KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DEPUTI MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA NOMOR :
02/PER/DEP.6/II/2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DEPUTI MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan pendampingan yang terpadu bagi KUMKM. b. bahwa untuk mencapai sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diperlukan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kotak Pos 177, 621, 384, Telp. 5204366-74, 52992777, 52992999, 52992885 Fax. 5204383 http://www.depkop.go.id Email:
[email protected] Jakarta 12940
-1-
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Draft
-2-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 – 2014; 16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013; 18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014; 19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 09/PER/M.KUMKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. Draft
-3-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut program PLUT-KUMKM adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha Koperasi dan UMKM;
2.
PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa nonfinansial untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja kinerja KUMKM;
3.
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
4.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7.
Kementerian adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
8.
Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9.
Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang – undang;
Draft
-4-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan; 13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah; 14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal pusat di daerah; 15. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal pusat di daerah; 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masingmasing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah; 17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah; 18. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang negara/daerah; 19. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
Draft
-5-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Program PLUT-KUMKM bertujuan memberikan layanan jasa non-finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM Pasal 3 Sasaran pengembangan program PLUT-KUMKM, yaitu: a. Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM; b. Meningkatnya nilai tambah Koperasi dan UMKM; c. Meningkatnya kualitas kerja Koperasi dan UMKM; d. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM; e. Bertambahnya potensi unggulan daerah yang dikembangkan oleh Koperasi dan UMKM; f. Menguatnya jaringan layanan usaha yang dikembangkan bersama dengan lembaga kemitraan setempat. Pasal 4 Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PLUT-KUMKM, meliputi: a. Persyaratan Peserta program PLUT-KUMKM; b. Mekanisme penetapan peserta program PLUT-KUMKM; c. Standar layanan minimal PLUT-KUMKM; d. Organisasi pengelolaan PLUT-KUMKM; e. Bentuk Kelembagaan PLUT-KUMKM; f. Tata ruang dan desain gedung PLUT-KUMKM; g. Peran Kementerian, SKPD, dan Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM; h. Sistem Rekrutmen Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM; i. Penganggaran, pertanggungjawaban dan tertib administrasi PLUTKUMKM; j. Pelimpahan wewenang program PLUT-KUMKM; k. Hibah gedung PLUT-KUMKM; l. Penilaian dan Penghargaan PLUT-KUMKM dan Konsultan Pendamping; m. Pembinaan dan Pengawasan program PLUT-KUMKM; n. Monitoring dan Evaluasi program PLUT-KUMKM; o. Pelaporan program PLUT-KUMKM. Draft
-6-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
BAB III PELAKSANAAN Pasal 5 Persyaratan menjadi peserta program PLUT-KUMKM: a. Provinsi/Kabupaten/Kota bersedia menyiapkan lahan di lokasi strategis dan terjangkau layanan transportasi umum; b. Luas lahan ± 2.500 m² dengan status milik Pemda dan tidak dalam sengketa; c. Memenuhi dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung PLUT-KUMKM, meliputi: 1) Surat permohonan sebagai calon peserta program PLUT-KUMKM yang ditandatangani Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana lampiran 1. 2) Surat pernyataan kesediaan menerima program PLUT-KUMKM dengan Skema anggaran melalui pola Tugas Pembantuan sebagaimana lampiran 2. 3) Foto copy sertifikat dan atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang akan dialokasikan untuk pembangunan sarana PLUT-KUMKM. 4) Membuat pernyataan tertulis untuk mengoptimalkan keberlanjutan pemanfaatan Gedung PLUT-KUMKM; 5) Menyediakan APBD untuk sarana dan prasarana kerja program PLUT-KUMKM; 6) Gedung PLUT-KUMKM tidak dijadikan Kantor Pemerintah Daerah. d. Menyediakan dukungan anggaran melalui APBD untuk kebutuhan program PLUT-KUMKM yang tidak dibiayai APBN. e. Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk Forum/Tim Daerah untuk pengendalian pelaksanaan program PLUT-KUMKM sehingga pemanfaatan program PLUT-KUMKM dapat lebih optimal.
Pasal 6 Mekanisme penetapan peserta program PLUT-KUMKM: a. Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta program PLUT-KUMKM dan kesediaan menerima pelimpahan Tugas Pembantuan dari Menteri; Draft
-7-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
b. Menteri menetapkan peserta dan besaran anggaran alokasi program PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan dalam Peraturan Menteri; c. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Dinas yang akan menjadi koordinator pelaksana PLUT-KUMKM; d. Dinas yang ditetapkan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 7 Standar layanan minimal PLUT-KUMKM, meliputi: a. Konsultasi Bisnis KUMKM; b. Pendamping atau Mentor Bisnis (Business Coaching); c. Pelatihan Bisnis dan Teknis; d. Promosi, Pemasaran dan Transaksi Bisnis KUMKM; e. Membantu KUMKM dalam melakukan akses ke Pembiayaan; f. Penguatan kelembagaan dan kerja sama (Networking); g. Memberikan layanan Pustaka Entrepreneur atau Pusat Informasi. Pasal 8 Organisasi pengelolaan PLUT-KUMKM, terdiri dari: a. Direktur/Manajer/Kepala PLUT-KUMKM; b. Konsultan Pendamping/Mentor bisnis PLUT-KUMKM; c. Bagian Display Promosi dan pemasaran Produk; d. Bagian Perpustakaan Enterpreneur; e. Bagian Administrasi dan Tata Usaha (Administrasi, keuangan dan sarana prasarana); f. Petugas Kebersihan dan Keamanan. Struktur organisasi pengelolaan PLUT-KUMKM sebagaimana lampiran 3. Pasal 9 Bentuk kelembagaan PLUT-KUMKM: a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau lembaga lain sesuai kebutuhan daerah yang nantinya diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Draft
-8-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
b. Bentuk-bentuk kelembagaan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Pasal 10 Tata ruang dan desain gedung PLUT-KUMKM meliputi : a. Standar desain gedung PLUT-KUMKM sebagaimana lampiran 4. b. Tata ruang gedung PLUT-KUMKM, terdiri dari: (1) Ruang pengelola; (2) Ruang konsultasi; (3) Ruang workshop/pelatihan; (4) Ruang rapat; (5) Ruang pamer produk KUMKM (galeri); (6) Ruang perpustakaan dan multimedia; (7) Ruang tunggu/tamu; dan (8) Ruangan pendukung lainnya (ruang arsip, ruang ibadah, toilet, dll.); c. Gedung PLUT-KUMKM dilengkapi dengan sarana parkir dan taman; d. Prasasti peresmian Gedung PLUT-KUMKM sebagaimana lampiran 5; e. Tiang bendera di depan Gedung PLUT-KUMKM; f. Papan nama (Plang) PLUT-KUMKM sebagaimana lampiran 6; g. Pigura/standing banner berisi informasi jasa layanan yang diberikan oleh PLUT-KUMKM. Pasal 11 Peran Kementerian, SKPD, dan Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM : a. Kementerian : 1) Penyusunan grand design PLUT-KUMKM Nasional dan Daerah; 2) Koordinasi lintas sektor dengan pemangku kepentingan (stake holders) pusat; 3) Sosialisasi program PLUT-KUMKM Nasional; 4) Penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) PLUT-KUMKM; 5) Penyusunan modul-modul layanan dan kompetensi Konsultan Pendamping; 6) Pelaksanaan rekrutmen Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM; 7) Penetapan indikator kinerja PLUT-KUMKM (Key Performance Indicator ~ KPI); 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Konsultan Pendamping; 9) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan program PLUT-KUMKM.
Draft
-9-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
b. SKPD : 1) Fasilitasi antar para pemangku kepentingan (stakeholders) dengan Konsultan Pendamping dalam membangun jaringan (networking) dan kemitraan usaha; 2) Pembangunan fisik gedung PLUT-KUMKM; 3) Pengadaan sarana, prasarana kerja dan perangkat komputer; 4) Penyediaan biaya operasional pendukung PLUT-KUMKM; 5) Optimalisasi pemanfaatan Gedung PLUT-KUMKM; 6) Menetapkan Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM; 7) Penilaian kinerja para Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM; 8) Pengurusan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung PLUTKUMKM; 9) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Deputi; 10)Pengaturan jadwal kerja Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM; 11)Pengawasan berfungsinya PLUT-KUMKM. c. Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM: 1) Melaksanakan 7 (tujuh) jenis standar layanan minimal bisnis yang dibutuhkan oleh KUMKM; 2) Menyediakan informasi jenis layanan, mekanisme pemberian layanan, dan menyusun jadwal layanan kepada KUMKM; 3) Membuat sistem basis data KUMKM yang dilayani; 4) Mengatur kegiatan konsultasi dan pendampingan KUMKM; 5) Menentukan kriteria, target, dan pola seleksi produk KUMKM yang dapat ditempatkan di Galery PLUT-KUMKM; 6) Melakukan temu bisnis dengan KUMKM; 7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM.
BAB IV SISTEM REKRUTMEN KONSULTAN/PENDAMPING Pasal 12 a. Sistem rekrutmen Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM disusun oleh Kementerian. b. Rekrutmen Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi, dan penetapan Konsultan Pendamping yang memenuhi syarat. c. Pelaksanaan pengumuman rekrutmen Konsultan Pendamping PLUTKUMKM, dilakukan melalui media online dan atau surat edaran ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Peserta program PLUTKUMKM. Draft
-10-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
Pasal 13 Persyaratan calon Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM adalah sebagai berikut: a. Persyaratan Umum: 1) Warga Negara Indonesia; 2) Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat tanggal pendaftaran; 3) Pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1) atau yang disetarakan; 4) Berdomisili di sekitar lokasi daerah peserta program PLUT-KUMKM; 5) Berpenampilan baik, teliti dan cekatan; 6) Komunikatif dan dapat bekerja secara tim; 7) Berdisiplin tinggi; 8) Mampu bekerja mandiri; dan 9) Bersedia bekerja sesuai deadline. b. Persyaratan Khusus: 1) Pengalaman menjadi konsultan pendamping dibuktikan dengan surat pengalaman kerja; 2) Memiliki sertifikat pelatihan konsultan pendamping KUMKM; 3) Mahir menggunakan aplikasi komputer dan multimedia; 4) Mengenal produk unggulan daerah masing-masing; 5) Memiliki minat dalam pengembangan KUMKM; 6) Membuat surat pernyataan yang berisi: a) Kesediaan dan kesanggupan untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan; b) Tidak dalam status sebagai karyawan/pegawai tetap pada Instansi Pemerintah atau Lembaga/Instansi lain.
BAB V PENGANGGARAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI Pasal 14 Pola penganggaran PLUT-KUMKM terdiri dari: a. Pola Tugas Pembantuan yaitu pembangunan fisik gedung PLUT-KUMKM bersumber dari APBN; b. Pola Anggaran Dekonsentrasi yaitu biaya operasional Program PLUTKUMKM bersumber dari APBN melalui DIPA atau RKA-K/L Dekonsentrasi; c. Pola APBD yaitu biaya pengadaan mebeler, sarana gedung dan pemeliharaan PLUT-KUMKM bersumber dari APBD. Draft
-11-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
Pasal 15 Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian dialokasikan untuk: a. Anggaran perencanaan, administrasi dan pengawasan dalam rangka pembangunan fisik gedung PLUT – KUMKM; b. Pembangunan fisik gedung PLUT – KUMKM. Pasal 16 Anggaran Dekonsentrasi meliputi: a. Honorarium Pengelola Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM; b. Pengadaan bahan cetakan untuk Perpustakaan; c. Promosi di Media Massa; d. Temu Konsultasi dan Pendampingan (coaching) e. Bimbingan Teknis Pendampingan; f. Aplikasi bisnis; g. Biaya lainnya yang tidak dibiayai oleh APBD. Pasal 17 Anggaran APBD dialokasikan untuk, antara lain: a. Sarana dan prasarana kerja pegawai dan konsultan (Meja, kursi, lemari, komputer, AC, dan lain-lain); b. Jaringan internet; c. Sarana display untuk galery produk KUMKM; d. Sarana pustaka entepreneur; e. Biaya pemeliharaan gedung PLUT-KUMKM; f. Biaya operasional rutin (biaya telepon, air, listrik, internet); g. Biaya lainnya yang tidak dibiayai oleh APBD. Pasal 18 Pertanggungjawaban dan administrasi program PLUT-KUMKM adalah sebagai berikut : a. Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan menetapkan pimpinan SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian; b. Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P2K), Bendahara Pengeluaran Anggaran dan Pelaksana Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian; Draft
-12-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
c. Pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan/penggunaan anggaran Tugas Pembantuan Kementerian digunakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pasal 19 Pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan pada masing-masing Provinsi/ Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Pasal 20 (1)
Bendahara Pengeluaran Anggaran dan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P3K) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan dibidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat dibidangnya;
(2)
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang–undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas. Pasal 21
Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran; membuat Spesimen ke Bank dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak; menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran; menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK); menyiapkan Buku pembantu Bank; dan menyiapkan Buku pembantu Pajak. Pasal 22
Revisi Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengguna Anggaran hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran, dan usulan revisi harus dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan, dengan mengemukakan alasan-alasannya. Draft
-13-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
Pasal 23 (1)
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Kementerian;
(2)
Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya;
(3)
Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi diadministrasikan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya;
(4)
Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap pengeluaran dana, maka sisa anggaran lebih tersebut disetor ke kas negara;
(5)
Dalam rangka tertib adiministrasi pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.
BAB VI PELIMPAHAN WEWENANG Pasal 24 Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program/kegiatan PLUTKUMKM kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di Provinsi/Daerah Istimewa/Kabupaten/Kota.
BAB VII HIBAH Pasal 25 Hibah gedung dokumen:
PLUT-KUMKM
dapat
dilakukan
setelah
melengkapi
a. Surat permohonan hibah dari Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan kepada Menteri; b. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA); c. Berita acara serah terima fisik bangunan 100%; d. Kartu Identitas Barang (KIB); e. Surat pernyataan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
Draft
-14-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
f. Berita acara penelitian data administrasi dan fisik barang milik negara berupa bangunan Gedung PLUT-KUMKM; g. Berita acara hasil pengecekan fisik bangunan oleh tim Kementerian; h. Surat Pernyataan Kesediaan Gubernur/Bupati/Walikota;
Menerima
Hibah
dari
i. Surat Perjanjian kerjasama penggunaan sementara Gedung PLUTKUMKM antara Deputi dengan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan.
BAB VIII PENILAIAN DAN PENGHARGAAN Pasal 26 Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan PLUT-KUMKM secara berkelanjutan, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja PLUT-KUMKM dan konsultan pendamping PLUT-KUMKM dalam peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja KUMKM; Pasal 27 Kriteria Penilaian kinerja PLUT-KUMKM dan konsultan pendamping yang berprestasi akan disusun oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi; Pasal 28 PLUT-KUMKM dan Konsultan Pendamping yang memiliki prestasi baik diberikan penghargaan Pasal 29 Pemberian Penghargaan bagi PLUT-KUMKM dan Konsultan Pendamping yang berprestasi dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sekali. Pasal 30 Bentuk dan jenis penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Deputi, sesuai dengan usulan Tim Penilai PLUT-KUKM Pasal 31 Biaya penilaian dan Pemberian Penghargaan terhadap Konsultan Pendamping dibebankan kepada APBN dan atau APBD dan atau Sponsor yang tidak mengikat. Draft
-15-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32 Deputi melakukan pembinaan atas pelaksanaan program PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi meliputi pemberian petunjuk teknis, bimbingan, sosialisasi dan supervisi; Pasal 33 (1) Pelaksanaan pengawasan program PLUT-KUMKM dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan; (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4;
BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 34 Dalam rangka optimalisasi operasional program PLUT-KUMKM, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut : a. Pimpinan/Manager/Direktur/Kepala PLUT-KUMKM menyampaikan laporan dengan form terlampir kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kepada Deputi yang meliputi: 1) Perkembangan kinerja PLUT-KUMKM. 2) Pelaksanaan kegiatan layanan PLUT-KUMKM kepada mitranya. 3) Perkembangan kinerja KUMKM yang didampingi lampiran 7.
sebagaimana
b. SKPD Provinsi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Gubernur; c. SKPD Kabupaten/Walikota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati/Walikota; d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan dan realisasi anggaran; e. Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); Draft
-16-
Kabid 6.3.3
Asdep 6.3
LAMPIRAN 1
Kop surat Gubernur/Bupati/Walikota Nomor : Lampiran : -Perihal : Permohonan Menjadi Peserta Program PLUT-KUKMKM
........,...............
Kepada Yth. Bapak Menteri Negara Koperasi dan UKM Jl. HR. Rasuna Said Kuningan diJakarta Selatan Dalam rangka peningkatan produktivitas, daya saing dan kualitas kerja Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM). Setelah kami memperlajari Pedoman Program PLUT-KUMKM, kami memandang perlunya keberadaan Program PLUT-KUMKM dibangun di Prov/Kab/Kota............ Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini perkenankan kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan prioritas menjadi peserta Program PLUT-KUMKM Tahun Anggaran 2015. Untuk melengkapi permohonan kami sebagai peserta Program PLUTKUMKM, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bersedia menyiapkan lahan milik Pemda Prov/Kab/Kota seluas ... M2 dengan status tidak dalam sengketa untuk pembangunan Gedung PLUT-KUMKM. 2. Bersedia menerima pelimpahan pelaksanaan Program PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan. 3. Sanggup menyediakan dukungan anggaran untuk pengadaan sarana pendukung operasional gedung PLUT-KUMKM. 4. Dinas Koperasi ............ ditunjuk sebagai Koordinator pelaksana Pengembangan Program PLUT-KUMKM. .............................................................................................................................. .......... Demikian permohonan yang kami sampaikan, atas bantuan Bapak Menteri kami haturkan terima kasih. Gubernur/Bupati Walikota .................. ....................
Tembusan Yth.: 1. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha; 2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/Kabupaten/Kota
LAMPIRAN 2
Kop surat Gubernur/Bupati/Walikota
SURAT PERNYATAAN Nomor: ............ Tanggal: .............. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................. Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota .................. Dalam rangka Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi Koperasi dan UMKM di Provinsi/Kabupaten/Kota ............., kami menyatakan: 5. Bersedia menyiapkan lahan milik Pemda Prov/Kab/Kota seluas ... M2 dengan status tidak dalam sengketa untuk pembangunan Gedung PLUT-KUMKM. 6. Bersedia menerima pelimpahan pelaksanaan Program PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan. 7. Sanggup menyediakan dukungan anggaran untuk pengadaan sarana pendukung operasional gedung PLUT-KUMKM. 8. Dinas Koperasi ............. ditunjuk sebagai Koordinator pelaksana Pengembangan Program PLUT-KUMKM. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi permohonan menjadi peserta program PLUT-KUMKM. Gubernur/Bupati Walikota .................. ....................
LAMPIRAN 3
Direktur/Manajer/ Kepala *)
Bendahara
Administrasi dan Tata Usaha
Layanan Informasi dan Perpustakaan
Promosi dan Pemasaran
Konsultan Bisnis UMUM
Konsultan Teknis
Mentor Bisnis
Struktur Organisasi Pengelolaan PLUT-KUMKM
Keterangan: *) Pilih salah satu
LAMPIRAN 4
LAMPIRAN 5
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN UMKM (PLUT-KUMKM) KABUPATEN/KOTA ............... - PROVINSI ............. DIRESMIKAN OLEH
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
DR. SJARIFUDDIN HASAN, MM, MBA. ............., .............. 2014 CATATAN: 1. Warna Dasar Batu Marmer adalah hitam dengan tulisan tinta emas. 2. Ukuran Prasasti Standar untuk “Prasasti Peresmian Bangunan Gedung” (60 x 40) cm.
LAMPIRAN 6
LOGO PEMDA
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN UMKM (PLUT-KUMKM) KABUPATEN.............. – PROVINSI................. ″MAJU BERSAMA, BERPRESTASI DAN BERDAYA SAING″ (ALAMAT) JL. ................................................................ KEC. ......................, KAB. .................
LAMPIRAN 7
KARTU KINERJA UMKM PROVINSI KAB/KOTA KECAMATAN I.
: : :
INDENTITAS UMKM 1. NAMA USAHA
:
2. NAMA PEMILIK
:
3. NPWP
:
4. IJIN USAHA YANG DIMILIKI - NO./TGL SIUP
:
- NO./TGL TDP
:
5. TANGGAL MULAI USAHA
:
6. ALAMAT
: JALAN
II.
KELURAHAN/DESA
7. USAHA UTAMA/POKOK
:
8. PRODUK YANG DIHASILKAN
:
TELP/FAX
E-MAIL
TENAGA KERJA
NO
TAHUN
1.
TAHUN AWAL BERDIRI …………
2.
2012
3.
2013
TENAGA KERJA TETAP (Orang) P
L
TENAGA KERJA TIDAK TETAP (Orang)
JML
P
L
TENAGA KERJA TIDAK DIBAYAR/KELUARGA
JML
P
L
JML
* Orang yang terlibat dalam proses produksi (pekerja harian, pekerja insidentil/sewaktu-waktu)
III. USAHA NO 1.
TAHUN AWAL
KETERANGAN
2012
KAPASITAS PRODUKSI Per Hari/Bulan* dalam Unit/Liter/Kg*
2. HARGA SATUAN PER UNIT/LITER/KG* (Rp.) 3. OMZET PER TAHUN (Rp.) 4. ASSET (Rp.): a. Modal Sendiri (Rp) b.
Modal Luar (Rp) - Bantuan Pemerintah (Rp.) - Pinjaman Koperasi (Rp.) - Pinjaman Perorangan (Rp.) - Pinjaman Bank (Rp.)
5. JANGKAUAN PEMASARAN * Coret yang tidak perlu
, Konsultan Pendamping
(
)
2013
