Deskripsi KHDTK Gombong – Jawa Tengah
PENDAHULUAN
S
eperti halnya satuan kerja Badan Litbang Kehutanan lainnya, Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo juga diberi mandat untuk mengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Sesuai dengan tupoksi Badan Litbang Kehutanan maka KHDTK tersebut diarahkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan. BPK Solo diamanati untuk mengelola 2 (dua) KHDTK yaitu KHDTK Cemoro-
Modang di Cepu dan KHDTK Gombong di Kebumen. Kedua KHDTK tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam pemangkuan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Berdasarkan level KPH, KHDTK Cemoro Modang berada dalam pengelolaan KPH Cepu sedangkan KHDTK Gombong berada dalam pengelolaan KPH Kedu Selatan. Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cemoro-Modang di Blora dan KHDTK Gombong di Kebumen sebagai hutan penelitian disepakati untuk diupayakan melalui kolaborasi tiga pilar, yaitu antara Balai Penelitian Kehutanan Solo, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Puslitbang Perum Perhutani. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan KHDTK guna kepentingan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan. Kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merujuk pada peningkatan kemampuan kegiatan pengurusan hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan seperti amanah yang terkandung dalam UU No. 41 tahun 1999. Dengan demikian bahwa kegiatan litbang kehutanan harus menjadi acuan dan menunjang bagi penyelenggaraan pengelolaan hutan. Penyelenggaraannya melalui lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah ( scientific
authority), dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat. Pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong diarahkan sebagai kawasan hutan untuk kepentingan kelitbangan di bidang kehutanan tanpa merubah fungsi pokok hutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga kepentingan kelitbangan akan disusun untuk mendukung pengembangan fungsi produksi hutan agar
tercapai kelestarian hutan yang menghasilkan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Upaya untuk mencapainya dilakukan melalui pengelolaan KHDTK secara kolaborasi dan telah dibangun melalui tahapan sosialisasi dan koordinasi untuk membangun kesepahaman. Beberapa tahapan yang telah dilakukan tersebut adalah: 1)
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gombong dan Cemoro-Modang. Diselenggarakan di Solo 2 Desember 2004. Menghasilkan butir kesepakatan tentang pengelolaan kolaborasi KHDTK antara BP2TPDAS-IBB (BPK Solo), Perum Perhutani Unit I Jateng, dan Pusbang SDH Perum Perhutani.
2)
Workshop RENCANA DAN PROGRAM: Sinkronisasi Kegiatan Penelitian dan Pengelolaan KHDTK antara Badan Litbang Kehutanan dengan Perum Perhutani. Diselenggarakan di Jogjakarta tahun 2007, atas kerjasama BPK Solo dengan Puslitbang Perum Perhutani.
3)
Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Silengkong-Watujali Lingkup BPK SOLO dengan Jajaran Perum Perhutani. Diselenggarakan di Solo tahun 2008, atas kerjasama BPK Solo dengan Puslitbang Perum perhutani. Menghasilkan rencana program pengelolaan KHDTK dan MOU kerjasama, namun MOU tersebut sampai dengan sekarang belum dapat ditandatangani dan rencana program belum dapat dilaksanakan. Paparan diatas dapat menjelaskan bahwa secara mendasar kesepahaman dalam
pengelolaan kedua KHDTK telah dikomunikasikan dan tidak bermasalah. Hanya perlu penekanan lebih terhadap tindaklanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis seperti kesepakatan rencana program dan rencana aksi pengelolaan. Untuk itu, internal BPK Solo dan atas dukungan Badan Litbang perlu lebih merealisasikan rencana-rencana penelitian yang telah didesain di kedua KHDTK tersebut agar terwujud pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong sebagai KHDTK yang berstatus hutan tetap dan mandiri sebagai sarana litbang terpadu.
2
1. Lokasi KHDTK Gombong terbentuk oleh dua DAS yang saling berpasangan dan mempunyai karakteristik biofisik sama yaitu SUBDAS Watujali SUBDAS Silengkong dengan luas total ± 200 ha. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas definitif yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah XI, KHDTK Gombong berada pada wilayah pemangkuan
RPH Somagede, BKPH Karanganyar, KPH Kedu Selatan,
Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Secara administratif berada di Desa Somogede, Kecamatan Sempor, Kabapaten Kebumen, Jawa Tengah. Secara geografis, KHDTK Gombong terletak pada 109º32’33’’ - 109º33’48’’ BT dan 7º31’00’’ - 7º32’02’’ LS.
Gambar 1. Peta Lokasi KHDTK Gombong 2. Aksesibilitas Untuk mencapai lokasi KHDTK Gombong dapat ditempuh dengan route perjalanan sebagai berikut : -
Route dari Semarang – Kebumen – Gombong – Somagede sepanjang 195 km dapat ditempuh dengan menggunakan jalan darat dengan waktu tempuh ± 5 s/d 5,5 jam.
3
Route dari Yogyakarta – Kebumen – Gombong – Somagede, dapat ditempuh
-
dengan menggunakan jalan darat sepanjang ± 150 km dengan waktu tempuh selama ± 4 s/d 4,5 jam. 3. Kondisi Biofisik Kondisi klimatologi di KHDTK Gombong antara lain; suhu udara 18,5 C – 25,4 C,
kelembaban 46% - 92%, dan curah hujan 2.000 – 3.500
mm/tahun.
Musim kering terjadi antara bulan Mei-Oktober dan musim hujan pada bulan Nopember-April. Lokasi KHDTK Gombong termasuk dalam zona geologi Pegunungan Selatan,
yang merupakan
zona ekologi
hutan
perbukitan
dengan
kondisi
geomorfologi berombak sampai berbukit (perbukitan denudasional berbatu breksi vulkanik), dengan ketinggian tempat berkisar antara 145 – 450 m.dpl. Perbukitan tersebut dicirikan oleh lereng yang terjal dengan tingkat erosi permukaan sedang dan banyak longsoran. Tanah, termasuk jenis latosol pada daerah hulu dan podsolik pada daerah hilir. Tekstur tanah pada umumnya
geluh
pasiran dan beberapa daerah
hulu
termasuk tekstur lempungan. pH berkisar antara 5,5 – 6,7; BO antara 1,04 – 5,52 %, P tersedia antara 3,45 – 10,15 ppm, K tersedia antara 0,01 -0,73 me/100g, BJ antara 1,9 – 2,34, BV antara 0,92 – 1,25, serta permeabilitas rata-rata 32,91 cm/jam dengan kelas sedang sampai sangat cepat. Morfometri kedua SubDAS di KHDTK Gombong disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Morfometri SubDAS Watujali dan Silengkong di KHDTK Gombong No.
Sub DAS
Parameter Morfometri DAS
Watujali
Silengkong
1.
Luas (ha)
95,7
105,2
2.
Rata-rata slope DAS (%)
18,15
22,61
3.
Rata-rata slope sungai (%)
5,03
5,06
4.
Panjang DAS (km)
1,27
1,30
5.
Lebar DAS (km)
1,12
1,23
6.
Rata-rata elevasi DAS (m)
270,0
255,0
7.
Panjang sungai utama (km)
1,79
1,58
8.
Panjang jalur limpasan (km)
0,29
0,30
9.
Kerapatan drainase (km/km2)
5,70
5,44
10.
Keliling DAS (km)
4,23
4,06
4
11.
Panjang sungai dari pusat DAS (km)
0,83
0,85
12.
Panjang sungai terpanjang (km)
1,75
1,51
13.
Bifurcation ratio (Br)
5;2
2,75;4
14.
Circularity ratio (Cr)
0,74
0,73
15.
Lemniscate constant (Lc)
0,38
0,44
16.
Faktor bentuk
0,33
0,38
4. Kondisi Hutan Tegakan di KHDTK Gombong adalah Pinus merkusii dengan dominasi tumbuhan bawah Pakis. Pertumbuhan tegakan pada umumnya cukup, dengan kerapatan tegakan agak rata sampai rata dan kemurnian tegakan pada umumnya murni. Kelas Umur hutan pinus terdiri dari KU II – VII, TBP, TPR, HLT, dan LDTI. Kondisi penggunaan lahan di KHDTK Gombong disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Komposisi Tegakan Hutan Pinus di KHDTK Gombong Tahun Tanam / No.
Jenis Penggunaan Lain
SubDAS Watujali
SubDAS Silengkong
(Ha)
(Ha)
1.
1974
-
40,94
2.
1977
43,18
-
3.
1979
51,89
-
4.
1987
-
4,67
5.
1997
-
18,75
6.
2001
-
18,93
7.
TPR
-
20,46
8.
TPB
-
0,57
Selain flora, KHDTK Gombong memiliki potensi fauna yang dilindungi seperti ayam hutan (Gallus gallus bankiva Sp) dan jenis-jenis burung endemik pulau jawa.
5
5. Kegiatan Penelitian b.5.1. Kegiatan Penelitian yang Pernah/Sedang dilakukan di KHDTK Gombong Kegiatan penelitian yang telah dan sedang dilaksanakan di KHDTK selama ini dibiayai dari dana Pembangunan Pemerintah. Kegiatan penelitian yang telah dan sedang dilaksanakan baik oleh Tim Peneliti BPK Solo, mahasiswa, atau lembaga penelitian lain tersaji pada Tabel 3. Tabel 3. Kegiatan Penelitian yang Pernah/Sedang dilakukan di KHDTK Gombong No 1.
KHDTK Gombong Kajian Optimalisasi Luas Penutupan Lahan Hutan terhadap
Tahun 2006 s/d 2010
Tata Air 1.
Teknik Konservasi Tanah di Hutan Pinus
2006 s/d 2008
2.
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya RLKT
2009
3.
Kajian Kelembagaan Sosial Forestry di Kawasan Hutan
2005 s/d 2007
Tanaman 4.
Kajian Kelembagaan Sosial Forestry
2005 s/d 2006
5.
Kajian K & I Pengelolaan Hutan Tanaman Produksi Lestari
2004 s/d 2007
6.
Peranan Jenis Penutupan Lahan DAS dalam Mengurangi C0₂
2004 s/d 2006
7.
Tehnologi Sosial Forestry di Kawasan Hutan Produksi
2003 s/d 2006
Tanaman 8.
Kajian Model ANSWERS untuk Pendugaan Erosi-Sedimentasi
2005 s/d 2007
9.
Kajian Sistem Monitoring Tata Air DAS
2002
10.
Pengungkapan Tetapan Aliran (C) sebagai Fungsi dari
2002
Karakteristik Penutupan Lahan, Intensitas Hujan Rata2 & Kadar Lengas Awal 11.
Hubungan antara Waktu Konsentrasi Aliran Sungai dengan
2004 (TPUGM)
Sifat fisik DAS di DAS Watujali & Silengkong 12.
Analisis Hubungan Nilai Tetapan Aliran (C) dengan Karakteristik Penutupan Lahan & Karakteristik Hujan
6
2004 (TPUGM)
b.5.2. Usulan Kegiatan Penelitian Usulan/rencana kegiatan ini diambil dari bahan pengelolaan teknis (Rakor Penyusunan Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Silengkong-Watujali Lingkup BPK SOLO dengan Jajaran Perum Perhutani tahun 2008) yang disusun bersama narasumber BPK Solo, Perum Perhutani Unit I Jateng dan Puslitbang Perum Perhutani. Usulan ini terdiri dari tiga aspek yaitu: produksi, ekologi/lingkungan dan sosial ekonomi. Secara rinci tersaji dalam Tabel 4, 5 dan 6 berikut. Tabel 4. Matrik Usulan Kegiatan Penelitian Aspek Produksi Latar
Topik
Belakang
Penelitian
Adanya alternatif jenis
- Teknik silvikultur tanaman pinus
dan teknik
Tahun
Altern
Pelaksana
atif
an
Lokasi
Output yang diharapkan
Dimulai
- metode
pada tahun
silvikultur yang
2010
tepat untuk hutan
silvikultur
tanaman pinus
tanaman pinus
dengan
yang dapat
memperhatikan
dikembangkan
sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan - Uji coba
Dimulai
- Pengkayaan jenis
penanaman
pada tahun
tanaman pinus
berbagai jenis
2010
tanaman pinus Adanya
- Aplikasi
Dimulai
Petak
-
Peningkatan
berbagai
berbagai teknik
pada tahun
62j,
hasil produksi
alternatif
penyadapan
2010
62z,
getah pinus.
teknik
getah pinus
62i,
penyadapan
-
62h,
Peningkatan finansial
getah pinus
perusahaan -
Ergonomis penyadap
-
7
Peningkatan
pendapatan penyadap. Tabel 5. Matrik Usulan Kegiatan Penelitian Aspek Ekologi Latar
Tahun
Altern
Output yang
Belakang/
pelaksan
atif
diharapkan
Masalah
aan
Lokasi
2006
Seluruh
Hutan
Topik
- Pemodelan
- Informasi
mempunyai
hiidrologi DAS
s/d
areal
dampak pola
peran sebagai
sebagai dasar
2009
KHDTK
penggunaan
pelindung
formulasi luas
lahan terhadap
tanah dan
tutupan lahan
aspek konservasi
pengatur tata
terhadap tata air
tanah dan air
air
- Neraca air di hutan pinus
Dimulai pada tahun 2010
- Terapan
- Teknologi
konservasi tanah
konservasi tanah
pada sistem
dan air yang
penanaman
sesuai dengan
tumpangsari
karakteristik
- Pemodelan
lahan
hidrologi dengan memanfaatkan teknologi GIS - Hubungan morfometri DAS terhadap hasil air - Model pendugaan erosi-runoff (ANSWERS) pada Sub DAS kawasan
8
hutan pinus - Inventarisasi dan identifikasi sebaran mata air kawasan hutan pinus - Kajian sedimen transport di kawasan hutan pinus - Tingkat erosi, sedimentasi, run off dan kualitas air antara Sub DAS di dalam kawasan hutan Pinus Dampak
- Pengaruh
Dimulai
Seluruh
- Informasi proses
pengelolaan
penutupan lahan
pada
areal
geomorfik pada
hutan
terhadap proses
tahun
KHDTK
berbagai
terhadap
geomorfik
2010
lingkungan
- Analisis perubahan
penutupan lahan - Informasi
bentang lahan
degradasi lahan
- Degradasi lahan di
dan neraca hara
hutan pinus
pada hutan pinus
- Neraca hara dalam
- Informasi
sistem DAS
potensi
kawsan hutan
sumberdaya
pinus.
lahan
- Analisis potensi sumberdaya lahan - Analisis komparatif kecenderungan laju perubahan proses geomorfik pada DAS kawasan hutan pinus
9
- Respon bentuk lahan terhadap perubahan penutupan lahan
Degradasi
- Pengaruh berbagai
Dimulai
Seluruh
- Pola tanam yang
lahan pada
sistem
pada
areal
efektif terhadap
hutan pinus
penebangan
tahun
KHDTK
sifat-sifat tanah,
pengaruh
terhadap
2010
aspek sosial-
perubahan sifat-
budaya
sifat tanah, erosi,
masyarakat
dan limpasan
sekitar kawasan
erosi dan limpasan - Teknik pengendalian
- Efektivitas pola
erosi jurang dan
tanam dan
longsor
komposisi jenis
- Jenis tanaman
tanaman terhadap
yang sesuai
sifat-sifat tanah,
untuk penguat
pengendalian
tebing sungai
erosi, dan
- Informasi
limpasan
kemampuan
permukaan
serasah dalam
- Pengendalian erosi
menahan air
jurang dan longsor
- Pola tumpangsari
- Dinamika lengas
yang tepat untuk
tanah di bawah
konservasi tanah
tegakan hutan
dan air
pinus - Kajian efektivitas tanaman penguat tebing sungai - Kajian kemampuan menahan air oleh seresah di bawah tegakan pinus
10
- Uji coba pola tumpang sari untuk konservasi tanah
Keanekaragam - Studi
Dimulai
Seluruh
Informasi
an hayati
keanekaragaman
pada
areal
keanekaragaman
ekosistem
hayati (flora, fauna
tahun
KHDTK
jenis flora dan
hutan
dan mikrobiologi)
2010
tanaman pinus
di areal tanaman
fauna pada ekosistem pinus
pinus Tabel 6. Matrik Usulan Kegiatan Penelitian dari Aspek Sosial Ekonomi Latar Belakang/
Topik
Masalah Nilai ekonomi
- Analisis
Tahun
Alternat
Pelaksana
if
an
Lokasi
Dimulai
Masyarak
Output yang diharapkan - Informasi
hutan pinus
produksi dan
pada tahun
at sekitar
produktivitas
dan
pemasaran getah
2010
kawasan
getah pinus dan
peranannya
pinus
Hutan
prospek pasarnya
bagi hidup
- Persepsi
- Meningkatnya
dan
masyarakat
kesadaran
kehidupan
terhadap
masyarakat
masyarakat
berbagai teknik
terhadap upaya
sekitar hutan
penyadapan
konservasi tanah
getah pinus.
dan air dalam pemanfaatan
- Kajian
lahan.
kelayakan sektor
- Peningkatan
ekonomi off-site
pendapatan
- Kajian teknik
masyarakat.
konservasi tanah
- Peningkatan
dan air pada
kelestarian SDH.
tingkat
- Peningkatan
11
masyarakat
produksi getah
- Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari - Kelembagaan pengelolaan DAS kawasan hutan pinus - Dampak pembukaan hutan pinus terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan pinus - Prospek pemasaran hasil hutan non kayu - Kajian partisipasi masyarakat terhadap konservasi tanah dan air di lahan hutan pinus. - Kajian kinerja LMDH dan implementasi PHBM
12
6. Kegiatan Non Penelitian Kegiatan non penelitian di KHDTK Gombong mencakup perbaikan, pemeliharaan dan penyediaan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian di lapangan, koordinasi dengan instansi terkait dan survey atau pengumpulan data. Rencana kegiatan non penelitian di KHDTK Gombong tersaji pada Tabel 7. Tabel 7. Kegiatan Non Penelitian di KHDTK Gombong No I
Kegiatan Pemeliharaan dan Penyediaan Sarpras 1.
Pengamanan fasilitas KHDTK
2.
Pembinaan terhadap penjaga keamanan pondok
3.
Pemeliharaan pondok kerja beserta fasilitasnya
4.
Pemeliharaan sarpras penelitian
5.
Pembinaan terhadap pengamat lapangan
6.
Penambahan (pembuatan) display papan informasi hasil penelitian di KHDTK Gombong
7. II.
Pemeliharaan kendaraan operasional lapangan (roda 2, 1 buah)
Perencanaan dan Koordinasi 8.
Rapat /diskusi Tim Pengelola KHDTK internal Balai
9.
Koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak Perum Perhutani (Biro Perencanaan SDH Unit I, KPH Kedu Selatan), Dinas Kehutanan (Jateng dan Kabupaten Kebumen).
10.
Rapat Koordinasi dengan pihak terkait
11.
Koordinasi Proses Pengukuhan KHDTK Gombong (BPKH-XI & Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan hutan-Dirjen Planologi Kehutanan)
III
Pengumpulan Bahan Pengelolaan KHDTK 12.
Rechecking Pal Batas
13.
Inventarisasi mata air subDAS Watujali dan Silengkong (debit dan kualitas)
14.
Survey perambahan kawasan hutan (pembukaan lahan pertanian) di subDAS Watujali dan Silengkong
IV. Evaluasi dan Pelaporan 15.
Monitoring & evaluasi pelaksanaan kegiatan
13
7. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penelitian yang ada belum memadai untuk mendukung kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Tabel 8 menyajikan sarana dan prasarana pendukung dan penunjang yang ada di KHDTK Gombong. Tabel 8. Sarana dan Prasarana Pendukung & Penunjang Penelitian di KHDTK Gombong NO.
JENIS
Jumlah
Sarpras Pendukung 1
Automatic Water Level Recorder (AWLR)
2
2
Logger
5
4
Automatic Rainfall Recorder (ARR)
1
5
V-notch Weir
5
6
Cipoletti Weir
5
7
Winch
1
9
Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS)
2
10
Stasiun Klimatologi (ARR, pan evaporimeter, anemometer,
1 unit
termometer udara, termometer tanah, pengukur kelembaban udara, sunshine recorder) Sarpras Penunjang 1
Lahan untuk stasiun klimatologi
Sewa s/d 2010
2
Kendaraan bermotor roda 2
1
3
Genset
1
4
Pondok kerja (base camp)
1
5
Papan display & informasi
1
14
ASPEK LEGALITAS
B
erdasarkan UU No. 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia, hirarkhi perundangan di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang,
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang,
Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya.
Berdasarkan hirarkhi tertib hukum tersebut maka pengelolaan KHDTK harus didasarkan pada perundangan sesuai dengan hirarkhinya. Pengelolaannya melibatkan Badan Litbang Kehutanan dan pemangku kawasan hutan (Perum Perhutani untuk kawasan hutan non konservasi di Jawa; Inhutani/HTI/HPH, Dinas Kehutanan untuk kawasan hutan di Luar Jawa) dengan sistem manajemen kolaborasi. Dasar hukum pengelolaan KHDTK mengacu pada perundangan yang berlaku. Untuk pengelolaan KHDTK Cemoro Modang dan KHDTK Gombong, payung hukum yang harus diacu adalah: 1) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; 2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 3) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani); 4). Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 89/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret tahun 2004 Tentang penunjukkan KHDTK Cemoro Madang dan Keputusan Menetri Kehutanan No. 76/Menhut-II/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang penunjukan KHDTK Gombong; dan 5) SK. Kepala Badan Litbang Kehutanan No. 96/Kpts /VIII/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengelolaan KHDTK. Di dalam UU No. 41 tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) hutan mempunyai tiga fungsi yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Pasal 6 ayat (2) pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Pasal 8 ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus, Pasal 8 ayat (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: a. penelitian dan pengembangan, b. pendidikan dan latihan, dan c. religi dan budaya. Pasal 8 ayat (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus
15
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3/2008 menyebutkan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewenangan untuk melakukan tata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan seperti tertera dalam pasal 3 ayat (1), dan kewenangan pemerintah tersebut, dalam pasal 3 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan pada wilayah serta kegiatan tertentu. Pada kawasan hutan dengan tujuan khusus, pasal 4 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri diatur melalui Keputusan Menteri. PP No. 30 tahun 2003 telah mengamanatkan pengelolaan seluruh hutan negara kecuali kawasan hutan konservasi di Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Banten (Pasal 9 ayat (1)) kepada Perum Perhutani. Wilayah kerja Perum Perhutani terbagi dalam 3 Unit dan masing-masing Unit dibagi menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang penetapannya oleh Menteri Kehutanan atas usul Direksi yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) dan (4) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 89/Menhut-II/2004 tahun 2004 menunjuk kawasan hutan produksi tetap di (Sub DAS) Cemoro dan di (Sub DAS) Modang yang terletak di Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 76/Menhut-II/2004 tahun 2004 menunjuk kawasan hutan produksi terbatas di (Sub DAS) Watujali dan di (Sub DAS) Silengkong yang terletak di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah sebagai KHDTK untuk hutan penelitian, serta menunjuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sebagai pengelola KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong Kemudian
melalui
keputusan
Kepala
Badan
Litbang
Kehutanan
No.
90/KPTS/VIII/2004 ditunjuk BP2TPDAS-IBB, yang sejak tahun 2007 diubah menjadi Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo, sebagai penanggungjawab pengelola KHDTK CemoroModang dan KHDTK Gombong. Kedua KHDTK telah dilakukan penataan batas secara definitif oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI dan telah dilaporkan melalui dokumen Tata Batas Definitif KHDTK Cemoro-Modang No. 4/TTB/BPKH XI/2003 dan dokumen Tata Batas Definitif KHDTK Gombong No. 5/TTB/BPKH XI/2003. Selanjutnya melalui
16
surat No. S.370/BPKH-XI-4/2004 tanggal 11 September 2004, Kepala BPKH Wilayah XI Yogyakarta mengajukan kepada Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk memproses pengukuhan lebih lanjut KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong. Kepala Badan Litbang Kehutanan melalui surat No. S.1619/VIII/Lit-1-3/2006 tanggal 22 Agustus 2006 mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk segera memproses penerbitan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong. Penetapan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong sebagai hasil akhir kegiatan pengukuhan suatu kawasan hutan sedang dalam proses penyelesaian oleh Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan, dengan didasari tahapan penunjukan, tata batas dan pemetaan. Penetapan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong tersebut diharapkan menjadi suatu kepastian hukum terhadap status, letak, batas dan luas KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong yang sebelumnya telah melalui penunjukan Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk hutan penelitian. Penunjukan kawasan hutan di Sub DAS Cemoro-Modang dan di Sub DAS Watujali-Silengkong sebagai KHDTK melalui keputusan Menteri Kehutanan adalah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Namun bila melihat peraturan yang lainnya yaitu PP No. 30 tahun 2003, kawasan hutan tersebut status kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dari pemerintah kepada Perum Perhutani, sebagai BUMN kehutanan, dengan fungsi hutan produksi. Oleh sebab itu didalam pemanfaatan dan pengelolaan untuk kepentingan kelitbangan di KHDTK diperlukan kesepahaman yang dikonkretkan dalam suatu memori kerjasama antara BPK Solo, Perum Perhutani Unit I dan Puslitbang Perum Perhutani.
17
Gambar 2. Aspek Legalitas Pengelolaan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan a. b. c.
Pasal 6 (ayat 2) fungsi konservasi fungsi lindung fungsi produksi
PP No. 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) Pasal 9 Mengamanatkan pengelolaan seluruh hutan Negara kecuali kawasan hutan konservasi di Propinsi Jateng, Jatim, Jabar dan Banten kepada Perum Perhutani. Wilayah kerjanya terbagi dalam 3 Unit dan masing-masing Unit dibagi menjadi KPH yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas usul Direksi.
BAB V (Pengelolaan Hutan); BAB VII (Pengawasan); BAB XV (Penyerahan Kewenangan)
Pasal 8
Ayat 1, Penetapan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus Ayat 2, Penetapan KHDTK untuk kepentingan: kelitbangan, diklat, dan religi budaya Ayat 3, KHDTK tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan tsb kawasan hutan
PP No. 6/2007 jo PP 3/2008 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 3 Ayat 1. Kewenangan pada pemerintah dan atau pemerintah daerah Ayat 2, kewenangan pemerintah tsb dapat dilimpahkan kpd BUMN kehutanan
1.
Manajemen Kolaborasi KHDTK
BAB III (Pengurusan Hutan) Bagian Ketiga Pasal 14 dan 15
2. 3.
Pasal 4 Pada KHDTK, bahwa tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri dan diatur melalui Keputusan Menteri
BPKH Wil. XI Jogjakarta No. 4/TTB/BPKH XI/2003 Tata Batas Definitif KHDTK Cemoro Modang No. 5/TTB/BPKH XI/2003 Tata Batas Definitif KHDTK Gombong N0. S.370/BPKH-XI-4/2004 Pengajuan proses pengukuhan lebih lanjut KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong kepada Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
18
1. 2.
Keputusan Menhut: No. SK 76/Menhut-II/2004 -> Penunjukan KHDTK Gombong No. SK 89/Menhut-II/2004 -> Penunjukan KHDTK Cemoro-Modang
Proses Pengukuhan/Penetapan 1. penunjukan 2. penataan batas 3. pemetaan 4. penetapan, melalui Keputusan Menteri -> Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Keputusan Kepala Badan Litbang Dephut No. 90/KPTS/VIII/2004 Menunjuk BP2TPDAS IBB (BPK Solo) sebagai penanggungjawab pengelolaan KHDTK Cemoro Modang dan KHDTK Gombong
Surat Ka. Badan Litbang Kehutanan No. S.1619/VIII/lit-1-3/2006 kepada Ka. Baplan untuk segera memproses penerbitan keputusan Menhut tentang pengukuhan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong
TATA KELOLA Berdasarkan peraturan yang berlaku dan kondisi yang ada maka pengelolaan atas KHDTK dilaksanakan dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: 1. Tidak merubah fungsi pokok hutan yang telah ditetapkan. 2. Pengelolaan KHDTK terbagi menjadi aspek Pemangkuan Kawasan Hutan dan aspek Penelitian dan Pengembangan. 3. Pengelolaan KHDTK dalam aspek Pemangkuan Kawasan Hutan diselenggarakan untuk
memenuhi
fungsi
pokok
produksi
(penanaman,
pemeliharaan,
pengamanan dan penebangan), tetap berada dalam kewenangan jajaran Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sesuai dengan teknis dan aturan yang ada. 4. Pengelolaan KHDTK dalam aspek Penelitian dan Pengembangan bidang kehutanan berada pada kewenangan Badan Litbang Kehutanan melalui BPK Solo. BPK Solo sebagai leading sector dalam mengkoordinasikan kegiatan litbang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani. 5. Untuk memperoleh manfaat pengelolaan KHDTK secara optimal dan efisien maka pelaksanaannya
dilakukan
bersama-sama
dengan
dasar
manajemen
kolaborasi antara BPK Solo, Perum Perhutani Unit I, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Perhutani. (Berdasarkan rumusan Rakor dan Sosialisasi KHDTK, 2004 dan Rakor Renpro KHDTK, 2008). Berdasarkan pada UU No. 41 Tahun 1999 maka kawasan hutan yang ditetapkan sebagai KHDTK, peruntukan fungsi pokoknya tetap dan tidak akan dirubah. Perlu mendapat perhatian bersama bahwa dengan ditunjuk/ditetapkannya sebagai KHDTK maka kawasan hutan tersebut juga mengemban kepentingan utama untuk litbang di bidang kehutanan, dengan didasarkan arahan sebagai berikut: a) Penelitian yang dilakukan meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial ekonomi. b) Penelitian dapat dilakukan secara kolaborasi antara BPK Solo dengan Puslitbang Perum Perhutani, atau dilakukan secara mandiri. c) Penelitian yang akan dilakukan di KHDTK mengacu pada Grand Design KHDTK, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan penelitian baru yang disesuaikan dengan rencana kerja yang ada. d) Diseminasi hasil penelitian dapat diselenggarakan bersama-sama.
19
e) Pendanaan kegiatan bersumber dari BPK Solo, dan atau Perum Perhutani, dan atau sumber dana lainnya. f) Pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi, Balitbangda, dan lembaga penelitian terkait lainnya dapat memanfaatkan KHDTK untuk kegiatan penelitian
secara
kolaborasi dengan mengajukan usulan ke BPK Solo dan selanjutnya disetujui oleh BPK Solo bersama Puslitbang Perum Perhutani. Penyusunan program dan pengaturan penelitian bersama pihak ketiga akan dibahas detil dalam pertemuan pada saat menyusun Rencana Teknis Tahunan. Pengelolaan
KHDTK
melalui
manajemen
kolaborasi
dilakukan
dengan
semangat kebersamaan dan saling mendukung antar masing-masing pihak terkait berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengelolaan tersebut memerlukan pembagian peran dan tanggungjawab secara proporsional serta menuntut terbangunnya padu serasi (sinkronisasi) dengan cara komunikasi yang intensif, efektif, saling menghormati dan saling bersinergi antara jajaran BPK Solo dengan jajaran Perum Perhutani. Hal tersebut diupayakan dengan harapan untuk menjamin keberlangsungan fungsi produksi dan kepentingan kelitbangan agar menghasilkan manfaat yang optimal. Penerapan manajemen kolaborasi mencakup hal perencanaan, implementasi, monev, diseminasi dan pengamanan kawasan dengan skema ruang lingkupnya dalam Gambar 3. MANAJEMEN KOLABORASI PRODUKSI
Perencanaan
Implementasi
RISET
Monev
Diseminasi
Keamanan
Gambar 3. Skema Ruang Lingkup Kolaborasi Pengelolaan KHDTK Untuk membantu kelancaran kegiatan pengelolaan KHDTK diperlukan suatu perencanaan yang mengakomodir kegiatan penelitian dan kegiatan pengelolaan pemangkuan kawasan. Karena tidak merubah fungsi hutan maka Rencana Teknis Kelola KHDTK yang dibuat harus disinkronkan antara rencana kelitbangan dengan rencana pengaturan kelestarian hutan (RPKH). Penyusunan Rencana Teknis Kelola KHDTK disusun untuk jangka tahunan, menengah dan panjang bersumber dari Grand
Design KHDTK dan Rencana Program BPK Solo; RPKH Bagian Hutan; dan Masterplan Puslitbang Perhutani.
20
Dari Gambar 3 dapat dijabarkan dalam Tabel 9, yaitu tentang pembagian peran dan tanggungjawab pengelolaan KHDTK dalam kerangka manajemen kolaborasi. Tabel 9. Pembagian Peran dan Tanggungjawab Pengelolaan KHDTK. No
Kegiatan
Penanggungjawab Aspek
Aspek
Kelitbang
Pemangku
an
an Hutan 4
1
2
3
1.
Pemangkuan
-
KPH
Keterangan
5 Sepenuhnya tetap dilakukan oleh jajaran Perhutani Unit I melalui KPH.
2.
Perencanaan
BPK Solo
KPH dan
1. Penyusunan Rencana Teknis
&
atau
Kelola KHDTK (hasil sinkronisasi
Pusprohut
Biro
antara Rencana Kelitbangan
Renbang
dengan Rencana pengaturan kelestarian hutan). 2. Secara periodik diperlukan pertemuan antara pihak terkait untuk melakukan pembahasan Rencana Teknis Kelola KHDTK Tahunan. 3. Rencana Teknis Kelola Tahunan membahas program (T-1/T-2)
3.
Penanaman
BPK Solo
KPH
BPK Solo & Puslitbang memandu
&
kegiatan sesuai penelitian terkait
Pusprohut 4.
Pemeliharaan
BPK Solo
KPH
1. Kegiatan pemeliharaan
&
dilakukan oleh Unit I (cq KPH).
Pusprohut
2. Untuk kegiatan pemeliharaan di lokasi tanaman uji coba akan dikomunikasikan dengan BPK Solo dan/Puslitbang Perum Perhutani. 3.
5.
Pemanenan
BPK Solo
KPH
1. Kegiatan pemanenan hasil
21
&
hutan dilakukan oleh Unit I (cq
Pusprohut
KPH). 2. Untuk kegiatan pemanenan hasil hutan di lokasi tanaman uji coba akan dikomunikasikan dengan BPK Solo dan/Puslitbang Perum Perhutani.
6.
Pemasaran
-
KPH / KBM
hasil hutan 7.
Pengamanan
Hasil pemasaran tetap menjadi milik Perum Perhutani.
BPK Solo
KPH
Terhadap aset masing-masing dan
&
saling mendukung.
Pusprohut 8.
9.
Monev
BPK Solo
KPH
Dilaksanakan periodik (2 kali
&
setahun), pada tahap pelaksanaan
Pusprohut
dan akhir kegiatan.
Sosialisasi,
BPK Solo
Diseminasi
&
dan
Pusprohut
-
1. Data penelitian dapat diakses dan digunakan secara bersama. 2. Pemanfaatan, diseminasi dan
Pemanfaatan
sosialisasi hasil penelitian dapat
Hasil
dilakukan secara bersama.
Penelitian
Butir 1 dan 2 dilandaskan pada prosedur, kode etik keilmiahan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
10.
Pajak
BPK Solo
KPH
Sesuai dengan beban aset masing-
&
masing yang dimiliki
Pusprohut 11.
Sarpras
BPK Solo
KPH
Ada kontribusi dari para pihak, dari
&
pengadaan maupun pemeliharaan
Pusprohut
yang disesuaikan dengan kebutuhan.
12.
Pendanaan
BPK Solo
KPH
Sumber dana dari BPK Solo, dan
dan atau
atau Perum Perhutani, dan atau
22
Pusprohut
dana lainnya.
Sumber: Hasil Rakor Renpro Pengelolaan KHDTK, 2008. Mengacu pada konsep kelembagaan pengelolaan kolaboratif dan selaku leading
sector kelitbangan di KHDTK maka BPK Solo menyusun struktur organisasi pengelola KHDTK.
Untuk
melakukan
pengelolaan
KHDTK
ditunjuk
masing-masing
Penanggungjawab Teknis Lapangan yang akan mengkoordinir semua kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam KHDTK. Skema pengelola KHDTK lingkup BPK Solo disajikan dalam Gambar 4. Gambar 4. Skema Pengelola KHDTK Lingkup BPK Solo
Stakeholders 1. Dinas Kehutanan (Prop & Kab) 2. Perguruan Tinggi 3. LSM, dll
Koordinator Pengelola KHDTK (Kepala Seksi PSP)
Kepala BPK SOLO
Penanggungjawab Teknis Lapangan KHDTK
PERUM PERHUTANI 1. Unit I ( Biro, KPH Cepu & KPH Kedu Selatan) 2. Puslitbang
Nara Sumber (Ketua Kelti)
Sekretaris Petugas Teknis Lapangan Keterangan: : garis komando
- Pelaksana Teknis - Petugas harian setempat - Pengamat lapangan
Tim Pelaksana Penelitian
: garis koordinasi : menjalankan fungsi pengelolaan kolaborasi
Gambar 4. Skema Pengelola KHDTK Lingkup BPK Solo Sistem tata hubungan pengelolaan KHDTK dirancang untuk seefektif dan seefisien mungkin, dimana masing-masing pejabat pengelolanya melakukan koordinasi sesuai dengan jenjangnya. Koordinasi tingkat pengambil kebijakan dilakukan oleh masing-masing pimpinan instansi dan satker yaitu Kepala BPK Solo, Kepala Perum Perhutani Unit I, Kepala Puslitbang Perum Perhutani, Kepala Biro Perencanaan SDH Unit I, Administratur/KKPH Kedu Selatan dan Administratur/ KKPH Cepu. Koordinasi tingkat teknis dilakukan oleh masing-masing pejabat dibawahnya. Untuk lebih detilnya, sistem tata hubungan pengelolaan KHDTK tersaji dalam Gambar 6.
23
Gambar 5. Skema Pengelola KHDTK dan Tata Hubungan Kerja
Stakeholders 1. Perguruan Tinggi 2. Balitbangda 3. Lembaga Penelitian lainnya
Kepala Perum Perhutani Unit I
Ka. Biro Perencanaan SDH
Administratur/ KKPH Cepu
Wa. Kapuslitbang Bid. Penelitian
Administratur/ KKPH Kedu Selatan Kasi PSDH
Kasi PSDH Koordinator Pengelola KHDTK (Kepala Seksi PSP)
KSS Penelitian dan Pengembangan Usaha
Asper/KBKPH Pasarsore
Kepala Puslitbang Perum Perhutani
Kepala BPK SOLO
Asper/KBKPH Cabak
Asper/KBKPH Karanganyar Sekretaris
Mantri/KRPH Pasarsore
Mantri/KRPH Cabak
Mantri/KRPH Ngawenan
Mantri/KRPH Kemuning
Penanggungjawab Teknis Lapangan KHDTK CemoroModang
Nara Sumber (Ketua Kelti)
Wa. Kapuslitbang Bid. Pengembangan
Ketua Kelti Lingkungan & Sosek
Ketua Kelti SDH
Gombong
Mantri/KRPH Somagede
Ketua Kelti Manajemen
Petugas Teknis Lapangan - Pelaksana Teknis - Petugas harian setempat - Pengamat lapangan
Mantri/KRPH Pengkok
Tim Pelaksana Penelitian
= Koordinasi Tingkat pengambil kebijakan = Koordinasi Tingkat Teknis = Sistem tata kelola KHDTK
24
TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KHDTK CEMORO-MODANG & KHDTK GOMBONG
P
engelolaan dan pengembangan KHDTK Cemoro-Modang dan KHDTK Gombong yang ditunjuk untuk kepentingan kelitbangan dilakukan dalam upayanya untuk mewujudkan fungsi KHDTK ini secara optimal. Berbagai kegiatan dan skenario
pengelolaan telah dibuat, namun beberapa kendala dihadapi dalam pelaksanaannya. Tabel 10. Kondisi, permasalahan dan strategi pemecahan Kondisi
Tahapan
Kendala
Saran & Strategi
Perkembangan Legalitas Yuridis Formal: 1. Surat Penunjukan
T
Proses Pengukuhan:
Perlu dilakukan
1. Proses pengukuhan koordinasi dan
Menteri Kehutanan:
yang lama dari
pembahasan
a. SK No.
tahun 2004 s.d
secara intensif dan
sekarang.
komprehensif oleh
A
89/Menhut-
T
II/2004
A
KHDTK
diterima oleh
Kehutanan kepada
Cemoro Modang
Puskuh. Secara
Badan (Ditjen)
substansi, BATB
Planologi
K
b. SK No.
2. BATB (revisi) telah
Badan Litbang
E
76/Menhut-
tersebut sudah
Kehutanan dalam
L
II/2004
layak untuk proses
rangka penetapan
O
KHDTK
penetapan lebih
KHDTK.
L
Gombong
lanjut.
A
2. Keputusan Kepala
3. waktu untuk
Badan Litbang
menyelesaikan
Dephut No.
proses
90/KPTS/VIII/2004
pengukuhan/
ttg tanggungjawab
penetapan belum
pengelolaan kedua
diketahui.
KHDTK kepada
4. Perlu pencermatan
BP2TPDAS-IBB (BPK
status KHDTK
Solo).
berdasarkan
25
3. Proses Pengukuhan,
perundangan dan
dalam rangka untuk
peraturan yang
penetapan KHDTK
berlaku agar tidak
melalui Keputusan
terjadi tumpang
Menhut. (sejak
kepentingan. (PP
2004)
No.30 tahun 2003
- Usulan Proses
versus ketetapan
pengukuhan telah
Menhut atas
dilakukan dari
KHDTK)
tahun 2004 oleh BPKH Wil XI. Mengalami kevakuman, kemudian tahun 2007 diusulkan kembali kepada Puskuh untuk melanjutkan proses dengan mengirim ulang berkas Berita Acara Tata Batas (BATB) KHDTK. - Dari hasil pencermatan BATB oleh Puskuh menemukan beberapa kesalahan dalam BATB sehingga perlu adanya revisi oleh BPKH Wil XI. (2007 s.d awal 2009). - BATB (revisi) telah
26
diserahkan kembali kepada Puskuh untuk proses lebih lanjut. (awal 2009).
Kelola
Manajemen
Umum
Kolaborasi:
untuk
menjembatani 2 (dua) kepentingan
atas
pengelolaan kawasan hutan ini yaitu: dalam aspek
kelitbangan
(Badan Litbang
1.
Penandatanga
Perlu pendekatan
nan Memori
secara intensif
Kehutanan) dan
Kerjasama
kepada jajaran
aspek
Pengelolaan
Perum Perhutani
KHDTK antara BPK
oleh pimpinan BPK
Solo dengan Perum
Solo dan Badan
Perhutani Unit I
Litbang
dirumuskannya 5
belum terlaksana.
Kehutanan.
(lima) prinsip dasar
Terkendala dalam
pengelolaan KHDTK
proses birokrasi
Cemoro-Modang
internal Perum
(2004).
Perhutani Unit I.
pengelolaan
hutan produksi (Perum Perhutani). 1. Telah
2. Telah disusunnya
2.
Rencana
Rancangan Teknis
program yang
Penelitian DAS
telah disusun dan
Berpasangan di
Pengelolaan
KHDTK Gombong
kolaborasi belum
(2002)
berjalan secara
3. Telah disusunnya
efektif karena
27
Grand Design
belum adanya
KHDTK Cemoro-
penandatangan
Modang (2007)
Memori Kerjasama
4. Telah disusunnya
tersebut.
Rencana Program
3.
Desain
KHDTK Cemoro-
penelitian tidak
Modang & KHDTK
sinkron dengan
Gombong (2008).
rencana
5. Telah disusunnya
pengelolaan hutan.
Memori Kerjasama Pengelolaan. 6. Telah turun instruksi dari Plh. Direktur Utama Perum Perhutani kepada Kepala Unit I untuk menindaklanjuti proses penandatanganan Memori Kerjasama Pengelolaan KHDTK (2009). SARAN DAN STRATEGI SECARA UMUM untuk TATA KELOLA KHDTK: 1. Perlu adanya koordinasi internal lingkup Badan Litbang untuk menghasilkan arah kebijakan pengelolaan KHDTK. Berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK secara umum adalah: a) kendala proses pengukuhan dan penetapan KHDTK, b) konflik pemangkuan kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai KHDTK ( conflict of interest) antara
Badan
Litbang
dengan
stakeholders
(BUMN,
Pemda
dan
Masyarakat) 2. Perlu adanya arahan Badan Litbang dalam rangka pengembangan dan pengoptimalan fungsi KHDTK untuk kepastian kepentingan litbang. 3. Komitmen pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan KHDTK
28
