DEMOKRASI LIBERAL
Pada periode ini Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, tahun 1950, Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer (atau yang sering disebut sistem Demokrasi Liberal)dengan kabinet ministeriil. Berlangsunglah kehidupan demokrasi liberal, dari tahun 1950-1959. Undang-Undang Dasar RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Pada masa itu terdapat banyak partai. Partai-partai itu antara lain: PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Murba, PSSI, Partindo, Parkindo dan lain-lain. Perkembangan demokrasi liberal yang ditandai dengan banyak partai ternyata tidak menguntungkan bagi negara yang berdasarkan Pancasila ini. Persaingan antar golongan atau partai tidak terelakkan. Dan persaingan it menjurus kepada pertentangan golongan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Masing-masing partai atau golongan lebih mementingkan kepentingan sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan umum. Akibatnya, pemerintah menjadi tidak stabil. Kabinet yang dibentuk silih berganti. Pada masa Demokrasi Liberal, menurut UUDS, DPR (parlemen pada saat itu)
dapat menjatuhkan
kabinet. Sehingga terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali.
1. KABINET Natsir (September 1950 – April 1951) Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi
Program Kerja utama: 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu (terus dicanangkan oleh kabinet berikutnya hingga pemilu berlangsung). 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat 3. Membuat Undang Undang baru sebagai pengganti UUDS
Program lainnya: 1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban 2. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar ekonomi yang sehat. 3. Menyempurnakan pemerintah serta membentuk peralatan Negara yang kuat.
HIS.STORY. - SED
Page 1
Jatuh: Mosi tidak percaya dari kalangan parlemen mengenai perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah penyelesaian Irian Barat. 2. KABINET Sukiman (April 1951 – Juni 1952)
Progam Kerja: 1. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat. 2. Menjalankan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif 3. Menyiapkan Undang Undang tentang pengakuan serikat guru, perjanjian kerjasama, penataan upah minimum dan penyelesaian pertikaian guru 4. Menjalankan tindakan tindakan tegas sebagai Negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman
Jatuh: Menandatangani bantuan teknik dan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat yang berupa Mutual Security Act (MSA) yang dianggap melanggar politik luar negeri bebas-aktif. 3. KABINET Wilopo (April 1952 – Juni 1953)
Program Kerja: 1. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional terutama bahan makanan rakyat. 2. Mengatasi keamanan dengan kebijakan sebagai Negara hukum. 3. Mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan. 4. Menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat.
Jatuh: Terjadinya peristiwa Tanjung Korawa di Sumatera mengenai pembagian tanah perkebunan yang ditunggangi oleh PKI dan adanya kesenjangan alokasi keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
HIS.STORY. - SED
Page 2
4. KABINET Ali I (Juli 1953 – Agustus 1955)
Program Kerja Dalam Negeri Keamanan, kemakmuran, keuangan, organisasi negara, perburuhan dan perundang undangan
Program Kerja Luar Negeri: Melanjutkan program Kabinet sebelumnya yaitu Politik Luar Negeri Bebas-Aktif dan masalah Irian Barat.
Prestasi: Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955.
Jatuh: 1. Ekonomi menurun 2.Faktor keamanan (dianggap tidak dapat mengatasi keamanandlam negeri yang mulai bergejolak)
5. KABINET Burhanudin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956) Program: 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah dalam hal kepercayaan Angkatan Darat (AD) dan masyarakat terhadap pemerintah 2. Melaksanakan Pemilu 3. Penanggulangan masalah inflasi & pemberantasan korupsi 4. Pelaksanaan Politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas aktif 5. Perjuangan pembebasan Irian Barat
Jatuh : Tidak terlaksananya proker 1 dan 3 sehingga menuai ketidakpercayaan
6. KABINET Ali II (Maret 1956 - Maret 1957) Program: 1. Pembatalan hasil KMB (ternyata hasil KMB, Indonesia masih diikut campuri oleh Belanda) 2. Meneruskan perjuangan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat 3. Melaksanakan Politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan kepentingan rakyat menuju ke perdamaian dunia 4. Meneruskan kerjasama dengan negara negara Asia Afrika & melaksanakan keputusankeputusan KAA di Bandung.
HIS.STORY. - SED
Page 3
Jatuh : 1. Gerakan separatism semakin meluas di daerah-daerah bahkan ada kecenderungan untuk melepaskan diri dari NKRI. 2. Terjadinya persaingan antara pemimpin-pemimpin parpol yang terdapat pada koalisi.
7. KABINET Djuanda (April 1957 - Juli 1959) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, yaitu: 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya 5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Prestasi: 1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. 2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
HIS.STORY. - SED
Page 4
3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. 4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Masalah yang dihadapi: 1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta. 2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. 3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Jatuh: Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.
PENATAAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.
HIS.STORY. - SED
Page 5
Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut. 1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah. 2. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar. 3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. 4. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda. 5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. 6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. 7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. 8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasioperasi keamanan semakin meningkat. 9. Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang. 10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah : 1. Mengurangi jumlah uang yang beredar 2. Mengatasi Kenaikan biaya hidup.
HIS.STORY. - SED
Page 6
Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah : Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MEMPERBAIKI EKONOMI Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.
1. Gunting Syafrudin (pemotongan nilai mata uang pada saat Syafrudin Prawinegara jadi Menteri Keuangan) 1. Untuk menanggulangi defisit anggaran 2. Pemotongan dari Rp. 2,50 keatas menjadi separuhnya agar rakyat kecil tidak dirugikan (karena yang memiliki uang diatas Rp. 2,50 hanya kalangan menengah ke atas) 3. Mengurangi jumlah uang yang beredar & untuk mendapatkan pinjaman dari Belanda
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Sumitro Joyohadikusumo) Tujuan : 1. Merubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional 2. Melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan pengusaha-pengusaha non-pribumi (China – Arab khususnya)
Hal-hal yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut: 1. Memberi bimbingan & Lisensi kepada pengusaha pribumi 2. Memberi bantuan kredit kepada pengusaha pribumi
Hal di atas tidak berhasil karena: 1. Pengusaha pribumi kurang mandiri (sangat tergantung kepada pemerintah) 2. Menyalahgunakan bantuan yang diberikan pemerintah
HIS.STORY. - SED
Page 7
3. Menasionalisasi De Javasche Bank 1. Sebagai Negara yang baru merdeka, Indonesia banyak kekurangan terutama di bidang moneter. Indonesia masih mengandalkan/mendapatkan devisa dari hasil perkebunan. 2. Perusahaan dan Bank di Indonesia masih dikuasai oleh Belanda sehingga mengalami “Krisis Keuangan” 3. Dikeluarkan Undang Undang mengenai nasionalisasi De Javasche Bank no.24/1951 (perubahan nama menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral & sirkulasi) 4. Untuk memperkuat kedudukan Bank Indonesia, dikeluarkan lagi UU no.11/1953 dan lembaran Negara no.40 tentang UU Pokok Bank Indonesia. 5. Mengatur pemakaian uang Jepang. 6. Mengatur penukaran uang ORI (tidak berlaku uang lain selain ORI)
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba (pengusaha Indonesia hanya di manfaatkan) 1. Dicetuskan oleh Mr. Iska Cokrohadisuryo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perekonomian 2. Lebih menekankan pada kebijaksanaan Indonesianisasi (kebijakan yang mendorong tumbuh & berkembangnya pengusaha swasta nasional) 3. Upaya : -
Mengharuskan kepada pengusaha asing untuk memberikan latihan & tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia
-
Mendirikan perusahaan-perusahaan Negara
-
Menyediakan kredit & Lisensi baru bagi perusahaan-perusahaan swasta nasional
-
Melindungi para pengusaha pribumi dengan pengusaha asing
Namun upaya-upaya diatas mengalami kegagalan karena : -
Orang Indonesia masih malas
-
Belum mampu berkompetensi
5. Persetujuan Finansial Ekonomi (FINEK) 1. Pada masa Kabinet Burhanudin H 2. Mengirim delegasi ke negeri Belanda untuk merundingkan masalah FINEK dengan pemerintah Belanda 3. Dalam perundingan tersebut, Indonesia mengusulkan : -
Persetujuan FINEK hasil KMB harus dibubarkan
HIS.STORY. - SED
Page 8
-
Hubungan FINEK Indonesia-Belanda harus didasarkan atas hubungan bilateral
-
Hubungan FINEK Indonesia-Belanda harus didasarkan atas UU Nasional tidak boleh di ikat oleh perjanjian lain antar kedua belah pihak
Namun Belanda tidak menyetujui usulan tersebut, hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961.
Gagal karena : 1.
Adanya depresi ekonomi dari Eropa (faktor luar)
2.
Terjadi konflik antara pusat & daerah dimana daerah menempuh kebijakan ekonomi sendiri
3.
Daerah di luar Jawa banyak yang melakukan barter langsung ke luar negeri.
4.
Harga barang ekspor menurun
5.
Perjuangan Irian Barat memakan biaya yang cukup besar
7. Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan HIS.STORY. - SED
Page 9
Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena : 1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. 2. Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan. 3. Timbul pemberontakan PRRI/Permesta. 4. Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. 5. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI
Gejolak yang terjadi di daerah akhirnya memuncak dan menimbulkan pemberontakan pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia seperti APRA, Pemberontakan Andi Azis, dan Pemberontakan RMS yang menolak eksistensi dari NKRI, DI/TII yang ingin mendirikan sebuah negara Islam, serta PRRI PERMESTA yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
1)
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 1. Di pimpin oleh Kapten Westerling dari kalangan NICA (Tentara Nasional Belanda) 2. Menolak di bubarkannya Negara Pasundan 3. APRA agar diketahui sebagai tentara Pasundan 4. Pemberontakan = menyerbu Kota Bandung 5. Pemerintah menempuh 2 cara -
Tekanan terhadap pimpinan pasukan Belanda agar segera meninggalkan kota Bandung
-
Melalui OPMIL dilakukan dengan penangkapan & pembersihan terhadap tentara APRA
HIS.STORY. - SED
Page 10
2)
Pemberontakan Andi Aziz 1. Dibawah pimpinan Andi Aziz di Makassar April 1950 2. Latar Belakang -
menuntut kepada Pemsat agar yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia bagian timur hanya bekas tentara KNIL
-
Mempertahankan berdirinya NIT
-
Menolak kedatangan tentara APRIS dari TNI
3. Guna mengatasi pemberontakan Andi Aziz pada awalnya pemerintah mengeluarkan Ultimatum kepada Andi Aziz untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggung jawabkannya perbuatan. Akan tetapi, setelah batas waktu, Andi Aziz tidak mematuhi Pemsat. Maka dari itu pemerintah mengirim pasukan ke Makassar yang di pimpin oleh colonel Alex Kawilarang (berhasil di padamkan) 3)
Pemberontakan RMS 1. Diproklamirkan 25 April 1950 oleh Dr. Soumokil (mantan Jaksa Agung NIT, ikut mendalangi pemberontakan Andi Aziz melarikan diri ke Maluku) 2. Dipimpin oleh kawilarang lagi, Soumokil kalah dibawa ke Jakarta diberi hukuman mati.
4)
DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) 1. Ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia 2. Bermula di Jabar dipimpin S.M Karta Suwiryo yang menganggap kita budak Belanda 3. Ketika Jabar dalam keadaan kosong akibat dari perjanjian Renville (Pasukan TNI ditarik mundur dari kantong-kantong gerilya ke wilayah RI di Jogjakarta) 4. Karto Suwiryo membuat pasukan Hibullah & Sabilillah 5. Kekosongan ini dimanfaatkan Kartosuwiryo menanamkan pengaruhnya mendirikan DI/TII 6. Merupakan pengkhianatan terhadap kemerdekaan NKRI 7. Dilakukan OPMIL = Operasi Pagar Betis
b. DI/TII Jawa tengah (Amir Fathah) diangkat oleh Kartasuwiryo - di tumpas oleh OPMIL c. DI/TII Aceh (Daud Beureuh) Latar Belakang : 1) masalah Ekonomi Unpad 2) Ketidakpuasan pembentukan hanya sebagai 1 presidenan dalam Provinsi Sumatera Utara 3) Tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah d. DI/TII Sulawesi Selatan (K.H Muzakar).
HIS.STORY. - SED
Page 11
