SUBSIDI LISTRIK UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT oleh : Imron Rosadi Komplek BDB-2, Jl. Mawar Blok. CX. 08, Cibinong Bogor 16931 Tel. Rumah : (021)87914731, HP : 081311426254
Pengantar dan Latar belakang Tema mengenai subsidi listrik untuk pemberdayaan masyarakat sangat menarik untuk dikaji dan selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih mandiri dalam kehidupannya. Berdasarkan keterangan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM J Purwono yang dikutip dari www.okezone.com (22/06/09) mengungkapkan bahwa subsidi listrik untuk rakyat akan diberikan sepanjang pemerintah memandang belum saatnya tarif diterapkan sesuai dengan keekonomiannya. Di samping itu, pemerintah juga akan melihat kondisi per golongan pelanggan. Jadi, dia mengatakan, dimungkinkan tarif yang diterapkan akan lebih rendah dari biaya produksi, dengan catatan selisihnya akan disubsidi pemerintah. Dengan demikian perusahaan listrik tidak akan mati dan rakyat tidak terbebani. Panitia anggaran DPR seperti dikutip dari www.detik.com (3/09/09) telah menyetujui kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan 6600 VA keatas dengan besaran angka sekitar 20% sedang TDL dibawah 6600 VA masih akan dibahas kenaikannya berapa %. Pada tanggal 08/09/09 DPR telah menyetujui UU kelistrikan yang menggantikan UU kelistrikan tahun 1985. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan UU kelistrikan no.20 tahun 2002 pada tanggal 15 Desember 2004. Salah satu inti dari UU kelistrikan tahun 2009 adalah regionalisasi tarif dan pihak asing dilarang menyediakan kewenangan penyediaan ketenagalistrikan. Mencermati perkembangan UU kelistrikan terbaru tersebut maka bagaimana sebaiknya PLN sebagai regulator ketenaga listrikan akan mensubsidi listrik tapi subsidi listriknya untuk pemberdayaan masyarakat ?
Regionalisasi Tarif dalam UU kelistrikan 2009 Berdasarkan info dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Enenergi (LPE) yang di kutip dari www.okezone.com (22/06/09) pentarifan listrik dalam UU kelistrikan tahun 2009 dikelompokkan menjadi 2 golongan : 1. Tarif golongan Jamali (Jawa, Madura & Bali) Biaya produksi listrik di Jamali lebih murah dibanding di luar Jamali. Di Jamali, ongkos rata-rata produksi listrik sekitar Rp700-Rp800 per kWh. Sedangkan, di luar Jamali antara Rp1.000-Rp2.000 per kWh. Padahal tarif dasar listrik (TDL) rata-rata saat ini Rp630 per kWh. Berdasarkan faktor itu untuk sistem kelistrikan Jamali bisa dilepas ke tarif yang sesuai dengan ongkos produksinya. Artinya, selisihnya antara TDL dengan ongkos produksi hanya sedikit. 2. Tarif golongan luar Jamali Tarif di luar sistem kelistrikan Jamali terlalu jauh, yakni dengan TDL Rp630 per kWh dengan ongkos produksi antara Rp1.000-Rp2.000, bahkan untuk daerah terpencil seperti di Papua, ongkos produksinya mencapai Rp3.000 per kWh dan ini tidak dapat dibiarkan sehingga subsidi pemerintah harus diperhatikan. UU kelistrikan yang baru ini tentunya harus diterapkan dengan Peraturan Pemerintah yang sangat ketat supaya pelaksanaanya sesuai dengan amanah UUD’45 yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Jika tarif regional ini nantinya diterapkan subsidi listrik untuk daerah di luar Jamali akan menanggung biaya cukup besar. Selisih antara TDL dan biaya produksi per kWh di Jamali masih berkisar Rp.170-Rp.270 sedang luar Jamali tarifnya berkisar Rp. 370-Rp.1370 per Kwh. Sedang untuk daerah Papua bisa mencapai Rp. 2.370 per kWh. Apakah nanti akan ada sistem subsidi silang antara daerah Jamali dan luar Jamali ? Seberapa besar subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk daerah Jamali dan luar Jamali? Apakah kondisi sosial ekonomi masyarakat luar Jamali sudah siap dengan pentarifan regional ini ? Bagaimana supaya subsidi listrik tidak terjadi salah sasaran? Mudah-mudahan dengan sosialisasi UU kelistrikan thn 2009 yang berkesinambungan akan menjawab pertanyaan penulis tsb.
Swasta boleh menjual listrik dalam UU kelistrikan tahun 2009 Dengan disahkannya UU Kelistrikan yang baru, swasta bisa langsung menjual listrik ke masyarakat di daerah yang belum terjangkau listrik PLN. Sedangkan untuk daerah yang sudah terjangkau listrik PLN, maka pihak swasta, koperasi dan BUMN bisa menjual listriknya ke PLN. Penentuan tarif listrik tetap harus dengan persetujuan Pemerintah daerah dan DPRD setempat. Dalam UU ini juga disebutkan jika pemerintah pusat dan Pemerintah daerah menetapkan tarif dibawah biaya produksi listriknya, maka mereka harus menyediakan subsidi. Tujuan swasta boleh menjual listrik diharapkan dapat mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi di Indonesia yang sekarang baru mencapai 65%. Mencermati UU yang baru ini penulis berharap tentunya harus diberlakukan peraturan pemerintah (PP) yang sangat ketat dan sangsi yang sangat keras supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penerapannya. Selama ini produk UU yang dihasilkan masih lemah dalam penerapan karena SDM atau sistem yang belum siap.
Subsidi listrik Sesuai rekomendasi dari Kajian beban dan kebijakan subsidi listrik 2004-2005 yang ditulis oleh Agunan P. Samosir dari Pusat Statistik & Penelitian keuangan, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan subsidi listrik akan diberikan dengan memperhatikan kondisi-kondisi sbb : 1. Subsidi listrik hanya akan diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan benar-benar membutuhkan serta untuk kebutuhan dasar energi. 2. Dari hasil penelitiannya yang dilakukan tahun 2003 di Kab. Grobogan, Kab. Bengkalis, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Pinrang dan Kab. Kota Pare-Pare disebutkan sebagian besar responden menghendaki kenaikan TDL setiap tahun sekali dengan besaran tidak lebih dari 6%. Pemerintah hendaknya memperhatikan bahwa setiap kenaikan TDL akan mengurangi pendapatan masyarakat dan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan riil adalah rumah tangga bukan golongan pertanian golongan bawah. Oleh karena itu untuk penyehatan perekonomian, maka disarankan untuk diberlakukan kenaikan tarif secara selektif dan atau diimbangi dengan kompensasi atas kenaikan tarif tersebut.
Mencermati hasil rekomendasi diatas penulis menyarankan agar Pemerintah/PLN memperhatikan hasil rekomendasi ini karena jika dilaksanakan akan memperoleh hasil yang memuaskan baik dari sisi pemerintah/PLN atau masyarkat karena subsidi listrik akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya sehingga tidak terjadi kesalahan penyaluran.
Pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik Penulis sengaja menaruh kata ”pemberdayaan masyarakat” di awal kalimat supaya menjadi subjek perhatian karena jika masyarakat sudah berdaya maka segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah. Pemerintah, Ormas, LSM, CSR atau organisasi lainnya berusaha secara terus menerus memperdayakan masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih mengetahui hakekat kehidupannya sehingga terbebas dari kemiskinan ekonomi, ahlak, ilmu, budaya dll. Penulis turut bersyukur dengan usaha yang tak kenal lelah ini sehingga bangsa kita sudah masuk ke dalam golongan G-20 yang baru berakhir tagl. 25 September 2009. Lalu bagaimana untuk memperdayakan masyarkat dengan subsidi listrik ? Jika subsidi listrik akan dikurangi atau dihapuskan maka penulis mengusulkan beberapa kompensasi: 1. Pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik melalui kompenasi pelayanan asuransi kesehatan. PLN dapat bekerja sama dengan Pemda memberikan asuransi kesehatan bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Kenapa dengan Pemda? Karena Pemda yang memilki data masyarakat yang tidak mampu. Dengan program ini PLN membantu usaha pemerintah di bidang kesehatan. 2. Pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik melalui kompensasi asuransi kematian. PLN dapat bekerja sama dengan Pemda memberikan santunan kematian bagi masyarakat/warga yang mengalami kematian. Dengan santunan ini masyarakat/warga menjadi terbantu dan dapat menghilangkan rasa duka cita. 3. Pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik melalui kompensasi pembiayaan usaha. PLN dapat bekerja sama dengan Bank atau BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang kredibel untuk menyalurkan pembiayan usaha sebagai kredit modal usaha. Dengan pemberian kredit modal usaha ini masyarakat lebih mudah
mengakses perkreditan sehingga masyarakat menjadi terperdayakan secara ekonomi. 4. Pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik melalui kompensasi beasiswa pendidikan. PLN dapat bekerja sama dengan Depdikbud/Universitas/Sekolah atau LSM dalam memberikan beasiswa untuk masyarakat yang memiliki anak yang cerdas tapi secara ekonomi tidak mampu. Beasiswa yang diberikan bisa dalam bentuk biaya hidup, biaya sekolah/kuliah dan biaya2 lainnya. Dengan program ini PLN membantu usaha pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. 5. Pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik melalui kompensasi pembagian lampu hemat energi. PLN dapat menghemat energi dengan pembagian lampu hemat energi ini sesuai motto PLN ” Hemat Energi Hemat Biaya”. Pembagian lampu hemat energi harus tepat sasaran yaitu untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. 6. Pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik melalui penerangan jalan. Dengan program ini jalan-jalan di desa/kota menjadi terang benderang sehingga masyarakat merasakan keyamana di jalan . Dengan program ini dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas/kejahatan di jalan. 7. Pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik melalui kompensasi perbaikan jalan. Dengan program ini jala-jalan di desa/kota menjadi lebih baik dan membantu program departemen Pekerjaan Umum. Demikian beberapa program pemberdayaan masyarakat dengan subsidi listrik melaui 7 kompensasi. Mudah-mudahan 7 kompensasi tersebut dapat diaplikasikan dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
Dirgahayu Hari Listrik Nasional yang ke -64; semoga dengan usiamu yang semakin tua engkau semakin kokoh, kuat, bijak dan selalu menerangi Nusantara tecinta Indonesia......!!!
