Dasar Hukum Corporate Governance
Institut Manajemen Telkom 1
Shareholder vs Stakeholder Approaches Shareholders
Stakeholders
Maksimalisasi nilai shareholder dan memenuhi kepentingan shareholder.
Memenuhi kepentingan seluruh stakeholder, terutama masyarakat secara luas.
Mencari keuntungan dan efisiensi
Mempertahankan kelangsungan hidup, pertumbuhan jangka panjang, dan stabilitas.
Menekankan pada kepentingan komersial
Tidak terlalu menekankan pada keuntungan (profit) tetapi lebih kepada nilai dari uang (value for money)
Narrow Ownership
Widely Held
Kepemilikan tersebar kepada para Kepemilikan terkonsentrasi pada sedikit orang manajer yang diberikan kebebasan, yang memiliki kekuasaan yang kuat di atas namun tetap tunduk pada kekuatan pasar, pihak manajemen, melalui seorang pimpinan seperti pada kekuatan pengambilalihan eksekutif. dan perwakilan (proxy). Proteksi untuk pemilik modal minoritas hanya sedikit sekali dan mereka membutuhkan dukungan direktur yang independen.
Proteksi yang sama diberikan kepada seluruh pemilik modal dengan perhatian yang penuh terhadap tindakan 2 manajemen.
Model-model Corporate Governance berdasarkan sistem hukum yang berlaku
3
Sistem Hukum Anglo Saxon = sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. 4
Sistem Hukum Continental European = suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum yang dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini, termasuk pula Indonesia. 5
Corporate Governance Model Anglo Saxon vs Continental European Single Tier Board
Two-Tier Board
Model Kontinental Eropa, di mana Badan Pengawas hanya terdiri dari Model Anglo-Saxon , di mana Direktur pejabat Non-eksekutif, sedangkan Eksekutif & Non-Eksekutif berada di pihak manajemen terdiri dari satu badan secara bersama. beberapa direktur yang bekerja full-time.
Chairman bekerja bersama, dan dibantu oleh Dewan Komite untuk audit, remunerasi, dan nominasi.
Badan Pengawas benar-benar bekerja sendiri (independen) dan terpisah dari pihak manajemen. 6
Struktur = suatu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi (Stoner, Freeman, dan Gilbert, 1995).
Struktur Governance = suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip governance sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan (Arifin, 2005) 7
Corporate Governance model Anglo Saxon sering disebut sebagai sistem “outsider” karena kontrol dijalankan oleh pemilik yang berada di luar perusahaan. Pemilik dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif dengan cara: 1. Mempengaruhi pemilihan eksekutif 2. Mengambil alih perusahaan yang dinilai berkinerja buruk (hostile takeover) 3. Menggunakan pengadilan dalam hal perselisihan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan. 8
Model Anglo-Saxon ini disebut dengan Single-board system yaitu struktur CG yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai board of directors. 9
Struktur Corporate Governance Single-Board System (Anglo-Saxon Model)
General Meeting of Shareholders (RUPS)
Board of Directors (Dewan Direksi)
Executive Managers (Manajer Eksekutif) Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005)
10
Corporate Governance model Continental European sering disebut sebagai Two-board system, yaitu struktur CG yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif
perusahaan.
11
Struktur Corporate Governance Dual-Board System (Continental European Model)
General Meeting of Shareholders (RUPS)
Board of Commissioners (Dewan Komisaris)
Board of Directors (Dewan Direksi)
Management Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005)
12
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan struktur tertinggi. Dewan komisaris membawahi langsung dewan direksi dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan. Posisi dewan komisaris relatif kuat terhadap direksi sehingga fungsi pengendalian/kontrol terhadap kegiatan manajemen dapat berjalan dengan efektif. 13
Corporate Governance Model di Indonesia Pada umumnya praktek GCG di Indonesia dilakukan dengan Two-Tier System (Continental European), namun diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu UU RI No. 40 Tahun 2007. RUPS merupakan struktur tertinggi di atas dewan direksi dan dewan komisaris (pasal 75 ayat 1 dan 2). 14
Kedudukan dewan komisaris tidak langsung membawahi dewan direksi, keduanya bertanggung jawab terhadap RUPS dalam kedudukannya yang sejajar. Anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 94 ayat 1 dan pasal 105 ayat 1). Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 111 ayat 1 dan pasal 119).
15
Struktur Corporate Governance di Indonesia (Dual Board System – UU RI No. 40 Tahun 2007)
General Meeting of Shareholders (RUPS)
Board of Commissioners (Dewan Komisaris)
Board of Directors (Dewan Direksi)
Management
Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005)
16
Corporate Governance Model Jerman Perbankan merupakan salah satu kekuatan dominan sumber utama pembiayaan investasi perusahaan. Kepemilikan saham oleh perbankan atas perusahaan-perusahaan non-finansial menempatkan manajer bank dalam dewan pengawas perusahaan nonfinansial. Konversi hutang menjadi modal (equity) struktur keuangan perusahaan menjadi kuat.
17
Corporate Governance Model Jerman
Penyelesaian masalah dengan hubungan yang baik antara perusahaan dan pembiayaan sektor perbankan dalam menjalankan perusahaan
relational based model
Sistem kepemilikan perusahaan bersifat mayoritas (blockholder) manajer tetap bertumpu pada keinginan pemegang saham mayoritas. 18
Ciri khas Corporate Governance Model di Jerman 1.
2.
Dual Board System pemisahan antara dewan pelaksana atau eksekutif perusahaan dan dewan pengawas. Co-determination pekerja memiliki keterwakilan dalam dewan pengawas perusahaan.
19
Corporate Governance Model Jepang 1.
2.
3.
4.
5.
Sistem berbasis relasi (relationship based system) saling menguntungkan antara pihak perusahaan & perbankan implicit mutual
insurance Ada main bank system yang memonitor perusahaan. Tidak ada sistem pasar yang menjadi sistem pengontrol perusahaan hostile takeover sangat jarang terjadi Peran dewan direksi sangat kuat (paternalistik) Loyalitas tenaga kerja sepanjang hidup. 20
Model Corporate Governance manakah yang terbaik?
21
Tidak ada Model Corporate Governance yang terbaik. bisnis dan kehidupan sosial selalu berbedabeda di setiap negara, yang berdasarkan pada: 1. Sistem hukum yang berlaku 2. Sikap para stakeholders, antara lain para pekerja dan masyarakat sekitar 3. Kompensasi bagi para eksekutif 4. Frekuensi dan tindakan merger atau pengambilalihan 5. Pola dan konsentrasi kepemilikan perusahaan 6. Kultur bisnis yang berlaku di negara tersebut 7. Signifikansi peran pasar modal di negara tersebut 22
23