MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 1211.KJOO8/M.PE/1995 TENTANG
-
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA PERT AMBANGAN UMUM
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, Menimbang
bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 U ndang-undang Nomor 4 Tahun \982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mengatur ketentean mengenai pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaral1c lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum;
Mengingat
I.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 283\);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun ] 969 Nomor 60, TLN Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 351O); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nemor 47, TLN Nemor 3174); 5. Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tnhun 1090 (LN Tahun 1990 Nernor 84, TLN Nornor 34()l)); 6. Peraturan Pemerintah Nemor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomer 84, TLN Nomor 3538); 7. Keputusan Presiden Nemor 96/M Tahun tanggal 17 Maret 1993 ; 752
I9l)3
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM BAB I KETEN'fUAN UMUM Pasal I Pengertian
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 3.
Pencegahan dan penangguJangan perusakan dan pencemaran Jingkungan adalah salah satu upaya terpadu dalam pelaksanaan pengeJolaan dan pemantauan lingkungan sehingga tercapai tujuan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemul,ihan dan pengembangan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum.
b.
Penambangan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara manual maupun mekanis untuk mendapatkan bahan galian.
c.
Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan Jahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usal1a pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
d.
Pas~;atambang adalah masa setelah berhentinya kegiat".1ntambang palla seluruh atau sebagian wilayah usaha pertmnbangan eksploitasi/operasi produksi. baik karena berakhirnya izin usaha pertambangan clanatau karena dil--embalikannya seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi.
e.
Tanah pucuk (top soil) adalah lapisan tanah pada horizon teratas yang mengandung unsur hara.
f.
Tanah penutUp adalah tanah dan atau batuan yang menutupi bahan galian atau berada di an tara bahan galian.
g.
Tailing
h.
Pengusaha pertambangan adalah pimpinan perusahaan pertambangan ditunjuk sesuai ketentuan pada badan usaha perusahaan tersebut.
adalah material
buangan dari proses pengolahan. yang
75'3>
I.
Oirektur Jenderal adalah Oirektur lenderal bidang pertambangan umum. Pasal Ruang
yang bertariggung jawab di
2
Lingkup
Pencegahan dan penanggulangan perusakan clan pencemaran lingkungan clalam Keputusan Menteri ini berlaku bagi kegiatan eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pengolahan/pemumian, penimbunan, pengangkutan terl113suk kegiatan sarana penunjang.
llAll II KEW AlIBAN PENGUSAHA PERTAMllANGAN DAN KEPALA TEKNIK TAMBANG Pasal 3 Pengusaha pertambangan wajib: a.
Menjamin terlaksananya dan ditaatinya ketentuan dalam Keputusan Menteri In!.
b.
Menyediakan biaya dan fasiJitas yang diperlukan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan.
c.
Mendidik dan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan kepada pekerja tambang yang menangani p'encegahan dan penanggulangan periJsakan pencemaran . lingkungan. Pasal
4
(I) Pengusaha pertambangan wajib menunjuk Kepala Teknik Tambang untuk memimpin langsung di ],apaDgan d,alam pelaksanaan pens;egah;;m dao penanggulangan perusakan dan peceri1aran lingkunganpi1da kegiatan ljsaha .,. pertambangan umum. (2) Oalam hal Kepala Teknik Tambang tidak dapat memimpin langsung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Pengusaha wajib menunjuk petugas untuk melaksanakan tugas dan kewajibanKepala Teknik
754
Tqrnbang:
Pasa!
5
(I) Kepala Teknik Tambang wajib menyampaikan !aporan kepada Kepa!a Pelaksana lnspeksi Tambang dengan tembusan kepada Kepa!a Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah mengenai secara
a.
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berkala, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan.
b.
jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan bahan beracun berbahaya termasuk jumlah yang hilang dan terbuang dalam kegiatan penambangan dan proses pengolahan dan atau pemurnian. seeara berkala setiap 6 bulan.
c.
adanya
gejala
pencemaran d.
yang berpotensi
menimbulkan
perusakan
teljadinya perusakan dan ata:.! pencemaran lingkungan pcnanggulangannya dalam jangka waktu I x. 24 jam.
(2) Kepala
Tcknik
dan atau
lingkungan.
Tambang
wajib
menetapkan
berikut
upaya
tata eara baku
untuk
penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pLlda tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan atau penc~maran lingkungan.
BAB PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN Pasal
(I)
Pengusaha
pertambangan
III
wajib
6 menyampaikan
reneana
tahunan
pengelolaan lingkungan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tcmbusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah yang Illemuat antma lain: a.
Rencana peruntukan lah,\O: dan rnetode pengelo1aan lingkungan; ladwal / pelaksanaan peke~iaan dan penyelesaian tiap t;\hap reklamasi: Luas lahan yang akan direklalllasi ; Jenis U\naman yang akan ditanam : Perkiraan biaya.
~1. Teknik
c. d c. t. (2)
Pengusaha
pertambangan
wajib
menyampaikan
rencana
tahunan
pelllantauan lingkungan kcpada Kepaln Pelnksana Inspeksi Tambang dengan telllbusan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilaynh yang memunt antara lain
755
a.
Parameter lingkungan
b.
Lokasi
yang dipantau:
~. d.
.Kekerapan pemantauan; Perkiraan biaya pemantauan.
/ titik pantau;
7
Pasal Kepala
Teknik
kernungkinan
Tambang
harus
melakukan
upaya
pencegahan
alas
perusakan dan pencernaran lingkungan.
8
Pasal
Dalam hal sudah terjaJi perusakan dan atall pencemaran lingkllngan, Kepala Tekn.ik Tambang harus melakukan upaya penanggulangan paJa sumber pencemaran. Pasal
9
(I) Air larian (rUll off) yang rnengalir di permukaan Jaerah yang terbuka harus dialirkan melalui saluran yang berfungsi dengan penge,ndapan sehelum dibuang ke perairan umum. (2) Kolam
pengendapan
dan berfungsi
baik ke kolam
harus dibuat di lokasi yang stabil serta terpelihara
dengan baik,
Pasal I 0 A ir yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan sebelurn dialirkan ke .terlebih- dahulusehinggamernenuhi baku mutu lingkungan sesuai peraturan perunck1ng-undangan yang berlaku.
perairan. umum harusdiolah
II
Pasal
Lereng yang dibentuk dan atau terbentuk pertambangan harus mantap sesuai dengan kondisi Pasal (I)
Reklamasi
(2) Reklamasi disetujui
756
12
daerah bekas penambangan
Jengan rencana reklamasi sebagaimana oleh Direktur
harus dilakukan
dan persyaratan dimaksud
Jenderal.
pada kegiatan us<"ha lingkungan setempat.
ayat (I)
secepatnya sesllai
yang telah ditetapkan. dinyatakan
selesai, setelah
Pasal
I3
(I) Kepala Teknik Tambang wajib melakukan penanaman kembalidaerah bekas penambangan dan daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan studi Analisis Mengenai Oampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang bersangkutan. (2)
Kcpala Pelaksana Inspeksl Tambang dapat memberikan
pengecualian
kewajiban
dalam ayat (I ),
penanaman kembali
sebagaimana
Pasal (I)
dimaksud
atas
14
Kepala Teknik Tambang wajib mel;1buat peta pengelolaan dan pemantauan linskungan,
(2) Bentuk
clan tata eara penyampaian
ayat (I),
ditetapkan
Pasal (l)
Oalam pelaksanaan
peta sebagaimana
penambangan:
Pembukaanlahan penambangan.
b.
Tanah pucuk (top .nil) hasil pengupasan . untuk 'keperl~an revegetasL
e.
Tanah
ditimbun' d,
Timbunan
harusdilakukan
hasil
peogupasan
lainnya
harus
'
hidrologis
penambangan
Kegiatan transportasi
(2) Dalam pelaksanaan peraturan
"
buangan
.
boleh menimbulkan
perlu dilakukan
kebutuhan
harus segera dimanfaatkan
dao material
harus seminimal
dan penimbunan
dilakukan , R;m~~fungan.~i~l~mp~sanharus . aIr tanah terhmdar dan peneemaran.' cr 0'
dengan
taoah penutup dan material buangan lainnya harus dipantau
e,Gangguankeseimbangan Kegiatan
sesuai
yang benar .dan pada tempat Y,ang amao.
dengan cara
secara berkala.
f.
ualam
15
a.
penutup
dimaksud
oleh Oirektur lendera1.
mungkin,
bahan galian, limbah serta sedemikian rupa sehingga
terutama yang melalui daerah pemukiman
tidak
polusi udara.
kegiatantambang
permukaan
studi tentang kemimtapan
perundang-undangan
dengan sistem jenjang
lereng, sesuai dengan
yang berlaku.
ketentuan
'
757
(3) Tanah pu.:uk (top soil) yang tidakdapat segera dimanfaatkan kembali untuk keperJuaru~yegetasi. pedu diamankan dad kerusakan dan erosi.
PasaJ 16 (I) Pelaksanaan kegiatan tambang permuko:ln d:ln tambang bawah tanah sedapat mungkin dilakuk:ln dengan metode pengisian kmbali (bad filling). (2) Pen:lmbangan dengan metode pengisian kembali (back filling) harus memanfaatkan tanah penuiUp atau tailing sebagai bahan pengisian kembal i daerah bekas penambangan.
Pasa!
17
(I) Kegiatan tambang bawah tanah tidak boleh dilakukan di bawah bangunanbangunan. penting apabila penambangan tersebut dapat mengakib1tkan penurunan permukaan. (2) DaJam hal kegiatan tambang bawah tanah pad a lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I). tidak menimbulkan penurunan permukaan, maka kegiatan penambangan dapat dilakukan setelah rnendapatkan persetujuan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang. (3) Kegiatan tambang bawah tanah yang diatasnya tidak ada bangunanbangunan penting dan mengakibatkan penurunan permukaan tanah, sel1apat mungkin kegunaan Jahan yang rusak akibat penurunan permukaan tanah terseh 'I dipulihkan fungsinya.
Pasa! 18 (I) Penyimpanan bahan berbahaya dan.beracun harus sesuai dengan ketentua'l peraturan perundang-undang:m ynng berlaku. (2) Penggunaan
bahan berbahaya
usaha pertambangan undangan.
dan beracun
untuk keperlunan
kegiatan
harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Pasal 19 Tingkat kebisingan yang ditirnbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan tidak boleh melebihi baku mutu lingkungun yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
758
Pasal
20
Kegiatan peledakan tidak boleh menimbulkan gangguan clan atau kerusakan terhadap rumah, bangllnan penting lainnya, clan lingkungan cli sekitarnya. Pasal Sarana penampungan KlIl1strllKsi yang aman.
2I
tailing harus clibllat di daerah yang stabil dengan
'. Pas!!1 22
Kepala Teknik Tarnbang wajib memeriksa tailing yang mengandung bahan berbahaya dan beracun secara berkala setiap 6 bulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tembusan kepacla Kepala Pelaksana Inspeksi Tam bang Wilayah. Pasal
23
Konsentrasi debu dan gas dari proses pengolahan clan pemurnian yang ke lllar ke uclara bebas ticlak boleh rnelampaui batas maksimum yang diperbolehkan sesuai baku mutu lingkungan yang clitetapkan. Pasal
24
Penggllnaan air kerja pada proses pengolahan clan pemurnian, clan pacla penambangan hidrolis harus diupayakan dilakukan clengan sirkulasi tertutup. Pasal
25
Laboratorium clan peralatan pemantauan yang cligunakan untuk keperfuan pemantauan lingkungan, harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
BAB IV PASCA TAMllANG Pasal 26 ( I) Pengusaha
pertambangan
wajib menyampaikan
laporan
secara tertulis
kepacln Direktur Jencleral mengenai rencana penutupan tambang, selambatlambatnya I (satu) tahun sebelum berakhirnya operasi penambangan. (2) Kewajiban sebagaimana climaksud dalam ayat (I) berlaku juga bagi rencana pengembalian seluruh atau sebagian dari wilayah usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi.
759
Pasa! 27 Dalam laporan reneana penutupan tambang sebagaimana dimaksud da!am
Pasa! 26 ayat (I) memuat mengenai adanya dampak lingkungan yang perlu dikelola pada pasea tambang dan pe!aksanaan pengelolaan dampak lingkungan dimaksud, Pasal
28
Batas waktu tanggung jawab pengusaha pertambangan dalam pengeJolaan dan pemantauan lingku!'\gan pada pasea tambang ditetapkan oleh Direktur lenderal.
BAB V JAMINAN REKLAMASI Pasa] 29 (I) PenguS
dapat diwajibkan
untuk menempatkan
dan:
jaminan pelaksanaan reklamasi dan mendepositokan dana tersebut dalan ,'ekening perusahaan yang bersangkutan pemerintah.
di suatu bank yang ditunjuk ole!
(2) Besarnya dana jaminan pelaksanaan reklamasi sebagaimana clalam ayat (1) dan tata eara penempatan serta pengembaliannya, oleh Direktur lenderal.
dimaksu ditetapka
(.3) Danajarninan sebagaimana dimaksud da!am ayat (I) tidak membebaska pengusaha pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasnl 30 (I) Terhadap perusahaan yang dinilai berhasii da]am pelaksanaan pengelola; dan pemantauan lingkungan akan diberikan tanct'l pengharglan ole Menteri Pertmnbangan dan Energi. (21 Tata cara pe]aksan.1anpemberian tanda penghargaan dan penilaian terhad keberhasilan peJaksanaan pengelolaan lingkungan serta persyaratan untl memperoleh tanda penghargaan sebag.1imana dimaksud dalam ayat ( dltetapkan o1eh Direktur Jenderal.
760
(3) Segala
biaya yang diperlukan
untuk pemberian
tanda
penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) dibebankan kepmb anggaran Direktorat Jenderal atau sumber-sumber lain yang sah.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Semua kegiatan pengelo1aan dan pemantauan lingkungan pertambangan yang telah ado. sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini. dalam jangka waktu 2 tahun wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
Pasal 32 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dikenakan ancaman hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 (I) Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini. maka Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/PIMIPertambn7 tanggal 28 September 1977 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlakll lagi. (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur lenderal.
Keputusan
Pasa1 34 KeputUsan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 luli 1995
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
cap. ttd
I.B. SUDJANA 761
