DEKLARASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

DEKLARASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI Bahwa kemiskinan adalah ancaman terhadap persatuan, kesatuan, dan martabat bangsa, karena itu harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Menghapuskan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Maka sesuai hasil pertemuan nasional PNPM Mandiri tanggal 28 s/d 30 April 2008 di Jakarta, kami yang terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bersepakat:

1. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengintegrasian seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan, termasuk mekanisme kerja lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat. 2. Memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui: (a) pengintegrasian seluruh perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah; (b) penyaluran secara langsung seluruh dana program kemiskinan pemerintah ke dalam anggaran pemerintah daerah yang telah terbukti memiliki inisiatif dan kinerja yang baik. 3. Menata berbagai peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tercipta iklim yang kondusif untuk mengoptimalkan peran serta berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan.

Deklarasi dan Rekomendasi Temu Nasional PNPM Mandiri - Jakarta, 28 - 30 April 2008

1

4. Meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal dalam pengambilan keputusan dan seluruh proses pengelolaan program untuk mengakses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi), sumber daya alam dan ekonomi. 5. Menumbuhkembangkan jejaring komunitas dan lintas pelaku untuk terciptanya sinergi dengan semangat kesetiakawanan dan kebangsaan. 6. Mewujudkan kemandirian desa/kelurahan berbasis masyarakat melalui proses pembelajaran dan kemitraan agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, sadar akan hak dan kewajibannya, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mengelola berbagai aset dan sumber daya yang ada secara berkelanjutan, akuntabel, dan berkeadilan. 7. Memperkuat kapasitas dan kompetensi pendamping masyarakat sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat serta pengakuan terhadap profesi dan kinerja untuk mewujudkan kewirausahaan sosial.

Seluruh komitmen ini dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri sebagai modal sosial Bangsa Indonesia dalam rangka menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan semangat Kebangkitan Nasional, mari kita serukan:

“Bangkit Bersama untuk Mandiri”

Jakarta, 30 April 2008


2

REKOMENDASI TEMU NASIONAL PNPM MANDIRI TAHUN 2008

A. SINKRONISASI 1. Memperkuat integrasi proses perencanaan pembangunan partisipatif untuk mewujudkan keseinambungan pembangunan dalam upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanat Undangundang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Memperkuat komitmen pemerintah untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, sinergis, responsif, dan berpihak kepada masyarakat miskin. 3. Seluruh Lembaga Pemerintah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan atau mempunyai program penanggulangan kemiskinan harus menggunakan pendekatan atau mekanisme PNPM Mandiri. 4. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam Rencana Pembangunan Tahunan minimal 20% dari total APBD.

B. DATA 1. Mengembangkan baseline data dengan kriteria lokal spesifik. Data dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) tersebut dikembangkan secara partisipatif bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. 2. Data yang berasal dari masyarakat tersebut harus diakui dan dijadikan acuan baik oleh perencana program PNPM Mandiri maupun oleh lembaga-lembaga lainnya (pemerintah pusat, daerah, maupun swasta).


3

3. Untuk pengakuan sebagai legitimasi, baik metodologi pengembangan maupun datanya harus diberi dasar hukum yang sesuai (misalnya: SK Bupati). 4. Mengembangkan sistem data dan informasi PNPM Mandiri yang terintegrasi, terbuka, dan partisipatif. Perlu ada keterbukaan terhadap berbagai sumber data dalam semua proses perencanaan. 5. Perlu mekanisme integrasi data dan kerjasama dalam hal data. Dalam hal ini Badan Pusat Satatistik (BPS) dapat berperan dan dimanfaatkan untuk menyalurkan data yang dilegitimasi oleh Pemda. 6. Untuk meningkatkan kelayakan data dan mengoptimalkan penggunaan data di tingkat lokal, perlu ada upaya berlanjut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam hal pengembangan dan pemanfaatan data oleh semua pihak. 7. Upaya pengembangan data harus dipertimbangkan sebagai salah satu fokus kerjasama antar lembaga, termasuk sharing dana dalam pendataan. 8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan dan pemanfaatan data, penggunaan teknologi informasi yang tepat guna harus dipertimbangkan.

C. KELEMBAGAAN 1. Menempatkan kelembagaan masyarakat yang terbentuk melalui program PNPM Mandiri menjadi lini depan pelaksana program penanggulangan kemiskinan. 2. Memperkuat kemandirian BKM, LKM, UPK, OMS, dan menjaga kepercayaan yang selama ini telah terbangun. 3. Mendorong kerjasama yang lebih baik, antara BKM, LKM, UPK, OMS dengan lembaga lokal.

D. LEMBAGA KEUANGAN MASYARAKAT 1. Memperjelas dasar hukum lembaga yang mengelola dana bergulir untuk masyarakat dan diperkuat menjadi Lembaga Keuangan Masyarakat agar tetap berkelanjutan namun tanpa mengubah ruh (prinsip) lembaga asal. Lembaga ini tidak berhenti setelah PNPM berakhir.


4

E. REGULASI 1. Perlu adanya Perpres PNPM Mandiri agar tidak terjadi perbedaan konsep diantara program/proyek di dalamnya, dan menjaga keterpaduan dengan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya, baik pusat maupun daerah. 2. Perpres PNPM Mandiri memberikan payung hukum kepada pemerintah daerah untuk membuat Perda Perencanaan Partisipatif, untuk kepentingan melindungi Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif termasuk pengalokasian anggaran dalam APBD. 3. Daerah perlu membuat Perda Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD) sebagai penjabaran UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2006, untuk keperluan melindungi dan melestarikan aset PNPM Mandiri.

F. FORUM ANTAR PELAKU 1. Mempertegas Tim Koordinasi PNPM Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hubungan antar pelaku. 2. Sangat diperlukan adanya kelompok-kelompok pemantau independen sebagai bagian dari program. 3. Perlu dilakukannya penguatan terhadap kelompok pemantau, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, atau propinsi (Fasilitator, Konsultan Provinsi dan Kabupaten serta Konsultan Manajemen Pusat). 4. Melibatkan pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat lain yang peduli terhadap peningkatan kapasitas masyarakat miskin. 5. Membangun kemitraan masyarakat dengan berbagai pihak untuk menggalang sumberdaya pembangunan dan mensinergikan upaya penanggulangan kemiskinan.

G. KETERLIBATAN PEREMPUAN 1. Meningkatkan peran serta perempuan kegiatan/program sesuai dengan budaya lokal.

dalam


setiap

tahapan

5

H. PENGELOLAAN ASET 1. Mendorong terbangunnya mekanisme pengelolaan aset terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan kearifan lokal di masingmasing daerah.

I. PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 1. Perusahaan dilibatkan dalam PNPM Mandiri dengan bingkai program Corporate Social Responsibility (CSR). Bentuk keterlibatan perusahaan disesuaikan dengan sifat, lokasi, dan skala perusahaannya. 2. Perusahaan harus berperan serta dalam upaya kolaboratif Penanggulangan Kemiskinan dengan menyesuaikan agenda CSR-nya.

J. PENGUATAN KAPASITAS 1. Adanya penguatan kapasitas masyarakat dalam menyusun rencana yang

visioner, termasuk memfasilitasi kemitraan dan jaringan kerja antara masyakat dengan pihak ketiga di bidang: teknologi, riset produk unggulan lokal, pasar, dan lain-lain. 2. Penguatan masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan program. 3. Memberikan

pelatihan yang berkelanjutan dan pendampingan paska

pelatihan. 4. Melibatkan

masyarakat

dalam

menentukan

kebutuhan

peningkatan

kapasitasnya. 5. Membuat program-program yang berdampak langsung pada peningkatan

kapasitas masyarakat. 6. Adanya penguatan kelembagaan pemerintahan (desa/kelurahan) sehingga

seluruh informasinya menjadi transparan dan akuntabel. 7. Memperkuat komitmen kepala desa/lurah sebagai pelaku program melalui

komunikasi dan pelatihan kepala desa/lurah. 8. Revitalisasi dan penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD).


6

K. METODOLOGI PENDEKATAN 1. Kegiatan yang dikembangkan program/proyek PNPM Mandiri selalu disesuaikan dengan kondisi lokal, berupa “open menu” sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Sosialisasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah program, dengan menggunakan berbagai media yang ada dan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing tempat.

L. LAIN-LAIN 1. Adanya Bantuan Operasional dari Pemda (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN) untuk pelaksana lapangan. 2. Mengakui keberadaan pendamping masyarakat sebagai ujung tombak proses pemberdayaan dan memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraannya.


7

DEKLARASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

Recommend Documents