SALINAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR
101
TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI RAJA AMPAT, Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa untuk pelakasanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Raja Ampat Tahun 2004 yang merupakan Penjabaran dan Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organiasi Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dareah Kabupaten Raja Ampat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat. 1.
2.
3.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegununangan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 2
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat; 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat. 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat. 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Bappeda, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan. 5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Raja Ampat. 3
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Raja Ampat. 11. Sekretaris dewan adalah sekretaris DPRD Kabupaten Raja Ampat. 12. Staf Ahli Bupati adalah staf ahli Bupati Raja Ampat. 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 14. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah. 15. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Raja Ampat. 16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Raja Ampat. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu SEKRETARIAT DAERAH Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 4 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut pada pasal 3 Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten yang membidangi tugas Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Bidang Administrasi Umum. 4
Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Pemerintahan Pasal 5 Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian, perumusan, penyusunan kebijakan serta pembinaan administrasi dibidang pemerintahan, Hukum, Organisasi, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada pasal 5 Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah mempunyai tugas: a. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta membantu penyelenggaraan pemerintahan; b. melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; c. menyusun bahan kebijakan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan; d. pembinaan dan pengawasan dibidang Pemerintahan, Hukum, Organisasi, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja. Paragraf 3 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pasal 7 Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian, perumusan, penyusunan kebijakan serta pembinaan administrasi di bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Pekerjaan Umum, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Energi, Pendapatan Daerah, Perindustrian Perdangangan Kooperasi dan UKM, Lingkugan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada pasal 7 Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah mempunyai tugas: a. pengkoordinasian bahan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan; b. pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan secara umum dibidang ekonomi dan pembangunan; c. pembinaan dan pengawasan dibidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Pekerjaan Umum, Perkebunan, 5
Pertanian dan Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Energi, Pendapatan Daerah, Perindustrian Perdangangan Kooperasi dan UKM, Lingkugan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Paragraf 4 Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Bidang Administasi Umum Pasal 9 Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekertaris Daerah dalam pengkoordinasian, perumusan, penyusunan kebijakan serta pembinaan administrasi di bidang Umum, Perlengkapan, Humas dan Protokol, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kesehatan, Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepegawaian dan Diklat, Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi serta Perizinan Terpadu. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada pasal 9 Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah mempunyai tugas: a. pengkoordinasian staf dalam rangka perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara umum b. pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara umum; c. pembinaan dan pengawasan dibidang Umum, Perlengkapan Humas dan Protokol Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kesehatan, Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepegawaian dan Diklat, Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi serta Perizinan Terpadu. Paragraf 4 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemerintahan Pasal 11 Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Kampung dan Pertanahan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, bagian pemerintahan mempunyai fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi Pemerintahan Kampung dalam rangkat otonomi daerah; c. menyiapkan bahan perumusan penertiban Umum produk hukum daerah dan pertanahan.
6
Pasal 13 (1). Subbag Pemerintahan Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pertanahan dan penataan serta pengembagan wilayah; (2). Subbag Pemerintahan Kampung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan aparat kampung dan pemerintahan kampung serta peningkatan pendapatan kampung; (3). Subbag Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan bahan penyelesaian dalam bidang pertanahan. Paragraf 5 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Pasal 14 Bagian Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan bahan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Telahan Hukum, Bantuan Hukum, Dokumentasi, Peraturan dan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Peraturan Daerah dan Pengkajian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, bagian Hukum mempunyai fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan produk hukum daerah, telahan hukum, bantuan hukum dan pembinaan produk daerah. b. menyiapkan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah dan penataan perangkat daerah; c. menyiapkan bahan perumusan pembinaan penegakan peraturan daerah dan pengkajian pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 16 (1). Subbag Hukum mempunyai tugas pokok melakukan analisa perumusan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah serta Evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; (2). Subbag Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas merumuskan pemberian bantuan hukum pada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan dan perlindungan hukum, penegakan peraturan daerah dan telahan hukum; (3) Subbag Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok menggumpulkan bahan dan data dokumentasi, penataan dan pengadaan buku, peraturan perundang-undangan.
7
Paragraf 6 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pasal 17 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketata laksanaan, analisis jabatan, serta Pemberdayaan Aparatur Pemerintah. Pasal 18 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 17, Bagian Organsisasi dan Tata Laksana mempunyai Fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah; b. menyiapkan bahan perumusan Tata Laksana Pemerintahan dan Pembangunan serta Analisis Jabatan; c. menyiapkan bahan perumusan Pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur. Pasal 19 (1). Subbag Organisasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penyelenggaraan administrasi kelembagaan; (2). Subbag Tata Laksana mempuyai tugas melaksanakan analisis penataan dan petunjuk teknis tata kerja, prosedur kerja, dan standarisasi kerja serta pelayanan umum. (3). Subbag Perpustakaan dan Data Elektronik mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data dokumentasi, penataan dan pengadaan buku-buku perundang-undang serta menyiapkan peralatan elektronik dan data elektronik. Paragraf 7 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Keuangan Pasal 20 Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program , perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan. Pasal 21 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 20, Bagian Keuangan mempunyai Fungsi : a. mengumpulkan bahan penyusunan perubahan dan perhitungan pendapatan pembiayaan Sekretariat Daerah; b. mengelola administrasi Keuangan Sekretariat Daerah; c. menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemerikasaan keuangan serta membina perbendaharaan di Linkgungan Sekretariat Daerah.
8
Pasal 22 (1). Subbag Perencanaan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan APBD; (2). Subbag Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas menguji kebenaran penagihan serta pembayaran gaji pada Sekretariat Daerah; (3). Subbag Verifikasi dan Akuntasi mempunyai tugas melaksanakan analisis pelaksanaan, pemeriksaan/ penelitian terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran serta ketatausahaan Sekretariat Daerah. Paragraf 8 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Penyusunan Program Pasal 23 Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merumuskan bahan penyusunan program Sekretariat Daerah, Sekretariat Keuangan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah serta melakukan monitoring evaluasi pembangunan dan perizinan Daerah. Pasal 24 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 24, Bagian Penyusunan Program mempunyai Fungsi : a. menyiapkan, melakukan analisis kebijakan dalam penyusunan program Kepala Daerah; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah. Pasal 25 (1). Subbag Program Kerja mempunyai tugas menyusun program kerja Sekretariat Daerah; (2). Subbag Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengendalian dibidang ekonomi dan pembangunan serta melakukan monitoring daerah; (3). Subbag Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen perizinan dibidang perekenomian dan pembangunan daerah. Paragraf 9 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Umum Pasal 26 Bagian Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan pembinaan ketatausahaan kepegawaian protokol dan perjalanan serta sandi dan telekomunikasi.
9
Pasal 27 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 26, Bagian Umum mempunyai Fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan, pembinaan hubungan masyarakat, tatausaha umum dan tatausaha pimpinan; b. pelaksanaan urusan tatausaha umum dan kepegawaian, protokol dan perjalanan serta sandi dan telekomunikasi. Pasal 28 (1). Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pendistribusian surat, penyiapan bahan pembinaan kearsipan serta melakukan pengetikan pengadaan dan melakukan urusan tata usaha dan mengumpulkan dan mengelola serta mempersiapkan data kepegawaian di Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2). Subbag Protokol dan Perjalanan mempunyai tugas menyiapkan protokol kepala daerah, wakil kepala daerah serta perjalanan dinas daerah; (3), Subbag Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan analisa pelaksanaan pengiriman, penerimaan penyampaian berita sandi dan berita lainnya, mengatur jaringan telekomunikasi serta pengamanan berita sandi. Paragraf 10 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perlengkapan Pasal 29 Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dalam penyiapan perlengkapan Sekretariat Daerah, rumah tangga kepala daerah serta pemeliharaan inventaris daerah. Pasal 30 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 29, Bagian Perlengkapan mempunyai Fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan dan perlengkapan, urusan rumah tangga kepala daerah serta pemeliharaan inventaris daerah; b. penyiapan perlengkapan dan urusan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah serta memelihara barang inventaris daerah; c. menyiapkan dan memelihara fasilitas barang daerah serta menginventaris barang Sekretariat Daerah Pasal 31 (1). Subbag Perlengkapan mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan pengadaan pengelola barang daerah baik bergerak dan tidak bergerak di Sekretariat Daerah; (2). Subbag Rumah Tangga mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan pengadaan inventarisasi barang dan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah; (3). Subbag Pemeliharaan Inventaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan perencanaan dalam pemeliharaan inventaris daerah barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Sekretariat Daerah. 10
Paragraf 11 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 32 Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan bahan penyusunan kehumasan, informasi dan komunikasi pemerintah daerah. Pasal 33 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 32, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai Fungsi : a. penyusunan rencana dan program kehumasan, informasi dan komunikasi; b. perumusan kebijakan teknis dibidang kehumasan informasi dan komunikasi; c. penyusunan laporan kehumasan, informasi dan komunikasi. Pasal 34 (1). Subbag Humas mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan analisis pelayanan masyarakat, penyusunan sambutan kepala daerah, hubungan kelembagaan, pemberitaan, dokumentasi, penerbitan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Sekretariat Daeerah; (2). Subbag Pelayanan Informasi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan analisis kegiatan pelayanan informasi dibidang pembangunan, ekonomi dan industri serta kesejahteraan rakyat; (3). Subbag Media Masa dan Pelayanan Pers mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan analisis kegiatan pelayanan media cetak dan perfileman media elektronik dan media tradisional serta pelayanan kewartawanan dan kelembagaan; BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kedua SEKRETARIAT DPRD Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 35 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya dan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan secara teknis administratif berada didalam pembinaan Sekretaris Daerah. Pasal 36 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas segala urusan dan kegiatan dalam menyelesaikan rapat-rapat urusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 11
Pasal 37 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi : a. melakukan koordinasi, mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensingkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. merencanakan, mengolah data menelah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. melakukan pembinaan administrasi tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian serta keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. memelihara dan membina ketertiban serta keamanan lingkungan kerja; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Umum Pasal 38 Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, perjalanan dinas, perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 39 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 38, Bagian mempunyai Fungsi : a. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Daerah; b. menyiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota Perwakilan Rakyat Daerah; c. melaksanakan urusan rumah tangga, rumah jabatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d. melaksanakan urusan ketatausahaan.
Umum Rakyat Dewan gedung
Pasal 40 (1). Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tata usaha, surat menyurat kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh atasannya; (2). Subbag Protokol dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, rumah jabatan dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3). Subbag Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran, menyusun laporan keuangan dan melaksanakan pengurusan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12
Paragraf 3 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Risalah dan Persidangan Pasal 41 Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembuatan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penerimaan tamu. Pasal 42 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 41, Bagian Risalah dan Persidangan mempunyai Fungsi : a. menyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik saat admnistrasi maupun tata tempat/ruang; c. melaksanakan dokumentasi hasil rapat sidang. Pasal 43 (1). Subbag Risalah mempunyai tugas menyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (2). Subbag Persidangan mempunyai tugas menyiapkan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3). Subbag Dokumentasi mempunyai tugas mendokumentasikan hasilhasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Paragraf 4 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perundang-Undangan Pasal 44 Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah, telaahan hukum, dokumentasi produk hukum, serta pengelolaan perpustakaan. Pasal 45 Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 44, Bagian Perundangundangan mempunyai Fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan produk hukum daerah, telaahan hukum dan publikasi hukum daerah; b. pengelolaan perpustakaan. Pasal 46 (1). Subbag Produk Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data perumusan peraturan bupati, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menelaah Peraturan Daerah; (2). Subbag Perpustakaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data dokumentasi, penataan dan pengadaan buku peraturan perundang-undangan.
13
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Ketiga STAF AHLI Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Hukum Pasal 46 Staf ahli bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian, perumusan,penyusunan kebijakan serta pembinaan administrasi dalam bidang pemerintahan dan hukum. Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli bidang Ekonomi Pasal 47 Staf ahli bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian, perumusan, penyusunan kebijakan serta pembinaan administrasi dalam bidang ekonomi. Paragraf 3 Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli bidang Ekonomi Pasal 48 Staf ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian, perumusan, penyusunan kebijakan serta pembinaan administrasi dalam bidang Pembangunan. BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Keempat JABATAN FUNGSIONAL Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 49 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 50 (1). Kelompok jabatan fungsional tersebut dalam pasal 49, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan funsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian; 14
(2). Setiap kelompok tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditujukan oleh bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3). Jumlah Jabatan Fungsional tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4). Jenis dan Jabatan Fungsional tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PENUTUP Pasal 51 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dapat berpedoman pada peraturan bupati ini. Pasal 52 Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat. Ditetapkan di Pada tanggal
: Waisai : 10 November 2008
BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD MARCUS WANMA Diundangkan di Waisai pada tanggal 10 November 2008 SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT CAP/TTD ABNER KAISIEPO, S.Sos PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 640 009 448
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2008 NOMOR 101 Salinan sesuai dengan aslinya, A.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT ASISTEN BIDANG TATA PRAJA u.b Kepala Bagian Hukum
ESAU GAMAN PENATA NIP. 640 040 470
15
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 101 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT.
A. PENJELASAN UMUM Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat. Untuk efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bupati Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat berdasarkan pasal 20 ayat (2) yang berbunyi hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dan pada pasal 20 ayat (3) yang berbunyi tugas pokok dan fungsi pelaksanaanya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dengan memperhatikan beberapa ketentuan produk hukum tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 16
Cukup Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup Pasal 17 Cukup Pasal 18 Cukup Pasal 19 Cukup Pasal 20 Cukup Pasal 21 Cukup Pasal 22 Cukup Pasal 23 Cukup Pasal 24 Cukup Pasal 25 Cukup Pasal 26 Cukup Pasal 27 Cukup Pasal 28 Cukup Pasal 29 Cukup Pasal 30 Cukup Pasal 31 Cukup Pasal 32 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 17
Cukup Pasal 35 Cukup Pasal 36 Cukup Pasal 37 Cukup Pasal 38 Cukup Pasal 39 Cukup Pasal 40 Cukup Pasal 41 Cukup Pasal 42 Cukup Pasal 43 Cukup Pasal 44 Cukup Pasal 45 Cukup Pasal 46 Cukup Pasal 47 Cukup Pasal 48 Cukup Pasal 50 Cukup Pasal 51 Cukup Pasal 52 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 101
18
