PETUNJUK TEKNIS DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR : JUKNIS/01/V/DE/PM.00/2015/DEP. DAYAMAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI PROPOSAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang :
1. Bahwa kondisi darurat narkotika menjadi tanggung jawab seluruh komponen Bangsa agar penanganannya dapat dilakukan secara simultan, masif, dan menyentuh berbagai kelompok masyarakat; 2. Bahwa penanganan masalah narkotika melalui kebijakan hukum pidana rehabilitasi akan direfleksikan melalui rehabilitasi seratus ribu (100.000) Pengguna Narkotika, yang akan dikembangkan pada tahun tahun berikutnya; 3. Bahwa dalam rangka pencapaian hal tersebut di atas Badan Narkotika Nasional Akan memberdayakan komunitas masyarakat baik Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, dan lain lain dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN guna menyatukan dan menggerakkan segenap komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; 4. Bahwa proposal dan laporan Kegiatan Penggiat Komunitas Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan verifikasi agar dapat mendukung visi, misi dan tujuan Program P4GN; 5. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan verifikasi perlu disusun Standar Operasional dan Prosedur;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. 1
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI PROPOSAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN).
BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Pengertian 1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 2. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian proposal dan laporan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Dalam Program P4GN baik administrasi maupun pelaksanaannya. 3. Proposal kegiatan adalah suatu usulan kegiatan atau rencana yang diterangkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. Proposal dibuat untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan pihak lain, baik berupa dukungan anggaran maupun dukungan lain. 4. Proposal dapat berupa : a. Proposal Program b. Proposal Kegiatan 5. Fasilitasi adalah upaya memudahkan orang atau sekelompok orang dalam rangka pemberdayaan diri agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2
6. Komunitas adalah sekumpulan orang dan/atau kelompok orang yang memiliki kegiatan dan tujuan yang sama, yang berada dalam wadah tertentu dalam rangka mencapai tujuan penanganan masalah narkoba di Indonesia. 7. Penggiat Komunitas adalah prasarana kegiatan dalam bentuk finansial untuk menstimulasi komunitas agar dapat melakukan kegiatan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 8. Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah kegiatan sekelompok mahasiswa yang berorientasi pada kegiatan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 9. Pembinaan Kesenian adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan sekelompok masyarakat yang memiliki kegiatan kesenian dalam rangka peningkatan daya kendali dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 10. Masyarakat Rentan adalah masyarakat yang berada dalam kondisi mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan dan peredaran narkotika karena faktor-faktor sosial tertentu seperti kondisi ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, atau faktor lainnya.
Pasal 2 Maksud Dan Tujuan (1) SOP ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan verifikasi kelayakan proposal baik standard maupun mekanisme rencana pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan pembinaan kesedian daerah dan Masyarakat Rentan Dalam Program P4GN; (2) Tujuan SOP ini adalah untuk menentukan kelayakan proposal kegiatan Penggiat Komunitas Pemberdayaan Masyarakat dan/atau UKM Dalam Program P4GN yang akan dilaksanakan dan kelayakan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun.
Pasal 3 Sifat Dan Prinsip (1) Verifikasi ini bersifat terbuka dan mendorong setiap proposal kegiatan yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat; (2) Prinsip Verifikasi adalah keberpihakan kepada kegiatan Peran Serta Masyarakat dengan mengedepankan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.
3
BAB II SUSUNAN SOP SOP ini terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
Pelaksana Verifikasi Standard Kriteria Verifikasi Mekanisme Proses Verifikasi Pelaporan
BAB III PELAKSANA VERIFIKASI Pasal 4 Tim Verifikasi (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Koordinator dan Anggota; (2) Tim Verifikasi terdiri dari unsur : a. Personil Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; b. Masyarakat; c. Konsultan; d. Inspektorat BNN. (3) Kedudukan Tim Verifikasi berada dan bertanggung jawab kepada Deputi Pemberdayan Masyarakat BNN.
Pasal 5 Tugas Pokok, Tanggung Jawab Dan Fungsi Tim Verifikasi (1) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi a. Mengkaji kelayakan program dan kegiatan yang diajukan; b. Mengkaji proposal dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Komunitas masyarakat maupun UKM sesuai dengan standard dan kriteria yang ditentukan; c. Melakukan verifikasi tentang kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan; d. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi secara tertulis kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN; e. Memonitor distribusi dan/atau serah terima anggaran program kepada masing-masing pihak yang mengajukan proposal, dengan rincian sebagai berikut : - Penggiat komunitas sebesar Dua Puluh Juta Rupiah (Rp. 20.000.000,- );
4
-
Kreatifitas Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika sebesar Sepuluh Juta Rupiah (Rp. 10.000.000,-); Pembinaan kesenian daerah dan masyarakat rentan dengan nominal sesuai sasaran dan kegiatan; Program lain sesuai dengan DIPA Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Fungsi Tim Verifikasi a) Melakukan koreksi dan memberikan masukan terhadap proposal yang diajukan; b) Memonitor hasil koreksi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan.
BAB IV STANDAR KRITERIA VERIFIKASI Pasal 6 Standar Kriteria (1) Proposal Kegiatan memuat antara lain : a. Latar Belakang Kegiatan; b. Nama Kegiatan; c. Tema Kegiatan; d. Tujuan Kegiatan; e. Sasaran Kegiatan; f. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan (Output dan Outcome); g. Bentuk Kegiatan (diuraikan); h. Uraian Pelaksanaan dan Pelaksana Kegiatan. (2) Kelengkapan Dokumen bagi Komunitas Masyarakat a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi yang ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN; b. Profil Organisasi dan Program Kerja secara lengkap; c. Akte Notaris Pendirian; d. Fotocopy surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol bagi LSM dan Ormas, dan/atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi Yayasan; e. Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku; f. Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan pertanggungan jawab keuangan; g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Penggiat Komunitas yang mengajukan (LSM, Ormas & Yayasan); h. Rencana Anggaran Biaya; (3) Kelengkapan dokumen bagi Unit Kegiatan Mahasiswa a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi yang ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN; 5
b. Profil Organisasi dan program kerja secara lengkap; c. Skep Rektor tentang pembentukan UKM dan Pengurus; d. Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan pertanggungan jawab keuangan; e. Rencana Anggaran Biaya; f. Pakta Integritas kegiatan;
BAB V MEKANISME VERIFIKASI Pasal 7 Tahap Verifikasi (1) Verifikasi dilaksanakan dalam beberapa tahap : a. Verifikasi Proposal; dilakukan dengan mengkaji relevansi, signifikansi, originalitas dan pencapaian usulan kegiatan yang diajukan. b. Pemeriksaan Dokumen sesuai dengan ketentuan. c. Verifikasi Teknis; dilakukan melalui observasi lapangan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. d. Analisis; dilakukan terhadap proposal dan kelengkapan dokumen dalam rangka memberikan koreksi dan masukan. e. Menyusun kesimpulan hasil analisis dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Pasal 8 Waktu Pelaksanaan Verifikasi (1) Verifikasi dilaksanakan selama tiga (3) hari dengan ketentuan sebagai berikut : a. Terhitung sejak tanggal disposisi Deputi kepada Tim Verifikasi, dapat dilaksanakan pemeriksaan dokumen dan verifikasi teknis; b. Dalam rangka analisis, Tim Verifikasi dapat meminta pihak yang mengajukan proposal kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang hal hal terkait proposal, dokumen pendukung, dan hal teknis; c. Tim Verifikasi membuat kajian berupa koreksi dan arahan dalam rangka perbaikan dan/atau pengembangan proposal dimaksud, sebagai bahan rekomendasi kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
6
BAB VI PELAPORAN Pasal 9 Pelaporan (1) Laporan kegiatan memuat : a. Pelaksanaan Kegiatan antara lain : - Latar Belakang; - Maksud dan tujuan kegiatan; - Sasaran Kegiatan; - Output dan Outcome; - Pelaksanaan kegiatan (Waktu dan tempat, metode, narasumber, peserta, dan lain-lain yang terkait); - Rencana Tindak Lanjut. b. Lampiran : - Surat pemberitahuan / undangan kepada peserta kegiatan; - Lembar persetujuan dari Deputi Pemberdayaan Masyarakat; - Daftar Hadir Peserta; - Daftar Hadir Panitia; - Daftar Hadir Narasumber; - Daftar Hadir Moderator; - Daftar Hadir Undangan; - Laporan Keuangan/Pertanggungjawaban Keuangan yang asli dari pihak ketiga antara lain :
Kwitansi Honorarium; Kwitansi Biaya Transport Peserta Dengan Perincian Daftar Penerimaan; Kwitansi Makan dan Snack Dengan Perincian Dalam Faktur; Kwitansi Pembelian Alat Tulis Dengan Perincian Dalam Faktur; Kwitansi Pembuatan Spanduk Dengan Perincian Dalam Faktur; Kwitansi Honorarium Dan Sewa Perlengkapan Dikenakan Pajak; Kwitansi Dokumentasi; Kwitansi Publikasi Dilampiri Hasil Liputan; Faktur Pajak;
(2) Dokumentasi Kegiatan diserahkan dalam dua format yaitu satu asli dalam album foto, dan satu hasil scan dimasukan dalam laporan.
7
BAB VII PENUTUP Pasal 10 Standar Operasional Prosedur Verifikasi Proposal KegiatanPenggiat Komunitas, Kreatifitas Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Pembinaan Kesenian Daerah Rawan dan Masyarakat Rentan,ProgramPemberdayaan Masyarakat Dalam Konteks Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal Paraf : 1. Konseptor 2. Kasubbag TU
: Jakarta : 12 Mei 2015
Deputi Pemberdayaan Masyarakat : ….. : …..
Ttd
Drs. Bachtiar H. Tambunan, SH, MH
8
