Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP) - OJK Jakarta, 18 Februari 2016

Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP) - OJK Jakarta, 18 Februari 2016

Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

1

OUTLINE: 1. OVERVIEW PENGAWASAN BANK 2. STRATEGI ANTI FRAUD 3. CAKUPAN, CONTOH & STUDI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PERBANKAN (TIPIBANK)


2


3

FUNGSI, TUGAS & WEWENANG OJK Pasal 55 ayat (2) UU OJK: Sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas & wewenang pengaturan & pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan (termasuk penanganan fraud) beralih dari BI ke OJK OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan - Pengaturan & pengawasan m/kelembagaan bank - Pengaturan & pengawasan m/kesehatan bank - Pengaturan & pengawasan m/kehati2an bank - Pemeriksaan bank Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

4

Auditor & Controller

Level Kontrol & Verifikasi

Direktur Pelaksana, Dewan Audit & Level Eksekusi SKAI Pengawasan Transaksi

OJK

OJK

OJK

Melekat

Sisi pelaksana

Wilayah Kritis

Komisaris Level Kebijakan Independen Komisaris & Prosedur & & Direktur Direksi Kepatuhan

Auditor Eksternal

Manajemen Bank (CEO)

Internal bank

Sistem Keuangan

PENGAWASAN BANK

Sisi pengawas


5


6

LATAR BELAKANG Click to add Title 1 1. Terjadinya berbagai kasus Fraud di sektor

perbankan yang merugikan nasabah dan/atau bank. 2. Perlunya peningkatan awareness terhadap Fraud melalui penguatan sistem pengendalian intern bank sebagai penerapan dari Manajemen Risiko Bank.


7

faktor integritas dalam kejahatan perbankan ... - Periode: 27 Jan 2007 s/d 7 Februari 2011. - 117 transaksi dari 36 nasabah total dana Rp27,3M+USD2 juta. - Transfer al dari rekg SB Rp112 juta ke IBJ tgl 4 Feb’11, dan dari rekg GMB Rp180 juta ke IBJ tgl 31 Jan’11.

Alibi: utk investasi & diketahui pemilik rekening, 50% dana telah dikembalikan & sisanya masih diinvestasikan

Modus: 1. Nasabah menandatangani formulir pentransferan kosong. 2. IMD mengisi formulir & memalsukan tanda tangan nasabah.

AG

IBJ

VLS

Vonis PN: 1. AG divonis penjara 4 tahun & denda Rp350 juta. 2. IBJ divonis penjara 3 tahun 8 bulan & denda Rp200 juta. 3. VLS divonis penjara 2 tahun 10 bulan & denda Rp200 juta. 4. IMD divonis penjara 8 tahun & denda Rp10 miliar, mobil dikembalikan ke BANK. Dasar pengenaan vonis 3 terpidana: Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang PPTPPU & Pasal 263 ayat (2) KUHP Dasar pengenaan vonis IMD: Pasal 49 ayat (1) huruf a UUP, Pasal 49 ayat (2) huruf b UUP, Pasal 3 ayat (1) huruf b UU PPTPPU & Pasal 3 UU PPTPPU. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

8

 Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan  untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain,  yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank  sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

9

◎ Fraud Triangle  Tekanan Keuangan  Kebiasanan Individu (Judi, Narkoba,

Pressures

$

Opportunities

Alkohol)  Ketidakpuasan kerja (lembur, gaji rendah, penilaian kinerja, promosi)  Mencari hasil tertentu (Bonus, Compensation)  Kesulitan keuangan, hutang tinggi, dsb

Rationalization  Saya hanya pinjam sebentar, nanti dibayar

 Pengendalian Internal buruk

 Tidak ada yang dirugikan

 Kepedulian fraud rendah

 Organisasi tidak adil & berutang pada saya

 Kebijakan tidak konsisten

 Saya layak dapat penghargaan

 Perputaran pegawai tinggi  Tidak adanya kesempatan cuti

 Ini untuk tujuan yang baik  Ini hanya sementara sampai kegiatan normal


10

dishonest situtionally honest honest at all time


11

Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam Penyusunan & Penerapan Strategi Anti Fraud

Kondisi lingkungan internal & eksternal Kompleksitas kegiatan usaha

Potensi, jenis & risiko Fraud Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

12

PENGUATAN ASPEK-ASPEK MANAJEMEN RISIKO FRAUD Pengawasan Aktif Manajemen terhadap Fraud

Penguatan Aspek2 Lainnya

- Pengembangan budaya & kepedulian - Penyusunan & pengawasan penerapan kode etik - Penerapan & pengawasan penerapan strategi anti Fraud - Pengembangan kualitas SDM - Pantau, evaluasi & tindak lanjut Fraud

Struktur Organisasi & Pertanggungjawaban Sistem Pengendalian Intern (4 Pilar)

- Unit/fungsi disesuaikan dgn karakteristik dan kompleksitas usaha - Uraian Tugas & tanggung jawab yg jelas - Pertanggungjawaban unit/fungsi Fraud kepada Dirut, serta hubungan komunikasi & pelaporan kepada Dekom - SDM yg kompeten, berintegritas & independen

Pengendalian & Pemantauan Manajemen Risiko

- Kebijakan & prosedur pengendalian Fraud - Kaji ulang oleh manajemen & SKAI atas pelaksanaan strategi anti Fraud - Pengendalian SDM untuk meningkatkan efektivitas - Penetapan pemisahan fungsi pelaksanaan aktivitas bank - Pengedalian sistem informasi - Pengedalian lain, seperti pengendalian aset fisik, dokumentasi, dsb. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

13

Pilar STRATEGI pengendalian FRAUD  Anti Fraud Awareness  Identifikasi Kerawanan  Know Your Employee

 Kebijakan & Mekanisme Whistleblowing  Surprise Audit  Surveillance System

 Investigasi  Pelaporan  Pengenaan Sanksi Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

14

ANTI FRAUD AWARENESS Moral dan awareness dari pimpinan terhadap anti Fraud harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya.

Upaya untuk menumbuhkan anti Fraud awareness dilakukan al melalui:

2) Program employee awareness. Contohnya penyelenggaraan 1) Penyusunan & seminar/diskusi terkait sosialisasi Anti anti Fraud, training, & publikasi Fraud Statement. mengenai pemahaman Contohnya terhadap bentuk2 Fraud, transparansi hasil kebijakan zero Investigasi & tindak lanjut tolerance terhadap Fraud. terhadap Fraud yg dilakukan secara berkesinambungan.

3) Program customer awareness. Contohnya pembuatan brosur anti Fraud, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian & kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya Fraud.


15

IDENTIFIKASI KERAWANAN • Mengidentifikasi risiko terjadinya Fraud yg melekat pada setiap aktifitas yg berpotensi merugikan bank. • Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi didokumentasikan & diinformasikan kepada pihak berkepentingan & selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yg dinilai berisiko tinggi terjadinya Fraud. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

16

KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN BANK (KPB) 1. Permohonan kredit. a. Diajukan secara tertulis. b. Memuat informasi yg lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan bank. c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 2. Analisis kredit. a. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit disesuaikan jumlah dan jenis kredit. b. Menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit, yaitu penilaian atas keseluruhan kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan. c. Dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang meliputi :  Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk penelitian pada daftar kredit macet.  Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek yang akan dibiayai.  Penilaian tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.  Analisis 5’C.  Penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon.  Evaluasi aspek yuridis perkreditan untuk melindungi dari risiko kredit. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

17

3. Rekomendasi persetujuan kredit. Rekomendasi harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan dan harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit. 4. Pemberian persetujuan kredit. a. Setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit. b. Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

5. Perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit. a. Perjanjian kredit disetujui oleh pihak yang berwenang. b. Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi. c. Sebelum pencairan kredit  seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan bagi bank. 6. Pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh. a. Pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank atas pemberian kredit yang tidak sehat  struktur pengendalian internal bank. b. Pengawasan sehari-hari oleh menajemen bank/pengawasan melekat. c. Audit internal terhadap semua aspek perkreditan dilakukan oleh SKAI. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

18

PENYEBAB KREDIT BERMASALAH Penyebab kredit bermasalah (Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi Offset, 2000): 1. Kesalahan appraisal 2. Membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi 3. Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu 4. Dampak makro ekonomi/unforecasted variable 5. Kenakalan nasabah Penyebab kredit bermasalah dari sisi debitur (Siswanto Sutojo, The Management of Commercial Bank, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007): 1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan. 2. Adanya salah urus atau kurang berpengalaman. 3. Problem keluarga. 4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain. 5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius. 6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur. 7. Watak buruk debitur.


19

Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (pre employee screening) secara lengkap dan akurat.

2) sistem seleksi yg dilengkapi kualifikasi tepat dgn mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif & transparan. Sistem tsb harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yg memiliki risiko tinggi terhadap Fraud.


KYE

1) sistem dan prosedur rekruitmen yang efektif.

KYE

KYE

Know your employee 3) kebijakan “mengenali karyawan” (know your employee) antara lain mencakup pengenalan & pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

20

KEBIJAKAN & MEKANISME WHISTLEBLOWING Perlindungan kepada Whistleblower

• Bank harus memiliki komitmen untuk memberikan dukungan & perlindungan kepada setiap pelapor Fraud serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor Fraud & laporan Fraud yg disampaikan.

Regulasi terkait pengaduan Fraud

• Bank perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan Fraud dgn mengacu pada ketentuan & perundang-undangan yg berlaku.

Sistem pelaporan & mekanisme tindak lanjut laporan Fraud

• Bank perlu menyusun sistem pelaporan Fraud yg efektif yg memuat kejelasan proses pelaporan, al. mengenai tata cara pelaporan, sarana & pihak yg bertanggung jawab untuk menangani pelaporan. Sistem pelaporan harus didukung dgn adanya kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian Fraud yg dilaporkan. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

21

SURPRISE AUDIT

• Kebijakan dan mekanisme surprise audit perlu dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya Fraud. Pelaksanaan surprise audit dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.


22

SURVEILLANCE SYSTEM

• Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian/pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui/disadari oleh pihak yang diuji/diperiksa dalam rangka memantau & menguji efektifitas kebijakan anti Fraud. • Surveillance system dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank.


23

Investigasi

• Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti2 yg terkait dgn kejadian yg patut diduga merupakan tindakan Fraud. • Investigasi memberikan pesan kpd setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan Fraud yg terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yg berlaku & pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yg berlaku. • Standar investigasi yg dimiliki Bank paling kurang mencakup: 1) penentuan pihak yg berwenang melaksanakan investigasi dgn memperhatikan independensi & kompetensi yg dibutuhkan; 2) mekanisme pelaksanaan investigasi d/r menindaklanjuti hasil deteksi dgn tetap menjaga kerahasiaan informasi yg diperoleh.

Pelaporan

• Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yg efektif atas pelaksanaan investigasi & kejadian Fraud yg ditemukan. • Mekanisme pelaporan tsb mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun kpd OJK.

Pengenaan Sanksi

INVESTIGASI, PELAPORAN & SANKSI

• Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yg efektif d/r menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku Fraud. Kebijakan ini paling kurang memuat hal-hal berikut: 1) mekanisme pengenaan sanksi; 2) pihak yg berwenang mengenakan sanksi. • Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan & konsisten. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

24

FAKTOR PEMICU FRAUD 1. 2. 3. 4.

Greed (keserakahan) Opportunity (kesempatan) Need (kebutuhan) Exposure (pengungkapan)

Faktor Greed dan Need = faktor individu sbg pelaku fraud (faktor individual). Faktor Opportunity dan Exposure = faktor organisasi sbg korban perbuatan fraud (faktor generik/umum) FAKTOR INDIVIDUAL: 1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed). 2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need). FAKTOR GENERIK: 1. Opportunity melakukan fraud tergantung kedudukan pelaku terhadap obyek fraud. Kesempatan melakukan fraud (besar/kecil) selalu ada pada setiap kedudukan. Secara umum, manajemen bank mempunyai kesempatan yang lebih besar melakukan fraud. 2. Exposure fraud belum menjamin tidak terulangnya fraud  setiap pelaku fraud seharusnya dikenakan sanksi. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

25


26

TINDAK PIDANA PERBANKAN (Tipibank) Moch. Anwar menggolongkan tindak pidana di bidang perbankan ke dalam dua kelompok, yaitu: 1. Tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatanperbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perbankan. 2. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok bank yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di luar UU Perbankan, seperti KUHP, UU Pemberantasan Tipikor, dll. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

27

TINDAK PIDANA PERBANKAN Ruang Lingkup : UU No. 7/1992 ttg Perbankan sebagaimana telah diubah dgn UU No. 10/1998  Tindak pidana berkaitan dgn perizinan (Pasal 46)  Tindak pidana berkaitan dgn rahasia bank (Pasal 47 & 47A)  Tindak pidana berkaitan dgn pengawasan bank (Pasal 48)  Tindak pidana berkaitan dgn kegiatan usaha bank (Pasal 49)  Tindak pidana berkaitan dgn pihak terafiliasi (Pasal 50 )  Tindak pidana berkaitan dgn pemegang saham (Pasal 50A) Catatan: Ruang lingkup Tipibank mencakup Pasal 46 s/d 50A UU Perbankan ATAU Pasal 59 s/d 66 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.


28

PASAL 46

Tindak pidana berkaitan dengan perizinan 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dr Pimpinan BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M. 2) Apabila kegiatan dilakukan oleh badan hukum berbentuk PT, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan dilakukan terhadap pemberi perintah dan atau pimpinan perbuatan di dalam badan tersebut. Pasal 16 ayat (1) Setiap pihak yg melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.


29

PASAL 46

KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN OLEH CV ADIL MAKMUR

Perizinan: - Deperindag (SIUP & TDP) - Dirjen Pajak (NPWP) - Pemda (izin gangguan) 1

“BPR” Adil Makmur 2 Deposito Tabungan Lain-lain

3


30

PASAL 46

Apakah penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi, “bank plecit”/rentenir, dan arisan termasuk dalam kategori “Bank Gelap” ?


31

PASAL 47&47A Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank Pasal 47 : (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis/izin dr Pimpinan BI sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41, 41A & 42, dgn sengaja memaksa bank/Pihak Terafiliasi utk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M. (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank/Pihak Terafiliasi lainnya yg dgn sengaja memberikan keterangan yg wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp4 M & max Rp8 M. Pasal 47A : Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg dgn sengaja tdk memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 42A & 44A, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 7 th serta denda min Rp4 M & max Rp15 M. Pasal 40, 41, 41 A & 42 Merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai Rahasia Bank serta pengecualian terhadap ketentuan dimaksud. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

32

PASAL 47&47A

Polisi/Jaksa memaksa kasir Bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti nama, alamat, pekerjaan, penghasilan, nomor rekening, jumlah rekening, jumlah simpanan, transaksi, dsb.


33

PASAL 48

Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg dgn sengaja tdk memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal 34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 10 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M. (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg lalai memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal 34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana kurungan min 1 th & max 2 th & atau denda min Rp1 M & max Rp2 M.


34

PASAL 48

PEMERIKSA

DOKUMEN / KETERANGAN / INFORMASI / AKSES KE PEMBUKUAN

DITOLAK / DIPERSULIT / TIDAK DIBERIKAN

Shareholders/ Owners/Manajemen


35

PASAL 49 (1)

Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu; b. menghilangkan atau tdk memasukkan atau menyebabkan tdk dilakukannya pencatatan; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan …, atau dgn sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/ merusak catatan pembukuan tersebut, dlm pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank; diancam dgn pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.


36

PASAL 49 (1) a

3

OJK lakukan pemeriksaan khusus

4 1

Mohon kredit

177 Debitur

Kredit Rp733M 2

177 debitur terima kredit ??? 5

Hasil kunjungan 12 deb plafon Rp79M: - 3 deb tdk ajukan kredit & tdk terima kredit - 8 deb ajukan kredit & tdk terima kredit - 1 deb tdk diketahui keberadaannya

Modus Operandi Tipibank, al :  Komut/PSP meminta dana Bank kpd Kabag Kredit & Kasi Adm Kredit (Komut Rp397M & Grup Komut Rp336M).  Dok kredit berasal dari Komut & Grup, al. pedagang kopi & pegawai bank/Grup  tdk diverifikasi dan tdk di-ots.  Dok pembukaan rekg tabungan dibuat oleh Komut & Grup.  Dana kredit masuk ke rekg debitur & selanjutnya ditarik untuk kepentingan Komut & Grup.  Pembayaran pokok & angsuran kredit didebet pd rekg debitur yg dananya dari Grup (pegawai grup memonitor pembayaran). Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

37

PASAL 49 (1) a 9

Pencairan kredit Rp15 M

4 Mohon kredit 3

Menawarkan kredit

5 debitur

Bank “ABC”

1 2 10

11a

BM Bank “ABC” 11c

AO Bank “ABC”

11b 5

6

Processor Bank “ABC”

Analisa usaha

Cek data & analisa

jaminan

dan kelayakan

8

Approved

Appraiser Bank “ABC” 7 Mohon approval Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

Kanwil Bank “ABC” 38

PASAL 49 (1) a

PT XYZ

BANK 1

Pesan perlengkapan komputer 3 kali via fax sekitar Rp308 juta

PT XYZ kirim 3 invoice

5 Bank bayar PT XYZ (3 BKK) walau PT XYZ batalkan transaksi (uang muka tidak disetor kembali ke Bank)

2

???

3 4

Melakukan pemeriksaan khusus


Hasil kunjungan : transaksi beli dibatalkan oleh PT XYZ karena Bank tidak bayar uang muka

39

PASAL 49 (1) b

60 debitur ajukan kredit

Bank Kita

Setujui kredit Rp400 juta

Pembayaran Pokok & Angsuran kredit Rp100 juta

Disetor ke Bank hanya Rp10 juta & selebihnya tidak disetor ke Bank


40

PASAL 49 (1) c Pengembalian pokok 6a & jasa investasi Rp34M

4

Menik (Nasabah)

3

Lap transaksi rekg giro

9 transaksi total Rp78M PT 6b Aliran dana

1 Buka 3 rekg giro Bank “XYZ”

2 5 surat kuasa

Bos Nasabah

5

Selisih Rp25M (DOC) antara surat konfirmasi Bank dgn saldo list giro

Pengurus PT “SAU”

Nasabah dan Bos Nasabah

Pegawai Pihak Lain Bank “XYZ”

Vonis: Pemkab  Bupati: penjara 9 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp130 juta; Kabag Keu: penjara 4 tahun & denda Rp300 juta; Bendahara Umum: penjara 4 tahun & denda Rp300 juta. Bank  Pinca1: penjara 10 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp1M; Pinca2: penjara 6 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp427 juta; Ass Marketing: penjara 6 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp1M . PT SAU Komisaris: penjara 10 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp7 M; Direktur: penjara 12 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp5M; Dir Keu: penjara 10 tahun, denda Rp300 juta & uang pengganti Rp5M. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

41

PASAL 49 (2) a

Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank (2) a Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja :  Meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui utk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga,  utk keuntungan pribadinya atau utk keuntungan keluarganya,  dlm rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi org lain dlm memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dr bank, atau  dlm rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, & kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun  dlm rangka memberikan persetujuan bagi org lain utk melaksanakan penarikan dana yg melebihi batas kreditnya pd bank; diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

42

PASAL 49 (2) a

A/O Bank ‘X’

4. Negosiasi agar KPR disetujui

Dirut PT Developer

Bank ‘Z’

5. KPR dpt disetujui jika ada imbalan uang dlm jumlah tertentu

7. Rekomendasi A/O KPR dapat disetujui

3. Menugaskan ‘ABC’ memproses Permohonan KPR

6. Sepakat

Bank ‘Y’

9. KPR dicairkan dgn cara dibukukan ke rekg. Giro PT Developer pada Bank ‘X’ 2. Permohonan KPR a.n. 148 user dengan nilai Rp6M

Bank ‘X’

8. Akad KPR a.n. 148 user dengan nilai Rp6M

1. Akta Jual Beli rumah a.n. 148 user

User


PT Developer 43

PASAL 49 (2) b

Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank (2) b Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja : Tidak melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank; diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M.


44

PASAL 49 (2) b

PT. X

11/06 Kredit Rp 10 M

11/06 RTGS Rp 10 M

U/ Untung

PT. Z (perusahaan terkait)

Bank A KC Bank B

Bank memberikan kredit kepada perusahaan yg tidak tergolong pihak terkait. Namun pada saat kredit cair, seluruh dana kredit tersebut langsung ditransfer ke rekening perusahaan pihak terkait dr Bank. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

45

PASAL 49 (2) b

x

BAHAN BAKU USD.178 JUTA

DIJUAL

SELLER/BENEFICIARY

BUYER/APPICANT LC

2 SELLER

10 APLIKAN/BUYER

BANK ISSUING/OPENING BANK CORRESPONDENT/ NEGOTIATING BANK Assets Pledge USD.264 JUTA


46

PASAL 49 (2) b • • • • • •

• • •

Debitur merupakan debitur baru dan tidak memiliki pengalaman di bidang impor sehingga belum terlihat track record-nya. Tidak ada salinan rekening koran untuk mengetahui aktifitas keuangan debitur. Tidak terdapat laporan kunjungan ke debitur pada saat analisa kredit maupun setelah pencairan fasilitas LC. Tidak terdapat laporan perkembangan kegiatan usaha/penggunaan dana. Tidak dilakukan trade checking pada supplier. Agunan hanya berupa margin deposit sebesar 10%-20% dari total fasilitas kredit, bahkan agunan tersebut diturunkan atau diubah menjadi piutang/persediaan beras/gabah, sehingga makin meningkatkan risiko Bank. Tidak dilakukan review oleh Kantor Wilayah. Tidak dilakukan analisa aspek legal pada beberapa fasilitas LC. Perjanjian kredit dilakukan dibawah tangan.


47

PASAL 49 (2) b • Batas akhir pengapalan barang (latest date of shipment) telah terlampui sebelum LC dibuka dan pengapalan telah dilakukan sebelum LC dibuka. • Pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan tidak jelas, hanya dicantumkan:  Place of Taking in Charge/0f receipt: “any port(s) in Brazil”.  Place of Final Destination/of Delivery: “any port(s) in Thailand”.

• Persyaratan penyerahan dokumen utama (B/L dan Invoice) cukup dilakukan dengan hanya menyerahkan: “copy or fax ” Documents Required: - One copy or fax copy of commercial invoice. - One copy or fax copy of non negotiable or negotiable B/L.

• Importir akan menerima seluruh penyimpangan (discrepancies) yang terjadi: Document acceptable in spite of any and all discrepancies, with the exception that invoice value drawn may not exceed the maximum LC value and the LC may not be expired. • Barang yang diimpor tidak ada hubungan langsung dengan usaha debitur. • Beberapa FPK dan seluruh MAK serta surat permohonan fasilitas LC dibuat back dated.


48

PASAL 49 (2) b Keterangan pejabat/pegawai Bank : Dokumen yang diperlukan dalam proses persetujuan fasilitas LC seluruhnya diperoleh dari PSP dan Adik PSP.

Keterangan Debitur : • PSP dan Adik PSP menggunakan nama debitur untuk memperoleh fasilitas Usance LC dari Bank, sehingga debitur tidak mengetahui sales contract, tujuan, jumlah dan beneficiary dari LC tersebut. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan PSP yang menyatakan adanya transaksi jual beli perusahaan dan LC yang dibuka setelah tanggal surat pernyataan bukan merupakan tanggung jawab Pengurus dan pemegang saham debitur, melainkan tanggung jawab PSP. • Laporan keuangan debitur tidak pernah diaudit Kantor Akuntan Publik dan laporan keuangan yang ada di Bank tidak benar (nilainya terlalu besar).

• Debitur tidak pernah menyetor uang untuk margin deposit.


49

PASAL 50&50A Tindak pidana berkaitan dgn pihak terafiliasi & pemegang saham bank Pasal 50 : Pihak Terafiliasi yg dgn sengaja tdk melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank, diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5M & max Rp100M.

Pasal 50A : Pemegang saham yg dgn sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank utk melakukan atau tdk melakukan tindakan yg mengakibatkan bank tdk melaksanakan …, diancam dgn pidana penjara min 7 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M. Contoh : Penyimpangan thd prosedur pemberian kredit yg sehat, tdk melaksanakan action plan pelanggaran BMPK, pelanggaran CDO, setoran modal fiktif, dsb. Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

50

CEO BPR:  Merupakan posisi kunci di Bank karena memimpin orang dan bisnis sekaligus  Seorang businessman: Mencari nasabah yang layak sebagai deposan & debitur serta paham akan untung rugi bisnis  Orang yang mewakili Bank untuk melakukan transaksi bisnis, dengan siapa, dan kapan harus menolak

 Kemampuan manajerial dan komunikasi adalah kunci sukses seorang CEO  Harus bebas dari conflict of interest dan harus pro actice, bukan reaktif  Hubungan baik dengan deposan, debitur, pemegang saham, stakeholder lainnya, termasuk pegawainya  Persyaratan: integritas tinggi, human approach, analisis tajam, tahan strees, dan keinginan terus belajar Fraud: Pencegahan, Deteksi & Investigasi

51


52

Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan (DKIP) - OJK Jakarta, 18 Februari 2016

Recommend Documents