SALINAN
BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang :
a.
bahwa
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskemas, setiap Puskesmas Wajib memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kapuas. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pedoman
Pemerintah Pembinaan
Nomor dan
79
Tahun
Pengawasan
2005
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5542); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
66
Tahun
2014
tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
184,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5570); 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 17. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
857/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
3
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2013
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 14). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas. 3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. 6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa) yang bertanggung jawab dalam Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati baik dengan atau tanpa tempat tidur yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten. 7. Puskesmas dengan Tempat Tidur adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan sejumlah tempat tidur. 8. Puskesmas dengan Unit Gawat Darurat adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan Gawat Darurat.
4
9. Puskesmas dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) adalah Puskesmas yang dilengapi dengan fasilitas pertolongan persalinan standar dengan sejumlah tempat tidur. 10. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan sebagian fungsi Puskesmas dengan skala yang lebih kecil dengan wilayah kerja 1 (satu) sampai 3 (tiga) desa. 11. Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 12. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari upaya pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama. 13. Upaya kesehatan masyarakat esensial adalah upaya kesehatan yang harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas
untuk mendukung
pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten. 14. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan adalah upaya kesehatan yang kegiatannya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat intensifikasi dan
ekstensifikasi
pelayanan
disesuaikan
dengan
prioritas
permasalahan kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian izin operasional Puskesmas. (2) Pedoman
pemberian
izin
operasional
puskesmas
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
sebagaimana
standarisasi operasional
Puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas. (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Izin Operasional Puskesmas; b. Proses Perizinan; dan c. Pembinaan dan Pengawasan.
5
BAB III IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional; (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas permohonan Kepala UPT Puskesmas kepada Bupati melalui satuan kerja pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan perijinan terpadu. (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Bagian Kedua Jenis Perizinan Pasal 4 Jenis izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : a. Izin Operasional Sementara; dan b. Izin Operasional Tetap. Pasal 5 (1) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a diberikan kepada Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan. (2) Izin Operasional Sementara dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan. (4) Izin Operasional Tetap dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6
Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 6 Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan, meliputi : a. administrasi dan manajemen Puskesmas; b. standar pelayanan Puskesmas; c. sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas; dan d. sumber daya manusia. Paragraf 1 Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas Pasal 7 (1) Persyaratan administrasi dan manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola. (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari : a. Kepala Puskesmas; b. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan Puskesmas; c. Unit Pelaksana Fungsional Puskesmas; dan d. Jaringan pelayanan Puskesmas. (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sistem informasi manajemen Puskesmas. (4) Memiliki daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. (5) Memiliki menyusun dan melaksanakan peraturan internal Puskesmas. (6) Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Puskesmas.
7
Paragraf 2 Persyaratan Standar Pelayanan Puskesmas Pasal 8 (1) Dalam
rangka
peningkatan
mutu
pelayanan,
Puskesmas
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan
secara
terintegrasi,
menyeluruh,
terpadu,
dan
berkesinambungan. (2) Pelayanan
kesehatan
masyarakat
tingkat
pertama
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. upaya kesehatan masyarakat esensial; dan b.upaya kesehatan masyarakat pengembangan. (3) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari : a. upaya promosi kesehatan; b. upaya kesehatan lingkungan; c. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana; d. upaya perbaikan gizi masyarakat; e. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. (4) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan memerlukan
upaya upaya
kesehatan yang
masyarakat
sifatnya
inovatif
yang
kegiatannya
dan/atau
bersifat
ektensifikasi dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. (5) Upaya
kesehatan
perseorangan
tingkat
pertama
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk : a. pelayanan rawat jalan; b. pelayanan gawat darurat; c. pelayanan satu hari (one day care); d. home care dan/atau; e. pelayanan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan seperti pelayanan rawat inap dengan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED). (6) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan. 8
Paragraf 3 Persyaratan Sarana dan Prasarana Pelayanan Puskesmas Pasal 9 (1) Sarana dan prasarana Puskesmas harus memenuhi standar pelayanan baik jumlah dan fungsinya sesuai jenis pelayanan untuk Puskesmas : a. Rawat Jalan; b.Rawat Inap; dan c. Rawat Inap dengan PONED. (2) Sarana dan prasarana pada Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. ruang pendaftaran dan rekam medik; b. ruang rapat staf; c. ruang tata usaha; d. ruang poli umum; e. ruang poli gigi dan mulut; f.
ruang poli KIA/KB;
g. ruang laboratorium; h. ruang vaksinasi; i.
ruang apotek/kamar obat/vaksin;
j.
ruang konsultasi (gizi/kesling); dan
k. ruang sterilisasi. (3) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ditambah dengan : a. ruang gawat darurat; b. ruang perawatan; c. ruang perawat (Norse Station); dan d. dapur. (4) Sarana Puskesmas Rawat Inap mampu PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ditambah dengan : a. ruang persalinan; b. ruang nifas; dan c. ruang bayi. 9
(5) Peralatan Puskesmas harus memenuhi standar yaitu : a. tersedia dan berfungsinya peralatan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan layak pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya; dan b. memiliki
izin
pemanfaatan
dari
instansi
berwenang
sesuai
ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu. (6) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Persyaratan Sumber Daya Manusia Pasal 10 (1) Persyaratan
sumber
daya
manusia
dalam
struktur
organisasi
Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing unit Puskesmas. (2) Persyaratan untuk Kepala UPT Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan dan memiliki kompetensi kesehatan masyarakat. (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Puskesmas harus berpendidikan paling rendah diploma tiga kesehatan. (4) Tersedia tenaga medis dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan jumlah, jenis dan klasifikasinya. BAB IV PROSES PERIZINAN Pasal 11 (1) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
10
(3) Proses dan jangka waktu penerbitan izin operasional Puskesmas paling lama 6 (enam) hari kerja, sejak berkas masuk dan dinyatakan lengkap. (4) Surat
Pengajuan Izin Operasional Puskesmas, melalui Kepala Dinas
Kesehatan, dengan dilampiri : a. Foto copy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah b. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) c. Dokumen
pengelolaan
lingkungan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Surat Keputusan Bupati terkait kategori Puskesmas. e. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau dikembangkan. f. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan (dilampiri SIP dokter dan SIK tenaga kesehatan lainnya), dokumen Peraturan Internal Puskesmas, Dokumen SOP dan jenis pelayanan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas yang belum memiliki Izin Operasional harus memiliki izin operasional berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
11
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
Peraturan Bupati ini
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 29 Juni 2015 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 29 Juni 2015 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 251
12
