No.14/ 14 /DASP
Jakarta, 18 April 2012
SURAT EDARAN Kepada BANK, PERUSAHAAN EFEK, DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Perihal : Tata Cara Penerbitan dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan
Lembaran
Negara
Keputusan Menteri Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
4888),
Nomor 215/KMK.08/2008 tanggal
15 Agustus 2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Penerbitan dan
Penjualan
Surat
Berharga
Syariah
Negara
Dengan
Cara
Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tanggal
16 Desember 2008
tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung
(Private
Placement),
dan
dengan
telah
ditetapkannya Peraturan ...
2
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
05/PMK.08/2012
tanggal
9 Januari 2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang, khususnya terkait dengan adanya Lelang tambahan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), perlu mengatur kembali tata cara penerbitan dan penatausahaan SBSN dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1.
Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga
negara
yang
diterbitkan
berdasarkan
prinsip
syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN. 2.
SBSN
Jangka
Pendek
atau
dapat
disebut
Surat
Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu
sampai
pembayaran
dengan
imbalan
12
(dua
berupa
belas)
kupon
bulan
dengan
dan/atau
secara
diskonto. 3.
SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
4.
SBSN Ritel atau yang dapat disebut Sukuk Negara Ritel adalah
SBSN yang
dijual
kepada individu atau orang
perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual. 5.
Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada pihak melalui agen penjual, dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
6.
Lelang adalah Lelang SBSN dan Lelang SBSN tambahan.
7.
Lelang SBSN adalah penjualan SBSN di pasar perdana yang diikuti
oleh
peserta Lelang,
Bank
Indonesia,
dan/atau
Lembaga ...
3
Lembaga
Penjamin
penawaran dan/atau
Simpanan
pembelian penawaran
dengan
kompetitif pembelian
cara mengajukan
(competitive
bidding)
non-kompetitif
(non-
competitive bidding) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen Lelang. 8.
Lelang SBSN Tambahan (Green Shoe Option) selanjutnya disebut Lelang SBSN Tambahan adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara Lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN.
9.
Penempatan Langsung, yang selanjutnya disebut Private Placement, adalah kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang
dilakukan
oleh
pemerintah
kepada
pihak dengan
ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SBSN sesuai kesepakatan. 10. Penatausahaan SBSN adalah kegiatan yang mencakup kliring dan setelmen, pencatatan kepemilikan, serta agen pembayar imbalan dan nilai nominal SBSN. 11. Pihak adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 12. Agen Penjual adalah: a.
perusahaan efek yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan guna melaksanakan
penjualan
SBSN
dengan
cara
Bookbuilding; atau b.
bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penjualan Sukuk Negara Ritel.
13. Peserta Lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai peserta Lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri.
14. Bank ...
4
14. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998
dan
Bank
Umum
Syariah
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 15. Perusahaan
Efek
adalah
perusahaan
efek
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. 16. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. 17. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan
akad penerbitan SBSN, yang
diberikan
kepada
pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN. 18. Nilai Nominal adalah nilai SBSN atas nama Bank dan/atau Sub-Registry yang tercatat dalam BI-SSSS. 19. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan
kustodian,
yang
memenuhi
persyaratan
dan
disetujui Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk SBSN untuk kepentingan nasabah. 20. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kali. 21. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di Pasar Perdana. 22. Penawaran
Pembelian
Kompetitif
adalah
pengajuan
penawaran pembelian dengan mencantumkan:
a. volume ...
5
a.
volume dan tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan tetap (fixed coupon) atau pembayaran imbalan secara diskonto; atau
b.
volume dan harga (price) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan imbalan mengambang (floating coupon).
23. Penawaran
Pembelian
Non-Kompetitif
adalah
pengajuan
penawaran pembelian dengan mencantumkan: a.
volume tanpa tingkat
imbal
hasil
yang
diinginkan
penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan
tetap
atau
pembayaran
imbalan
secara
diskonto; atau b.
volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan mengambang.
24. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun. 25. Harga Beragam (Multiple Price) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang SBSN sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya. 26. Harga Seragam (Uniform Price) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh pemenang Lelang SBSN. 27. Harga/Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Price/Yield) adalah harga/Imbal Hasil yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume SBSN dengan harga/Imbal Hasil yang dimenangkan dan total volume SBSN yang terjual. 28. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 29. Bank ...
6
29. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank
Indonesia
penatausahaan
termasuk
surat
berharga
penatausahaannya secara
elektronik
dan dan
terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS. 30. Peserta BI-SSSS adalah pengguna BI-SSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan
kegiatan
transaksi
dengan
Bank
Indonesia
dan/atau penatausahaan surat berharga. 31. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia. 32. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. II.
TATA CARA PENERBITAN SBSN DI PASAR PERDANA DENGAN CARA LELANG A.
Ketentuan dan Persyaratan Lelang 1.
Pihak dan LPS dapat membeli SBSN di Pasar Perdana baik untuk SBSN Jangka Pendek maupun SBSN Jangka Panjang.
2.
Bank Indonesia dapat membeli SBSN di Pasar Perdana hanya untuk SBSN Jangka Pendek.
3.
Pembelian SBSN di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia dan LPS hanya dapat dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri.
4.
Bank Indonesia dan LPS menyampaikan penawaran pembelian SBSN secara langsung.
5.
Pihak
menyampaikan
penawaran
pembelian
SBSN
melalui Peserta Lelang.
6. Peserta ...
7
6.
Peserta
Lelang
pembelian
yang
SBSN
menyampaikan
untuk
dan
atas
penawaran nama
Pihak
menyampaikan penawarannya dengan cara: a.
Penawaran
Pembelian
Kompetitif,
dalam
hal
penawaran pembelian SBSN Jangka Pendek; dan b.
Penawaran
Pembelian
Kompetitif
dan/atau
Penawaran Pembelian Non-Kompetitif, dalam hal penawaran pembelian SBSN Jangka Panjang. 7.
Peserta
Lelang
yang
menyampaikan
penawaran
pembelian SBSN untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau melalui Peserta Lelang lain, hanya dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif. 8.
Bank Indonesia dan LPS hanya dapat menyampaikan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif.
9.
Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SBSN adalah BI-SSSS.
10. Dalam hal Bank mengajukan penawaran pembelian SBSN
melalui
bersangkutan
Peserta harus
Lelang
menetapkan
maka
Bank
batas
yang
maksimum
nominal penawaran (Broker Bidding Limit) per hari bagi Peserta Lelang SBSN yang ditunjuk. 11. Peserta Lelang selain Bank yang mengajukan penawaran pembelian SBSN harus menunjuk Sub-Registry untuk melakukan setelmen dan penatausahaan hasil Lelang SBSN. 12. Sub-Registry sebagaimana dimaksud pada angka 11, harus menetapkan batas maksimum nominal penawaran (Broker Bidding Limit) per hari bagi Peserta Lelang untuk kepentingan nasabah Sub-Registry. 13. Bank Indonesia mengadakan Lelang SBSN Tambahan berdasarkan
rencana lelang
SBSN Tambahan
yang
ditetapkan ...
8
ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). 14. Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
kepesertaan Lelang
SBSN Tambahan terbatas
hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia, dan/atau
Peserta
Lelang,
yang
LPS
menyampaikan
penawaran pembelian dalam Lelang SBSN; b.
peserta
Lelang
SBSN
Tambahan
mengajukan
Penawaran Pembelian Non-Kompetitif; c.
total
penawaran
masing-masing
peserta
Lelang
SBSN Tambahan dibatasi paling tinggi sebesar total penawaran masing-masing peserta tersebut pada Lelang SBSN sebelumnya; dan d.
penawaran
pembelian
dalam
Lelang
SBSN
Tambahan untuk SBSN Jangka Pendek hanya dapat diikuti oleh Bank Indonesia. B.
Persiapan Lelang 1.
Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBSN paling
lambat
1
(satu)
Hari
Kerja
sebelum
hari
pelaksanaan Lelang melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. 2.
Pengumuman
rencana
Lelang
SBSN
sebagaimana
dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat: a.
jenis dan seri;
b.
Peserta Lelang;
c.
waktu pelaksanaan Lelang;
d.
jangka waktu;
e.
tanggal penerbitan;
f.
tanggal setelmen;
g.
tanggal jatuh waktu;
h.
jenis mata uang; i. waktu ...
9
3.
i.
waktu pengumuman hasil Lelang; dan
j.
jumlah indikatif yang ditawarkan.
Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBSN Tambahan setelah penetapan Lelang SBSN oleh Menteri Keuangan c.q DJPU.
4.
Pengumuman
rencana
Lelang
SBSN
Tambahan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir 2.a sampai dengan butir 2.i dan harga/imbal hasil rata-rata tertimbang Lelang SBSN. C.
Pelaksanaan Lelang 1.
Penawaran Lelang dilakukan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq. DJPU .
2.
Penawaran volume dan tingkat Imbal Hasil atau harga dalam Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
penawaran volume paling rendah 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b.
penawaran tingkat Imbal Hasil diajukan dengan kelipatan 1/32 (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125
(tiga ribu seratus dua puluh lima per
seratus ribu) untuk Imbalan tetap dan SBSN tanpa kupon (zero coupon bond), sedangkan penawaran harga diajukan dengan kelipatan 0,05%
(lima
per
sepuluh
ribu)
untuk
Imbalan
mengambang.
3. Peserta ...
10
3.
Peserta
Lelang,
LPS
dan/atau
Bank
Indonesia
bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBSN yang diajukannya. 4.
Peserta Lelang, LPS dan/atau Bank Indonesia yang telah mengajukan
penawaran
tidak
dapat
membatalkan
penawarannya. D.
Penentuan Pemenang Lelang 1.
Menteri Keuangan c.q DJPU menetapkan hasil Lelang di Pasar Perdana yang mencakup Nilai Nominal yang dimenangkan, tingkat Imbalan dan/atau diskonto, serta jenis dan nilai aset SBSN pada tanggal pelaksanaan Lelang.
2.
Penetapan hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa: a.
Penerimaan seluruh atau sebagian, atau penolakan seluruh penawaran pembelian Lelang SBSN yang masuk.
b.
Penerimaan pembelian
seluruh yang
atau
masuk
sebagian dalam
penawaran
Lelang
SBSN
Tambahan. 3.
Penetapan harga/Imbal Hasil SBSN bagi pemenang Lelang
dengan
Penawaran
Pembelian
Kompetitif
dilakukan dengan metode Harga Beragam atau dengan metode Harga Seragam. 4.
Penetapan harga SBSN bagi pemenang Lelang dengan Penawaran
Pembelian
Non-Kompetitif
dilakukan
berdasarkan Harga/Imbal Hasil Rata-Rata Tertimbang dari hasil Lelang Penawaran Pembelian Kompetitif. 5.
Penetapan harga SBSN bagi pemenang Lelang SBSN Tambahan ditetapkan berdasarkan Harga/Imbal Hasil Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average Yield) dari
Penawaran ...
11
Penawaran Pembelian Kompetitif yang dimenangkan dalam Lelang SBSN. E.
Pengumuman Hasil Lelang 1.
Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang melalui BISSSS dan LHBU atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia paling lambat pada akhir hari pelaksanaan Lelang, berdasarkan hasil Lelang di Pasar Perdana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. DJPU.
2.
Pengumuman hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat kuantitas keseluruhan yang dimenangkan dan rata-rata tertimbang tingkat Imbalan dan/atau diskonto.
3.
Bank Indonesia menyampaikan hasil Lelang kepada masing-masing Peserta Lelang melalui BI-SSSS yang paling kurang memuat nama pemenang, nilai nominal yang
dimenangkan
dan
tingkat
Imbalan
dan/atau
diskonto. 4.
Dalam hal Menteri Keuangan c.q. DJPU melakukan pembatalan
Lelang
SBSN
atau
menolak
seluruh
penawaran pembelian Lelang SBSN, Bank Indonesia mengumumkan pembatalan atau penolakan tersebut melalui BI-SSSS dan LHBU atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia. III.
TATA CARA PENATAUSAHAAN SBSN A.
Setelmen Penerbitan SBSN dengan cara Lelang 1.
Bank Indonesia melakukan setelmen SBSN berdasarkan penetapan
hasil
pemenang
Lelang
oleh
Menteri
Keuangan c.q. DJPU, dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Setelmen
hasil
Lelang
SBSN
Jangka
Pendek
dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T+2); dan b. Setelmen ...
12
b.
Setelmen
hasil
Lelang
SBSN
Jangka
Panjang
dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T+5). c.
Setelmen hasil Lelang SBSN Tambahan dilakukan pada Hari Kerja yang sama dengan setelmen hasil Lelang SBSN sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setelmen hasil Lelang SBSN sebelumnya.
2.
Jangka waktu SBSN dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak l (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
3.
Dalam pelaksanaan setelmen hasil Lelang atas nama nasabah, Sub-Registry harus menunjuk Bank pembayar yang memiliki rekening giro rupiah di Bank Indonesia untuk pelaksanaan setelmen dana.
4.
Bank Indonesia melakukan setelmen hasil Lelang pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut: a.
Setelmen
dana
dilakukan
dengan
mendebet
rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS, serta mengkredit rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen. b.
Setelmen
surat
berharga
dilakukan
dengan
mengkredit rekening surat berharga Peserta BISSSS di Central Registry sebesar total Nilai Nominal SBSN yang dimenangkan. 5.
Pada hari yang sama dengan hari pengkreditan rekening surat berharga Peserta BI-SSSS, Sub-Registry wajib mencatat
kepemilikan
SBSN
atas
nama
nasabah
pemenang SBSN secara individual pada sistem SubRegistry. 6. Berdasarkan ...
13
6.
Berdasarkan
setelmen
hasil
pemenang
Lelang
sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bank Indonesia melakukan pencatatan penerbitan SBSN. 7.
Pencatatan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada
angka
6,
dilakukan
sesuai
ketentuan
dan
persyaratan (terms and conditions) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. DJPU. 8.
Bank pembayar harus menjamin kecukupan dana pada rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang.
9.
Dalam hal saldo rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 4.a tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya sampai dengan cut-off warning Sistem BIRTGS
maka
setelmen
seluruh
hasil
Lelang
yang
dilakukan melalui Bank pembayar dinyatakan gagal. 10. Bank
Indonesia
memberitahukan
secara
tertulis
kegagalan setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada Menteri Keuangan cq. DJPU. B.
Setelmen Penerbitan SBSN dengan cara Bookbuilding 1.
Bank Indonesia melakukan setelmen SBSN berdasarkan penetapan hasil penjualan SBSN oleh Menteri Keuangan cq. DJPU, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan SBSN (T+2).
2.
Perhitungan
harga
setelmen
diterbitkan
dengan
cara
per
unit
SBSN
Bookbuilding
yang
dilakukan
berdasarkan metode penetapan harga yang tercantum dalam memorandum informasi yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. 3.
Jangka waktu SBSN dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu. 4. Agen ...
14
4.
Agen
Penjual
bertanggungjawab
terhadap
setelmen
seluruh pemesanan pembelian masing-masing Pihak yang
pemesanan
pembeliannya
telah
memperoleh
penjatahan. 5.
Bank Indonesia melakukan setelmen hasil penjualan SBSN pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut: a.
Setelmen
dana
dilakukan
dengan
mendebet
rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS, serta mengkredit rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen. b.
Setelmen
surat
berharga
dilakukan
dengan
mengkredit rekening surat berharga Peserta BISSSS di Central Registry sebesar total Nilai Nominal SBSN yang dimenangkan. 6.
Berdasarkan
setelmen
hasil
penjualan
SBSN
sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bank Indonesia melakukan pencatatan penerbitan SBSN. 7.
Pencatatan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada
angka
6
dilakukan
sesuai
ketentuan
dan
persyaratan (terms and conditions) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq. DJPU. 8.
Dalam hal saldo rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 5.a tidak mencukupi untuk me1unasi seluruh atau sebagian kewajibannya sampai dengan cut of warning Sistem BIRTGS maka setelmen seluruh hasil penjatahan SBSN yang dilakukan melalui Bank pembayar dinyatakan gagal.
9. Bank ...
15
9.
Bank
Indonesia
memberitahukan
secara
tertulis
kegagalan setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada Menteri Keuangan cq. DJPU. C.
Setelmen Penerbitan Sukuk Negara Ritel 1.
Bank Indonesia melakukan setelmen Sukuk Negara Ritel berdasarkan penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Negara Ritel oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Negara Ritel (T+2).
2.
Bank Indonesia melakukan setelmen hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Negara Ritel pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut: a.
Setelmen
dana
dilakukan
dengan
mendebet
rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS, serta mengkredit rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen; dan b.
Setelmen
surat
berharga
dilakukan
dengan
mengkredit rekening surat berharga Peserta BISSSS di Central Registry sebesar total Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel yang dimenangkan. 3.
Pada hari yang sama dengan hari pengkreditan rekening surat berharga Peserta BI-SSSS, Sub-Registry: a.
wajib mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel atas nama investor yang memperoleh penjatahan Sukuk Negara Ritel secara individual pada sistem SubRegistry; dan
b.
mengirimkan
daftar
rincian
individual
investor
Sukuk Negara Ritel kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran yang mencakup Account Identifier (AId), nama nasabah, securities ...
16
securities code, status investor, tipe investor dan nominal transaksi melalui sarana pelaporan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sub-Registry. 4.
Dalam hal saldo rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 2.a tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya sampai dengan cut of warning Sistem BIRTGS maka setelmen seluruh hasil penjatahan Sukuk Negara Ritel yang dilakukan melalui Bank pembayar dinyatakan gagal.
5.
Bank
Indonesia
memberitahukan
secara
tertulis
kegagalan setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Menteri Keuangan cq. DJPU. D.
Setelmen
Hasil
Penjualan
SBSN
dengan
cara
Private
Placement 1.
Setelmen hasil penjualan SBSN dengan cara Private Placement dilakukan paling cepat 2 (dua) hari kerja dan paling
lambat
5
(lima)
hari
kerja
setelah
tanggal
kesepakatan transaksi. 2.
Peserta Transaksi dapat menunjuk Bank pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.
3.
Bank Indonesia melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut: a.
Pencatatan Melakukan
pencatatan
penerbitan
SBSN
hasil
penjualan secara Private Placement yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq. DJPU. b.
Setelmen Dana Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet rekening giro peserta transaksi dan/atau Bank pembayar yang ditunjuk, serta mengkredit ...
17
mengkredit rekening giro pemerintah sebesar nilai setelmen. c.
Setelmen Surat Berharga Dalam
hal
setelmen
setelmen surat
mengkredit transaksi
dana
berharga
rekening
surat
berhasil
dilakukan,
dilakukan
dengan
berharga
peserta
dan/atau Sub-Registry
yang
ditunjuk
sebesar nilai nominal SBSN. d.
Setelmen Surat Berharga Dinyatakan Gagal Dalam
hal
dana
pada
rekening
giro
peserta
transaksi dan/atau Bank pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan cut of warning Sistem BI-RTGS maka setelmen transaksi Private Placement dimaksud dinyatakan gagal. E.
Pembayaran Imbalan dan atau Nilai Nominal SBSN 1.
Bank
Indonesia
dan/atau
Nilai
melakukan Nominal
pembayaran
SBSN
Imbalan
berdasarkan
posisi
kepemilikan SBSN yang tercatat di BI-SSSS pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN (T-2). 2.
Pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau pada Hari Kerja berikutnya apabila tanggal jatuh waktu bertepatan dengan hari libur dengan perhitungan sesuai terms and conditions yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq. DJPU.
3.
Pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN dilakukan
dengan
mendebet
rekening
giro
rupiah
Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit rekening giro rupiah Bank pembayar di Bank Indonesia sebesar Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN. 4. Pada ...
18
4.
Pada hari yang sama dengan hari pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN oleh Bank Indonesia, SubRegistry wajib meneruskan pembayaran Imbalan dan atau Nilai Nominal SBSN kepada investor yang tercatat di Sub-Registry.
F.
Transaksi SBSN di Pasar Sekunder Prosedur
setelmen
transaksi
SBSN
di
Pasar
Sekunder
dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS. IV.
PENUTUP Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/31/DASP tanggal 10 November 2010 perihal Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012. Agar
setiap
pengumuman
Surat
orang
mengetahuinya,
Edaran
Bank
memerintahkan
Indonesia
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
BOEDI ARMANTO KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
