SALINAN
BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR
23 TAHUN 2015
TENTANG AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang :
a.
bahwa
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang
Akreditasi
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pedoman
Pemerintah Pembinaan
Nomor dan
79
Tahun
Pengawasan
2005
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5542); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
66
Tahun
2014
tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
184,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5570); 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas,
Klinik
Pratama,
Tempat
Praktik
Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 19. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
857/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
3
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2013
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 14); 22. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ijin Operasional Puskesmas. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
AKREDITASI
PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas. 3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 4
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan
untuk
peningkatan,
pencegahan,
penyembuhan
penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 11. Registrasi
adalah
proses
pendaftaran
Puskesmas
yang
meliputi
pengajuan dan pemberian kode Puskesmas. 12. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan; 13. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. 14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem. 15. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan
manajemen
Puskesmas
dalam
mencapai
sasaran
kegiatannya; 16. Upaya kesehatan masyarakat esensial adalah upaya kesehatan yang harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas
untuk mendukung
pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten.
5
17. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan adalah upaya kesehatan yang kegiatannya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat intensifikasi dan
ekstensifikasi
pelayanan
disesuaikan
dengan
prioritas
permasalahan kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen
risiko
dilaksanakan
secara
berkesinambungan
di
Puskesmas yang dilakukan oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pembinaan
peningkatan
mutu,
kinerja
melalui
perbaikan
yang
berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko. (3)
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Akreditasi Puskesmas; b. Proses Akreditasi Puskesmas; dan c. Pembinaan dan Pengawasan. BAB III AKREDITASI PUSKESMAS Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga
independen
penyelenggara
akreditasi
yang
ditetapkan
Menteri Kesehatan. (3) Lembaga
independen
penyelenggara
akreditasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat status akreditasi. 6
(4) Dalam hal lembaga Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri. Bagian Kedua Kategori Akreditasi Puskesmas Pasal 4 Kategori kelulusan akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : a. Tidak Terakreditasi; b. Terakreditasi Dasar; c. Terakreditasi Madya; d. Terakreditasi Utama; atau e. Terakreditasi Paripurna. Pasal 5 (1) Puskesmas tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Puskesmas yang dalam penilaian dinyatakan tidak memenuhi standart nilai pada unsur elemen penilaian (2) Puskesmas terakreditasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Puskesmas yang dalam penilaian dinyatakan memenuhi standart nilai pada unsur elemen a. Penilaian penyelenggaraan pelayanan Puskesmas b. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas c. UKM yang berorientasi sasaran d. Kepemimpinan dan Manajemen UKM e. Layanan klinis yang berorientasi pasien f. Manajemen penunjang klinis g. Peningkatan mutu Puskesmas h. Sasaran kinerja dan MDGs i. Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien (3) Puskesmas terakreditasi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Puskesmas yang dalam penilaian dinyatakan memenuhi standart nilai pada unsur elemen a. Penilaian penyelenggaraan pelayanan Puskesmas 7
b.Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas c. UKM yang berorientasi sasaran d.Kepemimpinan dan Manajemen UKM e. Layanan klinis yang berorientasi pasien f. Manajemen penunjang klinis g. Peningkatan mutu Puskesmas h.Sasaran kinerja dan MDGs i. Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasie (4) Puskesmas terakreditasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Puskesmas yang dalam penilaian dinyatakan memenuhi standart nilai pada unsur elemen a. Penilaian penyelenggaraan pelayanan Puskesmas b.Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas c. UKM yang berorientasi sasaran d.Kepemimpinan dan Manajemen UKM e. Layanan klinis yang berorientasi pasien f. Manajemen penunjang klinis g. Peningkatan mutu Puskesmas h.Sasaran kinerja dan MDGs i. Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien (5) Puskesmas terakreditasi Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Puskesmas yang dalam penilaian dinyatakan memenuhi standart nilai pada setiap unsur elemen penilaian. Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 6 Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan, meliputi : a. Memiliki ijin operasional Puskesmas b. Surat pernyataan telah dilakukan pendampingan akreditasi oleh Tim Akreditasi Kabupaten c. Surat pernyataan telah dilakukan survei oleh Tim Survey yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Provinsi d. Surat pengajuan Akreditasi Puskesmas, diajukan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 8
BAB IV PROSES AKREDITASI Pasal 7 (1) Pengajuan
akreditasi
Puskesmas
harus
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pengajuan akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. (3) Proses dan jangka waktu penerbitan sertifikasi akreditasi Puskesmas paling lama 3 (tiga) bulan, sejak dilakukannya penilaian oleh lembaga yang berwenang (Komisi akreditasi). (4) Surat
Pengajuan
akreditasi
Puskesmas,
melalui
Kepala
Dinas
Kesehatan Kabupaten Kapuas. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas yang belum terakreditasi wajib menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
9
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
Peraturan Bupati ini
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 1 Oktober 2015 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 1 Oktober 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 446
10
