9/26/2012
MEMAHAMI PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Dari PP 105 ke PP 58 dan dari Kepmen 29 ke Permen 13 sebagai OMNIBUS REGULATIONS Pengaturan komprehensif dalam satu perundangan Mempertimbangkan:
kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemda; sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan; tidak membingungkan pelaksana & pemeriksa; kapasitas kemampuan daerah.
1
9/26/2012
PP 58 – PERMEN 13? UU No.22 & 25 Th. 1999, PP 105 & 108 Th. 2000 +Kepmdgri No 29 /2002
Otda &
PP 58/2006 – Permen 13/ 2006
Desent (Reformasi)
+ UU 17/2003+ UU1/2004+UU15/2004 + UUSPPN (25/2004) Revisi UU22 dan 25 (32 dan 33)
Good Gov Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas Publik
Mencermati pemain baru: DPRD & Masyarakat
KEPMENDAGRI 29/2002 PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUDA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN APBD, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD
2
9/26/2012
PERMEN 13 /2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Yang diatur (psl 3): • kekuasaan pengelolaan KEUDA, • azas umum dan struktur APBD, • penyusunan rancangan APBD, • penetapan APBD, • penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang tak punya DPRD
3
9/26/2012
Yang diatur: • pelaksanaan APBD, • perubahan APBD, • pengelolaan kas, • penatausahaan keuda,
Yang diatur: • akutansi keuda, • pertanggungjawaban pelaks APBD, • pembinaan dan pengawasan keuda, • kerugian daerah, • dan pengelolaan BLUD
4
9/26/2012
PERENCANAAN
INPUT
PROSES
OUTPUT
RAPBD
ASPIRASI
PENGENDALIAN & PENGAWASAN
PELAKSANAAN
INPUT
PROSES
APBD
RKA-SKPD
SISTEM AKUNTANSI
OUTPUT
INPUT
LAPORAN
LAPORAN
PROSES
OUTPUT
HASIL EVALUASI KINERJA EVALUASI KINERJA
- Visi Misi, Tujuan - Sasaran, Tupoksi - Program, Aktivitas - Target Kinerja - SAB
PERBEDAAN KEPMENDAGRI 29 /2002 DAN UU NO. 17 / 2003 Permen 13 KEPMENDAGRI 29 /2002 RASK : Rencana Anggaran Satuan Kerja AKU disusun bersama antara PEMDA dan DPRD diawali dengan Penjaringan Asmara Mei, Juni, Juli
UU NO. 17/2003- Permen 13 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemda menyampaikan Kebijakan Umum APBD sejalan dengan RKPD pertengahan Juni (permen psl 86)
Strategi dan Prioritas Kepala Daerah menyusun Strategi Prioritas
Pemda bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon anggaran sementara
5
9/26/2012
Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) • Bagaimana menentukan prioritas? • Bagaimana menentukan plafond sementara?
PPAS • Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD
6
9/26/2012
Perencanaan berkait Penganggaran
Pedoman
Diacu
Dijabar -kan
RKP
Diperhatikan Pedoman
-kan
Renstra SKPD
MENU UTAMA
Rincian APBN
Pedoman
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJM Dijabar Daerah
Pedoman
RKA-KL
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
Diacu
Renja SKPD
UU SPPN
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
RPJM Nasional
Pedoman
Diacu
Pedoman Pedoman RPJP Nasional
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
UU KN
Bagaimana menentukan Plafond? Pasal 83 : • Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasar RKPD dan pedoman penyusunan APBD (Mendagri)
7
9/26/2012
Pedoman penyusunan APBD memuat • Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemda • Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun berkenan • Teknis penyusunan APBD • Hal-hal khusus lainnya
Psl 84 • Rancangan KUA memuat: target pencapaian kinerja yang disertai – Proyeksi pendapatan daerah – Alokasi belanja daerah – Sumber dan penggunaan pembiayaan – Asusmsi-asumsi
8
9/26/2012
Format KUA (Lamp A.X) I. PENDAHULUAN 1.1. Prestasi tahun sebelumnya, berjalan, dan perkiraan tahun yad. 1.2. Identifikasi permasalahan tahun sebelumnya, berjalan, dan tahun yad. II. GAMBARAN UMUM RKPD gamb umum prioritas, hambatan/tantangan yang berdampak luas bagi kesejah--dst
Target Pencapaian Kinerja Setiap Urusan di Pemda Kode
Urusan
Sasaran
Target (%)
Organisasi
Pagu Indikatif
1 1
Wajib 01 Pendidikan Program Kegiatan Dst….
9
9/26/2012
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - WAJIB Pendidikan, Kesehatan, PU, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, LH, Pertanahan, Kependudukan & CS, Pemberdayaan Perempuan, KB & KS, Sosial, TK, Koperasi & UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda & OR, Kesbang & Politik DN, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masy & Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi & Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - PILIHAN Pertanian Kehutanan ESDM Pariwisata Kelautan & Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
10
9/26/2012
III. TANTANGAN EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN Proyeksi Pend, Belnj,Pembiayaan No .
Uraian
Jumlah
+/-
Pendapatan PAD – Perimblain-lain yg sah Belanja – Tdk langsung-lgs
Pembiayaan
Format PPAS (Lamp A.XI) I.
PENDAHULUAN
II.
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN…
III.
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
IV.
PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN
V.
PLAFOND ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
VI.
PENUTUP
11
9/26/2012
PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN No
Prioritas Program/Keg
Sasaran Prog/Keg
Organi Jumlah sasi Plafon
1 2 3 4 n Jumlah xxxxxxx
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI Kode Urusan Plafon Anggaran Pemerintahan Daerah dan Organisasi Langs Tdk lngs
Jumlah
Urs Wajib - Pendidikan Urs Pilihan - Pertamian Jumlah
xxxxxxx
12
9/26/2012
STRUKTUR APBD •
•
•
Pendapatan Daerah : – pendapatan asli daerah; – dana perimbangan; dan – lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah : Belanja Tidak Langsung – belanja pegawai Gaji dan Tunjangan Bulanan; – Belanja bunga; – Belanja subsidi – Belanja hibah; – Belanja bantuan sosial; – Bagi hasil dan bantuan keuangan;dan – Belanja tidak terduga. Belanja Langsung – belanja pegawai Honor; – belanja barang dan jasa; – belanja modal; Pembiayaan Daerah. – Penerimaan – Pengeluaran
PERBEDAAN KEPMENDAGRI 29 /2002 DAN UU NO. 17 / 2003 UU NO. 17/2003- Permen 13
KEPMENDAGRI 29 /2002 Belanja Daerah dirinci sampai ke obyek belanja ; Kelompok : publik-aparat Jenis Belanja : - Adm. Umum - Operasional - Modal Obyek : - Bel. Pegawai - Bel . Barang dan Jasa - Bel. Perjalanan Dinas - Bel. pemeliharaan
Belanja Daerah dirinci sampai ke jenis belanja ;
> Kelompok : Ls tdk lngs Organisasi Fungsi a.l : (psl 33 perm) - Pelayanan Umum Pemerintahan
- Ketertiban dan Keamanan - Ekonomi - Lingkungan Hidup - Perumahan & Fasilitas Umum - Kesehatan - Pariwisata dan Budaya - Pendidikan - Perlindungan Sosial
13
9/26/2012
Kelompok Belanja Langsung dan Tdk Langsung • Langsung : – Belanja Pegawai (Hr/upah) – Belanja Barang dan Jasa (dimanf < 1 th) – Belanja Modal (> 1 tahun)
PERBEDAAN KEPMENDAGRI 29 /2002 DAN UU NO. 17 / 2003 UU NO. 17/2003- Perm 13
KEPMENDAGRI 29 /2002
(psl 37)
Belanja Daerah dirinci sampai ke obyek belanja: Rincian Obyek
Belanja Daerah dirinci sampai ke jenis belanja ;
Jenis Belanja (tdk langsung) - Belanja Pegawai - Belanja Bunga
- Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan sosial - Belanja Bagi Hasil - Belanj Bantuan Keuangan - Belanj Tdk terduga
14
9/26/2012
ALASAN PERUBAHAN KLASIFIKASI BELANJA Memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah Menjaga konsistensi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah
JENIS PENDAPATAN ( PASAL 16 Ayat 3 UU No. 17/2003) PAD •
Pajak Daerah
•
Retribusi Daerah
•
Bagian Laba Usaha Daerah
•
Lain-Lain PAD yg Sah
Dana Perimbangan •
Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak
•
DAU
•
DAK
Lain-Lain Pendapatan Yang sah •
Dana darurat
•
Hibah
15
9/26/2012
JENIS PEMBIYAAN ( Pasal 17 Ayat 4 UU 17/2003 ) •
Penyusunan APBD tetap menganut prinsip surplus & defisit anggaran
•
Sumber pembiyaan untuk menutup defisit dan penggunaan surplus
Penerimaan •
Sisa lebih perhitungan tahun lalu
•
Penerimaan pinjaman dan obligasi
•
Hasil penjualan aset yang dipisahakan
Pengeluaran •
Transfer ke dana cadangan
•
Penyertaan Modal ( Investasi ) Investasi
•
Pembayaran utang pokok/jatuh tempo
•
Pinjaman kepada Pemerintah daerah lain ( pasal 22 ayat 4 )
•
Sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan
STRUKTUR APBD
Pendapatan Daerah : pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah : Belanja Tidak Langsung belanja pegawai Gaji dan Tunjangan Bulanan; Belanja bunga; Belanja subsidi Belanja hibah; Belanja bantuan sosial; Bagi hasil dan bantuan keuangan;dan Belanja tidak terduga. Belanja Langsung belanja pegawai Honor; belanja barang dan jasa; belanja modal; Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pengeluaran
16
9/26/2012
KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI
PELAYANAN UMUM PERTAHANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN & FASILITAS UMUM KESEHATAN PARIWISATA & BUDAYA AGAMA PENDIDIKAN PERLINDUNGAN SOSIAL
SUSUNAN KODE REKENNG
ASET KEWAJIBAN EKUITAS DANA PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
(tidak ada kode rekening utk kelompok Non-Anggaran)
17
9/26/2012
BELANJA TIDAK LANGSUNG
B. PEGAWAI B. BUNGA B. SUBSIDI B. HIBAH B. BANTUAN SOSIAL B. BAGI HASIL B. BANTUAN KEUANGAN B. TIDAK TERDUGA
BELANJA LANGSUNG B. PEGAWAI termasuk B. Pendidikan/Kursus B. BARANG DAN JASA termasuk B. Premi Asuransi, B. Sewa, B. Pakaian Dinas, dan B. Perjalanan Dinas) B. MODAL
18
9/26/2012
DOKUMEN PENGANGGARAN (RKA-SKPD) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan : pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
Penyiapan Raperda APBD RKA-SKPD dibahas Pemerintah Daerah.
oleh
Tim
Anggaran
Pembahasan DPRD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju, capaian kinerja, indikator kinerja, ASB, standar satuan harga, dan SPM. PPKD menyusun RAPERDA tentang APBD berikut dokumen pendukungnya (nota keuangan, dan rancangan PerKDH penjabaran APBD)
19
9/26/2012
PROSES EVALUASI PERDA APBD DAN PER PENJABARAN APBD 15 hari R.Perda APBD
DPRD Tidak Setuju Dibahas Bersama DPRD+Pemda
Membuat R. Pergub Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu
MDN Untuk Pengesahan
Diterima
Penyempurnaan (Sesuaikan)
Setuju Hasil Evaluasi Perda APBD + Per. Gub APBD
R. PerGub APBD
Tetapkan Menjadi Perda + PerGub
MDN 15 hari 3 hari
Catatan (Tdk Sesuai)
Tdk Disempurnakan
MDN Membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi :
o o o o
Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
(dilampiri laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya). (Pasal 30 dan 31)
20
9/26/2012
PENGGUNAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Bentuk dan isi laporan pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Pasal 32 UUKN
(1)
APA SAJA YANG DISEMPURNAKAN?
• Tatacara Penyusunan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, disesuaikan dengan UU No. 17/2003, UU No. 25/2004, UU No. 32/2004, UU No. 33/2004, dan PP No. 24/2005; • Penatausahaan dan Perbendaharaan disesuaikan dengan UU No. 1/2004; • Pengawasan Keuangan Daerah disesuaikan dengan UU No. 15/2004.
21
9/26/2012
(2) • • • • • • • • • • • • • •
APA SAJA YANG DISEMPURNAKAN? Peran Sekda; Peran PPKD selaku BUD; Peran Pengguna Anggaran/KPA; Peran PPTK, Penatausahaan PKD; Struktur APBD; Penyusunan, Evaluasi, dan Penetapan APBD; Pelaksanaan dan Perubahan APBD; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Pengelolaan BLUD; Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah; Ketentuan Peralihan.
Pokok-pokok Penyempurnaan (I) Perencanaan dan Penganggaran
Kebijakan dan mekanisme perencanaan program dan anggaran (sinkronisasi dengan UU 25/2004). Penyusunan RKA-SKPD mengarah pada MTEF, penganggaran terpadu (unified budgeting), berorientasi pada prestasi kerja, menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ASB, Tolok Ukur Kinerja, & Standar Satuan Harga.
22
9/26/2012
Pokok-pokok Penyempurnaan (I) Perencanaan dan Penganggaran
•
Perubahan struktur APBD termasuk kode rekening berdasarkan klasifikasi fungsi, organisasi, program, kegiatan, jenis pendapatan, belanja, & pembiayaan.
•
Proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD (secara preventif melalui evaluasi Raperda).
Hal-hal Yang Disempurnakan (Mekanisme Perencanaan & Penganggaran) PP 105/2000 & KEPMENDAGRI 29/2002 Tidak Ada Renstrada lainnya
PENYEMPURNAAN RPJPD
atau
Dokumen
perencanaan
RPJMD
REPETADA
RKPD
Tidak Ada
RENSTRA SKPD
Tidak Ada
RENJA SKPD
AKU
KUA
Strategi & Prioritas
Plafon & Prioritas Anggaran (Sementara)
Nota Kesepakatan
Nota Kesepakatan antara DPRD & KDH
Pedoman Penyusunan RASK
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
RASK
RKA-SKPD
Raperda APBD
Raperda APBD’
Pembahasan APBD
Pembahasan APBD’
Penetapan APBD
Persetujuan Bersama DPRD & KDH
Evaluasi Perda APBD
Evaluasi Raperda APBD Penetapan Perda APBD
23
9/26/2012
Pokok-pokok Penyempurnaan (II) Pelaksanaan & Penata Usahaan
Pembagian wewenang dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Penataan sistem dan prosedur serta dokumen pendukung pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pergeseran sistem pembayaran dari pola UUDP ke UYHD.
Pokok-pokok Penyempurnaan (II) Pelaksanaan & Penata Usahaan
• Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). • Sistem akuntansi ditetapkan oleh KDH dengan Peraturan KDH berdasarkan Perda tentang Pokokpokok pengelolaan Keuda yang berpedoman kepada PP.
24
9/26/2012
Pokok-pokok Penyempurnaan (III) Pertanggungjawaban
Kepala SKPD merupakan entitas pelaporan (menyiapkan : Lap Realisasi APBD, Neraca, Catatan atas Lap Keuangan) Pejabat Pengelola Keuda menyiapkan Lap Keuangan Pemda : Lap. Realisasi APBD, Neraca, Lap. Arus Kas, dan catatan atas Lap Keuangan (entitas Pelaporan)
Pokok-pokok Penyempurnaan (III) Pertanggungjawaban
• Frekuensi & Cakupan Pertanggungjawaban • Laporan keuangan diperiksa BPK sebelum diajukan dalam bentuk Raperda kepada DPRD. • KDH menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
25
9/26/2012
Hal-hal Yang Disempurnakan (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) PP 105/2000 & KEPMENDAGRI 29/2002
PENYEMPURNAAN
Pemda menyampaikan laporan triwulanan atas pelaksanaan APBD kepada DPRD.
Pemda menyampaikan laporan semesteran atas pelaksanaan APBD kepada DPRD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
KDH menyusun laporan pertanggungjawaban Keuda terdiri atas: 1. Laporan perhitungan APBD 2. Nota Perhitungan APBD 3. Laporan Aliran Kas 4. Neraca Daerah Dilampiri dengan laporan keuangan BUMD.
Pejabat Pengelola Keuda menyusun laporan keuangan terdiri dari : 1. Laporan realisasi APBD 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan Dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD.
Laporan pertanggungjawaban Keuda disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Tidak diperiksa terlebih dahulu oleh BPK)
Laporan keuangan dalam bentuk Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setelah diperiksa BPK disampaikan KDH kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penyusunan Rencana Anggaran
SATKER
UUKN PS 10 (3)a
Penyusunan Rancangan APBD
PPKD
UUKN ps 10 (2)
Pembahasan dan Persetujuan APBD
DPRD
UUKN ps 20
Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
SATKER
UUKN ps 10(3)b
Pengesahan Dokmen Pelaksanaan anggaran
PPKD
UUKN ps 9 dan 15
Pelaksanaan kegiatan (perikatan dsb)
SATKER
UUPN ps 17
26
9/26/2012
SIKLUS KEUANGAN PEMDA Pembebanan Anggaran
SATKER
UUPN ps 6 /18
Pengujian dan Pelaksa naan Pembayaran
BUD
UUKN ps 20 (1)
Penyelenggaraan Akun tansi atas transaksi
SATKER & PPKD
UUPN ps 51
Pert jwb Pengg. Angg.
SATKER
UUPN ps 56 (2) a
BUD Pertjwb Pengelol. Kas
UUPN ps 56 (2)c
Penyusunan Pert jwb Pemda
PPKD
UUPN ps 56 (1)
Penyampaian LPJ kpd BPK dan DPRD
GUBERNUR/BUPATI WALIKOTA
UUKN PS 31 UUPN PS 56 (3)
27
