Deskripsi KHDTK Cemoro-Modang – Jawa Tengah
I. PENDAHULUAN Seperti halnya satuan kerja Badan Litbang Kehutanan lainnya, Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo juga diberi mandat untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Sesuai dengan tupoksi Badan Litbang Kehutanan maka KHDTK tersebut diarahkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan. BPK Solo diamanati untuk mengelola 2 (dua) KHDTK yaitu KHDTK CemoroModang di Cepu dan KHDTK Gombong di Kebumen. Kedua KHDTK tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam pemangkuan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Berdasarkan level KPH, KHDTK Cemoro Modang berada dalam pengelolaan KPH Cepu sedangkan KHDTK Gombong berada dalam pengelolaan KPH Kedu Selatan. Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cemoro-Modang di Blora dan KHDTK Gombong di Kebumen sebagai hutan penelitian disepakati untuk diupayakan melalui kolaborasi tiga pilar, yaitu antara Balai Penelitian Kehutanan Solo, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Puslitbang Perum Perhutani. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan KHDTK guna kepentingan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan. Kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merujuk pada peningkatan kemampuan kegiatan pengurusan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan seperti amanah yang terkandung dalam UU No. 41 tahun 1999. Dengan demikian bahwa kegiatan litbang kehutanan harus menjadi acuan dan menunjang bagi penyelenggaraan pengelolaan hutan. Penyelenggaraannya melalui lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific
authority), dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat. Pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong diarahkan sebagai kawasan hutan untuk kepentingan kelitbangan di bidang kehutanan tanpa merubah fungsi pokok hutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga kepentingan kelitbangan akan disusun untuk mendukung pengembangan fungsi produksi hutan agar tercapai kelestarian hutan yang menghasilkan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya.
Upaya untuk mencapainya dilakukan melalui pengelolaan KHDTK secara kolaborasi dan telah dibangun melalui tahapan sosialisasi dan koordinasi untuk membangun kesepahaman. Beberapa tahapan yang telah dilakukan tersebut adalah: 1)
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gombong dan Cemoro-Modang. Diselenggarakan di Solo 2 Desember 2004. Menghasilkan butir kesepakatan tentang pengelolaan kolaborasi KHDTK antara BP2TPDAS-IBB (BPK Solo), Perum Perhutani Unit I Jateng, dan Pusbang SDH Perum Perhutani.
2)
Workshop RENCANA DAN PROGRAM: Sinkronisasi Kegiatan Penelitian dan Pengelolaan KHDTK antara Badan Litbang Kehutanan dengan Perum Perhutani. Diselenggarakan di Jogjakarta tahun 2007, atas kerjasama BPK Solo dengan Puslitbang Perum Perhutani.
3)
Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Silengkong-Watujali Lingkup BPK SOLO dengan Jajaran Perum Perhutani. Diselenggarakan di Solo tahun 2008, atas kerjasama BPK Solo dengan Puslitbang Perum perhutani. Menghasilkan rencana program pengelolaan KHDTK dan MOU kerjasama, namun MOU tersebut sampai dengan sekarang belum dapat ditandatangani dan rencana program belum dapat dilaksanakan. Paparan diatas dapat menjelaskan bahwa secara mendasar kesepahaman dalam
pengelolaan kedua KHDTK telah dikomunikasikan dan tidak bermasalah. Hanya perlu penekanan lebih terhadap tindaklanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis seperti kesepakatan rencana program dan rencana aksi pengelolaan. Untuk itu, internal BPK Solo dan atas dukungan Badan Litbang perlu lebih merealisasikan rencana-rencana penelitian yang telah didesain di kedua KHDTK tersebut agar terwujud pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong sebagai KHDTK yang berstatus hutan tetap dan mandiri sebagai sarana litbang terpadu.
2
II. KONDISI UMUM KHDTK A. KHDTK CEMORO MODANG a.1. Lokasi Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Cemoro Modang berdasar Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Definitif Kawasan Hutan dalam Rangka Peningkatan Status Kebun Percobaan/Penelitian menjadi KHDTK mempunyai luas seluruhnya 1.311,6
ha terletak pada areal hutan produksi yang terbentang pada Sub DAS
Cemoro dan Sub DAS Modang. Kedua Sub DAS secara administratif terletak di Dusun Ngawenan, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Menurut pewilayahan Perhutani kedua Sub DAS tersebut termasuk dalam pangkuan KPH Cepu Perum Perhutani Unit I Jateng. Secara detil yaitu dalam pengelolaan BKPH Cabak (wilayah RPH Cabak, RPH Kemuning dan RPH Pengkok) dan BKPH Pasarsore (wilayah RPH Pasarsore dan RPH Ngawenan); Berdasar letak geografis berada pada 111° 32’ - 111° 33’ BT, dan 7° 03’ - 7° 05’ LS. a.2. Aksesibilitas Posisi KHDTK ini mudah dijangkau dan strategis karena dilewati jalur tengah yang menghubungkan propinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. -
Dari kota Semarang jaraknya sekitar 130 km dapat ditempuh darat selama ± 4 jam dengan rute: Semarang-Purwodadi-Blora-KHDTK Cemoro-Modang. Dari ibukota kabupaten Blora dapat ditempuh selama ± 45 menit.
-
Dari Solo jaraknya sekitar 110 km dapat ditempuh selama ± 3,5 jam. Rutenya adalah: Solo-Sragen-Ngawi-Padangan-Cepu-KHDTK Cemoro Modang. Dari kota Cepu ditempuh selama ± 10 menit.
a.3. Kondisi Biofisik Kondisi klimatologi di KHDTK Cemoro Modang: suhu udara 20,0
C – 27,5 C;
kelembaban udara rata-rata berkisar 67,0 – 81,0 %; curah hujan tahunan rata-rata (tahun 1985-2008) sebesar 1.676 mm/tahun dengan kisarannya antara 863-3.427 mm/tahun. Normalitas curah hujan yang terjadi antara 1.000-2.250 mm/tahun dengan musim kering terjadi antara bulan Juni - Nopember dan musim hujan pada bulan Desember - Mei. Iklim KHDTK Cemoro Modang termasuk dalam tipe D (sedang). Iklim tipe D merupakan iklim monsoon, mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan
3
dan musim kemarau, vegetasi yang mendominasi adalah tanaman yang mampu menggugurkan daun yang tersusun dalam hutan monsoon (musim) seperti jati. Lokasi KHDTK berada pada zona ekologi hutan dataran rendah yang berada pada Geologi Zona Randublatung, dengan kondisi geomorfologi datar sampai berombak (bergelombang). Ketinggian tempat rata-rata berkisar antara 95 – 310 m.dpl. Sungai yang mengalir di dalamnya antara lain Sungai Modang yang bermuara pada Sungai Cemoro. Tanah terdiri dari grumusol coklat, mediteran, dan lithosol. Formasi geologi dari jenis plistosen dengan batuan sedimen. Karakteristik tanah secara umum memiliki pH berkisar antara 7,1 – 7,9; BO antara 1,14 – 5,63 %, N total 0,05 – 0,17 %; P tersedia antara 3,25 – 15,22 ppm; K tersedia antara 0,23 -0,55 me/100g; BJ antara 1,92 – 2,39; BV antara 1,18 – 1,47; serta permeabilitas rata-rata 17,18 cm/jam dengan kelas sedang sampai cepat. Kondisi morfometri kedua subDAS disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Morfometri SubDAS Cemoro dan Modang di KHDTK Cemoro Modang No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Sub DAS Modang Cemoro 391,7 1.384,3 10,4 11,5 1,8 1,5 3,05 5,05 1,02 2,65 139,0 147,0 3,94 5,65 0,49 1,23
Parameter Morfometri DAS Luas (ha) Rata-rata slope DAS (%) Rata-rata slope sungai (%) Panjang DAS (km) Lebar DAS (km) Rata-rata elevasi DAS (m) Panjang sungai utama (km) Panjang jalur limpasan (km) Kerapatan drainase (km/km2) Keliling DAS (km) Panjang sungai dari pusat DAS (km) Panjang sungai terpanjang (km)
Bifurcation ratio (Br) Circularity ratio (Cr) Lemniscate constant (Lc) Faktor bentuk
4
2,73
4,14
8,95
16,45
1,85
1,8
3,82
5,22
6,0 0,61 0,59 0,27
4,6 0,64 0,43 0,51
a.4. Kondisi Hutan KHDTK Cemoro-Modang merupakan kawasan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan Klas Perusahaan (KP) Jati. Dengan demikian, penutupan lahannya didominasi oleh tegakan tanaman Jati. Berikut ini Gambar 1, menjelaskan tentang sebaran klas hutan yang ada di KHDTK Cemoro-Modang.
250
17,4% 14,1%
200
13,8%
Luas (Ha)
11,8%
11,1%
10,6%
150 100
5,7%
5,4% 3,4%
3%
50
1,7% 0,5%
1,1%
0,3%
0,2%
LDTI
HLT
TBPTH
TKL
TK
MR
TJBK
KU VIII
KU VII
KU VI
KU V
KU IV
KU III
KU II
KU I
0
Klas Hutan
Gambar 1. Sebaran Klas Hutan di KHDTK Cemoro Modang. Penutupan lahan oleh tegakan jati murni dengan jumlah luas 1.171,9 Ha terdapat dalam klas hutan: KU (Klas Umur) I s/d KU VIII, TJBK (Tanaman Jati Bertumbuhan Kurang) dan MR (Miskin Riap). Klas hutan ini merupakan klas hutan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan produksi jati. Klas hutan TK (Tanah kosong) merupakan bekas tebangan tegakan jati yang akan diremajakan kembali dengan tanaman jati. Klas hutan TKL (Tanaman Kayu Lain) yang ada ditumbuhi oleh vegetasi Johar. Klas hutan ini masih merupakan klas hutan yang lahannya diperuntukan sebagai hutan produksi jati tetapi tegakan/vegetasi yang ada bukan jenis jati. Klas hutan TBPTH, HLT dan LDTI merupakan klas hutan dengan fungsi bukan untuk produksi. TBPTH (Tak Baik untuk Produksi Tebang Habis) dan HLT (Hutan Lindung Terbatas) diarahkan sebagai fungsi lindung dikarenakan kondisi tapaknya spesifik. Sedangkan LDTI (Lapangan Dengan Tujuan Istimewa)
5
merupakan kawasan hutan istimewa dengan fungsinya selain untuk kepentingan kehutanan. Di beberapa klas hutan TBPTH ditumbuhi oleh tanaman jati, tegakan berumur muda dan tua. Sebelum ditetapkan sebagai TBPTH, sebenarnya merupakan petak/anak petak yang termasuk dalam klas hutan KU. Dikarenakan untuk kawasan perlindungan setempat yaitu sebagai perlindungan sempadan sungai, maka beberapa petak/anak petak tersebut kemudian dirubah fungsinya bukan untuk produksi. Sedangkan klas hutan HLT (petak 39d) merupakan sempadan sungai Kali Modang kondisinya kosong. Beberapa lahan pada LDTI, kondisinya tertutup oleh vegetasi, diantaranya petak 17b seluas 11,5 ha dan 17k seluas 2,2 ha (Uji Keturunan tan. Jati Puslitbang Cepu); petak 37f seluas 0,4 ha dan petak 18c seluas 0,2 ha (pekuburan rakyat, ditumbuhi tanaman jati tua); dan petak 18d seluas 2,5 ha (TPK Pasarsore, ditumbuhi Trembesi tua). Sisanya merupakan lahan terbuka karena berfungsi sebagai jalan, sumur minyak, dan rumah dinas serta kantor Asperan Pasarsore.
a.5. Kegiatan Penelitian Jauh sebelum penunjukan status kekhususan sebagai KHDTK pada tahun 2004, di kawasan hutan Sub DAS Cemoro dan Modang telah dilakukan beberapa kegiatan penelitian. Didasari dengan terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan No. 276/kpts-II/1995 tentang pemasangan SPAS di areal HPH/HTI maka pada tahun 1996 dilakukan kegiatan penelitian untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan tanaman lestari ditinjau dari aspek tata air dan lingkungan dengan judul kegiatan penelitian tersebut adalah Pengaruh Praktek Konservasi Tanah pada Hutan Jati
Terhadap Erosi, Sedimentasi dan Tata Air. Selanjutnya pada tahun 1997 dirubah menjadi Studi Pengaruh Pengelolaan Hutan Jati Terhadap Erosi dan Tata Air. Di pilihnya Sub DAS Cemoro-Modang sebagai daerah penelitian dikarenakan kondisi penutupan lahannya didominasi tegakan jati dengan pengelolaan hutan yang telah tertata dan mempunyai sejarah panjang dalam pengusahaannya. Perlu diketahui bahwa Hutan Produksi Klas Perusahaan (KP) Jati yang diusahakan oleh Perum Perhutani menempati posisi utama (56,1%) dibandingkan KP tanaman lainnya, dan juga menempati posisi utama (34,8%) terhadap seluruh areal hutan Perhutani (Perum Perhutani, 2003). Dengan melaksanakan kajian di lokasi ini diharapkan dapat
6
merepresentasikan pengaruh aktivitas pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani terhadap beberapa aspek ekologis, yaitu tata air, erosi dan sedimentasi. Inisiasi awal kegiatan penelitian kerjasama tersebut antara Direksi Perum Perhutani dengan Balai Teknologi Pengembangan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS Surakarta) dengan pendanaan melalui Biro Perencanaan Perum Perhutani Unit I Jateng. Dengan berdirinya Pusat Jati/Pusat Pengembangan SDH Perum Perhutani tahun 1998, pendanaan kegiatan kemudian dialihkan melalui Pusbang SDH Perum Perhutani. Kemudian mulai 2005, kegiatan penelitian ini tidak sepenuhnya dibiayai melalui kegiatan kerjasama dengan Perum Perhutani, tetapi skema pembiayaan dengan sistem cost sharing antara Perum Perhutani (cq Pusbang SDH) dengan Depertemen Kehutanan (cq. BP2TPDAS IBB). Skema ini diharapkan sebagai bagian awal dalam membangun KHDTK Cemoro-Modang secara kolaborasi. Selanjutnya pada tahun 2006, pembiayaan kegiatan penelitian telah sepenuhnya dibiayai pemerintah melalui penganggaran BP2TPDAS IBB (BPK Solo). Selain judul penelitian tersebut, dilakukan juga beberapa penelitian/kajian lainnya oleh tim peneliti BP2TPDAS-IBB/BPK Solo serta dilakukan pembangunan stasiun klimatologi sebagai upaya untuk mendukung kegiatan penelitian. Selain kajian hidrologi hutan jati, beberapa kajian lainnya juga pernah dilaksanakan di kawasan ini. Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan baik oleh Pusbang SDH Perum Perhutani, BPK Solo dan juga kerjasama dengan instansi lain. Pusbang SDH Perum Perhutani memiliki plot uji keturunan jati (Tabel 2) dan plot kajian Forest
Health Monitoring hutan jati (Tabel 3). Adapun beberapa judul kegiatan yang pernah dilakukan di KHDTK Cemoro-Modang selama tahun 1996-2007 dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 2. Petak Tanaman Uji Keturunan Puslitbang Perhutani Cepu yang Telah Ditunjuk Sebagai LDTI di KHDTK Cemoro-Modang LOKASI Keterangan Peta Umu Sub Das RPH/BKPH Bagian k Luas Tahun r N/ha Keterangan Hutan (ha) Tanam (Th) Ngawenan CEMORO / Ledok 17.B 11,5 1997 6 2224 Luas= 2,5 ha Pasar Sore 1998 5 6833 Luas= 7 ha 1999 4 1300 Luas = 1,5 ha
7
17.C
2,5
39
1,2
20012002 1999
2495 (Dlm RPKH tdk ditemukan)
Sumber : Data primer Sub Seksi Tanaman Uji, Pusbang-SDH Perum Perhutani, 2004. Tabel 3. Plot Pengamatan Forest Health Monitoring Hutan Jati di KHDTK Cemoro Modang Lokasi RPH/BKPH
Sub Das
Petak
CEMORO
Ngawenan/ Pasar Sore MODANG Ngawenan/ Pasar Sore
16.C
Luas (ha) 6,1
Tahun Tanam 1992
40.A 38.A
49,7 20
1955 1933
Keterangan Peninggi Bonita KBD (m) 16,3 4 1,65 28,51 33,5
4 4
N/Ha
Dkn
1200
1,33
Kelas Hutan KU II
125 110
0,59 0,78
KU V KU VIII
0,95 0,99
Sumber : Data primer dari Bidang Peneliti Lingkungan dan SDH, Pusbang-SDH Perum Perhutani, 2004. a.5.1. Penelitian yang pernah dilaksanakan di KHDTK Cemoro Modang. Tabel 4. Kegiatan Penelitian yang telah dilaksanakan di KHDTK Cemoro Modang D.S N o 1 1.
2.
Judul Penelitian
Tahun
Lokasi
Pelaksana
Aspek
2 Pengaruh Praktek Konservasi Tanah Pada Hutan Jati Terhadap Erosi, Sedimentasi dan Aliran Permukaan
3 1996
1997
5 Kerjasama antara: Direksi Perum Perhutani dengan Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Surakarta. Kerjasama antara: Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Surakarta. Kerjasama antara: Pusat Pengembangan Sumberdaya Hutan – Perum Perhutani dengan Balai Teknologi
6 Lingkungan
Pengaruh Pengelolaan Hutan Jati Terhadap Erosi dan Tata Air
4 Sub Das di kawasan hutan jati KPH Cepu KHDTK CemoroModang dan Sub Das luar kawasan hutan. Sub Das di kawasan hutan jati KPH Cepu KHDTK CemoroModang dan Sub Das luar kawasan hutan.
1999 2002
Idem
8
Lingkungan
Lingkungan
2003 2005
Idem
3.
Pengolahan dan Evaluasi Data Hidrologi Pada SPAS KPH Cepu
1998
Sub DAS kawasan hutan jati KPH Cepu dan Sub DAS luar kawasan hutan di Kabupaten Blora
4.
Neraca Unsur Hara Pada Hutan Jati
1999 2000
Petak hutan di RPH Ngawenan, BKPH Pasar Sore, KPH Cepu
5.
Kajian Aplikasi Model Erosi ANSWERS di SubDAS Modang
2002
6.
Kajian Erosi dan Limpasan Permukaan di Hutan Tanaman Jati
2002
7.
Peranan Jenis Penutupan Lahan DAS dalam Mengurangi C02
2004 2005
Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak) Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak) Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu
8.
Kajian K & I Pengelolaan Hutan
2004 2005
Sub DAS di kawasan hutan
9
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Surakarta Pusat Pengembangan Sumber Daya Hutan – Perum Perhutani pendampingan konsultan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta. Kerjasama antara: Pusat Pengembangan Hutan Pusat Jati Cepu – Perum Perhutani dengan Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) Surakarta Kerjasama antara: Pusat Pengembangan Sumberdaya Hutan – Perum Perhutani dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa UNS
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa UNS
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Balai Penelitian dan Lingkungan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta. Balai Penelitian dan Lingkungan Pengembangan
Tanaman Produksi Lestari (penelitian series 2004-2005) 9.
Pengaruh Penjarangan pada Kelas Umur Tanaman Jati terhadap Aliran Permukaan & Erosi
jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak) 2004
Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak) Kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
10. Kajian Kelembagaan Sosial Forestry
2005 2007
11. Kajian Optimalisasi Luas Penutupan Lahan Hutan thd Tata Air.
2006 2009
Kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak)
12. Kajian Aplikasi Model Erosi ANSWERS di SubDAS Cemara
2006
13. Kajian Aplikasi Model MUSLE di SubDAS Cemara
2006
14. Kajian Aplikasi Model RUSLE di SubDAS Cemara
2006
15. Pemodelan Hidrologi
2008
16. Pemodelan Debit Harian Dengan Menggunakan Model
2008
Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak) Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak) Sub DAS di kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak) Kawasan hutan jati KPH Cepu (BKPH Pasarsore dan BKPH Cabak) Sub DAS Cemoro
10
Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta. Penelitian S1 Lingkungan (Skripsi) Mahasiswa UGM, dibimbing oleh Tim Peneliti BP2TPDASIBB Balai Penelitian dan Sosial Pengembangan Ekonomi Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) Surakarta. Balai Penelitian dan Lingkungan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS)/ BPK Solo Penelitian S1 Lingkungan (Skripsi) Mahasiswa UNS
Penelitian S1 Lingkungan (Skripsi) Mahasiswa UNS
Penelitian S1 Lingkungan (Skripsi) Mahasiswa UNS
Balai Penelitian Kehutanan Solo, Badan LITBANG Kehutanan Dephut.
Lingkungan
Penelitian S1 Lingkungan (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi
GR4J
Pertanian – UGM
17. Estimasi Neraca Air Sub DAS Cemoro dan Modang
2008
Sub DAS Cemoro dan Modang
18. Analisis Unit Hidrograf di Sub DAS Cemoro
2008
Sub DAS Cemoro
19. Pendugaan Erosi dengan Menggunakan Metode SDR
2008
Sub DAS Cemoro dan Modang
20. Pendugaan Erosi pada Hutan Jati dengan Metode USLE di KU III, V dan VII 21. Probabilitas Debit Maksimum
2008
Sub DAS Cemoro dan Modang
2008
Sub DAS Cemoro dan Modang
Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM Penelitian S1 (Skripsi) Mahasiswa Fa. Teknologi Pertanian – UGM
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
a.5.2. Usulan/Rencana Usulan/rencana kegiatan ini diambil dari buku Grand Design KHDTK Cemoro Modang (2007) yang disusun bersama narasumber dari akademisi, Perum Perhutani Unit I Jateng, Puslitbang Perum Perhutani dan internal BPK Solo. Usulan ini terdiri dari tiga aspek yaitu: produksi, ekologi/lingkungan dan sosial ekonomi. Secara rinci tersaji dalam Tabel 5, 6 dan 7 berikut. Tabel 5. Matrik Usulan Kegiatan Penelitian Aspek Produksi Latar Belakang Banyaknya lahan kosong klas perusahaan (KP) Jati menuntut upaya percepatan rehabilitasi untuk peningkatan
Topik
Tahun Pelaksanaan
Kajian silvikultur beberapa jenis
BH Ledok Petak 37a, 37h, 15a, 15c, 15f, 15h, 16b
fast growing species sebagai
alternatif produksi dan kawasan penyangga hutan produksi jati Mindi Sonokeling Akasia Gaharu
Alternatif Lokasi
-
2010 2010 2010 2010
11
-
2017 2017 2015 2017
Output yang diharapkan - Teknik silvikultur jenis fast growing species. - Jenis fast
growing species
yang sesuai site dan pemasaran - Teknik Penanaman dan Inokulasi Gaharu di bawah Tegakan Jati.
aspek produksi Penanaman jati secara monokultur berdampak buruk bagi tegakan dan lingkungan.
Kajian silvikultur pola tanaman campur hutan tanaman jati.
- 2010 - 2013
BH Ledok Petak 37a, 37h, 15a, 15c, 15f, 15h, 16b
Kebutuhan masyarakat akan lahan cukup tinggi
Optimasi pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan
2010-2015
BH Ledok Petak 37a, 37h, 15a, 15c, 15f, 15h, 16b
Untuk meningkatkan riap pertumbuhan tanaman jati diperlukan upaya untuk memacunya. Bonita sebagai indikator kualitas lahan tidak dapat digunakan pada lahan kosong
Uji coba pemupukan tegakan jati pasca penjarangan untuk mempercepat produktivitas.
- 2010 - 2012
BH Ledok Petak 1a, 1d, 2c, 3, 6b, 11a, 11b, 11c, 16d, 16c, 19b.
Alternatif metode pendekatan kualitas lahan
- 2010-2012
- Pada semua Kelas Umur
- Jenis tanaman yang dapat dipadukan dengan tegakan jati yang mempunyai nilai ekonomis dan ekologis tinggi. - Pola penanaman campuran - jenis-jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi, selain yang telah ditanam saat ini - Komposisi penanaman, agar memberikan hasil yang optimum. - Dosis pemupukan - Data dan informasi pertumbuhan tanaman (pra dan pasca perlakuan) - Tabel padanan kelas bonita dengan kelas kesesuaian lahan - Tabel volume untuk berbagai kelas umur dan kelas kesesuaian lahan
Tabel 6. Matrik Usulan Kegiatan Penelitian Aspek Ekologi Latar Belakang
Topik
Hutan mempunyai peran sebagai pelindung tanah dan pengatur tata air
- Peran hutan jati dalam mengatur tata air (kualitas, kuantitas dan kontinyuitas)
Tahun pelaksanaan
Alternatif Lokasi
- 2006-2009
Semua - Infiltrasi, Kelas Umur Intersepsi, dan Jati evapotranspirasi hutan tanaman jati - Analisis kawasan
- 2010-2013
12
Output yang diharapkan
- Kemampuan hutan Jati dalam pengendalian - 2010-2013 banjir dan kekeringan - Evapotranspirasi pada hutan jati
-
-
Kegiatan penanaman dan pemanenan tanaman jati berdampak pada kualitas lahan
- Teknik konservasi tanah secara vegatif dan sipil teknis pada kegiatan penanaman - Dinamika kualitas lahan jati dalam satu umur daur - Dinamika tumbuhan bawah pada hutan tanaman jati - Sistem penebangan, penanaman dan pemeliharaan tanaman jati - Kajian sedimen transport di kawasan hutan jati - Neraca hara dalam sistem DAS kawasan hutan jati - Sistem penebangan, penanaman, dan pemeliharaan hutan jati terhadap degradasi lahan (sifat tanah, erosi, dan limpasan
- 2010-2013
- 2010-2013 - 2010-2013 - 2010 -2013
- 2010-2013 - 2010-2013 - 2010-2013
- BH Ledok Petak 37a, 37h, 15a, 15c, 15f, 15h, 16b - Pada semua Kelas Umur - Pada semua Kelas Umur - Pada semua Kelas Umur - Pada semua Kelas Umur
- 2010-2013
- Pada semua Kelas Umur - Pada semua Kelas Umur
13
-
-
-
-
fungsi lindung pada hutan produksi jati. Luas hutan optimal yang dapat mengendalikan tata air Batas hujan maksimum yang dapat diserap oleh hutan jati Hasil air dari hutan jati Teknik konservasi tanah pada kegiatan tumpang sari Tingkat kesuburan tanah pada berbagai kelas umur tanaman jati Tumbuhan bawah sebagai indikator kesuburan tanah Sistem penebangan, penanaman dan pemeliharaan tanaman jati yang dapat mengatasi degradasi lahan
permukaan). - Kemampuan penahan air oleh serasah di bawah tegakan jati
- Pada semua Kelas Umur
Sering terjadinya kebakaran di kawasan hutan jati, dikhawatirkan akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan
- Kajian berbagai metode penanggulangan kebakaran di lahan hutan jati
- 2010-2013
- Pada semua KU II ke atas
Hutan tanaman monokultur diduga mempunyai keanekaragaman hayati kurang baik dibanding dengan di hutan alam Pengembangan Jenis Tanaman Lokal untuk Konservasi Perlindungan Setempat (KPS)
- Studi keanekaragama n hayati (flora, fauna dan mikrobiologi) di lahan hutan jati
- 2010-2012
- Pada semua Kelas Umur
Kajian silvikultur beberapa jenis lokal Ploso Waru Duwet
- 2010- 2015 - 2010- 2015 - 2010- 2015
Sepanjang Sungai Utama
- Informasi dampak kebakaran hutan terhadap penurunan kualitas lingk (pemadatan tanah, erosi dan limpasan). - Informasi metode penanggulangan kebakaran. - Informasi keanekaragama n hayati (flora, fauna dan mikrobiologi) di lahan hutan Jati pada bebagai kelas umur - Teknik silvikultur jenis tanaman lokal
Tabel 7. Matrik Usulan Kegiatan Penelitian dari Aspek Sosial Ekonomi. Latar Topik Tahun Alternatif Output yang Belakang Pelaksanaan Lokasi diharapkan Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan masyarakat
Nilai ekonomi hutan bagi masyarakat sekitar
2011-2015
14
BH Ledok Petak 37c, 39e, 39f, 40c, 87a, 87d, 1a, 1b, 1d, 2a, 2b,
- jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan punya nilai jual
sekitar hutan
Tekanan terhadap hutan sebagai penyedia bahan bakar kayu yang dimungkinkan bisa mempengaruhi kelestarian hutan
2c, 2d, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 7a, 7b, 8a, 8b, 9c, 9d, 15d, 15e, 15g, 16c, 17b, 17c, 17d, 17f, 17g, 17h, 19b.
- Distribusi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam kehidupan masyarakat - Pendapatan masyarakat yang diperoleh dari hasil hutan bukan kayu tersebut - Jasa lingkungan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat - Pendapatan masyarakat dari keterlibatannya dalam pengelolaan hutan
Produksi, distribusi dan konsumsi bahan bakar kayu
2010-2012
Desa Sekitar KHDTK
- Produk bahan bakar kayu dari hutan dan dari luar hutan serta dinamikanya - Jalur distribusinya - Konsumsi bahan bakar kayu oleh rumah tangga dan - Bahan bakar alternatif
Pengaruh sosial budaya masyarakat sekitar terhadap kelestarian hutan
2011-2013
Desa Sambong, Desa Nglebur
- nilai-nilai sosial dan budaya yang tumbuh di masyarakat - peran nilai sosial dan budaya dalam kelestarian hutan - dampak krisis 1997 terhadap nilai-nilai yang ada - masa depan nilai sosial dan budaya untuk
Lanjutan Tabel 7. Kearifan lokal penting untuk pembangunan hutan yang lestari
15
Masih lemahnya SDM yang ada untuk mendukung pengelolan hutan secara lestari
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar hutan dapat dikelola secara lestari
2010-2015
Desa Sambong
-
-
-
Ada beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan yang manfaatnya berbeda-beda bagi penerima baik laki-laki maupun perempuan
Manfaat pelatihan ketrampilan untuk masyarakat sekitar hutan
2010-2012
Desa Sekitar KHDTK
-
-
-
-
Keberadaan lembaga yang dibentuk dari atas seperti LMDH biasanya berjalan selama ada kegiatan dan ada insentif Pengelolaan hutan menyangkut multi pihak dengan interest yang berbedabeda dan
Kinerja LMDH
2011-2013
Desa Sekitar KHDTK
-
Konflik dan resolusi konflik di KPH Cepu
2010-2013
Kabupaten Blora
-
-
16
mendukung pengelolaan hutan secara lestari Peluang usaha di luar kawasan hutan keswadayaan masyarakat untuk pengembangan usaha di luar kawasan hutan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan jenis dan bentuk pelatihan ketrampilan yang diberikan manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya pelatihan tersebut dampak adanya pelatihan ketrampilan dalam kehidupan masyarakat relevansi jenis pelatihan ketrampilan dengan kabutuhan masyarakat struktur organisasi LMDH tugas-tugas pokok LMDH target dan capaian kegiatan LMDH pembinaan LMDH area konflik para pihak yang terlibat dalam konflik kepentingan masing-masing pihak terhadap
kemungkinan saling berlawanan
kelestarian sumberdaya hutan - resolusi konflik adan alternatifnya di masa depan
a.6. Kegiatan Non Penelitian Kegiatan Non Penelitian yang telah dilakukan di KHDTK Cemoro Modang adalah dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan KHDTK. Kegiatan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: 1. Pemeliharaan dan penyediaan sarpras, seperti: a. Pengamanan fasilitas di KHDTK b. Pemeliharaan sarpras (rutin) c. Pemeliharaan pondok kerja d. Pemeliharaan pal batas 2. Perencanaan dan Koordinasi a. Koordinasi internal b. Koordinasi dengan stakeholder (Unit, KPH dan Puslitbang) c. Rapat Koordinasi d. Koordinasi tentang penetapan KHDTK 3. Pengumpulan bahan pengelolaan a. Pengumpulan bahan RTT/RPKH dari Perum Perhutani. b. Pengumpulan data dan potensi hutan c. Pengumpulan data bio fisik (hidrologi, klimatologi, dll). d. Pengumpulan data sosek dan kelembagaan 4. Monitoring dan evaluasi a.7. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penelitian yang ada (s/d 2009) untuk mendukung kegiatan penelitian
masih
perlu
ditingkatkan,
baik
secara
pemeliharaan
maupun
kelengkapannya. Untuk meningkatkan hasil penelitian di KHDTK, perlu dilakukan inventarisasi sesuai kebutuhan agar menghasilkan daya dukung yang efektif dan
17
efisien. Tabel 8 menyajikan sarpras pendukung dan penunjang yang ada sampai Bulan Desember tahun 2009. Tabel 8. Sarana dan Prasarana Pendukung & Penunjang Penelitian di KHDTK Cemara Modang No J enis Jumlah . Sarpras Pendukung 1 Automatic Water Level Recorder (AWLR) 2 Automatic Rainfall Recorder (ARR) 3 V-notch 4 Winch 5 Ombrometer 5 Stasiun Pengamatan Arus Sungai (SPAS) 7 Stasiun Klimatologi (ARR, pan evaporimeter, anemometer, termometer udara, termometer tanah, pengukur kelembaban udara, sunshine recorder) Sarpras Penunjang 1 Lahan untuk stasiun klimatologi 2 Kendaraan bermotor roda 2 3 Pondok kerja (base camp) pinjam pakai bangunan Perum Perhutani 4 Papan display & informasi 5 Peta KHDTK 6 Barang inventaris perlengkapan perkantoran dan pemondokan
18
2 2 12 2 2 2 1 unit
1 2 1 2 1 paket
III. ASPEK LEGALITAS Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia, hirarkhi perundangan di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya. Berdasarkan hirarkhi tertib hukum tersebut maka pengelolaan KHDTK harus didasarkan pada perundangan sesuai dengan hirarkhinya. Pengelolaannya melibatkan Badan Litbang Kehutanan dan pemangku kawasan hutan (Perum Perhutani untuk kawasan hutan non konservasi di Jawa; Inhutani/HTI/HPH, Dinas Kehutanan untuk kawasan hutan di Luar Jawa) dengan sistem manajemen kolaborasi. Dasar hukum pengelolaan KHDTK mengacu pada perundangan yang berlaku. Untuk pengelolaan KHDTK Cemoro Modang dan KHDTK Gombong, payung hukum yang harus diacu adalah: 1) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 3) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani); 4). Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 89/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret tahun 2004 Tentang penunjukkan KHDTK Cemoro Madang dan Keputusan Menetri Kehutanan No. 76/Menhut-II/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang penunjukan KHDTK Gombong; dan 5) SK. Kepala Badan Litbang Kehutanan No. 96/Kpts /VIII/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengelolaan KHDTK. Di dalam UU No. 41 tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) hutan mempunyai tiga fungsi yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Pasal 6 ayat (2) pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Pasal 8 ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus, Pasal 8 ayat (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: a. penelitian dan pengembangan, b. pendidikan dan latihan, dan c. religi dan budaya. Pasal 8 ayat (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
19
PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3/2008 menyebutkan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewenangan untuk melakukan tata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan seperti tertera dalam pasal 3 ayat (1), dan kewenangan pemerintah tersebut, dalam pasal 3 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan pada wilayah serta kegiatan tertentu. Pada kawasan hutan dengan tujuan khusus, pasal 4 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri diatur melalui Keputusan Menteri. PP No. 30 tahun 2003 telah mengamanatkan pengelolaan seluruh hutan negara kecuali kawasan hutan konservasi di Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Banten (Pasal 9 ayat (1)) kepada Perum Perhutani. Wilayah kerja Perum Perhutani terbagi dalam 3 Unit dan masing-masing Unit dibagi menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang penetapannya oleh Menteri Kehutanan atas usul Direksi yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) dan (4) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 89/Menhut-II/2004 tahun 2004 menunjuk kawasan hutan produksi tetap di (Sub DAS) Cemoro dan di (Sub DAS) Modang yang terletak di Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 76/Menhut-II/2004 tahun 2004 menunjuk kawasan hutan produksi terbatas di (Sub DAS) Watujali dan di (Sub DAS) Silengkong yang terletak di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah sebagai KHDTK untuk hutan penelitian, serta menunjuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sebagai pengelola KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong Kemudian melalui keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan No. 90/KPTS/VIII/2004 ditunjuk BP2TPDAS-IBB, yang sejak tahun 2007 diubah menjadi Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo, sebagai penanggungjawab pengelola KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong. Kedua KHDTK telah dilakukan penataan batas secara definitif oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI dan telah dilaporkan melalui dokumen Tata Batas Definitif KHDTK Cemoro-Modang No. 4/TTB/BPKH XI/2003 dan dokumen Tata Batas Definitif KHDTK Gombong No. 5/TTB/BPKH XI/2003. Selanjutnya melalui surat No. S.370/BPKH-XI-4/2004 tanggal 11 September 2004, Kepala BPKH Wilayah XI Yogyakarta mengajukan kepada Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk memproses pengukuhan lebih lanjut KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong.
20
Kepala Badan Litbang Kehutanan melalui surat No. S.1619/VIII/Lit-1-3/2006 tanggal 22 Agustus 2006 mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk segera memproses penerbitan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong. Penetapan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong sebagai hasil akhir kegiatan pengukuhan suatu kawasan hutan sedang dalam proses penyelesaian oleh Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, dengan didasari tahapan penunjukan, tata batas dan pemetaan. Penetapan KHDTK CemoroModang dan KHDTK Gombong tersebut diharapkan menjadi suatu kepastian hukum terhadap status, letak, batas dan luas KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong yang sebelumnya telah melalui penunjukan Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk hutan penelitian. Penunjukan kawasan hutan di Sub DAS Cemoro-Modang dan di Sub DAS WatujaliSilengkong sebagai KHDTK melalui keputusan Menteri Kehutanan adalah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Namun bila melihat peraturan yang lainnya yaitu PP No. 30 tahun 2003, kawasan hutan tersebut status kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dari pemerintah kepada Perum Perhutani, sebagai BUMN kehutanan, dengan fungsi hutan produksi. Oleh sebab itu didalam pemanfaatan dan pengelolaan untuk kepentingan kelitbangan di KHDTK diperlukan kesepahaman yang dikonkretkan dalam suatu memori kerjasama antara BPK Solo, Perum Perhutani Unit I dan Puslitbang Perum Perhutani.
21
Gambar 3. Aspek Legalitas Pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan a. b. c.
Pasal 6 (ayat 2) fungsi konservasi fungsi lindung fungsi produksi
PP No. 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) Pasal 9 Mengamanatkan pengelolaan seluruh hutan Negara kecuali kawasan hutan konservasi di Propinsi Jateng, Jatim, Jabar dan Banten kepada Perum Perhutani. Wilayah kerjanya terbagi dalam 3 Unit dan masing-masing Unit dibagi menjadi KPH yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas usul Direksi.
BAB V (Pengelolaan Hutan); BAB VII (Pengawasan); BAB XV (Penyerahan Kewenangan)
Pasal 8 Ayat 1, Penetapan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus Ayat 2, Penetapan KHDTK untuk kepentingan: kelitbangan, diklat, dan religi budaya Ayat 3, KHDTK tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan tsb kawasan hutan
PP No. 6/2007 jo PP 3/2008 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 3 Ayat 1. Kewenangan pada pemerintah dan atau pemerintah daerah Ayat 2, kewenangan pemerintah tsb dapat dilimpahkan kpd BUMN kehutanan
1.
Manajemen Kolaborasi KHDTK
BAB III (Pengurusan Hutan) Bagian Ketiga Pasal 14 dan 15
2. 3.
Pasal 4 Pada KHDTK, bahwa tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri dan diatur melalui Keputusan Menteri
BPKH Wil. XI Jogjakarta No. 4/TTB/BPKH XI/2003 Tata Batas Definitif KHDTK Cemoro Modang No. 5/TTB/BPKH XI/2003 Tata Batas Definitif KHDTK Gombong N0. S.370/BPKH-XI-4/2004 Pengajuan proses pengukuhan lebih lanjut KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong kepada Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
22
1. 2.
Keputusan Menhut: No. SK 76/Menhut-II/2004 -> Penunjukan KHDTK Gombong No. SK 89/Menhut-II/2004 -> Penunjukan KHDTK Cemoro-Modang
Proses Pengukuhan/Penetapan 1. penunjukan 2. penataan batas 3. pemetaan 4. penetapan, melalui Keputusan Menteri -> Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Keputusan Kepala Badan Litbang Dephut No. 90/KPTS/VIII/2004 Menunjuk BP2TPDAS IBB (BPK Solo) sebagai penanggungjawab pengelolaan KHDTK Cemoro Modang dan KHDTK Gombong
Surat Ka. Badan Litbang Kehutanan No. S.1619/VIII/lit-1-3/2006 kepada Ka. Baplan untuk segera memproses penerbitan keputusan Menhut tentang pengukuhan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong
IV. TATA KELOLA Berdasarkan peraturan yang berlaku dan kondisi yang ada maka pengelolaan atas KHDTK dilaksanakan dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: 1. Tidak merubah fungsi pokok hutan yang telah ditetapkan. 2. Pengelolaan KHDTK terbagi menjadi aspek Pemangkuan Kawasan Hutan dan aspek Penelitian dan Pengembangan. 3. Pengelolaan KHDTK dalam aspek Pemangkuan Kawasan Hutan diselenggarakan untuk
memenuhi
fungsi
pokok
produksi
(penanaman,
pemeliharaan,
pengamanan dan penebangan), tetap berada dalam kewenangan jajaran Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sesuai dengan teknis dan aturan yang ada. 4. Pengelolaan KHDTK dalam aspek Penelitian dan Pengembangan bidang kehutanan berada pada kewenangan Badan Litbang Kehutanan melalui BPK Solo. BPK Solo sebagai leading sector dalam mengkoordinasikan kegiatan litbang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani. 5. Untuk memperoleh manfaat pengelolaan KHDTK secara optimal dan efisien maka pelaksanaannya
dilakukan
bersama-sama
dengan
dasar
manajemen
kolaborasi antara BPK Solo, Perum Perhutani Unit I, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani. (Berdasarkan rumusan Rakor dan Sosialisasi KHDTK, 2004 dan Rakor Renpro KHDTK, 2008). Berdasarkan pada UU No. 41 Tahun 1999 maka kawasan hutan yang ditetapkan sebagai KHDTK, peruntukan fungsi pokoknya tetap dan tidak akan dirubah. Perlu mendapat perhatian bersama bahwa dengan ditunjuk/ditetapkannya sebagai KHDTK maka kawasan hutan tersebut juga mengemban kepentingan utama untuk litbang di bidang kehutanan, dengan didasarkan arahan sebagai berikut: a) Penelitian yang dilakukan meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial ekonomi. b) Penelitian dapat dilakukan secara kolaborasi antara BPK Solo dengan Puslitbang Perum Perhutani, atau dilakukan secara mandiri. c) Penelitian yang akan dilakukan di KHDTK mengacu pada Grand Design KHDTK, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan penelitian baru yang disesuaikan dengan rencana kerja yang ada. d) Diseminasi hasil penelitian dapat diselenggarakan bersama-sama. e) Pendanaan kegiatan bersumber dari BPK Solo, dan atau Perum Perhutani, dan atau sumber dana lainnya.
23
f) Pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi, Balitbangda, dan lembaga penelitian terkait lainnya dapat memanfaatkan KHDTK untuk kegiatan penelitian
secara
kolaborasi dengan mengajukan usulan ke BPK Solo dan selanjutnya disetujui oleh BPK Solo bersama Puslitbang Perum Perhutani. Penyusunan program dan pengaturan penelitian bersama pihak ketiga akan dibahas detil dalam pertemuan pada saat menyusun Rencana Teknis Tahunan. Pengelolaan KHDTK melalui manajemen kolaborasi dilakukan dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung antar masing-masing pihak terkait berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengelolaan tersebut memerlukan pembagian peran dan tanggungjawab
secara proporsional serta menuntut
terbangunnya padu
serasi
(sinkronisasi) dengan cara komunikasi yang intensif, efektif, saling menghormati dan saling bersinergi antara jajaran BPK Solo dengan jajaran Perum Perhutani. Hal tersebut diupayakan dengan harapan untuk menjamin keberlangsungan fungsi produksi dan kepentingan kelitbangan agar menghasilkan manfaat yang optimal. Penerapan manajemen kolaborasi mencakup hal perencanaan, implementasi, monev, diseminasi dan pengamanan kawasan dengan skema ruang lingkupnya dalam Gambar 4.
MANAJEMEN KOLABORASI PRODUKSI
Perencanaan
Implementasi
RISET
Monev
Diseminasi
Keamanan
Gambar 4. Skema Ruang Lingkup Kolaborasi Pengelolaan KHDTK Untuk
membantu
kelancaran
kegiatan
pengelolaan
KHDTK
diperlukan
suatu
perencanaan yang mengakomodir kegiatan penelitian dan kegiatan pengelolaan pemangkuan kawasan. Karena tidak merubah fungsi hutan maka Rencana Teknis Kelola KHDTK yang dibuat harus disinkronkan antara rencana kelitbangan dengan rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH). Penyusunan Rencana Teknis Kelola KHDTK disusun untuk jangka tahunan, menengah dan panjang bersumber dari Grand
Design KHDTK dan Rencana Program BPK Solo; RPKH Bagian Hutan; dan Masterplan Puslitbang Perhutani.
24
Dari Gambar 4 dapat dijabarkan dalam Tabel 17, yaitu tentang pembagian peran dan tanggungjawab pengelolaan KHDTK dalam kerangka manajemen kolaborasi. Tabel 17. Pembagian Peran dan Tanggungjawab Pengelolaan KHDTK. No Kegiatan Penanggungjawab Keterangan . Aspek Aspek Kelitbanga Pemangk n uan Hutan 1 2 3 4 5 1. Pemangkuan KPH Sepenuhnya tetap dilakukan oleh jajaran Perhutani Unit I melalui KPH. 2. Perencanaan BPK Solo & KPH dan 1. Penyusunan Rencana Teknis Kelola Puslitbang atau KHDTK (hasil sinkronisasi antara Pht Biro Rencana Kelitbangan dengan Renbang Rencana pengaturan kelestarian hutan). 2. Secara periodik diperlukan pertemuan antara pihak terkait untuk melakukan pembahasan Rencana Teknis Kelola KHDTK Tahunan. 3. Rencana Teknis Kelola Tahunan membahas program (T-1/T-2) 3. Penanaman BPK Solo & KPH BPK Solo & Puslitbang memandu Puslitbang kegiatan sesuai penelitian terkait Pht 4. Pemeliharaan BPK Solo & KPH 1. Kegiatan pemeliharaan dilakukan Puslitbang oleh Unit I (cq KPH). Pht 2. Untuk kegiatan pemeliharaan di lokasi tanaman uji coba akan dikomunikasikan dengan BPK Solo dan/Puslitbang Perum Perhutani. 5. Pemanenan BPK Solo & KPH 1. Kegiatan pemanenan hasil hutan Puslitbang dilakukan oleh Unit I (cq KPH). Pht 2. Untuk kegiatan pemanenan hasil hutan di lokasi tanaman uji coba akan dikomunikasikan dengan BPK Solo dan/Puslitbang Perum Perhutani. 6. Pemasaran KPH / KBM Hasil pemasaran tetap menjadi milik hasil hutan Perum Perhutani. 7. Pengamanan BPK Solo & KPH Terhadap aset masing-masing dan Puslitbang saling mendukung. Pht 8. Monev BPK Solo & KPH Dilaksanakan periodik (2 kali Puslitbang setahun), pada tahap pelaksanaan Pht dan akhir kegiatan. 9. Sosialisasi, BPK Solo & 1. Data penelitian dapat diakses dan Diseminasi Puslitbang digunakan secara bersama. dan Pht 2. Pemanfaatan, diseminasi dan
25
Pemanfaatan Hasil Penelitian
10.
sosialisasi hasil penelitian dapat dilakukan secara bersama. Butir 1 dan 2 dilandaskan pada prosedur, kode etik keilmiahan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan beban aset masingmasing yang dimiliki
Pajak
BPK Solo & KPH Puslitbang Pht 11. Sarpras BPK Solo & KPH Ada kontribusi dari para pihak, dari Puslitbang pengadaan maupun pemeliharaan Pht yang disesuaikan dengan kebutuhan. 12. Pendanaan BPK Solo KPH Sumber dana dari BPK Solo, dan atau dan atau Perum Perhutani, dan atau dana Puslitbang lainnya. Pht Sumber: Hasil Rakor Renpro Pengelolaan KHDTK, 2008. Mengacu pada konsep kelembagaan pengelolaan kolaboratif dan selaku leading
sector kelitbangan di KHDTK maka BPK Solo menyusun struktur organisasi pengelola KHDTK.
Untuk
melakukan
pengelolaan
KHDTK
ditunjuk
masing-masing
Penanggungjawab Teknis Lapangan yang akan mengkoordinir semua kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam KHDTK. Skema pengelola KHDTK lingkup BPK Solo disajikan dalam Gambar 5. Gambar 5. Skema Pengelola KHDTK Lingkup BPK Solo Stakeholders 1. Dinas Kehutanan (Prop & Kab) 2. Perguruan Tinggi 3. LSM, dll
Koordinator Pengelola KHDTK (Kepala Seksi PSP)
Kepala BPK SOLO
Penanggungjawab Teknis Lapangan KHDTK
PERUM PERHUTANI 1. Unit I ( Biro, KPH Cepu & KPH Kedu Selatan) 2. Puslitbang
Nara Sumber (Ketua Kelti)
Sekretaris Petugas Teknis Lapangan Keterangan: : garis komando
- Pelaksana Teknis - Petugas harian setempat - Pengamat lapangan
Tim Pelaksana Penelitian
: garis koordinasi : menjalankan fungsi pengelolaan kolaborasi
Sistem tata hubungan pengelolaan KHDTK dirancang untuk seefektif dan seefisien mungkin, dimana masing-masing pejabat pengelolanya melakukan koordinasi sesuai
26
dengan jenjangnya. Koordinasi tingkat pengambil kebijakan dilakukan oleh masingmasing pimpinan instansi dan satker yaitu Kepala BPK Solo, Kepala Perum Perhutani Unit I, Kepala Puslitbang Perum Perhutani, Kepala Biro Perencanaan SDH Unit I, Administratur/KKPH Kedu Selatan dan Administratur/ KKPH Cepu. Koordinasi tingkat teknis dilakukan oleh masing-masing pejabat dibawahnya. Untuk lebih detilnya, sistem tata hubungan pengelolaan KHDTK tersaji dalam Gambar 6.
27
Gambar 6. Skema Pengelola KHDTK dan Tata Hubungan Kerja
Stakeholders 1. Perguruan Tinggi 2. Balitbangda 3. Lembaga Penelitian lainnya
Kepala Perum Perhutani Unit I
Ka. Biro Perencanaan SDH
Administratur/ KKPH Cepu
Wa. Kapuslitbang Bid. Penelitian
Administratur/ KKPH Kedu Selatan Kasi PSDH
Kasi PSDH Koordinator Pengelola KHDTK (Kepala Seksi PSP)
KSS Penelitian dan Pengembangan Usaha
Asper/KBKPH Pasarsore
Kepala Puslitbang Perum Perhutani
Kepala BPK SOLO
Asper/KBKPH Cabak
Asper/KBKPH Karanganyar Sekretaris
Mantri/KRPH Pasarsore
Mantri/KRPH Cabak
Mantri/KRPH Ngawenan
Mantri/KRPH Kemuning
Penanggungjawab Teknis Lapangan KHDTK CemoroModang
Nara Sumber (Ketua Kelti)
Wa. Kapuslitbang Bid. Pengembangan
Ketua Kelti Lingkungan & Sosek
Ketua Kelti SDH
Gombong
Mantri/KRPH Somagede
Ketua Kelti Manajemen
Petugas Teknis Lapangan - Pelaksana Teknis - Petugas harian setempat - Pengamat lapangan
Mantri/KRPH Pengkok
Tim Pelaksana Penelitian
= Koordinasi Tingkat pengambil kebijakan = Koordinasi Tingkat Teknis = Sistem tata kelola KHDTK
28
V. TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KHDTK CEMORO-MODANG & KHDTK GOMBONG Pengelolaan dan pengembangan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong yang ditunjuk untuk kepentingan kelitbangan dilakukan dalam upayanya untuk mewujudkan fungsi KHDTK ini secara optimal. Berbagai kegiatan dan skenario pengelolaan telah dibuat, namun beberapa kendala dihadapi dalam pelaksanaannya. Tabel 18. Kondisi, permasalahan dan strategi pemecahan Kondisi
Tahapan Perkembangan
Kendala
Saran & Strategi
Legalitas Yuridis Formal: 1. Surat Penunjukan Menteri Kehutanan: a. SK No. 89/ Me nhu tII/2 004 KHDTK Cemoro Modang b. SK No. 76/ Me nhu tII/2 004 KHDTK Gombong 2. Keputusan Kepala Badan Litbang Dephut No. 90/KPTS/VIII/2004 ttg tanggungjawab pengelolaan kedua KHDTK kepada BP2TPDAS-IBB (BPK Solo). 3. Proses Pengukuhan, dalam rangka untuk penetapan KHDTK melalui Keputusan Menhut. (sejak 2004) - Usulan Proses
29
Proses Pengukuhan: 1. Proses pengukuhan yang lama dari tahun 2004 s.d sekarang. 2. BATB (revisi) telah diterima oleh Puskuh. Secara substansi, BATB tersebut sudah layak untuk proses penetapan lebih lanjut. 3. waktu untuk menyelesaikan proses pengukuhan/ penetapan belum diketahui. 4. Perlu pencermatan status KHDTK berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang kepentingan. (PP No.30 tahun 2003 versus ketetapan Menhut atas KHDTK)
Perlu dilakukan koordinasi dan pembahasan secara intensif dan komprehensif oleh Badan Litbang Kehutanan kepada Badan (Ditjen) Planologi Kehutanan dalam rangka penetapan KHDTK.
pengukuhan telah dilakukan dari tahun 2004 oleh BPKH Wil XI. Mengalami kevakuman, kemudian tahun 2007 diusulkan kembali kepada Puskuh untuk melanjutkan proses dengan mengirim ulang berkas Berita Acara Tata Batas (BATB) KHDTK. - Dari hasil pencermatan BATB oleh Puskuh menemukan beberapa kesalahan dalam BATB sehingga perlu adanya revisi oleh BPKH Wil XI. (2007 s.d awal 2009). - BATB (revisi) telah diserahkan kembali kepada Puskuh untuk proses lebih lanjut. (awal 2009). Kelola Umum
Manajemen Kolaborasi: untuk menjembatani 2
(dua) kepentingan atas pengelolaan kawasan hutan ini yaitu: dalam aspek kelitbangan (Badan Litbang Kehutanan) dan aspek pengelolaan hutan produksi (Perum Perhutani). 1. Telah dirumuskannya 5 (lima) prinsip dasar pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang (2004). 2. Telah disusunnya Rancangan Teknis Penelitian DAS Berpasangan di KHDTK Gombong (2002) 3. Telah disusunnya Grand Design KHDTK CemoroModang (2007) 4. Telah disusunnya
30
1. Penandatangana n Memori Kerjasama Pengelolaan KHDTK antara BPK Solo dengan Perum Perhutani Unit I belum terlaksana. Terkendala dalam proses birokrasi internal Perum Perhutani Unit I. 2. Rencana program yang telah disusun dan Pengelolaan kolaborasi belum berjalan secara efektif karena belum adanya penandatangan
Perlu pendekatan secara intensif kepada jajaran Perum Perhutani oleh pimpinan BPK Solo dan Badan Litbang Kehutanan.
Rencana Program KHDTK
Memori Kerjasama tersebut. 3. Desain penelitian tidak sinkron dengan rencana pengelolaan hutan.
Cemoro-Modang & KHDTK Gombong (2008). 5. Telah disusunnya Memori Kerjasama Pengelolaan. 6. Telah turun instruksi dari Plh. Direktur Utama Perum Perhutani kepada Kepala Unit I untuk menindaklanjuti proses penandatanganan Memori Kerjasama Pengelolaan KHDTK (2009). SARAN DAN STRATEGI SECARA UMUM untuk TATA KELOLA KHDTK: 1. Perlu adanya koordinasi internal lingkup Badan Litbang untuk menghasilkan arah kebijakan pengelolaan KHDTK. Berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK secara umum adalah: a) kendala proses pengukuhan dan penetapan KHDTK, b) konflik pemangkuan kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai KHDTK (conflict of interest) antara Badan Litbang dengan stakeholders (BUMN, Pemda dan Masyarakat) 2. Perlu adanya arahan Badan Litbang dalam rangka pengembangan dan pengoptimalan fungsi KHDTK untuk kepastian kepentingan litbang. 3. Penguatan komitmen dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan KHDTK 1. Beberapa kegiatan 1. Minimnya kegiatan 1. Komitmen penelitian telah dilakukan penelitian baik dalam internal agar L di KHDTK Cemorokuantitas maupun mengarahkan Modang dan KHDTK substansinya. penelitian di i Gombong, dengan 2. Tidak dilaksanakannya kedua KHDTK t substansi/tema hidrologi rencana penelitian ini. hutan dan konservasi seperti tertuang dalam 2. Melakukan b tanah serta sosial Grand Design dan kerjasama a ekonomi. Repro yang telah penelitian n 2. Telah dirumuskannya disusun. dengan pihak substansi/topik penelitian 3. Minimnya sarpras lain g di KHDTK, yaitu untuk pendukung penelitian (Universitas memecahkan beberapa dan lembaga persoalan pengelolaan penelitian hutan jati dalam berbagai lainnya). aspek yang meliputi: 3. Mencari produksi, sosek dan sumber ekologi-lingkungan. anggaran alternatif dalam rangka pengembanga n KHDTK. 4. Memenuhi kebutuhan sarpras sesuai dengan kebutuhan
31
32
