DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN RINGKASAN I. PENAWARAN UMUM 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 4

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

iii

RINGKASAN

vi

I.

PENAWARAN UMUM

1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

4

III.

PERNYATAAN HUTANG

5

IV.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

9

V.

RISIKO USAHA

19

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

23

VII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. Riwayat Singkat Perseroan 2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 4. Keterangan Singkat Tentang Anak Perusahaan 5. Struktur Organisasi Perseroan 6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan 7. Sumber Daya Manusia 8. Skema Kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan 9. Hubungan Kepengurusan dengan Anak Perusahaan 10. Asuransi 11. Keterangan Mengenai Aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan 12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Terafiliasi 14. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa 15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan

24 24 26 31 37 45 45 49 51 51 52 52 53 54 56 56

VIII.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 1. Umum 2. Kegiatan Usaha Perseroan dan Anak Perusahaan 3. Strategi Pemasaran dan Penjualan 4. Persaingan 5. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 6. Makro Ekonomi 7. Prospek Usaha 8. Strategi Usaha

57 57 58 73 75 75 76 77 77

IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

80

X.

EKUITAS

82

XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN

85

XII.

PENJAMINAN EMISI EFEK

86

i

XIII.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

88

XIV.

KETERANGAN TENTANG PENAWARAN SAHAM DAN PENERBITAN WARAN SERI I

93

XV.

ANGGARAN DASAR PERSEROAN

102

XVI. PERPAJAKAN

128

XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

130

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

133

XIX. LAPORAN PENILAI

151

XX.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

ii

159 213

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut: Afiliasi

Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

Anak Perusahaan

Perusahaan-perusahaan yang: 1) kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan 50% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan; dan 2) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

BAE

Singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.

Bapepam-LK

Singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BEI

Singkatan dari Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

DPS

Singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.

DPPS

Singkatan dari Daftar Permohonan Pemesanan Saham, daftar yang memuat nama-nama pemesan saham yang ditawarkan dan jumlah saham yang ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek dan / atau agen penjualan.

FKPS

Singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari saham yang ditawarkan.

FPPS

Singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Hari Bank

Berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk kegiatan kliring.

Hari Bursa

Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kerja

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KSEI

Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Masyarakat

Perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

iii

Pemegang Rekening

Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi perusahaan efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham

Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui perusahaan efek.

Pemegang Saham Utama

Setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pemerintah

Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum

Kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penitipan Kolektif

Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Efek

Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa efek yang tidak diambil oleh Masyarakat sebesar bagian penjaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan telah mempunyai rekening efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta No. 140 tanggal 30 Oktober 2007 juncto Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 146 tanggal 28 Nopember 2007, keduanya dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua Bapepam-LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya. Pihak / Perusahaan Terafiliasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UUPM, yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah apabila terdapat (i) hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal (ii) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama (iv) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut (v) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama atau (vi) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

iv

Prospektus

Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

RUPS

Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB

Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru

Seluruh saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum, sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Saham Baru nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tanggal Emisi

Tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.

Tanggal Pembayaran

Tanggal Pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada Perseroan.

Tanggal Pencatatan

Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pengembalian

Tanggal Pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau agen penjual, dimana pengembalian uang pemesanan tersebut tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Tanggal Penjatahan

Tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan masa penawaran.

UUPM

Singkatan dari Undang-Undang Pasar Modal, berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

SINGKATAN NAMA ANAK PERUSAHAAN BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANSUNG AGR DMP DPD NCP NRM

PT Alfa Goldland Realty PT Delta Mega Persada PT Duta Prakarsa Development PT Nusa Cipta Pratama PT Nusa Raya Mitratama

v

RINGKASAN Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Adhihutama Manunggal berdasarkan Akta Pendirian No.15 tanggal 3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994, Tambahan No.3973. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini Perseroan telah melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-UM.HT.01.10-1912 tanggal 1 Nopember 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal 23 Oktober 2007. PENAWARAN UMUM 1.

Jumlah Saham

Sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Saham Baru

2.

Nilai Nominal

Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

3.

Harga Penawaran

Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham

4.

Jumlah Waran Seri I

Sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri I

5.

Rasio Waran Seri I

1 : 1 yaitu setiap 1 (satu) Saham Baru diberikan secara cuma-cuma 1 (satu) Waran Seri I

6.

Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap lembar

7.

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

18 Juni 2008 s/d 17 Desember 2009

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

vi

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham Perseroan dengan kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing. Komposisi permodalan dan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Keterangan

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar

24.000.000.000

2.400.000.000.000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

13.986.810.000

1.398.681.000.000

100,00

5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000

36,89 21,32 19,05 15,15 7,59

10.013.190.000

1.001.319.000.000

Pemegang Saham PT Argo Manunggal Land Development PT Tangerang Fajar Industrial Estate PT Manunggal Prime Development PT Selaras Citamanunggal PT Bukit Asri Padang Golf Jumlah Saham Dalam Portepel

%

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan

Sebelum Penawaran Ini Jumlah Saham

Modal Dasar

24.000.000.000 2.400.000.000.000


13.986.810.000 1.398.681.000.000

Pemegang Saham PT Argo Manunggal Land Development PT Tangerang Fajar Industrial Estate PT Manunggal Prime Development PT Selaras Citamanunggal PT Bukit Asri Padang Golf Masyarakat Jumlah Saham Dalam Portepel

5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000 -

Sesudah Penawaran Ini


515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000 -

%

Jumlah Saham


%

24.000.000.000 2.400.000.000.000 100,00 36,89 21,32 19,05 15,15 7,59 -

10.013.190.000 1.001.319.000.000

17.128.810.000 1.712.881.000.000 5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000 3.142.000.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000 314.200.000.000

6.871.190.000

687.119.000.000

100,00 30,12 17,41 15,56 12,37 6,20 18,34

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen dan hak suara selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan sampai tanggal akhir pelaksanaan maka Waran Seri I menjadi daluwarsa. Apabila seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama dalam Perseroan, maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan

Sesudah Penawaran Ini dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Jumlah Saham


Modal Dasar

24.000.000.000 2.400.000.000.000


17.128.810.000 1.712.881.000.000

Pemegang Saham PT Argo Manunggal Land Development PT Tangerang Fajar Industrial Estate PT Manunggal Prime Development PT Selaras Citamanunggal PT Bukit Asri Padang Golf Masyarakat

5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000 3.142.000.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000 314.200.000.000

Jumlah Saham Dalam Portepel

6.871.190.000

687.119.000.000

vii

Sesudah Penawaran Ini dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I %

Jumlah Saham


%

24.000.000.000 2.400.000.000.000 100,00 30,12 17,41 15,56 12,37 6,20 18,34

20.270.810.000 2.027.081.000.000 5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000 6.284.000.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000 628.400.000.000

3.729.190.000

372.919.000.000

100,00 25,45 14,71 13,15 10,45 5,24 31,00

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Saham Baru atau sebesar 18,34% (delapan belas koma tiga puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya pada BEI. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi 17.128.810.000 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini. Persentase Waran Seri I (proforma) sebelum Penawaran Umum ini, terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 22,46%. Sedangkan (proforma) sesudah Penawaran Umum ini, persentase Waran Seri I terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 18,34%. PENGGUNAAN DANA Seluruh atau 100% (seratus persen) dana hasil Penawaran Umum ini akan digunakan untuk biaya pembangunan mal yang terletak di kawasan Alam Sutera, Kota Serpong, Tangerang. Apabila Waran Seri I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dilaksanakan, maka seluruh dana tersebut akan digunakan secara perhitungan progresif sebagai (1) sebesar 20% (dua puluh persen) pertama akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan dan (2) diatas 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan. PROSPEK USAHA Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha industri properti memiliki prospek yang cerah yang ditunjang antara lain: 1. Perkembangan perekonomian Indonesia yang positif yang terefleksikan melalui (i) konsistensi stabilitas perbaikan perekonomian Indonesia; (ii) penurunan tingkat suku bunga; (iii) peningkatan PDB; (iv) stabilitas nilai tukar Rupiah dan (v) penurunan inflasi. 2. Optimisme terhadap industri properti yang ditunjukkan melalui (i) peningkatan makro ekonomi Indonesia; (ii) meningkatnya populasi yang diikuti dengan urbanisasi; (iii) regulasi pemerintah yang semakin kondusif terhadap industri properti dan (iv) perubahan daya beli dan gaya hidup masyarakat. 3. Keunggulan kompetitif Perseroan yaitu (i) lokasi produk-produk Perseroan; (ii) kecocokan lokasi dengan kebutuhan dan permintaan konsumen; (iii) target market yang kurang price sensitive; (iv) penetrasi pasar melalui pemasaran yang tepat; (v) tim yang berpengalaman dan (vi) rencana keuangan yang matang. Selain itu, strategi-strategi Perseroan yang dinilai dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan di masa datang, diantaranya dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Terus menambahkan lahan yang berlokasi strategis; Meningkatkan nilai produk melalui penciptaan akses-akses baru; Mempertahankan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pada taraf internasional; Memiliki target market yang terarah; Memiliki rencana keuangan yang matang; Memperluas segmentasi pasar; Manajemen yang berpengalaman.

viii

RISIKO USAHA Risiko yang terkait dengan Perseroan

Risiko-risiko umum

Risiko Persaingan Usaha Risiko Keuangan Risiko Gugatan Hukum Risiko Keterlambatan Penyelesaian Risiko Berkurangnya Lahan Yang Berlokasi Strategis Risiko Pemeliharaan dan Pengelolaan Risiko Dampak Lingkungan Risiko Ketergantungan Pada Pendapatan Anak Perusahaan

Risiko Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat Risiko Kondisi Sosial, Politik, dan Keamanan Risiko Kebijakan / Peraturan Pemerintah Risiko Bencana Alam

KEBIJAKAN DIVIDEN Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas untuk tahun buku 2008 dan tahun-tahun mendatang yang terhitung berdasarkan rumusan progresif dan diperhitungkan dari laba bersih setelah pajak adalah sebagai berikut: Laba Bersih Setelah Pajak

Dividen Kas (berdasarkan persentase dari laba bersih setelah pajak)

Sampai dengan Rp150 Miliar pertama Lebih dari Rp150 Miliar

20% 30%

Keterangan: Maksud dari pembayaran dividen secara progresif adalah untuk sampai dengan Rp150 miliar pertama, persentase pembayaran dividen adalah 20%, diatas Rp150 miliar persentase pembayaran dividen adalah 30% dari hasil pengurangan Rp150 miliar pertama

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk membaca keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen pada Bab XI di Prospektus ini. IKHTISAR DATA KEUANGAN Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2004, 2003 dan 2002. Laporan Keuangan Konsolidasi untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir 31 Agustus 2007 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan Laporan Keuangan Konsolidasi in-house untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002. (Dalam jutaan Rupiah) Keterangan Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Penjualan Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Pendapatan/(Beban) lain-lain Laba Bersih

31 Agustus

31 Desember

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2.539.069 1.172.398 1.359.233 182.385 146.883 35.502 26.917 8.585 (3.831) 3.768

2.357.243 1.136.845 1.213.907 152.016 121.069 30.947 29.319 1.629 (420) 1.465

2.277.750 1.084.807 1.186.452 116.772 84.603 32.169 29.289 2.881 (2.574) 424

2.097.827 950.807 1.140.528 96.803 67.682 29.121 25.761 3.361 (92) 3.460

1.863.457 740.947 1.116.017 93.343 63.238 30.105 24.306 5.800 (4.167) 2.088

1.826.840 1.354.798 467.265 83.444 63.922 19.522 18.187 1.335 987 2.553

PENYERTAAN PERSEROAN DI ANAK PERUSAHAAN Nama Perusahaan 1. 2. 3. 4. 5.

PT Alfa Goldland Realty PT Delta Mega Persada PT Duta Prakarsa Development PT Nusa Cipta Pratama PT Nusa Raya Mitratama

Kegiatan Usaha

Tahun Penyertaan

Kepemilikan

Pembangunan Perumahan Pembangunan dan Pengusahaan Perumahan Jasa Pengelolaan Properti Jasa Konsultasi Pengembangan Bisnis Manajemen Pembangunan dan Pengelolaan Gedung & Perkantoran

2007 2007 2007 2007 2007

99,83% 98,91% 98,95% 99,98% 99,82%

ix

Halaman ini sengaja dikosongkan

x

I. PENAWARAN UMUM Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dimana melekat sebanyakbanyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cumacuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada tanggal penjatahan, yaitu 17 Desember 2007. Setiap pemegang 1 (satu) lembar Saham Baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Pencatatan pada BEI. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp329.910.000.000 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah). Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel. Adapun Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap lembar yang dapat dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan, yaitu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan Waran Seri I pada BEI sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu 17 Desember 2009. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen dan hak suara selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan sampai tanggal akhir pelaksanaan maka Waran Seri I menjadi daluwarsa.

Kegiatan Usaha: Bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan. Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Domisili dan Kantor Pusat Wisma Argo Manunggal, Lantai 18 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.22 Jakarta 12930 Telepon: (6221) 252 3838 Faksimili: (6221) 252 5050 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI PERSAINGAN AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

Dengan Surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6232/BL/2007 tanggal 7 Desember 2007, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham ini menjadi efektif.

1

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua BAPEPAM-LK sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM. Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM. Perseroan didirikan dengan nama PT Adhihutama Manunggal berdasarkan Akta Pendirian No.15 tanggal 3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994, Tambahan No.3973. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum ini Perseroan telah melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-UM.HT.01.10-1912 tanggal 1 Nopember 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Komposisi permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Keterangan

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham


Modal Dasar

24.000.000.000

2.400.000.000.000


13.986.810.000

1.398.681.000.000

100,00

5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000

36,89 21,32 19,05 15,15 7,59

10.013.190.000

1.001.319.000.000


%

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

2

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka komposisi permodalan dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan

Sebelum Penawaran Ini Jumlah Saham

Modal Dasar

24.000.000.000 2.400.000.000.000


13.986.810.000 1.398.681.000.000

Pemegang Saham PT Argo Manunggal Land Development PT Tangerang Fajar Industrial Estate PT Manunggal Prime Development PT Selaras Citamanunggal PT Bukit Asri Padang Golf Masyarakat Jumlah Saham Dalam Portepel

5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000 -

Sesudah Penawaran Ini


515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000 -

%

Jumlah Saham


%

24.000.000.000 2.400.000.000.000 100,00 36,89 21,32 19,05 15,15 7,59 -

10.013.190.000 1.001.319.000.000

17.128.810.000 1.712.881.000.000 5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000 3.142.000.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000 314.200.000.000

6.871.190.000

687.119.000.000

100,00 30,12 17,41 15,56 12,37 6,20 18,34

Apabila seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama dalam Perseroan, maka komposisi permodalan dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan

Sesudah Penawaran Ini dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Jumlah Saham


Modal Dasar

24.000.000.000 2.400.000.000.000


17.128.810.000 1.712.881.000.000

Pemegang Saham PT Argo Manunggal Land Development PT Tangerang Fajar Industrial Estate PT Manunggal Prime Development PT Selaras Citamanunggal PT Bukit Asri Padang Golf Masyarakat

5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000 3.142.000.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000 314.200.000.000


6.871.190.000

687.119.000.000

Sesudah Penawaran Ini dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I %

Jumlah Saham


%

24.000.000.000 2.400.000.000.000 100,00 30,12 17,41 15,56 12,37 6,20 18,34

20.270.810.000 2.027.081.000.000 5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000 6.284.000.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000 628.400.000.000

3.729.190.000

372.919.000.000

100,00 25,45 14,71 13,15 10,45 5,24 31,00

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Saham Baru atau sebesar 18,34% (delapan belas koma tiga puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri akan mencatatkan seluruh saham yang dimilikinya pada BEI. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi 17.128.810.000 (tujuh belas miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini. Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini. Persentase Waran Seri I (proforma) sebelum Penawaran Umum ini, terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 22,46%. Sedangkan (proforma) sesudah Penawaran Umum ini, persentase Waran Seri I terhadap jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah 18,34%. Saham-saham yang akan dicatatkan atas nama pemegang saham pendiri tidak akan dijual oleh pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan / atau mencatatkan saham lain dan / atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK kecuali hasil saham konversi Waran Seri I yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan ketentuan penerbitan Waran Seri I yang dijelaskan dalam Bab XIV.

3

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan untuk kepentingan sebagai berikut: Seluruh atau 100% (seratus persen) akan digunakan untuk biaya pembangunan mal yang terletak di kawasan Alam Sutera, Kota Serpong, Tangerang. Tahapan pembangunan mal yang sudah dilaksanakan adalah menunjuk konsultan untuk master plan dan concept design dan saat ini sedang tahap pemilihan arsitek, kontraktor-kontraktor dan landscape consultant. Apabila Waran Seri I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dilaksanakan, maka seluruh dana yang berasal dari pelaksanaan Waran Seri I tersebut akan digunakan secara perhitungan progresif sebagai berikut : 1. 2.

Sebesar 20% (dua puluh persen) pertama akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan; dan Diatas 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : 1.

Biaya lembaga penunjang a. Biaya Penjamin Emisi : 1,00% terdiri dari biaya jasa penjaminan : 0,75% dan biaya jasa penjualan 0,25% b.

Biaya lembaga penunjang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan : 1,00% dan biaya jasa Biro Administrasi Efek: 0,01%

2. a. b. c. d.

Biaya profesi penunjang Konsultan Hukum Kantor Akuntan Publik Notaris Penilai Independen

3.

Biaya percetakan, pengumuman koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI sebesar 0,59%

: : : :

0,06% 0,13% 0,17% 0,06%

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam-LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan wajib melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan akan melaporkan perkembangan pelaksanaan Waran Seri I sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4. tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4

III. PERNYATAAN HUTANG Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp1.172.398 juta dengan rincian sebagai berikut: (Dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Uraian Kewajiban Hutang bank Hutang usaha Hutang lain-lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Uang muka penjualan Hutang hubungan istimewa Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan

647.445 50.341 16.241 4.367 3.196 271.661 174.688 4.459

Jumlah Kewajiban

1.172.398

HUTANG BANK Hutang bank pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp647.445 juta yaitu: (Dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Hutang Bank Kewajiban PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara PT Bank Century Tbk.

618.670 2.775 26.000

Jumlah Hutang Bank

647.445

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kewajiban hutang bank Perseroan kepada PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp618.670 juta yang terdiri dari : (Dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Uraian Kredit modal kerja – Aflopend Tunggakan Bunga yang Dijadwalkan

580.105 38.565

Jumlah Hutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

618.670

Kredit Modal Kerja - Aflopend AGR memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri berdasarkan perjanjian restrukturisasi kredit modal kerja No : KP – CRG/007/PK-KMK/2006, dengan Akta No. 29 tanggal 18 Oktober 2006 oleh Notaris Ny. Erly Soehandjojo SH, disetujui untuk merestrukturisasi pinjaman dengan cara menurunkan pagu kredit dan menggabungkan fasilitas kredit investasi I dan II menjadi fasilitas kredit modal kerja yang bersifat aflopend dengan limit sebesar Rp594.105 juta, jangka waktu 6 tahun sampai dengan triwulan IV tahun 2012. Tingkat bunga 13% per tahun (mengambang).

5

Tunggakan Bunga yang Dijadwalkan Seluruh tunggakan bunga dan denda atas fasilitas K1 – 1 dan K1 – 2 yang timbul sampai dengan tanggal efektif perjanjian, yakni sebesar Rp38.936 juta dibukukan sebagai tunggakan bunga yang dijadwalkan (TBYD). Jangka waktu sampai dengan tahun 2012, tanpa dikenakan bunga dan dibayarkan secara triwulan. Jaminan atas pinjaman ini adalah : •

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp212.039 juta dan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp15.656 juta atas tanah HGB seluas 702.546 m 2 atas nama AGR yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp162.346 juta atas tanah HGB seluas 500.913 m2 atas nama AGR yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp53.900 juta atas tanah HGB seluas 29.015 m2 atas nama AGR yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp16.425 juta dan peringkat II sebesar Rp676 juta atas tanah HGB seluas 57.005 m2 atas nama NRM yang terletak di Desa Gandamekar, Bekasi.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp249.603 juta, dan peringkat II sebesar Rp30.754 juta atas tanah HGB seluas 863.173 m2 atas nama NRM yang terletak di Desa Gandasari, Bekasi.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp6.294 juta atas tanah HGB seluas 1.986 M2 atas nama PT Nusa Raya Mitratama.

•

Tanah seluas 45.454 m2 atas nama AGR yang terletak di Desa Pakulonan, Tangerang, tidak diikat hak tanggungan.

•

Seluruh pendapatan termasuk tagihan pada pihak ketiga diikat secara fidusia.

•

Jaminan perusahaan dari DPD

Selama periode pinjaman AGR tidak diperbolehkan untuk membagikan dividen, dan tanah AGR menjadi salah satu sumber pembayaran hutang unsustained yang jatuh tempo dari PT Argo Pantes Tbk; PT Suryakarya Pratama Tekstil; PT Grand Pintalan Textile Industries; PT Intirub, apabila perusahaanperusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dari hasil operasional maupun penjualan aset mereka. PT Bank Tabungan Negara Berdasarkan perjanjian kredit No. 38 tanggal 30 April 2007, AGR memperoleh kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp30.000 juta, jatuh tempo pada 16 Oktober 2009, tingkat bunga 13,5% per tahun (mengambang). Jaminan pokok berupa Pemberian Hak Tanggungan, kuasa menjual dan pemberian jaminan lainnya atas tanah berikut bangunan dilokasi perumahan Alam Sutera dengan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah HGB seluas 6.218 m2 atas nama AGR dan jaminan perusahaan dari NCP. PT Bank Century Tbk. Berdasarkan perjanjian kredit No. 4 tanggal 10 Agustus 2007, AGR memperoleh fasilitas kredit atas permintaan maksimal sebesar Rp26.000 juta, jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2008, tingkat bunga 14% per tahun (mengambang). Jaminan berupa tanah Hak Guna Bangunan seluas 87.395 m2 yang terletak di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh, Tangerang, atas nama PT Adhihutama Manunggal.

6

HUTANG USAHA Hutang usaha merupakan kewajiban dalam mata uang Rupiah yang timbul atas pekerjaan konstruksi kepada kontraktor. Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp 50.341 juta dengan rincian sebagai berikut : (Dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Uraian Pekerjaan konstruksi Pihak ketiga : PT Semangat Baru Putra PT Tara Putratama Mandiri PT Mitraagung Deltaperkasa PT Prasamta Ekatama PT Kadi Internasional Lainnya Jumlah pekerjaan konstruksi – pihak ketiga Pihak hubungan istimewa : PT Argo Manunggal Land Development Jumlah Hutang Usaha – Pekerjaan Konstruksi

1.217 1.048 884 624 434 1.546 5.753 6.130 11.883

Uraian Pembelian tanah Pihak hubungan istimewa : PT Hijau Pundinusa Jumlah Hutang Usaha – Pembelian Tanah

Jumlah

38.458 38.458

HUTANG LAIN-LAIN Hutang lain-lain merupakan kewajiban dalam mata uang Rupiah. Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp16.241 juta dengan rincian sebagai berikut : (Dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Uraian Pihak ketiga : Tanda jadi, penerimaan dari pembeli Lainnya Pihak hubungan istimewa : PT Argo Manunggal Land Development Jumlah Hutang Lain-Lain

5.184 2.493 8.564 16.241

Hutang lain-lain AGR kepada PT Argo Manunggal Land Development merupakan titipan uang muka penjualan rumah dan kavling dari pembeli individu, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dengan AGR. HUTANG PAJAK Hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp4.367 juta dengan rincian sebagai berikut : (Dalam jutaan Rupiah) Jumlah 1

Uraian Perseroan Anak Perusahaan Pajak penghasilan badan – tahun 2007 Pajak penghasilan pasal 25 Pajak penghasilan pasal 21 Pajak penghasilan pasal 23 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah Hutang Pajak

760 48 79 159 3.320 4.367

7

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp3.196 juta yang terdiri sebagai berikut : (Dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Uraian Bunga pinjaman Pajak bumi dan bangunan Periklanan Lainnya

2.001 413 608 174

Jumlah Beban Masih Harus Dibayar

3.196

Bunga pinjaman kepada Wall Street Ltd. per 31 Desember 2006 sebesar Rp44.271 telah dipindahbukukan menjadi pokok pinjaman pada bulan Agustus 2007. UANG MUKA PENJUALAN Uang muka penjualan merupakan merupakan uang muka diterima atas penjualan tanah dan bangunan. Saldo uang muka penjualan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp271.661 juta yang terdiri dari uang muka penjualan tanah kavling sebesar Rp149.803 juta dan uang muka penjualan rumah sebesar Rp121.858 juta. HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA Hutang hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp174.688 juta. Hutang AGR kepada PT Argo Manunggal Land Development merupakan pengalihan tagihan Wall Street Ltd. Pinjaman ini tidak dibebani bunga dan tidak ditentukan jadwal pelunasannya. PENYISIHAN IMBALAN PASCA KERJA KARYAWAN Perseroan membukukan estimasi imbalan pasca kerja untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp4.459 juta. Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan tidak membuat dan / atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Tidak ada kewajiban baru (kecuali yang berhubungan dengan usaha) yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen yang disajikan dalam Bab XX (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan) Prospektus ini. Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan sanggup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

8

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XX dari Prospektus ini. Pembahasan analisa keuangan dibawah ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004. Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2007 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, seperti yang tercantum dalam laporannya yang disertakan dalam Prospektus ini.

1. UMUM Perseroan didirikan pada tanggal 3 Nopember 1993 dengan nama PT Adhihutama Manunggal. Sejak awal pendiriannya, Perseroan bergerak dengan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan. Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan merupakan pengembang properti terintegrasi yang mencakup antara lain kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan pengelolaan pusat pembelanjaan, perkantoran, pusat rekreasi dan perhotelan (mixed used development). Perseroan secara langsung dan tidak langsung melakukan penyertaan pada 5 (lima) Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan Harjanto Tirtohadiguno beserta keluarga yang memfokuskan kegiatan usahanya di bidang properti. Proyekproyek utama yang telah dilakukan adalah proyek perumahan Taman Alfa Indah di Joglo, Jakarta Barat dengan luas lahan sekitar 90 hektar dan proyek Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi yang memiliki luas lahan sekitar 700 hektar.

2. PENYEDIAAN LAHAN Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaannya memiliki lahan berkisar 1.472 hektar yang berlokasi di Kecamatan Serpong, Pasar Kemis, Cibitung, Cikarang dan Kecamatan Cianjur. Pada akhir tahun 2007, Perseroan dan Anak Perusahaan akan memulai mengembangkan lahannya yang berlokasi di Kota Serpong, Tangerang seluas 326 hektar untuk pengembangan suatu mixed used development yang terdiri dari pembuatan gedung perkantoran, hotel, universitas, convention center, town house termasuk sebesar 22,7 hektar untuk proyek mal yang terintegrasi dengan theme park. Tabel berikut menggambarkan rincian tanah berdasarkan lokasi yaitu:

No

Lokasi

1 2 3 4 5

Kecamatan Serpong Kecamatan Cianjur Kecamatan Pasar Kemis Kecamatan Cibitung Kecamatan Cikarang Total

(1)

Telah Dikembangkan (Ha)

Total (Ha) 699,38 79,43 589,06 91,59 40,99 1.500,45

(1)

Sedang Akan Dikembangkan Dikembangkan (Ha) (Ha)

Belum Dikembangkan (Ha)

296,61 -

77,20 -

325,57 -

79,43 589,06 91,59 40,99

296,61

77,20

325,57

801,07

Termasuk tanah yang sedang dalam proses pembebasan sebesar 28 hektar.

9

3. ANALISA KEUANGAN Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut : (Dalam jutaan Rupiah) 31 Agustus Penjualan Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Pendapatan / (Beban) Lain-Lain Laba Bersih Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas

a.

31 Desember

2007

2006

2005

2004

182.385 146.883 35.502 26.917 8.585 (3.831) 3.768 2.539.069 1.172.398 1.359.233

152.016 121.069 30.947 29.319 1.629 (420) 1.465 2.357.243 1.136.845 1.213.907

116.772 84.603 32.169 29.289 2.881 (2.574) 424 2.277.750 1.084.807 1.186.452

96.803 67.682 29.121 25.761 3.361 (92) 3.460 2.097.827 950.807 1.140.528

Penjualan

Sebagian besar hasil penjualan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan penjualan tanah kavling siap bangun dan penjualan rumah hunian siap jadi. Penjualan Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp182.385 juta yang terdiri dari penjualan tanah kavling sebesar Rp148.977 juta dan penjualan rumah sebesar Rp33.408 juta. Perbandingan Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005 Penjualan Perseroan tahun 2006 adalah sebesar Rp152.016 juta, meningkat Rp35.244 juta atau 30,18% dibandingkan dengan penjualan tahun 2005 sebesar Rp116.772 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan tanah kavling pada tahun 2006 sebesar Rp29.208 juta dan penjualan rumah sebesar Rp6.037 juta. Peningkatan signifikan pada penjualan ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan tanah (kavling dan luas tanah yang beserta bangunannya) sebesar 21,06% dan disertai dengan kenaikan harga jual tanah kavling rata-rata per m2 sebesar 36,72%. Perbandingan Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2005 dan tahun 2004 Penjualan Perseroan tahun 2005 adalah sebesar Rp116.772 juta, meningkat Rp19.969 juta atau 20,63% dibandingkan dengan penjualan tahun 2004 sebesar Rp96.803 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan tanah kavling pada tahun 2005 sebesar Rp14.410 juta dan penjualan rumah sebesar Rp5.559 juta. Peningkatan penjualan tahun 2005 ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan tanah (kavling dan luas tanah yang beserta bangunannya) sebesar 12,12% dan disertai dengan kenaikan harga jual tanah kavling rata-rata per m2 sebesar 24,39%. Sebagai pengembang dan pengelolaan pemukiman, Perseroan memahami bahwa dengan ketergantungan penjualan rumah dan tanah kavling, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan di masa datang. Sehubungan dengan hal tersebut, selain secara konsisten Perseroan akan senantiasa melakukan akuisisi lahan-lahan yang berlokasi strategis, Perseroan juga akan mengembangkan kawasan proyeknya menjadi kawasan terpadu antara lain melakukan pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan, perkantoran yang dapat disewakan sehingga perolehan / pendapatan Perseroan dapat lebih berkembang di masa datang.

10

Pendapatan penjualan bangunan rumah dan ruko beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) apabila proses penjualan telah selesai, harga jual akan tertagih, tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli, dan penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut. Pendapatan penjualan kavling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) jika jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli, harga jual akan tertagih, tagihan penjual tidak subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa yang akan datang, proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kavling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kavling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kavling tersebut. b.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan terdiri dari harga perolehan tanah, taksiran biaya pengembangan tanah serta lingkungan, dan biaya pinjaman terdiri dari beban bunga, selisih kurs dan biaya pinjaman lainnya. Selisih antara taksiran biaya pengembangan tanah dengan realisasinya dibebankan pada beban pokok penjualan tanah pada saat setiap zona pengembangan tanah dinyatakan selesai dan siap untuk digunakan. Beban pokok penjualan Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp146.883 juta yang terdiri dari beban pokok penjualan tanah kavling sebesar Rp119.188 juta dan beban pokok penjualan rumah sebesar Rp27.695 juta. Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005 Beban pokok penjualan tahun 2006 adalah sebesar Rp121.069 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp36.466 juta atau 43,10% dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sebesar Rp84.603 juta. Kenaikan tersebut disebabkan terutama dari meningkatnya beban pokok penjualan tanah kavling pada tahun 2006 sebesar Rp23.588 juta atau 86,27% dibandingkan dengan tahun 2005. Sedangkan beban pokok penjualan rumah, terdapat kenaikan sebesar Rp12.878 juta atau sebesar 22,49% dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan beban pokok penjualan pada tahun 2006 disebabkan (i) peningkatan volume penjualan Perseroan; (ii) peningkatan biaya pengembangan tanah yang antara lain kenaikan biaya konstruksi dan kapitalisasi beban bunga. Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama 12 bulan pada tahun 2005 dan tahun 2004 Beban pokok penjualan tahun 2005 adalah sebesar Rp84.603 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.921 juta atau 25,00% dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu sebesar Rp67.682 juta. Kenaikan tersebut disebabkan terutama dari meningkatnya beban pokok penjualan tanah kavling pada tahun 2005 sebesar Rp11.483 juta atau 72,40% dibandingkan dengan tahun 2004. Sedangkan beban pokok penjualan rumah, terdapat kenaikan sebesar Rp5.438 juta atau sebesar 10,49% dibandingkan dengan tahun 2004. Peningkatan beban pokok penjualan pada tahun 2005 seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan. Peningkatan beban pokok penjualan pada tahun 2005 disebabkan peningkatan volume penjualan Perseroan. c.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp35.502 juta. Laba kotor Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp30.947 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.222 juta atau 3,80% dibanding dengan tahun 2005. Pada tahun 2005, Perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp32.169 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.048 juta atau 10,47% dibandingkan dengan tahun 2004. Laba kotor Perseroan pada tahun 2004 adalah sebesar Rp29.121 juta.

11

Marjin laba kotor Perseroan yang berakhir pada periode 8 (delapan) bulan 2007 dan tahun-tahun 2006, 2005 dan 2004 telah menurun secara konsisten dengan marjin laba kotor masing-masing adalah 19,47%, 20,36%, 27,55%, dan 30,08%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan beban pokok penjualan lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan. d. Beban Usaha Beban usaha Perseroan terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan meliputi biaya promosi dan iklan, komisi penjualan, keperluan kantor, telepon dan listrik serta kendaraan dan transportasi, sedangkan beban umum dan administrasi meliputi gaji, upah dan tunjangan, iuran dan pajak daerah, penyusutan aktiva tetap, penyisihan imbalan pasca kerja karyawan, keperluan proyek, telekomunikasi, beban konsultan, transportasi, pemeliharaan, asuransi, keamanan, dan lain-lain Beban usaha Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp26.917 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp12.959 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp13.958 juta. Perbandingan Beban Usaha selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005 Beban usaha Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp29.319 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp9.007 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp20.312 juta. Beban usaha pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp30 juta atau 0,10% dibandingkan dengan tahun 2005. Pada tahun 2006 beban penjualan mengalami penurunan sebesar Rp2.051 juta atau sebesar 18,55% dibandingkan dengan tahun 2005, sedangkan beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp2.081 juta atau sebesar 11,41% dibandingkan dengan tahun 2005. Penurunan beban penjualan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan promosi dan iklan sebesar Rp1.891 juta, sedangkan peningkatan beban umum dan administrasi disebabkan terutama oleh (i) peningkatan beban gaji, upah dan tunjangan Rp1.931 juta atau 17,77% dibandingkan dengan tahun 2005, (ii) peningkatan iuran pajak dan daerah Rp922 juta atau 59,37% dibandingkan dengan tahun 2005, (iii) penurunan biaya keperluan proyek sebesar Rp1.238 juta atau sebesar 59,35% dibandingkan dengan tahun 2005, (iv) peningkatan penyisihan imbalan pasca kerja karyawan sebesar Rp465 juta atau sebesar 119,85% dibandingkan dengan tahun 2005. Perbandingan Beban Usaha selama 12 bulan pada tahun 2005 dan tahun 2004 Beban usaha Perseroan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp29.289 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp11.058 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp18.231 juta. Beban usaha pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar Rp3.528 juta atau 13,70% dibandingkan dengan tahun 2004. Pada tahun 2005 beban penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp2.014 juta atau sebesar 22,27% dibandingkan dengan tahun 2004, sedangkan beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp1.514 juta atau sebesar 9,06% dibandingkan dengan tahun 2004. Penurunan beban penjualan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan (i) promosi dan iklan sebesar Rp932 juta dan (ii) peningkatan komisi penjualan Rp859 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi disebabkan terutama oleh (i) peningkatan beban gaji, upah dan tunjangan Rp1.621 juta atau 17,54% dibandingkan dengan tahun 2004, (ii) peningkatan iuran pajak dan daerah Rp784 juta atau 101,95% dibandingan dengan tahun 2004, (iii) penurunan biaya keperluan proyek sebesar Rp 434 juta atau sebesar 17,22% dibandingkan dengan tahun 2004 dan (iv) penurunan penyisihan imbal pasca kerja karyawan sebesar Rp 249 juta atau sebesar 39,09% dibandingkan dengan tahun 2004. Beban usaha pada tahun 2004 adalah sebesar Rp25.761 juta yang terdiri dari beban penjualan sebesar Rp9.044 juta dan beban umum dan administrasi sebesar Rp16.717 juta. e.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp8.585 juta. Laba usaha Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.629 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.252 juta atau 43,46% dibanding dengan tahun 2005. Pada tahun 2005, Perseroan

12

membukukan laba usaha sebesar Rp2.881 juta, mengalami penurunan sebesar Rp480 juta atau 14,28% dibandingkan dengan tahun 2004. Laba usaha Perseroan pada tahun 2004 adalah sebesar Rp3.3601 juta. Marjin laba usaha Perseroan yang berakhir pada periode 8 (delapan) bulan 2007 dan tahun-tahun 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah 4,71%, 1,08%, 2,47%, dan 3,47%. f.

Pendapatan / (Beban) Lain-Lain

Pendapatan / (beban) lain-lain Perseroan meliputi pendapatan bunga, beban bunga, dan lainnya. Pada periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah dengan posisi beban lain-lain sebesar Rp3.831 juta yang terdiri dari beban bunga dan beban lainnya sebesar Rp5.656 juta dan pendapatan bunga sebesar Rp1.825 juta. Perbandingan Pendapatan / (Beban) Lain-Lain selama 12 bulan pada tahun 2006 dan tahun 2005 Pendapatan / (beban) lain-lain Perseroan pada tahun 2006, membaik sebesar Rp2.154 juta atau 83,69% dibandingkan dengan tahun 2005 yang terutama karena penurunan beban bunga sebesar Rp3.122 juta atau 85,93% dibandingkan dengan tahun 2005. Perbandingan Pendapatan / (Beban) Lain-Lain selama 12 bulan pada tahun 2005 dan tahun 2004 Pendapatan / (beban) lain-lain Perseroan pada tahun 2005, menambah sebesar Rp2.482 juta dibandingkan dengan tahun 2004 yang terutama karena peningkatan beban bunga sebesar Rp3.241 juta dibandingkan dengan tahun 2004 dan penurunan provisi bank sebesar Rp1.150 juta. g.

Laba Bersih

Laba bersih Perseroan untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp3.768 juta. Laba bersih Perseroan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.465 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.041 juta atau 245,52% dibanding dengan tahun 2005. Pada tahun 2005, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp424 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.036 juta atau 87,75% dibandingkan dengan tahun 2004. Laba bersihPerseroan pada tahun 2004 adalah sebesar Rp3.460 juta. Marjin laba bersih Perseroan yang berakhir pada periode 8 (delapan) bulan 2007 dan tahun-tahun 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah 2,07%, 0,96%, 0,36%, dan 3,57%. h.

Pertumbuhan Aktiva

Pada tanggal 31 Agustus 2007, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp2.539.069 juta, meningkat sebesar Rp181.826 juta atau 7,71% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp2.357.243 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan ini diakibatkan oleh (i) kenaikan kas, setara kas dan deposito berjangka sebesar Rp137.232 juta, adanya pembukuan uang muka penjualan dan peningkatan pendapatan, (ii) kenaikan persediaan dan tanah untuk dikembangkan sebesar Rp150.534 juta. Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp2.357.243 juta, meningkat sebesar Rp79.493 juta atau 3,49% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp2.277.750 juta pada tanggal 31 Desember 2005. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh kenaikan persediaan dan tanah untuk dikembangkan sebesar Rp68.683 juta. Pada tanggal 31 Desember 2005, Perseroan memiliki jumlah aktiva sebesar Rp2.277.750 juta, meningkat sebesar Rp179.293 juta atau 8,58% dibandingkan dengan jumlah aktiva sebesar Rp2.097.827 juta pada tanggal 31 Desember 2004. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh kenaikan tanah untuk dikembangkan dan persediaan sebesar Rp192.294 juta.

13

i.

Pertumbuhan Kewajiban

Pada tanggal 31 Agustus 2007, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp1.172.398 juta, meningkat sebesar Rp35.553 juta dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp1.136.845 juta pada tanggal 31 Desember 2006. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh (i) meningkatnya uang muka penjualan Perseroan sebesar Rp118.220 juta, (ii) hutang usaha meningkat sebesar Rp41.385 juta. Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp1.136.845 juta, meningkat sebesar Rp52.039 juta atau 4,80% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp 1.084.807 juta pada tanggal 31 Desember 2005. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh kenaikan hutang bank sebesar Rp33.048 juta atau 5,47%. Hutang bank ini meningkat akibat dari merestrukturisasi pinjaman Bank Mandiri dengan cara menurunkan pagu kredit dan menggabungkan seluruh fasilitas kredit investasi dan IDC atas kredit investasi menjadi fasilitas modal kerja. Selain itu beban bunga tahun berjalan yang belum dibayar dijadikan sebagai tunggakan bunga yang dijadwalkan. Selain itu, peningkatan tersebut juga diakibatkan oleh penambahan uang muka penjualan sebesar Rp4.716 juta dan penambahan saldo hutang hubungan istimewa sebesar Rp9.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2005, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp1.084.807 juta, meningkat sebesar Rp134.000 juta atau 14,09% dibandingkan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp950.807 juta pada tanggal 31 Desember 2004. Peningkatan ini diakibatkan terutama oleh (i) kenaikan hutang bank sebesar Rp40.168 juta yang disebabkan dari kenaikan saldo kredit investasi Interest During Construction II dari Bank Mandiri sebesar Rp38.363 juta, (ii) penambahan uang muka penjualan sebesar Rp66.841 juta dan (iii) penambahan beban masih harus dibayar sebesar Rp26.252 juta yang merupakan bunga pinjaman. j.

Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat 11,97% dan menjadi Rp1.359.233 juta per tanggal 31 Agustus 2007 dari sebelumnya Rp1.213.907 juta pada tanggal 31 Desember 2006 yang terutama disebabkan peningkatan proforma modal yang timbul dari transaksi restrukturiasi sepengendali. Jumlah ekuitas meningkat 2,31% dan menjadi Rp1.213.907 juta per tanggal 31 Desember 2006 dari sebelumnya Rp1.186.452 juta pada tanggal 31 Desember 2005 yang terutama disebabkan modal ditempatkan dan disetor penuh dan modal disetor lainnya. Jumlah ekuitas meningkat 4,03% dan menjadi Rp1.186.452 juta per tanggal 31 Desember 2005 dari sebelumnya Rp1.140.528 juta pada tanggal 31 Desember 2004 yang terutama disebabkan modal disetor lainnya. k.

Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang terutama bersumber pada arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. (Dalam jutaan Rupiah)

Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

31 Agustus 2007 (8 bulan)

31 Des 2006 (12 bulan)

31 Des 2005 (12 bulan)

31 Des 2004 (12 bulan)

146.955 (111.394) 60.869

55.224 (65.603) 16.858

40.412 (111.677) 45.004

(5.882) (49.206) 70.979

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Kas bersih dari aktivitas operasi disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan untuk kegiatan operasional.

14

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama merupakan penambahan tanah untuk dikembangkan dan disebabkan karena kenaikan / penurunan deposito berjangka. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama diperoleh dari modal disetor lainnya, hutang hubungan istimewa dan hutang bank. Dana yang diperoleh dari aktivitas ini digunakan untuk pembayaran bunga dan hutang bank. l.

Solvabilitas dan Rentabilitas

Solvabilitas Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aktiva atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut: 1. 2.

Jumlah Kewajiban dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas) Jumlah Kewajiban dibagi dengan Jumlah Aktiva (Solvabilitas Aktiva)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing 86,25%; 93,65%; 91,43% dan 83,37%. Sedangkan Solvabilitas Aktiva Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing 46,17%; 48,23%; 47,63% dan 45,32%. Profitabilitas Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin), Imbal Hasil Investasi (Return On Assets) dan Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu. 1.

2.

3.

4.

Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan. Margin Laba Bersih Perseroan per tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing 2,07%; 0,96%; 0,36% dan 3,57%. Imbal Hasil Investasi (Return On Assets) adalah rasio dari perputaran aktiva dalam menghasilkan laba. Imbal Hasil Investasi Perseroan per tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing 0,15%; 0,06%; 0,02% dan 0,16%. Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing 0,28%; 0,12%; 0,04% dan 0,30%. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha industri pengelolaan dan pembangunan perumahan memiliki prospek yang cerah. Prospek cerah yang dimaksud adalah permintaan perumahan, lahan komersial dan sarana rekreasi masih sangat besar. Hal-hal tersebut dikarenakan beragam faktor yang sangat menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha industri ini, diantaranya adalah : a.

Perkembangan perekonomian Indonesia berada pada titik terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang diakibatkan oleh keadaan politik yang tidak stabil. Namun beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia diperkirakan sebesar 6% in 2007 dengan tingkat bunga dan laju inflasi yang menurun. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa iklim usaha Indonesia akan membaik dan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Hal tersebut juga dapat berdampak meningkatnya penghasilan per kapita Indonesia dan meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan iklim yang positif tersebut, hal ini akan membuka peluang yang positif bagi perindustrian properti atas meningkatnya permintaan perumahan dan pasar ritel dan pusat perbelanjaan.

15

b.

Tingginya tingkat populasi yang diikuti dengan urbanisasi di daerah Jabodetabek, regulasi pemerintah yang semakin kondusif, perubahan kebijakan perpajakan, semakin berkembangnya institusi finansial yang memberikan produk-produk KPR yang diiringi dengan tingkat bunga KPR yang semakin kompetitif, serta membaiknya indikator keuangan lainnya yang dapat memicu peningkatan daya beli masayarakat, hal tersebut diatas dapat membuka peluang yang positif terhadap prospek usaha Perseroan.

Selain membaiknya perekonomian sebagaimana tercermin pada uraian diatas, prospek usaha Perseroan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dimiliki Perseroan antara lain sebagai berikut : a.

Meningkatnya permintaaan akan tanah pemukiman dan meningkatnya harga tanah di lokasi Serpong– Tangerang yang tercermin dengan perkembangan rata-rata harga tanah sebesar 12% per tahun. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Procon Property Research Paper Indonesia – Market Analysis pada pertengahan tahun 2006, kenaikan harga tanah di Kawasan Alam Sutera untuk periode Desember 2005 sampai dengan Juni 2006 adalah sebesar 16%;

b.

Perseroan memiliki persediaan lahan yang cukup luas untuk pengembangan bisnis di masa depan;

c.

Jalan tol merupakan infrastruktur utama yang menghubungkan kota Jakarta menuju lokasi Alam Sutera, dengan adanya pintu tol yang menghubungkan jalan tol Jakarta-Merak dengan Alam Sutera yang rencananya akan selesai pembangunannya kuartal ketiga tahun 2008, maka lokasi Alam Sutera dapat dicapai melalui tol secara langsung dari arah Jakarta;

d.

Tempat rekreasi yang lengkap dengan sarana olahraga seperti: Alam Sutera Sports Club, Alam Sutera Familiy Park dan lainnya. Perseroan dan Anak Perusahaan juga telah mempersiapkan pusat perbelanjaan / mal dengan lahan berkisar 22,75 hektar dengan konsep sebuah pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan pusat rekreasi. Fasilitas ini memberikan dua keuntungan, yaitu sebagai sarana bagi pemukim untuk berekreasi dan berbelanja tanpa harus keluar kota, dan kedua memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai salah satu alternatif pendapatan tetap yaitu atas penyewaan mal;

e.

Lokasi Alam Sutera yang berkonsep dekat dengan alam dan asri, memberikan nilai keindahan bagi pemukim yang akan merasakan suasana alami beserta kualitas udara yang bersih dimana merupakan salah satu keuntungan utama yang dapat diperoleh bagi pemukim maupun calon pemukim.

5.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Melihat potensi dan prospek yang positif dalam industri ini, Perseroan dan Anak Perusahaan menetapkan beberapa langkah strategi utama antara lain : a.

Pemanfaatan aspek lokasi yang strategis atas tanah-tanah yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan dengan merancang proyek yang mengedepankan aspek lokasi yang prima dan segmen pasar yang tepat sasaran;

b.

Meningkatkan akses ke dalam kawasan proyek-proyek Perseroan dan Anak Perusahaan dengan penambahan akses-akses yang meningkatkan kemudahan dan memberikan nilai tambah atas kawasan yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan;

c.

Menyediakan fasilitas dan infrastruktur kelas satu pada lahan-lahan milik Perseroan dan Anak Perusahaan dan menjaga kualitas pengembangan proyek hunian, komersial, perkantoran, sarana perbelanjaan, dan sarana rekreasi yang prima melalui perencanaan yang matang;

d.

Penambahan jumlah tanah yang berlokasi strategis. Pemilihan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan akan senantiasa mengedepankan lokasi tanah yang strategis yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham;

16

e.

Senantiasa berfokus untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan konsumennya dengan penyediaan jasa yang prima, meningkatkan strategi pemasaran yang efisien, efektif dan kena sasaran;

f.

Memiliki fokus untuk melakukan penetrasi pasar melalui penyediaan jasa dan produk yang menyeluruh melalui pengembangan mixed used development yang mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi tanpa mengenyampingkan konsep pengembangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengutamakan keasrian, keamanan dan kesehatan;

g.

Perencanaan keuangan yang matang;

h.

Perluasan segmentasi usaha;

i.

Menjaga dan mengembangkan tim yang berpengalaman; serta

j.

Mengembangkan proyek-proyek pada lahan-lahan (land bank) yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan baik di kawasan Alam Sutera maupun kawasan lainnya serta mengembangkan proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan.

ANALISA DAN PANDANGAN MANAJEMEN Stabililitas dan apresiasi nilai tukar rupiah, penurunan laju inflasi dan penurunan suku bunga mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Pertumbuhan ekonomi juga dipercaya akan meningkat seiring dengan penetapan regulasi yang kondusif bagi sektor properti seperti perpanjangan HGB, perlakuan pajak yang sejajar bagi investor lokal dan luar negeri. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Perseroan memiliki pandangan yang optimis terhadap kondisi sektor usaha properti ke depannya. Saat ini, Perseroan sedang mengembangkan beberapa proyek seperti cluster perumahan dan kawasan komersial. Beberapa proyek akan diselesaikan pada awal tahun 2008. Penyelesaian proyek ini akan meningkatkan kondisi likuiditas Perseroan yaitu menambah arus kas operasi yang akan diterima. Namun, pada saat yang sama, sebagai perusahaan yang terus menerus berkembang dan memproduksi, Perseroan juga memiliki proyek-proyek yang memasuki tahun-tahun awal pengembangan. Hal ini menjadikan pengurangan kas operasi terhadap likuiditas Perseroan. Dengan terlaksananya Penawaran Umum ini, posisi kas Perseroan akan meningkat pada awal tahun 2008. Peningkatan dana yang tersedia akan 100% (seratus persen) digunakan oleh Perseroan untuk mengembangkan proyek mal. Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pembangunan dan penyelesaian proyek ini, Perseroan telah melakukan beberapa tindakan pengelolaan risiko antara lain menyiapkan sumber dana eksternal, memilih kontraktor dan konsultan yang berpengalaman di bidangnya, melakukan perlindungan asuransi serta mematuhi dan berpegang kepada peraturan yang berlaku. Perseroan akan memiliki tren arus kas positif dengan penyelesaian mega proyek mal untuk beberapa tahun kedepan. Dengan adanya tingkat urbanisasi yang tinggi, khususnya pada kota-kota di Indonesia, dan perubahan gaya hidup akan berdampak pada naiknya permintaan atas perumahan. Di Indonesia sendiri, permintaan akan produk properti diindikasikan dengan stabilnya tingkat okupansi sektor perumahan, komersial dan hotel. Perubahan kondisi demografi pasar juga mempunyai dampak terhadap penjualan Perseroan. Terkait erat dengan sensitivitas industri properti terhadap perubahan kondisi pasar dan perubahan gaya hidup, metode penjualan yang diterapkan oleh Perseroan dipercaya dapat meminimalisasi dampak dari kedua hal di atas. Metode yang digunakan saat ini adalah metode direct selling, corporate networking dan outsourcing dimana metode-metode tersebut dapat membantu menstabilkan penjualan Perseroan. Posisi Perseroan saat ini di kota Serpong sebagai salah satu pengembang terbesar yang telah berhasil menjual sedikitnya 2.887 rumah dan 1.278 tanah kavling. Terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap posisi Perseroan antara lain perubahan harga, negosiasi dengan pemasok, dan diversifikasi produk. Pengembangan produk-produk baru yang memiliki konsep dan penawaran yang berbeda dengan produk-produk yang terdapat di pasaran dipercaya oleh manajemen akan menjadi nilai jual Perseroan dan mendorong peningkatan kuantitas penjualan baik itu tanah kavling, bangunan, area komersial maupun rental space oleh Perseroan.

17

MANAJEMEN RISIKO Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), di mana Perseroan sedang membentuk internal audit serta memiliki Komisaris Independen dan Direktur Tidak Terafiliasi. Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelasakan pada Bab V mengenai risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko sebagai berikut : Untuk mengatasi persaingan usaha Perseroan selalu berusaha menjadi trend setter dengan melakukan inovasi-inovasi baru dan menerapkan konsep yang berbeda namun matang di setiap proyek yang dikembangkannya. Perseroan juga menjaga mutu atau kualitas dari produk-produknya dan harga jual yang bersaing serta menjalankan layanan purna jual yang berkualitas dan konsekuen. Untuk mengatasi risiko keuangan, Perseroan senantiasa melakukan perencanaan keuangan yang matang dan prudent yang bertujuan memastikan ketersediaan dana untuk pembangunan proyek-proyek, kewajaran nilai-nilai proyek Perseroan, likuiditas, rasio-rasio keuangan dan mengoptimalkan penggunaan dana. Untuk mengatasi risiko gugatan hukum, dalam proses pembelian tanah Perseroan selalu melakukan penelahaan atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dan sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah di kemudian hari. Untuk mengatasi tertundanya penyelesaian proyek, Perseroan melakukan proses pemilihan yang lebih ketat dan selektif dalam penunjukkan para kontraktor yang didasari oleh pengalaman kontraktor tersebut. Selain itu, Perseroan akan memberikan pinalti yang mengikat kepada para kontraktor apabila persyaratan dan kondisi yang mencakup kualitas produk, ketepatan penyelesaian dan kesesuaian biaya dengan anggaran yang disetujui, tidak terpenuhi / tercapai. Untuk mengatasi risiko berkurangnya lahan yang berlokasi strategis untuk rencana pengembangan, Perseroan akan terus melakukan identifikasi dan akuisisi lahan-lahan potensial baru yang berlokasi strategis. Perseroan juga akan terus membina hubungan dengan para pemilik lahan dan agen-agen penjual tanah untuk mendapatkan harga akuisisi terbaik. Untuk mengatasi risiko fluktuasi kondisi ekonomi makro di pasar properti, Perseroan memiliki rencana untuk memperluas segmentasi pasar terutama untuk menghasilkan pendapatan yang berulang (recurring income) dari sektor komersial sehingga pendapatan Perseroan lebih stabil dan tidak terlalu bergantung kepada kondisi ekonomi makro. Untuk mengatasi dampak bencana alam dan kebakaran, Perseroan mengantisipasi dampak kebakaran melalui asuransi, dimana Perseroan mengasuransikan aktiva tetap dan persediaan Perseroan, menyediakan fire hydrant di setiap cluster-clusternya dan memiliki unit pemadam kebakaran tersendiri di kawasan Alam Sutera. Perseroan juga melakukan review secara berkala terhadap besarnya nilai pertanggungan dari aset tersebut untuk menjaga agar nilainya masih wajar. Untuk mengantisipasi bencana banjir, Perseroan telah melengkapi dirinya dengan sistem antisipasi yang terintegrasi yaitu saluran air sebesar 2m2 di setiap sisinya dan absorption pit atau percolation pit.

18

V. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap industri pengembang perumahan / komersial tidak terlepas dari risiko, demikian pula kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan sebagai berikut: RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PERSEROAN 1.

Risiko Persaingan Usaha

Industri properti merupakan salah satu industri yang memiliki persaingan yang cukup ketat. Sebagian besar pengembang menawarkan produk yang homogen dilihat dari beberapa faktor seperti lokasi, fasilitas dan sarana prasarana pendukung, infrastruktur, pelayanan dan harga. Perseroan saat ini sedang memfokuskan diri pada pengembangan produknya di kota Serpong. Dalam pengembangan tanah di kota Serpong, Perseroan dan Anak Perusahaan harus bersaing dengan beberapa pengembang yang juga mengembangkan beberapa lokasi pemukiman di kota Serpong dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Untuk mempertahankan dan mengembangkan posisi pasar, Perseroan dan Anak Perusahaan akan terus menerus konsekuen menjalankan layanan purna jual dengan menjual produk yang berkualitas baik serta memberi tambahan fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana, serta kenyamanan dan keamanan. Kegagalan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mengantisipasi dan / atau mencermati persaingan usaha disekitarnya akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi lokasi, harga, kelengkapan sarana dan prasarana, maupun kualitas pelayanan sehingga memungkinkan berkurangnya permintaan atas produk Perseroan dan Anak Perusahaan, yaitu penjualan area pemukiman maupun komersial. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan. 2.

Risiko Keuangan

Perseroan dan Anak Perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha sebagai pengembang kawasan pemukiman, komersial, dan sarana rekreasi yang membutuhkan pendanaan dimuka yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek-proyeknya. Perseroan dan Anak Perusahaan sendiri juga menghadapi fakta bahwa aset yang dimilikinya bukan termasuk aset likuid yang dapat diubah menjadi uang dalam waktu singkat sehingga tidak menutup kemungkinan Perseroan mengalami kesulitan untuk membiayai proyekproyeknya. Untuk meminimalisasikan risiko ini, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan pemasaran sebagian besar dengan strategi penjualan dimuka (pre-selling) dimana pembayaran dilakukan sebelum pembangunan proyek dilaksanakan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan kebutuhan dana Perseroan dan Anak Perusahaan. Apabila dana yang tersedia di dalam internal tidak dapat mencukupi kebutuhan dana proyek, Perseroan dan Anak Perusahaan dapat memperoleh dana dari pihak ketiga. Namun, sumber pembiayaan dari pihak ketiga ini tidak menjamin Perseroan mendapatkan persyaratan yang menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Keterlambatan ketersediaan dana ini serta ketidakcocokannya dengan jadual penyelesaian proyek, rencana pengembangan proyek dan persyaratan yang kurang kompetitif, dapat mempengaruhi penyelesaian dan performa proyek yang pada akhirnya mempengaruhi laba bersih dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

19

3.

Risiko Gugatan Hukum

Perseroan dan Anak Perusahaan membebaskan tanah dari penduduk setempat atau dari Pihak-pihak lain berdasarkan Surat Izin Lokasi dan Pembebasan Hak / Pembelian Tanah dari Pemerintah Daerah setempat. Namun, dalam proses perolehan hak atas tanah tersebut terdapat kemungkinan adanya sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah. Jika terjadi sengketa, dapat menunda dan menghentikan proses pembelian tanah oleh kedua pihak serta dapat mengakibatkan tertundanya perolehan Hak Guna Bangunan atas tanah bersangkutan. Perolehan atas tanah ini tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum. Apabila hal ini terjadi maka dapat berdampak negatif bagi arus kas dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan. 4.

Risiko Keterlambatan Penyelesaian

Kinerja dan performa finansial Perseroan terkait erat dengan pengembangan, pemasaran dan penjualan proyek yang sesuai dengan jadual dan anggaran. Penyelesaian proyek dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterlambatan penerbitan izin-izin persetujuan serta surat-surat lainnya dari Pemerintah, ketersediaan bahan bangunan, biaya konstruksi, ketergantungan kepada kontraktor, kekurangan tenaga buruh, kondisi cuaca, bencana alam, serta perubahan kebijakan dan peraturan oleh Pemerintah. Faktorfaktor di atas tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa proyek-proyek, baik yang sedang dikembangkan maupun yang akan dikembangkan, dapat berhasil diselesaikan tanpa mengalami keterlambatan. Risiko ini akan berdampak pada pendapatan, laba bersih, arus kas dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan. 5.

Risiko Berkurangnya Lahan Yang Berlokasi Strategis

Hal terpenting dalam industri pengembangan dan pembangunan tanah dan bangunan adalah memiliki lahan yang berlokasi strategis. Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan tidak berhasil untuk menambah lahan, sehingga di kemudian hari dapat terjadi keadaan dimana Perseroan dan Anak Perusahaan akan kehabisan lahan untuk dijual / dikembangkan. Dengan demikian hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan kesinambungan Perseroan dan Anak Perusahaan. 6.

Risiko Pemeliharaan dan Pengelolaan

Risiko pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas umum dan sosial yang kurang optimal akan mempengaruhi minat penghuni baik yang baru maupun yang telah ada, sehingga dapat mengakibatkan penurunan kuantitas pada penjualan tanah dan bangunan, harga jual, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan. 7.

Risiko Dampak Lingkungan

Sebagai suatu Perusahaan yang mengelola kawasan pemukiman dan komersial yang terintegrasi, Perseroan dan Anak Perusahaan dihadapkan pada masalah limbah baik cair maupun padat yang dihasilkan oleh kawasan tersebut. Selain masalah kelestarian, Perseroan dan Anak Perusahaan menyadari untuk memenuhi peraturan Pemerintah mengenai kebijakan dampak lingkungan. Peraturan Pemerintah ini membebankan pemilik properti dengan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pengelolaan bahanbahan limbah yang berbahaya dimana kelalaian dalam menaati peraturan-peraturan ini mempunyai implikasi hukuman dan sanksi-sanksi lainnya yang mungkin cukup material. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki risiko bukan hanya dari lahan yang sedang dikembangkannya saat ini, namun juga pada lahan-lahan yang akan diakuisisinya di masa depan yaitu risiko dimana lahan-lahan tersebut memiliki komponen kewajiban lingkungan hidup yang tidak diketahui oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Risiko ini pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan, laba bersih, kinerja dan kesinambungan Perseroan dan Anak Perusahaan.

20

8.

Risiko Ketergantungan Pada Pendapatan Anak Perusahaan

Saat ini seluruh pendapatan Perseroan berasal dari AGR. Dengan demikian pada saat ini, Perseroan mempunyai ketergantungan yang sangat signifikan pada kegiatan maupun pendapatan dari Anak Perusahaannya, AGR. Apabila terjadi penurunan kinerja dari Anak Perusahaan, hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan. Selain itu, jika Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kewajiban yang mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan dengan syaratsyarat tertentu (pre-conditions / negative covenants) yang dapat membatasi perolehan dan penggunaan dana yang pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan kinerja Perseroan. RISIKO-RISIKO UMUM PERSEROAN 1.

Risiko Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat

Kondisi pertumbuhan pasar properti tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dan moneter, serta kondisi politik Indonesia. Dengan perkembangan ekonomi dan moneter yang membaik serta kondisi politik yang stabil saat ini menyebabkan peningkatan perkembangan properti yang cukup baik di Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan ini belum tentu meningkat secara berkelanjutan dan dapat pula mengakibatkan penurunan. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh tren musiman (cyclical) perekonomian Indonesia dan indikator-indikator makro ekonomi Indonesia yang terjadi di luar kendali Perseroan dan Anak Perusahaan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, dapat mengakibatkan menurunnya kegiatan properti di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Anak Perusahaan. Selain itu, kelangsungan industri properti juga akan tergantung kepada daya beli masyarakat / konsumen. Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman pada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dapat mempengaruhi usaha di segala bidang properti akibat dari meningkatnya angsuran yang harus dibayar oleh konsumen. Apabila perekonomian negara lemah atau mengalami kelesuan yang berkepanjangan, maka investasi akan menjadi kurang menarik karena biaya investasi menjadi tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut akan mengurangi pendapatan, laba bersih dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan. 2.

Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan

Kondisi sosial, politik dan keamanan di dalam negeri yang diakibatkan dari memburuknya kondisi perekonomian, dapat mempengaruhi stabilitas usaha di segala bidang termasuk bidang properti dimana memburuknya kondisi tersebut juga merupakan faktor di luar kendali Perseroan dan Anak Perusahaan. Kerusuhan atau gejolak sosial serta adanya ancaman terorisme, dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan Pemerintah, perubahan tatanan politik, dan ekonomi. Gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan ketidakpastian yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dimana akan menurunkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan. 3.

Risiko Kebijakan / Peraturan Pemerintah

Seperti halnya semua industri, kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah dapat menerbitkan dan menerapkan kebijakan baru di bidang perumahan dan properti. Risiko yang dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan / Peraturan Pemerintah antara lain kemungkinan perubahan kebijakan tata kota dan tata ruang (zoning), tuntutan Pemerintah terkait dengan standar bangunan, peraturan Pemerintah terkait dengan rasio sarana prasarana dengan luasan kawasan pemukiman dan komersial, perubahan persyaratan pemberian izin-izin, penerapan dan pengenaan tarif pajak antara lain PPN, PPh, BPHTB, PPn-BM dan lainnya, serta pembatasan kepemilikan properti. Apabila kebijakan / peraturan tersebut diterapkan, maka dapat menyebabkan berkurangnya nilai ekonomis suatu proyek, peningkatan biaya pengelolaan untuk menjamin kesesuaian proyek Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kebijakan / peraturan Pemerintah dan berkurangnya jumlah unit dan lahan yang akan dijual, selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Anak Perusahaan.

21

4.

Risiko Bencana Alam

Bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia seperti gempa bumi maupun banjir, tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi kembali di wilayah Indonesia di masa datang dan tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Apabila hal ini terjadi kembali dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan baik di kawasan proyek maupun distribusi pasokan bahan baku. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga membutuhkan banyak biaya untuk pemulihan dan pertolongan daerahdaerah yang terkena bencana alam. Biaya-biaya ini dapat memberatkan kondisi keuangan Pemerintah yang dapat berdampak kepada kondisi bisnis dan perekonomian keseluruhan Indonesia. Kemungkinan sentimen negatif yang dialami oleh perekonomian Indonesia ini akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

22

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 27 Nopember 2007, tidak ada kejadian penting yang cukup berarti dan relevan untuk diungkapkan dalam Prospektus ini.

23

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan dengan nama PT Adhihutama Manunggal berdasarkan Akta Pendirian No.15 tanggal 3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994, Tambahan No.3973. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana disebutkan di bawah ini : 1.

Akta Risalah Rapat No.256 tanggal 10 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4967HT.01.04.TH.1998 tanggal 12 Mei 1998 serta Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat pada tanggal 12 Mei 1998 berdasarkan Surat No.C2-HT.01.04-A.4117 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.3990/BH.09.03/II/99 tanggal 22 Februari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 Nopember 1999, Tambahan No. 7503.

2.

Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham No.94 tanggal 23 April 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-05242.HT.01.04.TH. 2007 tanggal 8 Mei 2007 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 721/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, dan telah didaftarkan pada kantor pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 721/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan No. 26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta.

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09419 HT.01.04-TH.2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan No. 26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta. Akta tersebut merubah status Perseroan menjadi perusahaan fasilitas Penanaman Modal Asing, serta merubah pasal 1 ayat (1), pasal 5 sampai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengakibatkan perubahan nama Perseroan menjadi PT Alam Sutera Realty.

4.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.162 tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09583 HT.01.04-TH.2007 tanggal 30 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan No. 26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta.

24

Anggaran Dasar Perseroan kemudian terakhir diubah dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat berdasarkan Akta Berita Acara RULBPS Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.C-UM.HT.01.10-1912 tanggal 1 Nopember 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Akta tersebut antara lain merubah nama Perseroan menjadi “PT Alam Sutera Realty Tbk.”, merubah nilai nominal saham dan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. b. c.

d.

e.

membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan pembangunan perumahan dan bertindak sebagai pengembang (developer); membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan real estate, pusat pertokoan dan perkantoran; membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan biro bangunan termasuk perencana, pelaksana, pengawas, pemborong dan pemelihara, baik untuk bangunan-bangunan gedung, pabrik, jalan, jembatan, landasan, irigasi, waduk, dermaga, konstruksi besi, pembuatan sumur artesis dan lain-lain bangunan sarana dan prasarana, maupun untuk pekerjaan-pekerjaan teknik sipil lainnya basah ataupun kering di kawasan tersebut di atas; mengembangkan daerah pemukiman, perkantoran, termasuk pelepasan hak atas tanah, pengurukan, pemetakan, pengukuran, penggalian dan penimbunan tanah, peluasan lahan di pantai (reklamasi), pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi dan seluruh faktor penunjang yang berkaitan dengan pembangunan suatu daerah; menjual tanah-tanah yang telah dikembangkan berupa tanah-tanah kavling, berikut bangunannya.

Sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh izinizin sebagai berikut : a.

Izin-izin yang diperoleh Perseroan dari Pemerintah: Perseroan -

-

-

Perseroan telah memperoleh Keputusan Bupati Cianjur No. 505/Kep.202-KP/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas + 150 (seratus lima puluh) hektar di Desa Cimacan dan Ciloto, Kecamatan Pacet untuk keperluan pengembangan pembangunan perumahan resort, cottage, kegiatan wisata dan fasilitas penunjang lainnya atas nama PT Adhihutama Manunggal; Perseroan telah memperoleh hasil Penelitian Lapangan No.460/29/II/2002 tanggal 2 September 2002 mengenai Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi untuk Perumahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang; dan Perseroan telah memperoleh Keputusan Walikota Tangerang No. 460-113-2002 tanggal 3 September 2002 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan, tanah seluas + 1.650.000 m2 terletak di Kelurahan Panunggangan Timur, Kunciran, Kunciran Indah dan Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Propinsi Banten atas nama PT Adhihutama Manunggal.

25

PT Alfa Goldland Realty -

-

-

-

-

-

-

-

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.593.82/SK.228.S/AGRDA/104 tanggal 1 Februari 1984 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas + 700 Ha, terletak di Desa Panunggangan, Kecamatan Cipondoh, dan Desa Pondok Jagung, Desa Pakulonan, Kecamatan Serpong Kabupaten Daerah Tk.II Tangerang untuk mendirikan perumahan (real estate) atas nama PT Alfa Goldland Realty, yang terakhir kali telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang No.460.04SK.051.P tanggal 4 Mei 1994. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.645/575-DB/1997 tanggal 17 Nopember 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan kantor proyek 2 kepada PT Alfa Goldland Realty, yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jl. Alam Utama Kav.2, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Tangerang; Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.643.1/576-DB/1997 tanggal 17 Nopember 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Wisata Perang-perangan (Paint Ball Game) kepada PT Alfa Goldland Realty, yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jl. Alam Utama Kav.2, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Tangerang; Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.644.1/578-DB/1997 tanggal 17 Nopember 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Pusat Jajan (Food Court) kepada PT Alfa Goldland Realty, yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jl. Alam Utama Kav.2, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Tangerang; Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.645/579-DB/1997 tanggal 17 Nopember 1997 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan kantor pengelola kawasan kepada PT Alfa Goldland Realty, yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jl. Alam Utama Kav.2, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong, Tangerang; Keputusan Bupati Tangerang No.643/07- DTRB/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Family Park / Leisure center kepada PT Alfa Goldland Realty / Soelaeman Soemawinata, yang beralamat di Wisma Argo Manunggal Lt.18, Jl. Gatot Subroto Kav.22, Jakarta Selatan; Keputusan Bupati Tangerang No.643.1/10-DTRB/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Club House kepada PT Alfa Goldland Realty / Soelaeman Soemawinata, yang beralamat di Wisma Argo Manunggal Lt.18, Jl. Gatot Subroto Kav.22, Jakarta Selatan; dan Keputusan Bupati Tangerang No.643/890-DTRB/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan bangunan Taman Rekreasi kepada PT Alfa Goldland Realty / Soelaeman Soemawinata, yang beralamat di Wisma Argo Manunggal Lt.18, Jl. Gatot Subroto Kav.22, Jakarta Selatan.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut : Tahun 1993 (Pendirian) Sesuai dengan Akta Pendirian No.15 tanggal 3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994, Tambahan No.3973. Komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

26

Keterangan

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham


Modal Dasar

%

20.000

20.000.000.000


5.000

5.000.000.000

100,00

Pemegang Saham PT Tunas Koralindo The Lin I The Hui Chin The Nin King The Wen Jun Karman Widjaja

3.000 600 450 400 400 150

3.000.000.000 600.000.000 450.000.000 400.000.000 400.000.000 150.000.000

60,00 12,00 9,00 8,00 8,00 3,00

15.000

15.000.000.000


Tahun 1994 Sesuai Akta Jual Beli Saham No.388 tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana The Ning King menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan sebanyak 400 (empat ratus) saham kepada Ny. Angeline Sutedja. Dengan adanya perubahan tersebut di atas, maka komposisi permodalan dan sususan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Keterangan

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham


20.000

20.000.000.000


5.000

5.000.000.000

100,00

Pemegang Saham PT Tunas Koralindo Angeline Sutedja (d/h The Lin I) Marcia Sutedja (d/h The Hui Chin) Aurelia Wynn Sutedja (d/h The Wen Jun) Karman Widjaja

3.000 1.000 450 400 150

3.000.000.000 1.000.000.000 450.000.000 400.000.000 150.000.000

60,00 20,00 9,00 8,00 3,00

15.000

15.000.000.000

Modal Dasar


%

Keterangan: • The Lin I melakukan penggantian nama menjadi Angeline Sutedja berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman, tanggal 17 Mei 1994, Nomor: C2-658 HT.02.01-Th 1994; • The Hui Chin melakukan penggantian nama menjadi Marcia Sutedja berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman, tanggal 17 Mei 1994, Nomor: C2-660 HT.02.01-Th 1994; • The Wen Jun melakukan penggantian nama menjadi Aurelia Wynn Sutedja berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman, tanggal 17 Mei 1994, Nomor: C2-659 HT.02.01-Th 1994. Tahun 1997 Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.256 tanggal 10 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-4967HT.01.04.Th.1998 tanggal 12 Mei 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 3990/BH.09.03/II/99 tanggal 22 Februari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 Nopember 1999, Tambahan No.7503, dimana Perseroan menurunkan nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham. Dengan adanya penurunan nilai nominal saham tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

27

Keterangan

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham


Modal Dasar

%

20.000.000

20.000.000.000


5.000.000

5.000.000.000

100,00

Pemegang Saham PT Tunas Koralindo Angeline Sutedja (d/h The Lin I) Marcia Sutedja (d/h The Hui Chin) Aurelia Wynn Sutedja (d/h The Wen Jun) Karman Widjaja

3.000.000 1.000.000 450.000 400.000 150.000

3.000.000.000 1.000.000.000 450.000.000 400.000.000 150.000.000

60,00 20,00 9,00 8,00 3,00

15.000.000

15.000.000.000


Tahun 2006 1.

Sesuai dengan Notulen Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dokumen Jual Beli Saham, yang keduanya tertanggal 15 Juni 2006 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Pemegang saham Perseroan telah setuju atas penjualan saham Perseroan milik Angeline Sutedja sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, Marcia Sutedja sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) saham, Aurelia Wynn Sutedja sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) saham dan PT Tunas Koralindo sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham, yang dijual kepada PT Selaras Citamanunggal sebanyak 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu) saham. Jual beli saham tersebut diatas dilaksanakan dengan Dokumen Jual Beli Saham tanggal 15 Juni 2006 dibuat di bawah tangan dan bermeterai yang cukup yang berisikan jual beli saham milik Angeline Sutedja sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, Marcia Sutedja sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) saham, Aurelia Wynn Sutedja sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) saham kepada PT Selaras Citamanunggal. Selain itu jual beli saham antara PT Tunas Koralindo dengan PT Selaras Citamanunggal juga dilaksanakan dengan Dokumen Jual Beli Saham tanggal 15 Juni 2006 dibuat di bawah tangan dan bermeterai yang cukup. Dengan adanya jual beli saham tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Keterangan



20.000.000

20.000.000.000


5.000.000

5.000.000.000

100,00

Pemegang Saham PT Selaras Citamanunggal Karman Widjaja

4.850.000 150.000

4.850.000.000 150.000.000

97,00 3,00

15.000.000

15.000.000.000

Modal Dasar


%

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.25 tanggal 21 Desember 2006 dibuat dihadapan Ny. Retno Indah Handayani, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham atau sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah), yang diambil seluruhnya dan ditempatkan serta disetor penuh secara tunai oleh PT Selaras Citamanunggal. Dengan adanya pengeluaran saham dalam simpanan, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

28

Keterangan



Modal Dasar

20.000.000

20.000.000.000


20.000.000

20.000.000.000

100,00


19.850.000 150.000

19.850.000.000 150.000.000

99,25 0,75

-

-


%

Tahun 2007 1.

Sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.94 tanggal 23 April 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-05242.HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Mei 2007 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 721/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut turut menegaskan Akta Risalah Rapat No.25 tanggal 21 Desember 2006 dibuat dihadapan Ny. Retno Indah Handayani, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Para Pemegang Saham emiten telah menyetujui peningkatan modal dasar dari sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), serta modal ditempatkan / disetor yang semula Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp212.000.000.000 (dua ratus dua belas miliar Rupiah). Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Keterangan



Modal Dasar

250.000.000

250.000.000.000


212.000.000

212.000.000.000

100,00


211.850.000 150.000

211.850.000.000 150.000.000

99,93 0,07

38.000.000

38.000.000.000


2.

%

Sesuai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 28 Mei 2007 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang kemudian diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.64 tanggal 18 Juni 2007, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No.W7-HT.01.10-12204 tanggal 29 Agustus 2007, serta telah dicatatkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2007. Pemegang Saham Perseroan telah setuju atas penjualan saham Perseroan milik Karman Widjaja sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham kepada PT Tangerang Fajar Industrial Estate. Jual beli saham tersebut diatas dilaksanakan dengan Dokumen Jual Beli Saham tanggal 28 Mei 2007 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup yang berisikan jual beli saham milik Karman Widjaja sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham kepada PT Tangerang Fajar Industrial Estate. Dengan adanya jual beli saham tersebut maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

29

Keterangan



Modal Dasar

250.000.000

250.000.000.000


212.000.000

212.000.000.000

100,00

Pemegang Saham PT Selaras Citamanunggal PT Tangerang Fajar Industrial Estate

211.850.000 150.000

211.850.000.000 150.000.000

99,93 0,07

38.000.000

38.000.000.000


3.

%

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09419 HT.01.04-TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007, serta berdasarkan Surat Keterangan No.26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang menyatakan bahwa Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut sedang dalam proses pencetakan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), serta modal ditempatkan / disetor yang semula Rp212.000.000.000 (dua ratus dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp1.398.681.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut, maka komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Keterangan



Modal Dasar

2.400.000.000

2.400.000.000.000


1.398.681.000

1.398.681.000.000

100,00

515.916.000 298.245.000 266.480.000 211.850.000 106.190.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000

36,89 21,32 19,05 15,15 7,59

1.001.319.000

1.001.319.000.000


%

Atas penyetoran saham akibat peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana tersebut di atas telah disetorkan oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan cara: a.

PT Argo Manunggal Land Development melakukan penyetoran dengan cara inbreng saham miliknya yang berada di dalam PT Nusa Cipta Pratama sebanyak 515.916.000 (lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam belas ribu) saham atau sebesar Rp515.916.000.000 (lima ratus lima belas miliar sembilan ratus enam belas juta Rupiah), yang diaktakan berdasarkan Akta Penyimpanan No.116 tanggal 23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

b.

PT Tangerang Fajar Industrial Estate melakukan penyetoran dengan cara inbreng saham sebagai berikut: i.

Miliknya yang berada di dalam PT Duta Prakarsa Development sebanyak 94.000.000 (sembilan puluh empat juta) saham atau sebesar Rp94.000.000.000 (sembilan puluh empat miliar Rupiah), yang kemudian diaktakan berdasarkan Akta Penyimpanan No.112 tanggal 23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

30

ii.

4.

Miliknya yang berada di dalam PT Delta Mega Persada sebanyak 204.095.000 (dua ratus empat juta sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp204.095.000.000 (dua ratus empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah), yang kemudian diaktakan berdasarkan Akta Penyimpanan No.113 tanggal 23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

c.

PT Manunggal Prime Development melakukan penyetoran dengan cara inbreng saham miliknya yang berada di dalam PT Delta Mega Persada sebanyak 266.480.000 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar Rp266.480.000.000 (dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), yang kemudian diaktakan berdasarkan Akta Penyimpanan No.114 tanggal 23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

d.

PT Bukit Asri Padang Golf melakukan penyetoran dengan cara inbreng saham miliknya yang berada di dalam PT Delta Mega Persada sebanyak 106.190.000 (seratus enam juta seratus sembilan puluh ribu) saham atau sebesar Rp106.190.000.000 (seratus enam miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah), yang diaktakan berdasarkan Akta Penyimpanan No.115 tanggal 23 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Akta Berita Acara RULBPS Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain penurunan nilai nominal dari Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Dengan adanya penurunan nilai nominal tersebut, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Keterangan



Modal Dasar

24.000.000.000

2.400.000.000.000


13.986.810.000

1.398.681.000.000

100,00

5.159.160.000 2.982.450.000 2.664.800.000 2.118.500.000 1.061.900.000

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000

36,89 21,32 19,05 15,15 7,59

10.013.190.000

1.001.319.000.000


%

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM PT Argo Manunggal Land Development (“AMLD”) Riwayat Singkat AMLD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.294 tanggal 22 September 1993 dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-9893.HT.01.01.TH.93 tanggal 30 September 1993 dan telah didaftarkan dalam register pada

31

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.989/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL pada tanggal 20 Oktober 1993, yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 28 Desember 1993, Tambahan 6269. Dimana Anggaran Dasar AMLD terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 1 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-08846 HT.01.04-TH.2007 tanggal 9 Agustus 2007, yang kemudian didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.669/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007. Akta tersebut juga telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pelaporan No.W7-HT.01.04-12014 tanggal 15 Agustus 2007 dan kemudian didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.369/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.33/MW/ X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari AMLD ialah berusaha dalam bidang pembangunan perumahan. Permodalan Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar AMLD sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 1 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-08846 HT.01.04-TH.2007 tanggal 9 Agustus 2007, yang kemudian didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.669/ RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007. Akta tersebut juga telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pelaporan No.W7-HT.01.0412014 tanggal 15 Agustus 2007 dan kemudian didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.369/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.33/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Akta Risalah Rapat No.101 tanggal 24 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, serta Pemberitahuan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.63/MW/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, Notaris di Jakarta, komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham AMLD sebagai berikut: Keterangan

Modal Dasar Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham Wall Street Limited PT Tunas Koralindo Karman Widjaya The Nicholas Jumlah Saham Dalam Portepel

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 700.000.000 700.000.000.000 653.916.000 653.916.000.000 515.916.000 130.410.000 4.140.000 3.450.000 46.084.000

515.916.000.000 130.410.000.000 4.140.000.000 3.450.000.000 46.084.000.000

% 100,00 78,90 19,94 0,63 0,53

Pengurusan dan Pengawasan Sesuai Akta Risalah Rapat No.100 tertanggal 24 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, serta Pemberitahuan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.63/MW/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, Notaris di Jakarta, susunan pengurus AMLD adalah sebagai berikut :

32

Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris

: Karman Widjaya : Emil Syarief Husen

Direksi: Direktur Utama Direktur

: Hendra Lesmana : Iwan Setia Atmadja

PT Tangerang Fajar Industrial Estate (“TFIE”) Riwayat Singkat TFIE didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.29 tanggal 19 Oktober 1989 dibuat dihadapan Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, S.H., Notaris di Tangerang, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran sebagai Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar No.17 tanggal 13 Maret 1991, dibuat dihadapan Notaris yang sama, kemudian diperbaiki kembali oleh Akta Perubahan Anggaran Dasar No.288 tanggal 14 Desember 1993, dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, kemudian diperbaiki lagi dengan Akta Perbaikan No.135 tangal 12 September 1994 dibuat dihadapan Notaris yang sama, dan terakhir diperbaiki berdasarkan Akta Perbaikan No.137 tanggal 13 April 1995, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-8129.HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 dan sampai dengan saat ini sedang dalam proses pendaftaran dalam register Kepaniteraan, serta dalam Berita Negara Republik Indonesia. Anggaran Dasar TFIE kemudian terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.62 tanggal 15 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09296 HT.01.04-TH.2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.706/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.29/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari TFIE ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri. Permodalan Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.62 tanggal 15 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09296 HT.01.04-TH.2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.706/RUB.09.03/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham TFIE adalah sebagai berikut: Keterangan



Modal Dasar

400.000.000

400.000.000.000


225.095.000

225.095.000.000

100,00

Pemegang Saham Unity Reliance Limited PT Tunas Koralindo Harjanto Tirtohadiguno Angelina Sutedja

204.095.000 15.750.000 4.200.000 1.050.000

204.095.000.000 15.750.000.000 4.200.000.000 1.050.000.000

90,68 7,00 1,86 0,46


174.905.000

174.905.000.000

33

%

Pengurusan dan Pengawasan Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.67 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi TFIE adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris

: Karman Widjaya : The Nicholas

Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur

: Hungkang Sutedja : Harjanto Tirtohadiguno : Leo Yulianto Sutedja

PT Manunggal Prime Development (“MPD”) Riwayat Singkat MPD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.353 tanggal 30 Oktober 1993, yang dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-12843 HT.01.01.Th.93 tanggal 2 Desember 1993 dan telah didaftarkan dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.62/H.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL pada tanggal 15 Januari 1994, yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.25 tanggal 29 Maret 1994, Tambahan No.1761. Anggaran Dasar MPD kemudian terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat No.65 tanggal 16 Januari 1998 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-9882 HT.01.04.Th.98 tanggal 29 Juli 1998 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.3828/BH.09.03/I/99 tanggal 27 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1999, Tambahan No.6440. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari MPD ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum. Permodalan Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.65 tanggal 16 Januari 1998 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-9882 HT.01.04.Th.98 tanggal 29 Juli 1998 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.3828/BH.09.03/I/99 tanggal 27 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1999, Tambahan No.6440, serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.65 tanggal 18 September 2007, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham MPD adalah sebagai berikut: Keterangan



Modal Dasar

%

200.000.000

200.000.000.000


72.390.000

72.390.000.000

100,00

Pemegang Saham PT Daya Manunggal The Nicholas Hungkang Sutedja Leo Yulianto Sutedja

66.600.000 2.026.500 2.026.500 1.737.000

66.600.000.000 2.026.500.000 2.026.500.000 1.737.000.000

92,00 2,80 2,80 2,40

127.610.000

127.610.000.000


34

Pengurusan Dan Pengawasan Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.127 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, serta Pemberitahuan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan No.68/MW/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., susunan pengurus MPD adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : The Nicholas Komisaris : Harjanto Tirtohadiguno Komisaris : Leo Yulianto Sutedja Direksi: Direktur Utama Direktur

: Karman Widjaya : Hungkang Sutedja

PT Selaras Citamanunggal (“SCM”) Riwayat Singkat SCM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.464 tanggal 31 Mei 1994 dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-11797.HT.01.01.TH.94 tanggal 5 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.1597/A.PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL. tanggal 12 September 1994, yang kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 29 Nopember 1994, Tambahan No.9798, yang terakhir Anggaran Dasarnya diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat No.351 tanggal 13 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4.977 HT.01.04.TH.98 tanggal 12 Mei 1998 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.4428/BH.09.03/V/99 tanggal 3 Mei 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.71 tanggal 3 September 1999, Tambahan No.5390. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari SCM ialah berusaha dalam bidang pembangunan perumahan. Permodalan Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.351 tanggal 13 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-4.977 HT.01.04.TH.98 tanggal 12 Mei 1998 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.4428/ BH.09.03/V/99 tanggal 3 Mei 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.71 tanggal 3 September 1999, Tambahan No.5390, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham SCM adalah sebagai berikut: Keterangan

Modal Dasar Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Tunas Koralindo Aurelia Wynn Sutedja Jumlah Saham Dalam Portepel

Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) 20.000.000 20.000.000.000 5.000.000 5.000.000.000 4.750.000 250.000 15.000.000

35

4.750.000.000 250.000.000 15.000.000.000

% 100,00 95,00 5,00

Pengurusan dan Pengawasan Sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.104 tertanggal 25 September 2007 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana sedang dalam proses pengurusan pelaporan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan pengurus SCM adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris

: :

The Nicholas Handojo Budilaksmono


: :

Hungkang Sutedja Emil Syarief Husen

PT Bukit Asri Padang Golf (“BAPG”) Riwayat Singkat BAPG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.4 tanggal 6 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-08782 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 April 2003 dan telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Cianjur di bawah No.0006/BH.01.06/VIII/2007 pada tanggal 15 Agustus 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 25 September 2007, Tambahan No.9678. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari BAPG ialah berusaha dalam bidang pembangunan lapangan golf dan prasarananya, jasa pendidikan dan penyewaan lapangan atau peralatan golf. Permodalan Sesuai dengan Akta Pendirian No.4 tanggal 6 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-08782 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 April 2003 dan telah didaftarkan dalam register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Cianjur di bawah No.0006/ BH.01.06/VIII/2007 pada tanggal 15 Agustus 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 25 September 2007, Tambahan No.9678, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham BAPG adalah sebagai berikut: Keterangan



Modal Dasar

100.000

100.000.000


100.000

100.000.000

100,00

50.000 50.000

50.000.000 50.000.000

50,00 50,00

-

-

Pemegang Saham Agus Eliadarius Yongky Tan Jumlah Saham Dalam Portepel

%

Pengurusan Dan Pengawasan Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.19 tanggal 20 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus BAPG adalah sebagai berikut:

36

Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris

: Anatha Budiartika : Yongky Tan


: Agus Eliadarius : Soelaeman Soemawinata

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN PT Delta Mega Persada (“DMP”) Riwayat Singkat DMP didirikan dengan nama PT Griya Tangerang Estetika berdasarkan Akta Pendirian No.151 tanggal 22 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-2564.HT.01.01.TH.94 tanggal 17 Februari 1994 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.389/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 3 Maret 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.52 tanggal 1 Juli 1994, Tambahan No. 3854. Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 73 tanggal 14 September 2001 dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-12233.HT.01.04.TH.2001 tanggal 2 Nopember 2001, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.322/SL/IX/2007 tanggal 21 September 2007 yang dikeluarkan oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut merubah maksud dan tujuan serta nama menjadi PT Delta Mega Persada. Akta DMP telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.43 tanggal 10 Agustus 2007 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusan No. W7-09185 HT.01.04-TH.2007 tanggal 20 Agustus 2007, dan juga telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.W7-HT.01.04-12099 tanggal 22 Agustus 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 386/RUB 09 03/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007, Akta tersebut saat ini sedang dalam proses pengurusan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No. 31/MW/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 1 Nopember 2007 serta berdasarkan Bukti Pembayaran Tambahan Berita Negara (ACT) dengan No. Kwitansi 013495/ ACT/2007, akta tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara No. 79 tahun 2007 dan Tambahan Berita Negara No. 10038. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari DMP ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengusahaan perumahan. Permodalan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., akta mana telah sampaikan pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan dengan Nomor W7-HT.01.10.12244 tangal 31 Agustus 2007, komposisi permodalan dan Pemegang Saham DMP adalah sebagai berikut:

37

Keterangan



Modal Dasar

600.000.000

600.000.000.000


583.128.000

583.128.000.000

100,00

Pemegang Saham Perseroan Hungkang Sutedja

576.765.000 6.363.000

576.765.000.000 6.363.000.000

98,91 1,09

16.872.000

16.872.000.000


%

Pengurusan Dan Pengawasan Susunan pengurus DMP berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 126 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus DMP adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

: Hungkang Sutedja : Kristianto Sudiono

Direksi Direktur Utama Direktur

: Yongky Tan : Karman Widjaya

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DMP untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. (Dalam jutaan Rupiah) 31 Desember

31 Agustus Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas

2007

2006

2005

2004

579.378 400 578.978

579.372 328 579.044

579.377 223 579.154

579.380 126 579.254

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan DMP belum melakukan kegiatan usaha PT Nusa Cipta Pratama (“NCP”) Riwayat Singkat NCP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.40 tanggal 25 April 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C-15223.HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Juli 2003 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.1100/ BH.09.02/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, yang berdasarkan Surat Keterangan No.319/SL/IX/2007 tanggal 21 September 2007 pengumuman dalam Lembar Berita Negara Republik Indonesia sedang berada dalam proses, dan berdasarkan nota pembayaran tanggal 3 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Manajer Pelayanan dan Promosi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bahwa Akta Pendirian tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara No.83 pada tahun 2007, Tambahan No.10496.

38

Akta Pendirian tersebut selanjutnya diubah dengan Akta Risalah Rapat No.9 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat oleh Ny. Retno Indah Handayani, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Surat Keputusan No.C-29296 HT.01.04.TH.2003 tanggal 16 Desember 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat di bawah No.1100/RUB.09.02/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, akta tersebut saat ini sedang dalam proses pengurusan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan No.384/SL/X/2007 tanggal 21 September 2007 yang dikeluarkan oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, dan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 6 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemasaran dan Logistik Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bahwa akta tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara No.91 pada tanggal 13 Nopember 2007, Tambahan No.11.166/2007. Akta tersebut merubah keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan, mengubah status NCP menjadi Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing, mengubah maksud dan tujuan NCP, meningkatkan modal dasar NCP, menerima Pemegang Saham baru dalam NCP. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari NCP ialah berusaha dalam bidang jasa konsultasi pengembangan bisnis manajemen. Permodalan Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.9 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat oleh Ny. Retno Indah Handayani, Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi permodalan dan Pemegang Saham NCP adalah sebagai berikut: Keterangan



Modal Dasar

600.000.000

600.000.000.000


516.016.000

516.016.000.000

100,00

Pemegang Saham Perseroan PT Tangerang Matra Industrial Estate

515.916.000 100.000

515.916.000.000 100.000.000

99,98 0,02

83.984.000

83.984.000.000


%

Pengurusan dan Pengawasan Susunan pengurus NCP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.79 tanggal 20 Juni 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus NCP adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

: Agus Eliadarius : Buyung Thabrani


: Felix Denanta : Yongky Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting NCP untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

39

Jumlah Aktiva Jumlah Ekuitas

31 Agustus 2007 516.016 516.016

2006 516.017 516.017

(Dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 516.017 516.017 516.017 516.017

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan NCP belum melakukan kegiatan usaha PT Duta Prakarsa Development (“DPD”) Riwayat Singkat DPD didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.53 tanggal 30 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C-19973 HT.01.01.TH 2002 tanggal 15 Oktober 2002 dan telah didaftarkan pada register Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat dibawah No.1065/BH 0902/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 2007, Tambahan No.10405. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 3 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. W7-09887 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 September 2007 dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan surat Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.W.7-HT.01.10-12571, serta Berita Negara untuk akta tersebut sedang berada dalam proses pencetakan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Bukti Pembayaran Tambahan Berita Negara (SPMU) dengan No Kwitansi 026579/SPMU/2007 tanggal 4 September 2007 dan Surat Keterangan No. 30/MW/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari DPD adalah berusaha dalam bidang Jasa Pengelolaan Properti. Permodalan Struktur permodalan DPD berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 3 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham DPD adalah sebagai berikut: Keterangan



100.000.000

100.000.000.000


95.000.000

95.000.000.000

100,00

Pemegang Saham Perseroan Freddy Wijaya

94.000.000 1.000.000

94.000.000.000 1.000.000.000

98,95 1,05

5.000.000

5.000.000.000

Modal Dasar


40

%

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 101 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta, susunan pengurus DPD adalah sebagai berikut : Komisaris

: Harry Harsanto Winaryo

Direktur

: Freddy Wijaya

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting DPD untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. (Dalam jutaan Rupiah) 31 Desember


2007

2006

2005

2004

95.000 95.000

84.999 84.000 999

84.009 84.000 9

84.009 84.000 9

Analisa Neraca DPD Penurunan kewajiban dan kenaikan ekuitas DPD pada tahun 2007 disebabkan oleh pengkonversian obligasi konversi sebesar Rp84.000 juta menjadi uang muka setoran modal. Selain itu pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007, terdapat tambahan modal disetor sebesar Rp10.000 juta. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan DPD belum melakukan kegiatan usaha Anak Perusahaan NCP dan DPD PT Alfa Goldland Realty (“AGR”) Riwayat Singkat AGR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.49 tanggal 12 Februari 1973 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, atas kekuatan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tertanggal 24 Nopember 1972 No.600/1972 P., Notaris Penggganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/97/8 tanggal 30 Maret 1973 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.1209 tanggal 6 April 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 15 Mei 1981, Tambahan No.388. Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 9 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-02820 HT.01.04.TH.2004 tanggal 6 Februari 2004, kemudian telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No.C-04553 HT.01.04.TH.2004 tanggal 25 Februari 2004 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah No.140/RUB.09-02/I/2006 tanggal 27 Januari 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.58 tanggal 21 Juli 2006, Tambahan No.7827.

41

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari AGR ialah berusaha dalam bidang pembangunan perumahan. Permodalan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.2 tanggal 9 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi permodalan dan susunan Pemegang Saham AGR adalah sebagai berikut: Keterangan



%

Modal Dasar

600.000.000

600.000.000.000


600.000.000

600.000.000.000

100,00

Pemegang Saham PT Nusa Cipta Pratama PT Dusa Prakarsa Development Hungkang Sutedja

515.916.000 84.000.000 84.000

515.916.000.000 84.000.000.000 84.000.000

85,99 14,00 0,01


-

-

Pengurusan dan Pengawasan Susunan pengurus AGR berdasarkan Akta Risalah Rapat No.75 tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus AGR adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Jusdy Laswardi : Leo Yulianto Sutedja : Harry Harsanto

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : : :

Yahya Winaryo Harjanto Tirtohadiguno Kristianto Sudiono Lilia Setiprawarti Sukotjo Joseph Sanusi Tjong

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting AGR untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. (Dalam jutaan Rupiah) 31 Desember

31 Agustus Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Penjualan Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Laba Usaha Laba Bersih

2007

2006

2005

2004

1.746.302 1.181.957 564.344 182.385 146.883 35.502 8.946 3.609

1.613.253 1.052.517 560.736 152.016 121.069 30.947 1.757 1.586

1.560.529 1.001.379 559.149 116.772 84.603 32.169 2.986 529

1.433.943 875.322 558.621 96.803 67.682 29.121 3.463 3.534

42

Analisa Laba Usaha AGR Laba usaha AGR untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp8.946 juta, Laba usaha AGR pada tahun 2006 adalah sebesar Rp1.757 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.189 juta atau mengalami kenaikan 4,09x dibanding dengan tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan harga jual rata-rata tanah kavling per m2 serta penghematan beban usaha. Pada tahun 2006, Laba usaha AGR adalah sebesar Rp1.757 juta mengalami penurunan sebesar Rp1.229 juta atau 0,41x dibandingkan laba usaha AGR pada tahun 2005 sebesar Rp2.986 juta. Laba usaha AGR di tahun 2006 mengalami penurunan meskipun penjualan mengalami kenaikan. Hal disebabkan oleh kenaikan persentase beban pokok penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan persentase penjualan. Pada periode tersebut, beban usaha AGR relatif stabil. Analisa Laba Bersih AGR Laba bersih AGR untuk 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebesar Rp3.609 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.023 juta atau 1,28x dibanding dengan tahun 2006 sebesar Rp1.586 juta. Meskipun laba usaha mengalami kenaikan sebesar 4,09x, laba bersih hanya mengalami kenaikan sebesar 1,28x, hal ini disebabkan oleh kenaikan beban lain-lain pada tahun 2007. Laba bersih AGR untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp1.586 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.057 juta atau 1,99x dibanding dengan tahun 2005 sebesar Rp529 juta. Meskipun laba usaha mengalami kenaikan hanya sebesar 0,67x, laba bersih mengalami kenaikan sebesar 1,99x, hal ini disebabkan oleh penurunan beban lain-lain pada tahun 2006. Laba bersih AGR untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp529 juta mengalami penurunan sebesar Rp3.005 juta atau 0,85x dibanding dengan tahun 2004 sebesar Rp3.534 juta. Pada periode tahun 2005 dan 2006, penjualan mengalami kenaikan sebesar 20,63% dan laba kotor mengalami kenaikan sebesar 10,47%. Laba bersih mengalami penurunan karena kenaikan beban usaha dan beban lain-lain pada tahun 2005. Anak Perusahaan AGR PT Nusa Raya Mitratama (“NRM”) Riwayat Singkat NRM didirikan dengan nama PT Peratabusana Mitratama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.118 tanggal 14 Juni 1988 yang dibuat di hadapan Lanawati Dewi Soegianto S.H., atas kekuatan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 009/P.NOT.1988 tanggal 4 Juni 1988, selaku pengganti dari Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-10488. HT.01.01.Th.88 tanggal 17 Nopember 1988, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Esti Widowati, S.H., Notaris pengganti dari Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut: a.

Akta Risalah Rapat No.7 tanggal 5 Februari 1998 yang dibuat oleh Ny. Wiwiek Widjayanti, Kandidat Notaris atas kekuatan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 1998 No. 03/CN/1998/PN.JKT.PST pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.C2-9171 HT.01.04.TH.98 tanggal 20 Juli 1998 serta Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat pada tanggal 20 Juli 1998 berdasarkan Surat No. C2-9170 HT.01.04 TH.98 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.3271/BH.09.03/X/98 tanggal 9 Oktober 1998,

43

serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.17 tanggal 29 Februari 2000, Tambahan No. 1054. Akta tersebut merubah pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Anggaran Dasar NRM menjadi sesuai dengan standar Akta Model I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang mengakibatkan nama menjadi PT Nusa Raya Mitratama. b.

Akta Berita Acara No.2 tanggal 5 Desember 2003 yang dibuat oleh Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Republik Indonesia“sesuai dengan Surat Keputusan No.C-29090.HT.01.04.TH. 2003 tanggal 15 Desember 2003 dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 1458/RUB.09.03/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.1 tanggal 3 Januari 2006, Tambahan No. 74.

c.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.163 tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-01221 HT.01.04-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007 dan telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.C-UM.HT.01.10-1911 tanggal 1 Nopember 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 028044/SPMU/2007 tertanggal 23 Oktober 2007.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari NRM ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan gedung, perkantoran dan pertokoan. Permodalan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.163 tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-01221 HT.01.04-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007 dan telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.C-UM.HT.01.10-1911 tanggal 1 Nopember 2007, serta Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut masih dalam proses pengurusan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 028044/SPMU/2007 tertanggal 23 Oktober 2007. Komposisi permodalan dan Pemegang Saham NRM adalah sebagai berikut: Keterangan



Modal Dasar

250.000.000

250.000.000.000


200.200.000

200.200.000.000

100,00

Pemegang Saham PT Alfa Goldland Realty Felix Denata

200.198.000 2.000

200.198.000.000 2.000.000

99,999 0,001

49.800.000

49.800.000.000


%

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Risalah Rapat 105 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus NRM adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris

: Hendra Lesmana : Suherman Rusly

44


: The Nicholas : Agus Eliadarius

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting NRM untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. (Dalam jutaan Rupiah) 31 Desember


2007

2006

2005

2004

501.209 900 500.309

503.729 482.610 21.119

503.730 482.202 21.528

450.617 428.704 21.913

Analisa Neraca NRM Penurunan kewajiban dan kenaikan ekuitas NRM pada tahun 2007 disebabkan oleh hutang kepada AGR sebesar Rp 479.160.000.000 menjadi uang muka setoran modal. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan NRM belum melakukan kegiatan usaha

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

45

Berdasarkan Akta Risalah RUPSLB No.71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : :

Marzuki Usman Harjanto Tirtohadiguno Kristianto Sudiono Pingki Elka Pangestu Prasasto Sudyatmiko

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur (Tidak Terafiliasi)

: : : : :

Tri Ramadi Soelaeman Soemawinata Joseph Sanusi Tjong Lilia Setiprawarti Sukotjo Takeshi Otsuka

Berdasarkan Surat Perseroan No. 008/ASR/IPO/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007 Perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Direksi menunjuk Joseph Sanusi Tjong sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Penunjukan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 2 Nopember 2007. Komite Audit Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Nopember 2007 bahwa Perseroan akan membentuk Komite Audit paling lambat 6 (enam bulan) sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris Marzuki Usman, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia. Lahir di Jambi pada tahun 1943 (63 Tahun). Meraih Gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1969 dari Universitas Gajah Mada dan Gelar Master of Arts in Economic pada tahun 1975 dari Duke University, Durham North Carolina, United States of America. Memulai karier pada tahun (1969-1977) di Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai staf Direktorat Jendral Keuangan, (1977-1988) di Direktorat Jenderal Moneter-Departemen Keuangan RI, (1981-1987) Dewan Komisaris Bank Bumi Daya, (1983-1989) Dewan Komisaris di Bank Dagang Negara Indonesia, (1988-1998) Komisaris di Bank Dagang Negara, (1988-1991) Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal; (1989-1992) Komisaris Perum Astek, (1993) Ketua Delegasi Indonesia di WTO, Geneva Switzerland, (1994) Penasehat ABN AMRO Bank dan sebagai Anggota International Member of Advisory Board, Nasdaq New York, (1995-1998) Kepala Badan Analisa Keuangan & Moneter, 1996 sebagai Penasehat Senior PT Bursa Efek Jakarta, (1998) Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI, (1998 – 1999) Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya RI, (1999-2000) Penasehat Senior Ernest & Young, Singapore, (1999) Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM RI, (2001) Menteri Perhubungan ad Interim RI, (2001) Menteri Kehakiman Republik Indonesia ad Interim RI, (2004) Komisaris Utama PT Bank Ganesha dan Komisaris Independen PT Sari Husada Tbk. (2004-2006) Senior Advisor Asuransi Rama, Beberapa jabatan penting yang saat ini masih dijabat sejak tahun 2005 antara lain adalah

46

Penasehat Senior PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Ketua Dewan Pembina ISEA, Ketua Economic Asociation of Indonesia dan India, Anggota Dewan penasehat Duke Islamic Studies Center, Wakil Ketua Dewan Pembina STEKPI, Wakil Ketua Dewan Pembina IPMI, Dosen Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia, Anggota Dewan Nasional Institut Bankir Indonesia, Anggota Dewan Penyantun IPMI, Anggota Dewan Pembinaan Program Magister Manajemen Universitas Gajah Mada. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2007.

Harjanto Tirtohadiguno, Komisaris Warga Negara Indonesia. Lahir di Surabaya pada tahun 1962 (45 Tahun). Meraih Gelar Bachelor of Economics pada tahun 1987 dari University of Missouri, Columbia, United States of America. Memulai karier pada tahun (1987-1988) sebagai Sales Representative di PT Argo Pantes, (1988-1989) Marketing Manager di PT Alfa Goldland Realty, (1990-1993) Deputy General Manager di PT Megapolis Manunggal Indonesia Development, (2007-sekarang) Managing Director di PT Alfa Goldland Realty. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2007.

Kristianto Sudiono, Komisaris Warga Negara Indonesia. Lahir di Bojonegoro pada tahun 1947 (59 Tahun). Meraih Gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1975 dari Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Memulai karier pada tahun (1970-1980) Staf Akuntansi di PT Fumira. (1980-1994) Manajer di PT Ragam Logam. Beberapa posisi penting yang saat ini dijabatnya, (1988-sekarang) Direktur di PT Sumber Baja Makmur, (1994-sekarang) Direktur di PT Alfa Goldland Realty. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007.

Pingki Elka Pangestu, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1953 (54 Tahun). Mendapat gelar Bachelor of Science dari University of New South Wales, Sydney pada tahun 1975, Bachelor of Architecture dari University of Sydney, Australia pada tahun 1977 dan Master of Town & Country Planning dari University of Sydney, Australia pada tahun 1981. Memulai karir pada tahun 1973 sebagai Assistant Architect pada Peddle Thorp & Walker, Sydney, Australia; (1974-1975) Assistant Architect, PT Parentjana Djaya; (1975-1976) Assistant Architect Hollandsche Beton MR, Netherlands, dan Dennis Lennon & Partner, London, United Kingdom; (1979-1980) Assistant Manager PT Bangun Tjipta Sarana. (1981-1985) Assistant National Coordinator, Departemen Pekerjaan Umum, (1982-1985) Planner di PT Parentjana Djaya, (1985-1990) Planning Manager, PT Bumi Serpong Damai, (1989-sekarang) Direktur PT Loka Mampang Indah Realty, (1990-1994) Planning Director di PT Putra Alvita Pratama, (1996-sekarang) Founder and Member of Board Urban Regional Development Institute, (1996-1997) Komisaris PT Panca Wiratama Sakti, (1998-sekarang) Direktur PT Bina Sekar Usaha, (1999-2005), (2001-2002) Direktur PT Casa Lelang, (2003-sekarang) Advisor PT Interkarya Serasi. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2007.

47

Prasasto Sudyatmiko, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1937 (69 Tahun). Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia pada tahun 1963. Memulai karir pada tahun 1970 sampai sekarang sebagai Advocate / Pengacara / Konsultan Hukum di Jakarta. Beberapa posisi yang pernah dan saat ini dijabatnya adalah (1976–sekarang) Dosen Hukum perdata, Universitas Katholik Atmajaya, (1980-sekarang) Direktur eksekutif Yayasan Prasetya Mulya, (1983-sekarang) Dewan Direktur / Sekretaris BPH Institute Management Prasetya Mulya, (1985-sekarang) Senior Partner Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Johnny, Utami, Prasasto, Sugiyanto. (19861999) Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, (1997-sekarang) Komisaris Independen PT. Pan Brothers Tbk., (1998-sekarang) Komisaris Independen PT Sucaco. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2007. Dewan Direksi Tri Ramadi, Direktur Utama Warga Negara Indonesia. Lahir di Pontianak pada tahun 1971 (36 Tahun). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi pada tahun 1994 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Memulai karier pada tahun (1994-2005) PT Lontar Papyrus Pulp & Paper dengan posisi terakhir sebagai Direktur. (2003-2005) Direktur PT Pindo Deli Paper Mills. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2007.

Soelaeman Soemawinata, Direktur Warga Negara Indonesia. Lahir di Bogor pada tahun 1962 (45 Tahun). Menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998. Memulai karier pada tahun 1988–1993 sebagai Manajer Proyek PT Perentjana Djaja. (1994sekarang) General Manager PT Alfa Goldland Realty. (1997-sekarang) Direktur PT Bukit Asri Padang Golf, (2000-sekarang) Direktur PT Adhihutama Manunggal. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007.

Joseph Sanusi Tjong, Direktur Warga Negara Indonesia. Lahir di Medan pada tahun 1962 (45 Tahun). Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia tahun 1987 dan meraih gelar Master in Business Administration dari International University of Japan pada tahun 1993. Memulai karier pada tahun (1986–1991) Insinyur Struktur, Manajer Proyek, dan Ketua Tim di konsultan Teddy Boen & Associates, (1993-1994) Staf di PT Summit Sinar Mas Finance, (1994-2000) Manajer Proyek PT Alfa Goldland Realty, (2000-2003) Kepala Bidang Keuangan PT Alfa Goldland Realty, (2003sekarang) Direktur Teknik di PT Alfa Goldland Realty. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007.

48

Lilia Setiprawarti Sukotjo, Direktur Warga Negara Indonesia. Lahir di Bandung pada tahun 1963 (44 Tahun). Meraih gelar Sarjana Arsitek dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) pada tahun 1989 dan meraih gelar Master of Landscape Architecture, University of Pennsylvania, Philadelphia, United States of America pada tahun 1989. Memulai karier pada tahun (1989-1990) Asisten Arsitek Pertamanan di PT Pangripta Multi Konsultan, (1989 – 1993), pengajar di Departemen Pertamanan dan Lingkungan Hidup Universitas Trisakti, (1990 – 1993) Direktur Operasional di PT Bhumyagara Laras Konsultan, (1993 – 1997), Manager Perencanaan PT Alfa Goldland Realty, (1997 – 1998) General Manager Pemasaran PT Alfa Goldland Realty, (1998– sekarang) Marketing Director PT Alfa Goldland Realty. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007.

Takeshi Otsuka, Direktur Tidak Terafiliasi Warga Negara Jepang. Lahir di Jepang pada tahun 1940 (67 Tahun). Meraih Gelar Sarjana Teknik Sipil dari Hosei University Department of Technology, Japan pada tahun 1964. Memulai karir pada tahun 1964-1970 sebagai Kepala Laboratorium Jalan, Nihondoro Corp. (1970-1974) Project Manager di Mitsuidoro Corp., (19741976) Penasehat di Mitsuidoro Corp, (1976-1977) sebagai Chief Technique Division di Mitsuidoro Corp, (1977-1981) Wakil Kepala Proyek di PT Promix, (1981-1985) Civil Engineer di New Japan Consultant Corp, (1985-1989) Subcontractor di CV Saudara Alam Establishment, (1989-1995) Subcontractor di PT Kumagai Kadi, (1995-1997) Subcontractor di Sanyuong Corp, (1997-1998) Penasehat di Kumagaigumi Corp, (2002-2006) General Manager PT Argo Manunggal Land Development. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2007.

7. SUMBER DAYA MANUSIA Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial. Komposisi Karyawan Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan dan Anak Perusahaan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang andal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan dan Anak Perusahaan. Pada tanggal 31 Agustus 2007 Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan sebanyak 516 karyawan dimana Direksi Perseroan yang juga merangkap di Anak Perusahaan berjumlah 2 orang. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Agustus 2007 menurut status kerja, jenjang pendidikan, jabatan dan kelompok usia: Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja: Keterangan Karyawan Tetap Karyawan Tidak Tetap Jumlah

AGR 122 375 497

49

Perseroan dan Anak Perusahaan 141 375 516

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan Keterangan Direksi Senior Manajer Manajer Asisten Koordinator / Supervisor Staf Jumlah

AGR 5 3 16 9 10 454 497

Perseroan dan Anak Perusahaan 8 4 16 9 12 467 516

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan Keterangan Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda/Diploma SLTA SLTP dan Lainnya Jumlah

AGR 6 66 19 390 16 497

Perseroan dan Anak Perusahaan 7 73 21 397 18 516

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia Keterangan < 20 tahun 21 – 25 tahun 26 – 35 tahun 36 – 45 tahun 46 – 55 tahun > 56 tahun Jumlah

AGR 20 161 226 77 9 4 497

Perseroan dan Anak Perusahaan 22 165 235 80 9 5 516

Dari jumlah karyawan tersebut, terdapat 1 (satu) orang tenaga kerja asing yaitu Takeshi Otsuka yang menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak 2007. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Takeshi Otsuka saat ini sedang dalam proses pengurusan. Berdasarkan Pernyataan dan Jaminan Direksi Perseroan No. 70414/P/ASR tanggal 29 Nopember 2007, menyatakan apabila sampai dengan tanggal 28 Februari 2008 proses pengurusan seluruh dokumen belum dapat diselesaikan maka Takeshi Otsuka akan mengundurkan diri dan / atau diberhentikan tugasnya sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan dan Perseroan akan mengangkat orang lain untuk menggantikan kedudukan Takeshi Otsuka sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp1.296 juta, Rp1.589 juta, Rp1.352 juta dan Rp1.213 juta masing-masing untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan / atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan juga memberikan kepada karyawan penghargaan bonus atau berupa piagam dan / atau hadiah kepada karyawan

50

atas dasar penilaian prestasi karyawan sesuai dengan usulan atasan karyawan yang bersangkutan. Selain itu Perseroan juga mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Jamsostek, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan memberikan tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya, yang merupakan kewajiban. Selain dari tunjangan yang wajib diberikan oleh Perseroan, tunjangan maupun fasilitas lainnya yang diberikan oleh Perseroan mencakup : • • • •

Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit; Asuransi pengobatan dan dokter; Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia; Sarana olah raga, ibadah dan hiburan.

8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Keterangan : AMLD, TFIE, MPD dan SCM dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh keluarganya The Ning King.

9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN Hubungan kepengurusan dengan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut: Perseroan

Marzuki Usman Harjanto Tirtohadiguno Kristianto Sudiono Prasasto Sudyatmiko Pingki Elka Pangestu Tri Ramadi Soelaeman Soemawinata Joseph Sanusi Tjong Lilia Setiprawarti Sukotjo Takeshi Otsuka Keterangan: KU : Komisaris Utama KI : Komisaris Independen K : Komisaris

KU K K KI KI DU D D D DTA

Anak Perusahaan

DMP K K DU D DTA

DPP -

NCP -

: Direktur Utama : Direktur : Direktur Tidak Terafiliasi

51

Anak Perusahaan (NCP & DPD) AGR D D D D -

Anak Perusahaan (melalui AGR) NRM -

10. ASURANSI Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan sebagian besar aktivanya dengan perincian sebagai berikut : No.

Nomor Polis

Jenis Aktiva Tetap

Jenis Asuransi

Jumlah Pertanggungan(Rp)

Periode

Tertanggung Penanggung

1.

00-N0001787/2006/3/0

Bangunan di Jln. Utama Kav. 2, Serpong; Jln. Sutra Utama Kav.1, Serpong; dan Jln. Raya Serpong Km 3, Serpong

Asuransi Kebakaran (Standard Fire Policy)

2.700.000.000

3 Juli 2007 s/d 3 Juli 2008

AGR

ASJ

2.

00-L0000218/2007/4/0

Kantor Proyek (47 Unit); Kantor Estate (11 Unit); Kantor Marketing I (3 Unit), dan Kantor Marketing II ( 2 Unit)

Asuransi Kebongkaran

315.000.000

3 Juli 2007 s/d 3 Juli 2008

AGR

ASJ

3.

01-83-07-000014

Sport House Alam Sutera, Jln. Sutera Boulevard, Perumahan Alam Sutera Tangerang

Property All Risk Insurance

6.750.000.000

8 Januari 2007 s/d 8 Januari 2008

AGR

ACA

4.

29-83-07-130002

Sport House Alam Sutera, Jln. Sutera Boulevard, Perumahan Alam Sutera Tangerang

Public Liability Insurance

1. 200.000.000, combine single limit and in the aggregate 2. Bodily injury 25.000.000/ tiap kecelakaan 3. Bodily injury 10.000.000 / orang 4. Food and Drinks Extension (Sub limit 10.000.000 any one accident and in aggregate 5. Property damage 25.000.000 / satu kecelakaan 6. Property damage 5.000.000/ orang

8 Januari 2007 s/d 8 Januari 2008

AGR

AAI

5.

DFBQJK0053460600

29 Ruko yang terletak di Kawasan Industrial Estate Bekasi.

Fire, Earthquake Special

8.415.375.000

21 Nopember 2006 s/d 21 Nopember 2007

NRM

CII

ASJ = PT Asuransi Staco Jasapratama, ACA = PT Asuransi Central Asia, AAI = PT Asuransi AIU Indonesia, CII = PT China Insurance Indonesia (terafiliasi)

Asuransi terhadap seluruh kendaraan-kendaraan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menanggulangi beban akibat risiko yang akan timbul, diasuransikan pada asuransi Indonesia, yaitu pada PT Asuransi AIU Indonesia, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp4.488 juta.

11. KETERANGAN MENGENAI AKTIVA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, secara konsolidasi, Perseroan dan Anak Perusahaannya memiliki aktiva tetap berupa tanah dan bangunan diantaranya sebagai berikut : No. Pemilik 1

Status Tanah

Jenis aktiva

Lokasi

2007*

Tanah Kosong

Kecamatan Serpong, Tangerang

556.901

2027 2029 2034 2036

Kecamatan Pinang, Tangerang

Akta Jual-Beli

Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong

64.660 154.443 17.549 78.391 311.605

Hak Milik Akta Jual Beli

Tanah Kosong Tanah Kosong

Kecamatan Pacet, Cianjur

490.065 304.185

Perseroan Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan

Tahun Berakhir

Sub total

52

Luas (m2)

1.977.799

No. Pemilik

Status Tanah

2

Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan Akta Jual-Beli

2022 2027 2028 2029

Hak Guna Bangunan

2006* 2007* 2009 2014 2015 2024 2028 2029 2037

Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong

Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pinang, Tangerang

2006* 2007* 2015 2024 2028

Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong

Cluster Sutera Telaga / Danau Biru Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara, Tangerang

14.337 64.410 22.764 668 8.489

Tanah Kavling Perumahan

Cluster dan Ruko Alam Sutera Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara, Tangerang

219.034

3

DMP

AGR

Tahun Berakhir

Akta Jual Beli Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan

Jenis aktiva

Lokasi

Luas (m2)

Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong

Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang

Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang

943.215 993.777 1.085.232 418.525 2.449.836

Sub total

5.890.585

Hak Guna Bangunan

2006* 2007* 2014 2015 2024 2026 2028 2037

Tanah Kavling Komersil

Perumahan Alam Sutera Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara, Tangerang

1.095 185.104 5.472 13.770 175 88.896 2.000 16.055

Hak Guna Bangunan Akta Jual-Beli

2031

Tanah Kosong

Kecamatan Cikarang, Bekasi

234.576 176.557

Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan

2020 2022 2027 2028 2020

Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Kosong Rumah Toko

Sub total 4

NRM

2.720 99.410 420.392 36.152 142.138 650.228 36.434 162.909 16.657 114.128

Kecamatan Cibitung Bekasi

Sub total Total

2.734.570 41.540 9.225 351.065 512.108 1.986 915.924 11.518.878

*Dalam proses perpanjangan

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut: a.

Perjanjian antara AGR dengan kontraktor sehubungan dengan pengerjaan proyek perumahan dan komersial. Tabel berikut merupakan uraian dari perjanjian antara AGR dengan kontraktor pihak ketiga yang memiliki kontrak di atas Rp5.000 juta.

53

No. Kontraktor

b.

c.

No. Perjanjian

Uraian Kerja

Nilai Kontrak (Rp juta)

Jangka Waktu Pelaksanaan

24.584

4/4/2007 s/d 14/12/2007

1.

PT Wijaya Karya Tbk (Persero) Akta Notaris Amriyati Amin Supriyadi, SH. No 99 tanggal 4/4/2007

Pembangunan jembatan akses jalan tol Jakarta Tangerang Sta 15+400

2.

PT Prasamta Ekatama

Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Saluran Cluster Sutera Onyx

7.951

17/11/2007 s/d 30/3/2008

3.

PT Karyacipta Bangun Mandiri No. 249/09/07/TOD tanggal 4/9/2007

Pembangunan Rumah Type Oliver (289/240) Sutera Olivia I No. 3,5,6,8,10,12,16,18,20.

5.212

4/9/200 s/d 7/05/2008

4.


Pembangunan Ruko Jalur Sutera Kavling 29 D No. 1-20

5.603

17/9/2007 s/d 13/7/2008

5.



5.298

18/9/2007 s/d 25/6/2008

6.



5.595

18/9/2007 s/d 25/6/2008

7.

PT Semangat Baru Putera

Pembangunan Ruko Jalur Sutera Kavling 31 A No. 1-20

5.076

17/9/2007 s/d 13/7/2008

No. 328/11/07/TOD tanggal 17/11/2007 juncto Addendum No. 1 SPK No. S328/ 11/07/TOD

No. 280/09/07/TOD tanggal 17/9/2007

Perjanjian fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan untuk membiayai aktivitas rutinnya, antara lain : Nama Perusahaan / Pemberi Kredit Penerima Kredit

Jumlah Fasilitas No Perjanjian

Perseroan

PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk.

Rp100 milyar

AGR

PT Bank Mandiri Tbk. Rp594.105 juta (Persero)

AGR

PT Bank Century

Setinggi-tingginya Akta Perjanjian Kredit No. 04 Rp26.000 juta tertanggal 10 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Ina Susiani, S.H. Notaris di Tangerang.

AGR

PT Bank Tabungan Negara (Persero)

KMK sebesar Rp30.000 juta

Akta Fasilitas Pembiayaan Line Facility Al Musyarakah No.10 tanggal 9 Nopember 2007, yang dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja No.29 tanggal 18 Oktober 2006 dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta.

Jangka Waktu 9 Nopember 2007 s/d 8 Mei 2009

18 Oktober 2006 s/d triwulan IV tahun 2012 10 Agustus 2007 s/d 11 Agustus 2008

Akta Perjanjian Kredit No. 38 tertanggal 30 April 2007 30 April 2007 yang dibuat dihadapan s/d Amriyati Amin Supriyadi, S.H. Notaris 16 Oktober 2009 di Tangerang.

Perjanjian kerja sama dengan beberapa bank untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (”KPR”) bagi konsumen, yaitu dengan PT Bank Central Asia Tbk; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Internasional Indonesia Tbk; PT Bank Permata Tbk; PT Bank NISP Tbk; PT Bank Panin Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero); PT Bank Bumiputera Indonesia; PT Lippo Bank Tbk; PT Bank Danamon Tbk; dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu sebagai berikut:

54

a.

b.

c.

d.

e.

Perjanjian kerjasama antara AGR dengan AMLD tanggal 28 Februari 2006, untuk mengembangkan tanah menjadi kawasan perumahan berikut fasilitasnya dan menyatu dengan kawasan perumahan Alam Sutera. Untuk ini pihak AMLD menyediakan tanah berikut biaya-biaya proyek dan pihak AGR diberi kuasa untuk menjual kavling-kavling tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah sampai seluruh kavling dalam proyek habis terjual. Untuk setiap transaksi penjualan, AGR memperoleh komisi, biaya pemasaran dan pengawasan sebesar 5% dari nilai transaksi penjualan. Perjanjian sewa menyewa No. 14/P-DSP/WAM/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 dan addendum sewa menyewa No. 052/P-DSP/WAM/I/XI/2007 tgl 22 Nopember 2007 antara Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty dengan PT Daya Sakti Perdika melakukan perjanjian sewa menyewa kantor yang terletak di Wisma Argo Manunggal Lt 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan seluas 172,50 m2. Jangka waktu sewa menyewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2009. Biaya sewa ruangan sebesar US$ 12,50/m2/bulan dan service charge sebesar US$ 7/m2/bulan (US$ 1 = Rp 5.750 mulai 1 Januari 2006 dan US$ 1 = Rp 6.000 mulai 1 April 2006). Perjanjian Peminjaman Ruangan berdasarkan kesepakatan Pengunaan Ruangan, antara Perseroan dengan AGR selaku pemberi izin dan Perseroan dan DMP selaku penerima izin atas ruangan kantor yang terletak di Wisma Argo Manunggal Lt. 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan tanpa dipungut biaya. Jangka waktu sewa menyewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007 dan diperpanjang berdasarkan addendum tanggal 26 Nopember 2007 yang berlaku sejak 31 Desember 2007 – 31 Desember 2009. Perjanjian peminjaman logo berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Penggunaan Logo tanggal 24 September 2007 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan selaku penerima izin dan AGR selaku pemberi izin penggunaan logo Alam Sutera. Perjanjian antara AGR dengan kontraktor sehubungan dengan pengerjaan proyek perumahan dan komersial di kawasan Alam Sutera. Tabel berikut merupakan uraian dari perjanjian dengan kontraktor antara AGR dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang saat ini masih berlangsung. No. Kontraktor

No. Perjanjian / SPK Uraian Kerja

Nilai Kontrak (Rp jutaan)

1.

AMLD*

No. 285/09/07/TOD tanggal 19/9/2007

Pembangunan Ruko Jalur Sutera Kavling 30D No. 1-18

5.066

19/9/2007 s/d 15/7/2008

2.

AMLD*

No. 037/02/07/TOD tanggal 20/2/2007

Pembangunan Rumah Type Asoka Sutera 3.083 Feronia Utama No. 2,6,8,10,12,16,18,20, 22,26

20/2/2027 s/d 3/1/2028

3.

AMLD*

No. 083/04/07/TOD tanggal 2/4/2007

Pembangunan Rumah Type Juba (74/119) 1.327 Griya Sutera IV. No. 6,8,10,12,16,18,20, 22,26,28,30

2/4/2007 s/d 4/10/2007**

4.

AMLD*

No. 084/04/07/TOD tanggal 2/4/2007

Pembangunan Rumah Type Juba (74/119) 469 Griya Sutera II. No. 6,8,10,12

2/4/2027 s/d 4/10/2007**

5.

AMLD*

No. 138/05/07/TOD tanggal 14/05/2007

Pembangunan Kantor Estate Alam Sutera – Serpong

663

14/5/2007 s/d 27/9/2007**

6.

AMLD*

No. 186/07/07/TOD tanggal 3/7/2007

Pembangunan Rumah Type Freja Sutera Lavender Park II No. 3.5.7

1.540

3/7/2007 s/d 7/5/2008

7.

AMLD*

No. 187/07/07/TOD tanggal 3/7/2007

Pembangunan Rumah Type Daira B (278/400-479) & Type Daira C (278/480-480+) Sutera Lavender Park Utama II, Sutera Lavender Park III dan Sutera Lavender Park IV. No. 1

2.950

3/7/2007 s/d 7/5/2008

8.

AMLD*

No. 192/07/07/TOD tanggal 6/7/2007

Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Saluran Cluster Sutera Danau Biru

6.651

6/7/2007 s/d 12/11/2007**

9.

AMLD*

No. 309/10/07/TOD tanggal 8/10/2007

Pembangunan Rumah Type Alpinia (200/240) Sutera Olivia VI No. 9,11,15, 17,27,29

2.373

8/10/2007 s/d 21/6/2008

10.

AMLD*

No. 310/10/07/TOD tanggal 8/10/2007

Pembangunan Rumah Type Adreanum (167/200) Sutera Olivia IV No. 18,20, 22,26

1.410

8/10/2007 s/d 21/6/2008

11.

AMLD*

No. 311/10/07/TOD tanggal 8/10/2007

Pembangunan Rumah Type Adreanum 3.169 (167/200) Sutera Olivia II No. 1,3,5,7,9,11, 15,17,19

8/10/2007 s/d 21/6/2008

12.

AMLD*

No. 312/09/07/TOD tanggal 8/10/2007

Pembangunan Rumah Type Anteos (261/350) Sutera Olivia Utama No. 5,7,9,11

8/10/2007 s/d 21/6/2008

55

2.005

Jangka Waktu Pelaksanaan

13.

AMLD*

No..323/10/07/TOD tanggal 25/10/2007

Pengerjaan Pagar Gerbang Cluster Danau Biru

1.357

1/11/2007 s/d 14/2/2008

14.

AMLD*

No. 275/09/07/TOD tanggal 17/9/2007

Pembangunan Ruko Jalur Sutera kavling 29 A No. 18-39

6.537

18/11/2007 s/d 25/7/2008

15.

AMLD*

No.S250/09/07/TOD Pekerjaan Perbaikan Club House tanggal 4/9/2007

16.

AMLD*

No. 155/06/07/TOD tanggal 5/6/2007

17. 18.

121

5/9/2007 s/d 5/10/2007**

Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Saluran 528 Kantor Pengelola

15/6/2007 s/d 15/8/2007**

AMLD*

No. S.111/04/07/TOD Pembangunan Rumah Type Leda (49/102) 189 tanggal 18/04/2007 di Griya Sutera V No. 55 dan 57

18/4/2007 s/d 25/11/2007**

AMLD*

No. S.294.09/0/EM tanggal 25/9/2007

22/10/2007 s/d 22/11/2007**

Penambahan Pekerjaan Pembangunan Kantor Estate Alam Sutera

149

*AMLD merupakan pemegang saham utama Perseroan ** Masih dalam tahap pekerjaan pemeliharaan dan retensi

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga dan / atau pihak terafiliasi, yaitu sebagai berikut: Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT Argo Manunggal Land Development Wallstreet Limited PT Argo Pantes Tbk. PT Cahaya Alam Raya PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills PT Bekasi Matra Industrial Estate PT Hijau Pundinusa PT Bekasi Fajar Industrial Estate PT China Insurance Indonesia PT Daya Sakti Perdika

Sifat hubungan istimewa

Transaksi

Pemegang Saham Pemegang Saham Tidak Langsung Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi

Pekerjaan konstruksi dan pinjaman Pinjaman Pinjaman Surat Aksep Pinjaman Pembelian Tanah Pembelian Tanah Penjualan Tanah Asuransi Sewa Ruangan

Transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut terdiri dari sebagai berikut : (Dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah

Hutang Usaha : PT Hijau Pundinusa PT Argo Manunggal Land Development

38.458 6.130

Hutang Lain-lain : PT Argo Manunggal Land Development

8.564

Hutang Hubungan Istimewa : PT Argo Manunggal Land Development

174.688

Penjualan Tanah: PT Bekasi Fajar Industrial Estate

2.340

Beban Pokok Penjualan – Pekerjaan Konstruksi: PT Argo Manunggal Land Development

9.286

Pembelian Tanah: PT Bekasi Matra Industrial Estate PT Hijau Pundinusa

49.000 97.458

Beban Umum dan Administrasi: Sewa ruangan PT Daya Sakti Perdika

183

15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak terlibat atau sedang menghadapi suatu gugatan perkara atau perselisihan baik dalam perkara perdata maupun pidana di hadapan pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan / atau penundaan kewajiban hutang melalui pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) serta perselisihan perburuhan di pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

56

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. UMUM A. SEJARAH PERKEMBANGAN Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan yang berada di bawah naungan Harjanto Tirtohadiguno dan keluarga yang telah berpengalaman di bidang pembangunan perumahan dan Kawasan Industri terpadu di Indonesia selama lebih dari 18 tahun. Proyek-proyek yang telah dikembangkan adalah kawasan hunian Taman Alfa Indah yang berlokasi di Joglo, Jakarta Barat dengan luas lahan sekitar 90 hektar. Proyek lainnya adalah Kawasan Industri terpadu MM2100 Industrial Town, yang berlokasi di Cibitung, Bekasi dengan luas lahan sekitar 700 hektar yang merupakan proyek kerjasama dengan Marubeni, perusahaan besar dari Jepang. Kawasan Industri terpadu MM2100 Industrial Town dimulai pembangunannya pada tahun 1989 dan merupakan salah satu Kawasan Industri yang berlokasi strategis, memiliki infrastruktur serta sarana dan prasarana yang lengkap. Saat ini MM2100 ditempati sekitar 160 perusahaan-perusahaan baik nasional dan multinasional, dimana sekitar 90% (sembilan puluh persen) merupakan perusahaan multinasional seperti Marubeni Chemicals Group, PT Yamaha Music Manufacturing Asia, PT Astra Honda Motor, PT Panasonic Shikoku Electronics Indonesia, PT LG Electronics Indonesia, PT Sanken Indonesia. B. UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA Hukum pertanahan di Indonesia pada dasarnya diatur berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (“UUPA”) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (Peraturan Pemerintah Mengenai Tanah). UUPA mengatur mengenai berbagai jenis hak atas tanah dan sistim pendaftarannya untuk memberikan perlindungan atas status kepemilikan tanah. Adapun beberapa hak atas tanah, antara lain: a.

Hak Milik: merupakan hak atas tanah yang terkuat. Hak Milik juga merupakan hak atas tanah yang paling mendekati jenis hak atas tanah yang dikenal secara internasional dengan konsep “freehold”. Kepemilikan seseorang atas tanah dengan Hak Milik adalah tanpa batas waktu. Tanah dengan Hak Milik dapat dimiliki oleh perorangan Warga Negara Indonesia, bank-bank negara (Pemerintah), koperasi, organisasi-organisasi keagamaan dan sosial tertentu. Hak Milik dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan. Tanah dengan Hak Milik tidak dapat dimiliki oleh perusahaan (baik perusahaan Indonesia atau perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing) atau individu asing.

b.

Hak Guna Bangunan (HGB): adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas permintaan pemohon dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat. Tanah dengan HGB dapat dimiliki oleh perorangan Warga Negara Indonesia, perusahaan Indonesia atau perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan di Indonesia. HGB dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan.

c.

Girik : UUPA juga mengenal jenis hak atas tanah yang berasal dari hukum adat Indonesia yang disebut Girik, yang muncul akibat perwujudan dan penguasaan atau penghunian atas tanah, pembayaran pajak dan retribusi atas tanah tersebut, atau pelepasan atas tanah Girik. Girik merupakan jenis hak atas tanah yang tidak terdaftar namun kepemilikannya dapat dibuktikan dengan sertifikat yang terdaftar di kantor desa atau kelurahan setempat. Sertifikat tersebut berisi penjelasan singkat mengenai tanah dan pemegang Girik serta penjelasan lengkap mengenai pembayaran pajak dan retribusi atas tanah tersebut.

57

Untuk memperoleh HGB atas tanah yang berasal dari Hak Milik atau tanah Girik, permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat diajukan setelah pelepasan hak oleh pemilik tanah hak atau tanah Girik sebelumnya. Proses perolehan HGB atas tanah yang berasal dari Hak Milik relatif lebih singkat dibandingkan dengan yang berasal dari tanah Girik mengingat tanah dengan Hak Milik telah terdaftar sebelumnya. Jika suatu badan hukum bermaksud memiliki tanah maka, ia terlebih dahulu harus memiliki izin untuk membebaskan dan membeli tanah dimaksud. Tata cara untuk memperoleh izin untuk membebaskan, membeli, dan membangun, atau untuk memperoleh hak atas tanah, mungkin dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Permohonan untuk memperoleh izin membeli, membebaskan, dan membangun kawasan tertentu harus diajukan Pemerintah Daerah setempat. Pemilik tanah hanya dapat menjual tanah mereka kepada pemegang izin dengan cara yang disepakati bersama. Jika Perseroan membeli tanah melalui pelepasan hak, maka Perseroan akan mengajukan permohonan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mendapatkan sertifikat HGB. Setelah memperoleh HGB, Perseroan kemudian menjual dan atau mengalihkan hak tanah tersebut sebagai bidang-bidang tanah yang telah dibangun atau dimatangkan. Dalam hal tanah yang telah dimatangkan, pembeli baru dapat memperoleh hak atas tanah setelah pematangan tersebut selesai.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah pembangunan dan pengelolaan perumahan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki tanah yang telah dibebaskan sebesar 1.472 hektar dan tanah yang sedang dalam proses pembebasan sebesar 28 hektar. Dari tanah yang telah dibebaskan tersebut, Perseroan telah mengembangkan sebesar 297 hektar dan sedang mengembangkan sebesar 77 hektar sehingga sisa tanah (land bank) yang dimiliki adalah sebesar 1.098 hektar. Tabel dibawah menggambarkan rincian tanah berdasarkan kepemilikan sebagai berikut: No

Perusahaan

1 2 3 4

Perseroan PT Alfa Goldland Realty PT Delta Mega Persada PT Nusa Raya Mitratama Total

1

Dikembangkan1 (Ha)

Dibebaskan (Ha)

Dalam Proses Pembebasan (Ha)

201 590 589 92

28 -

4 370 -

1.472

28

374

Merupakan tanah yang telah dimatangkan dan siap dijual dan dibangun, termasuk tanah terjual, stok tanah, infrastruktur dan tanah-tanah yang digunakan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Sedangkan tabel berikut menggambarkan rincian tanah berdasarkan lokasi yaitu: No

Lokasi

1 2 3 4 5

Kecamatan Serpong Kecamatan Cianjur Kecamatan Pasar Kemis Kecamatan Cibitung Kecamatan Cikarang Total

1

Dikembangkan1 (Ha)

Dibebaskan (Ha)

Dalam Proses Pembebasan (Ha)

671 79 589 92 41

28 -

374 -

1.472

28

374

Merupakan tanah yang telah dimatangkan dan siap dijual dan dibangun, termasuk infrastruktur dan tanah-tanah yang digunakan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

58

A. PRODUKSI Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan proses kerja sebagai berikut:

Keterangan: a. Informasi Pasar dan Potensi Pasar adalah tahapan awal untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi mengenai produk-produk properti yang memiliki potensi untuk dikembangkan, serta lokasilokasi yang baik untuk pembangunan produk properti tersebut. b. Analisa Pasar adalah analisa mengenai produk-produk properti yang akan dibangun dan beserta potensi pasarnya. c. Studi Kelayakan adalah kajian teknis yang lebih mendalam mengenai kelayakan rencana pembangunan suatu proyek properti. Adapun faktor-faktor yang diteliti dalam studi kelayakan adalah target pasar, proyeksi permintaan pasar, tingkat persaingan, proyeksi keuangan dan imbal balik atas proyek properti tersebut. d. Perencanaan adalah tahapan dimana Perseroan, dengan atau tanpa bantuan dari konsultankonsultan yang sudah berpengalaman, merancang pengembangan dasar dari proyek tersebut. Dalam proses perencanaan, terdapat dua tahapan yang terdiri dari rencana tapak (site planning) dan rencana blok (block planning). Dalam tahap perencanaan ini, dijelaskan mengenai jenis-jenis fasilitas yang akan disediakan, rencana infrastruktur, dan daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pemukiman dan / atau komersial. e. Perizinan adalah pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk melakukan pembangunan atas proyek properti. f. Perencanaan dan perancangan adalah perencanaan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan lain-lain. g. Pemasaran adalah penjualan produk Perseroan. h. Konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan produk-produk properti. i. Penyerahan produk adalah proses penyerahan fisik produk dari pihak Perseroan kepada konsumen. Tabel berikut menunjukkan produksi Proyek Alam Sutera untuk periode 1994-2002, 12 bulan pada tahun 2003–2006 dan 8 (delapan) bulan pada tahun 2007: Nama Proyek

31 Agt 07 Luas (m2)

31 Des 06 Luas (m2)

31 Des 05 Luas (m2)

31 Des 04 Luas (m2)

31 Des 03 Luas (m2)

2002-1994 Luas (m2)

Tanah Kavling Kavling Cluster Kavling Komersial Sub Total

19.836 19.836

17.856 69.041 86.897

15.278 12.000 27.278

66.520 66.520

45.110 45.110

431.043 360.717 791.760

Tanah yang dibangun Rumah Ruko Sub Total Sarana dan Prasarana

14.407 14.407 40.000

37.559 784 38.343 -

33.932 640 34.572 25.500

27.697 2.731 30.428 -

8.080 2.673 10.753 -

445.288 11.678 456.966 1.278.100

Total

74.243

125.240

87.350

96.948

55.863

2.526.826

59

B. PROYEK-PROYEK PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN Terkait erat dengan fakta bahwa DKI Jakarta sudah semakin padat penduduknya, adalah keinginan Pemerintah Daerah Tangerang maupun Gubenur DKI Jakarta untuk mengurangi beban penduduk Tangerang dan DKI Jakarta dengan menciptakan kota-kota baru di luar Jakarta yang dapat menjadi daerah pemukiman alternatif bagi penduduk Jakarta. Permasalahan beban penduduk di Tangerang dan DKI Jakarta ini dijawab dengan mendirikan dan mengembangkan Kawasan Terpadu bernama Alam Sutera. Proyek Alam Sutera Proyek Alam Sutera merupakan proyek Kawasan Terpadu (mixed use development) yang dimulai pada tahun 1994. Proyek Alam Sutera terletak di tengah ”Golden Pentagon” yaitu di tengah-tengah 5 (lima) area pemukiman yang terus berkembang yaitu Tangerang, Karawaci, Kebun Jeruk, Pondok Indah dan Bintaro-Serpong.

Ilustrasi tidak sesuai skala sebenarnya

Proyek Alam Sutera lahir dari konsep Perseroan untuk mempunyai kawasan yang memiliki aksesabilitas, lokasi, sarana dan prasarana bertaraf internasional, cluster dengan karakteristik unik masing-masing dan lingkungan hijau dan asri. Terletak kurang lebih 15 km dari Jakarta dan sekitar 8 km dari pusat kota Tangerang, saat ini Alam Sutera dapat diakses melalui beragam alternatif, salah satunya melalui jalan tol. Akses jalan tol tersebut dibagi menjadi (i) Jakarta melalui jalan tol Jakarta–Merak, (ii) Bekasi dan Bogor melalui jalan tol Jakarta Outer Ring Road I, dan jalan tol Pondok Indah–Serpong. Selain akses-akses tersebut, Perseroan sedang membangun akses / on-off ramp yang akan menghubungkan Alam Sutera dengan jalan tol Jakarta-Merak secara langsung. Proyek ini dikonstruksikan oleh PT Wijaya Karya Tbk. (Persero) dan direncanakan mulai beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2008. Akses / on-off ramp merupakan akses tercepat dari Jakarta (point-to-point toll road) menuju ke Alam Sutera dan sekaligus menjadi akses utama baru bagi penduduk Serpong dan sekitarnya. Dengan dibangunnya akses ini menjadikan Alam Sutera sebagai salah satu kawasan terpadu yang memiliki akses point-to-point toll road terdekat dengan Jakarta. Nilai jual Proyek Alam Sutera juga diperkuat dengan infrastruktur yang berkualitas internasional. Perseroan menciptakan perpaduan lokasi yang strategis dengan infrastruktur di dalam Kawasan Terpadu Alam Sutera. Perpaduan ini menciptakan jalur sirkulasi ke dalam kawasan Alam Sutera yang mudah dan nyaman untuk diakses oleh penghuni.

60

Ilustrasi (Artistic Rendering) mengenai circulation plan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaannya telah memiliki lahan untuk pengembangan Alam Sutera seluas 699 hektar dimana 28 hektar sedang di dalam proses pembebasan. Pengembangan proyek ini akan dibagi ke dalam dua tahap, dimana tahap pertama telah mengembangkan 297 hektar dan sedang mengembangkan sebesar 77 hektar dari seluruh lahan yang dibebaskan. Dari sejumlah tanah yang tersedia, tabel berikut menggambarkan rencana penggunaan tanah oleh proyek dalam rangka pengembangan kawasan terpadu Alam Sutera: No

Kategori

Rencana Peruntukan

1

Komersial

Apartemen danTown Houses Rumah Toko dan Pusat Perbelanjaan Hotel Perkantoran Lahan Komersial Mal & Theme Park

2

3

Pemukiman

Sarana Prasarana

Luas Tanah (Ha)

(%)

22 10 8 35 86 23

3,17 1,37 1,19 5,00 12,24 3,25

Sub Total

184

26,22

Cyber Housing Cluster Vila / Perumahan Mewah Perumahan Lainnya

13 18 192

1,86 2,64 27,44

Sub Total

223

31,93

Pendidikan Pertamanan dan Telaga Sarana Olahraga Rumah Sakit Sarana Rekreasi Sarana Ibadah Infrastruktur Cluster Infrastruktur Luar Cluster Akses Tol Fasilitas Lainnya

10 24 5 1 6 2 152 86 4 3

1,49 3,47 0,67 0,17 0,85 0,26 21,67 12,25 0,57 0,45

Sub Total

293

Total

699

2

41,85 1,2

100,00

1

Terdapat lahan seluas 28 hektar dalam proses pembebasan serta dikarenakan nilai pembulatan Efek pembulatan

2

Kawasan terpadu Alam Sutera merupakan kawasan terpadu yang mempunyai visi “Residential and Lifestyle Community” yang terdiri dari kawasan perumahan menengah atas, kawasan komersial dan sarana prasarana pendukungnya.

61

Kawasan Perumahan Kawasan perumahan Alam Sutera dirancang dalam master plan sebesar 223 hektar oleh Sasaki Walker Associate dari Amerika Serikat, yang merupakan master planner tahap pertama yang kemudian dilanjutkan oleh Forrec dari Kanada untuk tahap ke dua, bersama-sama dengan tim internal Perseroan yang telah memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun. Master plan Alam Sutera dirancang untuk membangun komunitas yang aman, nyaman dan asri. Untuk mewujudkan komunitas tersebut, Alam Sutera hadir dengan konsep cluster yang memberikan keamanan yang optimal dimana setiap cluster mempunyai luas tanah sekitar 5 sampai 20 hektar dan terdiri dari sekitar 150 sampai 400 rumah hunian. Dengan sistim cluster ini, pengamanan akan dapat lebih terfokus dan dijaga oleh satuan pengamanan selama 24 jam. Untuk cluster-cluster selanjutnya, keamanan akan semakin ditingkatkan salah satunya melalui penggunaan CCTV. Kenyamanan dihubungkan dengan lingkungan asri dan hijau. Dimana menekankan keseimbangan kehidupan yang dirancang dengan konsep yang menciptakan keteduhan antara lain dengan banyaknya penanaman pohon-pohon rindang dan hijau yang sangat berpengaruh atas tingkat polusi udara. Alam Sutera melalui penelitian kadar timbal (Pb) yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) pada Oktober 2004 menunjukan hasil minimum kadar yang berada dibawah rata-rata standar World Health Organization (0.5 mikrogram per nano meter kubik) yaitu sebesar 0.24 mikrogram per nano meter kubik. Tidak hanya lingkungan asri, kualitas infrastruktur juga menunjukkan keseriusan Alam Sutera, hal ini dapat dilihat pada keberadaan jalan-jalan utama yang lebar (4 (empat) jalur), pertamanan yang menghijau disertai dengan danau buatan beserta jogging track dengan total luasan sebesar 10 hektar dimana semua ini dibangun dan dikelola dengan taraf internasional. Kawasan Komersial Alam Sutera akan terus mengembangkan komplek multi fungsi yang memadukan antara lain pusat perbelanjaan (rumah toko, dan mal), hotel, perkantoran dalam satu kawasan dengan pemukiman yang ada. Menurut master plan, lahan yang tersedia untuk komersial adalah 183 hektar. Kawasan komersial ini akan menghadirkan sebuah kawasan yang modern dan high-tech dengan sektor komersial sebagai pusatnya. Pengembangan kawasan multi fungsi merupakan bagian dari mega proyek berskala besar. Sarana dan Prasarana Untuk mendukung pengembangan kawasan terpadu, telah dilakukan pembangunan secara bertahap, dimulai dari penyiapan lahan siap bangun beserta infrastrukturnya. Adapun sarana dan prasarana penunjang yang telah, sedang dan akan dibangun adalah sebagai berikut : No

Sarana dan Prasarana

Luas (Ha)

Status

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Akses Tol Family Park Club House Greenery + Pond Jalan Utama Jalan dan Prasarana Cluster dan Ruko Lapangan Softball Mini Market + Pasar Tradisional Rumah Sakit Sarana Ibadah Sarana Lainnya Sekolah Swasta Sekolah Umum Sport Center Telaga + Jogging Tracks

4 6 1 14 86 152 1 1 1 2 3 9 1 3 10

Tahapan sedang dikembangkan Tahapan sudah dikembangkan Tahapan sudah dikembangkan Tahapan akan dikembangkan Tahapan sudah dan akan dikembangkan Tahapan sudah dan akan dikembangkan Tahapan sudah dikembangkan Tahapan sudah dikembangkan Tahapan sudah dikembangkan Tahapan sudah dan akan dikembangkan Tahapan sudah dan akan dikembangkan Tahapan sudah dikembangkan Tahapan sudah dan akan dikembangkan Tahapan sudah dikembangkan Tahapan sudah dikembangkan

1

Total Efek pembulatan

293 1

62

Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum seperti jalan, sistim pembuangan yang dikelola oleh divisi khusus yang didukung oleh sekitar 40 (empat puluh) pegawai yang bergerak di bidang unit pengelolaan perumahan dengan imbalan uang iuran pelayanan bulanan dari para pemukim. Kelebihan proyek Alam Sutera dibandingkan pesaing lainnya adalah pengembangan kawasan all-in-one community dimana penghuni mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, asri dan hijau baik untuk bekerja dan menetap sambil berekreasi bersama-sama keluarga di dalam sebuah kawasan yang sama.

Ilustrasi (Artistic Rendering) aerial view dari Kawasan Alam Sutera

Sampai saat ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah membukukan hasil penjualan berdasarkan kegiatan usahanya dari tahun 2002 hingga 31 Agustus 2007 sebagai berikut: 2007 LB (M2) Kavling Rumah Total

8 bulan LT (M2) Unit

2006 Nilai (Rp)

8,425

122,018 11,860

186 84

148,977 33,408

8,425

133,878

270

182,385

LB (M2)

LB (M2) Kavling Rumah Total

Nilai (Rp)

21,746

55,249 36,507

80 219

67,304 84,713

21,746

91,756

299

152,017

2004 12 bulan LT (M2) Unit

2005


LB (M2)

Nilai (Rp)

24,020

88 133

23,686 73,117

24,020

67,600

221

96,803

LB (M2)

Nilai (Rp)

20,244

42,757 33,038

104 151

38,096 78,676

20,244

75,795

255

116,772

2003

33,067 34,533


2002


Nilai (Rp)

14,507

111,631 16,952

306 74

53,413 39,931

14,507

128,583

380

93,344

LB (M2)


Nilai (Rp)

13,573

99,773 15,022

120 73

35,692 32,716

13,573

114,795

193

68,408

B.1 PROYEK-PROYEK YANG TELAH DIKEMBANGKAN Berikut adalah rincian proyek-proyek yang telah dikembangkan sampai Prospektus ini dibuat: No

Kawasan

1 2 3

Kawasan perumahan Kawasan komersial Sarana dan Prasarana

1

Luas Tanah (Ha)

(%)

114 48 134

38,52 16,18 45,30

297 1

100,00

Efek pembulatan

B.1.1 SEKTOR PERUMAHAN Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Alam Sutera telah dibangun sebanyak 20 (dua puluh) cluster dan 2 (dua) perumahan non cluster yang luas seluruhnya sebesar 114 (seratus empat belas) hektar. Cluster pertama dibangun pada tahun 1995 dengan nama Sutera Asri. Berikut rangkuman cluster pemukiman yang telah dibangun oleh Perseroan sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

63

No. Nama Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sutera Asri Sutera Amarylis Sutera Buana Sutera Cemara Sutera Delima Sutera Elok Sutera Feronia Sutera Flamboyan Sutera Gardenia Sutera Harmoni Sutera Intan Sutera Jelita Sutera Kirana Sutera Lavender Sutera Magnolia Sutera Narada Sutera Riviera Sutera Telaga Biru Griya Sutera Griya Hijau Total

Produksi

Penjualan

Rumah (unit)

Kavling (unit)

Rumah (unit)

Kavling (unit)

21 44 12 145 212 113 42 291 225 217 133 330 392 43 57 78 7 319 263

139 20 167 42 68 64 36 22 24 52 37 104 81 166 69 156 35 81 51 14

21 42 12 145 212 113 26 291 225 217 133 330 392 21 57 74 6 309 261

139 16 158 42 65 53 26 22 23 52 36 100 81 136 59 149 22 76 16 7

2,944

1,428

2,887

1,278

B.1.2 KAWASAN KOMERSIAL Kawasan komersial / bisnis saat ini terdiri dari antara lain pertokoan, dalam bentuk rumah toko (ruko) dan lahan komersial. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kawasan komersial telah dibangun sebanyak 4 (empat) kompleks ruko dan kavling komersial siap bangun yang luas seluruhnya sebesar 48 (empat puluh delapan) hektar. Ruko pertama dibangun pada tahun 1995 dengan nama Sutera Niaga 1. Berikut rangkuman ruko dan lahan komersial yang telah dibangun sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan: No. Nama Ruko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luas

Produksi

Penjualan

(Ha)

Ruko (unit)

Kavling (unit)

Ruko (unit)

Kavling (unit)

Ruko Sutera Niaga 1 Ruko Sutera Niaga 2 Ruko Sutera Niaga 3 Ruko Griya Hijau Makro Depo Bangunan Showroom Kavling Komersial ROW 60 Kavling Komersial ROW 36 Kavling Komersial ROW 47

1 01 1 01 5 2 01 4 28 6

54 52 50 36 -

20 18 -

54 44 30 30 -

19 18 -

Total

48

192

38

158

37

1

Luasan untuk Sutera Niaga 2 sebesar 0.44 ha, untuk Griya Hijau sebesar 0.19 ha, untuk showroom sebesar 0.49 ha.

B.1.2.1 RUMAH TOKO DAN LAHAN KOMERSIAL Ruko Sutera Niaga I Ruko Sutera Niaga I (RSN I), merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalan Raya Serpong. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 54 (lima puluh empat) unit, dimana dari total keseluruhan 54 (lima puluh empat) unit, semua unit sudah terjual. Ruko Sutera Niaga II Ruko Sutera Niaga II (RSN II), merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalan Raya Serpong. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 52 (lima puluh dua) unit, dimana dari total keseluruhan 52 (lima puluh dua) unit, masih tersedia 8 (delapan) unit.

64

Ruko Sutera Niaga III Ruko Sutera Niaga III (RSN III), merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalan Raya Serpong. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 70 (tujuh puluh) unit, dimana dari total keseluruhan 70 (tujuh puluh) unit, masih tersedia 21 (dua puluh satu) unit. Ruko Griya Hijau Ruko Griya Hijau, merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalan Griya Hijau Raya. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 54 (lima puluh empat) ruko terdiri dari 36 (tiga puluh enam) unit ruko dan 18 (delapan belas) kavling, dimana masih tersedia 6 (enam) unit ruko dan 18 (delapan belas) unit kavling. B.1.3 SARANA DAN PRASARANA Untuk mendukung kawasan perumahan dan komersial, Proyek Alam Sutera sampai saat ini telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, baik itu berupa fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Sarana dan prasarana di kawasan terpadu Alam Sutera sampai saat ini merupakan salah satu yang terlengkap di daerah Serpong. Berikut adalah sarana dan prasarana yang telah dikembangkan di Alam Sutera: No


Luas (Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jalan Utama Jalan dan Prasarana dalam Cluster / Ruko Sport Center Club House Rumah Sakit Omni International Alam Sutera Family Park Sekolah St. Laurensia Sekolah Umum Mini Market + Pasar Tradisional Lapangan Softball Telaga + Jogging Tracks Sarana lainnya Total

1 2

Persentase (%)

28 72 3 1 1 6 9 01 1 1 10 3

20,49 53,79 1,90 0,83 0,89 4,41 6,88 0,20 0,37 0,74 7,54 1,96

134 2

100,00

Terdiri dari lahan seluas 0.27 hektar. Efek pembulatan

Rumah Sakit Omni International

(Foto Agustus 2007)

Jogging Track

Pool Club House

(Foto Juli 2007)

(Foto Mei 2004)

Foto-foto sarana prasarana yang telah dikembangkan di Alam Sutera

B.1.3.1 SARANA DAN PRASARANA REKREASI Perkembangan pembangunan di kota Serpong, Tangerang yang seiring dengan pertumbuhan penduduknya yang demikian pesat telah meningkatkan kebutuhan atas sarana rekreasi bagi setiap anggota keluarganya setelah melakukan segala aktifitas kesehariannya.

65

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah membangun sebuah sarana rekreasi dengan konsep “Outdoor Activities” yang disebut Alam Sutera Family Park (ASFP). Melalui sarana-sarana yang tersedia di ASFP, Perseroan ingin mengajak masyarakat kembali mencintai kegiatan “Outdoor Activities” yang sarat dengan tema pendidikan, kesehatan dan kecintaan kepada lingkungan hidup disekitar kita. Adapun sarana dan prasarana penunjang pariwisata terdiri dari sarana rekreasi, sarana olahraga air dan darat, dan restoran. Kawasan ini diresmikan dan mulai beroperasi pada tanggal 22 Desember 2002 yang dibangun diatas tanah seluas ± 5.93 hektar. Beberapa sarana yang ada di Alam Sutera Family Park ini antara lain adalah: No. 1.

Nama Sarana Wonder Kidz Play Ground

Kegiatan -

Birthday Pavillion : sebuah sarana untuk penyelenggaraan kegiatan ulang tahun anak, pertemuan keluarga, dll. Fun Cars : permainan mobil-mobilan menggunakan coin. Choo Choo Train : kereta api mini yang disukai anak-2. Kolam Renang : terdiri dari Wading Pool (kolam untuk Balita), dilengkapi dengan air mancur ditengahnya dan kolam arus untuk anak yang lebih besar sampai usia dewasa. Seluruh lantai disekitar tepi kolam renang ini dibuat dari karet berwarna-warni (rubber flooring), sehingga menjadi lebih aman bagi anak-anak.

2.

Putt-Putt Golf & Games

Merupakan lapangan golf mini dengan 36 (tiga puluh enam) holes, dengan beberapa variasi bentuk lapangan maupun ornamen hiasannya.

3.

Ring O Stage

Amphitheatre berbentuk lingkaran yang dilengkapi dengan panggung. biasa digunakan untuk atraksi pentas seni, aneka lomba, company gathering, dll.

4.

Patriot Paintball Sport

Sarana permainan perang-perangan dengan menggunakan peralatan khusus dan peluru cat. Terdapat 3 (tiga) field berbentuk hutan dan berbukit, yang sangat menantang sebagai ajang pertempuran.

5.

Food Court

Adalah areal santap yang menyediakan aneka makanan dan minuman dengan beragam pilihan.

6

Outbound Area

Terdapat 2 (dua) areal yang diperuntukkan bagi kegiatan outbound, baik untuk anak-anak (Kampung Maen) maupun dewasa.

7

DJ’s Kampoeng Aer

Restoran lesehan dengan suasana terbuka yang menyatu dengan alam, tersedia juga ruang dengan fasilitas AC tertutup untuk acara khusus, seperti rapat, arisan, dll.

Family Park

Sports Center

Wading Pool

(Foto April 2007)

(Foto Juli 2007)

(Foto Agustus 2004)

Foto-foto sarana rekreasi yang telah dikembangkan di Alam Sutera

B.1.3.2 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG Sarana dan prasarana lain yang telah dibangun oleh pihak ketiga yang terdapat di dalam kawasan terpadu Alam Sutera yang dapat menunjang kelengkapan Alam Sutera adalah sebagai berikut: No. Nama Sarana

Kegiatan

1.

Sekolah St Laurensia

Sekolah swasta terkemuka yang memberikan berbagai program pendidikan dimulai dengan playgroup, taman kanak-kanak, SD, SLTP, SLTA, dan SMIP (Sekolah Menengah Industri Pariwisata).

2

Rumah Sakit Omni Medical Center (RS Omni)

Rumah Sakit Omni dahulu lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Ongkomulyo. Saat ini RS Omni memberikan layanan tertier, yaitu rumah sakit yang menyediakan pelayanan sub spesialistik.

66

3

Mini-Mart dan Pasar Tradisional

Berlokasi di tengah-tengah kompleks perumahan Alam Sutera, mini-mart adalah toko serba ada yang menyediakan berbagai macam produk seperti makanan ringan, minuman ringan dan kebutuhan sehari lainnya dengan lapangan parkir yang luas. Pada pagi hari lapangan parkir ini berubah dan dipadati oleh pasar tradisional yang menjual sayuran dan buah-buahan segar.

4

Sport Center

Kolam renang olympic size, lapangan basket, bulu tangkis (indoor 4 (empat) buah), spa dan sauna, fitness center, lapangan tenis, bilyard dan gedung multiguna. Luas lahan Sport Center 2,55 hektar.

Sarana dan prasarana lain yang terdapat di sekitar kawasan terpadu Alam Sutera yang dapat menunjang kelengkapan Alam Sutera adalah sebagai berikut: 1.

Rumah Toko (Ruko)

Berlokasi di jalan utama Serpong di bagian depan Alam Sutera merupakan deretan ruko yang memberikan berbagai ragam jasa seperti rumah makan, perkantoran, salon kecantikan, binatu, kursus bahasa inggris, apotik, foto studio dan cuci cetak film.

2.

Bank

Kawasan Alam Sutera dilengkapi dengan bank-bank utama yaitu Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Kesawan dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terletak di dalam kawasan komersial Sutera Niaga.

3.

Swiss German University

Merupakan salah satu universitas internasional terkemuka di Indonesia. Lokasinya berjarak radius 8 km dari Alam Sutera.

4.

Universitas Pelita Harapan

Merupakan salah satu universitas lokal terkemuka di Indonesia. Lokasinya berjarak radius 5 km dari Alam Sutera.

5.

Lapangan Golf

Terdapat 5 lapangan golf yang rata-rata berjarak radius 5 km dari Alam Sutera yang memiliki minimal 18 holes

6.

Pujasera

Pujasera merupakan pusat makanan dan jajanan yang ada disekitar Alam Sutera. Pujasera ini memiliki menu makanan yang variatif dan lokasi yang tersebar di sepanjang jalan raya Serpong.

7.

Sekolah Pelita Harapan

Merupakan salah satu sekolah lokal dengan kurikulum internasional terkemuka di Indonesia. SPH dapat dijangkau dalam radius 5 km dari Alam Sutera.

8.

Deutsch International Schule

Merupakan salah satu sekolah internasional di kota Serpong. Deustsch Internastional Schule dapat dijangkau dalam radius 5 km dari Alam Sutera.

B.2 PROYEK-PROYEK YANG SEDANG DIKEMBANGKAN Berikut adalah rincian proyek-proyek yang sedang dikembangkan sampai Prospektus ini dibuat: No

Kawasan

1 2 3 4

Kawasan Perumahan Kawasan Komersial Sarana dan Prasarana Akses Tol

Luas Tanah (Ha)

(%)

34 6 33 4

44,32 8,01 42,49 5,18

77

100,00

B.2.1 KAWASAN PERUMAHAN Saat ini Alam Sutera sedang membangun 3 (tiga) cluster perumahan. Adapun perumahan yang saat ini sedang dikembangkan adalah sebagai berikut: No. Nama Cluster 1 2 3

Produk

Penjualan

Rumah (unit)

Kavling (unit)

Rumah (unit)

Kavling (unit)

Sutera Danau Biru Sutera Olivia Sutera Onyx

206 243

77 165 222

84 7

5 152 172

Total

449

464

91

329

67

Sutera Danau Biru Sutera Danau Biru dimulai pembangunannya pada tahun 2007 dan diperkirakan akan selesai pembangunannya pada bulan April 2008. Sutera Danau Biru, merupakan kompleks perumahan dengan lahan kavling siap bangun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit dengan luas tanah berkisar 1.000m2 sampai dengan 4.800m2. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkembangan pembangunannya sudah mencapai 30%. Perseroan mulai melakukan pemasarannya sejak Januari 2008. Sutera Olivia Sutera Olivia dimulai pembangunannya pada tahun 2007 dan infrastruktur diperkirakan akan selesai pembangunannya pada Desember 2007. Sutera Olivia, merupakan kompleks perumahan dengan rumahrumah kelas menengah-menengah ke atas dengan luas bangunan yang berkisar antara 151m2 sampai dengan 289m2 dan luas tanah yang berkisar antara 180m2 sampai dengan 420m2. Adapun tipe-tipe perumahan yang terletak di cluster Sutera Olivia adalah Asoka, Adreanum, Alpinia, Anteos, Oliver. Selain itu di dalam cluster ini, Perseroan juga menawarkan produk berupa lahan kavling siap bangun sebanyak 103 (seratus tiga) unit. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkembangan pembangunannya sudah mencapai 60%. Perseroan mulai melakukan pemasarannya sejak Februari 2007 dan saat ini telah terjual sebesar 70% dari seluruh pembangunannya. Sutera Onyx Sutera Onyx dimulai pembangunannya pada tahun 2007 dan infrastruktur diperkirakan akan selesai pembangunannya pada Mei 2008. Sutera Onyx, merupakan kompleks perumahan dengan rumah-rumah menengah-menengah ke atas dengan luas bangunan yang berkisar antara 155m2 sampai dengan 279m2 dan luas tanah yang berkisar antara 180m2 sampai dengan 420m2. Adapun tipe-tipe perumahan yang terletak di cluster Sutera Onyx adalah Palmer, Pacific, Paloma, Pua, Pandora, Paquita. Selain itu di dalam cluster ini, Perseroan juga menawarkan produk berupa lahan kavling siap bangun sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) unit. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkembangan pembangunannya sudah mencapai 10%. Perseroan mulai melakukan pemasarannya sejak Februari 2007 dan saat ini telah terjual sebesar 40% dari seluruh pembangunannya. B.2.2 KAWASAN KOMERSIAL Kawasan komersial / bisnis saat ini terdiri dari antara lain pertokoan, dalam bentuk rumah toko (ruko) dan kavling komersial. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan sedang merencanakan memulai pembangunan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) unit ruko dan kavling komersial siap bangun yang luas seluruhnya 6 (enam) hektar. B.2.2.1 RUMAH TOKO Ruko Jalur Sutera, merupakan kompleks komersial berbentuk rumah toko (ruko) yang berlokasi di Jalur Sutera. Spesifikasi Jalur Sutera berkisar antara 75m2 sampai dengan 126m2 dan luas tanah yang berkisar antara 192m2 sampai dengan 489m2. Ruko ini memiliki 3-4 lantai dan digunakan sesuai dengan keinginan investor dengan disertai beberapa pembatasan pengunaan yang telah disetujui bersama-sama. Jumlah unit ruko yang terletak di lokasi ini terdapat 260 (dua ratus enam puluh) unit, dimana dari total keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) unit, masih tersedia 153 (seratus lima puluh tiga) unit. B.2.3 SARANA DAN PRASARANA Kawasan terpadu Alam Sutera sampai sekarang terus membangun dan menambahkan koleksi sarana dan prasarana, baik itu berupa fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Berikut adalah gambaran umum mengenai sarana dan prasarana yang sedang dikembangkan di Alam Sutera:

68

No


1 2

Akses Tol Jalan Utama

3

Jalan dan Prasarana Cluster / Ruko

4

Sarana Ibadah

Luas (Ha)

Persentase (%)

4 7

10,87 19,44

24

64,80

2

4,89

37

100,00

Tahap Sedang dibangun, akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2008 Sedang dibangun, tahap pertama akan selesai pada kuartal ketiga tahun 2008 Sedang dibangun, diperkirakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2008 Sedang dibangun, diperkirakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2008

Foto-foto perkembangan pembangunan akses tol di Alam Sutera (Foto September 2007)

B.2.3.1 SARANA DAN PRASARANA REKREASI Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak ada sarana dan prasarana rekreasi yang sedang dikembangkan. B.2.3.2 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG Sarana dan prasarana lain yang sedang dibangun oleh pihak ketiga dan / atau bersama-sama dengan Perseroan yang berada di dalam kawasan terpadu Alam Sutera yang dapat menunjang kelengkapan Alam Sutera adalah sebagai berikut: No. Nama Sarana 1. 2.

Gereja Mesjid

Keterangan Dikerjakan oleh pihak ketiga yang berlokasi di dalam Alam Sutera Tahap pertama telah diselesaikan oleh Perseroan dan Anak Perseroan yang berlokasi di dalam Alam Sutera

B.3 PROYEK-PROYEK YANG AKAN DIKEMBANGKAN Berikut adalah rincian proyek-proyek yang akan dikembangkan sampai Prospektus ini dibuat: No

Kawasan

1 2 3

Kawasan Perumahan Kawasan Komersial Sarana dan Prasarana

Luas Tanah (Ha)

Persentase (%)

75 129 121

23,01 39,68 37,31

325

100,00

B.3.1 KAWASAN PERUMAHAN Sebagai upaya memenuhi permintaan atas kebutuhan perumahan di kawasan Serpong, Tangerang, saat ini Alam Sutera akan membangun 6 (enam) cluster perumahan yang akan dibangun selama 3 tahun ke depan. Tambahan pengembangan perumahan ini disediakan untuk kelompok berpendapatan menengah ke atas. Adapun perumahan yang saat ini akan dibangun adalah sebagai berikut:

69

No. Nama Cluster 1 2 3 4 5 6 1 2

Estimasi Luas Cluster (Ha) 1

Rencana Pengembangan (Tahun)

Dominion Park–The President Dominion Park–The Crown Dominion Park–The Capitol Sutera Palma Cyber Housing Luxury Villas

12 10 12 11 13 18

2008 2009 2010 2010 2011 2012

Total

75 2

Luas neto di luar sarana dan prasarana pendukung. Efek pembulatan

Konsep pengembangan kawasan perumahan oleh Perseroan akan tetap mempertahankan sistem clusternya. Seluruh kawasan perumahan yang akan dikembangkan ini mempunyai target market menengah atas dan ke atas. Target market ini didasarkan kepada visi Perseroan yaitu mewujudkan “Residential and Lifestyle Community” dengan sarana dan prasarana dengan kualitas prime, taman dan telaga dengan standar kualitas internasional yang membutuhkan pemeliharaan yang bertaraf internasional. Konsep yang akan ditawarkan secara garis besar adalah menawarkan beragam perumahan dengan keunikannya masing-masing, sebagai contoh Cyber Housing diproyeksikan akan menjadi housing cluster pertama di kawasan Alam Sutera yang dilengkapi dengan public cyber facility seperti wi-fi yang didukung dengan keamanan kelas prime seperti keamanan 24 jam, CCTV, dan lainnya yang akan menjamin privasi penghuninya. Luxury Villas sendiri dibangun sebagai kesatuan dengan kawasan resort hotel dan telaga buatan. Konsep yang ditawarkan Luxury Villas sendiri adalah resort type of housing complex. B.3.2 KAWASAN KOMERSIAL Seiring dengan pengembangan kawasan perumahan, Alam Sutera akan melakukan pengembangan kawasan komersial sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan kawasan perbelanjaan dan komersial akibat dari meningkatnya jumlah penduduk di kawasan Alam Sutera dan sekitarnya. Alasan mengapa pengembangan komersial ini belum dilakukan adalah kondisi Alam Sutera saat ini belum cukup besar untuk menopang pengembangan komersial ini. Namun, Perseroan percaya bahwa di saat pengembangan pemukiman dengan dibukanya cluster-cluster baru dilakukan disertai dengan akses point to point toll road, akan menciptakan pasar eksklusif yang akan menopang kawasan komersial di Alam Sutera ini. Perseroan saat ini juga sedang mengembangkan lahan komersial siap bangun yang sedang dalam proses pematangan dan penyediaan infrastruktur. Kawasan ini sebesar 129 hektar dan direncanakan akan dibangun superblock yang terdiri dari commercial office, hotel dan conference centre dan taman sentral, IT park yang terdiri dari high technology corporate office, incubator office, cyber institute dan digital resource center. Superblock dan IT Park ini merupakan salah satu nilai tambah dalam mega proyek Alam Sutera. Adapun rencana peruntukan untuk kawasan komersial yang saat ini akan dibangun adalah sebagai berikut: No. Rencana Peruntukan 1 2 3 4 5

Apartment / Town Houses Hotel Kavling Komersial Mal dan Theme Park Ruko Total

Estimasi Luas (Ha)

Persentase (%)

22 8 71 23 5

17,15 6,46 54,77 17,61 4,02

129

100,00

B.3.2.1 PUSAT PERBELANJAAN / MAL Menurut salah satu survey properti komersial pada triwulan ke dua 2007, tingkat hunian ritel sewa di wilayah Jabodetabek masih cukup tinggi yaitu 82,29% dan mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya sebesar 0,92%. Pada saat yang sama, terdapat perkembangan peningkatan jumlah penduduk di sekitar Tangerang dan Serpong. Atas dasar inilah, Perseroan merencanakan membangun mal namun dengan konsep yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya yaitu konsep family entertainment mall,

70

yaitu pusat perbelanjaan yang dikembangkan dan dilengkapi dengan sarana entertainment berupa theme park indoor dan outdoor. Mal ini diharapkan menjadi gaya hidup baru dan pusat perbelanjaan yang menjadi tujuan untuk berbelanja sekaligus hiburan bagi pengunjung dan konsumennya. Mal ini merupakan mal yang berskala regional dengan target market kepada kelas menengah ke atas.

Ilustrasi (Artistic Rendering) aerial view mal yang terintegrasi dengan theme park

Mal Alam Sutera adalah one stop recreational center seluas 7 hektar yang akan diintegrasikan dengan theme park seluas 15,75 hektar. Mal ini memadukan suasana perbelanjaan modern dengan sarana rekreasi eksklusif bagi pengunjungnya. Keunggulan komparatif antara Mal Alam Sutera dengan pesaingnya adalah theme park yang terintegrasi, komposisi lahan yang seimbang, tenancy-mix yang beragam dan lengkap serta posisi di pinggir tol yang dapat diakses secara langsung dan terintegrasi di dalam kawasan komersial Alam Sutera. Pembangunan integrated theme park merupakan terobosan baru bagi Perseroan yang merencanakan untuk menghadirkan suatu theme park yang berbeda dari theme park-theme park lainnya. Theme park yang dibangun merupakan kombinasi unik konsep pertunjukan baik itu di air maupun di darat dengan permainan dan hiburan yang dibungkus perpaduan antara musik, animasi dan atraksi yang dirancang khusus bagi pengunjung di segala umur, sehingga masing-masing pengunjung dapat menikmati beragam fasilitas-fasilitas dalam kawasan yang sama. Adapun komposisi pemakaian lahan serta luas bangunan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut : Luas Kotor Luas Bersih Jumlah Lantai Luas per lantai Jumlah Retailer

100.000 m2 60.000 m2 3 lantai 33.000 m2 300 retailer

Kapasitas Parkir

4.000 mobil

Strategi pemasaran dan penjualan Perseroan difokuskan kepada lahan yang luas, lokasi yang prime, konsep baru yang berbeda dan modern integrated theme park. Untuk mewujudkan one stop recreational center, Perseroan merancang tenant mix yang akan menciptakan shopping experience tersendiri bagi pengunjungnya. Shopping experience ini dibangun dengan menyediakan seluruh kebutuhan anggota keluarga. Tenancy mix di Mal Alam Sutera ini diperkirakan terdiri dari: Tenant Anchor Mini Anchor

Entertainment Food and Beverages Retailer

Jenis Hypermarket Department Store Toko Buku Pusat Elektronik Fitness Center Family Entertainment Center Bioskop Fine dining restaurant, al-fresco Fashion, IT section, Total

71

Luas bersih (m2) 10.000 6.000 1.500 2.000 1.500 4.000 5.000 15.000 15.000

Komposisi 26,70%

60.000

100,00%

8,30%

15,00% 25,00% 25,00%

Ilustrasi (Artistic Rendering) tampak samping mal yang terintegrasi dengan theme park

Perkembangan Pembangunan Mal Pembangunan mal ini menjadi salah satu fokus Perseroan untuk beberapa tahun kedepannya. Perseroan telah merencanakan dengan penuh perhitungan tahapan-tahapan dan jangka waktu pembangunan dalam pengembangan mal ini. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tahapan pengembangan mal yang telah dilaksanakan oleh Perseroan meliputi penunjukan konsultan untuk pembuatan master plan dan concept design. Perseroan sendiri saat ini sedang dalam tahapan pemilihan konsultan-konsultan utama lainnya seperti arsitek, kontraktor, landscape consultant dan lainnya. Penunjukan konsultan-konsultan utama sendiri direncanakan akan dilakukan pada awal tahun 2008. Perseroan menargetkan untuk memulai pembangunan konstruksi fisik pada bulan Juli 2008. Studi Kelayakan Proyek Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Amin, Nirwan, Afliantori & Rekan, perusahaan terdaftar di Bapepam–LK, proyek pembangunan mal ini dinilai layak untuk dilaksanakan. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut : a. Aspek komersial yang mencakup hal teknis (lokasi, akses, fasilitas, dan infrastruktur) dan non teknis (parameter sosial ekonomi di kawasan Serpong dan sekitarnya); b. Aspek makro yang mencakup analisa makro ekonomi, demografi dan regulasi pemerintah; c. Aspek finansial yang mencakup prospek dan risiko internal dan eksternal dari proyek; d. Aspek Perseroan yang mencakup analisa persaingan, posisi Perseroan, permintaan pasar, permodalan dan perizinan. B.3.3 SARANA DAN PRASARANA Berikut adalah gambaran umum mengenai sarana dan prasarana yang akan dikembangkan di Alam Sutera: No


1 2 3 4

Jalan Utama Jalan & Prasarana Cluster / Ruko Sekolah Umum Greenery + Pond Total

1

Efek pembulatan

72

Estimasi Luas (Ha)

Persentase (%)

48 55 1 14

40,72 46,64 0,73 11,91

119 1

100,00

B.3.3.1 SARANA DAN PRASARANA REKREASI Berikut adalah gambaran lebih detail atas sarana dan prasarana rekreasi yang akan dikembangkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan: No. Nama Sarana 1.

Theme Park

Kegiatan Theme Park merupakan sarana rekreasi yang terintegrasi dengan kawasan komersial (mal) dimana akan dilengkapi dengan permainan (rides) untuk segala umur, atraksi dan pertunjukan.

B.3.3.2 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG Sarana dan prasarana lain yang akan dibangun oleh pihak ketiga dan / atau bersama-sama dengan Perseroan yang terdapat di dalam Kawasan Terpadu Alam Sutera yang dapat menunjang kelengkapan Alam Sutera adalah sebagai berikut: No. Nama Sarana 1. 2. 3.

Infrastruktur Cluster Infrastruktur (non cluster) Fasilitas Lainnya

Kegiatan Terdiri dari jalan-jalan di cluster, taman, lapangan olahraga, dan clubhouse Terdiri dari jalan ROW 28 dan jalan ROW 47 Terdiri dari sarana ibadah, sarana rekreasi dan fasilitas sosial dan umum

B.4 SISA TANAH (LANDBANK) YANG BELUM DIKEMBANGKAN Perseroan saat ini memiliki tanah potensial yang belum dikembangkan. Tabel berikut menunjukkan rincian land bank Perseroan: No

Lokasi

Rencana Pengembangan

Sisa Tanah Land Bank (Ha)

Total

1 2 3 4 5

Kecamatan Cianjur Kecamatan Pasar Kemis Serpong Kecamatan Cibitung Kecamatan Cikarang

298 -

79 589 91 41

79 589 298 91 41

Total

298

800

1.098

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih belum melakukan pengembangan di daerah-daerah lainnya selain kota Serpong.

3. STRATEGI PEMASARAN DAN PENJUALAN Produk Perseroan yang ditawarkan oleh Perseroan kepada konsumen pada dasarnya terbagi atas kavling perumahan siap bangun, rumah jadi dan lahan komersial siap bangun dengan sasaran konsumen karyawan profesional dan pengusaha dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Untuk penjualan rumah jadi, Perseroan menawarkan berbagai macam tipe rumah yang telah dirancang oleh beberapa arsitek dengan sistem cluster. Perubahan ataupun modifikasi yang akan dilakukan oleh pemilik rumah diperkenankan dengan syarat harus disetujui dahulu oleh pihak Perseroan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari prinsip desain yang menyatu dengan lingkungan. Sedangkan untuk lahan komersial siap bangun, Perseroan hanya menjual tanah dimana pemilik dapat membangun sendiri proyek-proyek tertentu sesuai dengan konsep perencanaan pengembangan kota yang disetujui oleh Perseroan, sebagai contoh: sekolah, pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan lainnya. Pemasaran produk-produk Perseroan dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan sendiri kegiatan pemasarannya, menggunakan tenaga-tenaga penjual independen, agen-agen real estat atas dasar komisi atau referensi dari para karyawan Perseroan maupun pihak independen, dan dengan menggunakan jaringan pemasaran Perseroan melalui klub pemasaran yang telah dibangun.

73

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemasaran dan penjualan produk Perseroan dilakukan di bawah tanggung jawab direktur pemasaran yang dibagi atas 2 unit kerja yang terdiri dari 23 tenaga penjualan. Strategi yang dilaksanakan oleh pihak pemasaran secara keseluruhan akan diolah dan ditetapkan oleh direktur pemasaran Perseroan. Penetapan strategi ini ditetapkan berdasarkan analisis atas permintaan konsumen, tren pasar dan variabel-variabel pemasaran lainnya, termasuk analisis yang dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai kegiatan sebagai analisa pasar properti. Dalam menunjang strategi pemasaran tersebut, maka divisi pemasaran melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

Pembentukan tenaga penjualan yang terdiri dari: a. Sales Executive untuk menunjang calon-calon pembeli; b. Sales Counter untuk menerima pembeli di lokasi pemasaran; c. Standguide untuk tugas-tugas pameran baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun oleh pihak ketiga. Pembentukan tim promosi untuk periklanan dan promosi; Pembentukan tim administrasi penjualan; Pembentukan tim riset dan pengembangan (research and development).

Dalam upaya meningkatkan penjualan produk Perseroan, pemasaran juga dilakukan oleh agen-agen real estat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalin kerjasamanya dengan ERA, Century 21, Coldwell Bankers dan Ray White. Adapun sistim pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap agen penjualan ini berdasarkan komisi pada saat terjadinya dan selesainya transaksi. Pemasaran melalui klub dilakukan oleh 2 unit pemasaran yaitu Alam Sutera Marketing Club (“ASMC”) I dan II. ASMC I dibuka pada tahun 2003 dan ASMC II dibuka mulai tahun 2007. Keanggotaan ASMC I dan II terdiri dari korporasi, penjual independen, ibu rumah tangga, pegawai Perseroan dan pegawai perusahaan lainnya. Adapun komisi yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota diperhitungkan per penjualan. Bagi pengurus klub dibagi atas komisi bulanan dan komisi tiga bulanan. Sampai dengan 31 Agustus 2007 keanggotaan ASMC I dan II terdiri dari 482 anggota. Para anggota klub membayar uang jaminan keanggotaan yang dibayar pada waktu pendaftaran. Untuk transaksi penjualan kavling siap bangun, rumah tinggal dan rumah toko, Perseroan menawarkan tiga cara pembayaran: 1. 2.

3.

Tunai: Cara pembayaran ini berlaku untuk pembelian semua produk Perseroan. Pembeli diberi insentif berupa potongan harga sebesar kurang lebih 20% dari harga beli yang ditentukan. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR): Cara pembayaran ini diberlakukan untuk pembelian tanah dan rumah dalam satu kesatuan. Pembeli melakukan pembayaran uang muka sebesar minimal 20%, sementara sisanya akan dilunasi oleh bank pemberi KPR kepada Perseroan dan Anak Perusahaan. Pembayaran bertahap / Angsuran Tanpa Bunga: Cara pembayaran ini berlaku untuk pembelian rumah siap huni dan tanah kavling. Pembeli melakukan pembayaran secara bertahap dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Pembayaran diawali dengan membayar uang muka minimum 30% dari harga beli yang telah disepakati dan sisanya akan diangsur sesuai dengan kesepakatan sebesar proporsional sisa pembayaran.

Dalam menunjang kegiatan pemasarannya, sistem pemasaran akan dilakukan dengan berbagai cara antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kunjungan langsung kepada calon pembeli; Melakukan presentasi kepada calon-calon prospek pembeli; Membangun kerja sama dan hubungan yang baik dengan masyarakat dan sekitarnya; Mengikuti pameran yang dilaksanakan oleh asosiasi real estat antara lain Real Estate Indonesia (REI) maupun pameran tunggal yang dilaksanakan oleh Perseroan; Telemarketing dengan mengundang calon pembeli melalui telepon; Pembuatan brosur, selebaran, spanduk, umbul-umbul, dan materi promosi lainnya; Melakukan promosi melalui koran, majalah, radio, televisi, dan jasa berita singkat (SMS); Bonus khusus untuk jangka waktu tertentu ataupun untuk pembelian secara bersamaan oleh suatu perusahaan;

74

9.

Penawaran dengan potongan harga khusus untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu, pembayaran secara tunai, ataupun pembelian dalam periode tertentu; 10. Insentif yang diberikan kepada tenaga pemasaran apabila mencapai target; 11. Membangun jaringan profesional yang baik dan terarah dengan pihak perbankan, pemerintahan, dan para investor; dan 12. Memberikan hadiah kepada pembeli untuk produk-produk tertentu. Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi para pembeli maupun calon pembeli, Perseroan membuka kantor pemasarannya untuk umum selama 7 hari dalam 1 minggu.

4. PERSAINGAN Banyaknya pengembang berskala besar dan kecil menyebabkan ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar maupun lokasi-lokasi yang strategis. Kompetisi dari pengembang properti lain mempengaruhi tingkat permintaan terhadap rumah, rumah toko, maupun lahan siap bangun yang dibangun dan disiapkan oleh Perseroan. Dikarenakan persaingan ini, Perseroan dituntut untuk menjaga kualitas produk, pelayanan pada segi sarana dan prasarana, kelengkapan infrastruktur, dan kualitas pelayanan purna jual yang baik serta kualitas perawatan yang konsisten. Kompetitor utama Perseroan yang terletak di sekitar kawasan Alam Sutera antara lain adalah (i) BSD City, (ii) Sumarecon Serpong, (iii) Paramount Lake dan perumahan-perumahan lainnya di daerah Tangerang, Karawaci dan perbatasan Jakarta Barat dengan Serpong yang menawarkan produk-produk yang sejenis dengan Perseroan. Kompetisi dari para pengembang tersebut di atas akan mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk yang ditawarkan Perseroan. Untuk mempertahankan posisinya, Perseroan memposisikan produknya pada segmen pasar yang lebih spesifik dan menekankan lokasinya yang sangat strategis disertai dengan produk dan pelayanan yang lebih inovatif dalam kualitas dan harga yang kompetitif.

5. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) Perseroan dan Anak Perusahaan sangat memperhatikan aspek lingkungan baik di kawasan perumahan maupun komersial. Perseroan yakin bahwa penanganan lingkungan yang prima dapat menghasilkan sebuah properti yang terkendali dan berkesinambungan. Untuk mencapai sustainable economic development, Perseroan melakukan analisa mengenai dampak lingkungan secara terukur dan terintegrasi. Perseroan telah memenuhi semua prosedur AMDAL untuk pembangunan suatu kawasan. Dokumendokumen AMDAL yang telah dimiliki oleh Perseroan meliputi: izin AMDAL regional yang dikeluarkan oleh provinsi Jawa Barat pada tahun 1994 untuk AGR dan surat keterangan dari BAPEDAL Provinsi Banten bahwa Perseroan sedang melaksanakan proses AMDAL. Perseroan telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan membuat dan menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang yaitu berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk AGR. Sesuai dengan Surat Keterangan No. 800/297-Bpdl/X/2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Pemerintah Provinsi Banten, menyatakan bahwa saat ini, Perseroan sedang dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Untuk menunjang komitmen Perseroan akan kepedulian lingkungan ini, Perseroan menyediakan berbagai prasarana serta menetapkan ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung kelestarian alam dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Langkah-langkah nyata yang telah dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

75

a.

b.

c. d.

Untuk area yang permukaannya banyak ditutup dengan perkerasan, banyak ditanami pohon-pohon peneduh, sebagai pengganti area resapan yang telah hilang. Kanopi dari pohon-pohon tersebut akan menghalangi proses pemanasan bumi langsung dari sinar matahari yang akan menjaga iklim mikro dan meminimalisasikan tingkat polusi; Banyaknya saluran untuk water run-off, dikhawatirkan kecepatan aliran air permukaan yang cepat akan membuat area-area penerimanya tidak dapat menampung jumlah air tersebut. Oleh sebab itu, Perseroan membangun beberapa telaga yang berfungsi sebagai pengendali banjir; Untuk mengembalikan muka air tanah ke posisi semula, maka di setiap rumah yang dibangun oleh Perseroan, dibuat sebuah sumur resapan. Demikian pula dibeberapa titik kritis kawasan; Di dalam regulasi kawasan Alam Sutera, dibuat beberapa ketentuan yang bertujuan untuk membuat kawasan properti Perseroan dapat menjalankan moto utama pengembangan yaitu mengenai pembentukan lingkungan yang baik untuk menunjang sebuah healthy living.

6. MAKRO EKONOMI Semenjak krisis ekonomi tahun 1997, perkembangan perekonomian Indonesia berada pada titik terendah yang diakibatkan oleh keadaan politik yang tidak stabil, suku bunga yang sangat tinggi, penurunan daya beli masyarakat, tingkat inflasi yang tinggi, dan volatilitas nilai tukar yang tinggi. Namun beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ini diindikasikan melalui beberapa parameter dibawah ini: a.

b.

c.

d.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), pertumbuhan Produk Domestik Bruto di Indonesia diperkirakan sebesar 6% di 2007 dengan tingkat bunga dan laju inflasi yang menurun; SBI menunjukkan kecenderungan untuk terus menurun dari 12,75% di awal tahun 2006 menjadi 8,25% pada bulan Oktober tahun 2007 dan diperkirakan akan cenderung stabil. Kondisi ini mengakibatkan penurunan pada suku bunga pinjaman. Kedua hal diatas diikuti antara lain dengan penurunan tingkat suku bunga KPR; Semenjak tahun 2006 nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi dan pada beberapa bulan terakhir menunjukkan tren yang stabil. Faktor-faktor yang mendorong apresiasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah antara lain kestabilan politik yang diikuti dengan kebijakan moneter dan fiskal yang baik dan cadangan devisa negara yang tinggi; Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2007 berada pada kisaran 5-6%. Jikalau kita bandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2006 yang berada pada kisaran dua digit, hal ini menunjukkan tren positif.

Konsistensi stabilitas perekonomian Indonesia, penurunan secara signifikan tingkat suku bunga, peningkatan Produk Domestik Bruto, stabilnya nilai tukar Rupiah dan penurunan inflasi menunjukan bahwa perekonomian Indonesia berada pada jalur yang tepat dan akan terus memberikan kondisi yang kondusif dan berpengaruh positif terhadap iklim usaha Indonesia terutama meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Kondisi perekonomian yang semakin membaik sejak tahun 2004 menciptakan tingginya permintaan terhadap industri properti. Dikatakan bahwa sektor properti memiliki peluang yang cerah, menurut pengamatan Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), ada tiga faktor pemicu bangkitnya industri properti yaitu (i) stabilnya laju inflasi, (ii) tingkat suku bunga KPR yang kompetitif dan (iii) menguatnya kurs Rupiah. Ketiga indikator tersebut merefleksikan waktu yang kondusif bagi industri properti untuk bergerak. Lebih jauh lagi, penurunan suku bunga SBI dipredikasikan akan merangsang meningkatnya alokasi pada kredit properti yang terdiri dari KPR dan kredit konstruksi, dimana akumulasi pertumbuhan kedua kredit ini dipredikasikan akan menggairahkan industri properti kembali. Selain industri yang mulai bangkit, gaya hidup masyarakat juga mulai berubah. Perubahan gaya hidup dan pola konsumerisme masyarakat ini sudah diprediksikan oleh para pengembang. Pada tahun 2007, menurut survei PSPI, pasokan pusat perbelanjaan baru di Jabodetabek meningkat sebesar 49,7%. Pemicu utama dari tinggi pasokan produk properti ini adalah indikasi meningkatnya permintaan, daya beli masyarakat yang disertai dengan pergeseran gaya hidup.

76

Parameter-parameter diatas telah memicu institusi finansial untuk menurunkan suku bunga KPR yang berimbas kepada meluasnya segmentasi pasar konsumen di industri properti yang berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya mendorong penjualan produk-produk properti. Dengan iklim yang positif tersebut, hal ini akan membuka peluang yang positif dan optimisme baru bagi perindustrian properti atas meningkatnya permintaan dan pertumbuhan yang berarti pada sektor produkproduk properti di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

7. PROSPEK USAHA Prospek usaha Perseroan dibentuk melalui dua faktor yaitu (i) prospek industri properti secara keseluruhan dan (ii) prospek Perseroan secara personal. Meningkatnya pertumbuhan makro ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan ini, tingginya tingkat populasi yang diikuti dengan urbanisasi di daerah Jabodetabek dan regulasi pemerintah yang semakin kondusif yang antara lain adalah sebagai berikut: (i) insentif untuk investasi di bidang properti dengan diperpanjangnya jangka waktu untuk Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, (ii) perlakuan pajak yang setara diantara investor lokal dan asing, (iii) semakin banyak institusi finansial yang mulai mengeluarkan produk KPR dengan bunga yang kompetitif dan syarat-syarat yang mudah, (iv) wacana bahwa investor asing dapat memiliki properti, dan (v) insentif pajak bagi perusahaan publik dengan menurunkan tarif pajak korporat, turut mendukung pertumbuhan sektor properti di Indonesia terutama di daerah Jabodetabek pada khususnya. Pertumbuhan sektor properti tersebut tercermin dengan tingginya permintaan akan tanah pemukiman dan meningkatnya harga tanah, sebagai contoh, berdasarkan data harga tanah di daerah Serpong – Tangerang, harga tanah di daerah tersebut mengalami peningkatan rata-rata 12% per tahun1. Berikut merupakan perkembangan rata-rata harga tanah di daerah Serpong – Tangerang. Nama Proyek

Harga Tanah / m2 Bulan Juni 2006 Alam Sutera Rp1,2 juta - Rp3,2 juta Citra Raya Rp350 ribu - Rp1,5 juta Kota Modern Rp1,2 juta - Rp2,7 juta Lippo Karawaci Rp1,5 juta - Rp6,5 juta Puri Metropolitan Rp1,2 juta - Rp1,4 juta Ambassador Gading Serpong Rp950 ribu - Rp2,5 juta Summarecon Serpong Rp1,6 juta - Rp1,9 juta 1 Sumber: Procon Property Research Paper Indonesia – Market Analysis Services – 1st Half 2006 Greater Jakarta Residential Estate Market

% Kenaikan Harga Des 2005 s/d Juni 2006 16% 15% 0% 11% 0% 8% 0%

Sementara itu, prospek Perseroan dapat ditunjukkan melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut: (i) Lokasi sebagai faktor terpenting dalam industri properti memegang peranan utama. Perseroan memiliki lokasi yang strategis yang ditunjukkan melalui beragamnya akses dan kelengkapan sarana prasarana baik itu di dalam maupun di sekitar proyek Perseroan; (ii) Kesesuaian lokasi dengan konsep dan gaya hidup yang diminati oleh masyarakat; (iii) Segmentasi pasar Perseroan yang kurang price sensitive dan / atau yang memiliki daya beli yang tinggi; (iv) Penetrasi pasar melalui metode pemasaran yang tepat; (v) Tim yang solid dan berpengalaman; dan (vi) Rencana keuangan yang matang. Jalinan dan kombinasi prospek industri properti dan prospek Perseroan secara personal, membuat manajemen memiliki optimisme terhadap prospek Perseroan.

8. STRATEGI USAHA Perseroan memiliki visi menjadi pengembang properti nasional yang terkemuka dengan mengutamakan peningkatan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memposisikan dirinya sebagai pengembang properti yang mengutamakan (i) pelayanan prima dan (ii) produk yang inovatif yang memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumennya. Untuk mencapai visi dan misinya, Perseroan menetapkan beberapa langkah strategis utama antara lain:

77

Mengedepankan Aspek Lokasi yang Strategis Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan tengah membangun akses tol di lingkungan Alam Sutera yang akan terhubung langsung dengan jalan tol Jakarta-Merak. Pembangunan akses tol tersebut diperkirakan selesai pada kuartal ketiga tahun 2008 dan akan meningkatkan harga jual sekaligus menjadi keunggulan dari Alam Sutera sebagai real estat di daerah Tangerang yang memiliki lokasi paling dekat dengan Jakarta. Memanfaatkan aspek lokasi yang strategis, Perseroan dan Anak Perusahaan merencanakan akan mengembangkan kawasan hunian dan komersial menjadi tempat yang strategis untuk tinggal dan berbisnis, seperti mal, universitas, hotel, exhibition center, gedung perkantoran, ruko-ruko, town house, dan lain-lain yang mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi tanpa mengenyampingkan konsep pengembangan Perseroan. Meningkatkan Akses ke Kawasan Alam Sutera Perseroan dan Anak Perusahaan yang saat ini sedang mengembangkan pembangunan akses jalan tol dalam kawasan Alam Sutera, memahami bahwa dengan adanya akses jalan tol tersebut maka hal tersebut dipercaya akan meningkatkan harga jual tanah dan bangunan serta memberikan nilai tambah bagi setiap pihak yang berinvestasi di Alam Sutera. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan berkembangnya pembangunan Alam Sutera, Perseroan dan Anak Perusahaan akan senantiasa meningkatkan akses ke kawasan Alam Sutera dari lokasi lainnya yang dapat memberikan kenyamanan bagi para penghuni pemukiman di kawasan Alam Sutera maupun investor serta konsumen dari kawasan komersial. Menyediakan Fasilitas Sarana Prasarana dan Infrastruktur Kelas Satu Fasilitas sarana prasarana dan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi calon pembeli rumah. Perseroan dan Anak Perusahaan akan selalu mengusahakan tersedianya berbagai fasilitas kelas satu pada lahan-lahan milik Perseroan dan Anak Perusahaan dan menjaga kualitas pengembangan proyek hunian, komersial, perkantoran, sarana perbelanjaan, dan sarana rekreasi yang prima melalui perencanaan yang matang. Perseroan dan Anak Perusahaan senantiasa berusaha meningkatkan spesifikasi bahan, mengutamakan fungsi, inovasi produk yang lebih berhatihati dan pengawasan pembangunan yang baik. Dengan demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan terhindar dari keluhan / complain terhadap fungsi ataupun mutu produk bangunan. Strategi Perseroan ini diharapkan bukan hanya mempertinggi tingkat permintaan dan nilai atas produk-produk namun juga memberikan Perseroan nilai tambah dibandingkan dengan pengembang lainnya. Penambahan Jumlah Tanah / Lahan yang Berlokasi Strategis Dengan aset tanah yang ada saat ini, dan dengan terus meningkatnya kemampuan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing dalam bisnis real estat dan berharap untuk terus dapat memberikan produk perumahan berkualitas tinggi. Wilayah Jabodetabek tergolong wilayah yang padat sehingga menimbulkan permintaan yang tinggi atas fasilitas perumahan dengan berbagai bentuknya seperti apartemen, kondominium, mal dan Kawasan Industri. Perseroan dan Anak Perusahaan berkeyakinan bahwa permintaan akan tetap kuat karena pengembangan infrastruktur, konstruksi dan perekonomian di Jabodetabek terus tumbuh. Dengan demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan berencana untuk meningkatkan jumlah tanah yang berlokasi strategis. Pemilihan Perseroan akan senantiasa mengedepankan lokasi tanah yang strategis yang dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham. Meningkatkan Penetrasi Pasar melalui Pemasaran yang Efektif Perseroan dan Anak Perusahaan berupaya untuk meningkatkan penetrasi pasarnya dengan senantiasa berfokus untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan konsumennya dengan penyediaan jasa yang prima, meningkatkan strategi pemasaran yang efisien, efektif dan kena sasaran melalui antara lain pemberian paket-paket khusus penjualan rumah di Alam Sutera dengan membangun kerja sama dengan beberapa bank dalam pemberian KPR maupun dengan bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Selain itu Perseroan dan Anak Perusahaan secara berkesinambungan mengikuti pameran-pameran properti dalam rangka mendukung penjualan serta meningkatkan kesadaran pasar akan investasi di Alam Sutera.

78

Target Market yangTerarah Perseroan menempatkan target marketnya pada kalangan berpenghasilan menengah ke atas, yang umumnya tidak terlalu price sensitive. Perseroan juga memfokuskan pangsa pasar produknya kepada pasangan muda dengan double income dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka. Perencanaan Keuangan Untuk mengembangkan usaha dan strategi, Perseroan berupaya mendukung kebutuhan arus kasnya dengan cara pendanaan internal maupun eksternal jika diperlukan. Perseroan juga menerapkan perencanaan keuangan yang matang dan prudent baik dari segi pengelolaan penerimaan pendapatan dan pengeluaran untuk mengoptimalkan penggunaan dana untuk mendukung operasi dan pengembangan usaha Perseroan. Memperluas Segmentasi Usaha Perseroan merencanakan untuk memperluas segmentasi pasarnya terutama pada sumber-sumber pendapatannya. Saat ini, sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari one time income dari penjualan produk-produknya. Manajemen menargetkan untuk mempunyai komponen pendapatan sewa secara kontinu untuk mengurangi ketergantungan kepada keadaan ekonomi dan iklim industri properti di Indonesia. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) Pengadaan pendidikan dan pelatihan-pelatihan in-house maupun dengan pihak ketiga bagi SDM Perseroan akan terus ditingkatkan guna menunjang perkembangan perusahaan dan pelayanan kepada konsumen yang solid dan lebih profesional. Dalam menjalankan usaha, Perseroan akan menjunjung tinggi profesionalisme, etika kerja, dan kebersamaan untuk melakukan kerjasama secara optimal. Selain itu, strategi Perseroan yang dinilai dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan di masa datang, diantaranya dengan : 1. 2.

3. 4.

5.

Meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan fasilitas dan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas karyawannya; Melaksanakan proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan dengan efektif dan menggunakan kontraktor-kontraktor yang berpengalaman untuk dapat memberikan produk-produk kepada para konsumen pada kualitas terbaik dan tepat waktu; Mendayagunakan kecanggihan teknologi terkini dengan mengembangkan sistim informasi manajemen dan akuntansi dengan sistem yang terintegrasi; Meningkatkan penggunaan konsultan analisa pasar yang berkaitan dengan properti dalam upaya mengantisipasi perubahan-perubahan ekonomi, politik, sosial, geografi, persaingan dan dengan melakukan analisa pasar, prediksi dalam upaya mempersiapkan pengembangan suatu proyek secara optimal; Senantiasa melakukan perkembangan atas regulasi-regulasi yang khususnya berkaitan dengan industri properti.

79

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas Laporan Keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus Bab XX. Informasi berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, konsolidasi atas Laporan Keuangan disusun oleh Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bismar, Salmon & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. NERACA (Dalam jutaan Rupiah) 31 Agustus Uraian

31 Desember

2007

2006

2005

2004

Aktiva Kas dan Setara Kas Deposito Berjangka Piutang Usaha Piutang Lain-Lain Persediaan Pajak Dibayar Dimuka Piutang Hubungan Istimewa Aktiva Pajak Tangguhan Tanah Untuk Dikembangkan Penyertaan Aktiva Tetap – Bersih Aktiva Lain-Lain

104.422 48.429 5.131 2.669 1.169.524 1.338 1.194.250 12.590 716

7.992 7.628 2.393 1.183.215 112.281 1.251 1.030.025 12.458 -

1.514 15.107 1.521 591.721 100.937 995 1.552.836 13.119 -

27.775 1.282 1.846 548.980 100.937 878 1.403.283 12.846 -

11.886 5.091 895 1.861 2.464 68 96 3 509.641 514.331 157 687 231 1.325.058 1.294.379 98 597 12.514 10.034 118 88

Jumlah Aktiva

2.539.069

2.357.243

2.277.750

2.097.827

1.863.457 1.826.840

647.445 50.341 16.241 4.367 3.196 271.661 174.688 4.459

636.951 8.956 9.944 1.472 47.499 153.441 190.413 84.000 4.169

603.904 13.147 4.203 1.926 44.174 148.725 181.413 84.000 3.315

563.736 7.109 10.658 1.157 17.923 81.884 181.413 84.000 2.927

6.294 7.100 518 3.510 59.822 181.413 396.000 84.000 2.289

1.172.398

1.136.845

1.084.807

950.807

740.947 1.354.798

7.438

6.491

6.491

6.492

Jumlah Ekuitas

1.359.233

1.213.907

1.186.452

Jumlah Kewajiban, Hak Minoritas dan Ekuitas

2.539.069

2.357.243

2.277.750

Kewajiban, Hak Minoritas dan Ekuitas Kewajiban Hutang Bank Hutang Usaha Hutang Lain-Lain Hutang Pajak Beban Masih Harus Dibayar Uang Muka Penjualan Hutang Hubungan Istimewa Security Deposit Obligasi Konversi Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Karyawan Jumlah Kewajiban Hak Minoritas

80

2003

2002

5.032 3.934 121 538 51.073 181.413 596.000 515.916 771

6.492

4.777

1.140.528

1.116.018

467.265

2.097.827

1.863.457 1.826.840

LAPORAN LABA RUGI (Dalam jutaan Rupiah) 31 Agustus Uraian

31 Desember

2007

2006

2005

2004

2003

2002

182.385 146.883 35.502 26.917 8.585 (3.831) 4.753 3.768

152.016 121.069 30.947 29.319 1.629 (420) 1.208 1.465

116.772 84.603 32.169 29.289 2.881 (2.574) 306 424

96.803 67.682 29.121 25.761 3.361 (92) 3.269 3.460

93.343 63.238 30.105 24.306 5.800 (4.167) 1.632 2.088

83.444 63.922 19.522 18.187 1.335 987 2.322 2.553

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Rasio Pertumbuhan Penjualan Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Laba Bersih Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas

n/a* n/a* n/a* n/a* n/a* n/a* 7,71% 3,13% 11,97%

30,18% 43,10% (3,80)% 0,10% (43,46)% 245,56% 3,49% 4,80% 2,31%

20,63% 25,00% 10,47% 13,70% (14,28)% (87,75)% 8,58% 14,09% 4,03%

3,71% 7,03% (3,27)% 5,99% (42,05)% 65,72% 12,58% 28,32% 2,20%

11,86% (1,07)% 54,21% 33,64% 334,46% (18,23)% 2,00% (45,31)% 138,84%

n/a* n/a* n/a* n/a* n/a* n/a* n/a* n/a* n/a*

Rasio Usaha Laba Kotor / Penjualan Laba Usaha / Penjualan Laba Bersih / Penjualan Laba Usaha / Aktiva Laba Bersih / Aktiva Laba Usaha / Ekuitas Laba Bersih / Ekuitas

19,47% 4,71% 2,07% 0,34% 0,15% 0,63% 0,28%

20,36% 1,07% 0,96% 0,07% 0,06% 0,13% 0,12%

27,55% 2,47% 0,36% 0,13% 0,02% 0,24% 0,04%

30,08% 3,47% 3,57% 0,16% 0,16% 0,29% 0,30%

32,25% 6,21% 2,24% 0,31% 0,11% 0,52% 0,19%

23,40% 1,60% 3,06% 0,07% 0,14% 0,29% 0,55%

Rasio Keuangan Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva

86,25% 46,17%

93,65% 48,23%

91,43% 47,63%

83,37% 45,32%

66,39% 39,76%

289,94% 74,16%

Penjualan Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Pendapatan / (Beban) Lain-Lain Laba Sebelum Beban Pajak Laba Bersih

RASIO-RASIO PENTING 31 Agustus Uraian

*Keterangan :Tidak dapat diperbandingkan

81

31 Desember

X. EKUITAS Tabel dibawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 serta Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. (Dalam jutaan Rupiah) Keterangan

31 Agustus

31 Desember

2007

2006

2005

2004

Modal Dasar

2.400.000

20.000

20.000

20.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Disetor Lainnya Modal Proforma berasal dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali Selisih Transaksi Entitas Sepengendali Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya

1.398.681 (39.696) 248

20.000 143.500 1.050.389 18

5.000 133.500 1.047.923 29

5.000 88.000 1.047.494 34

Jumlah Ekuitas

1.359.233

1.213.907

1.186.452

1.140.528

Berikut ini merupakan keterangan mengenai perubahan modal dasar, ditempatkan dan disetor sejak Perseroan didirikan sampai dengan saat Prospektus ini dibuat: Pendirian Perseroan Sesuai dengan Akta Pendirian No.15 tanggal 3 Nopember 1993 yang dibuat di hadapan Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-1281.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Januari 1994 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.541/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL tanggal 5 April 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 5 Juli 1994, Tambahan No. 3973, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Tahun 1997 Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No. 256 tanggal 10 Nopember 1997 yang dibuat oleh Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-4967HT.01.04.TH.1998 tanggal 12 Mei 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 3990/BH.09.03/II/99 tanggal 22 Februari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 Nopember 1999, Tambahan No.7503, modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000.000 (dua puluh juta) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 5.000.000 (lima juta) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham. Tahun 2006 Sesuai dengan Akta Risalah Rapat No.25 tanggal 21 Desember 2006 dibuat dihadapan Ny. Retno Indah Handayani, S.H., Notaris pengganti dari Ny. Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham atau sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah), yang diambil seluruhnya

82

oleh PT Selaras Citamanunggal. Dengan adanya pengeluaran saham tersebut, maka modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000.000 (dua puluh juta) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000.000 (dua puluh juta) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham. Tahun 2007 Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.W7-09419 HT.01.04-TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007, serta berdasarkan Surat Keterangan No.26/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang menyatakan bahwa Berita Negara Republik Indonesia untuk akta tersebut sedang dalam proses pencetakan di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah), serta modal ditempatkan / disetor yang semula Rp212.000.000.000 (dua ratus dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp1.398.681.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah). Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.01547.HT.01.04.TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-UM.HT.01.10-1912 tanggal 1 Nopember 2007. Akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan pencetakan Berita Negara Republik Indonesia di Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.27/MW/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta serta berdasarkan bukti pembayaran Tambahan Berita Negara dengan nomor kwitansi 020041/SPMU/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Dalam perubahan tersebut, struktur modal dasar Perseroan diubah menjadi sebesar Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham dengan nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, modal ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp1.398.681.000.000 ( satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 13.986.810.000 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu) saham dengan nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Selain yang telah disebutkan diatas, setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Agustus 2007 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi. Tabel Proforma Ekuitas Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada Masyarakat sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp105 (seratus lima Rupiah) dan konversi seluruh Waran Seri I menjadi 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Agustus 2007, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

83

(Dalam jutaan Rupiah) Modal Saham

Agio Saham

Selisih transaksi entitas sepengendali

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas

Posisi ekuitas menurut Laporan Keuangan Konsolidasi pada tanggal 31 Agustus 2007 dengan modal dasar Rp2.400.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000 setiap saham

1.398.681

-

(39.696)

248

1.359.233

Perubahan nilai nominal dari Rp1.000 per saham menjadi Rp100 per saham terjadi setelah tanggal 31 Agustus 2007, sehingga proforma ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2007 dengan modal dasar Rp2.400.000.000.000 dengan nilai nominal Rp100 setiap saham.

1.398.681

-

(39.696)

248

1.359.233

Penawaran Umum sejumlah 3.142.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp105 setiap saham.

314.200

15.710

-

-

329.910

Konversi seluruh Waran Seri I menjadi 3.142.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp110 setiap saham

314.200

31.420

-

-

345.620

2.027.081

47.130

(39.696)

248

2.034.763

Proforma ekuitas pada Tanggal 31 Agustus 2007 setelah Penawaran Umum kepada Pemegang Saham dan seluruh konversi Waran Seri I dilaksanakan

84

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN Pada saat Prospektus ini diterbitkan, seluruh pendapatan Perseroan berasal dari AGR, namun Perseroan tidak dapat membagikan dividen dikarenakan saat ini AGR memiliki kewajiban kepada kreditur yang mengikat AGR dengan syarat-syarat tertentu (negative covenants) dimana AGR dilarang untuk membagikan dividen tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. AGR telah menyampaikan permohonan pencabutan negative covenants kepada kreditur tersebut namun AGR tidak dapat memastikan mengenai waktu perolehan atau disetujuinya permohonan pencabutan negative covenants termaksud. Pinjaman dari kreditur tersebut berakhir dan lunas pada triwulan IV tahun 2012. Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham pendiri, jika AGR tidak berhasil mendapatkan persetujuan atas pencabutan negative covenants. Selain itu jika terdapat kondisi-kondisi dalam persetujuan atas pencabutan negative covenants mengenai pembagian dividen antara lain Perseroan tidak boleh membagikan dividen kepada pemegang saham pendiri dan / atau Perseroan hanya boleh membagikan dividen kepada Masyarakat, Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa kondisi-kondisi tersebut akan dipenuhi seluruhnya. Namun demikian, jika AGR berhasil mendapatkan persetujuan atas pencabutan negative covenants tersebut, Perseroan akan mengumumkan persetujuan termaksud pada 2 (dua) surat kabar berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pencabutan tersebut. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada satu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS. Perseroan harus memenuhi dan tunduk pada ketentuan–ketentuan (jika ada) yang ada di dalam persetujuan atas pencabutan negative covenants termaksud. Selain itu, pembayaran dividen kas terhitung berdasarkan rumusan progresif dan diperhitungkan dari laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut: Laba Bersih Setelah Pajak

Dividen Kas (berdasarkan persentase dari laba bersih setelah pajak)

Sampai dengan Rp150 Miliar pertama Lebih dari Rp150 Miliar

20% 30%

Keterangan: Maksud dari pembayaran dividen secara progresif adalah untuk sampai dengan Rp150 miliar pertama, persentase pembayaran dividen adalah 20%, diatas Rp150 miliar persentase pembayaran dividen adalah 30% dari hasil pengurangan Rp150miliar pertama

Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2007 dan Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas berdasarkan hasil usaha tahun 2008 dan seterusnya.

85

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek Seusai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Alam Sutera Realty Tbk. No. 140 tanggal 30 Oktober 2007 juncto Perubahan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Alam Sutera Realty Tbk. No. 146 tanggal 28 Nopember 2007, keduanya dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Emisi Efek”), para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para Pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: NAMA PENJAMIN EMISI EFEK Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Ciptadana Securities Para Penjamin Emisi Efek PT Bahana Securities PT BNI Securities PT Danasakti Securities PT Danatama Makmur PT Dhanawibawa Arthacemerlang PT Evergreen Capital PT Hortus Danavest Tbk. PT Investindo Nusantara Sekuritas PT Kim Eng Securities PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. PT Lautandhana Securindo PT Makinta Securities PT Mandiri Sekuritas PT Minna Padi Investama PT Optima Kharya Capital Securities PT Pacific Capital PT Panca Global Securities Tbk. PT Panin Sekuritas Tbk. PT Pratama Capital Indonesia PT Sarijaya Permana Sekuritas JUMLAH

86

PORSI PENJAMINAN (Jumlah Lembar Saham)

%

3.122.000.000

99,363

1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 750.000

0,048 0,032 0,032 0,032 0,032 0,024 0,032 0,032 0,032 0,024 0,032 0,032 0,048 0,032 0,032 0,024 0,032 0,032 0,032 0,024

3.142.000.000

100,00

Berdasarkan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan Pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau Hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi seperti tersebut diatas.

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran Saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan pendekatan nilai ekuitas yang disesuaikan (Book Value Approach) dan diperhitungkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit. Dalam penerapan pendekatan ini, perolehan nilai ekuitas yang disesuaikan diperhitungkan dari nilai ekuitas Perseroan per 31 Agustus 2007 ditambahkan dengan dana hasil Penawaran Umum yang telah dikurangi perkiraan biaya emisi, dengan asumsi Penawaran Umum saham Perseroan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2007. Tabel di bawah ini disajikan informasi pendukung penentuan harga saham Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan per 31 Agustus 2007. Keterangan Jumlah Saham Sebelum Penawaran Umum Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Jumlah Saham Setelah Penawaran Umum

13.986.810.000 3.142.000.000 17.128.810.000

Harga Penawaran Saham Perdana (Rp) Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum (Rp) Sebelum Dikurangi Biaya-biaya Emisi Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum (Rp) Setelah Dikurangi Perkiraan Biaya Emisi 3,02% Ekuitas Perseroan Per 31 Agustus 2007 Ekuitas Perseroan yang Disesuaikan Seandainya Penawaran Umum Dilakukan Tanggal 31 Agustus 2007 (Rp) Nilai Buku (Book Value) / Saham Pada Tanggal 31 Agustus 2007 (Rp) 1 Harga Penawaran Umum / Nilai Buku Per Saham (X) 2

105 329.910.000.000 319.946.718.000 1.359.232.990.795 1.679.179.708.795 98,03 1,07

Catatan : 1. Proforma ekuitas Perseroan yang disesuaikan seandainya Penawaran Umum dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2007 dibagi dengan jumlah saham setelah Penawaran Umum. 2. Merupakan harga perdana saham dalam Penawaran Umum dibagi dengan ekuitas yang disesuaikan / saham pada tanggal 31 Agustus 2007.

87

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 1.

Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada perusahaan efek / bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). 2.

Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan / atau lembaga / Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. 3.

Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham. 4.

Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-027/PE/KSEI/1107 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 22 Nopember 2007. a.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut : 1.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 17 Desember 2007.

2.

Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

3.

KSEI, perusahaan efek, atau bank kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

4.

Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.

5.

Pemegang Saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

88

6.

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki / membuka rekening efek di perusahaan efek atau bank kustodian.

7.

Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek perusahaan efek atau kustodian yang ditunjuk.

8.

Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui perusahaan efek atau bank kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

9.

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaikan transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut. b.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama masa penawaran, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP / Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan / atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian. 6.

Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 11 Desember 2007 dan ditutup pada tanggal 13 Desember 2007 jam 15.00 WIB. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. 7.

Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 17 Desember 2007.

89

8.

Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada : Bank Lippo Cabang Bursa Efek Jakarta, Jakarta Atas nama : PT CIPTADANA SECURITIES qq IPO Alam Sutera Nomor Rekening : 580-30-106265 Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah “in good funds” pada tanggal 13 Desember 2007. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS-nya. 9.

Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. 10. Penjatahan Saham Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku manajer penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (pooling) dan penjatahan pasti (fixed allotment) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling). 10.1 Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : a.

Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti adalah karyawan Perseroan serta sejumlah pihak yang menurut pertimbangan

90

manajer penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui BEI jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di BEI.

b.

c.

10.2 Penjatahan Terpusat (Pooling) Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka manajer penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut : a.

Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau agen penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah saham yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;

b.

Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 10.2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan meliputi persyaratan sebagai berikut : i.

Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan; ii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan. Pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan; iii. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi; dan iv. Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa. Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Kepada BapepamLK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari sejak Tanggal Penjatahan. 11. Pembatalan Penawaran Umum Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya masa penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

91

12. Pengembalian Uang Pemesanan Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 1,00% (satu persen) diatas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 1 (satu) bulan, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Uang yang hanya dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham pada Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai Tanggal Pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. 14. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.

92

XIV. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN SAHAM DAN PENERBITAN WARAN SERI I Penawaran Umum ini terdiri dari sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) saham biasa atas nama (“Saham Baru”), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dimana melekat sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada Tanggal Penjatahan, yaitu 17 Desember 2007. Setiap pemegang 1 (satu) lembar Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I pada BEI. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel. Adapun harga pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap lembar yang dapat dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan, yaitu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan Waran Seri I pada BEI sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan yaitu 17 Desember 2009. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen dan hak suara selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan sampai tanggal akhir pelaksanaan maka Waran Seri I menjadi daluwarsa. KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sejumlah 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga penawaran Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham. Saham Baru tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan akan dicatatkan pada BEI. Saham Baru yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal seperti halnya sahamsaham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja. Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek (“BAE”) pada Tanggal Penjatahan, yaitu 17 Desember 2007. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Alam Sutera Realty Tbk. No. 141 tanggal 30 Oktober 2007 juncto Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 147 tanggal 28 Nopember 2007, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”).

93

1.

Definisi

a.

Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan Pemegang Saham yang berasal dari saham yang ditawarkan / dijual melalui Penawaran Umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku; Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I; Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) sejak pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 17 Desember 2009 pukul 16.00 WIB; Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditetapkan, harus dibayar pada waktu melakukan pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah); Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak Pemegang Saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.

b. c.

d.

e.

2.

Hak atas Waran Seri I

Para pemegang Saham Baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perseroan pada Tanggal Penjatahan yaitu tanggal 17 Desember 2007 dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri I yang sah. Setiap 1 (satu) Saham Baru melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa atas nama pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. 3.

Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Atas Nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di BEI sejak tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009 di Pasar Reguler dan Negosiasi dan sejak tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan 16 Desember 2009 di Pasar Tunai. Perseroan telah menunjuk BAE yaitu PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang bertugas untuk melakukan pencatatan para pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I. 4.

Hak untuk Membeli Saham

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Adapun Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

94

5.

Jangka Waktu Waran Seri I

Waran Seri I ini mempunyai jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak Tanggal Pencatatan di BEI yaitu tanggal 18 Desember 2007 sampai dengan akhir 1 (satu) Hari Kerja sebelum akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) yaitu tanggal 17 Desember 2009 pada pukul 16.00 WIB. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham Perseroan, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri I tersebut menjadi daluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. 6.

Perubahan Isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Perseroan berhak untuk merubah isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali untuk merubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak dapat diubah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. b.

c.

7.

Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I; Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani pengubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut; dan Setiap pengubahan penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan Waran Seri I, peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI. Periode Perdagangan Waran Seri I

Periode perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak Tanggal Pencatatan Waran Seri I pada BEI, yaitu adalah tanggal 18 Desember 2007 hingga 11 Desember 2009 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 18 Desember 2007 hingga 16 Desember 2009 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai. 8.

Periode Pelaksanaan Waran Seri I

Periode pelaksanaan Waran Seri I adalah setiap Hari Kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan Waran Seri I pada BEI, yaitu mulai tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum akhir bulan ke 24 (dua puluh empat) pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 17 Desember 2009 pada pukul 16.00 WIB. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Waran Seri I yang dipegangnya menjadi saham biasa atas nama. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan Waran Seri I yang dipegangnya menjadi saham biasa atas nama. 9.

Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a.

Setiap pemegang Waran Seri I berhak melakukan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham biasa atas nama selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pernyataan penerbitan Waran Seri I.

95

b.

Prosedur pelaksanaan Waran Seri I yang berada diluar Penitipan Kolektif (warkat) adalah sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan melalui anggota bursa dan / atau bank kustodian

2.

Pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I para pemegang Waran Seri I (warkat) yang bermaksud melakukan pelaksanaan Waran Seri I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan melalui anggota bursa / bank kustodian serta menyertakan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, yang terdiri dari: i. Formulir Pelaksanaan Waran Seri I; ii. Asli Surat Kolektif Waran Seri I; iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I; iv. Fotokopi identitas pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan pelaksanaan Waran Seri I; v. Asli surat kuasa, apabila dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa; vi. Formulir Penyetoran Efek standar KSEI.

3.

Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (“Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”) kepada pemegang Waran Seri I.

4.

Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.

5.

Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan, tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

6.

Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I dan kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

7.

Pada Hari Kerja berikutnya setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari Perseroan tentang telah diterimanya secara penuh (in good funds) Harga Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening bank khusus. Pada Hari Kerja berikutnya setelah meminta konfirmasi kepada Perseroan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I tersebut dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan keputusan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan menjadi saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

8.

Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I.

9.

Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa, Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima konfirmasi dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendepositkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan ke dalam rekening efek dengan menggunakan fasilitas C-BEST.

96

c.

Prosedur pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah sebagai berikut: 1.

Pemegang Waran Seri I memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran Seri I melalui anggota bursa / bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan memasukannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;

2.

Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I oleh anggota bursa / bank kustodian kepada KSEI, maka:

3.

i.

KSEI akan mendebet Waran Seri I dari masing-masing sub rekening pemegang Waran Seri I yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

ii.

Segera setelah pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke rekening bank khusus pada hari yang sama.

1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, KSEI akan menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dokumen sebagai berikut: i.

Daftar Rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I yang diterima KSEI;

ii.

Surat atau bukti pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank khusus;

iii. Instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI. 4.

Segera setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dari KSEI dokumen tersebut di atas, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, bukti pemindahbukuan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

5.

Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan Waran Seri I diterima dari KSEI dan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah dibayar penuh (in good funds) dalam rekening bank khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan menerbitkan / mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke sub rekening Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri I dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut KSEI akan menerbitkan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I yang permohonan pelaksanaannya diajukan langsung ke Pengelola Administrasi Waran Seri I harus dibayar penuh (in good funds) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus.

97

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I dapat melakukan pembayaran pada harga pelaksanaan dengan cek, bilyet, giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (in good funds) dalam Rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut: Bank BCA KCP Gatot Subroto, Jakarta Atas Nama : PT Alam Sutera Realty Tbk. No. Rekening: 1453021738 Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menolak pelaksanaan Waran Seri I dan Perseroan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada). Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka Tanggal Pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek / giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds). Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan pemegang Waran Seri I. 11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagaimana yang telah dijelaskan pada nomor 1 (d) di atas. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 3.142.000.000 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta) Waran Seri I. Apabila harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : a.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena alasan apapun juga termasuk akibat penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

=

Harga nominal baru setiap saham ––––––––––––––––––––––––––– Harga nominal lama setiap saham

x A

Jumlah Waran Seri I baru =

Harga nominal lama setiap saham ––––––––––––––––––––––––––– Harga nominal baru setiap saham

x B

Harga Pelaksanaan baru

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional. b.

Perubahan jumlah saham Perseroan sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, maka:


A = —————— x X (A+B)

98

(A+B) Jumlah Waran Seri I baru = —————— x Y A A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen. B = jumlah Saham Baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi. X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama. Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional. c.

Pengeluaran Saham Baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas


( C – D) = —————— C

x X

C Jumlah Waran Seri I baru = —————— x Y (C–D) C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas. D = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula : (C–F) —————— (G+1) F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right). G= jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right). X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama. Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar. Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. 12. Status Waran Seri I Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam RUPS Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba. Dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari, sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham. 13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

99

14. Daftar Pemegang Waran Seri I Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di BEI yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan. 15. Pengelola Administrasi Waran Seri I Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut : PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend Sudirman Kav 47 - 48 Jakarta – 12930 Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di BEI yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan. 16. Pengalihan Hak atas Waran Seri I Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain, jual beli di BEI, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Dalam Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersamasama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut termasuk bukti Akta Hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

100

17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan atau permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak harus dikembalikan kepada Perseroan. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dan dengan memberikan jaminanjaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di BEI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan KSEI. Perseroan dan / atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada Pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BAPEPAM-LK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut. 18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi Jika selama masa berlaku pelaksanaan Waran Seri I: a.

Terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan wajib memberitahu kepada pemegang Waran Seri I dan Perseroan memberi hak kepada pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki oleh pemegang Waran Seri I.

b.

Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

19. Hukum yang Berlaku Syarat dan kondisi Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

101

XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 71 tanggal 19 September 2007 yang dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagai berikut : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1.

Perseroan terbatas ini bernama PT ALAM SUTERA REALTY Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2.

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya dan dimulai pada tanggal 28-1-1994 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), dengan ketentuan bahwa Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal berlaku bagi Perseroan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut, kecuali jika izin Penanaman Modal diperbaharui oleh yang berwenang setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1.

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan.

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan pembangunan perumahan dan bertindak sebagai pengembang (developer); b.

membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan real estate, pusat pertokoan dan perkantoran;

c.

membuka dan menjalankan serta mengelola perusahaan biro bangunan termasuk perencana, pelaksana, pengawas, pemborong dan pemelihara, baik untuk bangunan-bangunan gedung, pabrik, jalan, jembatan, landasan, irigasi, waduk, dermaga, konstruksi besi, pembuatan sumur artesis dan lain-lain bangunan sarana dan prasarana, maupun untuk pekerjaan-pekerjaan teknik sipil lainnya basah ataupun kering di kawasan tersebut di atas;

d.

mengembangkan daerah pemukiman, perkantoran, termasuk pelepasan hak atas tanah, pengurugan, pemetakan, pengukuran, penggalian dan penimbunan tanah, peluasan lahan di pantai (reklamasi), pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi dan seluruh faktor penunjang yang berkaitan dengan pembangunan suatu daerah;

e.

menjual tanah-tanah yang telah dikembangkan berupa tanah-tanah kavling, berikut bangunannya.

102

MODAL Pasal 4 1.

Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 2.400.000.000.000,- (dua triliun empat ratus milyar Rupiah), terbagi atas 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

2.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 13.986.810.000 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.398.681.000.000,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Saham yang belum dicatatkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan yang dimuat dalam anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. a.

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan; maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau nama pemegang saham masingmasing pada tanggal tersebut.

b.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

c.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syaratsyarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

d.

Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran nasional dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

e.

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

103

f.

Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

g.

Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, seperti penambahan modal dengan cara mengkonversi hutang Perseroan menjadi saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

h.

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 4 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.

5.

Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran efek tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6.

Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.

7.

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.

Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UndangUndang tentang Perseroan Terbatas dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;

b.

Benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK);

c.

Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang sudah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham, dengan ketentuan bahwa jika pemasukan saham dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

d.

Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan / atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

104

9.

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. SAHAM Pasal 5

1.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan setiap saham mempunyai 1 (satu) suara.

2.

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

3.

Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham (-saham) yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham (-saham) tersebut.

4.

Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5.

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.

Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan. SURAT SAHAM Pasal 6

1.

Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa Surat Saham atau Surat Kolektif Saham atau nama pemiliknya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

2.

Perseroan dapat mengeluarkan suatu Surat Kolektif Saham yang memberikan bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

3.

Pada Surat Saham sekurangnya harus dicantumkan: Nama dan alamat pemegang saham; Nomor Surat Saham; Tanggal pengeluaran Surat Saham; Nilai nominal saham.

4.

Pada Surat Kolektif Saham sekurangnya harus dicantumkan: Nama dan alamat pemegang saham; Nomor Surat Kolektif Saham; Tanggal pengeluaran Surat Kolektif Saham; Nilai nominal saham; Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.

105

5.

Setiap Surat Saham dan / atau Surat Kolektif Saham dan / atau obligasi konversi dan / atau waran dan / atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicatat dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada Surat Saham dan / atau Surat Kolektif Saham dan / atau obligasi konversi dan / atau waran dan / atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dan izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, untuk lahirnya suatu gadai saham disyaratkan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima fidusia, untuk lahirnya suatu fidusia saham disyaratkan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi mengenai fidusia saham yang bersangkutan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia dan / atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait. SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 7

1.

Apabila Surat Saham rusak, penggantian Surat Saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: a.

Surat Saham tersebut rusak;

b.

Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik Surat Saham tersebut; dan

Asli Surat Saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan Surat Saham baru yang nomornya sama dengan nomor Surat Saham aslinya. Asli Surat Saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan Surat Saham pengganti. 2.

Apabila Surat Saham hilang, penggantian Surat Saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: a.

Surat Saham tersebut hilang;

b.

Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Surat Saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi;

c.

Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Surat Saham adalah pemilik dari Surat Saham tersebut.

3.

Biaya untuk pengeluaran Surat Saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik Surat Saham yang bersangkutan.

4.

Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai Surat Saham pengganti dalam hal Surat Saham rusak dan / atau Surat Saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat Saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.

5.

Pengeluaran Surat Saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran Surat Saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

106

6.

Pengeluaran Surat Saham pengganti untuk suatu Surat Saham menurut pasal ini, mengakibatkan Surat Saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah Surat Saham pengganti.

7.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran Surat Saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran Surat Kolektif Saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8

1.

Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2.

Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: a.

Nama dan alamat para pemegang saham dan / atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

b.

Jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Saham dan / atau Surat Kolektif Saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;

c.

Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d.

Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

e.

Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

f.

Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan disyaratkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku.

3.

Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan / atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4.

Dalam hal terjadi perubahan alamat Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham tersebut harus memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

5.

Setiap pencatatan-pencatatan dan / atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus di tanda tangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

6.

Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khususnya yang berkenaan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

7.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku, hanya pemegang saham yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.

107

8.

Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama-sama harus menunjuk seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak dalam hal pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas Surat Saham yang bersangkutan. Dalam hal pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan kuasa mereka bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.

9.

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

10. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan. PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9 1.

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini, yaitu: a.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

b.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut;

c.

Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana yang terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;

d.

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan; Sertifikat atau konfirmasi tertulis paling sedikit harus mencantumkan: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Nama dan alamat; Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan yang satu dengan yang lain; Syarat yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis;

108

e.

Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian untuk reksa dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

f.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian atau perusahaan efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek;

g.

Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang diterbitkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

h.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila Surat Saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan Surat Saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;

i.

Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan / atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;

j.

Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;

k.

Bank kustodian dan perusahaan efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening bank kustodian dan perusahaan efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

l.

Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama manajer investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada bank kustodian dan kepada perusahaan efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada bank kustodian dan perusahaan efek tersebut; n.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada bank kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

109

o.

2.

Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa bank kustodian dan perusahaan efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10

1.

Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

2.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektip dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian dan perusahaan efek.

3.

Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan / atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

4.

Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek ditempat dimana sahamsaham Perseroan dicatatkan atau tanpa persetujuan dari pihak berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

5.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asal yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6.

Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan ini tidak dipenuhi.

7.

Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

110

8.

Pencatatan pendaftaran pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.

9.

Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal diumumkannya panggilan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama pemegang saham yang hadir dalam Rapat tersebut.

10. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia, dimana sahamsaham Perseroan dicatatkan. 11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku secara mutatis mutandis terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 10 pasal ini. 12. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. DIREKSI Pasal 11 1.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang Direktur atau lebih; seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2.

Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah diangkatnya anggota Direksi yang bersangkutan.

4.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

5.

Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri rapat yang bersangkutan.

7.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri dari Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan / digantikan tersebut.

111

8.

Para anggota Direksi dapat diberi gaji, uang jasa dan / atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

9.

Apabila jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang karena pemberhentian, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. 11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri. 12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. b. c. d.

Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau Meninggal dunia; atau Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk: a.

Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank), yang besarnya melebihi jumlah yang diputuskan Dewan Komisaris;

b.

Membeli / menjual atau memperoleh / melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan (yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris), kecuali dalam rangka kegiatan operasional Perseroan dengan memperhatikan ayat 4 tersebut dibawah ini;

c.

Mengagunkan / menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 dibawah ini;

d.

Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

112

4.

5.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;

b.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut;

c.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Ketentuan dalam ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. a.

b.

Direktur Utama dan salah seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

7.

Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

8.

Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

9.

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. RAPAT DIREKSI Pasal 13

1.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun oleh anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

113

2.

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini.

3.

Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan secara tertulis dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4.

Panggilan Rapat itu harus disampaikan secara tertulis mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

9.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 11. a.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;

b.

Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

c.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;

d.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Berita acara Rapat Direksi harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan / atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.

114

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. 14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS Pasal 14 1.

Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2.

Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

4.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini.

5.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

6.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.

7.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji, uang jasa dan / atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

8.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 di atas.

9.

Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan Komisaris Utama.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.

115

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. b. c. d.

Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undangundang atau peraturan perundangan yang berlaku; atau Meninggal dunia; atau Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15

1.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.

3.

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyebutkan alasannya.

4.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

5.

Rapat tersebut dalam ayat 4 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

6.

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

7.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16

1.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.

116

3.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4.

Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

9.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. 11. a.

Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

b.

Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain;

c.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;

d.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan / atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.

117

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. TAHUN BUKU Pasal 17 1. 2.

3.

4.

5. 6.

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba / rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1.

Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari: a. b.

2.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pasal 19 anggaran dasar ini; Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 19

1.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

118

2.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: a.

Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diaudit oleh akuntan publik serta penjelasan atas Perhitungan Tahunan tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat (“Neraca Laba Rugi”);

b.

Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan dan perkiraan mengenai perkembangan Perseroan untuk masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama satu tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat; Laporan Tahunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;

c.

Diputuskan penggunaan laba Perseroan;

d.

Dilakukan penunjukkan akuntan publik dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberi wewenang kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengangkat akuntan publik;

e.

Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan;

f.

Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya pada Rapat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

3.

Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan.

4.

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 20

1.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

2.

Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3.

Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4.

Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin.

119

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21 1.

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

2.

Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai ayat 2 pasal 21 ini, dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara Rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

3.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham disampaikan kepada setiap pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran nasional.

4.

Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan halhal yang berbenturan kepentingan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran nasional. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan panggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

6.

Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika: a.

Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

120

b.

Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan melalui surat tercatat disertai alasannya; dan

c.

Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini. PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 22

1.

Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

2.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3.

Ketua Rapat berhak meminta kepada mereka yang hadir pada Rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri Rapat yang bersangkutan.

4.

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

5.

Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal di atas tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh notaris.

6.

Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

121

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 23 1. a.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku;

b.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat kedua, tanpa didahului dengan pemberitahuan Rapat;

c.

Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b di atas harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Kedua tersebut diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum;

d.

Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai persyaratan panggilan Rapat sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 c di atas persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1e di bawah;

e.

Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

f.

Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan kuorum Rapat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk kuorum Rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.

2.

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

3.

Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4.

Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

7.

Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

122

8.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.

9. a.

Dalam hal Perseroan termasuk untuk melakukan transaksi tertentu dimana terdapat benturan kepentingan, yaitu terdapat perbedaan antara kepentingan Perseroan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana pemegang saham independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil keputusan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dibidang Pasar Modal. Selanjutnya keputusan pemegang saham independen tersebut mengikat para pemegang saham lainnya dan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang hadir dalam rapat termasuk pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.

b.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri / diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

c.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 b, pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Kedua dengan ketentuan harus dihadiri / diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir, sedangkan mengenai jangka waktu panggilan dan penyelenggaraan rapat adalah sesuai ketentuan ayat 1 c dan 1 d pasal 23 anggaran dasar ini.

d.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 c pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK);

e.

Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

10. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut: a.

Menurut pendapat Ketua Rapat usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan

b.

Usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

c.

Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

123

PENGGUNAAN LABA Pasal 24 1.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2.

Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

3.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.

4.

Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagikan dividen sementara, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5.

Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.

Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

7.

Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan untuk memberikan tantiem kepada anggota Direksi tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

8.

Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewatnya waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

124

9.

Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 25

1.

Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3.

Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal 24 ini, digunakan bagi keperluan Perseroan.

4.

Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.

5.

Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 26

1.

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2.

Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

3.

Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama dan / atau tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4.

Perubahan anggaran dasar selain menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat 3 pasal 26 di atas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

5.

Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 26 ini kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan / pengumuman terlebih dahulu dan rapat yang kedua tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

125

6.

Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

7.

Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 27

1.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diambil keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3.

Dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

4.

Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 28

1.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diambil keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

126

3.

Dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

4.

Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu), atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka Perseroan harus dilikuidasi oleh satu atau lebih likuidator.

5.

Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak menunjuk likuidator.

6.

Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.

7.

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

8.

Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan:

9.

a.

Mendaftarkan pembubaran Perseroan serta nama alamat likuidator dalam Daftar Perusahaan;

b.

Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara;

c.

Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh likuidator; dan

d.

Memberitahukan tentang pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.

Likuidator harus bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukan;

b.

Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 huruf a pasal 5 di atas. 11. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator. 12. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. PERATURAN PENUTUP Pasal 29 Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

127

XVI. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen. Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syaratsyarat di bawah ini terpenuhi : 1.

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2.

Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

128

1.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2.

Pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

3.

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

129

XVII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : Akuntan Publik

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO & REKAN Jl. Barito 2 No. 31, Kebayoran Baru Jakarta 12130

STTD Asosiasi Surat Penunjukkan

289/PM/STTD-AP/2001 tanggal 13 Februari 2001 Anggota IAI No. 425 berlaku s/d tahun 2008 Tanggal 14 Juni 2007

Tugas dan Kewajiban Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan. Konsultan Hukum

WILLIAM, EFFENDI & CO Jl. Blora No. 31 Menteng Jakarta 10310

STTD

117/STTD-KH/PM/1997 tanggal 20 Maret 1997 dan 363/PM/STTD-KH/ 2001 tanggal 6 April 2001 Anggota HKHPM No. 98018 dan 200126 Tanggal 7 September 2007

Asosiasi Surat Penunjukan Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Notaris

DR MISAHARDI WILAMARTA, SH, M.HUM, LL.M, SE, MM, MBA Jl. Denpasar Raya Blok C4 No 23, Kuningan Jakarta Selatan 12950

STTD Surat Penunjukan

No. 10/STTD-N/PM/1996 tanggal 14 Maret 1996 Tanggal 8 Agustus 2007

130

Tugas dan Kewajiban Pokok : Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek dan Waran Seri I antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dan membuatkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sesuai dengan peraturan jabatan Notaris. Penilai Independen

PT HUTAMA PENILAI Jl. Dr. Saharjo No. 149A Jakarta 12980

STTD Asosiasi

No. 26/BL/STTD-P/A/2007 tanggal 4 Juni 2007 Anggota GAPPI No. 005 berlaku s/d tanggal 31 Desember 2007

Surat Penunjukan

Tanggal 12 Juni 2007

Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan penilaian secara langsung pada lokasi aktiva tetap Perseroan dan memberikan pendapat atas nilai pasar aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapatan mengenai nilai pasar atas aktiva tetap Perseroan. Biro Administrasi Efek

PT RAYA SAHAM REGISTRA Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jl Jendral Sudirman Kav. 47 – 48 Jakarta 12930

Surat Penunjukan

No. 001/L/CF-Pro/IX/07 Tanggal 24 September 2007

Tugas dan Kewajiban Pokok : Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

131


132

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

133


134

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

XIX. LAPORAN PENILAI

151


136

153

154

155

156

157

158

XX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

159


138


PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Neraca Konsolidasi Per 31 Agustus 2007 dan 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah)

Catatan

31 Agustus 2007

31 Des. 2006 (Disajikan kembali, Catatan 2 dan 3c )

31 Des. 2005 31 Des. 2004 (Disajikan kembali, (Disajikan kembali, Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c )

Kas dan setara kas

3e, 4

104.421.888.255

7.992.193.207

1.513.708.566

27.775.434.566

Deposito berjangka

3f, 5

48.429.464.025

7.627.649.011

15.106.757.185

1.281.661.559

Piutang usaha

3g, 6

5.130.687.585

-

-

-

7

2.669.140.043

2.393.197.300

1.521.296.098

1.846.054.986

3h, 8

1.169.524.572.980

1.183.214.716.107

591.721.517.945

548.979.581.174

3d, 9, 23

-

112.281.399.288

100.936.765.019

100.936.765.019

3l, 10c

1.337.659.474

1.250.588.412

994.563.172

878.016.267

Tanah untuk dikembangkan 3h, 11

1.194.249.696.141

1.030.025.066.737

1.552.836.358.327

1.403.283.557.060

Aktiva tetap – (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 9.894.660.856 tahun 2007, Rp 9.191.163.989 tahun 2006, Rp 8.118.108.324 tahun 2005, dan Rp 7.220.766.296 tahun 2004) 3i, 12

12.590.011.543

12.457.765.193

13.119.060.858

12.846.130.349

715.818.750

-

-

-

2.539.068.938.796

2.357.242.575.255

2.277.750.027.170

2.097.827.200.980

Aktiva

Piutang lain-lain Persediaan Piutang hubungan istimewa Aktiva pajak tangguhan

Aktiva lain-lain Jumlah aktiva

13

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

165

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Neraca Konsolidasi (lanjutan) Per 31 Agustus 2007 dan 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah)

Catatan

31 Agustus 2007

31 Des. 2006 (Disajikan kembali, Catatan 2 dan 3c )

31 Des. 2005 31 Des. 2004 (Disajikan kembali, (Disajikan kembali, Catatan 2 dan 3c ) Catatan 2 dan 3c )

Hutang bank 14 Hutang usaha 15 Hutang lain-lain 16 Hutang pajak 10a Beban masih harus dibayar 17 Uang muka penjualan 18 Hutang hubungan istimewa 19, 23 Obligasi konversi 20 Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan 3n, 21

647.445.397.250 50.340.834.302 16.241.248.722 4.366.858.032 3.195.517.106 271.661.134.088 174.687.634.984 -

636.951.597.250 8.955.818.115 9.943.779.529 1.471.992.375 47.499.125.286 153.441.413.832 190.412.755.361 84.000.000.000

603.903.922.614 13.146.645.141 4.203.130.242 1.926.089.322 44.174.452.722 148.724.717.814 181.412.755.361 84.000.000.000

563.736.118.772 7.108.898.022 10.658.297.208 1.157.458.742 17.922.514.615 81.884.373.689 181.412.755.361 84.000.000.000

4.458.864.913

4.168.628.039

3.315.210.571

2.926.720.889

1.172.397.489.397

1.136.845.109.787

1.084.806.923.787

950.807.137.298

7.438.458.604

6.490.607.018

6.491.324.755

6.492.263.678

24

1.398.681.000.000 -

20.000.000.000 143.500.000.000

5.000.000.000 133.500.000.000

5.000.000.000 88.000.000.000

2

-

1.050.388.888.362

1.047.922.506.591

1.047.494.043.365

2

(39.695.516.305)

-

-

-

247.507.100

17.970.088

29.272.037

33.756.639

Jumlah ekuitas

1.359.232.990.795

1.213.906.858.450

1.186.451.778.628

1.140.527.800.004

Jumlah kewajiban, hak minoritas dan ekuitas

2.539.068.938.796

2.357.242.575.255

2.277.750.027.170

2.097.827.200.980

Kewajiban, hak minoritas dan ekuitas Kewajiban

Jumlah kewajiban Hak minoritas

22

Ekuitas Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham. Modal dasar sebesar 2.400.000.000 saham (2007); 20.000.000 saham (2006, 2005 dan 2004). Telah ditempatkan dan disetor penuh 1.398.681.000 saham (2007); 20.000.000 saham (2006); 5.000.000 saham (2005 dan 2004) 23

Modal disetor lainnya Modal proforma berasal dari restrukturisasi entitas sepengendali Selisih transaksi entitas sepengendali Saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya


166

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Laporan Laba Rugi Konsolidasi Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah)

Catatan

31 Agustus 2007 (Catatan 2 dan 3c) ( 8 bulan )

31 Des. 2006 (Disajikan kembali, Catatan 2 dan 3c ) ( 12 bulan )



3k, 25 3h, 26

182.384.908.422 146.883.324.844

152.016.439.238 121.069.013.060

116.772.211.064 84.602.787.404

96.802.731.279 67.681.482.745

35.501.583.578

30.947.426.178

32.169.423.660

29.121.248.534

Beban penjualan Beban umum dan administrasi

12.959.264.452

9.006.884.407

11.057.708.590

9.043.843.241

13.957.519.542

20.311.886.351

18.230.950.907

16.716.832.273

Jumlah beban usaha

26.916.783.994

29.318.770.758

29.288.659.497

25.760.675.514

8.584.799.584

1.628.655.420

2.880.764.163

3.360.573.020

1.825.170.781 (4.958.832.106) (697.756.689)

711.460.931 (511.017.961) (544.607.000) (76.154.545)

738.324.888 (3.632.585.019) 123.500.000 196.488.764

765.002.383 (391.504.003) (1.150.000.000) 185.500.000 499.287.146

(3.831.418.014)

(420.318.575)

(2.574.271.367)

(91.714.474)

4.753.381.570

1.208.336.845

306.492.796

3.268.858.546

1.066.468.700 (87.071.062)

(256.025.240)

(116.546.905)

(191.168.022)

979.397.638

(256.025.240)

(116.546.905)

(191.168.022)

3.773.983.932

1.464.362.085

423.039.701

3.460.026.568

(5.724.556)

717.737

938.923

(45.665)

3.768.259.376

1.465.079.822

423.978.624

3.459.980.903

Penjualan Beban pokok penjualan Laba kotor Beban usaha

27

Laba usaha Pendapatan/(beban) lain-lain Pendapatan bunga Beban bunga Provisi bank Laba penjualan aktiva tetap Lainnya

12

Jumlah pendapatan/ (beban) lain-lain Laba sebelum beban pajak Beban (penghasilan) pajak

10b

Pajak kini Pajak tangguhan Jumlah beban (penghasilan) pajak Laba bersih sebelum hak minoritas Bagian hak minoritas atas (laba)/rugi bersih Anak Perusahaan

22

Laba bersih Laba per saham setelah efek penyesuaian proforma

28

2,75

1,10

0,33

2,77

Laba (rugi) per saham sebelum efek penyesuaian proforma

28

11,48

(2,26)

(0,89)

3,85


167

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah)

Catatan

Saldo 1 Januari 2004 Penyesuaian yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Saldo 1 Januari 2004 - disajikan kembali (catatan 2 dan 3c) Peningkatan modal disetor lainnya

24

Laba bersih tahun berjalan - 2004

Modal saham

Modal disetor lainnya

Modal proforma berasal dari restrukturisasi entitas sepengendali

Selisih transaksi entitas sepengendali

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Jumlah ekuitas

5.000.000.000

48.950.000.000

-

-

14.522.890

53.964.522.890

-

-

1.082.073.114.656

-

-

1.082.073.114.656

5.000.000.000

48.950.000.000

1.082.073.114.656

-

14.522.890

1.136.037.637.546

-

39.050.000.000

-

-

-

39.050.000.000

-

-

-

-

3.459.980.903

3.459.980.903

Laba proforma berasal dari restrukturisasi entitas sepengendali

2

-

-

3.440.747.154

-

(3.440.747.154)

-

Perubahan proforma ekuitas Anak Perusahaan

2

-

-

(38.019.818.445)

-

-

(38.019.818.445)

Saldo 31 Desember 2004 - disajikan kembali (catatan 2 dan 3c) 2

5.000.000.000

88.000.000.000

1.047.494.043.365

-

33.756.639

1.140.527.800.004

-

45.500.000.000

-

-

-

45.500.000.000

-

-

-

-

423.978.624

423.978.624

-

-

428.463.226

-

(428.463.226)

-

5.000.000.000

133.500.000.000

1.047.922.506.591

-

29.272.037

1.186.451.778.628

Peningkatan modal disetor lainnya

24

Laba bersih tahun berjalan - 2005 Laba proforma berasal dari restrukturisasi entitas sepengendali

2

Saldo 31 Desember 2005 - disajikan kembali (catatan 2 dan 3c) Peningkatan modal saham

23

15.000.000.000

-

-

-

-

15.000.000.000

Peningkatan modal disetor lainnya

24

-

10.000.000.000

-

-

-

10.000.000.000

Laba bersih tahun berjalan - 2006

-

-

-

-

1.465.079.822

1.465.079.822

Laba proforma berasal dari restrukturisasi entitas sepengendali

-

-

1.476.381.771

-

(1.476.381.771)

-

-

-

990.000.000

-

-

990.000.000

20.000.000.000

143.500.000.000

1.050.388.888.362

-

17.970.088

1.213.906.858.450


2

Saldo 31 Desember 2006 - disajikan kembali (catatan 2 dan 3c) Peningkatan modal disetor lainnya

24

-

48.500.000.000

-

-

-

48.500.000.000

Peningkatan modal saham

23

1.186.681.000.000

-

-

-

-

1.186.681.000.000

192.000.000.000

(192.000.000.000)

-

-

-

-

Pemindahbukuan modal disetor lainnya ke akun modal saham Laba bersih untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007

-

-

-

-

3.768.259.376

3.768.259.376

Laba performa entitas sepengedali

2

-

-

3.538.722.364

-

(3.538.722.364)

-


2

-

-

93.057.872.969

-

-

93.057.872.969

Perolehan Anak Perusahaan

-

-

-

(1.186.681.000.000)

Reversal modal performa

-

-

(1.146.985.483.695)

1.146.985.483.695

-

-

1.398.681.000.000

-

-

(39.695.516.305)

247.507.100

1.359.232.990.795

Saldo 31 Agustus 2007

- (1.186.681.000.000)


168

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Laporan Arus Kas Konsolidasi Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah)

Catatan

31 Agustus 2007 (Catatan 2 dan 3c) ( 8 bulan )




295.668.945.616

158.962.236.680

186.362.226.313

117.979.426.212

Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada : Direksi dan karyawan Kontraktor, pemasok dan operasional

(9.080.497.180)

(12.795.603.775)

(10.865.069.445)

(9.243.807.016)

(96.055.111.263)

(48.233.358.036)

(118.647.097.597)

(110.386.878.569)

Kas dari(digunakan untuk) operasi

190.533.337.173

97.933.274.869

56.850.059.271

(1.651.259.373)

(51.882.630.429) 1.825.170.781

(46.827.796.135) 711.460.931

(17.803.115.664) 738.324.888

(5.348.490.789) 765.002.383

6.479.154.864

3.406.745.683

626.423.852

146.955.032.389

55.223.685.348

40.411.692.347

(5.882.443.985)

-

-

-

4.575.000

-

-

-

(1.200.000.000)

(69.756.665.323) (835.743.217) -

(72.670.063.612) (411.760.000) -

(96.568.400.184) (1.407.272.537) 123.500.000

(46.285.599.340) (1.523.222.576) 185.500.000

(40.801.815.014)

7.479.108.174

(13.825.095.626)

(386.827.500)

(111.394.223.554)

(65.602.715.438)

(111.677.268.347)

(49.205.574.416)

10.493.800.000 -

(5.887.851.000) 15.000.000.000

(496.150.000) -

31.929.374.981 -

10.000.000.000

-

-

-

48.500.000.000

10.990.000.000

45.500.000.000

39.050.000.000

875.086.213

(3.244.634.269)

-

-

(9.000.000.000)

-

-

-

60.868.886.213

16.857.514.731

45.003.850.000

70.979.374.981

96.429.695.048 7.992.193.207

6.478.484.641 1.513.708.566

(26.261.726.000) 27.775.434.566

15.891.356.580 11.884.077.986

104.421.888.255

7.992.193.207

1.513.708.566

27.775.434.566

Pembayaran bunga Penerimaan bunga Penerimaan dari pihak lain yang bukan pelanggan Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

352.303.794

Arus kas dari aktivitas investasi Saldo kas Anak Perusahaan yang dikonsolidasi Pembayaran perolehan saham Anak Perusahaan Penambahan tanah untuk dikembangkan 11 Penambahan aktiva tetap Hasil penjualan aktiva tetap (Kenaikan)/penurunan deposito berjangka 5 Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) hutang bank 14 Peningkatan modal disetor Peningkatan modal disetor Anak Perusahaan Peningkatan modal disetor lainnya 24 Kenaikan/(penurunan) piutang hubungan istimewa Kenaikan/(penurunan) hutang hubungan istimewa Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas awal tahun Kas dan setara kas akhir tahun 4


169

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Laporan Arus Kas Konsolidasi (lanjutan) Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah) 31 Agustus 2007 (Catatan 2 dan 3c) ( 8 bulan )




Kapitalisasi beban bunga pinjaman ke akun persediaan

42.870.321.054

37.002.986.427

18.469.198.460

12.319.099.472

Kapitalisasi beban bunga pinjaman ke akun tanah untuk dikembangkan

4.337.977.267

50.791.356.981

52.978.401.083

31.842.933.574

Kenaikan hutang bank akibat kapitalisasi tunggakan bunga yang dijadwalkan

-

38.935.525.636

-

-

Pemindahbukuan tanah untuk dikembangkan ke persediaan

-

646.272.712.183

-

-

Penyelesaian hutang hubungan istimewaWall Street Ltd, dengan piutang pada PT Argo Pantes Tbk.

50.996.140.000

-

-

-

Pembelian tanah mentah yang pendanaannya menggunakan piutang PT Argo Pantes Tbk

49.000.000.000

-

-

Penyelesaian hutang kontraktor dengan surat aksep – PT Cahaya Alam Raya

10.469.548.056

-

-

-

Pemindahbukuan biaya masih harus dibayar - bunga pinjaman ke akun hutang hubungan istimewa Wall Street Ltd.

44.271.019.623

-

-

-

Pemindahbukuan obligasi konversi menjadi modal disetor Anak Perusahaan – PT Duta Prakarsa Development

84.000.000.000

-

-

-

1.186.681.000.000

-

-

-

Catatan

Pengungkapan tambahan : Transaksi yang tidak mempengaruhi kas terutama :

Peningkatan modal dengan inbreng saham

-


170

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

1.

Umum PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) (selanjutnya disebut Perusahaan) didirikan berdasarkan akta Notaris Ny. Erly Soehandjojo SH, No. 15 tanggal 3 November 1993. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 256 tanggal 10 November 1997 oleh Erly Soehandjojo SH, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4967.HT.01.04-TH.1998 tanggal 12 Mei 1998. Berdasarkan akta Notaris Misahardi Wilamarta SH, No. 94 tanggal 23 April 2007, modal dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp 20 milyar menjadi Rp 250 milyar. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. W7-05242.HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Mei 2007. Berdasarkan akta No. 111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta SH, Perusahaan telah meningkatkan modal dasarnya dari Rp 250 milyar menjadi Rp 2.400 milyar, dan merubah nama Perusahaan dari PT Adhihutama Manunggal menjadi PT Alam Sutera Realty, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. W7.09419.HT.01.04-TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007. Berdasarkan akte Notaris Misahardi Wilamarta SH, No. 162 tanggal 29 Agustus 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-09583.HT.01.04-TH.2007 tanggal 30 Agustus 2007, maksud dan tujuan didirikan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan. Pada saat ini Perusahaan memiliki tanah untuk dikembangkan yang terletak di Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan masih dalam tahap pembelian tanah untuk proyek Kawasan Alam Sutera serta memiliki beberapa Anak Perusahaan. Perusahaan dan Anak Perusahaan (bersama-sama disebut “Grup”) berkedudukan di Wisma Argo Manunggal, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta dan mempunyai proyek real estat yang berkedudukan di Kecamatan Serpong, Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat serta memiliki tanah untuk dikembangkan yang terletak di Kecamatan Serpong, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten serta Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasional dengan pembelian tanah sejak tahun 1999. Proyek real estat utama yang dimiliki oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan pada saat ini adalah proyek Kawasan Alam Sutera. Anak Perusahaan yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut : Kegiatan utama

Kedudukan

Tahun mulai operasi

PT Delta Mega Persada

real estat

Jakarta

Belum operasional

PT Duta Prakarsa Development

real estat

Jakarta

Belum operasional

konsultasi dan investasi

Jakarta

Belum operasional

Nama Anak Perusahaan Anak perusahaan yang dimiliki secara langsung :

PT Nusa Cipta Pratama Anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung :

Melalui PT Nusa Cipta Pratama dan PT Duta Prakarsa Development : PT Alfa Goldland Realty

real estat

Jakarta

1994

Melalui PT Alfa Goldland Realty : PT Nusa Raya Mitratama

real estat

Jakarta

1996

171

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan) Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

1.

U m u m (lanjutan) Persentase pemilikan

Nama Anak Perusahaan Anak perusahaan yang dimiliki secara langsung :

2007 %

2006 %

2005 %

2004 %


98,91

98,91

98,91

98,91


98,95

98,95

98,95

98,95

PT Nusa Cipta Pratama dan Anak Perusahaan

99,98

99,98

99,98

99,98


99,83

99,83

99,83

99,83


99,82

99,82

99,82

99,82

Anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung :

Aktiva Bersih (dalam Ribuan Rupiah)

Nama Anak Perusahaan

2007

2006

2005

2004

579.378.486

579.043.972

579.153.942

579.254.484

90.008.553

(4.497.932)

(5.709.731)

(5.783.507)

485.357.604

482.254.742

480.891.125

480.436.904


564.344.335

560.735.549

559.149.378

558.620.855


500.308.741

21.119.383

21.528.073

21.912.881

Anak perusahaan yang dimiliki secara langsung : PT Delta Mega Persada PT Duta Prakarsa Development PT Nusa Cipta Pratama dan Anak Perusahaan Anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung :

172

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan) Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah) 1.

U m u m (lanjutan) Berdasarkan akta Notaris Erly Soehandjojo SH, No. 10 tanggal 21 Januari 2004 dan akta Notaris Misahardi Wilamarta SH, No. 111 tanggal 23 Agustus 2007, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut : 31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

Dewan komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: : :

Tn. Marzuki Usman Tn. Agus Eliadarius Tn. Emil Syarief Husen

Tn. Karman Widjaya Tn. The Nicholas -

Tn. Karman Widjaya Tn. The Nicholas -

Tn.Karman Widjaya Tn. The Nicholas -

Direktur Utama

:

Tn. Tri Ramadi

Direktur

:

Tn. Ir. Soelaeman Soemawinata

Tn. Harjanto Tirtohadiguno Tn. Hungkang Sutedja



Dewan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan sebesar Rp 1.296.000.000, Rp 1.589.554.000, Rp 1.351.875.000, dan Rp 1.212.294.000 masing-masing untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (tidak diaudit). Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki 516 orang, 504 orang, 509 orang, dan 455 orang karyawan masingmasing pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (tidak diaudit). Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan belum membentuk komite audit.

2.

Restrukturisasi entitas sepengendali Pada tahun 2007, Perusahaan melakukan berbagai transaksi yang merupakan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebagai berikut : -

Pada tanggal 23 Agustus 2007, Perusahaan telah meningkatkan modal saham dengan menerima inbreng kepemilikan saham PT Tangerang Fajar Industrial Estate pada PT Duta Prakarsa Development sebesar 94.000.000 lembar saham senilai Rp 94 Milyar atau dengan kepemilikan sebesar 98,95 %.

-

Pada tanggal 23 Agustus 2007, Perusahaan telah meningkatkan modal saham dengan menerima inbreng kepemilikan saham PT Manunggal Prima Development, PT Bukit Asri Padang Golf; PT Tangerang Fajar Industrial Estate pada PT Delta Mega Persada masing-masing sebesar 266.480.000 saham, 106.190.000 saham, dan 204.095.000 saham masing-masing senilai Rp 266.480.000.000, Rp 106.190.000.000, dan Rp 204.095.000.000 atau dengan kepemilikan masing-masing sebesar 45,70%, 18,21% dan 35,00%.

-

Pada tanggal 23 Agustus 2007, Perusahaan telah meningkatkan modal saham dengan menerima inbreng kepemilikan saham PT Argo Manunggal Land Development pada PT Nusa Cipta Pratama sebesar 515.916.000 lembar saham senilai Rp 515.916.000.000 atau dengan kepemilikan sebesar 99,98 %.

Perusahaan dan Anak Perusahaan sebelum dan setelah inbreng saham-saham tersebut merupakan PerusahaanPerusahaan yang baik langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh PT Selaras Citamanunggal dimana pemegang saham mayoritasnya adalah PT Tunas Koralindo melalui pemilikan saham dan atau kemampuan menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus, dan atau mempunyai hak suara yang melebihi 50% pada Perusahaan-Perusahan tersebut, sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi entitas sepengendali .

173

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan) Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah)

2.

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan) Rincian jumlah lembar saham, harga perolehan dan bagian proporsional saham atas nilai buku aktiva bersih Anak Perusahaan pada saat diakuisisi adalah sebagai berikut :

PT Nusa Cipta Pratama PT Delta Mega Persada PT Duta Prakarsa Development Jumlah

Jumlah Lembar saham

Harga Perolehan

Bagian proporsional saham atas nilai buku aktiva bersih

515.916.000 576.765.000 94.000.000

515.916.000.000 576.765.000.000 94.000.000.000

485.263.545.407 572.660.843.428 89.061.094.860

Selisih transaksi entitas sepengendali (30.652.454.593) (4.104.156.572) (4.938.905.140)

1.186.681.000 1.186.681.000.000 1.146.985.483.695 (39.695.516.305)

Neraca konsolidasi sebelum dan sesudah restrukturisasi pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2007, dan 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah sebagai berikut :

31 Agustus

Sebelum Restrukturisasi (dalam ribuan Rupiah) 31 Desember

31 Agustus

Setelah Restrukturisasi (dalam ribuan Rupiah) 31 Desember

2007

2006

2005

2004

2007

2006

2005

2004

11.401.857 -

95.572 -

66.228 -

108.702 -

104.421.888 48.429.464 5.130.688 2.669.140 1.169.524.573

7.992.193 7.627.649 2.393.197 1.183.214.716

1.513.709 15.106.757 1.521.296 591.721.518

27.775.435 1.281.662 1.846.055 548.979.581

-

-

-

-

1.337.659

112.281.399 1.250.588

100.936.765 994.563

100.936.765 878.016

Aktiva Kas dan setara kas Deposito berjangka Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Piutang hubungan istimewa Aktiva pajak tangguhan Tanah untuk dikembangkan Aktiva tetap – bersih Penyertaan pada anak perusahaan Aktiva lain-lain

270.938.976 404.922

163.033.987 388.411

138.463.044 -

92.925.055

1.194.249.696 12.590.012

1.030.025.067 12.457.766

1.552.836.358 13.119.061

1.403.283.557 12.846.130

1.146.985.484 715.819

-

-

-

715.819

-

-

-

Jumlah aktiva

1.430.447.058

163.517.970

138.529.272

93.033.757

2.539.068.939

2.357.242.575

2.277.750.027

2.097.827.201

Kewajiban, hak minoritas dan ekuitas Kewajiban Hutang bank Hutang usaha Hutang lain-lain Hutang pajak Beban masih harus dibayar Uang muka penjualan Hutang hubungan istimewa Obligasi konversi Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan

70.457.675 715.819 484

-

-

-

647.445.397 50.340.834 16.241.249 4.366.858

636.951.597 8.955.818 9.943.780 1.471.992

603.903.923 13.146.645 4.203.130 1.926.089

563.736.119 7.108.898 10.658.297 1.157.459

40.089 -

-

-

-

3.195.517 271.661.134

47.499.125 153.441.414

44.174.453 148.724.718

17.922.515 81.884.373

-

-

-

-

174.687.635 -

190.412.756 84.000.000

181.412.755 84.000.000

181.412.755 84.000.000

-

-

-

-

4.458.865

4.168.628

3.315.211

2.926.721

Jumlah kewajiban

71.214.067

-

-

-

1.172.397.489

1.136.845.110

1.084.806.924

950.807.137

174


Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan) 31 Agustus

Hak minoritas


31 Agustus

2007 (Delapan Bulan)

2006 (Satu Tahun)

2005 (Satu Tahun)

2004 (Satu Tahun)

-

-

-

-

1.398.681.000 -

20.000.000 143.500.000

5.000.000 133.500.000

5.000.000 88.000.000


Setelah Restrukturisasi (dalam ribuan Rupiah) 31 Desember 2006 (Satu Tahun)

2005 (Satu Tahun)

2004 (Satu Tahun)

7.438.459

6.490.607

6.491.324

6.492.264

1.398.681.000 -

20.000.000 143.500.000

5.000.000 133.500.000

5.000.000 88.000.000

Ekuitas Modal saham – nilai nominal Modal disetor lainnya Modal proforma berasal dari restrukturisasi entitas sepengendali Selisih transaksi entitas sepengendali Saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya

-

-

-

-

-

1.050.388.888

1.047.922.507

1.047.494.043

(39.695.516)

-

-

-

(39.695.516)

-

-

-

247.507

17.970

29.272

33.757

247.507

17.970

29.272

33.757

Jumlah ekuitas

1.359.232.991

163.517.970

138.529.272

93.033.757

1.359.232.991

1.213.906.858

1.186.451.779

1.140.527.800

Jumlah kewajiban, hak dan ekuitas

1.430.447.058

163.517.970

138.529.272

93.033.757

2.539.068.939

2.357.242.575

2.277.750.027

2.097.827.201

Laporan laba rugi sebelum dan sesudah restruturisasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut : 31 Agustus


31 Agustus


2006 (Satu Tahun)

2005 (Satu Tahun)

2004 (Satu Tahun)

-

-

-

-



2005 (Satu Tahun)

2004 (Satu Tahun)

182.384.908

152.016.439

116.772.211

96.802.731

Penjualan Beban pokok penjualan

-

-

-

-

146.883.325

121.069.013

84.602.787

67.681.483

Laba kotor

-

-

-

-

35.501.583

30.947.426

32.169.424

29.121.248

Beban usaha Beban penjualan Beban umum dan administrasi

-

-

-

-

12.959.264

9.006.885

11.057.708

9.043.843

296.025

11.239

5.279

3.084

13.957.520

20.311.886

18.230.952

16.716.832

Jumlah beban usaha

296.025

11.239

5.279

3.084

26.916.784

29.318.771

29.288.660

25.760.675

(296.025)

(11.239)

(5.279)

(3.084)

8.584.799

1.628.655

2.880.764

3.360.573

526.828 (1.266)

299 (362)

1.225 (431)

22.764 (446)

1.825.171 (4.958.832) -

711.461 (511.018) (544.607)

738.325 (3.632.585) -

765.002 (391.504) (1.150.000)

-

-

-

-

(697.757)

(76.154)

123.500 196.489

185.500 499.288

Jumlah pendapatan/ (beban) lain-lain

525.562

(63)

794

22.318

(3.831.418)

(420.318)

(2.574.271)

(91.714)

Laba sebelum beban pajak

229.537

(11.302)

(4.485)

19.234

4.753.381

1.208.337

306.493

3.268.859

Laba usaha Pendapatan/(beban) lain-lain Pendapatan bunga Beban bunga Provisi bank Laba penjualan aktiva tetap Lainnya

175


2.

Restrukturisasi entitas sepengendali (lanjutan)

31 Agustus 2007 (Delapan Bulan)


31 Agustus

2006 (Satu Tahun)

2005 (Satu Tahun)

2004 (Satu Tahun)



2005 (Satu Tahun)

2004 (Satu Tahun)

Beban (penghasilan) pajak Pajak kini Pajak tangguhan

-

-

-

-

1.066.468 (87.071)

(256.025)

(116.547)

(191.168)

Jumlah beban (penghasilan) pajak

-

-

-

-

979.397

(256.025)

(116.547)

(191.168)

Laba bersih sebelum hak minoritas

229.537

(11.302)

(4.485)

19.234

3.773.984

1.464.362

423.040

-

-

-

-

(5.724)

718

939

(46)

229.537

(11.302)

(4.485)

19.234

3.768.260

1.465.080

423.979

3.459.981

Bagian hak minoritas atas (laba)/rugi bersih Anak Perusahaan Laba bersih

3.

.

3.460.027

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. a.

Dasar pengukuran dan penyajian laporan keuangan konsolidasi Laporan keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan (bersama-sama disebut “Grup”) disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan No. G.VIII.7 lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan tersebut disajikan menurut konsep nilai historis (harga perolehan), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini adalah Rupiah. Angka-angka yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan secara khusus. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasi serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

176


3.

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan) b. Prinsip konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh Perusahaan yang dikendalikan oleh induk Perusahaan. Pengendalian (control) dianggap ada apabila induk Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung (melalui Anak Perusahaan), lebih dari 50% hak suara pada suatu Perusahaan. Walaupun suatu Perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut : • • • •

Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya; Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus Perusahaan; Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

c. Akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham, atau instrument kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan, dan oleh karena itu, transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok Perusahaan maupun bagi entitas individu dalam kelompok Perusahaan tersebut. Berdasarkan PSAK No. 38 (revisi 2004), “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”, transaksi tersebut harus dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interests method). Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas-entitas yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah Perusahaan tersebut telah tergabung sejak permulaan periode perbandingan yang disajikan tersebut. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dalam transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat dalam akun “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada neraca konsolidasi. Jika substansi sepengendalian antara entitas yang pernah melakukan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tersebut telah hilang atau terjadi pelepasan aktiva, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih nilai transaksi entitas sepengendali kepada pihak lain yang tidak sepengendali, maka saldo akun selisih nilai transaksi resrukturisasi entitas sepengendali dicatat sebagai laba atau rugi yang direalisasi pada laporan laba rugi konsolidasi.

177


3.

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah: 1). Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries); 2). Perusahaan asosiasi; 3). Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan) 4). Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan 5). Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaanperusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan. Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga normal, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam laporan keuangan.

e. Kas dan setara kas Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan deposito berjangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Deposito berjangka Penempatan deposito dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan atau dijaminkan dinyatakan sebesar nilai nominal, disajikan sebagai deposito berjangka.

g. Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap kolektibilitas dari masing-masing piutang pada setiap akhir periode.

178


3.

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan) h. Persediaan dan tanah untuk dikembangkan dan beban pokok penjualan Persediaan dan tanah untuk dikembangkan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Harga perolehan persediaan rumah jadi, rumah toko dan unit bangunan dalam pelaksanaan termasuk seluruh biaya konstruksi diluar nilai tanah. Tanah untuk dikembangkan dipindahkan menjadi persediaan real estat pada saat proses pematangan untuk zona tersebut dimulai berdasarkan luas tanah yang dapat dijual. Harga perolehan persediaan tanah dan tanah untuk dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan tanah, pematangan, pengembangan tanah dan lingkungan dan perolehan tanah lainnya, serta biaya pinjaman berkenaan dengan pinjaman yang diterima untuk mendanai perolehan tanah. Kapitalisasi biaya pinjaman akan dihentikan pada saat aktivitas pembangunan dihentikan sementara atau telah selesai. Beban pokok penjualan tanah dinyatakan sebesar harga perolehan tanah ditambah beban pinjaman, dan taksiran biaya pengembangan tanah serta lingkungan. i. Aktiva tetap Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk pemugaran dan peningkatan daya guna aktiva tetap yang jumlahnya signifikan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun berganda, kecuali untuk bangunan menggunakan metode garis lurus berdasarkan persentase penyusutan, sebagai berikut : Persentase penyusutan

Jenis aktiva tetap Bangunan Kendaraan Perlengkapan kantor Peralatan proyek

5 - 10% 50% 50% 25%

Hak atas tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Aktiva dalam penyelesaian. Merupakan biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan aktiva tetap, termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aktiva tersebut. Aktiva dalam penyelesaian dipindahkan ke akun aktiva tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

179


3.

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan) j. Penurunan nilai aktiva Perusahaan dan Anak Perusahaan mengakui rugi nilai aktiva apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada tiap tanggal neraca, Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya pemulihan. k. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan penjualan bangunan rumah dan ruko beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) jika syarat-syarat berikut terpenuhi : • • • •

Proses penjualan telah selesai; Harga jual akan tertagih; Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.

Apabila kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan dengan metode akrual penuh tidak terpenuhi, maka semua pembayaran dicatat sebagai uang muka dengan metode deposit. Pendapatan penjualan kavling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) jika syarat-syarat berikut terpenuhi : • • • •

•

jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; harga jual akan tertagih; tagihan penjual tidak subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa yang akan datang; proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kavling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kavling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; Hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan diatas kavling tersebut.

Apabila kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan dengan metode akrual penuh tidak terpenuhi, maka semua pembayaran dicatat sebagai uang muka dengan metode deposit. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). l. Perpajakan Beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan metode pajak tangguhan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, “Akuntansi Pajak Penghasilan”. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

180


3.

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan) l.

Perpajakan (lanjutan) Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

m. Transaksi dalam mata uang asing Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Kurs yang berlaku pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut : Jenis mata uang asing Dollar Amerika Serikat (US$ 1) n.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

9.404

9.020

9.830

9.290

Kewajiban imbalan pasca kerja Perusahaan dan Anak Perusahaan menghitung imbalan pasca kerja - imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 tentang imbalan kerja. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca konsolidasi merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian akturial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

o.

Laba (rugi) per saham Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode atau tahun yang bersangkutan, setelah mempertimbangkan pengaruh retrospektif dari modal saham ditempatkan sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

181


Ikhtisar kebijakan akuntansi penting (lanjutan) p.

Informasi segmen Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (revisi 2000) yang mensyaratkan penyajian informasi keuangan berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis. Segmen usaha adalah komponen Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Segmen geografis adalah komponen Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Perusahaan dan Anak Perusahaan bergerak dalam bidang yang sama yakni real estat, kecuali PT Nusa Cipta Pratama yang bergerak dalam bidang konsultasi dan investasi. Seluruh Anak Perusahaan, kecuali PT Alfa Goldland Realty dan PT Nusa Raya Mitratama belum beroperasi secara komersial. Karena itu bentuk primer segmen usaha tidak disajikan.

4.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

464.992.887

620.851.004

384.188.055

277.485.885

28.298.289.627 25.636.175.666 18.222.317.313

2.633.373.136 2.327.650.867

106.158.518 39.423.176

5.228.607.330 820.000

4.625.805.605 1.408.443.755 225.165.586 25.999.635 13.177.832

2.125.070.672 7.978.403 225.632.951 26.220.866 13.177.832

399.861.490 137.086.680 203.944.385 26.516.823 13.177.832

2.478.500.770 837.957.270 818.681.596 26.780.320 13.177.832

1.520.349 -

12.237.476 -

203.351.607 -

2.546.794.970 46.628.593

25.500.000.000

-

-

3.000.000.000

-

-

-

8.500.000.000

-

-

-

4.000.000.000

104.421.888.255

7.992.193.207

1.513.708.566

27.775.434.566

5,25% - 7,50%

-

-

5,75% - 7%

Kas dan setara kas Terdiri dari kas dan setara kas dalam mata uang Rupiah : Kas Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Century PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank NISP Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia Tbk PT Bank Bintang Manunggal PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank Permata Deposito berjangka jangka pendek: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Jumlah Tingkat bunga deposito berjangka per tahun :

182


5.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank NISP Tbk PT Bank Panin PT Bank Lippo Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia Tbk

31.763.940.000

4.382.954.952

10.145.677.126

-

8.691.116.489 2.256.776.637 2.150.530.000 2.121.356.840 892.600.000 324.910.000

900.000.000 984.730.000 485.000.000 663.930.000

267.120.000 2.707.924.000 1.775.002.000 -

127.200.000 350.927.500 592.500.000 -

211.034.059 17.200.000

211.034.059 -

211.034.059 -

211.034.059 -

Jumlah

48.429.464.025

7.627.649.011

15.106.757.185

1.281.661.559

Tingkat bunga per tahun :

5,25% - 7,50%

7,75% - 9,50%

5,50% - 12,25%

5,75% - 7,00%

Deposito berjangka Terdiri dari : Pihak ketiga :

Merupakan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan. Semua deposito berjangka telah dijadikan sebagai jaminan atas penjualan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 6.

Piutang usaha Terdiri dari : Rumah Tanah kavling

5.130.687.585

-

-

-

Jumlah

5.130.687.585

-

-

-

Merupakan tagihan dalam mata uang Rupiah – pihak ketiga. Rincian umur piutang usaha dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo tagihan, sebagai berikut : Sampai dengan 1 bulan > 1 bulan – 3 bulan > 3 bulan – 6 bulan > 6 bulan – 1 tahun > 1 tahun

2.295.106.353 2.474.577.232 361.004.000 -

-

-

-

Jumlah

5.130.687.585

-

-

-

Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu untuk menutupi kemungkinan kerugian atas piutang tak tertagih karena berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat ditagih. Piutang usaha telah dijadikan jaminan atas pinjaman Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (lihat catatan 14).

183


7.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

Piutang kepada karyawan Lainnya

1.672.444.471 996.695.572

1.399.787.300 993.410.000

1.167.886.098 353.410.000

847.725.835 998.329.151

Jumlah

2.669.140.043

2.393.197.300

1.521.296.098

1.846.054.986

Piutang lain-lain Terdiri dari :

Piutang kepada karyawan dalam mata uang Rupiah tanpa dikenakan beban bunga, pembayaran dengan cara angsuran bulanan. Manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu untuk menutupi kemungkinan kerugian atas piutang tak tertagih karena berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat ditagih.

8.

Persediaan Terdiri dari :

Proyek Alam Sutera : Tanah dalam pengembangan Kec. Serpong, Tangerang

711.371.132.676

646.272.712.183

-

-

Tanah dalam pengembangan Kec. Serpong, Tangerang

229.283.991.130

308.308.001.090

349.002.849.526

322.786.524.977

Bangunan dalam penyelesaian Kec. Serpong, Tangerang

15.626.731.546

13.502.716.979

27.587.382.564

22.607.006.270

Tanah Kec. Cibitung, Bekasi

243.578.737.825

245.467.306.052

245.467.306.052

233.922.070.124

Unit bangunan Kec. Cibitung, Bekasi

7.037.333.333

7.037.333.333

7.037.333.333

7.037.333.333

1.206.897.926.510

1.220.588.069.637

629.094.871.475

586.352.934.704

37.373.353.530

37.373.353.530

37.373.353.530

37.373.353.530

1.169.524.572.980

1.183.214.716.107

591.721.517.945

548.979.581.174

Proyek Cibitung, Bekasi :

Jumlah Dikurangi : cadangan penurunan nilai persediaan Jumlah - bersih

184


8.

Persediaan (lanjutan) Persediaan tanah seluas 1.635.076 m2 yang terletak di Kecamatan Serpong, Tangerang dan Kecamatan Cibitung, Bekasi telah dijadikan jaminan atas pinjaman Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (lihat catatan 14). Seluruh persediaan atas nama Perusahaan dan telah dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan kecuali tanah seluas 10.860 m2 masih dalam bentuk Surat Pelepasan Hak. Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan – unit bangunan dan bangunan dalam pelaksanaan dikarenakan belum dilakukan serah terima oleh kontraktor, kecuali ruko yang terletak di Cibitung diasuransikan kepada PT China Insurance Indonesia - pihak hubungan istimewa dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 8.415.375.000. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian aktiva yang diasuransikan. Persediaan tanah tidak diasuransikan. Dalam persediaan tanah sebesar Rp 940.655.123.806 terdapat tanah seluas 1.791.836 m2 dengan nilai tercatat sebesar Rp 646.272.712.183 merupakan pindahan dari akun tanah untuk dikembangkan (lihat catatan 11). Selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 beban pinjaman masing-masing sebesar Rp 42.870.321.054, Rp 37.002.986.427, Rp 18.469.198.460 dan Rp 12.319.099.472 dikapitalisasi kedalam persediaan. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai persediaan.

9.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

PT Argo Pantes Tbk PT Cahaya Alam Raya PT Argo Manunggal Land Development

-

100.936.765.019 10.469.548.056

100.936.765.019 -

100.936.765.019 -

-

875.086.213

-

-

Jumlah

-

112.281.399.288

100.936.765.019

100.936.765.019

Piutang hubungan istimewa Terdiri dari :

Piutang kepada PT Argo Pantes Tbk merupakan tagihan Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty yang tidak dikenakan bunga. Berdasarkan perjanjian pengalihan piutang tertanggal 31 Agustus 2007, atas tagihan tersebut dialihkan (set-off) dengan hutang kepada Wall Street Ltd. sebesar Rp 50.996.140.000 (lihat catatan 19) dan kepada PT Bekasi Matra Industrial Estate sebesar Rp 49.000.000.000 (lihat catatan 11) dan tagihan Anak Perusahaan – PT Nusa Raya Mitratama kepada PT Argo Pantes Tbk sebesar Rp 940.625.019 yang telah dilunasi pada bulan Agustus 2007. Piutang pada PT Cahaya Alam Raya (CAR) merupakan surat aksep tanpa bunga kepada CAR yang jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2007 dan terjadi akibat beban bunga hutang bank dimana dana dari hutang bank tersebut digunakan untuk pihak hubungan istimewa (PT Argo Pantes Tbk.) dan atas beban bunga tersebut ditanggung oleh CAR. Pada tanggal 27 Agustus 2007, CAR bersepakat untuk dapat menyelesaikan hutang piutang surat aksep dengan anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (AGR) dengan cara mengambil-alih hutang AGR kepada kontraktor pihak ketiga. Piutang pada PT Argo Manunggal Land Development merupakan pinjaman meminjam uang tunai tanpa beban bunga dan tanpa jadwal pembayaran. Pada bulan Juli 2007 pinjaman ini telah diselesaikan oleh PT Argo Manunggal Land Development.

185


10.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

484.100

-

-

-

Pajak penghasilan badan – tahun 2007 Pajak penghasilan pasal 25 Pajak penghasilan pasal 21 Pajak penghasilan pasal 23 Pajak Pertambahan Nilai

760.038.134 48.243.661 79.052.546 159.361.753 3.319.677.838

86.268.065 47.609.581 1.338.114.729

47.857.960 85.480.406 1.792.750.956

83.630.968 93.673.752 980.154.022

Jumlah

4.366.373.932

1.471.992.375

1.926.089.322

1.157.458.742

Jumlah seluruhnya

4.366.858.032

1.471.992.375

1.926.089.322

1.157.458.742

-

-

-

-

1.066.468.700 (87.071.062)

(256.025.240)

(116.546.905)

(191.168.022)

Jumlah

979.397.638

(256.025.240)

(116.546.905)

(191.168.022)

Jumlah seluruhnya

979.397.638

(256.025.240)

(116.546.905)

(191.168.022)

Perpajakan

a.

Hutang pajak Terdiri dari : Perusahaan : Pajak penghasilan pasal 21 Anak Perusahaan :

b.

Beban/(penghasilan) pajak Terdiri dari : Perusahaan Anak Perusahaan : Pajak kini Pajak tangguhan

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak dan beban (penghasilan) pajak dengan tarip pajak yang berlaku sebagai berikut : Laba konsolidasi sebelum beban pajak (Laba)/ rugi Anak Perusahaan sebelum pajak Laba/(rugi) Perusahaan sebelum pajak

4.753.381.570

1.208.336.845

306.492.796

3.268.858.546

(4.523.844.558)

(1.219.638.794)

(310.977.398)

(3.249.624.797)

229.537.012

(11.301.949)

(4.484.602)

19.233.749

186

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan) Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah) 31 Agustus 2007

10.

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

68.861.104 (158.048.372) -

(3.390.585) (89.620) -

(1.345.381) (367.603) -

5.770.125 (6.829.125) -

89.187.268

3.480.205

1.712.984

1.059.000

-

-

-

-

Beban pajak – Anak Perusahaan

979.397.638

(256.025.240)

(116.546.905)

(191.168.022)

Beban pajak - Konsolidasi

979.397.638

(256.025.240)

(116.546.905)

(191.168.022)

Perpajakan (lanjutan) b.

Beban/(penghasilan) pajak (lanjutan) Beban pajak penghasilan berdasarkan tarip Pendapatan kena pajak final Beban tidak diakui pajak Rugi fiskal yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan Beban pajak – Perusahaan

Pajak kini Rekonsiliasi antara laba komersial ke laba/(rugi) fiskal sebagai berikut : Laba konsolidasi komersial (Laba)/ rugi Anak Perusahaan sebelum pajak Laba/(rugi) Perusahaan sebelum pajak

4.753.381.570

1.208.336.845

306.492.796

3.268.858.546

(4.523.844.558)

(1.219.638.794)

(310.977.398)

(3.249.624.797)

229.537.012

(11.301.949)

(4.484.602)

19.233.749

Ditambah/(dikurangi) : Perbedaan waktu Perbedaan permanen : Pendapatan bunga

-

-

-

-

(526.827.906)

(298.735)

(1.225.344)

(22.763.749)

Rugi fiskal

(297.290.894)

(11.600.684)

(5.709.946)

(3.530.000)

Perusahaan Anak Perusahaan

1.066.468.700

-

-

-

Jumlah

1.066.468.700

-

-

-

Pajak kini :

Pajak penghasilan Perusahaan telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan masing-masing tahun pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, tidak ada Surat Ketetapan Pajak yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pajak kepada Perusahaan.

187


10.

Perpajakan (lanjutan) c.

Pajak tangguhan Saldo dan pergerakan aktiva pajak tangguhan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007.

Saldo 1 Jan. 2007

Dikreditkan pada laporan laba rugi


Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan

1.250.588.412

87.071.062

1.337.659.474

Jumlah

1.250.588.412

87.071.062

1.337.659.474

Saldo dan pergerakan aktiva pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

Saldo 1 Jan. 2006


Saldo 31 Des. 2006


994.563.172

256.025.240

1.250.588.412

Jumlah

994.563.172

256.025.240

1.250.588.412

Saldo dan pergerakan aktiva pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

Saldo 1 Jan. 2005


Saldo 31 Des. 2005


878.016.267

116.546.905

994.563.172

Jumlah

878.016.267

116.546.905

994.563.172

Saldo dan pergerakan aktiva pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004. Saldo 1 Jan. 2004


Saldo 31 Des. 2004


686.848.245

191.168.022

878.016.267

Jumlah

686.848.245

191.168.022

878.016.267

Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak mengakui adanya aktiva pajak tangguhan dari kerugian fiskal yang dapat dikompensasi dengan pertimbangan adanya ketidakpastian Perusahaan dalam memperoleh laba secara fiskal di masa yang akan datang. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa aktiva pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak dimasa yang akan datang.

188


11.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

224.236.155.170 579.340.945.252 46.702.821.121 482.367.455.313

117.549.201.150 579.340.945.252 45.484.785.954 426.047.815.096

640.382.148.690 579.340.945.252 45.463.130.004 426.047.815.096

550.702.872.061 579.340.945.252 27.153.827.835 384.483.592.627

1.332.647.376.856

1.168.422.747.452

138.397.680.715

138.397.680.715

1.194.249.696.141

1.030.025.066.737

Tanah untuk dikembangkan Terdiri atas tanah mentah yang terletak di : Kec. Serpong, Tangerang Kec. Pasar Kemis, Tangerang Kec. Cianjur, Jawa Barat Kec. Cibitung, Bekasi Jumlah Dikurangi : cadangan penurunan nilai tanah Jumlah - bersih

1.691.234.039.042 1.541.681.237.775

138.397.680.715

138.397.680.715

1.552.836.358.327 1.403.283.557.060

Merupakan tanah mentah seluas 8.844.533 m2 yang belum dikembangkan yang dimiliki Perusahaan dan Anak Perusahaan. Dari jumlah luas tanah tersebut yang sudah atas nama Perusahaan dan Anak Perusahaan seluas 4.037.724 m2, sedangkan sisanya masih dalam bentuk Surat Pelepasan Hak ataupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang dalam proses pengurusan hak guna bangunan secara bertahap. Selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, beban pinjaman masing-masing sebesar Rp 4.337.977.268, Rp 50.791.356.981, Rp 52.978.401.083 dan Rp 31.842.933.574 dikapitalisasi kedalam tanah untuk dikembangkan. Tanah untuk dikembangkan seluas 1.791.836 m2 dengan nilai tercatat sebesar Rp 646.272.712.183 yang terletak di Kecamatan Serpong, Tangerang dipindahkan ke akun persediaan dikarenakan pada tahun 2006 telah mulai dilakukan pengembangan. Tanah untuk dikembangkan seluas 565.016 m2 dengan nilai tercatat sebesar Rp 287.959.485.515 yang terletak di Kecamatan Cibitung, Bekasi telah dijadikan jaminan atas pinjaman Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (lihat catatan 14). Pada tahun 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty membeli tanah mentah seluas 411.133 m2 yang terletak di Kecamatan Cibitung, Bekasi dari pihak hubungan istimewa – PT Bekasi Matra Industrial Estate senilai Rp 49.000.000.000, yang dilakukan dengan mengalihkan piutang kepada PT Argo Pantes Tbk (lihat catatan 9). Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, bukti kepemilikan masih dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli. Pada tahun 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty telah membeli kembali tanah mentah seluas 556.901 m2 yang terletak di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang dari pihak hubungan istimewa – PT Hijau Pundimusa senilai Rp 97.457.675.000. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tanah adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai tanah untuk dikembangkan.

189


Aktiva tetap

Saldo dan perubahan – 31 Agustus 2007 Jenis aktiva tetap

Saldo 1 Jan.2007

Penambahan

Pengurangan


Tanah Bangunan Kendaraan Perlengkapan kantor Peralatan proyek

2.210.296.278 12.333.825.938 4.526.923.281 1.989.041.834 588.841.851

350.172.727 107.836.500 -

-

2.210.296.278 12.333.825.938 4.877.096.008 2.096.878.334 588.841.851

Jumlah

21.648.929.182

458.009.227

-

22.106.938.409

-

377.733.990

-

377.733.990

21.648.929.182

835.743.217

-

22.484.672.399

Bangunan Kendaraan Perlengkapan kantor Peralatan proyek

2.962.962.383 3.751.925.341 1.890.799.320 585.476.945

390.696.484 233.097.958 79.141.607 560.818

-

3.353.658.867 3.985.023.299 1.969.940.927 586.037.763

Jumlah

9.191.163.989

703.496.867

-

9.894.660.856

Harga perolehan

Aktiva dalam penyelesaian : Bangunan Jumlah Dikurangi : Akumulasi penyusutan

Nilai buku

12.457.765.193

12.590.011.543

Saldo dan perubahan – 31 Desember 2006 Jenis aktiva tetap

Saldo 1 Jan. 2006

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo 31 Des.2006


2.210.296.278 10.122.345.149 4.134.423.281 1.969.781.834 588.841.851

392.500.000 19.260.000 -

-

2.211.480.789 -

2.210.296.278 12.333.825.938 4.526.923.281 1.989.041.834 588.841.851

Jumlah

19.025.688.393

411.760.000

-

2.211.480.789

21.648.929.182

2.211.480.789

-

-

(2.211.480.789)

-

21.237.169.182

411.760.000

-

-

21.648.929.182


2.378.458.394 3.361.250.315 1.794.044.306 584.355.309

584.503.989 390.675.026 96.755.014 1.121.636

-

-

2.962.962.383 3.751.925.341 1.890.799.320 585.476.945

Jumlah

8.118.108.324

1.073.055.665

-

-

9.191.163.989

Harga perolehan

Aktiva dalam penyelesaian : Bangunan Jumlah Dikurangi : Akumulasi penyusutan

Nilai buku

13.119.060.858

12.457.765.193

190


12.

Aktiva tetap (lanjutan)

Saldo dan perubahan - 31 Desember 2005

Jenis aktiva tetap

Saldo 1 Jan. 2005

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo 31 Des.2005


2.210.296.278 10.122.345.149 3.321.423.281 1.880.351.379 588.841.851

1.050.000.000 89.430.455 -

237.000.000 -

-

2.210.296.278 10.122.345.149 4.134.423.281 1.969.781.834 588.841.851

Jumlah

18.123.257.938

1.139.430.455

237.000.000

-

19.025.688.393

1.943.638.707

267.842.082

-

-

2.211.480.789

20.066.896.645

1.407.272.537

237.000.000

-

21.237.169.182


1.901.446.959 3.087.577.348 1.648.882.194 582.859.795

477.011.435 510.672.967 145.162.112 1.495.514

237.000.000 -

-

2.378.458.394 3.361.250.315 1.794.044.306 584.355.309

Jumlah

7.220.766.296

1.134.342.028

237.000.000

-

8.118.108.324

Harga perolehan

Aktiva dalam penyelesaian : Bangunan Jumlah

Dikurangi : Akumulasi penyusutan

Nilai buku

12.846.130.349

13.119.060.858

191


Aktiva tetap (lanjutan) Saldo dan perubahan – 31 Desember 2004 Jenis aktiva tetap

Saldo 1 Jan. 2004

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo 31 Des.2004


2.210.296.278 10.122.345.149 3.712.638.599 1.801.557.771 588.841.851

78.793.608 -

391.215.318 -

-

2.210.296.278 10.122.345.149 3.321.423.281 1.880.351.379 588.841.851

Jumlah

18.435.679.648

78.793.608

391.215.318

-

18.123.257.938

499.209.739

1.444.428.968

-

-

1.943.638.707

18.934.889.387

1.523.222.576

391.215.318

-

20.066.896.645

Harga perolehan

Aktiva dalam penyelesaian : Bangunan Jumlah

Dikurangi : Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan Perlengkapan kantor Peralatan proyek

1.171.827.282 3.238.974.923 1.437.450.423 538.336.158

729.619.677 239.817.743 211.431.771 44.523.637

391.215.318 -

-

1.901.446.959 3.087.577.348 1.648.882.194 582.859.795

Jumlah

6.386.588.786

1.225.392.828

391.215.318

-

7.220.766.296

Nilai buku

12.548.300.601

12.846.130.349

Pada tahun 2007, aktiva dalam penyelesaian – bangunan merupakan pekerjaan kantor estat yang terletak di lokasi perumahan Alam Sutera. Sedangkan pada tahun 2006, 2005 dan 2004 merupakan pekerjaan bangunan Sport Center yang seluruhnya berjumlah Rp 2.211.480.789, pada tahun 2006 telah direklasifikasi ke akun bangunan, karena telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty memiliki aktiva tetap - tanah yang terletak di Tangerang dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan, berjangka waktu 20-30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2007 dan 2028. Beberapa HGB jatuh tempo pada bulan Mei 2007, dan sedang dalam proses perpanjangan. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai. Seluruh aktiva tetap yang dimiliki adalah atas nama Perusahaan dan Anak Perusahaan, kecuali satu unit kendaraan bermotor senilai Rp 392.500.000 yang masih atas nama pihak ketiga. Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan aktiva tetap bangunan kepada PT Asuransi Staco Jasapratama, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi AIU Indonesia dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 9.965.000.000. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian aktiva yang dipertanggungkan. Beban penyusutan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar Rp 703.496.867, Rp 1.073.055.665, Rp 1.134.342.028 dan Rp 1.225.392.828 dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

192


12.

Aktiva tetap (lanjutan)

Pengurangan aktiva tetap merupakan penjualan aktiva dengan rincian sebagai berikut : 31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

Nilai buku Harga jual

-

-

123.500.000

185.500.000

Laba penjualan aktiva tetap

-

-

123.500.000

185.500.000

13. Aktiva lain-lain Merupakan biaya emisi saham sehubungan dengan emisi saham Perusahaan yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007. Saldo per 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing – masing sebesar Rp 715.818.750, nihil, nihil, dan nihil.

14. Hutang bank 31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

580.105.071.613

594.105.071.613

-

-

38.565.525.637

38.935.525.637 -

2.774.800.000

3.911.000.000

2.373.850.000

2.870.000.000

26.000.000.000

-

-

-

647.445.397.250

636.951.597.250

Terdiri dari : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk : - Kredit modal kerja – Aflopend - Tunggakan bunga yang dijadwalkan - Kredit Investasi PT Bank Tabungan Negara : - KMK Konstruksi PT Bank Century : Kredit atas permintaan Jumlah

601.530.072.614 560.866.118.772

603.903.922.614 563.736.118.772

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kredit modal kerja - Aflopend Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri berdasarkan perjanjian restrukturisasi kredit modal kerja No : KP – CRG/007/PK-KMK/2006, dengan akte No. 29 tanggal 18 Oktober 2006 oleh Notaris Ny. Erly Soehandjojo SH, disetujui untuk merestrukturisasi pinjaman dengan cara menurunkan pagu kredit dan menggabungkan fasilitas kredit investasi I dan II menjadi fasilitas kredit modal kerja yang bersifat Aflopend dengan limit sebesar Rp 594.105.071.613, jangka waktu 6 tahun sampai dengan triwulan 4 tahun 2012. Tingkat bunga 13% per tahun (mengambang).

193


14.

Hutang bank (lanjutan) Pembayaran dengan cara angsuran triwulanan dengan jadwal sebagai berikut : Jumlah (Rp) Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

28.000.000.000 75.000.000.000 85.000.000.000 150.000.000.000 160.000.000.000 96.105.071.613

Jumlah

594.105.071.613

Tunggakan bunga yang dijadwalkan (TBYD) Seluruh tunggakan bunga dan denda atas fasilitas K1 – 1 dan K1 – 2 yang timbul sampai dengan tanggal efektif perjanjian, yakni sebesar Rp 38.935.525.637 dibukukan sebagai tunggakan bunga yang dijadwalkan (TBYD). Jangka waktu sampai dengan tahun 2012, tanpa dikenakan bunga. Pembayaran dengan cara angsuran triwulan sebagai berikut : Jumlah (Rp) Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

740.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 10.379.229.265

Jumlah

37.119.229.265

Tunggakan denda sebesar Rp 1.816.296.372 akan dihapuskan pada akhir jangka waktu kredit. Jaminan atas pinjaman ini adalah : •

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 212.039.284.201 dan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp 15.655.663.132 atas tanah HGB seluas 702.546 m2 atas nama PT Alfa Goldland Realty yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 162.345.752.667 atas tanah HGB seluas 500.913 m2 atas nama PT Alfa Goldland Realty yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 53.899.639.228 atas tanah HGB seluas 29.015 m2 atas nama PT Alfa Goldland Realty yang terletak di Desa Panunggangan, Tangerang.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 16.425.372.682 dan peringkat II sebesar Rp 676.127.318 atas tanah HGB seluas 57.005 m2 atas nama PT Nusa Raya Mitratama yang terletak di Desa Gandamekar, Bekasi.

•

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 249.602.680.277, dan peringkat II sebesar Rp 30.754.029.453 atas tanah HGB seluas 863.173 m2 atas nama PT Nusa Raya Mitratama yang terletak di Desa Gandasari, Bekasi.

194


14.

Hutang bank (lanjutan) •

Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp 6.294.400.000 atas tanah HGB seluas 1.986 M2 atas nama PT Nusa Raya Mitratama.

•

Tanah seluas 45.454 m2 atas nama PT Alfa Goldland Realty yang terletak di Desa Pakulonan, Tangerang, tidak diikat hak tanggungan.

•

Seluruh pendapatan termasuk tagihan pada pihak ketiga di ikat secara fidusia.

•

Jaminan Perusahaan dari PT Duta Prakarsa Development.

Selama periode pinjaman Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (AGR) tidak diperbolehkan untuk membagikan dividen, dan tanah AGR menjadi salah satu sumber pembayaran hutang unsustained yang jatuh tempo dari PT Argo Pantes Tbk; PT Suryakarya Pratama Tekstil; PT Grand Pintalan Textile Industries; PT Intirub, apabila Perusahaan-Perusahaan tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dari hasil operasional maupun penjualan aset mereka. Kredit investasi Berdasarkan perjanjian kredit No. 53 dan 54 tanggal 26 April 2004, Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty memperoleh fasilitas kredit investasi I dan kredit investasi interest during construction I (KI IDC I) dan kredit investasi II dan kredit investasi interest during construction II (KI IDC II) sebagai berikut : Fasilitas

Maksimum fasilitas

Kredit Investasi – I KI IDC I Kredit Investasi – II KI IDC II

150.000.000.000 22.275.000.000 500.000.000.000 74.250.000.000

Jumlah

746.525.000.000

Jangka waktu

s/d 31 Desember 2012 s/d 31 December 2008 s/d 31 December 2012 s/d 31 December 2008

Saldo pinjaman 2005

2004

30.000.000.000 3.935.250.000 499.996.140.000 67.598.682.614

30.000.000.000 1.633.500.000 499.996.140.000 29.236.478.772

601.530.072.614

560.866.118.772

Tingkat bunga 2005 2004 % % 11 – 13,5 11 – 13,5 11 – 13,5 11 – 13,5

11 11 11 11

Jaminan utama dan jaminan tambahan berupa : •

Tanah-tanah yang terletak di Desa Panunggangan dan Desa Pakulonan, Tangerang merupakan Proyek Alam Sutera seluas 127,79 Ha atas nama PT Alfa Goldland Realty .

•

Tanah-tanah yang terletak di Kawasan Industri MM2100 Cibitung seluas 92,33 Ha atas nama PT Nusa Raya Mitratama.

Pinjaman ini telah direstrukturisasi pada tahun 2006. PT Bank Tabungan Negara Berdasarkan perjanjian kredit No. 38 tanggal 30 April 2007, Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty memperoleh kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 30.000.000.000, jatuh tempo pada 16 Oktober 2009, tingkat bunga 13,5% per tahun (mengambang). Jaminan pokok berupa Pemberian Hak Tanggungan, kuasa menjual dan pemberian jaminan lainnya atas tanah berikut bangunan dilokasi perumahan Alam Sutera dengan Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah HGB seluas 6.218 m2 atas nama PT Alfa Goldland Realty dan jaminan Perusahaan dari PT Nusa Cipta Pratama.

195


14.

Hutang bank (lanjutan) PT Bank Century Berdasarkan perjanjian kredit No. 4 tanggal 10 Agustus 2007, Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty memperoleh fasilitas kredit atas permintaan maksimal sebesar Rp 26.000.000.000, jatuh tempo tanggal 11 Agustus 2008, tingkat bunga 14% per tahun (mengambang). Jaminan berupa tanah hak guna bangunan seluas 87.395 m2 yang terletak di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh, Tangerang, atas nama PT Adhihutama Manunggal.

15. Hutang usaha Akun ini merupakan kewajiban dalam mata uang rupiah yang timbul atas pekerjaan konstruksi kepada kontraktor dan pembelian tanah, dengan rincian sebagai berikut : 31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

PT Semangat Baru Putra PT Tara Putratama Mandiri PT Mitraagung Deltaperkasa PT Prasamta Ekatama PT Kadi Internasional PT Karka Arganusa PT Kita Jifas Arganusa PT Cendana Kreasi Mandiri PT Banten Sakti Perdana PT Bangun Surya Mandiri PT Karya Cipta Bangun Mandiri PT Kharismawira Surya Inti PT Bakomindo Utama Lainnya

1.217.001.690 1.047.910.223 883.919.055 624.217.158 434.125.500 1.545.660.769

185.142.037 554.390.000 872.572.688 191.928.040 312.006.219 206.732.000 78.592.904 37.437.350 6.499.600 1.903.695.002

54.776.692 1.021.228.773 875.518.079 841.317.170 657.939.525 640.446.240 326.288.488 506.284.225 485.541.073 4.817.829.812

809.741.127 143.517.209 2.144.219.101

Jumlah

5.752.834.395

4.348.995.840

10.227.170.077

3.097.477.437

6.130.324.907

4.606.822.275

2.919.475.064

4.011.420.585

11.883.159.302

8.955.818.115

13.146.645.141

7.108.898.022

PT Hijau Pundinusa

38.457.675.000

-

-

-

Jumlah

50.340.834.302

8.955.818.115

13.146.645.141

7.108.898.022

Pekerjaan konstruksi : Pihak ketiga :

Pihak hubungan istimewa : PT Argo Manunggal Land Development Jumlah Pembelian tanah : Pihak hubungan istimewa :

Hutang pada PT Hijau Pundinusa merupakan hutang anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty dalam rangka pembelian kembali tanah.

196


15. Hutang usaha (lanjutan) Rincian umur hutang usaha dihitung sejak tanggal faktur sebagai berikut : 31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

Sampai dengan 1 bulan > 1 bulan – 3 bulan > 3 bulan – 6 bulan > 6 bulan – 1 tahun > 1 tahun

10.256.082.430 39.758.522.504 115.229.368 211.000.000

7.417.877.331 1.326.940.784 211.000.000 -

7.750.782.272 5.395.862.869 -

4.687.808.808 2.421.089.214 -

Jumlah

50.340.834.302

8.955.818.115

13.146.645.141

7.108.898.022

16. Hutang lain-lain Akun ini merupakan kewajiban dalam mata uang rupiah, dengan rincian sebagai berikut : 31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

5.184.091.226 2.493.226.088

4.989.086.703 1.716.142.789

2.759.985.279 1.443.144.963

10.314.150 10.647.983.058

8.563.931.408

3.238.550.037

-

-

16.241.248.722

9.943.779.529

4.203.130.242

10.658.297.208

Pihak ketiga : Tanda jadi, penerimaan dari pembeli Lainnya Pihak hubungan istimewa : PT Argo Manunggal Land Development Jumlah

Hutang lain-lain Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty kepada PT Argo Manunggal Land Development merupakan titipan uang muka penjualan rumah dan kavling type Sutera Feronia dari pembeli individual, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dengan Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (lihat catatan 33a).

17. Beban masih harus dibayar Terdiri dari : Bunga pinjaman Pajak bumi dan bangunan Periklanan Lainnya

2.000.803.541 412.693.430 608.275.600 173.744.535

45.987.323.163 392.575.202 520.055.105 599.171.816

43.445.283.565 698.073.948 31.095.209

16.903.597.888 367.263.122 595.374.309 56.279.296

Jumlah

3.195.517.106

47.499.125.286

44.174.452.722

17.922.514.615

Bunga pinjaman kepada Wall Street Ltd. per 31 Desember 2006 sebesar Rp 44.271.019.623 telah dipindahbukukan menjadi pokok pinjaman pada bulan Agustus 2007 (selanjutnya lihat catatan 19).

197


18.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

Tanah kavling Rumah

149.803.071.106 121.858.062.982

139.105.973.595 14.335.440.237

97.109.464.659 51.615.253.155

59.179.246.580 22.705.127.109

Jumlah

271.661.134.088

153.441.413.832

148.724.717.814

81.884.373.689

Uang muka penjualan Terdiri dari :

Merupakan uang muka diterima dari pihak ketiga atas penjualan bangunan dan tanah kavling dari pembeli individual.

19.

Hutang hubungan istimewa Terdiri dari : PT Argo Manunggal Land Development Wall Street Ltd, St. Lucia PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills Jumlah

174.687.634.984 -

181.412.755.361

-

9.000.000.000

174.687.634.984

190.412.755.361

181.412.755.361 181.412.755.361 -

-

181.412.755.361 181.412.755.361

Hutang Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty kepada PT Argo Manunggal Land Development merupakan pengalihan tagihan Wall Street Ltd. Pinjaman ini tidak dibebani bunga dan tidak ditentukan jadwal pelunasannya. Hutang Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty (AGR) kepada Wall Street Ltd., St. Lucia dengan tingkat bunga sebesar SIBOR + 0,75% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2003 dan telah diperpanjang sampai dengan 22 Agustus 2009 dengan tingkat bunga 8% per tahun. Jaminan berupa tanah yang dimiliki Perusahaan dan sejak Wall Street Ltd menjadi pemegang saham di PT Nusa Cipta Pratama, jaminan ini telah dicabut. Berdasarkan surat dari Wall Street Ltd. tertanggal 11 Januari 2007, disetujui untuk membebaskan beban bunga mulai tanggal 1 Januari 2007. Berdasarkan nota kesepahaman tanggal 31 Agustus 2007 antara Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty dengan Wall Street Limited bahwa atas saldo hutang pokok dan bunga sebesar Rp 225.683.774.984 (lihat catatan 17) disetujui untuk di-set off dengan piutang kepada PT Argo Pantes Tbk sebesar Rp 50.996.140.000, sehingga sisa tagihan Wall Street Ltd. kepada AGR menjadi sebesar Rp 174.687.634.984. Dan berdasarkan perjanjian pengalihan piutang tertanggal 31 Agustus 2007, disetujui untuk mengalihkan tagihan Wall Street Ltd sebesar Rp 174.687.634.984 kepada PT Argo Manunggal Land Development. Hutang Anak Perusahaan - PT Alfa Goldland Realty kepada PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills merupakan pinjaman uang tunai tanpa beban bunga dan jadwal pembayaran yang tetap. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Agustus 2007.

198


20.

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

-

84.000.000.000

84.000.000.000

84.000.000.000

Obligasi konversi Saldo akhir tahun

Berdasarkan perjanjian obligasi konversi tanggal 15 April 2003 antara Anak Perusahaan – PT Duta Prakarsa Development (DPD) dan Essex Glory Holdings Limited (pihak ketiga), DPD (Issuer) menerbitkan obligasi konversi sebesar Rp 84.000.000.000 dalam bentuk zero coupon, yang jatuh tempo dalam 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Mulai dari 12 bulan setelah tanggal penerbitan obligasi konversi, DPD memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi yang belum dikonversi menjadi saham dengan tingkat bunga 21% per tahun. Pada tanggal 2 April 2007, obligasi konversi tersebut dialihkan oleh Essex Glory Holdings Limited kepada PT Tangerang Fajar Industrial Estate berdasarkan perjanjian pengalihan piutang tanggal 2 April 2007. Berdasarkan surat tanggal 16 April 2007 dari PT Tangerang Fajar Industrial Estate (TFIE), TFIE bermaksud untuk mengkonversi obligasi konversi menjadi modal saham. Berdasarkan akte Notaris Misahardi Wilamarta, SH. No. 101 tanggal 23 April 2007 Anak Perusahaan – PT Duta Prakarsa Development telah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh atas nama TFIE sebanyak 84.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 84.000.000.000.

21.

Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan Perusahaan dan Anak Perusahaan membukukan estimasi imbalan pasca kerja untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan PSAK No. 24 “Imbalan Kerja”. Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi adalah :

Biaya jasa kini Biaya bunga Biaya jasa lalu Rugi/(laba) aktuaria Jumlah

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

219.429.152 168.232.079 102.736.512 (200.160.869)

251.600.597 400.671.035 154.104.768 -

693.626.305 356.428.381 154.104.768 -

319.389.806 285.551.223 154.104.768 -

290.236.874

806.376.400

1.204.159.454

759.045.797

Kewajiban imbalan pasca kerja di neraca konsolidasi sebagai berikut : Nilai kini kewajiban yang tidak didanai Keuntungan/kerugian aktuarial yang belum diakui Biaya jasa lalu yang belum diakui Penyesuaian atas kewajiban tahun sebelumnya Kewajiban bersih

3.548.077.625

2.564.425.956

3.642.463.958

2.970.236.510

1.251.533.606 (340.746.318)

2.047.684.913 (443.482.830)

317.375.279 (597.587.598)

14.298.041 (751.692.366)

-

-

(47.041.068)

693.878.704

4.458.864.913

4.168.628.039

3.315.210.571

2.926.720.889

199


Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan (lanjutan) Mutasi kewajiban bersih di neraca konsolidasian adalah sebagai berikut : 31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

Saldo awal Pembayaran manfaat Beban tahun berjalan Penyesuaian atas kewajiban tahun sebelumnya

4.168.628.039 290.236.874

3.315.210.571 806.376.400

2.926.720.889 (74.750.000) 1.204.159.454

2.289.494.150 759.045.797

-

47.041.068

(740.919.772)

(121.819.058)

Saldo akhir

4.458.864.913

4.168.628.039

3.315.210.571

2.926.720.889

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut : Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Tingkat kematian Usia pengunduran diri Jumlah karyawan yang berhak 22.

10% 5% CSO’80 55 tahun 178

11% 5% CSO’80 55 tahun 174

12% 5% CSO'80 55 tahun 193

12% 5% CSO'80 55 tahun 164

Hak minoritas 31 Agustus 2007 Jumlah %

31 Des. 2006 Jumlah %

31 Des. 2005 Jumlah

%

31 Des. 2004 Jumlah %

Hak minoritas atas aktiva bersih Anak Perusahaan PT Nusa Cipta Pratama dan Anak Perusahaan

94.058.635

0,02

93.457.323

0,02

93.193.065

0,02

93.105.040

0,02

PT Alfa Goldland Realty dan Anak Perusahaan

79.219.483

0,01

78.713.960

0,01

78.495.979

0,01

78.425.829

0,01

PT Delta Mega Persada 6.317.722.030

1,09

6.318.435.735

1,09

6.319.635.711

1,09

6.320.732.809

1,09


1,05

-

1,05

-

1,05

-

1,05

947.458.456 7.438.458.604

6.490.607.018

6.491.324.755

6.492.263.678

Bagian hak minoritas atas laba (rugi) bersih Anak Perusahaan PT Nusa Cipta Pratama dan Anak Perusahaan

(601.311)

0,02

(264.259)

0,02 0,01

PT Alfa Goldland Realty dan Anak Perusahaan

(505.524)

0,01

(217.980)


713.705

1,09

1.199.976

(5.331.426)

1,05

-


(5.724.556)

717.737

200

1,09 1,05

(88.024)

0,02

(589.254)

0,02

(70.151)

0,01

(492.466)

0,01

1.097.098

1,09

1.036.055

1,09

1,05

-

1,05

938.923

(45.665)


23.

Modal saham

Modal dasar Telah ditempatkan dan disetor penuh

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des. 2004

2.400.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

1.398.681.000.000

20.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

Berdasarkan akta Notaris Erly Soehandjojo, SH No. 256 tanggal 10 November 1997, modal dasar Perusahaan sebesar Rp 20 milyar yang terbagi atas 20 juta saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C24967.HT.01.04.TH.1998 tanggal 12 Mei 1998. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa dan perjanjian jual beli saham tanggal 15 Juni 2006, disetujui untuk menjual saham Perusahaan yang dimiliki masing – masing oleh PT Tunas Koralindo, Ny. Angeline Sutedja, Nn. Marcia Sutedja, Ny. Aurelia Wynn Sutedja yang seluruhnya berjumlah 4.850.000 saham kepada PT Selaras Citamanunggal. Berdasarkan akta Notaris Retno Indah Handayani SH, No. 25 tanggal 21 Desember 2006, disetujui meningkatkan modal disetor Perusahaan dengan mengeluarkan seluruh saham dalam simpanan Perusahaan yaitu sebanyak 15.000.000 saham atau sebesar Rp 15 Milyar, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Selaras Citamanunggal. Berdasarkan akta No. 94 tanggal 23 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta SH, modal dasar Perusahaan telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp 250.000.000.000 terbagi atas 250.000.000 saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000. Dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor oleh PT Selaras Citamanunggal sebesar Rp 192.000.000.000 (lihat catatan 24) sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor meningkat dari Rp 20.000.000.000 menjadi Rp 212.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. WJ-05242 HT. 01.04-TH. 2007 tanggal 8 Mei 2007. Berdasarkan perjanjian jual beli saham tanggal 28 Mei 2007, disetujui untuk menjual saham Perusahaan yang dimiliki oleh Tuan Karman Widjaya sejumlah 150.000 saham kepada PT Tangerang Fajar Industrial Estate. Berdasarkan akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH., No. 111 tanggal 23 Agustus 2007, modal dasar Perusahaan telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp 2.400.000.000.000 yang terbagi atas 2.400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham, dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 212.000.000.000 menjadi Rp 1.398.681.000.000, dilakukan berkaitan dengan inbreng saham (lihat catatan 2). Selain itu juga mengubah nama Perusahaan dari semula PT Adhihutama Manunggal menjadi PT Alam Sutera Realty Tbk. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. W709419HT.01.04-TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007.

201


23.

Modal saham (lanjutan) Susunan pemegang saham Perusahaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 adalah sebagai berikut : Pemegang saham

Jumlah saham

Persentase kepemilikan (%)

Jumlah (Rp)

515.916.000 298.245.000 266.480.000 211.850.000 106.190.000

36,89 21,32 19,05 15,15 7,59

515.916.000.000 298.245.000.000 266.480.000.000 211.850.000.000 106.190.000.000

1.398.681.000

100,00

1.398.681.000.000

PT Argo Manunggal Land Development PT Tangerang Fajar Industrial Estate PT Manunggal Prima Development PT Selaras Citamanunggal PT Bukit Asri Padang Golf Jumlah

Susunan pemegang saham Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut : Jumlah saham


Jumlah (Rp)

PT Selaras Citamanunggal Tn. Karman Widjaja

19.850.000 150.000

99,25 0,75

19.850.000.000 150.000.000

Jumlah

20.000.000

100,00

20.000.000.000

Pemegang saham

Susunan pemegang saham Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut : Jumlah saham


Jumlah (Rp)

PT Tunas Koralindo Tn. Karman Widjaja Ny. Angeline Sutedja Nn. Marcia Sutedja Ny. Aurelia Wynn Sutedja

3.000.000 150.000 1.000.000 450.000 400.000

60,0 3,0 20,0 9,0 8,0

3.000.000.000 150.000.000 1.000.000.000 450.000.000 400.000.000

Jumlah

5.000.000

100,0

5.000.000.000

Pemegang saham

24.

Modal disetor lainnya Merupakan uang muka setoran modal dari PT Selaras Citamanunggal yang pada tanggal 23 Agustus 2007 telah dipindahkan ke dalam akun modal saham (lihat catatan 23). Saldo modal disetor lainnya per tanggal 1 Januari 2004 sebesar Rp 48.950.000.000, dan saldo per 31 Agustus 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar nihil, Rp 143.500.000.000, Rp 133.500.000.000, dan Rp 88.000.000.000.

202


Penjualan Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut : 31 Agustus 2007 (8 bulan)

31 Des. 2006 (12 bulan)

31 Des. 2005 (12 bulan)

31 Des 2004 (12 bulan)

Tanah kavling Rumah

148.976.552.282 33.408.356.140

67.303.573.184 84.712.866.054

38.095.958.334 78.676.252.730

23.685.928.691 73.116.802.588

Jumlah

182.384.908.422

152.016.439.238

116.772.211.064

96.802.731.279

186 unit 84 unit

80 unit 219 unit

104 unit 151 unit

88 unit 133 unit

Jumlah terjual : Tanah kavling Bangunan

Tidak ada penjualan kepada pelanggan individual yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih. Penjualan pada pihak hubungan istimewa – PT Bekasi Fajar Industrial Estate untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp 2.340.000.000 atau 1,3% dari jumlah penjualan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah nihil, dan sisanya merupakan penjualan pada pihak ketiga. 26.

Beban pokok penjualan Rincian beban pokok penjualan bersih berdasarkan kelompok produk utama adalah sebagai berikut : 31 Agustus 2007 (8 bulan)

31 Des. 2006 (12 bulan)

31 Des. 2005 (12 bulan)

31 Des 2004 (12 bulan)

Tanah kavling Rumah

119.187.845.310 27.695.479.534

50.930.681.798 70.138.331.262

27.342.972.918 57.259.814.486

15.859.732.443 51.821.750.302

Jumlah

146.883.324.844

121.069.013.060

84.602.787.404

67.681.482.745

586.352.934.704 127.344.724.175 713.697.658.879 629.094.871.475

552.616.286.360 101.418.131.089 654.034.417.449 586.352.934.704

84.602.787.404

67.681.482.745

Perhitungan beban pokok penjualan adalah sebagai berikut : Saldo awal Penambahan

1.220.588.069.637 629.094.871.475 133.193.181.717 712.562.211.222 1.353.781.251.354 1.341.657.082.697 1.206.897.926.510 1.220.588.069.637

Persediaan akhir Harga pokok penjualan

146.883.324.844

121.069.013.060

Rincian pemasok yang melebihi 10% pembelian adalah sebagai berikut : 31 Agustus 2007 Rp %

31 Des. 2006 Rp %

31 Des. 2005 Rp %

31 Des. 2004 Rp

%

Pihak hubungan istimewa : PT Argo Manunggal Land Development

9.286.030.452

14,1

-

-

8.540.423.809

22,6

14.612.673.319

14,9

25.862.419.137

34,3

1.618.775.172

4,3

11.112.237.140

11,3

12.426.774.136

16,5

Pihak ketiga : PT Karka Arganusa Jumlah

9.286.030.452

10.159.198.981

203

25.724.910.459

38.289.193.273

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan) Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah) 31 Agustus 2007 (8 bulan) 27.

31 Des. 2006 (12 bulan)

31 Des. 2005 (12 bulan)

31 Des 2004 (12 bulan)

9.259.565.666 2.678.250.156 830.559.240 161.888.273 29.001.117

6.498.121.139 1.743.035.968 473.323.790 251.677.095 40.726.415

8.388.600.914 1.710.587.346 654.605.056 272.444.116 31.471.158

7.457.182.511 851.657.121 246.892.678 28.148.290 459.962.641

12.959.264.452

9.006.884.407

11.057.708.590

9.043.843.241

9.080.497.180 1.016.581.050 772.893.590 703.496.868 364.562.237 299.847.478

12.795.603.775 2.475.347.143 847.679.649 1.073.055.665 500.521.628 384.913.373

10.865.069.445 1.553.391.218 2.086.184.544 1.134.342.028 637.857.270 254.204.067

9.243.807.016 769.183.061 2.520.093.691 1.225.392.828 466.148.052 209.457.400

290.236.874 218.576.658 182.832.135 160.306.500 157.800.000 709.888.972

853.417.468 126.544.529 187.388.654 132.100.000 402.720.128 532.594.339

388.489.682 128.799.936 217.497.089 137.883.000 276.643.767 550.588.861

637.226.739 359.551.357 289.673.156 159.292.000 408.437.274 428.569.699

Jumlah

13.957.519.542

20.311.886.351

18.230.950.907

16.716.832.273

Jumlah beban usaha

26.916.783.994

29.318.770.758

29.288.659.497

25.760.675.514

Beban usaha Rincian beban usaha adalah sebagai berikut : Beban penjualan Promosi dan iklan Komisi penjualan Keperluan kantor Telepon dan listrik Kendaraan dan transportasi Jumlah Beban umum dan administrasi Beban gaji, upah dan tunjangan Iuran dan pajak daerah Keperluan proyek Penyusutan aktiva tetap Telepon, fax dan listrik Transportasi Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan Asuransi Pemeliharaan aktiva dan proyek Keamanan dan kebersihan Beban konsultan Lain-lain

28.

Laba (rugi) bersih per saham Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih setelah dan sebelum pengaruh penyesuaian profoma sehubungan dengan penggunaan metode penyatuan kepemilikan sebagai pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebagai penyebut setelah memperhitungkan efek retroaktif sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (catatan 2 dan 3c). Laba per saham setelah efek penyesuaian proforma Laba bersih setelah efek penyesuaian proforma

3.768.259.376

1.465.079.822

423.978.624

3.459.980.903

Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar setelah efek retroaktif

1.372.499.750

1.330.176.000

1.292.431.000

1.250.156.000

2,75

1,10

0,33

2,77

Laba per saham

204

PT Alam Sutera Realty Tbk. (d/h PT Adhihutama Manunggal) dan Anak Perusahaan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan) Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (Dalam Rupiah) 31 Agustus 2007 (8 bulan)

31 Des. 2006 (12 bulan)

31 Des. 2005 (12 bulan)

31 Des 2004 (12 bulan)

229.537.012

(11.301.949)

(4.484.602)

19.233.749

20.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

11,48

(2,26)

(0,89)

3,85

28. Laba (rugi) bersih per saham (lanjutan) Laba (rugi) per saham sebelum efek penyesuaian proforma Laba (rugi) bersih sebelum efek penyesuaian proforma Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar sebelum efek retroaktif Laba (rugi) per saham

29. Transaksi hubungan istimewa Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut : Sifat hubungan istimewa

Transaksi

Pemegang saham Pemegang saham tidak langsung Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi Afiliasi

Pekerjaan konstruksi dan pinjaman Pinjaman Pinjaman Surat aksep Pinjaman Pembelian tanah Pembelian tanah Penjualan tanah Asuransi Sewa ruangan

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT Argo Manunggal Land Development Wall Street Ltd PT Argo Pantes Tbk PT Cahaya Alam Raya PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills PT Bekasi Matra Industrial Estate PT Hijau Pundinusa PT Bekasi Fajar Industrial Estate PT China Insurance Indonesia PT Daya Sakti Perdika

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

-

100.936.765.019 10.469.548.056

100.936.765.019 100.936.765.019 -

-

875.086.213 112.281.399.288 4,76%

100.936.765.019 4,43%

100.936.765.019 4,81%

38.457.675.000

-

-

-

6.130.324.907

4.606.822.275

2.919.475.064

4.011.420.585

44.587.999.907 3,80%

4.606.822.275 0,40%

2.919.475.064 0,27%

4.011.420.585 0,42%

31 Des. 2005

31 Des 2004

Akun ini terdiri dari : Piutang hubungan istimewa (catatan 9) PT Argo Pantes Tbk PT Cahaya Alam Raya PT Argo Manunggal Land Development Jumlah Persentase dari jumlah aktiva Hutang usaha (catatan 15) PT Hijau Pundinusa PT Argo Manunggal Land Development Jumlah Persentase dari jumlah kewajiban

205


29.

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

8.563.931.408 3,80%

3.238.550.037 0,40%

-

-

Hutang hubungan istimewa (catatan 19) PT Argo Manunggal Land Development 174.687.634.984 Wall Street Ltd, St. Lucia PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills -

181.412.755.361 9.000.000.000

-

-

Jumlah

174.687.634.987

190.412.755.361

181.412.755.361

181.412.755.361

14,90%

16,75%

16,72%

19,08%

2.340.000.000 1,28%

-

-

-

9.286.030.452

8.540.423.809

14.612.673.319

25.862.419.137

6,32%

7,05%

17,27%

38,21%

49.000.000.000 97.457.675.000

-

-

-

146.457.675.000

-

-

-

94,07%

-

-

-

183.064.500

217.298.251

219.245.378

100.067.497

1,68%

0,74%

0,75%

0,39%

Transaksi hubungan istimewa (lanjutan) Hutang lain-lain (catatan 16) PT Argo Manunggal Land Development Persentase dari jumlah kewajiban

Persentase dari jumlah kewajiban Penjualan tanah (catatan 25) PT Bekasi Fajar Industrial Estate Persentase dari jumlah penjualan Beban pokok penjualan – pekerjaan konstruksi (catatan 26) PT Argo Manunggal Land Development Persentase dari jumlah beban Pokok penjualan Pembelian tanah (catatan 11) PT Bekasi Matra Industrial Estate PT Hijau Pundinusa Jumlah Persentase dari jumlah pembelian Tanah Beban umum dan administrasi – Sewa ruangan (catatan 27) PT Daya Sakti Perdika Persentase dari jumlah beban usaha

181.412.755.361 181.412.755.361

Anak Perusahaan – PT Nusaraya Mitratama mengasuransikan persediaan ruko yang terletak di Cibitung kepada PT China Insurance Indonesia - pihak hubungan istimewa dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 8.415.375.000.

206


30.

Informasi segmen a.

Informasi bentuk segmen primer berdasarkan usaha : Perusahaan dan Anak Perusahaan bergerak dalam bidang yang sama yakni real estat, kecuali PT Nusa Cipta Pratama yang bergerak dalam bidang konsultasi dan investasi. Seluruh Anak Perusahaan, kecuali PT Alfa Goldland Realty dan PT Nusa Raya Mitratama belum beroperasi secara komersial. Karena itu bentuk primer segmen usaha tidak disajikan.

b.

Informasi bentuk segmen sekunder berdasarkan geografis adalah sebagai berikut :

Pendapatan : Kec. Serpong, Tangerang Kec. Pasar Kemis, Tangerang Kec. Cibitung, Bekasi Kec. Cianjur, Jawa Barat Tidak dialokasikan

Eliminasi Jumlah

Laba (rugi) bersih : Kec. Serpong, Tangerang Kec. Pasar Kemis, Tangerang Kec. Cibitung, Bekasi Kec. Cianjur, Jawa Barat Tidak dialokasikan Jumlah

31 Agustus 2007

31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

277.502.583.422 2.340.000.000 -

152.016.439.238 -

116.772.211.064 -

96.802.731.279 -

279.842.583.422

152.016.439.238

116.772.211.064

96.802.731.279

97.457.675.000

-

-

-

182.384.908.422

152.016.439.238

116.772.211.064

96.802.731.279

3.803.241.213 (65.406.466) 29.357.565 1.067.064

1.983.736.293 (109.970.060) (408.689.202) 2.791

909.781.471 (100.541.995) (384.808.141) (452.711)

3.790.211.312 (94.947.774) (236.521.321) 1.238.686

3.768.259.376

1.465.079.822

423.978.624

3.459.980.903

-

-

-

-

3.768.259.376

1.465.079.822

423.978.624

3.459.980.903

Eliminasi Jumlah bersih

207


31 Des. 2006

31 Des. 2005

31 Des 2004

30. Informasi segmen (lanjutan) Aktiva : Kec. Serpong, Tangerang Kec. Pasar Kemis, Tangerang Kec. Cibitung, Bekasi Kec. Cianjur, Jawa Barat Tidak dialokasikan

1.425.124.752.609 579.378.485.610 557.219.723.448 46.702.821.121 11.377.831.008

1.227.556.326.175 1.149.069.011.143 1.040.565.245.092 579.371.841.926 579.377.018.806 579.380.217.522 503.729.857.255 503.730.571.255 450.617.161.858 45.484.785.954 45.463.130.004 27.153.827.835 1.099.763.945 17.512.881.588 3.422.387.724

Jumlah Eliminasi

2.619.803.613.796 (80.734.675.000)

2.357.242.575.255 2.295.152.612.796 2.101.138.840.031 - (17.402.585.626) (3.311.639.051)

Jumlah bersih

2.539.068.938.796

2.357.242.575.255 2.277.750.027.170 2.097.827.200.980

1.251.831.550.815 399.920.152 900.693.430 -

1.051.406.765.900 327.870.002 1.110.473.885 84.000.000.000

535.783.933.908 223.076.822 482.202.498.683 84.000.000.000

441.288.761.661 125.733.543 428.704.281.145 84.000.000.000

Jumlah Eliminasi

1.253.132.164.397 (80.734.675.000)

1.136.845.109.787 1.102.209.509.413 - (17.402.585.626)

954.118.776.349 (3.311.639.051)

Jumlah bersih

1.172.397.489.397

1.136.845.109.787 1.084.806.923.787

950.807.137.298

Kewajiban : Kec. Serpong, Tangerang Kec. Pasar Kemis, Tangerang Kec. Cibitung, Bekasi Kec. Cianjur, Jawa Barat Tidak dialokasikan

PT Nusa Cipta Pratama dan PT Duta Prakarsa Development tidak memiliki proyek real estat, sehingga disajikan ke dalam kelompok tidak dialokasikan.

31. Dampak kondisi ekonomi Indonesia Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mengalami dampak kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Secara keseluruhan, akibat dari kondisi ekonomi yang kurang baik telah menyebabkan dampak yang kurang menguntungkan terhadap industri properti di mana Perusahaan bergerak. Akan tetapi di tahun-tahun terakhir ini industri property sudah mulai membaik. Dalam memberikan respon terhadap kondisi ekonomi tersebut, manajemen Perusahaan berusaha meningkatkan fasilitas sosial dan promosi dalam usaha untuk meningkatkan penjualan dan melakukan program penghematan biaya disegala bidang, mengaktifkan kegiatan penagihan piutang yang telah jatuh tempo. Pada saat ini nilai penjualan Perusahaan telah meningkat dan sudah mencatat laba. Di tahun-tahun mendatang Perusahaan akan tetap meningkatkan fasilitas sosial dan promosi dalam usaha untuk meningkatkan penjualan sehingga dapat memenuhi kewajiban Perusahaan.

208


32. Perjanjian-perjanjian penting Pihak hubungan istimewa : a.

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (AGR) dengan PT Argo Manunggal Land Development (AMLD) tanggal 28 Februari 2006, untuk mengembangkan tanah menjadi kawasan perumahan berikut fasilitasnya dan menyatu dengan kawasan perumahan Alam Sutera. Untuk ini pihak AMLD menyediakan tanah berikut biaya-biaya proyek dan pihak AGR diberi kuasa untuk menjual kavling-kavling tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah sampai seluruh kavling dalam proyek habis terjual. Untuk setiap transaksi penjualan, AGR memperoleh komisi, biaya pemasaran dan pengawasan sebesar 5% dari nilai transaksi penjualan.

b.

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa No. 14/P-DSP/WAM/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 dan addendum sewa menyewa No. 052/P-DSP/WAM/I/XI/2007 tgl 22 Nopember 2007 antara Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty dengan PT Daya Sakti Perdika melakukan perjanjian sewa menyewa kantor yang terletak di Wisma Argo Manunggal Lt 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan seluas 172,50 m2. Jangka waktu sewa menyewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2009. Biaya sewa ruangan sebesar US$ 12,50/m2/bulan dan service charge sebesar US$ 7/m2/bulan (US$ 1 = Rp 5.750 mulai I Januari 2006 dan US$ 1 = Rp 6.000 mulai 1 April 2006).

c.

Berdasarkan perjanjian kesepakatan untuk menempati ruangan, antara Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty (AGR) dengan PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASR) dan PT Delta Mega Persada (DMP), AGR memberi ASR dan DMP untuk menempati ruangan kantor yang terletak di Wisma Argo Manunggal Lt 18, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan tanpa dipungut biaya. Jangka waktu sewa menyewa selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007 dan diperpanjang berdasarkan addendum tanggal 26 Nopember 2007 yang berlaku sejak 31 Desember 2007 – 31 Desember 2009.

Pihak ketiga : a.

Berdasarkan akte Notaris Amriyati Amin Supriyadi, SH. No 99 tanggal 4 April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Wijaya Karya dalam rangka pembangunan jembatan akses jalan tol Jakarta Tangerang Sta 15+400 dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.583.775.000, jangka waktu pelaksanaan perkerjaan adalah 240 hari kalender. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, pekerjaan konstruksi telah direalisasikan sebesar Rp 3.413.679.040.

b.

Berdasarkan akte Notaris Wargio Suhardjo, SH. No 13 tanggal 14 Juli 2004 beserta perubahannya tanggal 12 April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Central Asia Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan maksimal sebesar Rp 15.000.000.000 dan bersifat non revolving, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun. Jaminan berupa deposito yang diikat secara gadai. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan.

c.

Berdasarkan akte Notaris Siti Rahyana pengganti dari BRAy Mahyastoeti Notonagoro, SH. No 71 tanggal 29 Desember 2003 dan surat persetujuan Bank Mandiri No CNB.CLN.DRD/012/2007 tanggal 14 Mei 2007 dan addendum II No CBN – CLN/048/PKS – DEV/2003, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun. Jaminan berupa deposito. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun yang berakhir pada tanggal 28 Desember 2010.

d.

Berdasarkan surat No. 2007.0495/Deputy Presdir - Home Loan tanggal 5 Juni 2007 dan perjanjian kerjasama No 07 tanggal 26 Agustus 2007, Notaris Yasmine Achmad Djawas SH, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Internasional Indonesia perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah di Perumahan Alam Sutera kepada seluruh pembeli rumah/ ruko maksimum 80% dari harga bersih rumah/ruko atau untuk seluruh debitur sebesar Rp 35.000.000.000, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun untuk rumah, 10 tahun untuk ruko dan 5 tahun untuk kavling. Jaminan berupa unit rumah/ruko atau kavling yang dibiayai oleh BII. Jangka waktu perjanjian 1 tahun dan dapat diperpanjang.

209


32. Perjanjian-perjanjian penting (lanjutan) e.

Berdasarkan surat No. 038/LO-JKT/BD-SM/IV/07 tanggal 9 April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Permata Tbk perihal fasilitas KPR, KPRuko dan KPT kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan maksimum sebesar 80% untuk rumah dan ruko dan 70% untuk tanah kavling, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun untuk rumah dan ruko dan 5 tahun untuk tanah kavling. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan. Jaminan berupa rumah/ruko atau kavling yang dibeli.

f.

Berdasarkan perjanjian kerja sama. No. 008/PKS/KP-KPR/VII/2002 tanggal 18 Juli 2002 dan surat No. 122/Eks-Cons/JI/IV/2007 tanggal 2 April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank NISP Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah atau Kredit Pemilikan Rumah Toko/Kantor kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan di Kompleks Perumahan Alam Sutera, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun dan KP Ruko/Rukan paling lama 10 tahun. Jaminan berupa deposito yang dikembalikan setelah pembangunan rumah selesai.

g.

Berdasarkan surat No. 342/JAS/EXT/07 tanggal 26 April 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Panin Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah atas Perumahan Alam Sutera kepada seluruh pembeli rumah/ ruko dan kavling maksimum sebesar 80% untuk rumah dan ruko dan 70% untuk tanah kavling, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun. Jaminan berupa rumah/ruko atau kavling yang dibeli oleh debitur.

h.

Berdasarkan perjanjian kerja sama tanggal 1 April 2003 yang diperbaharui tanggal 23 Maret 2007 dan 15 Juni 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Lippo Bank perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Toko/Kantor dan Kredit Pemilikan Tanah kepada seluruh pembeli tanah dan bangunan masing-masing maksimal sebesar 80% dan 70% dari harga jual bersih obyek yang dibiayai dengan jangka waktu masing selama 10 dan 5 tahun serta fasilitas Kredit Pemilikan Rumah sebesar 80% dari harga jual bersih obyek yang dibiayai, dengan jangka waktu 15 tahun. Jaminan berupa objek KPR yang telah bersertifikat HGB. Jangka waktu perjanjian adalah 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan diperpanjang secara otomatis untuk waktu yang sama.

i.

Berdasarkan surat No. B.03.236/CONS/KWI/0801 tanggal 23 Agustus 2001, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Danamon Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah/Ruko di Perumahan Alam Sutera kepada seluruh pembeli rumah/ ruko maksimum 70% dari harga bersih rumah/ruko atau untuk seluruh debitur sebesar Rp 15.000.000.000, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun untuk rumah dan 10 tahun untuk ruko. Jaminan berupa akta pembebanan hak tanggungan atas rumah/ruko atau kavling yang dibeli oleh debitur.

j.

Berdasarkan perjanjian kerja sama No. 142/BBP-AGR/KS/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk perihal fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dan Rumah Toko dalam lingkungan proyek maksimal sebesar 80% dari harga bersih rumah/ruko atau untuk seluruh debitur sebesar Rp 25.000.000.000, dengan jangka waktu 25 tahun. Jaminan berupa akta pemberian hak tanggungan dan jaminan membeli kembali dari pengembang. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan.

k.

Berdasarkan akte Notaris Yasmine Achmad Djawas, SH. No 27 tanggal 23 November 2006, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (BNI Griya) kepada pembeli rumah dalam lingkungan proyek, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun dan 20 tahun. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan. Jaminan berupa rumah yang dibeli.

l.

Berdasarkan akte Notaris Hamida Abdurahchman, SH. No 23 tanggal 16 Juli 2002, Anak Perusahaan – PT Alfa Goldland Realty melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) tentang perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Griya Utama kepada pembeli rumah siap huni maupun rumah indent di proyek perumahan Alam Sutera, dengan jangka waktu pemberian KPR paling lama 15 tahun. Jangka waktu perjanjian adalah tiga tahun sejak perjanjian ditandatangani. Jaminan berupa rumah yang dibeli.

210


33. Kejadian penting setelah tanggal neraca a. Berdasarkan akta Notaris Misahardi Wilamarta, SH., No. 71 tanggal 19 September 2007 tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, disetujui untuk : merubah status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka; merubah nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham; menyetujui Perusahaan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat di Indonesia; menyetujui memberikan kuasa kepada direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akte notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah penawaran umum dilaksanakan; menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan, disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka : Perusahaan menjadi bernama PT Alam Sutera Realty Tbk. dengan maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan, modal dasar Perusahaan berjumlah Rp 2.400.000.000.000 yang terbagi atas 24.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, susunan anggota komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

Dewan komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris independen Komisaris independen

: : : : :

Marzuki Usman Harjanto Tirtohadiguna Kristianto Sudiono Pingki Elka Pangestu Prasasto Sudyatmiko

: : : : :

Tri Ramadi Ir. Soelaeman Soemawinata Joseph Sanusi Tjong Ir. Lilia Setiprawarti Sukotjo Takeshi Otsuka

Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur (tidak terafiliasi)

Akta Notaris ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-01547 HT.01.04-TH.2007 tanggal 29 Oktober 2007. b. Berdasarkan surat Perusahaan tanggal 2 November 2007, Direksi Perusahaan telah menunjuk Joseph Sanusi Tjong sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

c. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, tidak ada kejadian penting lain setelah tanggal neraca yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007.

211


34. Pernyataan akuntansi baru Pada bulan Desember 2006, Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan dua PSAK revisi yang diterbitkan pada bulan Mei 2007 sebagai berikut : a.

PSAK No. 50 (revisi 2006), “Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan”, yang menetapkan prinsip penyajian dan pengungkapan instrument keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas dan saling hapus aktiva keuangan dan kewajiban keuangan. Pernyataan ini berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aktiva keuangan, kewajiban keuangan, dan instrument ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aktiva keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. PSAK No. 50 (revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, “Akuntansi Investasi Efek Tertentu’, yang dikeluarkan tahun 1998. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

b.

PSAK No. 55 (revisi 2006), “Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran”, yang mengatur prinsipprinsip dasar pengakuan dan pengukuran aktiva keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan pejualan item non-keuangan. PSAK No. 55 (revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”, yang dikeluarkan tahun 1999. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.

c.

PSAK No. 13 (revisi 2007), “Properti Investasi”, yang menetapkan prinsip dasar pengakuan, pengukuran property investasi. PSAK No. 13 (revisi 2007) ini menggantikan PSAK No. 13, “Akuntansi untuk investasi “ yang dikeluarkan tahun 1994. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

d.

PSAK No. 16 (revisi 2007), “Aset Tetap”, yang menetapkan prinsip akuntansi atau asset tetap. PSAK No. 16 (revisi 2007) ini menggantikan PSAK No. 16, “Aktiva tetap dan Aktiva Lain-lain yang dikeluarkan tahun 1994 dan PSAK No. 17, “Akuntansi Penyusutan” yang dikeluarkan tahun 1994. Pernyataan ini berlaku prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

Perusahaan belum melakukan estimasi atas dampak penerapan PSAK tersebut. 35. Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Alam Sutera Realty Tbk sejumlah 3.142.000.000 saham biasa, laporan keuangan konsolidasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2007 dengan angka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 diterbitkan kembali dengan beberapa tambahan pengungkapan dan perubahan lainnya (catatan 1, 2, 3d, 3h, 3k, 8, 9, 10b, 10c, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32 dan 33b). 36. Penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasi Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diselesaikan pada tanggal 27 November 2007.

212

XXI. PERYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK PT Ciptadana Securities Citra Graha Lantai. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta – 12950, Indonesia Telepon: (021) 523 2500 Faksimili: (021) 252 4323 PARA PENJAMIN EMISI EFEK PT Bahana Securities Graha Niaga Lantai 19 Jl Jendral Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 Telepon: (021) 250 5080 Faksimili : (021) 250 5070

PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78 Jakarta 12910 Telepon : (021) 2554 3946 Faksimili : (021) 5793 6942

PT Danasakti Securities Jl. Tanah Abang III no 6 Jakarta 10160 Telepon : (021) 2312345 Faksimili : (021) 2312211

PT Danatama Makmur Menara Global Lantai 15 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 27 Jakarta 12950 Telepon : (021) 527 5002 Faksimili : (021) 527 5001

PT Dhanawibawa Arthacemerlang JSX Building Tower I Suite 1504 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5151 678 Faksimili : (021) 5151 226

PT Evergreen Capital Panin Bank Centre Ground Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 10270 Telepon : (021) 573 9510 Faksimili : (021) 573 9508

PT Hortus Danavest Tbk. Sona Topas Tower Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 26 Jakarta 12920 Telepon : (021) 250 6676 Faksimili : (021) 250 6645

PT Investindo Nusantara Sekuritas Plaza ABDA Lantai 17 Jl Jend. Sudirman Kav 29 Jakarta 12190 Telepon : (021) 515 0817 Faksimili : (021) 515 1217

PT Kim Eng Securities Deutsche Bank Bldg Lantai 9 Jl Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telepon : (021) 3983 1360 Faksimili : (021) 3983 1361

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. JSX BuildingTower I Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 515 2889 Faksimili : (021) 515 5280

PT Makinta Securities Plaza ABDA Lantai 23 Jl Jend. Sudirman Kav 29 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5140 1133 Faksimili : (021) 5140 1599

PT Lautandhana Securindo Wisma Kyoei Prince Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220 Telepon : (021) 578 51818 Faksimili : (021) 578 51637

213

PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 3445 Faksimili : (021) 526 3448

PT Minna Padi Investama Plaza Lippo Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 Telepon : (021) 525 5555 Faksimili : (021) 527 1527

PT Optima Kharya Capital Securities Menara Rajawali Lantai 22 Jl Mega Kuningan Lot# 5.1 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5795 0101 Faksimili : (021) 576 3345

PT Pacific Capital Sona Topas Tower Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 Telepon : (021) 252 4930 Faksimili : (021) 252 4931

PT Panca Global Securities Tbk. JSX BuildingTower I Suite 1706 A Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 515 5456 Faksimili : (021) 515 5466

PT Panin Sekuritas Tbk. JSX BuildingTower II Suite 1705 Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 515 3055 Faksimili : (021) 515 3061

PT Pratama Capital Indonesia Bapindo Plaza Citibank Tower Lantai 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12920 Telepon : (021) 527 5636 Faksimili : (021) 527 5573

PT Sarijaya Permana Sekuritas Permata Bank Tower Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telepon : (021) 523 7333 Faksimili : (021) 523 7748

LOKET PENAWARAN UMUM Kartika Expo Center Balai Kartini Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta 12950

214

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN RINGKASAN I. PENAWARAN UMUM 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 4

Recommend Documents