DESA LESTARI
Konsep Komprehensif Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Berkelanjutan
didukung oleh:
NILAI DESA LESTARI, berkelanjutan, seimbang dan lestari; pembangunan desa yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan Daun pohon kalpataru – pohon kehidupan Emas – kesejahteraan Swadaya – mandiri dalam pemenuhan kebutuhan desa Swatata – mandiri dalam tata kelola desa Swatantra – mandiri dalam tata pemerintahan desa
ACUAN
KEBIJAKAN •
Indonesia memiliki 72.994 desa, 63,27% dari 28,5 juta penduduk miskin tinggal di desa, sebagian besar mata pencaharian terkait dengan sumber daya alam.
•
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan atas kewenangan lokal, didukung dengan Dana Desa dari APBN. Pasal 78 UU Desa : Tujuan pembangunan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
•
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: penguatan Provinsi dalam kewenangan PSDA dan LH, berkurangnya kewenangan pemerintah kabupaten/pemerintah kota.
MOMENTUM •
Pendekatan Community Driven Development (CDD) sudah saatnya berubah menjadi Village Driven Development (VDD).
•
Green Economy adalah model ekonomi yang mengarahkan pengelolaan sumberdaya untuk peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial sembari mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan (UNEP, 2010).
•
Konsep Greening Village Development pada dasarnya adalah Membangun Desa Lestari: pengarusutamaan prinsip lingkungan hidup dalam kebijakan, aturan, praktek pembangunan dan penghidupan masyarakat perdesaan
KERANGKA
KERJA
Tata Kelola dan Tata Pemerintahan Desa yang Baik
Desa LESTARI
Kami meyakini bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjadi syarat utama bagi pengembangan DESA LESTARI. Hanya desa yang dikelola berbasis perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan lestari.
Intervensi dan investasi sosial awal dilakukan melalui pendidikan dalam bentuk upaya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa tentang tata kelola dan tata pemerintahan desa yang baik.
KERANGKA
2’
KERJA
Dua intervensi dasar: pendidikan dan sistem tata kelola mencakup upaya-upaya pembangunan sumber daya manusia, penguatan kebijakan dan kelembagaan. .
Sistem
3 3’
2 Tata Kelola dan Tata Pemerintahan Desa yang Baik
Desa LESTARI
4
1’
1 Pendidikan 4’ dst.
Bagan di atas menunjukkan bahwa intervensi dasar berupa upaya pendidikan tentang tata kelola dan tata pemerintahan desa yang baik akan menjadi dorongan bagi terbangunnya kesepakatan atas sistem tata kelola; yang prosesnya merupakan sebuah siklus perubahan yang diharapkan akan berlangsung kontinyu.
MODAL SOSIAL
KERANGKA
Pengorganisasian
KERJA
Intervensi program kemudian akan dikembangkan dengan menyasar dua intervensi lanjutan, yaitu upaya pengorganisasian bagi penguatan modal sosial masyarakat desa dan peningkatan tingkat melek keuangan masyarakat desa bagi pengembangan bisnis sosial di tingkat desa.
PEMBANGUNAN SOSIAL LINGKUNGAN
Sistem
Tata Kelola dan Tata Pemerintahan Desa yang Baik
Desa LESTARI
Pendidikan
PEMBANGUNA EKONOMI
Literasi Keuangan
PEMBANGUNAN EKONOMI
BISNIS SOSIAL
TUJUAN
STRATEGIS 1. Memperkuat pemerintahan desa dalam penyusunan RPJMDes dan laporan program dan keuangan tahunan, 2. Memperkuat tata kelola pemerintah desa, 3. Memperluas peluang partisipasi masyarakat desa dalam sistem perencanaaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, 4. Memperkuat daya kritis masyarakat desa terhadap pelestarian dan potensi sumber daya lingkungan alam yang dimiliki desa, 5. Membangun kemitraan dengan pemerintah dan elemen-elemen organisasi di desa, 6. Menginisiasi pengelolaan Bisnis Sosial sebagai bentuk Badan Usaha Milik Desa – BUMDes.
PENDEKATAN DESA LESTARI, memadukan 3 siklus penguatan, yaitu: • Siklus pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, • Siklus tata pemerintahan desa, • Siklus pengelolaan keuangan desa. Pendekatan Partisipasi masyarakat terlibat aktif, bekerja bersama berperan setara Pendekatan Lanskap desa sebagai bagian dari bentang alam Pendekatan Pendampingan pendampingang teknis, keorganisasian dan jaringan
Pendekatan Pengelolaan pengetahuan sistem pembelajaran dan pengelolaan lingkungan berbasis desa Pendekatan Kolaboratif desa sebagai simpul koordinasi dan sinergi kerjasama berbagai pihak
INTERVENSI
PROGRAM
• Pendampingan Desa • Perangkat Sosialisasi (poster, video) • Pengembangan Panduan bagi Aparatur Desa
(Panduan Penyusunan RPJMDesa, RKP, APBDes, Peraturan Desa, BUMDes)
• Pengembangan Modul Fasilitasi/ Pendampingan • Digitalisasi Informasi Desa
(profil dan potensi desa: www.desadigital.com)
• Pengembangan Literasi Keuangan Desa (www.keuangandesa.com) • Pendampingan Pembentukan BUMDes • Pengembangan Aplikasi Pendukung (INTERFACE: SIMPUL Desa, SIAP Desa)
Pendampingan Desa
DESA
MODEL
DI Yogyakarta (6) • Kab. Gunungkidul Desa Bleberan, Kec. Playen, Desa Ponjong dan Desa Umbulrejo, Kec. Ponjong, Desa Salam dan Desa Pengkol, Kec. Pathuk. • Kab. Bantul Desa Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, • 3 desa akan didukung oleh Saemaul Globalization Foundation (Korea Selatan) Jawa Barat (3) • Kab. Garut. Kec. Pakenjeng, didukung oleh CSR BNI 46 Kalimantan Timur (6 + 47) • Kab. Berau, Kec. Biduk-Biduk, 6 desa didukung oleh TFCA Kalimantan • Kab. Berau, 47 desa, akan didukung oleh CSR Berau Coal
Pengembangan Aplikasi Pendukung
APLIKASI TATA
KELOLA
SIMPUL Desa merupakan aplikasi yang ditujukan bagi aparat pemerintahan desa untuk mengelola data administrasi desa sesuai dengan Peraturan Kemendagri No. 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
SIAP Desa ini ditujukan bagi pengelolaan dan penyusunan pelaporan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Dana Desa; disusun berdasarkan Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
