DESAIN PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (TKPP) DI INDONESIA
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (TKPP) DI INDONESIA
Daftar Isi I. II. III. IV. V.
Latar Belakang ..................................................................... 4 Maksud dan Tujuan ............................................................. 5 Landasan Hukum ................................................................. 5 Bentuk dan Kedudukan TKPP ............................................... 6 Struktur dan Keanggotaan dan TKPP .................................. 6 a) Struktur Organisasi TKPP ............................................. 6 b) Anggota TKPP ............................................................... 7 VI. Peran, Tugas dan Fungsi TKPP ............................................. 8 a) TKPP Nasional ............................................................... 8 b) TKPP Provinsi ............................................................... 9 c) TKPP Kabupaten/Kota .................................................. 10 VII. Rapat Koordinasi TKPP ........................................................ 11 a) Rapat Rutin TKPP .......................................................... 11 b) Rapat Insidentil TKPP ................................................... 11 c) Forum Pemda Damai .................................................... 11 VIII. Pendanaan TKPP ................................................................. 12
3
DESAIN PEMBENTUKAN
I. Latar Belakang
K
onflik sosial sampai saat ini masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, intensitas kejadian konflik sosial menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai penyebab dan latar belakang konflik sosial pun sangat beragam, dan bahkan persoalan-persoalan kecil dalam masyarakat dapat memicu konflik sosial yang mengarah pada tindak kekerasan. Dampak nyata terjadinya konflik sosial yang marak dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya dalam bentuk hilangnya nyawa, tapi juga hancurnya berbagai hasil pembangunan baik dalam bentuk infrastruktur fisik, pranata sosial maupun ekonomi masyarakat. Dampak multi dimensi yang muncul akibat terjadinya konflik sosial tersebut, tentu membutuhkan juga penanganan yang multidimensi. Penanganan konflik tidak hanya bisa diselesaikan secara parsial dan sektoral, akan tetapi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang salah satunya adalah memberikan penegasan perlunya dilakukan upaya-upaya penanganan konflik sosial secara lebih komprehensif dan multidimensi, dari mulai sebelum, saat dan paska terjadinya konflik sosial. Disisi lain, UU Penanganan Konflik Sosial tidak memberikan amanah perlunya dibentuk
4
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (TKPP) DI INDONESIA
kelembagaan permanen dalam rangka penanganan konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Mensikapi kondisi tersebut maka, penciptaan strategi penguatan fungsi koordinasi dan sinergi antar berbagai elemen masyarakat, baik itu pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi. TNI-Polri dan berbagai elemen masyarakat lainnya menjadi hal yang mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar upaya-upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dapat dijalankan secara sinergis antar berbagai elemen masyarakat dan terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) selaku kementerian koordinator yang bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah koordinasi bidang penanganan konflik sosial, memandang perlu untuk memperkuat fungsi koordinasi antar berbagai elemen masyarakat di berbagai tingkatan, sebagai kelanjutan inisiatif Forum Pemda Damai yang telah digagas Kemenko Kesra sebelumnya, agar penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU Penanganan Konflik Sosial dapat berjalan dengan baik, komprehensif dan berkelanjutan.
II. Maksud dan Tujuan Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP) ini dimaksudkan sebagai upaya membangun media komunikasi dan koordinasi antar berbagai pihak di setiap level pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dalam hal pencegahan dan penanganan konflik sosial. Sedangkan tujuan pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP) adalah untuk memperkuat fungsi koordinasi dan konsolidasi antar elemen masyarakat (pemerintah, LSM, Universitas dan tokoh masyarakat) di berbagai tingkatan dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik sosial di Indonesia.
III. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
5
DESAIN PEMBENTUKAN
IV. Bentuk dan Kedudukan TKPP a. TKPP adalah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan konflik sosial dan pembangunan perdamaian yang integratif antarunsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan daerah. b. Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP) merupakan Tim kerja yang dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga/dinas terkait di masing-masing tingkatan, serta TNI-Polri, LSM, Universitas dan Tokoh Masyarakat. Pembentukan TKPP disahkan melalui Keputusan Menteri untuk tingkat nasional, Keputusan Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. c. Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian (TKPP) dilakukan di masing-masing tingkatan yaitu: 1. Di Pusat dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian tingkat Nasional (TKPP-Nasional); 2. Di Provinsi dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian tingkat Provinsi (TKPP-Provinsi); 3. Di Kabupaten/kota di bentuk Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian tingkat Kabupaten/Kota (TKPP-Kabupaten/Kota).
V. Struktur dan Keanggotaan dan TKPP a. Struktur Organisasi TKPP 1. Struktur organisasi TKPP minimal terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Anggota. Kebutuhan pembentukan Bidang/ Kelompok Kerja TKPP disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing tingkatan/wilayah. 2. Untuk mempermudah koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi TKPP, maka di masing-masing tingkatan di pilih Koordinator dan Sekretaris TKPP dimana:
6
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (TKPP) DI INDONESIA
•
Di tingkat Nasional, Koordinator TKPP adalah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Sekretaris TKPP dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri;
•
Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Koordinator TKPP adalah Sekretaris Daerah (setda) provinsi atau kabupaten/ kota, yang dibantu oleh Bappeda dan atau Dinas Sosial dan atau Kesbangpol provinsi/kabupaten/kota selaku Sekretaris TKPP.
3. Untuk pelaksanaan tugas-tugas tehnis harian TKPP dalam rangka pendeteksian dan respon dini pencegahan konflik sosial di tingkat Kabupaten/Kota, maka dibentuk Sekretariat Deteksi Dini dan Respon Dini Konflik Sosial Kabupaten/Kota.
b. Anggota TKPP Keanggotaan TKPP dipilih berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 1. Unsur Pemerintah: Merupakan perwakilan Kementerian/ Lembaga/Dinas di masing-masing tingkatan, yang memiliki tupoksi dan keterkaitan langsung terhadap upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial; 2. Unsur LSM: Merupakan perwakilan LSM yang berkedudukan di tingkatan administratif/wilayah kerja setempat dan dipilih berdasarkan bidang intervensi dan keterlibatannya dalam berbagai upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial di wilayah kerja masing-masing; 3. Unsur Perguruan Tinggi: Merupakan perwakilan Universitas yang ada di masing-masing tingkatan/wilayah dan dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial; 4. Tokoh Masyarakat: Merupakan perwakilan individu yang memiliki kemampuan professional dan pengalaman serta diakui keberadaanya oleh masyarakat di wilayah masing-masing. Perwakilan tokoh masyarakat dalam TKPP diharapkan mewakili berbagai unsur dan keragaman masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing;
7
DESAIN PEMBENTUKAN
5. Sektor Swasta: Merupakan perwakilan pelaku-pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi/perkumpulan usaha dan atau sejenisnya sektor swasta (asosiasi) di tingkatan/wilayah masingmasing; 6. Legislatif: Merupakan perwakilan dari anggota DPR /DPRD yang membidangi urusan keamanan dan atau konflik sosial.
VI. Peran, Tugas dan Fungsi TKPP Peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh TKPP adalah mendorong terlaksananya koordinasi rutin antar kementerian/lembaga dan dinas terkait di tingkat daerah, serta elemen masyarakat lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik sosial, serta memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait. Adapun Tugas dan Fungsi TKPP adalah sebagai berikut:
a. TKPP Nasional 1. Melakukan koordinasi berkala dalam rangka sinkronisasi dan pembahasan berbagai kebijakan dan kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial antar kementerian/lembaga; 2. Melakukan koordinasi penyusunan roadmap penanganan konflik sosial di Indonesia; 3. Melakukan koordinasi dan pembahasan berbagai potensi dan kejadian serta penanganan konflik sosial di Indonesia; 4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait; 5. Menyusun dan mengadvokasikan masukan-masukan tentang penanganan konflik sosial dalam dokumen perencanaan nasional (RPJM dan RKP Nasional); 6. Melakukan upaya pengarusutamaan mengenai konsep pembangunan bernuansa damai sesuai dengan peran masingmasing;
8
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (TKPP) DI INDONESIA
7. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan forum-forum multistakeholder tingkat nasional (Forum Pemda Damai, forum keserasian sosial dan lain-lain) dalam rangka menjaring masukanmasukan terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di Indonesia; 8. Memberi arah dan pijakan bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kooordinasi kebijakan penanggulangan konflik sosial dan pembangunan perdamaian; 9. Mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan kebijakan penanggulangan konflik dan pembangunan perdamaian (Kerangka Kerja Pencegahan Konflik, Stretegi Nasional Penanganan Konflik Sosial, Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dan lain-lain); 10. Menkoordinasikan Pelaksanaan kebijakan penanganan konflik dan pembangunan perdamaian secara terkoordinasi , terpadu dan menyeluruh; 11. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan konflik dan pembangunan perdamaian.
b. TKPP Provinsi 1. Melakukan koordinasi berkala dalam rangka sinkronisasi dan pembahasan berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial di provinsi; 2. Melakukan koordinasi penyusunan roadmap penanganan konflik sosial di Indonesia; 3. Melakukan koordinasi dan pembahasan berbagai potensi dan kejadian serta penanganan konflik sosial di Indonesia; 4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait;
9
DESAIN PEMBENTUKAN
5. Menyusun dan mengadvokasikan masukan-masukan tentang penanganan konflik sosial dalam dokumen perencanaan Provinsi (RPJM Provinsi, RKPD Provinsi dan lain-lain); 6. Melakukan upaya pengarusutamaan mengenai konsep pembangunan bernuansa damai sesuai dengan peran di masingmasing SKPD Provinsi; 7. Menyelenggarakan forum-forum multistakeholder (Forum Pemda Damai, forum keserasian sosial dan lain-lain) dalam rangka menjaring masukan-masukan terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di Indonesia; 8. Mengkoordinasikan Pelaksanaan pemetaan potensi konflik di tingkat daerah; 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dan respon dini konflik antar-Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan terjadinya konflik kekerasan; 10. Memberi arah dan pijakan bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan koordinasi kebijakan penanggulangan konflik sosial dan pembangunan perdamaian di tingkat provinsi; 11. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penyusunan kebijakan Penanganan konflik dan pembangunan perdamaian secara terpadu di lingkungan pemerintah provinsi dan antar Kabupaten/Kota; 12. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan konflik dan pembangunan perdamaian di tingkat provinsi dan antarKabupaten/Kota.
c. TKPP Kabupaten/Kota 1. Melakukan koordinasi berkala antar SKPD Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi dan pembahasan berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial; 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemetaan potensi konflik;
10
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (TKPP) DI INDONESIA
3. Melakukan koordinasi dan pembahasan berbagai potensi dan kejadian serta penanganan konflik di tingkat kabupaten; 4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi kebijakan terkait pencegahan dan penanganan konflik di tingkat kabupaten untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait; 5. Menyusun dan mengadvokasikan masukan-masukan tentang pencegahan dan penanganan konflik sosial dalam dokumen perencanaan Kabupaten/Kota (RPJMD Kab/Kota, RKPD Kab/Kota dan lain-lain); 6. Menyelenggarakan forum-forum koordinasi antar kelembagaan masyarakat diwilayah kerja kabupaten/kota; 7. Membentuk sekretariat “Deteksi, Peringatan dan Respon Dini Konflik Sosial” di tingkat Kabupaten; 8. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatankegiatan penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten; 9. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan konflik dan pembangunan perdamaian.
VII. Rapat Koordinasi TKPP Rapat koordinasi TKPP dibagi dalam beberapa jenis pertemuan, yaitu: a. Rapat Rutin TKPP. Merupakan rapat koordinasi internal antar anggota TKPP di masing-masing tingkatan/wilayah/daerah yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan. Serta pertemuanpertemuan koordinasi antar wilayah/daerah; b. Rapat Insidentil TKPP. Merupakan rapat-rapat koordinasi insidentil yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan urgensi pembahasan masalah yang berkembang; c. Forum Pemda Damai. Disamping melaksanakan fungsi koordinasi rutin antar anggota TKPP di masing-masing tingkatan/wilayah, TKPP juga bertanggungjawab melakukan fungsi koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar TKPP di masing-masing tingkatan/wilayah. Fungsi
11
DESAIN PEMBENTUKAN
koordinasi vertikal yang dimaksud, dilakukan melalui forum-forum multistakeholder diantaranya: 1. Forum Pemda Damai Nasional. Merupakan pertemuan antar seluruh TKPP provinsi dan kabupaten; 2. Forum Pemda Damai Provinsi. Merupakan pertemuan antar seluruh TKPP Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi; 3. Forum Pemda Damai Kabupaten/Kota. Merupakan pertemuan antar seluruh elemen masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota.
VIII. Pendanaan TKPP Sumber pendanaan untuk pelaksanaan TKPP berasal dari APBN, APBD.
12
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PERDAMAIAN (TKPP) DI INDONESIA
Bagan Alur Koordinasi TKPP
Bagan Alur Koordinasi TKPP PEMERINTAH PUSAT
TKPP NASIONAL: K/L terkait, LSM Nasional, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat/Praktisi
PEMERINTAH PROVINSI TKPP Provinsi: SKPD terkait, LSM Provinsi, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat/Praktisi
PEMERINTAH KAB/KOTA
TKPP Kabupaten/Kota: SKPD terkait, LSM Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat/Praktisi
13
DESAIN PEMBENTUKAN
14
