PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA Ji Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 04/ 1.02/PPATK/03/20l4 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-ll/
1.02/PPATK/06/20l3
TENTANG
IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
Menimbang
a.
bahwa
dengan
berlakunya
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun
2013 tentang
Pemberantasan
Tindak
Terorisme,
penyedia
melakukan
Pidana jasa
iden tifikasi
mencurigakan
Pencegahan
Pendanaan
keuangan
transaksi
terkait
dan
perlu keuangan
dengan
pendanaan
terorisme; b.
bahwa ketentuan keuangan
mengenai
mencurigakan
keuangan
yang berlaku
mengenai
identifikasi
bagi
transaksi
penyedia
jasa
saat ini belum mengatur keuangan
transaksi
pendanaan
dengan
terkait
mencurigakan
identifikasi
terorisme; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud menetapkan dan
dalam
pertimbangan huruf
Peraturan
Analisis
a dan Kepala
Transaksi
sebagaimana huruf
b, perlu
Pusat
Pelaporan
Keuangan
ten tang ~
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
Perubahan
atas Peraturan
dan Analisis Transaksi
Kepala Pusat Pelaporan Keuangan
11/1.02/PPATK/06/2013 Transaksi
Nomor: PER-
tentang
Keuangan Mencurigakan
Identifikasi Bagi Penyedia
J asa Keuangan;
Mengingat
1.
Undang-Undang Pencegahan
Nomor 8 Tahun
dan Pemberantasan
Pencucian
Uang
Indonesia
Tahun
Lembaran
(Lembaran 2010
Negara
2010
tentang
Tindak Negara
Pidana Republik
Nomor 122, Tambahan
Republik
Indonesia
Nomor
5164); 2.
Undang-Undang Pencegahan
Nomor 9 Tahun
dan Pemberantasan
2013 tentang Tindak
Pidana
Pendanaan
Terorisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
Lembaran
2013
Negara
Nomor
Republik
50, Tambahan
Indonesia
Nomor
5406); 3.
Peraturan
Presiden
tentang
Tata
Cara
Pusat
Pelaporan
Nomor
50
Tahun
Pelaksanaan dan
Analisis
2011
Kewenangan Transaksi
Keuangan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN KEPALA PUSAT ANALISIS
TRANSAKSI
PELAPORAN
KEUANGAN
DAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR:
PER-11/1.02/PPATK/06/2013 TRANSAKSI
IDENTIFIKASI
TENTANG KEUANGAN
MENCURIGAKANBAGI PENYEDIAJASA KEUANGAN.
t
2
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan
Identifikasi
Nomor:
Transaksi
PER-I1/1.02/PPATK/06/20I3
Keuangan
Mencurigakan
tentang
Bagi Penyedia
Jasa
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 960, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6), diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disingkat dalam
PPATK, adalah
rangka
lembaga independen
mencegah
dan
memberantas
Keuangan,
selanjutnya
yang dibentuk tindak
pidana
pencucian uang. 2.
Penyedia Jasa salah
satu
disingkat
Pihak Pelapor yang menyediakan jasa
keuangan,
yang
perusahaan
asuransi
meliputi
bank,
perusahaan
dan perusahaan
asing,
wali amanat,
penyelenggara
penyelenggara melakukan
kegiatan
pembiayaan, dana
efek, manajer investasi,
penyelenggara pos, pedagang valuta
alat
e-money
di bidang
pialang asuransi,
pensiun lembaga keuangan, perusahaan kustodian,
PJK, adalah
pembayaran dan/ atau
menggunakan
e-wallet,
koperasi
simpan pinjam, pergadaian,
kartu, yang
perusahaan
yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. 3.
Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
4.
Transaksi
adalah
dan/ atau
kewajiban atau menyebabkan
seluruh
kegiatan
hukum an tara dua pihak atau lebih.
3
yang
menimbulkan
timbulnya
hak
hubungan {
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA J1 Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
5.
Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk
hibah,
pembayaran,
pentransferan,
pemindahbukuan,
penarikan,
penyetoran,
penempatan,
menenma
melakukan atau
sumbangan, penitipan, dan/ atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 6.
Transaksi Keuangan Mencurigakan, selanjutnya disingkat TKM, adalah: a.
transaksi dalam
keuangan mencurigakan
Undang-Undang
sebagaimana dimaksud
Nomor 8 Tahun
Pencegahan dan Pemberantasan
2010
tentang
Tindak Pidana Pencucian
Uang;dan b.
transaksi
keuangan
terorisme Nomor
mencurigakan
sebagaimana 9
Tahun
dimaksud 2013
terkait
pendanaan
dalam Undang-Undang
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 7.
Profil Pengguna Jasa
adalah
deskripsi
Pengguna Jasa
yang
mencakup an tara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana. 8.
Karakteristik
Pengguna
Jasa
adalah
ciri-ciri
khusus
yang
melekat pad a Pengguna Jasa yang mencakup an tara lain lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha. 9.
Kebiasaan
Pola Transaksi
Pengguna Jasa
adalah
kelaziman
transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang mencakup an tara
lain jumlah,
frekuensi,
mata
uang,
instrumen
digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.
4
yang
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6AN KEPALA JLIr. H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
10. Dokumen adalah dilihat,
dibaca,
data, rekaman, dan / atau
atau
didengar,
informasi yang dapat
yang dapat
dikeluarkan
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a.
tulisan, suara, atau gambar;
b.
peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c.
huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna
atau
dapat
dipahami
oleh orang yang
mampu
membaca atau memahaminya. 11. Lembaga Pengawas dan Pengatur, adalah
lembaga
yang
selanjutnya
memiliki
disingkat LPP,
kewenangan
pengawasan,
pengaturan, darr/ atau pengenaan sanksi terhadap PJK. 12. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Pencucian Uang.
2.
Ketentuan Pasal 4 ditambahkan dan
menambahkan
1 (satu) ayat, yaitu Pasal 4 ayat (2),
Penjelasan
ayat
(2) Pasal
4
sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal angka 2 Peraturan ini, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasa14 (1)
Dalam melakukan
identifikasi TKM, PJK paling kurang harus
memiliki: a.
Dokumen Profil Pengguna J asa;
b.
Dokumen Transaksi Pengguna Jasa;
c.
sistem pemantauan; dan
d.
daftar Pengguna Jasa yang berisiko tinggi.
(2) Dalam hal identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, PJK harus berpedoman pada daftar teroris dan
organisasi
teroris
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah
dan / atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5
cr
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatk.go.id
3.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal5 (1) Pemantauan
Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a bertujuan untuk menemukan Transaksi yang: a.
menyimpang dari profil, karakteristik
atau kebiasaan Pola
Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b.
patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan
Transaksi
yang
dilakukan
oleh PJK sesuai
bersangkutan dengan
yang
ketentuan
wajib
Undang-
Undang; c.
dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
d.
diminta
oleh PPATK untuk
dilaporkan
oleh PJK karena
melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana e.
telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait dengan
segala
perbuatan
mengumpulkan, baik langsung
dalam
memberikan, maupun
atau
rangka
menyediakan,
meminjamkan
tidak langsung,
dana,
dengan maksud
untuk digunakan dan/ atau yang diketahui akan digunakan untuk
melakukan
kegiatan
terorisme,
organisasi
teroris,
diminta oleh otoritas untuk dilakukan pemantauan
karena
atau teroris; atau f.
diduga terkait dengan pendanaan terorisme. (2) Pemantauan
juga
dilakukan
terhadap
tindakan
pemutusan
hubungan usaha dengan Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak
mematuhi
meragukan Pengguna
prinsip
kebenaran Jasa
berdasarkan
mengenali
informasi
diduga terkait
dari
dengan
Pengguna
Jasa,
PJK
Pengguna
Jasa
atau
pendanaan
terorisme
analisis yang dilakukan oleh PJK terhadap potensi
risiko dari hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.
6
~
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6AN KEPALA JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: contact-useappatk.go.id, Website: www.ppatk.go.id
4.
Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 16A, sehingga Pasal 16Aberbunyi sebagai berikut: Pasal 16A Ketentuan
mengenai
pemutusan
penyampaian
hubungan
usaha
informasi
dengan
terkait
Pengguna
tindakan
Jasa
karena
Pengguna Jasa menolak mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau
PJK meragukan
sebagaimana
kebenaran
dimaksud
informasi
dalam Pasal
mutandis
terhadap
penyampaian
pemutusan
hubungan
usaha
terkait
dengan
pendanaan
dari
Pengguna
16 berlaku informasi
secara
terkait
dengan Pengguna Jasa terorisme
berdasarkan
Jasa
mutatis tindakan
yang diduga analisis
yang
dilakukan oleh PJK terhadap potensi risiko dari hubungan
usaha
dengan Pengguna J asa.
5.
Di an tara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C, sehingga Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C berbunyi sebagai berikut: Pasal17A (1) Analisis juga dilakukan terhadap transaksi yang diduga terkait dengan
segala
mengumpulkan, langsung digunakan
perbuatan
dalam
memberikan,
maupun
tidak
atau
rangka
menyediakan,
meminjamkan
langsung,
dany atau yang diketahui
dengan akan
dana,
baik
maksud
untuk
digunakan
untuk
melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a.
mengevaluasi terkait
hasil
pendanaan
pemantauan
transaksi
terorisme
berdasarkan
yang
diduga
parameter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b.
mengkaji
kesesuaian
karakteristik
transaksi
Pengguna Jasa yang diduga terkait pendanaan
terorisme
dengan
latar
Keuangan yang dilakukan.
7
belakang
dan
dan
kebiasaan
tujuan
pola
Transaksi ~
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia TeJepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
Pasa117B (1) Dalam hal identitas
Pengguna
Jasa
termasuk
dalam
daftar
teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah darr/ atau Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa,
PJK
melakukan verifikasi kesesuaian dengan Profil Pengguna J asa. (2) PJK
menetapkan
dimaksud
transaksi
dalam
ayat
Terorisme apabila
Pengguna
(1) sebagai
terdapat
Jasa
sebagaimana
TKM terkait
kesesuaian
identitas
Pendanaan berdasarkan
hasil verifikasi.
Pasal 17C Ketentuan mengenai permintaan dan ketentuan
mengenai
informasi kepada Pengguna Jasa
anti-tipping off
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permintaan
informasi terkait pendanaan
terorisme kepada
Pengguna J asa.
6.
Ketentuan
ayat (2) Pasal 21 diubah,
sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut: Pasa121 (1) PJK wajib melaporkan Transaksi yang sudah ditetapkan sebagai TKMke PPATK. (2) Tata cara pelaporan TKMmengacu pada Peraturan Kepala PPATK yang
mengatur
mengenai
tat a
transaksi keuangan mencurigakan.
8
cara
penyampaian
laporan ~
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEPALA
KEUANGAN
JL Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatk.go.id
Pasal II Peraturan
Agar
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap
Peraturan
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
Kepala PPATK ini dengan penempatannya
pengundangan
dalam Berita Negara
Republik Indonesia
Ditetapkan
di Jakarta
pada tanggal ~
Maret 2014
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
~
Diundangkan
di Jakarta
pada tanggal
<)() ~
/l» \'1
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR
9
~tb
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA J1 Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatk.go.id
PENJELASAN ATAS PERATURAN KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN NOMOR: PER- 04j 1.02jPPATKj03j20l4 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN KEPALAPUSAT PELAPORANDANANALISISTRANSAKSIKEUANGAN NOMOR: PER-llj
1.02jPPATKj06j20l3
TENTANG
IDENTIFlKASITRANSAKSIKEUANGANMENCURIGAKAN BAGI PENYEDIAJASA KEUANGAN
I.
UMUM
Sehubungan
dengan
berlakunya
Tahun 2013 ten tang Pencegahan Peildanaan keuangan terkait
Terorisme, untuk
pendanaan
dan Pemberantasan
terdapat
melaporkan terorisme.
Undang-Undang
kewajiban transaksi
Dalam rangka
terkait dengan pendanaan
terorisme. Pusat
Keuangan Nomor: PER-llj Transaksi
Keuangan
Pelaporan
dan
jasa
mencurigakan
transaksi
1.02jPPATKj06j20l3
Mencurigakan
penyedia
pemenuhan
identifikasi terhadap
Kepala
Tindak Pidana
keuangan
tersebut, perlu dilakukan
Peraturan
bagi
Nomor 9
kewajiban yang diduga
Analisis
Transaksi
tentang Identifikasi
Bagi Penyedia Jasa
Keuangan
yang berlaku saat ini hanya mengatur mengenai identifikasi transaksi keuangan Undang
mencurigakan Nomor
Pemberantasan perlu
8
sebagaimana
Tahun
dimaksud ten tang
2010
dalam
Undang-
Pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan
dilengkapi
agar
memenuhi
standar
dan
tersebut
internasional
yang
ditetapkan dalam rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) serta belum mencakup
ketentuan
mengenai identifikasi terhadap
keuangan yang terkait dengan pendanaan
10
terorisme.
transaksi
----------_--------------
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA J1 Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
Dalam rangka memenuhi
rekomendasi
Financial Action Task
Force dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana
perlu menetapkan
Peraturan
Pendanaan
Terorisme,
PPATK
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan
dan
Analisis
Transaksi tentang
11/1.02/pPATKj06j2013
Keuangan
Nomor:
Identifikasi Transaksi
PER-
Keuangan
Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Perubahan Transaksi
Peraturan
Pelaporan
dan Analisis
Keuangan Nomor: PER-11/1.02/pPATKj06j2013
tentang
Identifikasi Transaksi
Kepala Pusat
Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa
Keuangan, an tara lain memuat materi pokok mengenai: a.
definisi TKM yang mencakup transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan
dan Pemberantasan
Pencucian Uang dan transaksi pendanaan Undang
terorisme Nomor
9
keuangan mencurigakan
sebagaimana Tahun
Tindak Pidana
2013
dimaksud tentang
dalam
terkait Undang-
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. b.
dalam hal identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, PJK harus berpedoman pada daftar teroris dan
orgarusasi
teroris
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah
darr/ atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. c.
PJK wajib melakukan
Pemantauan
Transaksi
yang bertujuan
untuk menemukan Transaksi yang: 1.
menyimpang dari profil, karakteristik
atau kebiasaan
Pola
Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 2.
patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan
Transaksi
yang
dilakukan
oleh PJK sesuai
bersangkutan dengan
yang
ketentuan
wajib
Undang-
Undang; 3.
dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
11
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
4.
diminta
oleh PPATK untuk
dilaporkan
oleh PJK karena
melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana 5.
telah dilakukan
atau akan dilakukan
dengan
perbuatan
segala
mengumpulkan, langsung
dalam
yang diduga terkait
rangka
menyediakan,
memberikan, atau meminjamkan dana, baik
maupun
tidak langsung,
dengan maksud
untuk
digunakan dan Zatau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan
kegiatan
terorisme,
organisasi
teroris,
atau
teroris; atau 6.
diminta oleh otoritas untuk dilakukan
pemantauan
karena
diduga terkait dengan pendanaan terorisme. d.
pemantauan hubungan menolak
juga
dilakukan
terhadap
tindakan
pemutusan
usaha dengan Pengguna Jasa karen a Pengguna Jasa mematuhi
meragukan Pengguna
prinsip
kebenaran Jasa
berdasarkan
mengenali
informasi
diduga
terkait
dari dengan
Pengguna
Jasa,
Pengguna
Jasa
pendanaan
PJK atau
terorisme
analisis yang dilakukan oleh PJK terhadap potensi
risiko dari hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. e.
PJK melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang diduga terkait pendanaan terorisme dilakukan dengan: 1.
mengevaluasi
hasil
pemantauan
transaksi
yang
dan
kebiasaan
diduga
terkait pendanaan terorisme; dan 2.
mengkaji
kesesuaian
karakteristik
transaksi
Pengguna Jasa
terorisme
dengan
latar
yang diduga terkait belakang
dan
tujuan
pola
pendanaan Transaksi
Keuangan yang dilakukan. f.
PJK melakukan
verifikasi kesesuaian
dehgan
Profil Pengguna
Jasa, jika identitas Pengguna Jasa termasuk dalam daftar teroris dan
organisasi
teroris
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah
darr/ atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
12
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H. Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected],Website: www.ppatk.go.id
g.
TKM dilaporkan
ke PPATK dengan
mengacu
pada
Peraturan
Kepala PPATKmengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan.
II.
PASALDEMI PASAL PasalI Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal4 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Daftar teroris dan organisasi
teroris termasuk
pula daftar terduga teroris dan organisasi teroris, berdasarkan
Undang-Undang
2013 tentang
Pencegahan
Nomor 9 Tahun
dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Angka 3 Pasal5 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 16A Cukup jelas. Angka 5 Pasal 17A Cukup jelas. Pasal 17B Cukup jelas. Pasal 17C Cukup jelas.
13
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia TeJepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email:
[email protected], Website: www.ppatkgo.id
Angka 6 Pasa121 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
14
1-
