P PEMERIN TAH KABUPATEN PACIT TAN
B BADAN P PERENC CANAAN PEMBA ANGUNAN N DAERA AH Jl. WR. Supratm man No.22 Pa acitan 242, 882690 FFax 881547 Telp/Fax. ( 0357 ) 8812 e‐mail : m mail@bapped dapacitan.com m ; dan bappeda@pacitan nkab.go.id
PETUN NJUK TEKNIS MUSYAW WARAH H PERENCANA AAN PE EMBAN NGUNAN (MUS SRENBA ANG) B BIDANG G FISIK K DAN PRASA P ARANA KA ABUPA ATEN PACITAN N
BAPP PEDA KABUPATEN N PACITA AN TAH HUN 2014 4
35
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa “PETUNJUK
TEKNIS
MUSYAWARAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BIDANG FISIK DAN PRASARANA KABUPATEN PACITAN” telah berhasil disusun melalui tahapan pembahasan dengan menyerap aspirasi dari berbagai stakeholders terkait, hasil evaluasi pelaksanaan musrenbang tahun yang lalu dan tentunya merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku. Petunjuk Teknis ini merupakan panduan untuk pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khususnya di Bidang Fisik dan Prasarana mulai tahun 2015, dititik beratkan pada perbaikan proses dan optimalisasi hasil musrenbang tingkat Kecamatan sebagai tempat penyeleksian akhir usulan dari berbagai Desa / Kelurahan di wilayah kecamatan masing-masing sebelum masuk pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), sehingga usulan program dan kegiatan yang dihimpun dapat terakomodir secara maksimal dalam APBD Kabupaten Pacitan. Petunjuk Teknis ini masih perlu penyempurnaan, namun kami berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya pada kegiatan Musrenbang khususnya Bidang Fisik dan Prasarana di Kabupaten Pacitan untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan lebih baik, penuh kearifan, kecerdasan, improvisasi, dan inovasi dari semua pelaku pembangunan di Kabupaten Pacitan..
Wassalamu alaikum Wr. Wb Pacitan, 5 Agustus 2014 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
Ir. HERU WIWOHO, SP, MM Pembina Utama Muda NIP. 19670716 199202 1 002 36
DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL
................................................................................................
i
KATA PENGANTAR
................................................................................................
ii
DAFTAR ISI :
................................................................................................
iii
BAB
I
PENDAHULUAN
...............................................................................
A. KETENTUANUMUM B. DASAR HUKUM
BAB
II
1
........................................................................
2
............................................................................
4
C. MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................
7
D. RUANG LINGKUP ...........................................................................
7
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) ...............................................
8
A. TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG ....
8
B. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN (MUSRENBANG DES / KEL) .............................
11
C. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN (MUSRENBANGCAM) .......................................
17
D. FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORUM SKPD) .........................................................................
25
E. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN (MUSRENBANG KABUPATEN) ......................... BAB
BAB
28
III ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ......................
35
A. KAIDAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ..................................
35
B. VISI DAN MISI KABUPATEN PACITAN .........................................
36
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
37
D. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ......................................
40
IV PENUTUP ......................................................................................
54
LAMPIRAN A : FORM USULAN LAMPIRAN B : KODE USULAN
37
BAB I PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan
Tahunan
yang
lebih
dikenal
sebagai
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Kegiatan musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Perencanaan
partisipatif
diintegrasikan
dengan
program-program
kemiskinan khususnya grindulu mapan, PNPM Mandiri perdesaan maupun perkotaan yang diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang efisien, efektif dan akuntabel untuk mencapai Visi dan Misi daerah. 38
A. KETENTUAN UMUM Guna memudahkan dalam penelaahan istilah, maka dalam ketentuan umum Petunjuk Teknis ini dijelaskan pengertian dan maksud dari kata yang digunakan sebagai berikut : 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 39
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 15. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD 16. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. 17. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. 18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
40
21. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran
hasil
pembangunan,
sebagai
bagian
integral
dari
upaya
pembangunan daerah secara utuh. 24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. 25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran
pemerintah/daerah,
sebagai
bagian
integral
dari
upaya
pembangunan daerah secara utuh. 26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 27. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. 28. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
B. DASAR HUKUM Dalam penyusunan Juknis Musrenbang Bidang Fisik dan Prasarana ini, dasar hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 41
2.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
kepada
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 42
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 19. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2008-2028; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan.
43
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.
C. MAKSUD DAN TUJUAN Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud sebagai panduan atau pedoman untuk menyusun rencana pembangunan, menyusun usulan program dan kegiatan bidang fisik dan prasarana agar lebih efektif, efisien, terpadu dan sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya baik antar sektor maupun antar wilayah terutama dengan RPJMD Kabupaten Pacitan dan Renstra SKPD. Tujuan : 1. Terlaksananya
proses
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) dari semua tahapan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan kaidah perencanaan partisipatif; 2. Membangun
mekanisme
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) dengan mengedepankan kaidah musyawarah untuk mufakat 3. Terlaksananya proses pelaksanaan musrenbang dengan lebih terarah, tepat sasaran, mempertimbangkan skala prioritas dan sumber daya yang ada sehingga hasilnya dapat terakomodir secara maksimal dalam APBD Kabupaten Pacitan
D. RUANG LINGKUP Petunjuk
Teknis
ini
digunakan
untuk
panduan
atau
pedoman
teknis
pelaksanaan musrenbang khususnya bidang fisik dan prasarana yaitu usulan program dan kegiatan di 5 (lima) SKPD : a.
Dinas Bina Marga dan Pengairan
b.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
c.
Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika
d.
Dinas Pertambangan dan Energi
e.
Kantor Lingkungan Hidup
44
45
BAB II PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
Pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa / Kelurahan sampai tingkat Kabupaten adalah suatu keterpaduan dan kesinambungan proses. Masing-masing tahapan musrenbang tersebut mempunyai penekanan pada fungsi yang berbeda, saling melengkapi dan terintegrasi dalam satu kesatuan kegiatan. Secara diskriptif dapat disampaikan fungsi dan peranan serta kerangka waktu masing-masing tahapan Musrenbang Kabupaten Pacitan sebagai berikut : a.
Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan hasil dari musyawarah di tingkat RT/RW serta pengklasifikasian usulan program/kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Minggu II s/d Minggu IV Bulan Januari)
b.
Musrenbang
Tingkat
Kecamatan
adalah
tahapan
pemantapan
usulan
program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan tim
pendamping
sangat
besar
dalam
membantu
memformulasikan
usulan
program/kegiatan mereka. (Minggu I s/d Minggu II bulan Pebruari) c. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan hasil Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD Kabupaten Pacitan. (Minggu III s/d Minggu IV Bulan Pebruari) d.
Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Pacitan, ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait. (Minggu II Bulan Maret)
Proses dan tahapan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut: A.
TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG 1.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
46
Perumusan rancangan awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Pacitan merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Perumusan Ranwal RKPD dilakukan dengan kegiatan berikut: a. Pengolahan data dan informasi; b. Analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah; d. Evaluasi kinerja tahun lalu; e. Penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi; f.
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; i.
Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
Siklus perencanaan pembangunan tergambar pada diagram berikut :
47
ALUR PENYUSUNAN RKPD Ranc. Awal RKPD
Pagu Indikatif Kecamatan
Musrenbang Desa/ Kel.
Operator Kecamatan
BA. Hasil Musrenbang Desa/Kel.
BA dan Hasil Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan
Forum SKPD
Ranc. Renja SKPD & Ranc. RKPD
Musrenbang Kabupaten
Ranc. Akhir RKPD
Pagu Indikatif SKPD
Rancangan RKPD
MASUK APLIKASI SIPPD
Pra Musrenbang Provinsi Musrenbang Provinsi Musrenbang Nasional
Ranc. Akhir RKPD
Penetapan RKPD
Perbup. RKPD
Mei Minggu IV
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari)
6
5
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)
4
Penyusunan RKA‐SKPD & RAPBD (Juli‐September)
8
3
9
2
Musrenbang Desa (Januari)
10 1
11 13
Pelaksanaan APBD (Januari thn berikutnya)
2.
7
12
Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober‐November) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
Penetapan Perda APBD (Desember)
Penyusunan DPA SKPD (Desember)
Kegiatan Persiapan musrenbang a. Penetapan agenda pelaksanaan Musrenbang; b. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan teknis pelaksanaan kegiatan oleh BAPPEDA untuk ditindaklanjuti oleh Camat, Kades / Lurah dan masyarakat; c. Penyampaian Surat Edaran Kepala BAPPEDA kepada SKPD dan Pemangku Kepentingan Pembangunan tentang persiapan pelaksanaan 48
Musrenbang dan prioritas pembangunan serta arahan kegiatan prioritas tahun berikutnya. d. Pembentukan
Panitia
Musrenbang
(Panitia
Pengarah
dan
Panitia
Pelaksana) pada masing-masing tingkatan sebelum pelaksanaan tahapan Musrenbang, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pembentukan Panitia Musrenbang Kelurahan / Desa, difasilitasi oleh Pemerintah
Kelurahan
/
Pemerintah
Desa,
ditetapkan
dengan
Keputusan Lurah / Kepala Desa ; 2) Pembentukan
Panitia
Musrenbang
Kecamatan,
difasilitasi
oleh
Pemerintah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; 3) Pembentukan Panitia Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten oleh BAPPEDA e. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD oleh masing-masing SKPD, mengacu pada Renstra SKPD f.
Pengiriman Rancangan Awal Renja SKPD kepada Bappeda sebagai bahan Musrenbang Kecamatan
3.
Penyusunan Jadwal Kegiatan Musrenbang
Guna memperoleh kepastian dalam pengaturan maupun pengelolaan sumber daya, mengingat kegiatan Musrenbang merupakan sebuah rangkaian panjang dengan proses yang di dalamnya melibatkan berbagai pihak, maka perlu disusun dan disepakati jadwal kegiatan yang dibuat pentahapan, sejak persiapan, musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD hingga musrenbang kabupaten.
B.
MUSYAWARAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DESA
/
KELURAHAN
(MUSRENBANG DES / KEL)
1.
Pengertian Musrenbang desa / kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa / kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa / keluahan untuk membahas dan 49
menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa / kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan
pembangunan
yang
terpadu
yang
didalamnya
tidak
saja
memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang
belum
tertangani
serta
mengakomodasi
kebutuhan-kebutuhan
pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT/RW di desa / kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang harus diusulkan lebih lanjut ke Musrenbang tingkat Kecamatan. Dalam musrenbang desa/kelurahan diharapkan dapat menyaring usulan dengan menetapkan prioritas program/kegiatan yang akan diusulkan melalui sumbersumber pembiayaan swadaya masyarakat, Alokasi Dana Desa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN per masing – masing bidang yaitu bidang Sosial Budaya, bidang Ekonomi dan tentunya bidang Fisik dan Prasarana sesuai kewenangannya dengan penentuan kriteria sebagai berikut : a. Tingkat kebutuhan mendesak (kebutuhan tersebut tak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat); b. Kebermanfaatannya tinggi (kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain); c. Sumber daya (kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam jumlah yang cukup); d. Dampak lingkungan (kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya), baik lingkungan fisik maupun sosial. Hasil dari musrenbang desa/kelurahan akan diusulkan di tingkat kecamatan sebagai usulan super prioritas dengan kriteria tersebut di atas maksimal untuk 3 (tiga) program / kegiatan per bidang per sumber dana yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kecamatan.
2.
Tujuan 50
Tujuan umum : mendorong partisipasi masyarakat
desa/kelurahan dalam
menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa /kelurahan. Tujuan khusus : secara khusus Musrenbang desa/kelurahan bertujuan untuk : a. Menampung dan membahas usulan Musyawarah di tingkat RT/RW; b. Menampung dan membahas usulan Musyawarah di tingkat RT/RW; c.
Menetapkan usulan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa;
d. Menetapkan usulan kegiatan yang akan diajukan pada musrenbang kecamatan; e. Menetapkan delegasi Musrenbang des/kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan. 3.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan a.
Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan pada minggu II-IV bulan Januari setiap tahun anggaran.
b.
Pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan di wilayah desa/kelurahan (tempat yang disepakati).
4.
Peserta Peserta Musrenbang desa/kelurahan, terdiri dari unsur: a)
b)
Unsur Pemerintahan desa/kelurahan 1)
Kepala desa/lurah;
2)
Sekretaris desa/kelurahan;
3)
Para KAUR (kepala urusan) yang ada di desa/kelurahan;
4)
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
5)
Perwakilan BPD (Badan Perwakilan Desa).
Unsur delegasi RT/RW dan organisasi masyarakat di desa/kelurahan 1)
Delegasi dari utusan RT/RW yang berjumlah 5 orang (minimal 2 perempuan);
2)
Organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan (Karang Taruna, kader Posyandu, PKK, dll.);
3)
Tokoh pemuda;
4)
Tokoh/kelompok perempuan; 51
5)
5.
Tokoh Agama/Masyarakat;
Nara Sumber Nara sumber dalam pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan dari :
6.
a.
Camat/Aparat kecamatan;
b.
Kepala Desa/Lurah.
Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan Pelaku dari kegiatan Musrenbang desa/kelurahan, yaitu : a.
Camat 1)
Melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan;
2)
Menjadi nara sumber pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan;
3)
Menerima BAP Musrenbang desa / kelurahan tentang kebutuhan prioritas pembangunan tahunan desa / kelurahan;
4)
Merekapitulasi BAP Musrenbang desa / kelurahan sebagai bahan musrenbang kecamatan.
b.
Kepala Desa/Kelurahan 1)
Pada Persiapan Musrenbang Desa/Kelurahan
a)
Penanggungjawab rangkaian pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan;
b)
Bersama Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan desa / kelurahan,
melakukan
kompilasi
/
penyusunan
daftar
permasalahan desa / kelurahan hasil kegiatan Musyawarah tingkat
RT/RW
sebagai
bahan/materi
pembahasan
Musrenbang desa / kelurahan (penyiapan dokumen desa / kelurahan);
c)
Membentuk tim penyelenggara Musrenbang desa/kelurahan, terdiri dari ketua/penanggungjawab, sekretaris, dan beberapa anggota. 52
2).
Pada Proses Pelaksanaan
a)
Membuka acara Musrenbang desa/kelurahan;
b)
Memberikan pemaparan tentang pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, dan rencana pembangunan desa untuk satu (1) tahun kedepan;
c)
Menyampaikan daftar usulan kegiatan tahun lalu yang belum diakomodir;
d)
Menandatangani
berita
acara
hasil
Musrenbang
desa/kelurahan yang berisi :
Daftar usulan kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang kecamatan
Daftar nama delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan
e)
c.
Menutup acara pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan.
Penyelenggara (Panitia Pelaksana)
a)
Menyebarkan
undangan
ke
seluruh
peserta
Musrenbang
desa/kelurahan;
b)
Menyiapkan dokumen pendukung (data-data) terkait dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di desa/kelurahan;
c)
Menyiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan;
7.
d)
Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
e)
Menyediakan konsumsi rapat;
f)
Membuat daftar hadir dan mencatat jalannya diskusi;
g)
Membuat BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang.
Proses Pelaksanaan a.
Tahapan Persiapan
53
Persiapan dokumen dilakukan oleh penyelenggara kegiatan. Persiapan dokumen bertujuan untuk mengkompilasi hasil Musyawarah dan usulan kegiatan desa/kelurahan lainnya, meliputi: 1)
Dokumen daftar permasalahan hasil Musyawarah;
2)
Draft rencana kerja SKPD untuk tahun berikutnya. Jika belum ada bisa mengacu pada Renstra SKPD;
3)
Data evaluasi program kegiatan yang sudah dan yang sedang dilaksanakan di desa/kelurahan bersangkutan;
4)
Monografi
desa/kelurahan
(luas
wilayah,
struktur
organisasi
desa/kelurahan, jumlah penduduk, fasilitas sosial, fasilitas umum, sarana keagamaan);
b.
5)
Peta lingkungan RT/RW (potensi dan permasalahan);
6)
Peta sebaran kelompok miskin;
7)
Format-format isian Musrenbang desa/kelurahan.
Tahapan Pelaksanaan
1)
Pendaftaran peserta;
2)
Pembukaan dan penjelasan mekanisme Musrenbang;
3)
Pengarahan pembangunan
camat di
tentang
kecamatan
informasi dan
rencana
evaluasi
kegiatan
program
yang
dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
4)
Pemaparan oleh kepala desa/lurah untuk memberikan pemaparan tentang pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, dan rencana pembangunan desa untuk satu (1) tahun kedepan .
5)
Pemaparan kebutuhan usulan kegiatan prioritas;
6)
Dilanjutkan dengan pembahasan yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok bidang yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya serta bidang
fisik
dan
prasarana
yang
dipimpin
oleh
tenaga
pendukung/fasilitator: a)
Masing-masing kelompok membahas setiap usulan hasil Musyawarah sesuai kelompok bidang;
b)
Masing-masing kelompok menentukan prioritas usulan;
c)
Masing-masing masalah
dalam
kelompok usulan
mengindentifikasi kegiatan
dan
solusi
potensi
atas
sumber
pendanaannya yaitu : 54
Usulan
kegiatan
yang
akan
didanai/dikerjakan
oleh
swadaya masyarakat murni setempat;
d)
Usulan kegiatan yang akan didanai Alokasi Dana Desa;
Usulan kegiatan yang akan didanai PNPM;
Usulan kegiatan yang akan didanai APBD Kabupaten.
Diskusi pleno secara bersama-sama mengidentifikasi prioritas utama yang akan diusulkan ke musrenbang tingkat kecamatan dan prioritas lanjutan dari masing-masing bidang yang akan dibiayai dari sumber dana yang lain.
7)
Penentuan delegasi untuk mengikuti Musrenbang kecamatan, yang berasal
dari
unsur
masyarakat
dan
pemerintah,
dengan
keterwakilan perempuan minimal 30 %; 8)
Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan kepala desa/kelurahan;
9)
Pembacaan Berita Acara agar seluruh peserta musrenbang mengetahui hasil-hasil musrenbang desa;
10)
8.
Penutupan oleh Kepala desa/kelurahan.
Keluaran/Output Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang desa/kelurahan menghasilkan dokumen Berita Acara yang berisi : a)
Usulan prioritas program / kegiatan per masing-masing bidang yang akan diajukan di Musrenbang kecamatan;
b)
Usulan program / kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa;
c)
Usulan Prioritas yang akan didanai oleh PNPM;
d)
Delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan dengan 30 % keterwakilan perempuan.
C.
MUSYAWARAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KECAMATAN
MUSRENBANG KECAMATAN)
1.
Pengertian
55
Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang desa/kelurahan, program lintas desa/kelurahan, serta program internal kecamatan.
2.
Tujuan Tujuan
umum
:
mendorong
peran
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan. Tujuan khusus : secara khusus Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk :
a. Membahas prioritas kegiatan hasil Musrenbang desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
b. Melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi usulan program tingkat kecamatan;
c.
Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
d. Menetapkan urutan kegiatan dari yang paling super prioritas tingkat kecamatan yang akan diusulkan pada forum SKPD sesuai kewenangannya.
3.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dalam setiap tahun dilaksanakan pada minggu I – II bulan Februari setiap tahun anggaran, yang bertempat di wilayah kecamatan setempat.
4.
Peserta Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri dari unsur-unsur yang dapat mewakili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya, yaitu:
56
a) Unsur Muspika : 1) Camat; 2) Danramil; 3) Kapolsek. b) Unsur Pemerintah Kecamatan : 1)
Sekretaris Camat;
2)
Para Kasi yang ada di kecamatan;
3)
KUPT kecamatan sebagai wakil dari SKPD kabupaten;
4)
Instansi vertikal di kecamatan.
c) Unsur Desa/Kelurahan : 1)
Kepala Desa/Kelurahan;
2)
Delegasi yang ditunjuk pada saat Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.
d) Unsur Masyarakat : 1)
Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan (MUI, KNPI, Karang Taruna, PKK);
5.
2)
Tokoh masyarakat;
3)
Tokoh pemuda;
4)
Tokoh/Kelompok perempuan;
5)
LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut.
Nara Sumber 57
Nara sumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, terdiri dari : a)
Bappeda dan PM;
b)
Perwakilan SKPD Kabupaten Pacitan (Bapemas dan Pemdes);
c)
Camat;
d)
Anggota DPRD Kabupaten Pacitan yang berasal dari Daerah Pemilihan kecamatan bersangkutan.
6.
Penyelenggara Penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah aparatur kecamatan dengan susunan sebagai berikut : a)
Camat sebagai penanggung-jawab, yang dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.
b)
Anggota penyelenggara musrenbang kecamatan bisa diambil dari warga masyarakat kecamatan yang komitmen dan sukarela untuk membantu penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
7.
Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan a) Bappeda 1)
Sebagai koordinator pelaksana kegiatan Musrenbang kecamatan;
2)
Memberikan penjelasan tentang prioritas pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
3)
Menerima BAP (Berita Acara Penetapan) Musrenbang kecamatan;
4)
Menghimpun data hasil musrenbang kecamatan.
b) Bappemas dan Pemdes 1)
Memberikan penjelasan tentang perencanaan PNPM Tahun berikutnya;
58
2)
Keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat.
c) DPRD 1)
Menjaring
aspirasi
masyarakat
di
daerah
pemilihan
dengan
mengoptimalkan masa reses; 2)
Memaparkan hasil jaring aspirasi masyarakat yang didapat saat reses;
3)
Mengawal usulan musrenbang kecamatan pada tahap perencanaan penganggaran selanjutnya.
d) Camat 1)
Pada Persiapan Musrenbang Kecamatan •
Penanggung
jawab
rangkaian
pelaksanaan
musrenbang
di
kecamatan; •
Membentuk tim penyelenggara musrenbang kecamatan, terdiri dari ketua / penanggung jawab, sekretaris, dan beberapa anggota.
2)
Pada Pelaksanaan •
Menyampaikan
pengantar
tentang
pentingnya
pelaksanaan
musrenbang kecamatan, serta membuka acara; •
Memaparkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
•
Menandatangani
berita
acara
dan
menutup
pelaksanaan
musrenbang kecamatan; •
Bersama Kasi Pembangunan kecamatan, melakukan rekapitulasi hasil musrenbang kecamatan sebagai materi pembahasan forum SKPD.
e) Tim Penyelenggara 1)
Merekapitulasi hasil dari seluruh musrenbang desa/kelurahan;
2)
Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang kecamatan;
3)
Menyebarkan undangan ke seluruh peserta musrenbang kecamatan; 59
4)
Membantu tim delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di musrenbang SKPD dan musrenbang kabupaten;
5)
Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif;
6)
Membuat daftar hadir.
f) Tim Pendamping 1)
Membantu
memberikan
penjelasan
teknis
tentang
prioritas
Pembangunan Daerah dan Prioritas SKPD sesuai tupoksinya saat diskusi / pembahasan usulan program / kegiatan untuk penentuan prioritas sesuai Petunjuk Teknis, serta sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada. 2)
Membantu Tim Penyelenggara / tim kecamatan dalam melakukan verifikasi usulan program prioritas sesuai kewenangan bidang dan SKPD yang dituju
g) Delegasi Desa/Kelurahan 1)
Memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai usulan program
dari
desa/kelurahan; 2)
Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.
h) Peserta Lainnya Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan.
8.
Proses Pelaksanaan a.
Tahap Persiapan
Materi yang harus di siapkan pada musrenbang kecamatan adalah: 1)
Data kegiatan usulan pelaksanaan pembangunan kecamatan tahun sebelumnya yang sudah terlaksana/belum terlaksana;
2)
Dokumen hasil musrenbang desa/kelurahan;
3)
Peta permasalahan terutama permasalahan lintas desa/kelurahan dan potensi yang dimiliki;
b. Batasan Pembahasan 60
Ruang
lingkup
aspek
pembahasan
dan
batasan
program
dalam
musrenbang kecamatan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. c.
Teknis Pelaksanaan 1) Tahap Persiapan a) Persiapan Rapat Persiapan rapat dilakukan oleh tim penyelenggara yang telah dibentuk sebelumnya oleh camat. Persiapan yang harus dilakukan antara lain penyebaran undangan, menyusun jadwal acara, penyiapan tempat/ruang rapat, serta penyiapan alat dan perlengkapan. Semuanya dilaksanakan secara paralel oleh tim penyelenggara. b) Persiapan Dokumen •
Persiapan
dokumen
Kecamatan,
dilakukan
persiapan
oleh
dokumen
tim
penyelenggara
bertujuan
untuk
mengkompilasi hasil Musrenbang desa/kelurahan; •
Daftar usulan desa/kelurahan;
•
Peta potensi dan permasalahan kecamatan;
•
Data proyek yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan;
•
Format-format isian musrenbangcam;
2) Tahap Pelaksanaan a)
Pendaftaran Peserta
Musrenbang Kecamatan pada saat hari
pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; b) Pembukaan
oleh
Camat
untuk
memaparkan
kegiatan
pembangunan yang sedang berjalan di kecamatan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya; c)
Pemaparan mengenai Prioritas Pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 20112016 oleh Bappeda;
61
d)
Pemaparan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Bapemas dan Pemdes;
e)
Pemaparan DPRD;
f)
Dilanjutkan dengan pembahasan dalam bentuk sidang kelompok yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang ekonomi, bidang social budaya serta bidang fisik dan prasarana yang dibantu tim pendamping / tenaga pendukung / fasilitator: •
Masing-masing kelompok membahas setiap usulan hasil musrenbang desa /kelurahan sesuai kelompok bidang;
•
Masing-masing kelompok menentukan usulan program / kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilah secara rinci kemudian dibawa pada sidang pleno untuk disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program/kegiatan dengan SKPD terkait.;
•
Masing-masing masalah
kelompok
dalam
usulan
mengindentifikasi kegiatan
dan
solusi
potensi
atas
sumber
pendanaannya; •
Masing-masing kelompok bidang menentukan 1 (satu) usulan program / kegiatan prioritas dari desa / kelurahan yang akan dibawa ke diskusi pleno dengan urutan dari yang paling super prioritas;
h) Diskusi pleno untuk menyepakati hasil diskusi kelompok; i)
Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan camat;
j)
Pembacaan Berita Acara agar seluruh peserta musrenbang mengetahui hasil-hasil Musrenbang kecamatan;
k) Penutupan oleh camat. 9.
Keluaran/Output Musrenbang Kecamatan Musrenbang kecamatan menghasilkan dokumen Berita Acara yang berisi: 62
a.
Usulan program/kegiatan yang disusun berdasarkan urutan dari yang paling super prioritas tingkat kecamatan per masing-masing bidang;
b.
Usulan Program / kegiatan prioritas PNPM;
c.
Tim Delegasi untuk forum SKPD dan musrenbang kabupaten.
D. FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORUM SKPD) 1.
Pengertian Forum SKPD adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang tahunan tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program/kegiatan sektor atau lintas sektor yang tatacara penyelenggaraannya dilakukan oleh SKPD.
2.
Tujuan Tujuan dari pelaksanaan Forum SKPD adalah : a.
Menyusun daftar skala prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD melalui proses sinkronisasi prioritas pembangunan hasil musrenbangcam dengan memperhatikan RPJMD, prioritas pusat dan provinsi.
b.
Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan dari stakeholders lain dengan tetap memperhatikan evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya.
c.
Memperhitungkan pagu indikatif SKPD dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD yang terkait;
d. 3.
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan a. Waktu Forum SKPD dilaksanakan minggu II - III bulan Februari 63
b. Tempat pelaksanaan Forum SKPD di Kantor Bappeda 4.
Peserta Peserta Forum SKPD berasal dari unsur : a.
Kepala beserta bagian perencanaan program SKPD (Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian);
5.
b.
Anggota DPRD
c.
Camat beserta kepala urusan ekonomi pembangunan
d.
Tim Pendamping musrenbang;
e.
LSM yang peduli pada perencanaan pembangunan daerah
Nara Sumber Nara sumber Forum SKPD, terdiri dari :
6.
a.
Bapeda Kabupaten;
b.
Anggota DPRD
Penyelenggara Penyelenggara
Forum
SKPD
adalah
Bappeda
sebagai
koordinator
dan
penanggungjawab penyelenggaraan Forum SKPD. 7.
Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan a. Bappeda 1) Sebagai koordinator atau penanggungjawab pelaksanaan Forum SKPD; 2) Menyiapkan bahan hasil cetak usulan dari musrenbang kecamatan yang sudah dimasukkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) oleh petugas dari kecamatan
64
3). Mengkompilasi dan mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan yang telah disesuaikan dengan kewenangan (tupoksi) SKPD 4). Sebagai nara sumber dalam pelaksanaan Forum SKPD. 5). Menyampaikan pengantar tentang pentingnya pelaksanaan Forum SKPD, serta membuka acara 6). Memaparkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di kabupaten dan evaluasi program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya 7). Menutup pelaksanaan Forum SKPD. 8). Melakukan rekapitulasi hasil Forum SKPD sebagai materi pembahasan forum SKPD. b.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1) Mempersiapkan bahan materi (usulan) Rencana Kerja SKPD masingmasing; 2) Mendengarkan paparan Camat untuk kegiatan prioritas untuk ditanggapi dan dikompilasi dengan usulan prioritas Rencana Kerja SKPD. 3) Menindaklanjuti dengan mempertimbangkan prioritas hasil musrenbang kecamatan untuk dijadikan bahan musrenbang kabupaten c. Delegasi Kecamatan 1) Memberikan paparan dan penjelasan tentang usulan kegiatan prioritas pembangunan tingkat kecamatan di forum SKPD; 2) Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan dari kecamatan di forum SKPD; d. TIM Pendamping musrenbang 1) Merekap jumlah usulan kecamatan yang diadopsi oleh SKPD; 2) Rekapitulasi jumlah usulan SKPD yang berasal dari SKPD; 65
3) Kesesuaian anggaran Renja masing-masing SKPD disesuaikan dengan plafon anggaran sementara yang diberikan; e. Peserta Lainnya Memberikan masukan, pendapat dan saran pada saat forum SKPD. 8.
Proses Pelaksanaan a. Tahap Persiapan 1)
Persiapan yang harus dilakukan antara lain penyebaran undangan, menyusun
jadwal
acara,
penyiapan
tempat/ruang
rapat,
serta
penyiapan alat dan perlengkapan. Semuanya dilaksanakan secara paralel oleh tim penyelenggara. 2)
Penyiapan materi dengan menyiapkan bahan hasil cetak usulan dari musrenbang kecamatan yang sudah masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
b. Tahap Pelaksanaan 1). Pembukaan oleh kepala Bappeda sekaligus pemaparan maksud dan tujuan serta kebijakan umum dalam Rancangan RKPD 2). Pemaparan hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD; 3). Pemaparan usulan kegiatan dari Kecamatan 4). Moderator
/
Tim
Pendamping
memandu
diskusi
forum
untuk
melakukan verifikasi usulan kegiatan masing-masing kecamatan untuk memastikan bahwa usulan tersebut diadopsi dalam renja SKPD. 6). Penetapan Berita Acara Penetapan hasil forum SKPD yang terdiri dari a). Daftar usulan kecamatan yang di adopsi dalam Renja SKPD b). Daftar usulan kecamatan yang ditolak SKPD serta alasannya. 7). Penutupan oleh Kepala Bappeda 9. Keluaran/output Forum SKPD 66
Keluaran Forum SKPD adalah : a. Data dan informasi mengenai usulan prioritas dari kecamatan. b. Rekapitulasi hasil usulan kegiatan yang jadi program Dinas / Badan / Bagian berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD, diharapkan SKPD mengakomodasikan usulan prioritas kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan minimal sebesar 40% dari pagu anggaran masing-masing SKPD. c. Berita Acara Penetapan hasil Forum SKPD yang terdiri dari : 1). Daftar usulan kecamatan yang di adopsi dalam Renja SKPD 2). Daftar usulan kecamatan yang ditolak SKPD serta alasannya. 10.
Anggaran/Pendanaan Pelaksanaan Forum SKPD didanai dari APBD Kabupaten Pacitan.
E.
MUSYAWARAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KABUPATEN
(MUSRENBANGKAB) 1.
Pengertian
Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat
Kabupaten
untuk
memantapkan
Rancangan-RKPD
Kabupaten
berdasarkan Renja-SKPD hasil Musrenbang SKPD, dalam rangka memantapkan keserasian antara Renja-SKPD dengan Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh
Bappeda
berdasarkan
masukan
hasil
Musrenbang
desa/kelurahan,
kecamatan, hingga SKPD. Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang telah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran tahunan daerah. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diprioritaskan kegiatannya menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). 2.
Tujuan 67
Tujuan umum; mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD II, APBD I, APBN dan sumber pendanaan lainnya. Tujuan khusus: a.
Mendapatkan masukan terhadap rancangan awal RKPD;
b.
Mendapatkan
sinkronisasi
hasil-hasil
Musrenbang
desa/kelurahan,
kecamatan, dan forum SKPD untuk menjadi prioritas program/kegiatan pembangunan Kabupaten; c. 3.
Memadukan perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten;
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada minggu III bulan Maret, bertempat di Pendopo Kabupaten.
4.
Peserta
Peserta adalah pihak-pihak yang telah mengikuti proses Forum SKPD dan Unsurunsur lainnya, terdiri dari : a.
Perwakilan Propinsi 1) Kepala Bapeda Propinsi 2) Kepala Bakorwil
b.
Unsur MUSPIDA 1). Bupati 2). Wakil Bupati 3). Kepala Kejaksaan Negeri 4). Kepala Pengadilan Negeri 5). Komandan Kodim 68
6). Kapolres c.
Unsur DPRD Kabupaten Bandung 1). Pimpinan DPRD 2). Ketua-ketua Komisi DPRD (Komisi A, B, C dan D)
d. Unsur Pemerintah 1). Sekretaris Daerah 2). Staf Ahli Bupati 3). Asisten Sekda 4). Kepala Badan, Dinas, dan Kantor di lingkungan Pemkab 5). Kepala Bagian lingkup Pemkab 6). Kantor Departemen Agama Kabupaten 7). Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) 8). Para Camat di wilayah Kabupaten e.
Unsur Masyarakat, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Kelompok Profesi, LSM, dll 1). Ketua Kadinda Kabupaten 2). Akademisi/Perguruan Tinggi di Kabupaten 3). Ketua MUI Kabupaten 4). KNPI Kabupaten 5). LSM 6). Ketua Assosiasi Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Kabupaten 7). Kelompok Nelayan,Tani dan Pengrajin
69
8). Insan Pers 9). Tokoh masyarakat 10). Tokoh perempuan 11). Dan lain-lain 5.
Narasumber
Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, terdiri dari : a. Kepala Bapeda Provinsi b. Kepala Bakorwil Madiun c). Bupati Pacitan d). Ketua DPRD e). Kepala DPPKA f). Kepala Bappeda Kabupaten 6.
Penyelenggara
Penyelenggara Musrenbang adalah Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab; 7.
Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan
a. Bappeda : 1) Pada persiapan Musrenbang Kabupaten a). Membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kabupaten; b). Mengkompilasikan prioritas program/kegiatan hasil forum SKPD; c).
Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang kabupaten dan mengumumkan secara terbuka 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
2) Pada Pelaksanaan
70
a). Pemaparan draft RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran; b). Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Musrenbang SKPD berikut dengan pendanaannya; b.
DPRD Kabupaten a). Menyampaikan Pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat; b). Melakukan konfirmasi terhadap perencanaan dan penganggaran; c). Melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan tahunan dikaitkan dengan Renstra/RPJM Daerah dan kinerja pelaksanaan tahun anggaran.
c. SKPD Memberikan penjelasan dan komentar tentang program serta kegiatan perencanaan pada Musrenbang Kabupaten sesuai dengan masing-masing rencana kerja SKPD (bila dibutuhkan); d.
Peserta Lainnya Memberikan masukan/pendapat/saran (bila dibutuhkan)
8. Mekanisme Pelaksanaan a. Materi yang perlu disiapkan 1)
Dokumen RPJMD kabupaten
2)
Rancangan Awal RKPD
3)
Dokumen
program/kegiatan
yang
sedang
berjalan
dan
program/kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya 4) Dokumem Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sudah ditetapkan pada saat forum SKPD yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN. b. Tahap Pelaksanaan 71
1)
Pleno Awal (pembukaan) a)
Pendaftaran
peserta
pada
hari
pelaksanaan
Musrenbang
Kabupaten; b)
Sambutan
Kepala
Bapeda
Kabupaten
tentang
laporan
penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten; c)
Sambutan dari Provinsi
d)
Penyampaian Pokok-pokok pikiran prioritas pembangunan Propinsi dan bantuan keuangan Propinsi oleh Bappeda Provinsi
e) Sambutan dan pembukaan oleh Bupati Kabupaten; f) Penyampaian rancangan awal RKPD oleh Bapeda g) Pembagian kelompok diskusi perbidang; 9
Kelompok satu : Bidang Sosial Budaya meliputi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, BKBPP, Dinsosdukcasip, Disnaker, Dispopar, BAPPEDA, DPPK, BKPP,
BAPAPSI,
BPMPD,
BPBD,
Sekretaris
Daerah,
Sekretaris Dewan, Inspektorat, Kesbangpolinmas, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan 9
Kelompok dua : Bidang Ekonomi meliputi :
Diskoperindag, Distanbunhut, Disnakan, BKP3,
BPMP, Bagian Perekonomian, Pariwisata, Ketengalistrikan. 9
Kelompok tiga Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi : •
Dinas Bina Marga dan Pengairan
•
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
•
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
•
Dinas Pertamabangan dan Energi
•
Kantor Lingkungan Hidup
2. Diskusi Kelompok
72
Pemaparan Rancangan Renja setiap SKPD oleh Kepala SKPD yang meliputi: a) Isue-isue strategis SKPD yang berasal dari Renstra / RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD. b) Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD. c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. d) Verifikasi Rancangan Renja SKPD oleh peserta ; e) Penyepakatan hasil-hasil Musrenbang Kabupaten f)
Penandatanganan
Berita
Acara
Penetapan
Usulan
Prioritas
Rencana Pembangunan setiap SKPD. 3. Pleno Akhir a) Membahas pemutakhiran rancangan RKPD kabupaten b) Penyepakatan hasil musrenbang kabupaten c) Penutupan oleh Kepala Bapeda 9. Keluaran/Out put Musrenbang Kabupaten Musrenbang kabupaten menghasilkan dokumen : 1) 2)
Bahan masukan terhadap RKPD Daftar
prioritas
kegiatan
yang
sudah
dipilah
berdasarkan
sumber
pembiayaannya dari APBD II, APBD I, APBN dan pendanaan lainnya. 10.
Pendanaan
Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan didanai oleh APBD Kabupaten
73
Dengan terlaksananya tahapan Musrenbang mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD sampai Musrenbang Kabupaten, diharapkan dapat dihasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan yang mampu menampung aspirasi seluruh kelompok masyarakat, dunia usaha serta mampu memberikan landasan yang kuat untuk mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2016. RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2016 hasil Musrenbang tahun 2015 adalah RKPD masa transisi yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan harapan mampu mengakomodasikan kebutuhan riil masyarakat serta dapat dijadikan pijakan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016 s/d 2021.
74
BAB III ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
E. KAIDAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. RKPD sebagai penyempurnaan rancangan Renja SKPD memuat program, indikator kinerja, target capaian, capaian kinerja tahun lalu dan pagu indikatif. RKPD dijadikan pula sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. Arah kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan di susun berdasarkan analisis berbagai isu-isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan yang mendesak, mempertimbangkan peluang dengan kekuatan dari sumberdaya dan sumber dana yang ada guna mengatasi berbagai
ancaman.
Arah
kebijakan
tersebut
tertulis
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD). Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan: 1)
Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2)
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3)
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4)
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5)
Menjamin
tercapainya
penggunaan
sumber
daya
secara
efisien,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
75
Integrasi proses perencanaan kegiatan dan anggaran perlu disinergikan dan diintegrasikan, mulai dari proses Musrenbang, Penyusunan Renja SKPD, RKPD hingga KUA-PPAS
F. VISI DAN MISI KABUPATEN PACITAN Dalam RPJMD periode 5 tahun mulai tahun 2011 - 2016 Kabupaten Pacitan mempunyai cita-cita bersama yang dilakukan dengan memadukan dan menyatukan gerak langkah semua sumber daya yang ada untuk mewujudkan satu tujuan dalam rumusan Visi: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA” Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut ada 6 (enam) Misi yang ditetapkan yaitu : Misi 1 : Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan. Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Misi 6 : Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian
dan
memiliki
keimanan
serta
memantapkan
kerukunan umat beragama. Dari ke enam misi tersebut yang langsung berkaitan erat dengan bidang fisik dan prasarana adalah Misi ke 5 (lima). Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang atau jasa berupa jalan, jembatan, pasar, informasi dan telekomunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur irigasi sebagai penunjang produksi pertanian, penyediaan air bersih maupun listrik guna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
76
Selain Visi dan Misi, dalam RPJMD telah ditetapkannya pula tujuan dan sasaran yang harus menjadi acuan bagi SKPD dalam menetapkan Rencana Strategis dan Renjana Kerja tahunannya. Untuk melaksanakan misi ke – 5 ditetapkan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar antara lain : 1. Tersedianya infrastruktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang atau jasa berupa jalan, jembatan, informasi dan telekomunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Tersedianya infrastruktur irigasi sebagai penunjang produksi pertanian 3. Tersedianya air bersih maupun listrik guna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. G. STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 bidang infrastruktur adalah Pemantapan Daya Dukung Infrastruktur Pembangunan Daerah. Infrastruktur memegang peranan sangat penting mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai. Strategi pemantapan daya dukung infrastruktur pembangunan daerah untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya
aksesibilitas
infrastruktur
menuju
sarana
kesehatan,
pendidikan dan perekonomian 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar. Sedangkan Kebijakan Umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah : 1. Peningkatan listrik masuk desa dengan memprioritaskan dusun yang belum ada sambungan listrik 2. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
infrastruktur
dasar,
sentra
perekonomian, pendidikan dan kesehatan 3. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.
Berikut gambaran perencanaan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pacitan. 77
Tabel 3.1 : Sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan khusus bidang fisik dan prasarana dalam RPJPD ISU ISU PERMASALAHAN ISU UPAYA STRATEGIS NASIONAL INTER PERBAIKAN KABUPATEN dan NASIONAL SECARA PACITAN REGIONAL BERKESI NAMBUNGAN a. Belum a. Masih a. Banyaknya jalan Komitmen a. Pengelolaan a. Pembangunan a. Mewujudkan optimalnya MDG’s tingginya yang rusak Sumber Daya transportasi Infrastruktur pengelolaan angka b. Rendahnya Alam Sumber Daerah yang b. Pengelolaan Sumber Daya kemiskinan pengetahuan b. Peningkatan Daya Air berkualitas Alam b. Kebijakan dan kesadaran infrastruktur c. Pembangunan dalam Minapolitan b. Masih kurang masyarakat dasar Perumahan dan mewujudkan memadainya c. Jalur Lintas akan sanitasi c. Akses Permukiman aktivitas kondisi Selatan dan lingkungan masyarakat Ekonomi yang d. Pengembangan Wilayah infrastruktur (JLS) sehat terhadap air e. Penyelenggaraan stabil d. Pelabuhan c. Masih bersih Penataan Ruang terbatasnya barang dan f. Pembangunan Sistem akses niaga Informasi dan masyarakat Komunikasi terhadap air bersih a. Pendayagunaan Sumber b. Mewujudkan Daya Alam Terbarukan Pengelolaan b. Pemberdayaan Sumber Sumberdaya Alam Tak Terbarukan Alam yang c. Pengembangan Energi Berwawasan Lingkungan MISI
ARAH KEBIJAKAN
Sumber : Perda Kab. Pacitan No. 10 Th. 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Th. 2011Tentang RPJMD Th. 2011-2016
78
Tabel 3.2. : Sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan khusus bidang fisik dan prasarana dalam RPJMD MISI Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatkan a. Meningkatnya a. Prosentase jalan dan aksesibilitas kualitas dan jembatan infrastruktur kuantitas dalam kondisi menuju sarana infrastruktur baik kesehatan, dasar b. Jumlah pendidikan terminal bis dan /sub terminal perekonomian c. Jumlah rumah tangga pengguna listrik b. Meningkatkan a. Swadaya masyarakat peran serta terhadap masyarakat program dalam pemberdayaan pengelolaan masyarakat infrastruktur dasar
STRATEGI Pemantapan daya Dukung Infrastruktur Pembangunan Daerah
ARAH KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN a. Peningkatan listrik Th. 2012 : masuk desa Peningkatan dengan aksesibilitas memprioritaskan infrastruktur dusun yang belum kesehatan serta ada sambungn infrastruktur listrik dasar lainnya b. Peningkatan Th. 2013 : sarana dan Pemberdayaan prasarana masyarakat infrastruktur dasar, dalam sentra pengelolaan perekonomian, infrastruktur pendidikan dan dasar kesehatan Th. 2014, Th. 2015 dan Th. c. Peningkatan swadaya 2016 : masyarakat dalam Melanjutkan fokus pengadaan dan pembangunan pemeliharaan tahun-tahun infrastruktur sebelumnya
Sumber : Perda Kab. Pacitan No. 10 Th. 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Th. 2011Tentang RPJMD Th. 2011-2016
79
H. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS Dengan kebijakan umum yang ada, maka program pembangunan daerah yang terpilih berdasarkan prioritas dan strategi pencapaian sasaran, dijabarkan dalam program prioritas per SKPD penanggungjawab. Kriteria penentuan prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah antara lain : 1. Ada korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional
seperti
MDGs,
Standar
Pelayanan
Minimal,
pengentasan
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja. 2. Ada korelasi terhadap pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD. 3. Ada
korelasi
terhadap
pengembangan
sektor/bidang
yang
terkait
keunggulan kompetitif daerah. 4. Ada korelasi terhadap isu strategis daerah.
Pembuatan skala prioritas yang berdasarkan kebutuhan dan berdampak luas sangat diperlukan untuk menyusun kerangka pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang bisa menunjang visi dan misi adalah pembangunan yang dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan dana yang tersedia, berdasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan utama untuk segera dilaksanakan.
RPJMD
yang
dijabarkan
secara
detail
dalam
Renstra
SKPD
sudah
mempertimbangkan semua aspek penentuan skala prioritas pembangunan. Untuk itu usulan program dan kegiatan dari Kecamatan sebagai hasil dari musrenbang desa / kelurahan harus mengacu pada prioritas tersebut di atas agar bisa komprehensif dan tepat sasaran untuk pencapaian visi Kabupaten Pacitan yaitu Terwujudnya masyarakat Pacitan yang sejahtera.
Tabel di bawah ini adalah ringkasan program dan kegiatan prioritas yang dapat diusulkan melalui musrenbang khusus bidang fisik dan prasarana untuk menjadi acuan atau panduan usulan dalam musrenbang agar hasilnya dapat terakomodir secara maksimal dalam APBD Kabupaten Pacitan.
80
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas SKPD PROGRAM PRIORITAS
OUTCOME
PREDIKSI KERANGKA PENDANAAN
PERUNTUKAN KEGIATAN DAN PENJELASAN
I. DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 1. Pembangunan jalan dan • Prosentase jalan dan • Rp. 7,9 M jembatan; jembatan yang dibangun 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
• Prosentase jalan dan • Rp. 26,1 M jembatan dalam kondisi baik
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten • Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten PENJELASAN : • Yang dimaksud dengan jalan dan jembatan kabupaten adalah ruas-ruas jalan kabupaten dan jalan kota sebagaimana dalam SK Bupati No. 188.45/685/408.11/2007 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten Pacitan. • Terdapat 98 ruas jalan kabupaten dan 60 ruas jalan kota dengan panjang total 798 Km, kondisi baik masih kurang dari 50 %. • Pengertian jalan kabupaten adalah jalan utama yang menghubungkan pusat administrasi antar kecamatan, jalan utama menuju pusat kota / kecamatan dan jalan utama menuju pusat pertumbuhan ekonomi, kesehatan serta pendidikan di pusat kota kecamatan.
81
• Konstruksi jalan dengan perkerasan standar dengan lapis permukaan aspal atau konstruksi beton pada kondisi tertentu. • Sumber dana dari DAU, DAK, dan BK. Provinsi 3. Pembangunan infrastruktur perdesaan
• Prosentase jalan dan • Rp. 23 M jembatan poros desa dalam kondisi baik
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan poros desa. PENJELASAN : • Status ruas Jalan Poros desa adalah jalan utama yang menghubungkan pusat administrasi antar desa, jalan utama ke jalur perekonomian, pendidikan, kesehatan serta di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT), sesuai dengan Keputusan Bupati No. 188.45 / 254 / KPTS / 408.21 / 2013 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Desa di Kabupaten Pacitan serta sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45 / 30.A / KPTS / 408.21 / 2012 tentang Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh. • Total panjang jalan poros desa 603,98 km yang terdiri dari 187 ruas, tersebar di seluruh desa dengan kondisi baik kurang dari 40 % • Konstruksi jalan dengan perkerasan standar, lapis permukaan sesuai dengan kondisi lapangan dan kajian teknis berupa aspal / rabat • Sumber dana dari DAU, DAK, dan BK. Provinsi
82
4. Pengembangan dan • Luas Daerah pengelolaan jaringan kabupaten irigasi, rawa dan jaringan kondisi baik pengairan lainnya
irigasi • Rp. 4,29 M dalam
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan Rehabilitas/ pemeliharaan/ peningkatan jaringan irigasi PENJELASAN : • Jaringan irigasi yang dapat diusulkan adalah jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan Daftar Inventarisasi Luas Areal Jaringan Irigasi yang disetujui Bupati Pacitan Bulan November 2013 sebagaimana terlampir • Fungsi bangunan sebagai Bangunan Utama, bangunan pembagi, embung, bendung, sampai ke saluran irigasi • Konstruksi sesuai kondisi teknis di lapangan • Sumber dana dari DAU, DAK dan BK Provinsi
5. Pengendalian banjir
• Prosentase luas • Rp. 435 jt wilayah kebanjiran
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai serta untuk kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai PENJELASAN : • Fungsi bangunan adalah untuk pengaman tebing, pengendalian banjir dan normalisasi sungai/kali dan konservasi pada anak-anak sungai di Daerah Aliran Sungai • Konstruksi sesuai kondisi teknis di lapangan • Sumber dana dari DAU
83
II. DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN 1. Peningkatan Sarana dan • Prosentase gedung • Rp. 2 M prasarana aparatur kantor dalam kondisi baik
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah : Pembangunan / Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor kecamatan dan kantor kelurahan PENJELASAN : • Usulan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan yang paling mendesak. • Konstruksi sesuai kondisi teknis di lapangan • Sumber dana dari DAU, DAK, BK Provinsi
2. Pemberdayaan komunitas • Prosentase perumahan layak huni
Rumah • Rp 926 jt
• Prosentase permukiman layak huni
3. Lingkungan Perumahan
Sehat • Prosentase bersanitasi
rumah • Rp. 800 jt
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan stimulasi / rehabilitasi / peningkatan / pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) PENJELASAN : • Usulan disesuaikan dengan rekapitulasi data RTLH Grindulu Mapan • Fungsinya untuk mengurangi jumlah RTLH dan memberikan kenyamanan pada lingkungan perumahan permukiman • Konstruksi sesuai kondisi di lapangan • Sumber dana DAU • Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pembangunan MCK Komunal
84
PENJELASAN : • Kegiatan ini sebagai stimulan untuk program sanitasi • Sumber dana dari DAU dan DAK 4. Pembangunan infrastruktur perdesaan
• Cakupan layanan • Rp. 2 M pembangunan jalan lingkungan
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan PENJELASAN : • Jalan lingkungan adalah jalan di RW / dusun / lingkungan sebagai akses penduduk di perumahan / permukiman • Konstruksi sesuai kondisi di lapangan • Sumber dana DAU, BK Provinsi
• Prosentase rumah • Rp. 2 M tangga pengguna air bersih perdesaan
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pembangunan / peningkatan / rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan PENJELASAN : • Kegiatan ini untuk peningkatan cakupan layanan air bersih terutama di wilayah yang rawan kekeringan dengan pengelolaan sumber mata air. • Pekerjaannya dapat berupa pembangunan / peningkatan / rehabilitasi sarana prasarana air bersih meliputi Hidran Umum, Bak penampungan air, dan jaringan perpipaan • Konstruksi sesuai kondisi di lapangan • Sumber dana DAU, DAK, BK Provinsi
85
5. Pembangunan saluran • Prosentase drainase • Rp. 1,4 M drainase / gorong-gorong dalam kondisi baik
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pembangunan / peningkatan / rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase/gorong-gorong PENJELASAN : • Terutama untuk saluran pematusan drainase pada perumahan permukiman di tepi jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan untuk pencegahan genangan air. • Konstruksi sesuai kondisi di lapangan • Sumber dana DAU, BK Provinsi
6. Pengembangan Strategis dan tumbuh
wilayah • Prosentase wilayah • Rp. 1 M cepat strategis dan cepat tumbuh yang berkembang
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pembangunan / pemeliharaan Penerangan jalan umum (PJU), pembangunan / peningkatan / rehabilitasi taman kota dan jalur hijau, penataan kawasan dengan pembangunan / rehabilitasi tugu adipura, tugu batas dan monumen bersejarah PENJELASAN • Kegiatan ini meliputi wilayah strategis dan cepat tumbuh sesuai keputusan Bupati Pacitan Keputusan Bupati Nomor 188.45 / 30.A / KPTS / 408.21 / 2012 tentang Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT). • Fungsinya untuk penataan kota, keindahan dan kenyamanan kawasan • Konstruksi sesuai kondisi di lapangan • Sumber dana DAU
86
III. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1. Pengelolaan Terbuka Hijau
Ruang • Prosentase hutan kota • Rp. 110 jt dan pohon peneduh yang terpelihara
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau PENJELASAN : • Berupa pengadaan bibit tanaman pada kawasan peruntukan hutan kota yang skaligus berfungsi sebagai konservasi Sumber daya alam • Jenis tanaman menyesuaikan kondisi di lapangan • Sumber dana DAU
2. Pengembangan kinerja • Prosentase pengelolaan persampahan pengolahan sampah
• Rp 500 jt
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan PENJELASAN : • Jenis pekerjaan antara lain pengadaan sarpras pengelolaan persampahan , Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di pasarpasar atau pusat keramaian di kawasan perumahan permukiman, pengadaan tempat sampah/tong sampah untuk pemilahan sampah organik dan non organik, pengadaan gerobak sampah • Sumber dana DAK, DAU
87
3. Perlindungan dan • Prosentase • Rp. 100 jt konservasi Sumber daya perlindungan kawasan alam sumber mata air
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan konservasi sumber daya alam dan sumber daya air PENJELASAN : • Jenis pekerjaannya antara lain pengadaan bibit pohon yang berfungsi menyimpan air di sekitar mata air guna mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
IV. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Rehabilitasi dan • Prosentase prasarana • Rp.390 jt pemeliharaan prasarana dan fasilitas dan fasilitas lalu lintas perhubungan dalam angkutan jalan kondisi baik
2. Pembangunan Sarana • Prosentase • Rp 400 jt dan Prasarana pemenuhan sarana Perhubungan dan prasarana perhubungan
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan rehabilitasi terminal, sub terminal, halte bus PENJELASAN : • Rehabilitasi yang bertujuan untuk menunjang mobilitas dan kenyamanan penguna angkutan umum, dan pengguna jalan raya • Sumber dana DAU • Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pemasangan traffic light (lampu “Bangjo”), lampu lalu lintas lainnya, serta pengadaan sarpras perhubungan laut PENJELASAN : • Diutamakan di persimpangan jalan yang mempunyai intensitas lalu lintas tinggi, daerah
88
rawan kecelakaan dan tempat keramaian baik darat, maupun laut • Jenis lampu disesuaikan kondisi lalu lintas • Sumber dana DAU 3. Pengendalian dan • Tersedianya fasilitas • Rp.669 jt pengamanan lalu lintas perlengkapan jalan (rambu, marka,guadril) pada jalan kabupaten
• Kegiatan yang dapat diusulkan adalah kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu, marka, pagar pengaman jalan, garis kejut PENJELASAN : • Pemasangan rambu, marka, pagar pengaman jalan, garis kejut untuk daerah yang rawan kecelakan pada ruas jalan kabupaten (SK Terlampir) • Jenis rambu disesuaikan kondisi di lapangan • Sumber dana DAU, DAK
4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
• Kegiata yang bisa diusulkan adalah pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) serta pengembangan dan pembangunan jaringan komunikasi PENJELASAN : • Pembinaan KIM bertujuan untuk menyebarluaskan penggunaan internet dan alat komunikasi/telekomunikasi • Sumber dana DAU
89
V. DINAS PERTAMBANGAN ENERGI
DAN
1. Pembinaan dan • Prosentase rumah • Rp 1 M pengembangan bidang tangga pengguna listrik ketenagalistrikan
• Untuk kegiatan : - pengembangan Energi baru terbarukan, - pengembangan jaringan listrik di dusun dan daerah terpencil - pengembangan jaringan listrik pedesaan - pemeliharaan PLTS, PLTMH PENJELASAN : • Energi baru terbarukan contohnya adalah pengolahan biogas • Pengembangan jaringan listrik di dusun yang belum berlistrik • Sumber dana DAU
Program dan kegiatan di atas adalah program dan kegiatan yang kewenangannya berada pada Pemerintah Kabupaten Pacitan. Usulan program dan kegiatan prioritas serta penjelasan pagu indikatif dan penjelasan teknis pekerjaan yang dapat diusulkan melalui musrenbang telah diuraikan sesuai kewenangan SKPD yang menangani khusus di Bidang Fisik dan Prasarana. Selain dari prioritas kegiatan di atas yang menjadi kewenangan SKPD di Kabupaten Pacitan dengan dana dari APBD Kabupaten, ada pula kewenangan propinsi dan pusat yang lokasi penanganannya ada di Kabupaten Pacitan sehingga usulan pendanaannya juga dengan APBD Provinsi maupun APBN.
90
Usulan kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut :
NO. 1.
PROGRAM / KEGIATAN SKPD YANG MENANGANI Rehabilitasi / Dinas PU Bina Marga Prov. Jawa Timur Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi
SUMBER DANA APBD Provinsi
2.
Rehabilitasi / Peningkatan Kementerian Pekerjaan Umum – Dirjen APBN Jalan dan jembatan Bina Marga Nasional
3.
Pengadaan dan Dinas Perhubungan Prov. Jawa timur pemasangan sarpras keselamatan transportasi darat (rambu, marka,
APBD Provinsi
KETERANGAN Untuk penanganan ruas jalan yang masuk status jalan provinsi yaitu : 1. Jalan Batas Pacitan – Batas Ponorogo 2. Jalan Pacitan – Purwantoro (ArjosariNawangan) 3. Jalan Basuki Rahmat 4. Jalan Tentara Pelajar Untuk penanganan ruas jalan yang masuk status jalan Nasional dan Jalan Strategis Nasional yaitu : 1. Jalan Glonggong – Batas Kota Pacitan (JLS) 2. Jalan Batas Kota Pacitan – Batas Trenggalek (JLS) 3. Jalan Pacitan Trenggalek via Tulakan 4. Jalan P. Sudirman 5. Jalan Gatot Subroto 6. Jalan WR. Supratman 7. Jalan Magribi Untuk keselamatan lalu lintas darat di ruas jalan yang masuk status jalan provinsi yaitu :
91
pembatas jalan, lampu lalu lintas, dll) jalan provinsi
4.
Pengadaan dan Kementerian Perhubungan pemasangan sarpras Perhubungan Darat keselamatan transportasi darat (rambu, marka, pembatas jalan, lampu lalu lintas, dll) jalan nasional
–
Dirjen APBN
5.
Penanganan bangunan Kementerian Pekerjaan Umum - Balai APBN pengaman tebing Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sungai/pengendali banjir
6.
Pemasangan Perdesaan
Listrik Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi APBD Prov Jawa Timur
1. Jalan Batas Pacitan – Batas Ponorogo 2. Jalan Pacitan – Purwantoro (ArjosariNawangan) 3. Jalan Basuki Rahmat 4. Jalan Tentara Pelajar Untuk penanganan ruas jalan yang masuk status jalan Nasional dan Jalan Strategis Nasional yaitu : 1. Jalan Glonggong – Batas Kota Pacitan (JLS) 2. Jalan Batas Kota Pacitan – Batas Trenggalek (JLS) 3. Jalan Pacitan Trenggalek via Tulakan 4. Jalan P. Sudirman 5. Jalan Gatot Subroto 6. Jalan WR. Supratman 7. Jalan Magribi Untuk penanganan bangunan pengaman tebing dan pengendali banjir di DAS Grindulu dan Lorok. Untuk pemasangan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (JTR) dan Sambungan Rumah (SR).
92
Dengan uraian program dan kegiatan prioritas tersebut diatas diharapkan : 1. Usulan program dan kegiatan dari musrenbang desa/ kelurahan maupun musrenbang kecamatan dapat tepat sesuai dengan kewenangan dan tupoksi SKPD bidang fisik dan prasarana yang dimaksud, sehingga usulan terarah dan tepat sasaran 2. Usulan program dan kegiatan dari musrenbang kecamatan sudah mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan yang ada sehingga tidak mengusulkan kegiatan dengan jumlah dana yang berlebih
i
BAB IV PENUTUP Petunjuk
Teknis
(Juknis)
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) Bidang Fisik dan Prasarana ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan dan Renstra SKPD serta literature lainnya sebagai panduan untuk pelaksanaan musrenbang terutama di tingkat Kecamatan yang nantinya usulan prioritas tersebut akan masuk dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan. Untuk mencapai keterpaduan perencanaan diperlukan komitmen dan konsistensi dari semua pihak agar proses musrenbang yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dapat membuahkan hasil yang optimal sehingga Visi Kabupaten Pacitan untuk mensejahterakan masyarakat Pacitan akan terwujud. Dalam Juknis ini terdapat lampiran A dan Lampiran B yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang di dalamnya memberikan format – format contoh dan gambaran penulisan usulan sesuai dengan kode program, kegiatan dan paket pekerjaan sehingga memudahkan panitia kecamatan maupun peserta musrenbang dari perwakilan desa / kelurahan untuk mengklasifikasikan usulan sesuai kewenangan SKPD. Apabila dalam perkembangannya Juknis ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau ada hal yang perlu disesuaikan, maka Juknis ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
ii
iii
LAMPIRAN A
FORM FP. 1 : REKAPITULASI RUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK DAN PRASARANA UNTUK DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2016 FORM FP. 2 : REKAPITULASI RUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK DAN PRASARANA UNTUK DIUSULKAN KE FORUM SKPD TAHUN 2016 FORM FP. 3 : RUMUSAN USULAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD BIDANG FISIK DAN PRASARANA SEBAGAI BAHAN FORUM SKPD TAHUN 2016 FORM. FP.4 : REKAPITULASI RUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK DAN PRASARANA UNTUK DIUSULKAN KE MUSRENBANG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 FORM FP. 5 : RUMUSAN USULAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD BIDANG FISIK DAN PRASARANA HASIL FORUM SKPD SEBAGAI BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2016
iv
LAMPIRAN B KODE USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN YANG DAPAT DIUSULKAN MELALUI MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN MENURUT URUSAN DAN KEWENANGAN SKPD
1.
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
2.
DINAS CIPTAKARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
3.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
5.
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
v
REKAPITULASI RUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK DAN PRASARANA UNTUK DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2016
CONTOH DESA / KELURAHAN : Sidoharjo NO
PRIORITAS PERMASALAHAN
LOKASI RW / DUSUN
1
2
3
1
Rusaknya jalan
RW 10/ Dsn. Krian
ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 4 Rehabilitasi jalan
KODE USULAN KEGIATAN 5 03.18.1.03.058
USULAN *) PROGRAM / KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN 6 Rehab/Pemel Jalan
Sidoharjo‐Sedeng
VOL.
SAT.
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
SKPD
7
8
9
10
11
2,4
km
APBD Kab
1 milyar
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Rusaknya jalan
RW 1/ Dsn. Bleber
Perbaikan jalan
03.30.4.20.03
Pemeliharaan Jalan
Lingk. Bleber
500
m
APBD Kab
800 juta
lingkungan 3
FORM FP.1
KECAMATAN : Pacitan
Kabupaten 2
LAMPIRAN A
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG&KEBERSIHAN
Rusaknya pengaman
RW 9/ Dsn. Teleng
tebing sungai
Perbaikan talud Sungai
03.28.6.03.01
Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
150
m
APBD Kab
250 juta
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Ket : *) Dituliskan
urut mulai dari yang paling prioritas di Desa/Kel
Mengetahui LURAH SIDOHARJO
(………………………………….)
Pacitan, ………………………… KETUA MUSRENBANGKEL KEL. SIDOHARJO
(………………………………….)
CARA PENGISIAN : Kolom 1 Kolom 2
Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11
: cukup jelas : diisi dengan permasalahan yang penting untuk ditangani Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang nyata atau hal yang tidak diharapkan Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya…., rendahnya…., menurunnya….., belum….., rusaknya….,dsb : cukup jelas : diisi dengan alternatif pemecahan masalah yang diharapkan : diisi dengan kode usulan kegiatan sesuai lampiran B perihal Kode Usulan Program dan Kegiatan Menurut Urusan dan Kewenangan SKPD. : diisi dengan nama kegiatan dan paket pekerjaan sesuai dengan kode dan nama paket pekerjaan sesuai lampiran B. : diisi dengan volume atau besaran / jumlah usulan kegiatan/paket pekerjaan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan riil : diisi dengan satuan dari volume : diisi dengan sumber dana (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN) sesuai kewenangan penanganan. : diisi jumlah dana / anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan kegiatan : diisi SKPD yang dituju sesuai Tupoksi dan Kewenangannya
i
REKAPITULASI RUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK DAN PRASARANA UNTUK DIUSULKAN KE FORUM SKPD TAHUN 2016
CONTOH KECAMATAN : PACITAN NO
PRIORITAS PERMASALAHAN
1 2 1 Rusaknya jalan kab 2 Rusaknya jalan kota
LOKASI DSN / DESA 3 Dsn.Krian Kel. Sidoharjo Dsn. Slagi Kel. Pacitan
FORM FP.2
SKPD : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN **) ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 4 Rehabilitasi jalan
USULAN *) KODE PROGRAM/KEGIATAN/PAKET USULAN KEGIATAN PEKERJAAN 5 6 03.18.1.03.058 Rehab/Pemel Jalan Sidoharjo‐Sedeng
Rehab jalan
03.18.2.03.443 Rehab/Pemel Jalan Brigjen Katamso
VOLUME
SAT
SUMBER JUMLAH DANA ANGGARAN
7 2
8 km
9 APBD Kab
1,2
km
APBD Kab
KETERANGAN
10 11 1 ,4 Milyar Akses ke pusat pemerintahan 900 juta Jalur utama angkutan antar kota
Ket : *) Dituliskan
usulan kegiatan dimulai dari yang paling prioritas di Kecamatan per SKPD sesuai kewenangan dan Tupoksi **) Ditulis per lembar sesuai SKPD bidang Fisik dan Prasarana yang berwenang
Pacitan, ………………………… Mengetahui CAMAT PACITAN
(………………………………….)
KETUA MUSRENBANGCAM KECAMATAN PACITAN
(………………………………….)
CARA PENGISIAN : Kolom 1 Kolom 2
Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10
: cukup jelas : diisi dengan permasalahan yang penting untuk ditangani Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang nyata atau hal yang tidak diharapkan Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya…., rendahnya…., menurunnya….., belum….., rusaknya….,dsb : cukup jelas : diisi dengan alternatif pemecahan masalah yang diharapkan : diisi dengan kode usulan kegiatan sesuai lampiran B perihal Kode Usulan Program dan Kegiatan Menurut Urusan dan Kewenangan SKPD. : diisi dengan nama kegiatan dan paket pekerjaan sesuai dengan kode dan nama paket pekerjaan sesuai lampiran B. : diisi dengan volume atau besaran / jumlah usulan kegiatan/paket pekerjaan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan riil : diisi dengan satuan dari volume : diisi dengan sumber dana (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN) sesuai kewenangan penanganan. : diisi jumlah dana / anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan kegiatan
Kolom 11
: diisi keterangan yang mendukung kegiatan prioritas ii
RUMUSAN USULAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD BIDANG FISIK DAN PRASARANA SEBAGAI BAHAN FORUM SKPD TAHUN 2016
CONTOH
FORM FP 3
SKPD : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN PERMENDAGRI 13/2006 NO KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN 1 2 3 1 1.03.xx.18. 1.03.xx.18.03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rehabilitasi / Jalan & Jembatan pemeliharaan jalan
KODE USULAN KEGIATAN 4
KELUARAN USULAN KEGIATAN *) DAN PAKET PEKERJAAN 5
03.18.1.03.001 Rehab/Pemel. Jalan Bangunsari‐Ngadirjan
VOL.
SAT.
SUMBER DANA
6
7
8
ALOKASI DANA TH. 2015 9
1
km
APBD Kab
250 juta
PAGU INDIKATIF TH. 2016 10 850 juta
LOKASI DESA / KEC
KETERANGAN
11
12
Desa Bangunsari Pemeliharaan Kec. Pacitan berkala
Ket : *) Dituliskan usulan kegiatan dimulai dari yang paling prioritas untuk penanganan skala Kabupaten
Pacitan, ………………………… KEPALA SKPD DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
…………………………………
NIP. ……………………. CARA PENGISIAN : Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12
: cukup jelas : diisi dengan kode rekening program sesuai dengan permendagri 13/2006 : diisi dengan kode rekening kegiatan sesuai dengan permendagri 13/2006 : diisi dengan kode usulan kegiatan sesuai lampiran B perihal Kode Usulan Program dan Kegiatan Menurut Urusan dan Kewenangan SKPD. : diisi dengan nama kegiatan dan paket pekerjaan sesuai dengan kode dan nama paket pekerjaan pada lampiran B. : diisi dengan volume atau besaran / jumlah usulan kegiatan/paket pekerjaan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan riil : diisi dengan satuan dari volume : diisi dengan sumber dana (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN) sesuai kewenangan penanganan. : diisi jumlah dana / anggaran yang dialokasikan untuk paket kegiatan yang sama : diisi jumlah pagu indikatif yang diusulkan untuk melaksanakan kegiatan : diisi lokasi desa dan kecamatan paket pekerjaan akan dilaksanakan : diisi keterangan yang mendukung usulan kegiatan prioritas
iii
REKAPITULASI RUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK DAN PRASARANA UNTUK DIUSULKAN KE MUSRENBANG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016
CONTOH
KECAMATAN : PACITAN PRIORITAS LOKASI NO PERMASALAHAN DSN / DESA 1 2 1 Rusaknya jalan Kabupaten 2 Rusaknya jalan Kabupaten
3 Dsn. Krian Kel. Sidoharjo Dsn. Sundeng Ds. Bangunsari
FORM FP 4
SKPD : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN **) USULAN*) ALTERNATIF KODE SUMBER JUMLAH PROGRA/KEGIATAN/PAKET PEMECAHAN USULAN VOL. SATUAN DANA ANGGARAN KETERANGAN PEKERJAAN MASALAH KEGIATAN 6 4 5 7 8 9 10 11 Rehabilitasi Jalan 03.18.1.03.058 Rehab/Pemel Jalan Sidoharjo‐Sedeng 2 km APBD Kab 1 ,4 Milyar Akses ke pusat pemerintahan Rehabilitasi Jalan 03.18.1.03.001 Rehab/Pemel Jalan Bangunsari‐Ngadirjan 1 km APBD Kab 900 juta Akses utama ke pusat pemerintahan
Ket : *) Dituliskan usulan kegiatan dimulai dari yang paling prioritas di Kecamatan hasil kompilasi dalam forum SKPD **) Ditulis per lembar sesuai SKPD bidang Fisik dan Prasarana yang berwenang
Pacitan, ………………………… Mengetahui CAMAT PACITAN
(………………………………….)
KETUA MUSRENBANGCAM KECAMATAN PACITAN
(………………………………….)
CARA PENGISIAN : Kolom 1 Kolom 2
Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11
: cukup jelas : diisi dengan permasalahan yang penting untuk ditangani Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang nyata atau hal yang tidak diharapkan Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya…., rendahnya…., menurunnya….., belum….., rusaknya….,dsb : cukup jelas : diisi dengan alternatif pemecahan masalah yang diharapkan : diisi dengan kode usulan kegiatan sesuai lampiran B perihal Kode Usulan Program dan Kegiatan Menurut Urusan dan Kewenangan SKPD. : diisi dengan nama kegiatan dan paket pekerjaan sesuai dengan kode dan nama paket pekerjaan sesuai lampiran B. : diisi dengan volume atau besaran / jumlah usulan kegiatan/paket pekerjaan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan riil : diisi dengan satuan dari volume : diisi dengan sumber dana (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN) sesuai kewenangan penanganan. : diisi jumlah dana / anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan kegiatan : diisi keterangan yang mendukung kegiatan prioritas
iv
RUMUSAN USULAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD BIDANG FISIK DAN PRASARANA HASIL FORUM SKPD SEBAGAI BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2016
CONTOH
FORM FP 5
SKPD : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN PERMENDAGRI 13/2006 NO KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN 1 2 3 1 1.03.xx.18. 1.03.xx.18.03 Pembangunan Pembangunan Jalan & Jembatan jalan
KODE USULAN KEGIATAN 4
KELUARAN USULAN KEGIATAN *) DAN PAKET PEKERJAAN 5
VOL.
SATUAN
SUMBER DANA
6
7
8
ALOKASI DANA TH. 2015 9
03.18.1.03.058 Rehab/Pemel Jalan
Sidoharjo‐Sedeng
2
km
APBD Kab
0
03.18.1.03.001 Rehab/Pemel Jalan
Bangunsari‐Ngadirjan
1
km
APBD Kab
250 juta
PAGU INDIKATIF TH. 2016 10
LOKASI DESA / KEC
KETERANGAN
11
12
1,4 Milyard Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan 850 jt
Desa Bangunsari Kec. Pacitan
Kondisi jalan Rusak berat Pemeliharaan berkala
Ket : *) Dituliskan usulan kegiatan dimulai dari yang paling prioritas untuk penanganan skala Kabupaten
Pacitan, ………………………… KEPALA SKPD DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
…………………………………
NIP. ……………………. CARA PENGISIAN : Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12
: cukup jelas : diisi dengan kode rekening program sesuai dengan permendagri 13/2006 : diisi dengan kode rekening kegiatan sesuai dengan permendagri 13/2006 : diisi dengan kode usulan kegiatan sesuai lampiran B perihal Kode Usulan Program dan Kegiatan Menurut Urusan dan Kewenangan SKPD. : diisi dengan nama kegiatan dan paket pekerjaan sesuai dengan kode dan nama paket pekerjaan sesuai lampiran B. : diisi dengan volume atau besaran / jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan : diisi dengan satuan dari volume : diisi dengan sumber dana (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN) sesuai kewenangan penanganan. : diisi jumlah dana / anggaran yang dialokasikan untuk paket kegiatan yang sama : diisi jumlah pagu indikatif yang diusulkan untuk melaksanakan kegiatan : diisi lokasi desa dan kecamatan paket pekerjaan akan dilaksanakan : diisi keterangan yang mendukung usulan kegiatan prioritas
v
