DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP TENTANG TOLERANSI DIUMUMKAN DAN DITANDATANGANI OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNESCO PADA 16 NOVEMBER 1995
Negara anggota dari United Nations Educational, Scientificand Cultural Organization (UNESCO).Melakukan vpertemuan di Paris pada sesi dua puluh delapandari Konferensi Umum, dari 25 Oktober hingga 16 November 1995.
Pembukaan Mengingat bahwa United Nations Charter menyatakan: ‘Kami, anggota dari United Nations bertekad untuk menyelamatkan generasi-generasi dari bencana perang, … untuk menegaskan kembali keyakinan akan hak manusia yang fundamental, dalam martabat dan nilai pribadi manusia, ... dan ini adalah untuk mempraktekan toleransi dan hidup bersama dalam kedamaian dengan yang lainnya sebagai tetangga yang baik’,
Mengingat bahwa pembukaan konstitusidari UNESCO, diadopsi pada 16 Nopember 1945, menyatakan bahwa ‘perdamaian, agar tidak gagal, harus didasarkan pada solidaritas intelektual dan moral manusia’,
Juga mengingat bahwa Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa ‘Semua orang mempunya hak untuk kebebasan dalam berpikir, hati nurani dan agama’ (pasal 18), dalam beropini dan berekspresi’ (artikel 19), dan dalam pendidikan ‘harus mendorong pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua negara, ras ataupun kelompok agama’ (pasal26),
Memperhatikan instrumeninternasional yang relevan, termasuk: · Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan Politik, · Perjanjian Internasional tentang ekonomi,Sosial dan hak budaya, · Konvensi tentang penghapusan segalabentuk dari diskriminasi ras, · Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan genosida, · Konvensi tentang hak-hak anak, · Konvensi 1951 mengenai status pengungsi dan 1967 protokol dan instrumen regional, · Konvensi tentang penghapusan segala bentuk dari diskriminasi wanita · Konvensi menentang penyiksaan danperlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya atau hukuman, · Deklarasi tentang penghapusan segala bentuk intoleransi berdasarkan agama atau kepercayaan, · Deklarasi tentang hak-hak orang yang tergolong minoritas dalam nasional atau etnik, agama dan bahasa, · Deklarasi tentang upaya-upaya untuk menghapuskan Terorisme Internasional,
· Deklarasi Vienna dan program aksi dari konferensi dunia tentang hak asasi manusia, · Deklarasi Copenhagen dan program aksi yang diadopsi oleh KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial, · DeklarasiUNESCO tentang ras dan prasangka rasial, · Konvensi UNESCO dan rekomendasi melawan diskriminasi dalam pendidikan,
Mengingat bahwa tujuan Decade ketiga untuk Perang terhadap Rasisme dan Diskriminasi Ras, Dekade Dunia untuk Pendidikan Hak Asasi Manusia, dan Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia, Mempertimbangkan rekomendasidari konferensi regional yang diselenggarakan dalam kerangka PBB (United Nations) untuk tahun toleransi sesuai denganKonferensi Umum UNESCO 27 C / Resolusi 5.14, serta kesimpulan dan rekomendasi dari konferensi lainnya dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Negara-negara Anggota dalamprogram Tahun PBB untuk Toleransi, Khawatir dengan keadaan saat ini, karena adanya peningkatan dalam tindakan intoleransi, kekerasan, terorisme, xenofobia, nasionalisme agresif, rasisme, anti-Semitisme, eksklusi (pengucilan), marjinalisasi (peminggiransuatu kelompok agama, ras dan golongan) dan diskriminasi yang ditujukan terhadap bangsa, etnis, agama, dan bahasa minoritas, pengungsi, pekerja migran, imigran dan kelompok rentan dalam masyarakat, serta tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan terhadap individu yang melaksanakan kebebasan mereka berpendapat dan berekspresi - yang semuanya mengancam konsolidasi perdamaian dan demokrasi, baik nasional maupun internasional, dan merupakan hambatan bagi pembangunan, Menekankan tanggung jawab negara-negara anggota untuk mengembangkan dan mendorong rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, asal negara, agama atau cacat, dan untuk memerangi intoleransi,
Mengadopsi dan sungguh-sungguh menyatakan Deklarasi dalam Prinsip Toleransi Bertekad untuk mengambil semua langkah positif yangdiperlukanuntuk mendukung toleransi dalam masyarakat kita, karena toleransi tidak hanya prinsip yang harus dihargai, tetapi juga kebutuhan untuk perdamaian dan kemajuan ekonomi dan sosial darisemua orang.
Kami menyatakan hal berikut: Pasal 1 - Makna toleransi Toleransi adalah rasa hormat, penerimaan dan apresiasi terhadap keragamanbudaya dunia kita, berbagai bentuk ekspresi diri dan cara-cara menjadi manusia. Hal ini didorong oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan berpikir, hati nurani dan keyakinan. Toleransi adalah kerukunan dalamperbedaan. Hal ini tidak hanya kewajiban moral, juga
merupakan persyaratanpolitik dan hukum. Toleransi, kebaikan yang membuat perdamaian jadi mungkin, yang menyumbangpenggantian budayaperang dengan budaya perdamaian. 1.2 Toleransi bukanlah konsesi,merendahkan ataupun kesenangan. Toleransi, diatassegalanya, adalah sikap aktif dalam pengakuan atas hak asasi manusia universal dan kebebasan dasar orang lain. Dalam keadaan apapun toleransi tidak bisa digunakan untuk membenarkan pelanggaran nilai-nilai fundamentaltsb. Toleransi harus dilaksanakan oleh individu,kelompok dan Negara, 1.3 Toleransi adalah tanggung jawab yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pluralisme (termasuk pluralisme budaya), demokrasi dan supremasi hukum. Ini melibatkan penolakan dogmatisme dan absolutisme dan menegaskan standar yang ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia internasional. 1.4 Konsisten dengan menghormati hak asasi manusia, praktek toleransi tidak berarti toleransi terhadap ketidakadilan sosial atau pengabaian atau pelemahan keyakinan seseorang. Ini berarti bahwa seseorang bebas untuk mengikuti keyakinan pribadinya dan menerima bahwa orang lain (juga bebas) mematuhi keyakinan mereka. Ini berarti menerima kenyataan bahwa manusia, yang secara alami beragam dalam penampilan mereka, situasi, ucapan, perilaku dan nilai-nilai mereka, memiliki hak untuk hidup dalam damai dan untuk menjadi sebagaimana adanya. Ini juga berarti bahwa pandangan seseorang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Pasal2 - Tingkat Negara 2.1 Toleransi pada tingkat Negara membutuhkan undang-undang, penegakan hukum, dan proses peradilan dan administratif yang adil dan tidak memihak. Hal ini juga mensyaratkan bahwa peluang ekonomidan sosial harus dibuat tersedia bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Pengucilan dan marginalisasi dapat menyebabkan frustrasi, permusuhan dan fanatisme. 2.2 Dalam rangka mencapai masyarakat yang lebih toleran, negara harus meratifikasi konvensi Hak Asasi Manusia internasional yang ada, dan rancangan undang-undang baru di mana diperlukan untuk menjamin persamaan perlakuan dan kesempatan bagi semua kelompok dan individu dalam masyarakat 2.3 Hal ini penting untuk harmoni internasional bahwa individu, masyarakat dan bangsa menerima dan menghormati karakter multikultural dari keluarga manusia. Tanpa toleransi tidak mungkin ada kedamaian, dan tanpa damai tidak ada perkembangan atau demokrasi. 2.4 Intoleransi dapat mengambil bentuk marjinalisasi kelompok rentan dan eksklusi mereka dari partisipasi sosial dan politik,sebagaimana juga kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka. Seperti ditegaskan dalam Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Ras, 'Semua individu dan kelompok memiliki hak untuk berbeda' (Pasal 1.2). Pasal 3 - DimensiSosial
3.1 Dalam dunia modern, toleransi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Ini adalah era yang ditandai dengan globalisasi ekonomi dan percepatan peningkatan pada mobilitas, komunikasi, integrasi dan saling ketergantungan, migrasi besar-besaran dan perpindahan penduduk, urbanisasi dan perubahan pola sosial. Karena setiap bagian dari dunia ini ditandai dengan keragaman, peningkatan intoleransi dan perselisihan akan berpotensi menjadi ancaman untuk setiap daerah.Hal ini tidak terbatas pada negara manapun, tetapi ini adalah ancaman global. 3.2 Toleransi mutlak diperlukan antar individu dan pada tingkat keluarga dan masyarakat. Promosi toleransi dan pembentukan sikap keterbukaan, saling mendengarkan dan solidaritasharus dilakukan di sekolah-sekolah dan universitas dan melalui pendidikan non-formal, dirumah dan di tempat kerja. Media komunikasi berada dalam posisi untuk memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog yang bebas dan terbuka dan diskusi, menyebarluaskan nilai-nilai toleransi, dan menyoroti bahaya ketidakpedulian terhadap kenaikan kelompokkelompok intoleran dan ideologi. 3.3 Seperti ditegaskan oleh Deklarasi UNESCO tentang Ras dan Prasangka Ras, langkahlangkah harus diambil untuk menjamin kesetaraan dalam martabat dan hak-hak bagi individu dan kelompok dimanapun diperlukan. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan yang secara sosial atau ekonomi kurang beruntung sehingga memampukan mereka dengan perlindungan hukum dan tindakan sosial yangberlaku, khususnya terkait denganperumahan, pekerjaan dan kesehatan,untuk menghormati keaslian budaya dan nilai-nilai mereka, dan untuk memfasilitasi kemajuan sosial dan pekerjaan mereka dan integrasi, terutama melalui pendidikan. 3.4 Studi ilmiah yang tepat dan pembentukan jaringan harus dilakukan untuk mengkoordinasikan respon masyarakat internasional terhadap tantangan global ini, termasuk analisis ilmu-ilmu sosial berkenaan dengan akar penyebabdan penanggulangan efektifnya, serta penelitian dan pemantauan dalam mendukung pembuatan kebijakan dan standar penetapan aksi (tindakan) oleh Negara-negara Anggota. Pasal 4 - Pendidikan 4.1 Pendidikan adalah sarana yang paling efektif untuk mencegah intoleransi. Langkah pertama dalam pendidikan toleransi adalah untuk mengajarkan orang tentang apa yang menjadi hak bersama mereka dan makna kebebasan, sehingga hak-hak tersebut dapat dihormati, dan untuk mendoromg keinginan untuk melindungi (hak-hak) orang lain. 4.2 Pendidikan toleransi harus dianggap sebagai keharusan yang mendesak, itu sebabnya perlu untuk mempromosikan metode pengajaran toleransi yang sistematis dan rasional yang akan membahas sumber-sumber budaya, sosial, ekonomi, politik dan agama yang merupakan akar intoleransi --akar utamakekerasan dan pengucilan. Kebijakan dan program pendidikan harus memberikan kontribusi untuk pengembangan pemahaman, solidaritas dan toleransi antar individu maupun antar kelompok etnis, sosial, budaya, agama dan bahasa dan bangsa.
4.3 Pendidikan toleransi harus bertujuan melawan pengaruh-pengaruh yang menyebabkan rasa takut dan pengucilan pihak lain, dan harus membantu orang muda untuk mengembangkan kapasitas untuk melakukan penilaian independen, berpikir kritis dan penalaran etis. 4.4 Kami berjanji untuk mendukung dan melaksanakan program-program penelitian ilmu sosial dan pendidikan toleransi, hak asasi manusia dan non-kekerasan. Ini berarti mencurahkan perhatian khusus untuk meningkatkan pelatihan guru, kurikulum, isi bukuteks dan pelajaran, dan materi pendidikan lainnya termasuk teknologi pendidikan baru, dengan maksud untuk mendidik warga yang peduli dan bertanggung jawab, yang terbuka (dan kritis,pent) terhadap budaya lain, mampu menghargai nilai kebebasan, menghormati martabat (kemuliaan) manusia dan keragaman, serta mampu mencegah konflik atau mengatasinya dengan cara non-kekerasan Pasal 5 - Komitmen untuk Bertindak Kami berkomitmen untuk mendukung toleransi dan antikekerasan melalui program dan lembaga di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi. Pasal 6 - Hari Peringatan Internasional untuk Toleransi Dalam rangka untuk menghasilkan kesadaran publik, menekankan bahaya intoleransi dan bereaksi dengan komitmen dan tindakan yg diperbarui dalam mendukung promosi toleransi dan pendidikan, kami dengan ini menyatakan tanggal 16 Nopember sebagai Hari Internasional tahunan untuk Toleransi.
