Kesiapan Maluku
1.Workshop National Carbon Accounting System (untuk mendukung program REDD+) oleh BPKH Wilayah IX dan juga yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan, Provinsi Maluku pada bulan Desember 2010. 2.Pembentukan DKDM Periode tahun 2011-2016 yang keanggotaanya dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah daerah, pengusaha, LSM, Akademisi sampai dengan masyarakat adat, yang akan menangani berbagai masalah kebijakan pengelolaan hutan di Maluku, termasuk juga REDD+, Februari 2011. 3.Workshop konsultasi publik pemangku kepentingan penanganan perubahan iklim di Maluku, yang diselenggarakan oleh Pustanling, Kemhut Maret 2011. 4.Dishut Provinsi Maluku telah menyampaikan data untuk pengusulan 3 unit KPH untuk dijadikan percontohan REDD+ pada September 2011. 5.Tim peneliti REDD+ Unpatti mengikuti terus perkembangan REDD+ secara nasional melalui berbagai FGD dan workshop yang dilakukan oleh UN-REDD dan BPKH Wilayah IX Maluku, dimana pada saat ini sementara dibuat plot-plot pengukuran karbon di berbagai wilayah Maluku (102 plot).
6.Melakukan ToT Penghitungan dan Monitoring Karbon di Provinsi Maluku pada tanggal 30 dan 31 Juli 2012 yang dilaksanakan oleh Pustanling. 7.Pembentukan POKJA REDD+ Maluku masa bakti 2012-2016 (SK. Gubernur Maluku Nomor 133 Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012). 8.Pembuatan PUP pada 22 KPH sesuai Rencana Aksi Pembangunan KPH di Provinsi Maluku, tahun 2010. 9.Pelaksanaan workshop MRV 4 Oktober 2012. 10.Pembuatan PUP Karbon di beberapa strata hutan/KPH di Pulau Ambon dan Pulau Seram sebanyak 12 plot, yang merupakan kerjasama (MOU) antara Unpatti dan Puspijak Bogor. Pengukuran tidak dilakukan pada biomassa dalam tanah (Pengukuran sedang dilaksanakan).
Tantangan Maluku
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perbedaan karakteristik geo-biodiversity di tiga eco-region (Wallacea, Sahul, Tsansfly dan Vogelkop Papua). Perbedaan karakteristik geografis pulau-pulau di Indonesia (Maluku dengan tipe pulau Oceanik). Mencegah deforestasi dan degradasi hutan yang tak terencana. Konsistensi data dan metodologi penentuan baseline daerah. Pemda masih belum memiliki kapasitas, baik untuk kelembagaan maupun sumber daya manusianya. Bagaimana masyarakat dan para pihak terkait mengetahui posisi dan perannya dalam pencapaian target pengurangan emisi dan peningkatan cadangan karbon.
DEWAN KEHUTANAN DAERAH MALUKU (DKDM) KELOMPOK KERJA REDD+ DEWAN REMPAH MALUKU (DRM) PS. MANAJEMEN HUTAN PROGRAM PASCA SARJANA UNPATTI JURUSAN KEHUTANAN FAPERTA-UNPATTI
SIAP MENYUKSESKAN SKEMA REDD+ DI MALUKU
