Konferensi Dhaka tentang Disabilitas & Manajemen Risiko Bencana 12-14 Desember 2015, Dhaka, Bangladesh
Deklarasi Dhaka tentang Disabilitas dan Manajemen Risiko Bencana, 14 Desember – 2015 diadopsi dalam
Konferensi Dhaka tentang Disabilitas dan Manajemen Risiko Bencana Dhaka, Bangladesh, 12 -14 Desember 2015
Pembukaan Kami prihatin bahwa dalam dekade terakhir ini jumlah bencana (yang disebabkan oleh alam dan manusia) meningkat yang mengakibatkan peningkatan jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan mata pencaharian secara global. Meskipun dengan keterbatasan data global, laporan dari tahun 2004 sampi dengan 2014 menunjukkan bahwa angka kematian penyandang disabilitas 2 hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Fakta menunjukkan bahwa keterpaparan manusia, material dan mata pencaharian terhadap bencana di semua negara telah meningkat lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mengurangi risiko dan kerentanan. Proses pembangunan yang non-risiko juga malah menghasilkan risiko baru dan mengakibatkan kerugian bencana yang terus meningkat secara signifikan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, budaya dan lingkungan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, terutama di tingkat lokal dan masyarakat2. Sistem yang ada di tingkat nasional, regional dan global ternyata gagal dalam menjamin partisipasi, pelibatan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas pada proses pengambilan keputusan dalam manajemen risiko bencana. Lebih dari 85% penyandang disabilitas dari 137 negara, yang berpartisipasi dalam survei berskala global pertama ‘Hidup dalam Disabilitas dan Bencana' yang diselenggarakan oleh UNISDR3, menyatakan bahwa mereka belum berpartisipasi dalam proses pengurangan dan manajemen risiko bencana berbasis masyarakat. Lebih dari separuh responden dari survei tersebut mengatakan bahwa mereka pada dasarnya tertarik untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Perubahan Iklim diprediksi telah membawa dampak yang besar, terutama bagi masyarakat miskin di dunia. 20% dari masyarakat yang paling miskin di seluruh dunia adalah penyandang disabilitas. Diperkirakan bahwa 82% penyandang disabilitas di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan4. Kami memahami bahwa disabilitas merupakan bagian dari keberagaman manusia dan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Keragaman dan kebutuhan yang berbeda-beda tersebut perlu dipertimbangkan dalam semua aspek Manajemen Risiko Bencana (MRB) Kami Mengakui:
Adanya kontribusi aktif penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas, serta seluruh pemangku kepentingan, yang telah mengusulkan dan mendukung pengembangan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030.
1 Laporan bencana tahun 2011 di Jepang 2Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 3Diselenggarakan tahun 2013, dan dipublikasikan tahun 2014 4 Building Community Resilience: The rights of Groups in Focus, 15 March 2015, www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons
Pentingnya menghubungkan Manajemen Risiko Bencana (MRB) yang inklusif disabilitas dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan pemahaman bahwa inklusi membangun ketahanan seluruh masyarakat, melindungi hasil-hasil pembangunan dan meminimalkan kerugian akibat bencana.
Kami Mengingat: 1. Prinsip-prinsip Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) dan artikelartikel yang menyerukan tentang martabat serta hak yang sama yang melekat dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, non-diskriminasi, perlindungan, aksesibilitas, partisipasi yang penuh dan efektif dalam proses pengambilan keputusan , pemerataan kesempatan serta otonomi dan kemandirian individu yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. 2. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana - 2015-2030 sebagai kesepakatan besar pertama tentang agenda pembangunan pasca-2015, dengan empat prioritas, tujuh sasaran, dan 13 prinsip panduan untuk adanya tindakan yang melibatkan pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan pengakuan tentang inklusi disabilitas. 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menyerukan 'Akhiri Kemiskinan di manapun dan dalam bentuk apapun’, 'Pada tahun 2030, membangun ketangguhan masyarakat miskin dan orang-orang dalam kondisi rentan serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim karena iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan lingkungan, serta bencana' dan 'Ambil tindakan mendesak yang diperlukan untuk menanggulangi perubahan iklim dan dampaknya’.
Deklarasi Kami, para peserta Konferensi Dhaka tentang Disabilitas dan Manajemen Risiko Bencana, yang mewakili 18 negara, termasuk wakil Pemerintah, UNISDR, organisasi non-pemerintah regional dan internasional yang bekerja dalam bidang disabilitas dan manajemen risiko bencana, profesional dan akademisi, kelompok dan organisasi penyandang disabilitas, badan-badan pembangunan bilateral dan multi-lateral serta perwakilan dari sektor pembangunan yang lain yang bertemu di sini, di Dhaka, Bangladesh pada tanggal 12-14 Desember 2015 telah menyepakati pernyataan-pernyataan berikut: Menghargai Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, Pusat Pengembangan Disabilitas (CDD) dan Forum Nasional Organisasi yang Bekerja dengan Penyandang Disabilitas (NFOWD) karena telah menyelenggarakan Konferensi Dhaka bekerjasama dengan UNISDR dan didukung oleh banyak lembaga lain; Mengingat presentasi serta sesi Konferensi Dhaka tentang Disabilitas dan Manajemen Risiko Bencana yang mengeksplorasi tema utama - Manajemen Risiko Bencana yang inklusif disabilitas di agenda pembangunan pasca-2015 dan perlindungan serta pelibatan kelompok masyarakat yang paling berisiko saat terjadi bencana di tingkat lokal, nasional, regional dan global; Mengakui bahwa manajemen risiko bencana yang inklusif dan efektif harus didasarkan pada pendekatan kolaboratif, nilai-nilai bersama dan perhatian yang sama terhadap kelompok masyarakat yang terkena dampak lebih besar dan tinggal di situasi yang rawan bahaya dan berisiko; Memahami bahwa masing-masing individu dan masyarakat mendapatkan dampak bencana yang berbeda-beda karena perbedaan jenis kelamin, disabilitas, usia, budaya, faktor sosial-ekonomi, lokasi geografis, tingkat tata kelola pemerintahan, kurangnya kesadaran dan kurangnya komunikasi dalam masyarakat (antara pemuda dengan orang tua, perempuan dengan laki-laki, anak-anak dengan orang dewasa dan sebaliknya); Menyadari bahwa kebijakan manajemen risiko bencana yang inklusif dan peraturan perundangundangan yang relevan dan sesuai sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk mengurangi risiko bencana yang ada, mencegah risiko baru, membangun masyarakat yang tangguh, dan memfasilitasi kerjasama lokal, nasional, regional dan internasional yang efektif untuk terus mengembangkan investasi yang sudah dimulai dalam manajemen risiko bencana inklusif; Menegaskan kembali komitmen yang telah dibuat oleh pemerintah dan negara-negara yang telah menandatangani kerangka kerja manajemen risiko bencana, termasuk Kerangka Sendai di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal serta penandatanganan UNCRPD untuk mengatasi kerentanan, risiko, diskriminasi, ketidaksejahteraan, ketidaksetaraan, pemisahan dan marjinalisasi; Dengan menekankan kembali masalah-masalah yang diangkat di atas, kami MENGAJAK SELURUH PEMERINTAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK: Menjamin dilaksanakannya pendekatan yang berpusat pada masyarakat 1. Melaksanakan Prinsip Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) dan perjanjian hak asasi manusia lainnya untuk menjamin partisipasi, inklusi dan kepemimpinan penyandang disabilitas dalam semua program manajemen risiko bencana. Tindakan spesifik: Dalam seluruh tingkatan, Komite Manajemen Risiko Bencana harus memiliki perwakilan yang sensitif gender dari penyandang disabilitas di setidaknya dua negara per wilayah pada akhir tahun 2017.
2. Secara bermakna mengikutsertakan para penyandang disabilitas dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Kerangka Sendai di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Tindakan spesifik: Pada akhir tahun 2017, setidaknya dua negara per wilayah akan mengembangkan panduan dan kerangka Kajian Risiko Masyarakat dan Rencana Tindakan Pengurangan Risiko yang inklusif untuk program manajemen risiko bencana serta akan mengidentifikasi, mengurangi dan menghilangkan hambatan yang membatasi kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan. Memperkuat tata kelola pemerintahan, kemitraan dan kerjasama 3. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah (lokal dan nasional), badan-badan pembangunan, PBB, LSM, Ormas, penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, profesional, warga negara aktif, institusi akademik, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dan memastikan pelaksanaan inklusi yang efektif dari Kerangka Sendai di semua tingkatan untuk mengurangi kerentanan dan mencegah serta mengurangi akibat bencana. Tindakan Spesifik: Pada akhir tahun 2017, sedikitnya lima negara per wilayah akan membangun dan / atau mendukung forum multi-stakeholder lokal dan nasional untuk melaksanakan Kerangka Sendai melalui keterlibatan masyarakat secara aktif termasuk penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, Ormas, LSM, organisasi PBB, institusi akademik, sektor swasta dan badan-badan pembangunan yang lain. Manyatukan data tentang jenis kelamin, usia dan disabilitas yang masih terpilah 4. Memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya membuat mekanisme dan pedoman yang efektif untuk mengumpulkan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan disabilitas di situasi sebelum dan sesudah bencana. Tindakan Spesifik: Setidaknya dua negara per wilayah akan menyiapkan mekanisme dan pedoman yang efektif untuk mengkompilasi data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan disabilitas di situasi sebelum dan sesudah bencana yang bertujuan untuk menginformasikan para pembuat kebijakan dan organisasi manajemen risiko bencana di semua tingkatan pada akhir tahun 2017. Mempromosikan Pemberdayaan dan Perlindungan 5. Mendukung inisiatif manajemen risiko bencana berbasis masyarakat yang inklusif serta analisis risiko dan bank data yang akan memfasilitasi dan menginformasikan sistem peringatan dini dan rencana kesiapsiagaan bencana yang dapat diakses oleh semua di tingkat lokal, nasional dan regional. Tindakan Spesifik: Pada akhir tahun 2017, setidaknya dua negara per wilayah mengembangkan sistem peringatan dini multi-bahaya yang berpusat pada masyarakat untuk mendukung para pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional. Menghapus hambatan pengurangan dampak bencana bagi penyandang disabilitas 6. Memperkuat kemandirian para penyandang disabilitas di tingkat lokal dan nasional dengan cara menghapus semua jenis hambatan (budaya, sosial, ekonomi, prosedural, fisik, komunikasi dan sikap) dengan dipandu oleh pendekatan 'build better'5 serta desain dan dukungan universal yang tangguh untuk menciptakan alat, perlengkapan, perangkat dan teknologi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk aksi kemanusiaan dan pengurangan risiko bencana yang inklusif.
5
Istilah ini bermakna infrastruktur yang tangguh dan mengindikasikan tindakan untuk mengurangi risiko dan infrastruktur tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh bencana
Tindakan Spesifik:
Setidaknya dua negara per wilayah akan mengambil tindakan untuk merealisasikan model infrastruktur yang mudah diakses dan tangguh, seperti sekolah, rumah sakit dan tempat penampungan dengan mengikuti prinsip-prinsip desain universal, dan kemudian mendiseminasikan model tersebut di tingkat lokal serta berbagi pengalaman dalam bentuk konsultasi regional dan global pada akhir tahun 2017.
Setidaknya dua negara per wilayah akan menjamin adanya dukungan untuk menciptakan teknologi, perangkat dan peralatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk aksi kemanusiaan yang inklusif pada akhir tahun 2017.
Bertindak di tingkat lokal, ke nasional kemudian ke global 7. Ambil tindakan yang diperlukan untuk membicarakan, mempresentasikan dan mendukung Deklarasi Dhaka, Desember 2015 dan mempertimbangkan deklarasi tersebut untuk pengembangan road map, rencana aksi, indikator dan terminologi dalam pelaksanaan Kerangka Sendai secara nasional, regional dan global. Tindakan spesifik: Mengacu dan Mendukung Deklarasi Dhaka pada ‘World Humanitarian Summit 2016’, forum-forum PRB Regional pada tahun 2016 dan 2017, forum Global Pertama dari Kerangka Sendai pada tahun 2017, dan pada prakarsa-prakarsa lain baik di tingkat nasional, regional dan global. 8. Mendeklarasikan titik fokus untuk PRB yang inklusif di tingkat nasional. Selain itu, pemerintah, organisasi penyandang disabilitas di tingkat nasional dan regional, organisasi yang bekerja dalam bidang disabilitas dan PRB serta UNISDR mengambil tindakan kolektif untuk mengorganisir konferensi tentang Disabilitas dan Manajemen Risiko Bencana di masa yang akan datang, dengan tujuan utama untuk meninjau kemajuan yang telah dicapai berdasarkan deklarasi ini dan juga kemajuan pelaksanaan Kerangka Sendai yang inklusif. Tindakan spesifik: Pada akhir tahun 2017, sedikitnya lima negara per wilayah akan mendeklarasikan titik fokus yang akan dibahas dalam kelompok advokasi MRB inklusif yang akan dibentuk oleh UNISDR. Selain itu, Organisasi Penyandang Disabilitas Nasional dan Regional, serta organisasi yang bekerja dalam bidang disabilitas dan MRB bersama-sama dengan pemerintah nasional akan tampil untuk mengorganisir Konferensi tentang Disabilitas dan Manajemen Risiko Bencana yang kedua untuk meninjau kemajuan yang telah dicapai berkaitan dengan tindakan-tindakan spesifik dalam deklarasi ini.
Referensi: 1. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR) 2015-2030 2. Survei tentang ‘Hidup dalam Disabilitas dan Bencana’ yang diselenggarakan oleh UNISDR, 2013 (diiterbitkan tahun 2014) 3. Laporan Bencana dari tahun 2004 sampai tahun 2014 4. Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) 2006 5. Building Community Resilience: The rights of Groups in Focus, 15 Maret 2015, www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) 2015-2030 7. Laporan bencana Jepang 2011
