Pontianak, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
21
Januari 2017
SEMINAR NASIONAL DALAM RANGKA RAPAT KERJA NASIONAL TAHUNAN PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (PERHEPI) TAHUN 2017 Tema : “Solusi Penyediaan Lahan Untuk Petani Berkelanjutan”
PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN Disampaikan oleh:
Sofyan A. Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Daftar isi Slide 1
Dasar Hukum
3
2
Latar Belakang
5
3
Solusi Penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
11
4 4 5
Dukungan Instansi Lain Solusi
17
2
Dasar Hukum
3
DASAR HUKUM 1.
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2.
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. 1 UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4.
PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B;
5. 2 PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B; 6.
PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B;
7. 3 PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B; 8.
Permentan No. 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
9. 4 Permentan No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan KP2B, LP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 10. Permentan No. 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih fungsi LP2B; 11. Permen Agraria dan Tata Ruang No. 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan 5 Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
4
Latar Belakang
5
LATAR BELAKANG LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
6
....Lanjutan ALIH FUNGSI LAHAN
1.
KONVERSI TANAH SAWAH KE NON SAWAH 2. JUMLAH PETANI YANG TIDAK MEMILIKI TANAH Setiap tahun, laju konversi sekitar 110.000 Ha lahan Jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia pertanian beralih fungsi menjadi pertanian (BPS, adalah 14.250.000 rumah atau 55,53 % dari total 2013). rumah tangga petani di Indonesia (BPS, 2013) Laju konversi pertanian ke non sawah di Pulau Hanya sebesar 4% petani yang memiliki tanah (BPN, Jawa sekitar 3-5% (Kementerian Pertanian, 2014) 2016) 7
....Lanjutan
Sumber: Irjen ATR/BPN (2016)
8
....Lanjutan TANTANGAN MEWUJUDKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
1
JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA
1. Tahun 1900 penduduk 2 Indonesia adalah 40 juta jiwa dan tahun 2000 menjadi200 juta jiwa. 3
Permasalahan
2. Pertumbuhan penduduk naik 5 kali lipat 4 dalam masa 100 tahun.
BERKURANGNYA LAHAN PERTANIAN
SOLUSI PENYEDIAAN LAHAN
3. Diproyeksikan penduduk Indonesia sebanyak 400 juta jiwa 5 tahun 2035 pada 9
....Lanjutan Kebijakan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kebijakan Pembangunan Nasional tentang Ketahanan Pangan Nawa Cita ke-7 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor Strategis Ekonomi Domestik”
Memujudkan ketanahan pangan melalui penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengatasi krisis pangan dan kedaulatan pangan secara nasional
10
Solusi Penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
11
SOLUSI PENYEDIAAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN 1 PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
2 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B; PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B; PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B
3 REDISTRIBUSI TANAH
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; PP No. 226 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian; PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah; PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
12
PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN
Menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan
Hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran
Hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi
STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN 13
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat
Pengendalian Alih Fungsi Lahan (Selaras dan Berkelanjutan)
Sasaran (Goal)
Fokus Analisis
Instrumen Hukum
Eksistensi
Instrumen Ekonomi
Zonasi
Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
Inisiatif Masyarakat
Partisipasi
Titik temu (Entri Point) Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis)
14
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TUJUAN
1
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
2
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan pemberdayaan petani;
dan
g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan h. mewujudkan revitalisasi pertanian.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)
PENGENDALIAN :
Insentif
Disinsentif
Perizinan
Proteksi
Penyuluhan
Sanksi
15
REDISTRIBUSI TANAH
1
HGU YANG TELAH BERAKHIR HAKNYA
2
PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR
3
PELEPASAN KAWASAN HUTAN (4,1 Juta Ha)
(0,4 Juta Ha)
REFORMA AGRARIA
Prioritas untuk masyarakat : Pertanian Non Pertanian
PROGRAM STRATEGIS NEGARA
Dimanfaatkan untuk : 1. Sektor Pangan 2. Energi 3. Perumahan Rakyat
CADANGAN NEGARA LAINNYA Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka : 1. Kepentingan Pemerintah 2. Pertahanan dan Keamananan 3. Kebutuhan tanah akibat bencana alam 4. Relokasi & Pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan utk kepentingan umum
16
Solusi
17
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
DUKUNGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA UNTUK PELESTARIAN LP2B
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN ATR/BPN
LP2B
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN BUMN KEMENTERIAN PUPR
18
Solusi 1. Memastikan Penetapan LP2B dalam Rencana Tata Ruang. 2. Solusi penyediaan lahan pertanian antara lain dapat dilakukan dengan : 1 Pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian; Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan; 2 Redistribusi tanah untuk pertanian. 3. Untuk mendukung upaya dalam penyediaan lahan diperlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait antara lain Kementerian Kehutanan dan 3 Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian 4Pertanian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
4. Optimalisasi Penggunaan Lahan Cadangan untuk LP2B. 5. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi Petani/Kerjasama Korporasi).
5 19
TERIMA KASIH
