Ombudsman Republik Indonesia
Dekade Berbagi Akses
Penyediaan Lahan Untuk Kesejahteraan Petani Berkelanjutan ALAMSYAH SARAGIH Pontianak, 20-21 Januari 2017
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Beberapa masalah klasik masih relevan
Mulai dari tata ruang nasional, ketimpangan lahan, daya dukung ekologi, dan kelembagaan sosial ekonomi petani
• Ketimpangan lahan sudah sangat parah, BPN (2015): Ada 0,2% penduduk yang menguasai 56% lahan di Indonesia. • Skala ekonomi pabrik gula: lahan Perhutani untuk tebu PTPN belum jelas skema yang digunakan (B2B vs P2B). • Pembangunan Infrastruktur yang kontradiktif terhadap upaya pengurangan laju konversi lahan sawah dan sumber daya air. • Ketimpangan lahan parah, tapi rakyat tak menyadari hal ini sebagai salah satu penyebab buruknya kesejahteraan. • Kelembagaan sosial ekonomi petani: antara stigma dan konsep nilai petani berlahan kecil. • Reforma Agraria: mengapa proyek sertifikasi lahan di wilayah sengketa agraria mencemaskan?
1
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
2
BAG-1
KETIMPANGAN LAHAN CUKUP PARAH
2
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
3
Struktur Kepemilikan Lahan Pertanian 5 juta lebih Petani gurem tersingkir Pemilikan Lahan Pertanian (Dalam Juta) Pola klasik: mereka yang tersingkir bertahan hidup dengan bekerja di sektor informal dan menjadi buruh migran ke kota-kota atau luar negeri...
Kelas
2003
2013
2003
2013
<0.10
9.38
4.34
30.04
16.61
0.10-0.19
3.60
3.55
11.53
13.59
0.20--0.49
6.82
6.73
21.84
25.76
0.50-0.99
4.78
4.55
15.31
17.41
1.00-1.99
3.66
3.73
11.72
14.27
2.00-2.99
1.68
1.62
5.38
6.20
>3.00
1.31
1.61
4.19
6.16
Total
31.23
26.13
100.00
100.00
Sumber: BPS, Sensus 2013
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
4
Ketimpangan lahan memburuk, jumlah konflik agraria meningkat Rasio Gini Lahan
Konflik Agraria 500
0.75
0.68
0.60
0.55 0.55
Ada 0,2% penduduk yang menguasai 56% lahan di Indonesia --BPN, 2015
400
Jumlah Konflik
0.64 0.65
0.50 0.45
350 300
200
0.40
50
0.35
0
1993
2003 2013*
Sumber: BPS * 2013 Perhitungan oleh Hermanto Siregar
1,500
252
250
100
1983
2,500
2,000
369
1,000
163
150
0.50
1973
450
450
0.72
0.70
472
89
106
98
500
0
09
10
11
12 Konflik
13
14
15
Akumulasi
16
Akumulasi
0.80
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
5
BAG-2
KONVERSI LAHAN TERUS BERLANJUT, TAPI PRODUKSI DINYATAKAN TERUS MENINGKAT 5
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
2015-2016: Pemerintah alokasikan belanja besar untuk kedaulatan pangan… “stok (beras) sekarang sudah ada 2 juta, di mana kalau 120.0 dibandingkan 100.0 tahun lalu hanya 1 juta.” 80.0
Perkembangan Belanja Kedaulatan Pangan (Dalam Triliun Rupiah) Plus Kementerian Kelautan & Perikanan
Lain-Lain DAK Subsidi Pupuk Subsidi Pangan Belanja Kementerian/Lembaga
12.2
4.9
60.0
19.9
39.5
30.1
18.9
21.0
50.8
50.4
2015 APBNP
2016 APBN
21.0
40.0
18.2 20.0
19.5 -
2010
2011
2012
2013
Sumber: Nota Keuangan 2015
2014
Alokasi DAK, Subsidi Pupuk, subsidi pangan dan belanja kementerian meningkat signifikan. Berapa besar belanja riset pangan? Apa prioritasnya? Berapa besar proyek cetak sawah? Apakah efektif?
6
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Konversi lahan sawah diyakini tinggi, tetapi luas panen padi selalu meningkat... Luas Panen dan Produksi (2005-2015)
Perubahan teknik (intensifikasi) hanya tampak pada jagung dan kedelai, salah satunya melalui pemanfaatan benih transgenik yang dipasok oleh perusahaan multi nasional
7
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Luas Panen Tiga Komoditi Pangan Kontribusi Jawa dan Bali Berkurang 4.3% 54.0
Luas Panen Padi, Jagung dan Kedelai Di Jawa dan Bali (dalam %) 53.3
53.0 52.0
51.7
51.0
50.2 49.8
50.0
49.2
49.5
49.0
Pergeseran area 48.0 tanam ke luar 47.0 Jawa dan Bali 46.0 berhadapan dengan tingkat 45.0 kesuburan tanah yang berbeda.
50.5 49.1 48.8
48.7
47.4
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 angka sementara
2013
2014
2015*
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Penduduk bertambah, sawah menyusut... Pada tahun 2013 luas sawah nasional 7.75 juta Ha, susut 5% dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 8,16 juta Ha
Luas Sawah Nasional 1980-2013 (dalam juta Ha) 8.48
8.16
8.11 7.75
7.26
Dengan pesatnya pembangunan infrastruktur jalan dan properti diperkirakan laju penyusutan lahan sawah akan meningkat setiap tahun.
6.61
<1980
1980
1990
Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2014
2000
2009
2013
9
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
10
BAG-3
HGU JATUH TEMPO TIDAK MERATA DALAM 10 TAHUN KE DEPAN 10
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
11
Diperlukan transformasi hak kelola ?
Hingga 2025 akan ada 590 HGU Jatuh Tempo. Tanpa transformasi hak kelola kepada rakyat diperkirakan konflik agraria akan meluas
HAK GUNA USAHA JATUH TEMPO (2017-2025)
25,3% Puncak HGU Jatuh Tempo dalam 10 tahun ke depan akan terjadi pada tahun 2023 (menjelang pemilihan umum)
136
8,1%
8,3%
100 84
53,9%
76
66 43
39
28 17
Sumber: BPN, 2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
12
BAG-4
PENERTIBAN IUP LAMBAN, KOMITMEN REKLAMASI PASKA TAMBANG RENADAH 12
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Kehancuran stok lahan dan ekosistem...
Ada 3.477 (36%) Ijin Usaha Pertambangan yang berstatus non C&C belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Status IUP hingga 2 Januari 2017 Minimnya pertambangan yang memenuhi komitmen reklamasi pasca tambang ikut menggerus stok lahan untuk petani dan berhentinya pemulihan ekologi
Ijin Usaha Pertambangan
Verifikasi Versi Pemda
Verifikasi Versi DJ Minerba
C&C
4.732
6.167
Non C & C
2.394
3.148
Belum Jelas
2.518
-
Total
9.644
9.315
Sumber: Dirjen Minerba Kementerian ESDM 2016 Keterangan: C & C: Clear and Clean, IUP yang diterbitkan tidak cacat hukum.
13
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
14
BAG-5
PERSEPSI, STIGMA DAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN: EVIDENCE BASED VS INTEREST BASED 14
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Bagaimana mengatasi kesenjangan?
Lima hal terpenting: Perlindungan Sosial, Lapangan Kerja, Berantas Korupsi, Pendidikan Gratis, dan Kredit UKM
Konflik sosial bisa terjadi tiba-tiba: ... persepsi tentang ‘kebijakan yang prioritas’ berbeda antara masyarakat, intelektual, dan pengambil kebijakan.
15
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
16
Bagian-6
APA YANG HARUS DILAKUKAN?
16
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
Tantangan penyediaan lahan ke depan...
17
Transformasi aset, tahan laju konversi, terapkan konsolidasi lahan, jaga keseimbangan ekologis, dan perkuat kelembagaan sosial ekonomi •
Pastikan Tata Ruang Nasional memuat: – –
•
Pembebasan lahan (termasuk infrastruktur) memiliki skema mitigasi sosial – – –
•
Terapkan model konsolidasi lahan parsial untuk pembebasan lahan infrastruktur. Pengaturan konsolidasi lahan non farm (termasuk permukiman) di desa. Kebijakan operasional untuk menekan laju konversi di tanah produktif?
Terapkan pendekatan cluster untuk ‘transformasi hak kelola’ kawasan perkebunan dan hutan tanaman industri – –
•
Pembatasan konversi lahan pertanian, terutama pangan pokok. Rencanakan zona afirmasi bagi masyarakat perkebunan dan hutan tanaman industri berdasarkan ekspirasi.
Transformasi hak kelola lahan perkebunan dan pertanian secara bertahap kepada masyarakat. Tinjau ulang kewenangan dan praktik perubahan izin lokasi yang sporadis di kawasan HGU oleh Pemda.
Pemulihan stok lahan dan ekosistem area pertambangan: – –
Moratorium Izin Usaha Pertambangan baru Memastikan Komitmen reklamasi pasca tambang dipenuhi.
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik
TERIMA KASIH
