C. BIDANG FISIK DAN INFRA STRUKTUR
MATRIK PENJABARAN PERMASALAHAN. STRATEGI. PROGRAM DAN SASARAN RENSTRA PROPINSI JAWA TENGAH 2OO3 - 2(l()8
C.
BIDANG FISIK DAN INFRASTRUKTUR 1. Perhubungan UNIT KERJA PENGAMPU
NO,
PERMASALAHAN
2
1
1.
Masih relatif tingginya tingkat kerusakan jalan dan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara kemampuan daya dukung jalan dengan volume lalulintas/ beban kendaraan serta terbatasnya perlengkapan jalan yang
STRATEGI
3 Peningkatan peran dan fungsi jembatan timbang sesuai Perda No.4 Tahun 2001.
Kurang terarah dan terpadunya pembangunan dan pengembangan perhubungan darat, laut dan udara untuk mendukung dan berperan dalam pengembangan kawasan/potensi
3
4
1.
Pengembangan Perhubungan Darat
UNIT
2004.2008
PENGAMPU UTAMA
5
6
Temujudnya keselamatan lalulintas dan angkutan jalan raya (pergerakan orang, barang dan jasa) serla peningkalan pelayanannya guna mendukung pengem-
terpasang. 2.
PROGRAM
SASARAN
Peningkatan jangkauan, kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana angkutan penumpang kereta api
bangan kegiatan peckonomian daerah. TeMujudnya ketertiban dan keselamatan lalulintas angkutan barang guna mendukung sistem
strategis/unggulan daerah.
secara bertahap terutama jalur M jarak pendek.
distribusi barang dan lasa. Terciptanya sarana dan prasarana M.iaft|k
Belum optimalnya kinerja perhubungan darat, laut dan udara sebagai pelayanan masyarakat (public services) terutama yang berrkenaan dengan
Peningkatan pelayanan K? lintas Utara dan Selatan dengan double track.
D€ndek. lintas Utara dan Selatan yang handal dan perkemampuan tinggi.
Peningkatan sarana dan prasarana angkulan
Tersedianya sarana dan prasarana angkutan
DenYeberanqan terutama
penyeberangan lintas
angkutan dan kuaiitasnya.
Dishubtel DLLAJ
INSTANSI TERKAIT 7 Setda Prop. Bappeda Balitbang BPM Disperindag Diskopkum Dispertan Dishut Disperla Dinas Bina Marga DisKimtaru Dis PSDA
81
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERIIASALAHAN
SASARAN
PROGRAM
STRATEGI
2004.2008 ,|
5
4
3
2
5
Peningkatan dan pengembangan fasilitas
menjangkau seluruh daenah.
Bardara terutama Ahmad Yani Semarang dan Adi Sumarmo Surakarla.
Pelayanan meteorologi dan SAR belum ootimal.
Pengembangan fasilitas prasarana pelabuhan laut di Brebes, Tegal, Batang, Jepara, Karimunjawa, Pekalongan dan Rembarg, Peningkatan fasilitas ke-
amanan, keselamatan dan ketediban lalu lintas jalan, pelayanan dan penerbangan. Peningkatan dan oplimalisasi peraluran penunjang potensi termasuk untuk pendapalan 0aeran. PefiErataan dan peningkatan pelayanan jasa pos, telekomunikasi, meleorologi dan SAR Penrngkatan dan optimalisasi sumber daya secara sinergi baik masyarakat,
UTAMA 6
INSTANSI TERKAIT 7
Semarang (Kendal)Kumai.
Karimun-Jaw+Jepara dan Semarang (Kendal)-Kumai. Operasionalisasi pos, telekomunikasi masih mengabaikan kelentuan dan peraturan yang berlaku dan belum
UNIT PENGAMPU
2.
Pengembangan Perhubungan Laut
Terciptanya fasilitas prasarana pelabuhan laut guna mewujudkan ke-selamatan, keamanan dan keterliban angkutan laut di Jaleng;
Pengembangan Perhubungan Udara
1.
2.
3.
4.
Tersedianyasaranadan prasarana perhubungan udara di Bandara A.Yani Semarang dan Adi Sumarmo Surakarta yang handal dan berkemampuan tinggi; Terwuludnya penerbangan jalur Solo-Denpasar guna meningkatkan pergeraKan orang, Darang dan pariwisata di Jateng. Terpublikasinya informasi iklim & cuaca tepat waKu & sasaran pengguna.
Tenedianya kesiapsiagaan unit SAR didukung peralatan dan SDM yang memadai.
82
UNIT KERJA PENGAIIPU NO.
PERMASALAHAN
STRATEGI
SASARAN
PROGRAM
2004-2008
UNIT PENGAIiIPU UTAMA
1
2
3 Pusat, Propinsi dan KabupaterVKota.
J
4 Pengembangan Pos,
1.
Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR
6
INSTANSI TERKAIT
f
Tenrvuludnyapelayanan jasa pos dan jasa titipan yang bervanasi dan sesuai dengan permintaan pasar serta kelentuan dan
2.
3.
4,
peraturan yang berlaku; Tertibnyapenggunaan frekuensi dan meningkatnya kapasitas p€ngguna lrekuensi di Jateng Terpublikasinya informasi iklim dan cuaca tepat waktu dan sasaran pengguna dan adanya pelayanan di Meteorologi di Bandara Adi Sumarmo Surakarla. Tersedianya kesiapsiagaan unit SAR diduk{.ilng peralatan dengan SDM yang memadai
Penelitian dan Pengem. bangan Perhubungan
Tersusunnyapanduan guna pengembangan sistem perhubungan secara terpadu dan komDrehensio.
83
MATRIK PENJABARAN PERMASATAHAN, STRATEGI, PROGRAM DAN SASARAN RENSTRA PROPINSI JAWA TENGAH 2()()3 - 2(l(l8 C. BIDANG FISTK DAN INFRASTRUKTUR 2. Sumber Daya Air dan lrigasi UNIT KERJA PENGAMPU
NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
STRATEGI
SASARAN 2004.2008
Menurunnya fungsi satana dan prasarana layanan irigasi.
1.
mewujudkan kemandirian di
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
bidang pertanran dengan meningkatkan peran serta
Ingasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Perkumpulan
larnnya.
Mendukung
Petani
Teriaganya kelestarian f ungsi sarana dan prasarana ingasi meliputi banguoan utama, bangunan pelengkap dan saluran yang melayani areal
INSTANSI
TERKAIT
UTAMA o
5
4
3
2 1.
UNIT PENGAMPU
Dinas PSDA Propinsi Jawa
BAPEDAL BAPPEDA
Tengah
Bapermas Badan Bimas Ketahanan
seluas kurang lebih 238,47 Ha.
Air (P3A) yang otonom, maodifl, dan Pemakai
Pangan Drnas
mengakar di masyarakat. Menurunflya kualrtas
aar.
Meningkatkan penyediaan air baku dan ploduktifitas prasarananya unluk
2.
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
Pariwrsata Distamben
Meningkatnya cakupan layanan air baku kurang lebih 42 km
Dinas Pertanran Dinas
memenuhi kebutuhan air bagi hajat hidup masyarakat. Berkurangnya lahan daerah resapan air akibat perubahan tata guna lahan. Belum optimalnya keterpaduan pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu v',ilayah sungai sebagai suatu
Kamtaru
Dinas
Melakukan pembangunan yang benvawasan lingkungan dan meningkathan peran serta
Pengembangan, Pengelolaan dan
Terjaganya kelestarian sumber daya air 39 waduk
Kehutanan Dinas
Konservasi Sungai, Oanau dan Sumber Ait
dan 1 rawa.
masyarakat dalam pengelolaan air dan sumbersumber ah melalui swadaya dan oemahaman. sehinooa
Larnnya.
Perikanan dan Kelautan Dinas Bina
.
lr4arga
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
STRATEGI
SASAMN 2004-2008
1
2 saluan wilayah pengembangan,
4
3
5
UNIT
PENGAIIPU UTAMA
INSTANSI TERKATT
I
6
Kesbanglinm
secara b€rtahap dapat merubah pemerintah dari penyedia menjadi tasiiilatot.
Birc Bar$a Bko Peok Biro Hukum
Mengoptimalkan
pemanfaatan asel daerah dan penertiban administrasi.
BPN
Bakodin
Meningkatkan peEn serta semua pihak yang terkait dengan pengguna Sumber
l,
ll
dan lll
Kab./Kda
dayaAir dalam upaya menciptakan iklim keterpaduan, kebersamaan, kelerbukaan dalam pengelolaan sumber daya air. Memantapkan kualitas dan kuantitas iaringan stasiun dan data hidrologi, serla sumber daya air lainnya untuk pengembangan data 0asar perencanaan yang handal. Pengelolaan sumber daya air melalui korporasi secara bertahap.
4
Menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air. sumbersumber air akibat
Melindungi kawasan skategis dan sentra produksi pertanian terhadap bahaya banjir dan kekeringan.
4.
Pengendalian Eanjit dan Pengamanan Pantai.
Berkurangnya kerusakan sarana dan prasarana akibal baniir dan kerusakan pantai.
85
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
STRATEGI
PROGRAM
SASARAN 2004-2008
t
2 perilaku pemfffaatan lahan di daerah hulu yang kurang terkendali. Terancamnya kelestarian f ungsi bangunan pengairan sebagai akibat kurang te*endalinya oenoambilan bahan qalian qol, C.
3
4
5
UNIT PENGAMPU UTAMA 6
INSTANSI TERKAIT 7
MATRIK PENJABARAN PERMASALAHAN, STRATEGI, PROGMM DAN SASAMN RENSTM PROPINSI JAWA TENGAH 2(l(l3.2()(l8
C. BIDANG FISIK DAN
INFRASTRUKTUR
3. Prasarana Jalan UNIT KERJA PENGAMPU NO.
1
1.
PERMASALAHAN
STMTEGI
2 Menurunnya kineria pelayanan prasarana jalan akibal meningkatnya pertumbuhan lalu lintas.
3 Memelihara secara nilin/pedodik jalan dan iembatan Propinsi serta menyiapkan kajian untuk percepatan pembangunan
PROGMM
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
SASAMN
UNIT
200&2008
PENGAIIPU UTAlilA
5
6
Terwujudnya kondisl pr+ sarana jalan dan jembatan
Dinas Blna Marga
dengan kemampuan pelayanan yang mantap.
Masih terdapatnya ruas jalan dan jembatan yang belum sesuai dengan standard serta kondisi geografis yang kurang menguntungkan.
Meningkatkan slruktur dan kapasilas jalan dan lembatan Propinsi guna menunjang pengembangan wilayah, Kota dan kawasan strategis.
TERIGlT
I Bappeda
Ushubtel DI.JAJ BPM PT. Jasa l,larga
ialan tol. 2
lilsTAllsl
Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembabn
Terbangunnya jalan Tol Semarang - Solo oleh investor
Dinas Bina Marua
Bappeda Dishublel OLLA.' BPM
Pf. Jesa MaBa
MATRIK PENJABAMN PERMASALAHAN, STRATEGI, PROGMM OAN SASARAN RENSTRA PROPINSI JAWA TENGAH 2()(|3 - 2(,(l8 C, BIOANG FISIK DAN INFRA STRUKTUR
4. Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup
Dan Sumberdaya Kelautan
a, Sumberdaya Alam dan Llngkungan Hidup UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
SASARAN
PROGRAM
STRATEGI
Tahun 2004-2008 1
1.
Meningkatnya kerusakan ekosistem
0AS (daerah aliran sungai).
Penserasian aktivitas pembangunan dan daya dukung.
2.
Meningkatnya kerusakan fungsi kawasan lindung.
Pencegahan dan penanggulangan pencemaran ling kungan hidup.
Menurunnya kualitas lingkungan perairan dan tanah.
4
Menurunnya kualilas udara dan ruang terbuka hiiau perkotaan.
Rehabilksi dan pemulihan fungsi lingkungan.
Peningkatan penguasaan teknologi pengelolaan ling Kungan.
1.
Pengelolaan Lingkungan Alam
UTAMA A
5
4
3
2
UNIT PENGAMPU
1.
INSTANSI TERKAIT 7
Dinas Pertambangan
Bappedal Dinas PSDA
Dinas Perlambangan
Bappedat
Pengendalian daerah resapan dan ABT di
Dinas Pertam' bangan dan
Bappedal
Cekungan ABT : CAT Kebumen-PunroreP
energi.
Dinas Kimtaru
Tertatanya lingkungan pertambangan di badan sungai Bodri, Tuntang, Lusi, Bogowonto, Serayu Hilir, Serayu Hulu, Subah, Cisanggarung, Citanduy, Sragi dan Dongkeng Fasilitasi reklamasi lahan bekas pertam bangan rakyat, di Kab. Klaten, Wonogiri, Magelang, Kendal, Baniamegara,
Dishut Dinas Kimtaru
Pemalang, Tegal, Banyumas, Wonosobo dan Kebumen.
Dishut Disbun
UNIT KERJA PEI{GAMPU
PERMASALAHAN
NO.
STMTEGI
SASARAN
PROGRAM
Tahun 2004-2008 3
2
1
5
Kurang diadopsinya teknologi pengelolaan lingkungan.
6
Meningkatnya kejadian baniir, erosi, tanah longsor dan sedimentasi.
Pelestarian f ungsi kawasan lindung
7
Belum tecedianya perencanaan terpadu pengelolaan ljngkungan hidup.
Peningkatan kapasitas ke lembagaan dan profesiona lisme aparat.
8
Kurang optimalnya kerlasama 'pengelolaan lingkungan hidup.
Peningkatan peranserta masyarkat dan mediasi penanganan perma-
6
UNIT PENGAMPU UTAMA 6
5
0ipedan Horti.
Pekalongan Pemalang CAT Lebaksue CAT PurvokertoPurbalingga CAT Kmya CAT Subah CAT Karangkobar CAT Ungaran CAT MagelangTemanggung, T
erfasilitasinya pengelolaan lingkungan di 6 sungai
Bappedal
Dishui Disbun Distan Dinas PSDA.
Rehabilitasi hutan daerah tangkapan waduk di 6 lokasi tangkapan waduk.
Dinas
Balai PMS Bappodal oinas PSDA
salahan lingkungan.
I
10
Kurang memaoainya perangkat hukum dan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup.
Penambahan jumlah dan kualitas data lingkungan
Semakin kompleks dan terbukanya
Menginternalkan pembiaya an LH dalam perencanaan
konfl
iUsengkela lingkungan.
kegiatan.
11
Kurang memadainya data dan informasi sumber daya alam dan I lingkungan hidup.
INSTANSI TERKAIT
Kehubnan
Bappeda.
Tertanamnya 560.000 batang bakau.
Dbkanlut BPTP Jateng
Terkendalianya perkembangan enceng gondok di Rawapening
Bappedal
Terpantaunya kualitas air sunoai dan waduk,
Bappedal
Dines PSDA.
oiskanlul BPTP Jat6ng. Dishut. ninas Kimhnl
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
STRATEGI
PROGRAM
SASARAN Tahun 2004.2008
I lz
2
3
5
4
UNIT PENGAMPU
UTAMA 6
INSTANSI TERKAIT I
Dinas PSDA
Kurangnya komitmen dan dukungan pembiayaan untuk pemulihan Terkelolanya ekosistem pegunungan di Jateng: Pemulihan fungsi kawasan
lingkungan.
Bappedal
lindung di Dieng Pengendalian erosi tanah dan sedimentasi di Dieng Rehabilitasi lahan kritis di
Perhutani. Balai KSDA. Perhutani. BPTP Jateng
kaw Dieng Peningkatan kerjasama antaf daerah dan antar lembaga/ sektor. Peningkatafl peranserta dan partisipasi masyarakat. Preservasi flora/fauna langka yang bemilai ekonomis serta pengelolaan kawasan
Bappeda Dipertan Horti Dishut. Bapermas. Diparta. Disbun. Dinas Kimtaru.
Bappedal
Bappeda Dinas lndag. Distamben. Dishub.
lindung,
Diskanlut. Dinas Kimtaru Dinas PSDA. Pengelolaan Lingkungan Buatan
Meningkatnya penerapan Amdal pada kegiatan industri, pekeriaan umum, perhubungan dan pertambangan energl.
Bappedal
Bappeda Dishub. Dinas lndag. Drnas Bina Marga. Distamben.
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
STR,ATEGI
SASARAN
PROGRAM
Tahun 2004-2008 1
2
3
4
5 Terlanganinya Daerah penyangga di 4 kawasan.
UNIT PENGAMPU
UTAMA
INSTANSI TERKAIT
I
6 Bappedal
0lnas PSDA Oinas Indag 0inas Kimtaru
0bhut. Bappeda. Tersusun dan terevaluasinya Rencana Induk Pengelolaan LH se Jateng.
Bappedal
Bappeda
Dbhut Dinas Indag 0ina3 Kirntaru Distamben
Dbkanlut Balai KSDA. Dip€rtan Disbuo. Terkoordinasinya program penanganan lingkungan dan p€nyiapan rencana tahunan.
Bappedal
Bappeda
Dishmben Dinar PSDA. Dlnas lndag Dishut
Terwujudnya p6nerapan hasil rakitan teknologi peresapan air pada kawasan perumahan, perkantoran dan kawasan ter bangun lain di 35 kab/kota se Jateng.
Dinas Kimtaru
Dinas PSDA 0istambEn Diskanlut Dishut Bappeda Bappedal
9T
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
SASARAN
PROGRAM
STRATEGI
UNIT PENGAMPU
Tahun 2004-2008
1
2
UTAMA
7
6
5
4
3
INSTANSI TERKAIT
Terwujudnya pendayagunaan
Dinas Kimtaru
teknologi minimisasi dan pengolahan limbah rumah
Bappada Dinas Indag. Dinkes Perguruan Tinggi
tangga, rumah sakit, pasar dll di 35 kab/kota.
tsM.
3.
Pengelolaan Lingkungan
Tedanganinya
Sosial
masyarakat sekitar waduk di Kab Sragen, Grobogan dan
Bappedal
Bappeda Kimlaru Bapennas.
Bappedal
Perguruan Tinggi Bapermas Oishut.
Pemantapan dan peningkatan dalam ketrampilan p€ngelolaan LH.
Bappedal
Bapermas. Badan Oiklal Dinas Diknas
panduan
Bappsdal
Dinas hdag Kimtaru Diskanlut Dinkes
Dinas Indag
Bappedal Bappeda Diskanlut
kelompok
Boyolali.
Meningkatnya
kemampuan
masyarakat dalam budidaya
lanaman langka
dan
pemanfaatan hasilnya.
SoM
Te6osialisasinya
sistem
pengelolaan
lingkungan dan limbah.
Penerapan produksi bersih pada indusli kecil di Jateng.
nimrlan
92
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
STMTEGI
SASARAN
PROGRAM
Tahun 2004-2008 1
2
3
J
4
Terkoordinasinya penanggulangan pencemaran industri pada 29 kabupaten/ kota.
UNIT PENGAilIPU UTAMA
tNsrAt{sl TERKAIT
I
6 Bappedal
Bappeda Dinas Indag
oiperhn Horli. Diskanlut.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan di Jateng.
Bappedal
Bappeda Dinas Indag P619uruan
Tinggl Tenrvujudnya kebersihan kota
Bappedal
di Jaleng.
Bappeda Dlnes Kimtaru Dinkes DEK (D€vran Evaluasi Kota)
Tersusunfl ya kondisi status
Eappedal
lingkungan hidup Jateng
Kantor stadstik Bappeda
Pequruan Tinggl. Terbinanya masyarakat di daerah penyangga kawasan
Bappedal
Bapemas Porhutani.
lindung.
Tefasilitasinya peningkatan kelembagaan masyarakat dalam nenoelolaan linokunoan
Balal KSOA
Bapermas
Bappodal Bapp€da Pamrrnran
93
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
1
PERIilASATAHAN
2
SASARAN
PROGRAM
STRATEGI
Tahun 2004-2008
UTAMA
Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Terkendalinya
dan
pencemaran
penyiapan
7
Bappedal
Dinas Indag Distamben Dipertan Dinkes.
Bappedal
Perguruan Tinggi. Dishub Dinas Indag
institusi
pengelola limbah 83.
Terkendalinya
TERKAIT
Tinggi
di 35 kablkota se Jateog.
4.
INSTANSI
6
5
4
3
UNIT PENGAMPU
pencemaran
laut di Pansel dan Pantura.
Diskanlut.
Ter{aslitasinya
pencegahan
Bappedal
Dinas Indag Bappeda Dinas Kimtaru Diperlan.
Bappedal
Dinas hdag DLLAJ
penanggulangan dan pencemaran sungai (Prokasih).
Terpantau dan terkendalinYa pencemaran udara dafl kendaraan bermotor dan
oishub Bappsda
induski di 21 kabupaten/kota.
Terwujudnya
pengelolaan
Dinas Kimtaru
Bappedal. Dinas lndag Diparla,
0isperindag
Bappedal
Limbah rumah
tangga, restoran dan hotel Jateng Terkendalinya pencemaran
94
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
STRATEGI
SASARAN
Tahun 200t1 2008 1
2
4
3
UHIT PEIIGAMPU
UTAiIA 6
5 industri kecil dan menengah di 25 kabupaten/kota.
5.
Penegakan Hukum Lingkungan
Tercusunnya
3
peraturan
INSTANSI TERKAIT 7 Dbkanlut. Perguruan Tinggi.
Bappadal
daerah di bidang lingkungan.
Sapp€dd Bappeda' P Tinggi. Bho Hukum
Termediasinya penyelesaian
Bappedal
Biro Hukum,
PSDA Dishut, Dbtambq|,
sengketa lingkungan.
Dinas Indag
Bapemas, Tersusunya pedoman teknis
reklamasi lahan bekas pertambangan dan mitigasi
Dinas Pertambangan & Energi
Bappeda Dinas PSDA P Tinggl. Biro Hukum
Bapedal
Bappeds Bho Hukum Dinaa Sosld
Eappedal
Baprfd'a
bencana tanah longsor.
Perlindungan hukum baSl masyarakat terkena dampak
dan Bintek
Pengawasan
lingkungan Pengompulan keterangan (PULBAKET)
Biro Hukum
Badan Kosbang'inmas.
UNIT KERJA PENGAMPU
NO.
1
PERIiIASALAHAN
2
STRATEGI
3
PROGRAM
4
SASARAN
UNIT
Tahun 2004-2008
PENGAMPU UTAMA
5
6
Tersusunnya Pedoman dan tata laksana pemantauan air
Data Lingkungan
Teaednnya basis data Ststem
infornasi lingkungan
Yang
memadai dan mudah dialaes.
TERKAIT 7
Bappedal
Bappeda Dinas Indag Biro Hukum Dinas PSDA Dinas Kimtaru.
Bappedal
0inas Kimtaru
dan sumDer pencemar.
6. Pengembangan Basis
INSTANSI
Dinas PSDA
Dishmben Dishut Dinas lndag Bappeda P Tinggi
Kantor Statistik Jteng. KPDE.
96
b. Sumberdaya Kelautan UNIT KERJA PENGAI,IPU
2
I
Belum tersedianya basis data infor masi sumbedaya kelautan Yang memadai
Peningkatan
5
4
3
a
inventarisasi
dan evaluasi sumberdaya kelautan untuk pengembaDgan basis data dan
mendukung
UNIT PENGAIiIPU
SASARAN 2004.2008
PROGRAM
STRATEGI
PERMASALAHAN
NO
1. Inventarisasi
dan
1,
evaluasi sunber daya kelautan.
UTAMA
INSTANSI TERKAIT
6
1
hdsasi, teryetakan dan tsrsvaluasinya sumb€r
Bappsda Bappedal Lombaga
daya pstikanan
Pequruan
Terid€ntivikasi, terinven-
Diskanlut
dan
TlnSgl.
kelautan di 10 lokasi.
Pelayanan
masyarakat.
2.
Terpetakannya sumber
Distamb€n
daya geologi dan mineral
Pequruan Tittsgi
di Pansel.
2:
3.
ekosist€m mangrove dan terumbu karang di pantai utara dan pantai selatan. budidaYa
Penataan ruang
pertambakan di Pantura
vital pesisir dan mencegah konfrik kepentingan antat
Tingginya kerusakan
Rusaknya sarana Tingginya tingkat
Pencemaran
Menurunya potensi perikanan
di
Jawa akibat Penangkapan 6
fungsi ekosistem
2. Pengendalian
eksplo-
1.
eksploitasi sumber daya kelautan,
dan
Diskanlut
pErlkanan
kslaotan,
5
Pantura
dan
Kadmun-
kegiatan di
dan
Bappadal
Dlshul Balai KSoA BalaiTN
oksploitasi sumber-
daya
habitat
KeP.
lav,a.
Kadmunjawa.
2.
Yang
Tercapainya keseimbang-
an
ekosist€m
laut,
oiskanlut
5
lokasi.
berlebih. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan baik antar program yang te*ait dengan masalah kelautan maupun antar
Kurang memadainya sarana prasarana sosial ekonomi masyarakat pesisir pada
Terkendalinya kerusakan
ekosistem habitat vital
rasi dan
laut
daerah. 7
melindungi
wilayah untuk pelestadan
laut
sektor dan anlat daerah.
lingkungan pesisir/Pantai. J.
pesisir dan
Diskalut Bapp€da
3.
Tsrmrjudnya tata pemanfaatan sumberdaya ikan,
Diskanlut
5 kegiatan.
3. Pengembangan ka' wasan pengembangan ekonomi pesisir,
1.
Terfasilitasinya Penataan lingkungao pada kawasan pelabuhan ikan, 7 lokasi,
Diskanlut
Kimtaru Bapp6dal Bappeda.
97
UNIT KERJA PENGAMPU NO
PERMASALAHAN
STRATEGI
2
8.
SASARAN 200&2008
PROGRAM
5
4
3
kawasan sentra pengsmbangan pesisir dan kepulauan karimuniawa. Belum optimalnya pendayagunaan potensi pengembangan perikanan laut di pantai selalan Jawa Tengah.
2.
Terfasilitasirrya
pem-
Rendahnya kemampuan lingkungan
dan ekosislem habitat vital
untuk mendukung kegiahn budidaya pada kauasan pesisir/pantai dan pulau-pulau kecil,
INSTANSI
UTAMA
TERKAIT
b
7
Dinas Kimtaru
Eapermas
ekonorni pada kawasan
Bishub
sentra
Diparta Eappeda
pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di 6 lokasi.
Pendayagunaan potensi 4. Pemberdayaan pulau kecil. lingkungan dan sarana prasarana di kawasan
pulau-
pesisir sobagai
Meningkatnya kualitas dan fungsi ekosistem perairan, 3
paket kegiatan
di
Dinas Kimtaru
Dinas Kimtaru Diskanlut Bappeda'. Eappedal
Diskanlut
Dishut Balai KSDA Balai TN Karimunjawa.
Diskanlut
Bappedal Dishub. Dishut Balai KSDA
Kep.
Karimunjawa.
titik-titik penggeraK psngemDangan kawasan posisir dan pulau-
Diskanlul
bangunan sarana sosial
Borkembangnya 3 kawasan bahari secara terpadu.
9
UNIT PENGAMPU
oulau kecil. 10
Belum terpadunya perencanaan dan
optimalnya p€mbangunan kawasan Kepulauan Karimunjawa
5.
Pengembangan usaha
Ten,lruiudnya njmpon (payaos)
perikanan laut.
sebagai media habitat vital bagi kelestarian sumberdaya ikan, 2 paket kegiatan.
BIN Karimuniawa Disparta Ro Hukum,
98
UNIT KERJA PENGAI,IPU NO
STMTEGI
PERMASALAHAN
3
2 11
Terbatasnya
perangkal
PROGRAM
NUKUM
pengelolaan pesisir
4
Peningkalan
pengaluran, pengawasan
SASARAN 2004.2008
sistem dan
6. Peningkatan pengawasan
5 sistem
1.
12
Diskanlut
2.
Meningkatnya ancaman banjlr dan abrasi pantai.
f
Meningkatnya pengawas-
en dan
Dishut Balai KSDA.
EalaiTN Karlmunlar€
3 paket kegiatan.
kelautan.
INSTANSI TERKAIT
6
Terwu.judnya pedoman pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu,
bidang
kelautan.
sumDeroaya
UNIT PENGAMPU UTAftIA
Diskanlut
terk€ndalinya pemanfaatan dan penge.
BTN Karimun-
Fu€
lolaan sumber daya per. ikanan dan kelautan, 17
Dishub
oispada.
unit kegiatan.
t3
7. Pengembangan risel Terehabilitasinya
Kurangnya kegiatan nstek kelautan dan rendahnya penguasaan iptek kelautan
Rendahnya tingkat kesejahteraan dan
kemampuan sebagian masyarakat pesisir dalam mendayagunakan potensi sumberdaya kelautan
dan teknologi kelautan.
Peningkatan kualitas SDM
aparat dan
kapasitas seda kerlasama antar sektor dalam bidang kelautan.
kel€mbagaan
8.
Pengembangan SDM
dan
ekosistem terumbu karang dan mangrove sebagai ekosistem habitat vital bagi organisme laut di Pantura dan Karimuniawa.
Bapedal
Diskanlut Bapp€da Oispaila BapoFnas.
1.
Diskanlul
Bapemas
Meningkatnya
kemam-
puan selam petugas dan
kelembagaan bidang kelautan.
masyarakat
5
Bapp€da Bapp€dal
Paket
kegiatan.
2.
Pengembangan
desa
pesisk sebagai wilayah kemiteraan bahai di 20 Desa di Pantura dan
Bappedal
Dbkanlut Bapsrmas Bappeda
Pansel.
99
UNIT KERJA PENGAMPU NO
1
PROGRAII
STRATEGI
PERIIAEALAHAN
UNlT
2004-2008
PENGAMPU UTAMA
INSTANSI TERKAIT
5
6
7
4
3
2
SASARAN
Meningkatnya kemampuan peng€lolaao sum-
oiskanlul
berdaya pesisir dan laut,
Bapp€dal. Dinas Indag.
10 pakeb4<egiatan.
Diparta.
Terbentuknya kelompok
Bapermas
Pemberdayaan masyarakat poshir.
9.
Pemberdayaan masyarakat pesisir.
Meningkatnya kemam-
Diskanlut
Bapemas
masyarakal desa pesisit dalam meodukung pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan,60 lokasi.
.
8ap€rmas.
Bappeda
Drnas Indag
Diskanlut Dinkop Dtspe.indag
Bapermas
0iskanlul Dinkop Disp€rinda
puan masyarakat pesisir dlm pemanfaatan teknologi tepat guna 5 Paket kegiatan.
Meningkatnya
ketram-
pilan dan
diversivikasi masyarakat pesisir/nelayan 60 kecamatan pesisir.
usaha
di
100
MATRIK PENJABARAN PERMASALAHAN, STRATEGI, PROGMM DAN SASARAN RENSTRA PROPINSI JAWA TENGAH 2()O3 - 2(l(l8 C. BIDANG FISIK DAN INFRASTRUKTUR 5. Penataan Ruang, Pertanahan Dan Pembangunan Penrvilayahan a. Penataan Ruang dan Pertanahan UNIT KERJA PENGAMPU
N0.
PERMASALAHAN
STRATEGI
SASARAN
PROGRAM
2004.2008
1
l.
t Belum seluruh kawasan strategis memiliki dokumen rencana tata ruang kawasan strateqis
Memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian
UTAMA 6
5
4
3
UNIT PENGATIPU
Peningkatan perencanaan tata
Meningkatnya penyelenggraan penataan nrang untuk
ruang
20 Kawasan
INSTANSI TERKAIT 7
Dinas KIMTARU
Eappeda
Tersedianyadatadan informasitata ruang
Dnas
Bappeda
Terfasilitasinyakedasama llntasKab/Kota dalam
Dinas KIMTARU
Bappeda
Bappeda
TKPRD Pfop TKPRD
RTR kawasan-kawasan strategis
2
Belum efektif dan elisiennnya pemanfaatan dan pengendalian ruang
1.
Mengusahakan teGedianya data dan informasi serta memantapkan teknologi
2.
sistem informasidalam penataan ruang
KIMTARU
penalaan ruang
J.
Belum efektifnya kineria TKPRD dalam memfasilitasi permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang .
Meningkatkan KinerjaTim
Peningkatan kualitas
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
dan kapasilas kelembagaan penataan ruang
Meningkatnya kine{a Tim Koordinasi Penataan RuarE 0aerah (TKPRD)
Kab/Kota
UNIT KERJA PENGAMPU
N0.
PERMASALAHAN
STMTEGI
PROGRAM
SASAR,AN 2004-2008
1
3
2 Eelum tenwludnya atau terbangunnya kesepahamil tentang arti p€ntingnya tata ruang sebagai salah salu acuan pelalGanaan pembal€unan.
4
Meningkatkan kapasitas
k€lembqaan penataao ruang.
Menyebarluaskan serla melaksanakan peraturanperauran penalaan ruang.
Peningkatan pemahaman masyarakat dan peningkatan pelayanan dalam penataan ruang
UNIT PENGAMPU
UTAMA
INSTANSI TERKAIT
6
5
T
Meningkatnya pengelolaan ruang melalui perqaturan penalaan ruang (se Jateng)
Dinas
BPN
KIMTARU
Bappeda
Meningkatnya,asa layanan informasi konslruksi bangunan dan uji mutu
Dinas KI[4TARU
Bappeda, Dinas PSDA,
Tersosialrsasikannya Rencana Tata Ruang Wlayah Propinsi (RTRWP) Jawa Tengah.
Bappeda
Bina Maqa TKPRD
Prop,KabKota
102
UNIT KERJA PEIIGAI'PU
NO.
STRATEGI
PERMASALAHAN
6
PROGRAM
2004-2008
3
2 5
SASARAN
Meningkalnya dinamika masyarakat dalam penguasaan tanah serla I rendahnya pemahaman terhadap peraturan pertanahan.
Masih banyaknya bidang-bidang tanah di Jawa Tengah yang belum didaftarkan/dis€rtifikatkan
Menyelenggarakan PenYe" diaan informci perlanahan bagi masyaraakal dan investasi pembangunan.
Meningkatakan pengaturan dan penataan serta pengendalian mengenai pengu6aan, penggunaan, pemantaatan dan pemilikan tanah
IilSTAilSI TERKAIT 7
5
4 Optimalisasi Penataan dan Pengendalian Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota
UNIT PENGATIPU UTAtrlA
Terwuiudnya pelayanan
Gnwil BPN
Kanhh Kab/Kota
pedanahan di daerah yang didukung sistem informsi pertanahan yarE handal,
melipli:
1.
Torpetakannya Penggunaan Tanah sobanyak 68 SP di 35 Kab/Kota
Kanwil 8PN
Kanlah Kab/Kota
Kanivil BPN
Kanbh KabKota
Kanwil BPN
Kanhh
Se-Jateng')
2.
Terpetakannya Tanah Perkotaan sebanyak 27 SP di Kota Semarang, Kota Surakada, Kab. Blona, Kab. Brebes, Kab.
Cilmap dan Kab. Jepara')
3.
Terpetakannya Kemampuan Tanah sebanyak 62 Blad di seluruh Kab/Kola SeJateng kecuali Kab. Batang, Kab. K€ndal dan Kab. Pekalongan')
Kab/Kota
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERUASAIATIAN
STRATEGI
SASAMN
PROGRAM
200+2008 1
7.
2
3
Masih kurangnya p€ta dasar pendaflaran tanah yang dipedukan dalam pemetaan bidang tanah yang telah didafta*an ke ltantor portanahan.
Menyelenggarakan peoyediaan infomasi p€rtanahan bagi masyaraakat dan investasi pembangunan.
5
4
l.
Tersedianya Peta Dasar Pendafraran Tanah sebanyak 25.000 Bidang di Kab. Kudus, Boyolali, Banyumas, Magelang,
UNIT
PENGAi'PU UTAMA b
INSTANSI
TERKAIT 7
(anwil BPN
Kanwil BPN
Kanwil BPN
Kantah Kab/Kota
Pemalang') Terselesaikannya Peta Dasar Pendaftaran Tanah TM3 sekala 1 : 1.000 sebanyak 35 Paket. Di 35 Kab/Kota Se-Jateng Terselenggarakannya Pem-berian dan Penerliban Hak serta Percepatan Pendaftaran Tanah sebanyak 1.750
Kanwil BPN
Kantah
Kabntuta
Bidang di 35 Kab/Kota
Se-Jateng') Terselesaikannya PensertiFlkatan Tanah Massal melalui PRONA sebanyak 80.000 Bidang di 35 KablKota Se-
Jateng')
Kanwil BPN
Kanlah KablKota
UNIT KERJA NO.
PERMASALAHAN
STRATEGI
SASARAN
PR@RAM
ur{tT PENGAIIPU
2004.2008
I
I
L Titik ikat diperlukan dalam Denentuan dan rekonstruksi koordinat bidang tanah.
4 Melaksanakan dan meniabarkan reformasi kebijakan peraturan perundangan di bidang pertanahan sesuai
UTATIA
5
1,
|l,rSTANSl
TERKAIT
6
Terselesaikannya Perapatan Titik lkat Orde
KanwilBPN
Kantah Kab/Kota
lll sebanyak 1000 Tugu di f€b. Semarang, Sukoharjo, Wonosobo, Pemalang dan
kewenangan Kanwil BPN
Banjamegara')
2.
Teausunnya oata Base Pendataan Penguasaan Tamh Podesaan (POPT Desa) sebanyak 75
9'
10
Masih sangat terbatasnya informasi mengenai penguasaan lanah perdesaan di Jawa Tengah.
Belum memadainya Informasi
Geognfi dalam bentuk digital yang diperlukan dalam perencanmaan dan pengambilan kebijakan pembangunan secara cepat, lepat,
Meningkatkan penyelesaian sengketa dan permasalahan perlanahan di Jawa Tengah,
Mengusahakan tersedianya data dan infomasi seda memantapkan teknologi system informasi dalam penataan ruang
Kanwil BPN
lGnbh Kab/Xoh
SP')
Terselesaikannya Pergukuran dan Psmetaan Bidang Tanah sesuai kewenangan Kanwil BPN selu6 10.000 ha di 35 Kab/Kota Se-Jateng') Tersusunnya Sistem
Infomasi Ps.tandran
Kanwfl BPN
Kantah
Kabfiob
KanwilBPN
Kanbh Kab4(ota
dengan menggunakan GIS secara on line di 18 Kab/Kota
dan Dertanahan
efisien dan efektif serta mudah dalam pembaharuannya,
105
UNIT KERJA PENGAMPU
NO.
STRATEGI
PERI||ASALAHAN
SASARAN
PROGRAM
UNIT PENGAMPU
2004.2008
11.
3
2
1
Belum terlibnya perguasaan dan pemilikan tanah psrtanian maupun
Meningkatl€n pengaturan dan penataan serta
oerumalun.
pengerdalial mengenai
UTAMA
6
4
1.
6
Terinventarisasidan
TERKAIT 7
knwil BPN
Kantah Kab/Kota
Eiro Pemerintahan
Kanwil BPN
Kanwil BPN
Kantah
teregistrasinya Pertanahan 20 SP (Oesa/Kel) di 15 Kab/Kota (Kab.
penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan
tNsTAllsl
Magelang, Rembang, Brebes, Semarang, Boyolali, Sragen, Grobogan, Wonosobo,
lanah
Kebumen, Cilmap, Banyumas, Purbalingga, Baniarnegara, Jepara
2,
dan Kota Magelang)') Tednvenlarisasi dan ter registfasinya Pettanahan 10 SP (DesdKel) yang lokasi Desanya berbeda dengan poin 12 pada Kab/Kota yang sama dengan poin 12.
12.
Masih terbatasnya iumlah PPAT di Jawa Tengah
Meningkalkan peogaturan dan penataan serla pengendalian merEenal penguasaan, penggunaan, pemanfaatan
Teditnya Surat Kepu-tusan PPAT Sementara, 200
SK')
KabKota
dan oemilikan tanah
106
UNIT KERJA PENGAMPU
N0.
PERMASALAHAN
STRATEGI
SASAMN
PROGRAM
2001.2008 2 13
Masih banyaknya /Kasus/Sengketa Tanah karena lerbatasnya pemahaman masyarakat tentang hukum
3
4
5 TeGelesaikannya Masalah /Kasus Pertanahan 1500 Kasus
Meningkatkan penyelesaian sengketa dan permasalahan perlanahan
UNIT PENGAMPU
UTAMA
INSTANSI
TERKAIT
6 Kanwil BPN
Kantah Kab/Kota Kanwil BPN
Tersosialisasikannya Pelaksanaan Landreform 25 Kab/Kota
Biro Pemedntahan
Kanwil BPN
Terselenggarakannya Penyuluhan Penanahan
Biro Hukum
Kantah Kab/Kota
Kanwil 8PN
Kantah Kab/Kota
Kanwil BPN
Kantah Kab/Kota
1
Dedanahan.
di 35 Kabftota SeJateng 14
Belum terlibnya penguasaan dan pemilikan tanah
Terselesaikannya
Meningkatkan pengaturan dan penataan serta pengendalian mengenai penguasaan, penggu
Penataan Bidang Tanah 20 SP di '16 Kab (Sukohatj0, Pemalang,
naan, pemanfaatan dan pemilikan tanah.
Pati, Eatang,
Pekalorgan, Tegal, Kendal, Semarang, Temanggung, Magelang, Cilacap, Rembang, Purbalingga, Gobogan, Banyumas, Wonosobo')
t.
Terdistdbusikannya Tanah 20 SPdi 13 Kab.
(Purwoeio, Kebumen, Rembang, Kendal, Batano. Cilacao. Pati.
107
UNIT KERJA PENGAMPU
NO.
PERIIASAI.AHAN
STRATEGI
SASARAII
PROGRAii
200'l-2008 ,|
2
3
4
5
UNIT PENGAMPU UTAMA
INETANSI
TERKAIT 7
o
Semarang, Grobogan, Karanganyal,
Purbatiqga, Banjarnegara, Boyolali') Terfasilitasinya Bank Tanah di Kota Semarang, Solotigo,
Kanwil BPN
Kanhh KablKota
Surakarta, Kab. Semarang, Boyolali,
Sukoharjo') 4.
Terselesaikanfl ya Ganti Rugi Tanah 10 SP') Termonitornya Penataan Penguasaan dan Peman-
Kanwil BPN Biro Pernerintahan
Kantah
Kab/Koh KanlvilBPN
laatan Tanah 10 SP') TerselenggarakannyaPel aksanaan dan Pengembangan Tanah Obyek Landreform 2500
Biro Pemenntahan
Kanwil BPN
Biro Pemerintahan
Kanwil BPN
Eidang 7.
Terinventarisasinya Tanah HGU di Prop, Jarva Tengah sebanyak 131 Bidar€ di Kota Salaliga, Kota Pekalor€an, Kab. Pekalongan,, Kab. Tegal, Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Semarang, Kab. Temanoouno, Kab.
108
UNIT KERJA NO.
PERiiASALAHAN
STRATEGI
SASARIN
PROGRAM
U},IIT
PENGAMPU
2004.2008 1
2
3
4
UIAIIA
5
8.
tNsTAilSl IERKAIT
6
Kerdal, Kab. Balang, Kab. Brebes dan Kab. Demak. Tednventarisasinya
Biro
Taph HPI di Proo. Jawa Tengd sebanyak
Kanwil BPN
PernerintdEn
107 SK di Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kab. Senunng, KS. Kendal, Kab. o€rnak. lGb. KararEanyar, Kab.
Puru/oell, Kab,
9.
Kebumen, Kab. Krldus dan Kab, Pati. Terinventarisasinya Tanah HGB di Propinsi Jawa Tengah sebanyak
410 Bldarg di 35 Kab/Kota Se- Jateng. 1 0, TerselenggarakannyaPe mbinaan dan Pengawasan Penetapan Bat6 Administrasi Pada Titik SimpulAnta Wilayah Kab/l(ota di Prop. Jawa Tengah di
Biro Pemerintahan
Kanwil BPN
Biro Pemedntahan
Kanwil BPN
35
KaUKota Se-.latdm
109
UNIT KERJA PENGA|iIPU
l{0.
PERIIASALAHAN
2
STRATEGI
SASAMN
PROGRAM
200+2008 3
5
4
1. Teridentitikasinya Tanah Terlantar di Pop. Jawa Tengah 168 Bidang di 35
1
UNIT PENGAMPU
UTAMA o
INSTANSI
TERKAIT 7
Eiro Pemenntahan
Kanwl BPN
Biro Pemerintahan
Kanwil BPN
Biro Pemerintahan
Kao$l BPN
Biro Pemerintahan
Kanwil BPN
Kab/Kota S€-Jateng 12. Teridentilikasi dan
lerinventansasinya Penggunaan dan Penguasaan Tanah Timbul di sepanlang Pantai Utaa Prop. Jawa Tengah (13 KablKota) di Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab, Batang, Kab. Kendal,, Kota semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. 1
Rembang. 3. Tersedianya Akurasi 0ata Tanah Negan di 35
Kab/Kota Se-Jateng 14. TeaelenggarakannyaPe nandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas dan Legalisasi Dokumen Perbatasan Proo .leteno -.labar
110
UNIT KERJA NO.
1
PERMASALAI{AN
STRATEGI
2
PROGRATI
SASARAI{
UNIT
200+2008
PENOIIIPU UTAiIA
5
6
4 1
5, TeBelenggarakannya
PerEgabungan Hasil Pemetaan dan Penandalanganan Dokurnen odam RarEka Legalisasl Perbatasan Prop. Jateng - DIY 16. Terseler€Oaranya penyusunan sistem informasi pengendalian penggunaan lanah 17.
teaelenggaranya fasilitasi Bank Tanah
15
Kurang terkendalinya perubahan penggunaan tanah tanah pertanian ke non perlanian.
Meningkatkan pengaturan dan Denalaan seila pengendalian mengenai penguasaan, p€nggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah.
Teft€ndalinya Penggunaan Ianah Sesuai OerBan Rencana Tala Ruang
Bko
lt{sTAr{sl TERKAlT
Kanwil BPN
Perprintahan
Biro Pemedntahan
Kanwll BPN
Biro Pemerinlahan
Kanwll BPN
Kanwil BPN
Kantah
Kab/Koh
Wilayah temasuk PemantaDan Sislem
Periiinan, mdiputi kegiatan
1.
TesusunnyaNeraca Penggunaan Tanah 31 Kab/Kob (Seluruh
Kanwil 8PN
lGnbh KsbXoh
KaUKota S+Jateng kecuali Kab. Semarang, Kab. Magelang, Kab,
Batarq dan Kab. KendaD')
111
SASARAN 2004.2008
2. 3.
Termonitomya asaan dan Pemilikan Tanah 10 SP')
Bappeda
Terpetakannya Kawasan Andalan di Propinsi Jawa Tengah
Kanwil BPN
sebanyak 7 Kawasan Andalan (Bregas, Kedungsepur, Wanarakuti, Adilatu, Kebumen dan Sekitarnya, Borobudur
4.
dan Sekitarnya) Terselenggarakannya lnventarisasi dan Eva-
Kanwil BPN
Kantah KablKota
luasi Perubahan Penggunaan Tanah Sawah lrigasi dan Produktif di ProP. Jav,a Tengah (35 Kab/Kota) Belum optimalnya kemampuan SDM bidang pertanahan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran tugas
MengupayakaR Pengembangan dan penguatan kehmbagaan pelayanan & pengelolaan pertanahan.
Ter'/vujudnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan di Pusat dan Oaerah, meliputi kegiatan :
1.
PengembanganSDM melalui Pefencanaan dan Pelaksanaan
Kanwil BPN
Kantah Kab/Kota
112
UNIT KERJA'
i'ro.
PERTASAIA]IiAN
SIRATECI
SASARAN
PROGRAI,I
2004.2008
2
3
4
5
UNIT PET'IGAI'PU
UTAiIA
$tsrAllsl TERKAIT
6
7
Pglalrnan Diklat Teknis 200
or9') Diklat Pim lV 200
'
ors') Diklat Pim lll 50 org') Diklal Pim ll 25 org')
Terbagunnya / Remvai / Rehabilitasi / Peduasan C;edung Kantor se banyak 25 unit (Kanwil
KanwilBPN
KanHt Kab/Kota
BPN, Kota Semarang, Blona, Temanggung, Demak, Sragen, Kendal, Kota Salatiga, Kab. PekalorEan, Baniarnegara, Kota Tegal, Rernbang, Grobogan, Cilftap, Purworeio, Kota Pekalongan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, Kota Surakana, Kudus,, Kab. Tegal, Pemalang, KararEanyar, Kab.
Sernarang)')
Tersedianya
Peralatan Pertanahan dan Sarana Motilitas ') Roda 4 I 15 unit')
KanwilBPN
Kanbh Kab/Kol
-
113
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PEffIIASAIATIITI
STRATEGI
PROGRAII
SASARAN 2004.200E
4
2
5
Roda2;35unit') Meubeler 5 paket') Komputer 25 unit') Theodolil 10 unit'
') : UrulmKaglrbnYmgDibhyal
APSN
UNIT PENGAMPU UTAMA 6
tNslAfitsl TERKAIT
I
b. PembrngunanPerwibYahan UNIT KERJA PENGAI'PU NO.
PERMASALAHAN
PROGRAM
STRATEGI
SASARAN 2004.2008
I 1
2 Adanya kesenjangan antar wilayah disebabkan belum optimalnya pemanf atan atau pemberdayaan
Mendorong dan mening. katkan tsMuiudnya pembangunan perwi-
potensi wilayah yang meruPakan keunggulan daya sairq wilaYah
layahan fungsional
l,
UTAMA
Pengembanganpenge
illeningkatnya keserasian
lolaan pembangunan perwilayahan
dan kes€imbangan wilayalr Terusunnya Rencana Pengelolaan Kawasan Badingrnascakep (Banjamegara, Pufidingga, Banyumas,
rt'lsTANsl TERKAIT
I
6
5
4
3
UNIT PENGAMPU
Bappeda dan Dinas
Dnas
KIMIARU
KIMTARU DAN Bapp€da
Bappeda
Kimtaru
Oinc
Bappeda, Eappedalda, Kimtaru
Cilacap, Kebu]r€n), Pur$/orEnggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung), Banglor (Rembang, Blora), Tangkallangka (Batang, Pekalongan, Pemalang, Kajen), Bregas (Brobes, Tegal, Slawi). Tersusunnya Zonasi kawGan p€nambangan dan kawasan konsewasi terletak dl 10 kawasan (Kaw. Serayu-Pantai Selatan, Kaw. Bandar
Pertambangan
115
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERIIASALAHAII
STRATEGI
PROGRAM
SASARAN 2004.2008
t
2
3
4
5
UNIT PENGA.MPU
UTAMA 6
INSTANSI TERKAIT 7
Rawang-Maienang, Kaw Pantai Barat, Kaw. Gunung Slamet, Kaw. Sumbing-Sindoro Dieng, Kaw. Merapi-merbabuUngaran, Kaw. Karangged+Sangiran, kawasan Pqunungan Selatan, Kaw. Pegunungan Kendeng, Kaw. Gunung Muria) Tersedianya Pela foto udara dan lemalik turunannya pada kawasan perlambangan
Dinas Pertambangan
Bappeda, Bappedalda, Kimtaru
terletak di 11 kawasan (Kaw. Serayu-Pantai Selatan, Kaw EaMar RawaE-Majenang, Kaw Pantai Barat, Kaw. Gunung Slamet, Kaw. Sumbing-Sindoro-Dieng, Kaw. Merapi-merbabuUngaran, Kaw. Kannggede-Sangiran, kawasan Pegunungan Selatan, Kawasan Gunung Lawu, Kaw. Peormlrnoen Kendeno
116
UNIT KERJA PEI{GAiIPU NO.
1
PERI'ASALAHAN
2
STRATEGI
3
PROGRAM
4
SASARAII
Uil.rl
2001.2008
PENGAfTIPU
5
6
UTAiIA
INSTAI{Sl TERKATT
I
Tefwuiudnya pemtaan
0inas
B4p€da,
derah Fsapan, dan
Pedanbagan
Bappedalda,
pengaluran daeratr pengarnbilan lerletak di t9 CAT (tegal-Brebes,
Klmlaru
CAT Pekdoqan Pemalang, CAT Lebak Siu, GAT Pubalingga Puru,okeilo, O{T Kroya, CAT Kebumen
Pumorejo, CATSubah, CAT Semarang-Demak, Cat Sidomulyo, CAT Kudus. CAT Pati-
Rembaq, KannganyarBoyolali, CAT Sidareja, CAT Priruokertl Purbaliqga, CAT Cilacap, CAT Karangkobar, CAT Wonosobo, CAT Ungaran, CAT Rardublatung. oitetapkannya Wilayah Koservasi dan ketiiakan pernbatasan pengarnbilan
Dinas Peflambang8n
Bappede, Bappedalda, Kimtaru
air bawah iaEh. terletak
t17
UNIT KERJA PENGAMPU
PERftIAEAI-AHA}I
NO.
2
1
STRATEGI
3
PROGRAM
SASARAN
UNIT
200+2008
PENGAMPU UTAMA
5
6
7
Terwuiudnya keserasian pembarEunan antar Kab/
Eappeda, Biro Keuangan, Biro
Kola dan antara Propinsi dengan KaUKota dalam pengelolaan pembangun-
Bangda, Eawagda
DimsllnstarEi J4aran Peme rintah Prcpinsl
4
INSTANSI
TERKAIT
di 14 CAT flegal-Brcbes, CAT PekalonganPemalang, CAT Pudalingga Punvokerto, CAT KebumenPunvorejo, CAT Subah, CAT Semaang-Demak, Cat Sidomulyo, CAT Kudu$, CAT PatiRembang, Karanganyar Boplali, CAT
Purwokerlc Purbalingga,CAT
Womsobo, CAT Ungaran, CAT Rardublatung. z.
Kurangnya sinkronisasi dan intograsi pengembangan wilaydr rFlalui
lsdasama gineqis stral€gls ant{ Kab/ Kota dan antara
Prodnsi
KaMda demal
il€ndukung dan mendorong koriasama antar K"b/Kota dan antara Prcdnsi dengan Kab/Kota dalam pengdolaan pemba-
qunan peMllayahan
Peningkatan keter paduan dan kerjasama pengelolaan pembangunan pemilay$an
dan Pemednlah Kab/Kota
an peMilayahan Terwuiudnya penataan Kawasan Permukiman di
Dinas KIMTARU
Bappeda
Dinas KIMTARU
Bappoda BaDgrmas
Bapemas
KaUkota Terbangunnya Sarpras di Lintas Kab/Kota
118
D. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UNIT KERJA PENGAMPU NO.
I J-
PERI'ASALAHAN
2
STRATEGI
PROGRAM
3
Masih banyaknya pemukiman kumuh dan padat serta renddlnya kualitas hunian di perkotaan dan oerdesaan
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah
Masih kurangnya sarana dan prasarana wlayah sebagai pendukung pengembangan wilayah;
Mendukung dan mendorong penanganan permasalahan pembangunan perkotaan oan p€roesaan
SASARAN 2004.2008
UNIT PENGAMPU UTAMA
5
6
4 Pemanlapan, peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana
Terlaksananya pembangunan prasaran dan sarana antar
Dinas
INSTANSI
TERKAlT 1
KIMIARU
Bappeda Bapermas
Dinas KIMTARU
Bappeda Bapermas
lingkungan permukiman Terwujudnya dukungan pembangunan prasarana
Dinas KIMTARU
Bappeda Bapermas
lingkungan dan relokasi korban bencana alam. Meningkatnya prakarsa
Bappermas
Bappeda,
wllayah
Wlayah Penguatan dan dukungan penanganan permasalahan pembangunan
peftotaan dan p€ruesaan
1.
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui penataan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman melalui
Kimtaru,
Kesbanglime, Disparta, Pemkab/Kota
perbaikan perumahan, di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah.
Meningkatnya prakarsa ma-syarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman meJalui penataan lingkungan
Bappermas
Bappeda, Kimtaru, Kesbanglimas, Dispana, Pemkab/Kota
permukiman di 35 Kab/Kota di Jawa Tenoah.
119
UNIT KERJA PENGAIiIPU
NO.
PER}IASALA,IIAN
STRATEGI
I
2
3
SASARAN
PROGRAM
200&2008 5
4 5.
Terfasilitasinya masyarakat dalam penyediaan sarana air
UNIT PENGAMPU UTAMA 6
INSTANSI TERKAIT
f
Bappermas
Bappeda Prop, Kimtaru
Bappermas
Bappeda Prop, Kimtaru
bersih dan rumah panggung dan penanganan desa kritis serta terisolir. Terfasilitasinya masyarakat dalam perbaikan jalan lingkungan
120
MATRIK PENJAEARAN PERMASALAHAN, STRATEGI, PROGRAM DAN SASARAN RENSTRA PROPINSI JAWA TENGAH 20O3 _ 2O(}8 D, PENGELOTAAN KEUANGAN DAERAH UNIT KERJA PENGAMPU NO.
PERMASALAHAN
STRATEGI
SASARAN
PROGRAM
2004-2008
1
I
Belum oplimalnya pengelolaan sumber-sumber DendaPatan daerah
4
3
2
lntensifikasi dan eksten silikasi pengelolaan sumber-sumber penda
Inlensifikasi sumbersumber pendapatan daerah.
UNIT PENGAMPU UTAMA
Meningkatnya penerimaan pendapatan
Ekslensifikasi sumbersumber pendapalan
Dipenda
Badan/Dinas/ Kantor/Unit keria terkait
Dipenda
Badan/Dinas/ Kantor/Unit
daerah dari obyek-obyek
[,leningkatnya penerimaan dana daerah
kerja
daerah Belum optinrahya pendayagunaan Aset daerah sebagat sumber pend:patan asli daerah
Inventarisasi Aselaset daerah
I
Daru
patan daerah
2
TERKAIT
6
5 1.
INSTANSI
te*ail
Optimalisasi pengelolaan asefasel daerah
Meningkatnya efisiensi asel daerah
KPBD
Badan/Dinas/ Kantor/Unit kerja terkait
Ffeklivitas dan efisiensi pengqunaan Keuangan
Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif
Bappeda Biro Keuangan
Badan/Dinas/ Kantor/Unit
daerah
dan elisien berdasarkan prinsip anggaran kinerja
Bawasda
kerja terkait
ldentitikasi lerhadap aselaset daerah yang produktif / tidak produktif
3
Belum lektif dan efisiennya pendaya' gunaan belania daerah.
Pembelanjaan keuangan daerah dengan prinsip angoaran kinerja
12l
BAB VI
PENUTUP Rencana Strategis Jawa Tengah tahun 2003
-
2008 merupakan acuan dan
pedoman bagi segenap Badan/Dinas dan Kantor satuan Kerja
di
lingkungan
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pembangunan. Renstra dapat sebagai acuan bagi maqnrakat dan kalangan dunia usaha dalam partisipasinya dan memantau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
Upaya percepatan laju pembangunan di Propinsi Jawa Tengah dalam era otonomi daerah akan sangat tergantung pada partisipasi aKif masyarakat dan
kalangan dunia usaha sedangkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka pengelolaan program-program pemban g unan,
Hasil-hasil pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan peftumbuhan ekonomi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam suasana demokratis, tenteram dan aman.
GUBERNUR JAWA TENGAH
tE9
