SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK PADA PENANDATANGANAN MOU ANTARA KEMENAKER, BI, OJK DAN BNP2TKI Jakarta, 16 Februari 2015 Yang saya hormati, - Gubernur Bank Indonesia, Bp. Agus DW Martowardojo, - Menteri Ketenagakerjaan, Bp. M. Hanif Dakhiri, - Kepala BNP2TKI, Bp. Nusron Wahid, - Para Deputi Gubernur Bank Indonesia - Anggota Dewan Komisioner OJK - Hadirin dan undangan yang berbahagia, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 1. Marilah kita kembali mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berjumpa pada pagi hari yang baik ini untuk bersama-sama melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Penggunaan Transaksi Non-Tunai dan Perluasan Akses Keuangan dalam rangka Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2. Kami menyambut baik ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. Ini adalah langkah awal dalam upaya meningkatkan kemandirian finansial dan kesejahteraan tenaga kerja kita, khususnya Calon TKI, TKI maupun keluarganya. Kami berharap dengan adanya Nota Kesepahaman ini, koordinasi diantara keempat lembaga/institusi ini akan dapat ditingkatkan, terutama dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan, implementasi gerakan nasional non-tunai dan perluasan akses keuangan para tenaga kerja Indonesia dan keluarganya.
1
Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, 3. Sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap perekonomian bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan harapan kita bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyediaan akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat krusial karena kedua aspek tersebut merupakan faktor gerbang utama bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. 4. Sebagaimana survey yang telah kami lakukan pada tahun 2013 lalu, tingkat inklusi keuangan masyarakat kita masih sangat rendah dengan tingkat indeks utilisasi produk/jasa keuangan hanya sebesar 59,74%. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat kita, hanya 21,84% dari penduduk Indonesia tergolong well-literate, tidak terkecuali para Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya. 5. Rasa-rasanya akan sangat sulit meningkatkan inklusi keuangan bila tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah. Kalaupun terjadi inklusi, maka masyarakat rentan terhadap kerugian karena ketidaktahuan mengenai manfaat, risiko, biaya, kesesuaian dan fitur-fitur dari suatu produk atau layanan keuangan yang telah mereka miliki. Bila hal ini terjadi, maka inklusi keuangan menjadi tidak sustained, dan bahkan dapat menimbulkan perasaan traumatis bagi masyarakat untuk berhubungan dengan produk/layanan keuangan. Oleh karena itu dua agenda besar kita dalam lebih mensejahterakan masyarakat luas adalah yang pertama, lebih membuka layanan keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, dan kedua adalah meningkatkan literasi keuangan mereka. Dalam mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat luas dapat kami sampaikan bahwa: -
kami akan memperluas Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), termasuk mensinergikannya dengan Layanan Keuangan Digital (LKD). Sesuai dengan rencana bisnis bank, pada tahap awal tahun ini terdapat 17 bank yang akan mengikuti program laku pandai dengan lebih dari 30.000 agen-agen bank yang akan melayani masyarakat.
2
-
Selain itu, kami juga mendorong tersedianya produk dan layanan keuangan yang lebih bersifat mikro agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat menengah kebawah. Pada pertengahan Desember 2014 lalu, kami meluncurkan Layanan Keuangan Mikro di Desa Nelayan Karangsong, Indramayu. Layanan Keuangan Mikro adalah layanan terpadu yang memiliki proses sederhana dan cepat, akses yang mudah, dan harga terjangkau. Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengakses produk keuangan mikro seperti tabungan tanpa biaya administrasi, asuransi mikro, reksa dana mikro, cicilan emas maupun pembiayaan/kredit mikro serta jasa keuangan keuangan lainnya seperti perencanaan keuangan dan konsultasi keuangan. Dengan demikian, diharapkan layanan tersebut dapat terakses oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia, termasuk para TKI dan keluarganya.
6. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dengan berlandaskan Strategi Nasional Literasi Keuangan yang kami luncurkan tahun 2013, kami akan fokus pada tiga aspek yaitu meningkatkan edukasi keuangan melalui sosialisasi/edukasi kepada masyarakat luas, penguatan infrastruktur keuangan dan ketiga fokus pada pengembangan produk jasa keuangan. Tahun 2014 program peningkatan literasi keuangan kami fokuskan pada para ibu-ibu dan UMKM, sedangkan tahun ini kami akan fokus pada pelajar dan professional. 7. Selain itu, dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, kami juga melakukannya dengan membuka akses sebesar-besarnya terhadap informasi keuangan, salah satunya adalah menyediakan Layanan Konsumen OJK (Financial Customer Care) bagi masyarakat luas. Berdasarkan data Layanan Konsumen OJK tersebut, 76% layanan kepada masyarakat yang diberikan oleh OJK berkaitan dengan permintaan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan produk atau jasa keuangan. 8. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akses masyarakat pada sumber informasi yang dapat diandalkan, terpercaya dan dapat memberikan informasi yang lengkap. Penyediaan informasi keuangan ini juga merupakan bentuk edukasi keuangan yang sangat penting, tidak hanya untuk meninghkatkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan tetapi juga 3
untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai upaya penipuan melalui penawaran produk/jasa keuangan.
Bapak Ibu Hadirin sekalian yang berbahagia, 9. Jumlah TKI yang saat ini telah mencapai lebih dari 429 ribu orang menjadikan upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan para TKI dan keluarganya menjadi sangat penting untuk lebih sejahteranya kehidupan mereka. Terlebih, tidak sedikit dari mereka bekerja di sektor informal, dan memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang tidak terlalu baik. Sekitar 96% TKI kita berlatar pendidikan SMA ke bawah. Bukan hal yang jarang terdengar bahwa TKI biasanya memiliki uang ketika sedang bekerja, namun setelah kembali ke Indonesia kehidupannya tidak lebih baik dibanding sebelum mereka berangkat ke luar negeri. 10. Menyadari hal tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian finansial para calon TKI, TKI dan keluarganya, OJK bersama-sama BNP2TKI juga telah melakukan kerjasama yang dikukuhkan dalam nota kesepahaman pada tanggal 7 Maret 2014. Kerjasama yang telah kami lakukan diantaranya dengan memberikan edukasi keuangan kepada calon TKI, TKI maupun keluarganya. 11. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka kerjasama yang telah kami inisiasi sebelumnya dengan BNP2TKI akan diperluas dan lebih komprehensif dengan melibatkan Bank Indonesia dan Kemenaker.
Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, 12. Pertemuan yang kita lakukan pada pagi hari ini memiliki arti yang penting juga bagi industri jasa keuangan. Dalam pertemuan Financial Executive Gathering dan forum OJK Mendengar pada bulan Januari 2015 lalu, industri jasa keuangan mengharapkan adanya koordinasi yang lebih baik lagi diantara regulator keuangan dan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan keuangan inklusif dan literasi keuangan masyarakat. Melalui Nota Kesepahaman yang kita tanda tangani bersama pagi ini adalah merupakan upaya koordinasi yang lebih kongkrit agar secara nasional kebijakan yang diambil terkait dengan mendorong 4
kemandirian finansial para calon TKI, TKI dan keuarganya dapat lebih efektif dan efisien. Dalam mewujudkan keinginan kita ini, tentunya tidak dapat hanya mengandalkan peran para regulator dan Pemerintah, tetapi kami juga mengharapkan kontribusi dari seluruh para pelaku industri jasa keuangan. 13. Selanjutnya, kami berharap implementasi dari Nota Kesepahaman ini dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat terlaksana secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas khususnya para calon TKI, TKI dan keluarganya. 14. Terima kasih
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh Jakarta, 16 Februari 2015
Muliaman D. Hadad Ketua Dewa Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI
5
