PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 6
TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI,
Menimbang
: a. bahwa untuk pengisian formasi perangkat Desa dapat dilakukan dengan pengangkatan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 12) perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan pengangkatan Perangkat Desa;
1
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
3
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sinjai. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa. 12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. 13. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
5
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
pelayanan
jasa
BAB II PEMILIHAN PERANGKAT DESA Pasal 2 (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Kepala-kepala Urusan; b. Pelaksanaan teknis lapangan; dan c. Unsur kewilayahan. Pasal 3 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Pasal 4 (1) Perangkat Desa khusus Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
6
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; b. Mempunyai Pengetahuan tentang teknis Pemerintahan; c. Mempunyai kemampuan dibidang adminitrasi perkantoran; d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan; e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan f.
Bersedia tinggal didesa yang bersangkutan.
(3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati. Pasal 5 (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa. (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
7
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BAB III PERSYARATAN SIKAP DAN LARANGAN PERANGKAT DESA Pasal 6 (1) Yang dapat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa. d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. f.
Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurangkurangnya 5 (lima) tahun.
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal yang tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 ( dua ) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan. h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (tahun) dan setinggi-tingginya 60 ( enam puluh ) tahun.
8
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
i.
Sehat jasmani dan rohani.
j.
Sekurang-kurangnya sederajat.
berijazah
Sekolah
Lanjutan
Pertama
atau
k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat. l.
Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
m. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang tumbuh dan ditaati oleh masyarakat. (2) Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas harus bersikap netral kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok atau golongan. BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 7 Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V URAIAN TUGAS PERANGKAT DESA Pasal 8 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 9 (1) Masa jabatan unsur staf Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali, terhitung sejak tanggal pengangkatannya. (2) Masa jabatan Kepala Dusun selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali. (3) Perangkat Desa dapat diberhentikan karena : a. atas permintaan sendiri b. meninggal dunia. c. tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan dalam Pasal ayat (1). d. Tindakan-tindakannya bertentangan Perundang-undangan yang berlaku.
dengan
ketentuan
5
peraturan
e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku. (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan tembusan kepada Camat dan Bupati.
10
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 Perangkat Desa yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat dikenakan penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau penyidik umum. Pasal 11 (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dikenakan tindakan administratif berupa pemberhentian dan atau pemecatan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa yang melakukan perbuatan melawan hukum bersifat pidana dapat dipidana penjara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 (1) Perangkat Desa yang sudah ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai diadakan pengangkatan dan pemilihan yang baru.
11
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
(2) Perangkat Desa yang sudah ada dapat diangkat atau dipilih kembali sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimksud dalam Pasal 5.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.
12
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 21 Pebruari 2007
BUPATI SINJAI, ttd ANDI RUDIYANTO ASAPA Diundangkan di Sinjai pada tanggal 21 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI
MANSYUR A. YACUB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2007 NOMOR 6
13
