P PE EN ND DA AH HU ULLU UA AN N A. LATAR BELAKANG Mengingat bahwa hakekat Pembangunan Nasional meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka fungsi pembangunan daerah adalah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional secara utuh dan terpadu. Oleh karena itu, maka hubungan yang serasi dan selaras antara Pembangunan Sektoral dengan Pembangunan Daerah senantiasa dipelihara, dikembangkan, ditingkatkan dan dimantapkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Daerah adalah pencerminan aspirasi rakyat dengan mengembangkan kehidupan masyarakat maju yang mandiri untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara terus menerus dan merata. Selanjutnya, dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan dan pengembangan potensi daerah serta menimbang dan mengingat perlunya penyusunan program pembangunan yang lebih fokus, terarah dan bertahap sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, maka sebagai penjabaran dan pengejawantahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) yang telah dibuat sebelumnya, pemerintah daerah Kapuas Hulu selanjutnya menyusun agenda perencanaan pembangunan kedua (setelah RPJP) yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 yang akan disusun tersebut mencakup aspek pembangunan disegala bidang baik sebagai daerah otonomi maupun sebagai bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Barat, yang akan dilaksanakan di daerah Kapuas Hulu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara lebih spesifik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komperehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No.25 dan UU No.32 Tahun 2004 seperti yang telah disebut sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahunan.
A.1.
PENGERTIAN DASAR
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan selanjutnya setelah RPJP Daerah yang memuat indikasi program pembangunan dan kegiatan daerah dalam skala prioritas (perencanaan managerial yang bersifat komperehensif) serta menyajikan potret permasalahan pembangunan daerah setempat yang mengandung daftar program dan kegiatan dalam rangka memecahkan masalah tersebut secara berencana dan bertahap dengan menggunakan lintas sumber biaya (perencanaan yang bersifat taktis dan strategis), yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010 merupakan kelanjutan dan penjabaran kerangka kebijakan pembangunan seperti yang tertuang dalam RPJP Daerah Kapuas Hulu Tahun 2005-2025 yang berlingkup daerah serta mengandung konsensus dan komitmen
BAB I RPJM - Pendahuluan
1
bersama masyarakat daerah mengenai pencapaian Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan.
A.2.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Kedudukan RPJM Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai kerangka acuan pengelolaan pembangunan daerah lima tahunan yang merupakan penjabaran kehendak seluruh lapisan masyarakat di daerah yang berpedoman pada RPJP Kabupaten Kapuas Hulu / Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 serta dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional/Propinsi Tahun 2005-2010 yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Secara garis besar, RPJM Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kedudukan dan fungsi sebagai: (1) Pengejawantahan RPJP Kabupaten Kapuas Hulu secara operasional; dan (2) Sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan selanjutnya, seperti Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Tahunan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu; serta (3) Sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati / Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dengan menggunakan 5 (lima) tolok ukur, yakni masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
B. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara, sesuai kedudukan dan fungsinya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dokumen RPJM Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 ini bertujuan untuk menjabarkan / menguraikan lebih lanjut dan mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah serta rincian program dan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJM Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan maksud sebagai berikut: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN. 2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah. 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan
BAB I RPJM - Pendahuluan
2
C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RPJM Dalam penyusunan RPJM Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 ini, yang berlandaskan atas dasar hukum Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yakni : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan 2. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124). 12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 13. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah. 14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2008. 15. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 tentang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi.
D. HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), RPJM Daerah yang merupakan dokumen produk Pemerintah Daerah dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan tetap memperhatikan kerangka dasar perencanaan pembangunan RPJM Nasional/Propinsi yang disusun oleh Pemerintah Pusat/Propinsi. Adapun penyusunan RPJM Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2005-2010, selain mengacu pada RPJP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025, juga mengacu dan berpedoman pada RPJP dan RPJM Propinsi Kalimantan Barat.
BAB I RPJM - Pendahuluan
3
RPJM Kabupaten Kapuas Hulu sebagai dokumen perencanaan operasional berwawasan 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program, disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah. Seperti yang dideskripsikan dalam Gambar 1, dijelaskan keterkaitan antara RPJM dengan rangkaian dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD dan APBD. Selain itu, secara skematis digambarkan pula perujukan RPJM Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang selanjutnya dijadikan pedoman dasar dalam penyusunan Renja dan Restra SKPD serta RKPD.
E. POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN Pelaksanaan teknis penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah. Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terplih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dan dalam Sidang Paripurna DPRD pada tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJM ini juga mengacu pada RPJP Nasional/Propinsi/Kabupaten, RPJM Nasional/Propinsi serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Propinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksudkan adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Selain itu, RPJM ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal, terutama data tentang PDRB dan (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan dibidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan dibidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat; dan (4) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal, kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah; serta (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM Daerah ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJM ini bermula dari Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Indikatif Program pasangan KDh/Wakil KDh terpilih, namun matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional maupun propinsi. Sementara itu, untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJM Daerah ini, serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi hingga penetapan RPJM dalam sebuah Peraturan Daerah, maka disusun pola pikir sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.
BAB I RPJM - Pendahuluan
4
F. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah kebijakan pembangunan dan wujud masa depan (jangka waktu lima tahun) yang diinginkan dan diperjuangkan, maka materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2010 disusun dalam sistematika sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Pola Pikir dan Proses Penyusunan F. Sistematika Penulisan
BAB II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Kondisi Geografis B. Perekonomian Daerah C. Sosial Budaya D. Fisik Prasarana Daerah E. Pemerintahan Umum
BAB III.
VISI DAN MISI A. Visi B. Misi
BAB IV.
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V.
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah C. Kebijakan Umum Anggaran dan Keuangan Daerah
BAB VI.
ARAH KEBIJAKAN UMUM A. Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Adil dan Demokratis B. Mewujudkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat C. Mengembangkan Potensi serta Meningkatkan Kapasitas Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan
BAB VII.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. Bidang Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah B. Bidang Pelayanan Sosial Budaya C. Bidang Pelayanan Ekonomi Daerah
BAB VIII. PENUTUP A. Pedoman Transisi B. Kaidah Pelaksanaan
BAB I RPJM - Pendahuluan
5
Gambar : 1
BAGAN KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH
Renstra KL
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Pedoman
Dijabarkan
Pedoman
Renstra SKPD
RAPBN
APBN
Diserasikan Melalui Musreenbang
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
Pemerintah Daerah
RPJM Daerah
Rincian APBN
Pedoman
RKP
Diperhatikan
Diacu
RPJP Daerah
RPJM Nasional
RKA-KL
Diacu
Pedoman
RPJP Nasional
Pedoman
Pemerintah Pusat
Renja KL
UU SPPN UU KN
BAB I RPJM - Pendahuluan
6
Gambar: : 2
POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJ M KABUPATEN KAPUAS HULU Prediksi Kondisi Umum Daerah
Visi, Misi dan Program KDh
-
Analisis Keuangan Daerah
Geografi, Perekonomian Daerah, Sosial Budaya, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan Umum, dll
dijabarkan
Rancangan Renstra SKPD Rancangan Awal RPJM-D - Strategi Pembangunan Daerah - Arah Kebjakan Umum - Arah Kebijakan Keuangan Daerah
diacu
- Visi, Misi dan Tujuan - Strategi dan Kebjakan - Program, Indikasi Kegiatan dan Pendanaan : * Rancangan Kerangka Regulasi * Rancangan Kerangka Pendanaan
Lokasi Kegiatan Rencana Tata Ruang
Rancangan RPJM-D -
Visi, Misi dan Program KDh Arah, Kebijakan Keuangan Daerah Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum Program Indikasi Kegiatan dan Pendanaan: * Rancangan Kerangka Regulasi * Rancangan Kerangka Pendanaan
Musrenbang Jangka Menengah Daerah
Rancangan Akhir RPJM-D Penetapan Perda tentang RPJMD Peraturan Daerah tentang RPJMD
-
Visi, Misi dan Program KDh Arah, Kebijakan Keuangan Daerah Stra tegi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum Program Indikasi Kegiatan dan Pendanaan: * Rancangan Kerangka Regulasi * Rancangan Kerangka Pendanaan - Program Transisi - Kaidah Pelaksanaan -
Rumusan Hasil Kesepakatan & Komitmen Stakeholder
BAB I RPJM - Pendahuluan
7
