6/26/2014
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 13 TAHUN 2014 TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
DASAR DAN LATAR BELAKANG 1. Pasal 108, 109, 110 Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014; 2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama)pada instansi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Agar pelaksanaan promosi terbuka memiliki standar dan kualifikasi yang g kebutuhan organisasi g p g pperlu menetapkan p sesuai dengan maka dipandang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (PermenPAN-RB Nomor 13 tahun 2014)
1
6/26/2014
TUGAS, FUNGSI DAN PERAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 2014 y Fungsi: pimpin dan bangun motivasi pegawai aparatur sipil negara untuk pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. y Tugas: 9 memberikan saran kebijakan publik kepada pimpinan; 9 menyusun dan/atau menetapkan d / k kebijakan k b k publik; bl k 9 menyusun dan/atau menetapkan program; 9 memimpin dan mewujudkan perubahan; 9 memberikan keteladanan; 9 menjamin pencapaian tujuan instansi/unit organisasi; 9 mendayagunakan Pegawai ASN secara efisien dan efektif; dan 9 menjamin akuntabilitas dan kinerja organisasi. y Peran: 9 sebagai b i pelopor: l keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; kepemimpinan manajemen; 9 sebagai pembangun dan pengembang kerjasama internal maupun dengan
eksternal organisasi; 9 sebagai teladan dalam pengamalan nilai dasar ASN dan pelaksanaan kode etik dan
kode perilaku ASN
POLA KARIER
(BAB IX)
PIMPINAN TINGGI 1. Utama 2. Madya 3 Pratama P 3.
ADMINISTRASI 1. Administrator 2. Pengawas 3. Pelaksana
1. 2. 3. 3 4.
AHLI Utama Madya Muda M d Pertama
1. 2. 3. 4.
TERAMPIL Penyelia Mahir Terampil Pemula
BY CAREER
FUNGSIONAL
BY CAREER
-
JABATAN BY POSITION
PANGKAT (KELAS JABATAN)
2
6/26/2014
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD
• sebagai pedoman dalam pengisian jabatan tinggi utama, utama madya dan pratama pada instansi pemerintah pusat dan daerah
TUJUAN
• agar terdapat standar yang jelas dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah
SASARAN Sasaran disusunnya Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah ini adalah: Terselenggaranya pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka pada instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tersedianya pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi.
3
6/26/2014
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pi i Tinggi Ti ggi di lingkungan li gk g Instansi I t i Pemerintah meliputi tata cara pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi jabatan secara terbuka bagi pejabat pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
4
6/26/2014
PERSIAPAN (1) 1. Pembentukan Panitia Seleksi 2. Panitia Seleksi dibentuk oleh Pejabat P bi Pembina K Kepegawaian i d dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 3. Panitia Seleksi terdiri atas unsur : • pejabat terkait dari lingkungan lingkungan instansi yang bersangkutan; • pejabat dari instansi lain; • akademisi/pakar/profesional.
PERSIAPAN (2) A. Persyaratan Menjadi Panitia Seleksi : 1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; g; dan 2. memiliki pengetahuan sebagai assessor, atau diberikan pembekalan mengenai assessment center; B. Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. C. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal sebanyak y 40% dan eksternal sebanyak y 60%. D. Panitia seleksi melaksanakan seleksi yang dibantu oleh Tim penilai kompetensi yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah. E. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong.
5
6/26/2014
PELAKSANAAN (1) A. Pengumuman lowongan jabatan: 1. Untuk mengisi lowongan jabatan Pi i Pimpinan Ti i agar diumumkan Tinggi di k secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on‐line/internet). on line/internet) 2. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
PELAKSANAAN (2) 1. Pengumuman lowongan jabatan pada Instansi Pusat: a. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya diumumkan terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional; b. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama diumumkan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional; c. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama pada kementerian/lembaga dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan
6
6/26/2014
PELAKSANAAN (3) 2. Pengumuman lowongan jabatan pada Instansi Pemerintah Provinsi: a. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya diumumkan terbuka dan kompetitif kepada instansi lain pada tingkat nasional; b. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; c. pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama pada Instansi Pemerintah Provinsi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan.
PELAKSANAAN (4) 3. Pengumuman lowongan jabatan pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota: a. untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; b. pengisian jabatan pimpinan pratama pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka dan k kompetitif titif di kalangan k l PNS dengan d memperhatikan h tik syaratt kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.
7
6/26/2014
PELAKSANAAN (5) 4. Pengumuman harus memuat (1): a. nama jabatan yang lowongan;
b. persyaratan administrasi antara lain : 1) Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai; 2) Fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki; 3) Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar 4) Fotokopi SPT tahun terakhir; 5) Fotokopi Hasil Penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir; 6) Riwayat hidup (CV) lengkap. 7) tidak bersatus sebagai tersangka yang dibuktikan dengan surat pernyataan diri tidak berstatus tersangka
PELAKSANAAN (5) 4. Pengumuman harus memuat (2): c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas; d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi; e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; f. Alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi g. prosedur lain yang diperlukan. persyaratan y jjenjang j g p pendidikan dan sesuai dengan g bidangg jjabatan h. p yang lowong; i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 2 tahun; j. Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi; k. Pengumuman ditandantangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan dikirimkan tembusannya kepada KASN
8
6/26/2014
PELAKSANAAN (6) 1. Seleksi Administrasi : a. b.
c.
d.
e. f.
Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan p y dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang‐ undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing‐masing. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara k kompetensi, t i kualifikasi, k lifik i kepangkatan, k k t pendidikan didik dan d l tih latihan, rekam k j j k jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki. Dapat Dilakukan secara online bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara online Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan dikirimkan tembusannya kepada KASN.
PELAKSANAAN (7) 2. Seleksi Kompetensi (1) A. Kompetensi Manajerial 1) untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama, menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan masing‐masing instansi, tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan dibawahnya; 2) untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode assessmen center secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi; 3) standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing‐masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor 4) kisi‐kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.
9
6/26/2014
PELAKSANAAN (8) 2. Seleksi Kompetensi (2) A. Kompetensi Bidang 1) Menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya; lainnya 2) Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing‐masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor. B. Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang ditetapkan oleh masing‐masing instansi mengacu pada ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing‐ masing. C. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
PELAKSANAAN (9) 3. Wawancara Akhir A. Dilakukan oleh Panitia Seleksi B. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar. C. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman kepada pelamar yang mencakup peminatan, motivasi perilaku, motivasi, perilaku dan karakter. karakter D. Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki.
10
6/26/2014
PELAKSANAAN (10) 4. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon A.
Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar. B. Menyusun instrumen/ kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya. C. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait. D. Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk p atasan, rekan sejawat, j dan bawahan dan lingkungan g g terkait kepada lainnya E. Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen. F. Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.
PELAKSANAAN (11) 5. Hasil Seleksi A. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai. B. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau d / t media di cetak, t k media di elektronik l kt ik (termasuk (t k media di on‐ line/internet). C. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. D. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi utama dan madya dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. E. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Presiden. F. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang. G. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. H. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali untuk jabatan yang serumpun.
11
6/26/2014
PELAKSANAAN (12) 6. Tes Kesehatan dan Kejiwaan A. Tes kejiwaan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga kesehatan yang memiliki pelayanan tersebut; B. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan kejiwaan.
7. Pembiayaan Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, agar instansi merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara efisien pada DIPA masing‐masing.
MONITORING DAN EVALUASI (1) 1. Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan orientasi tugas oleh pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan; 2. Hasil orientasi dijadikan j catatan kinerja j bagi g kandidat terpilih; p ; 3. Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja; 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d Reformasi dan R f i Birokrasi Bi k i dan d Komisi K i i Aparatur A t Sipil Si il Negara N 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disamping menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara, menyampaikan pula kepada Menteri Dalam Negeri.
12
6/26/2014
LAIN‐LAIN 1. Apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, instansi dapat pula menyelenggarakan promosi jabatan secara terbuka bagi Jabatan Administrasi sesuai dengan kebutuhan instansi masing‐masing. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk membuka kesempatan bagi nonPNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif jabatan‐jabatan tertentu sesuai peraturan perundangan. 3. KASN mengawasi seluruh pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama. 4. KASN memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas laporan pengawasan seleksi dan bersifat mengikat.
Integritas, profesional, akuntabel
13
