z
Nomor SOP Tanggal ditetapkan No
A
Uraian Kegiatan
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH Standard Operating Procedures PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH OLEH MAJELIS HAKIM PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH TINGKAT PERTAMA 03/JINAYAT/MSA/2012 6 Januari 2012
Revisi tanggal : 3 Januari 2012 Jumlah halaman : 5 halaman
Uraian Pelayanan
DESKRIPSI : Prosedur Tata Cara Penyelesaian Perkara Jinayah oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Tingkat Pertama PERSIAPAN 1. Panitera atau Panitera Pengganti SEBELUM yang akan bersidang memperPELAKSANAAN siapkan diri paling lambat 15 PERSIDANGAN menit sebelum persidangan dimulai 2. Petugas keamanan (Satpam) bertanggungjawab mengawasi ketertiban dan keamanan pelaksanaan persidangan dan selalu siap siaga memposisikan diri di depan pintu ruang sidang 3. Petugas keamanan Mahkamah harus melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicurigai dengan alat metal detector 4. Petugas keamanan bertanggungjawab memastikan bah-wa tidak ada satupun senjata api, senjata tajam atau peralatan lainnya yang membahayakan keamanan masuk ke dalam ruang persidangan 5. Panitera/Panitera Pengganti yang akan bertugas membantu sidang mempersiapkan/ menyediakan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang. 6. Panitera Pengganti meminta JPU dan hadirin yang akan menyaksikan persidangan masuk terlebih dahulu ke ruang sidang, 1
Unit/Pejabat Terkait
Waktu penyelesaian
Satpam dan Panitera/PP
15 menit
Ket.
Satpam
Satpam
Satpam
Psl 219 KUHAP
Panitera Pengganti
10 menit
Panitera Pengganti
5 menit
selanjutnya Panitera Pengganti mengumumkan bahwa Majelis hakim akan masuk ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. 7. Setelah Majelis hakim masuk Panitera ruang sidang, Panitera Pengganti Pengganti meminta kembali agar hadirin duduk dan mematikan alat komunikasi (HP) selama berada di ruang sidang. B
PERSIDANGAN DAN PENYELESAIAN PERKARA
1. Majelis hakim melaksanakan sidang perkara pada pukul 09.00 waktu setempat. 2. Sidang perkara jinayah harus dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. 3. Dalam keadaan tertentu sidang perkara jinayat dapat dimintakan pengamanannya oleh kepolisian RI. 4. Ketua Majelis Hakim setelah membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, memerintahkan JPU untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas, tanpa diborgol tangannya. (Dalam praktek bisa saja Terdakwa dijemput di ruang tahanan sementara yang ada di MS, ataupun telah masuk bersama JPU tetapi belum menempati kursi yang diperuntukkan bagi terdakwa). 5. Majelis hakim harus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai pemberi bantuan hukum, maka akan dibiayai oleh negara melalui pos bantuan hukum yg ada pada setiap pengadilan/MS. 6. Pemeriksaan perkara diawali dengan mengkonfirmasi identitas Terdakwa dan dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan 2
Majelis Hakim
Maksimal 3 bulan sejak perkara didaftarkan harus diputus
Majelis Hakim
Ketua Majelis Hakim
5 menit
Majelis Hakim
5 menit
Majelis Hakim
25 menit
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
C
PENGAMBILAN PUTUSAN DAN PEMBACAAN NYA
Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim harus menanyakan kepada terdakwa apakah ia telah mengerti maksud dari dakwaan yang didakwakan kepadanya. Jika ia belum mengerti, maka harus diperintahkan JPU untuk menjelaskan maksud dakwaan JPU. Majelis hakim memeriksa terlebih dahulu saksi-saksi yang telah didengar keterangannya oleh penyidik (ada dalam BAP), baru saksi lainnya baik atas permintaan JPU maupun Terdakwa. Majelis hakim harus mendengar keterangan terdakwa setelah selesai pemeriksaan saksi-saksi dan sebelum JPU menyampaikan tuntutannya. Majelis Hakim memeriksa barang bukti yang disita penyidik di depan sidang dengan mengkonfirmasikan pula kepada Terdakwa dan JPU Majelis hakim meminta JPU menyampaikan tuntutannya setelah selesai pemeriksaan alat bukti Majelis hakim harus memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya (pleido) terhadap tuntutan JPU. Setiapkali Majelis Hakim hendak keluar dari ruang sidang setelah selesai persidangan, Panitera Pengganti mengumumkan agar para hadirin dapat berdiri.
1. Putusan majelis hakim ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan yang bersifat rahasia, setelah seluruh proses pemeriksaan perkara selesai. 2. Dalam rapat permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau 3
Majelis Hakim
5 menit
Majelis Hakim
Tergantung jumlah saksi
Majelis hakim
20 menit
Majelis hakim
10 menit
Majelis hakim
Maksimal dalam 7 hari
Majelis hakim
Maksimal 7 hari
Panitera Pengganti
5 menit
Majelis Hakim
20-40 menit
Majelis Hakim
Psl 14 (1) UU No.48/ 2009
Psl 14 (2) dan (3) UU No.48/
pendapat tertulis terhadap perkara yg sedang diperiksa. Dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam mengambil putusan, pendapat hakim yg berbeda wajib dimuat dalam putusan. 3. Pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada waktu diucapkan putusan tsb harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditandatangani oleh Majelis hakim dan Panitera Pengganti. 4. Segera setelah selesai pembacaan putusan, Majelis Hakim wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya, seperti hak untuk menerima atau menolak putusan, hak untuk mengajukan upaya hukum banding dsb. 5. Mahkamah Syar’iyah wajib menyampaikan salinan putusan kepada JPU, Terdakwa dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan putusan ( seperti Lapas dan Rutan) D
PELAKSANAAN PUTUSAN
2009
Majelis Hakim
20-60 menit
Psl 200 KUHAP
Majelis Hakim
Sebelum ditutup sidang
Psl 196 (3) KUHAP
Panitera MS
Paling lambat 7 hari sejak diucapkan
1. Putusan hakim dilaksanakan oleh Jaksa Jaksa pada Kejaksaan Negeri setempat segera setelah putusan tsb mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan putusan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan 2. Prosedur pelaksanaan putusan Jaksa oleh pihak Kejaksaan harus sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Dalam hal hukuman yang dijatuhkan hakim mengacu kepada Perda/ Qanun yang tidak diatur dalam KUHAP (seperti hukuman cambuk), maka pelaksanaannya berpedoman kepada PERDA/ QANUN yang bersangkutan serta aturan pelaksanaannya. 4
Setelah Putusan BHT
Psl.54 (1) dan (3) UU No. 48/ 2009
3. Pelaksanaan hukuman cambuk oleh Jaksa selaku eksekutor harus melibatkan pula Petugas Wilayatul Hisbah (WH), petugas kesehatan (dokter pemerintah) dan Kepolisian selaku penanggung jawab keamanan. 4. Terhadap terhukum harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pemerintah baik sebelum maupun setelah dilaksanakan hukuman cambuk. 5. Jika hukuman yang dijatuhkan berupa kurungan penjara, maka Ketua MS menunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan hukuman terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan ( LAPAS dan BAPAS). 6. Hakim yang ditunjuk sebagai Pengawas dan Pengamat melakukan pengawasan/ pengamatan ke LAPAS tempat Terpidana menjalani hukuman dan membuat laporan secara berkala kepada Ketua MS
Jaksa, DINKES dan POLRES setempat
Pergub No.10/ 2005
Dinas Kesehatan
Sebelum dan setelah eksekusi
Ketua MS
Setelah pts BHT
KIMWASMAT
Selama terpidana menjalani hukuman
Disahkan oleh : Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh
DRS H.IDRIS MAHMUDY, SH. MH. NIP : 19491212 197803 1 003
5
Psl 3 (2) Pergub No. 10/2005
Psl 277 dan 283 KUHAP
