Islam Rahmah untuk Bangsa
.......................................................
2. Ibadah Haji Ibadah haji adalah satu-satunya ibadah yang hanya satu kali diwajibkan atas Muslim seumur hidup; ibadah haji yang keduakali dan seterusnya hukumnya hanyalah sunat. Hal ini dipahami dari firman Allah:
ِ َّاس ِح ُّج الْب ْي ِ َولِلَّ ِه َعلَى الن اع إِلَْي ِه َسبِ ًيل َ َاستَط ْ ت َم ِن َ Dan Allah mewajibkan haji atas manusia (Muslim), bagi yang mampu menunaikannya (Q.S.Ali `Imran [3]; 97).
Hal tersebut diperkuat lagi dengan Sunnah Nabi SAW, bahwa beliau berhaji hanya satu kali1 selama era kerasulan dan kenabiannya. Salah satu hikmah mengapa haji diwajibkan hanya satu kali, ialah karena pelaksanaannya sangatlah berat dan sulit. Mulai dari soal biaya, fasilitas dan pelayanan selama dalam perjalanan ke tanah suci sampai kembali ke tanah air, tidak semua orang dapat memperoleh atau menjalaninya dengan mudah. Tetapi di balik dari kesulitan itu, ibadah haji sangatlah istimewa karena ia merupakan rukun Islam yang terakhir, yang menjadi simbol kesempurnaan keislaman seseorang. Itu artinya, seseroang yang sudah menunaikan haji, apalagi jika hajinya berpredikat mabrur, niscaya ia dapat beribadah shalat,
1 Yaitu ketika Nabi melakukan haji wada, yakni haji perpisahan. Dikatakan haji perpisahan karena tak lama kemudian beliau wafat pada bulan Rabi`ul awwal.
138
Aspek Pokok Syariah dan Proses Akulturasi zakat dan puasa secara sempurna pula. Adalah bertentangan dengan roh syariah jika seorang Muslim telah menunaikan haji, tanpa mengamalkan ibadah pokok lainnya seperti disebutkan itu. Sama halnya, termasuk pelanggaran roh syariah, jika seorang Muslim hanya mengutamakan haji sunat berkali-kali dengan menghabiskan sekian banyak biaya, tanpa peduli pada pentingnya sarana ibadah, bantuan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan pemeliharaan anak-anak terlantar dan miskin di sekitarnya. Memang, banyak orang mengira meraih kesalehan pribadi dengan memperbanyak ibadah haji, tanpa peduli perlunya kesalehan sosial. Bahkan ironisnya, tidak sedikit di antara mereka, berkali-kali berhaji dengan niat mensucikan diri, bertobat kepada Tuhan di hadapan Ka`bah, namun sekembali ke tengah masyarakat, kembali pula melanjutkan dosa lamanya sebagai koruptor, provokator, ataupun kejahatan lain. Mereka hanya memperalat haji sebagai topeng kesalehan. Jangan berharap hajinya menjadi mabrur dan tobatnya dikabulkan oleh Allah SWT, selama tetap menyakiti hati rakyat sekitarnya. Maka, adalah tidak tepat jika kualitas keislaman itu hanya diukur dari haji-tidaknya seseorang. Sebab jika haji menjadi barometer keislaman, maka bagaimana nasib berjuta-juta bahkan beratus juta umat Islam yang miskin dan belum menunaikan haji? Apakah mereka mengalami diskrminiasi religius, lantaran mereka bernasib malang dalam hidupnya. Karena itu, agaknya tidak tepat jika derajat keislaman diukur dari haji tidaknya seseorang, melainkan diukur dari nilai taqwanya masing-masing. Tuhan sendiri berfirman: "Bertaqwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu" (Q.S.al-Taghabun [64]: 16). Puncak-puncak derajat taqwa yang tertinggi dapat saja dicapai oleh sang miskin dengan menunaikan secara maksimal ibadah yang disanggupinya, meskipun ia tidak berhaji. Berbeda dengan orang yang memang dianugerahi kemampuan ekonomi, kesehatan dan kesempatan untuk berhaji,
139
Islam Rahmah untuk Bangsa tanggung jawabnya untuk mencapai derajat taqwa harus dipenuhinya dengan menunaikan ibadah haji itu. Taqwa sebagai tujuan akhir dari keislaman adalah bertolak dari kesadaran imani. Karena itu segenap ibadah, teristimewa ibadah haji, harus ditunaikan atas landasan iman yang benar. Namun, seringkali orang tergelincir, mengira keislamannya sudah sempurna dengan beribadah haji, padahal justru ia menghancurkan agamanya. Misalnya, ada paham di tengah masyarakat bahwa segala sesuatu yang ada di tanah suci Mekah dengan sendirinya adalah suci pula, sampai ia membiarkan busananya kumuh tidak memenuhi syarat kesehatan, sebab diyakininya tetap suci dan sehat. Orang seperti ini jelas mengalami buta akidah dan tidak punya kultur sehat. Hajinya pun tidak akan mabrur, malah menjadi haji mardud (tertolak) karena kemusyrikan dan kebodohannya. Tindakan yang tak kalah bodoh dan cerobohnya ialah pemaksaan diri melakukan aktifitas di luar manasik haji yang disyariatkan. Mereka tidak tahu membedakan antara amaliah haji yang wajib dan yang sunat. Bahkan sesuatu yang tak diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, justru dianggap wajib sehingga ia mengutamakannya ketimbang rukun haji yang sebenarnya. Contoh konkret ialah mencium hajar aswad. Menurut hukum fikih, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, mencium hajar aswad itu disunahkan sebagai rangkaian dari thawaf. Setiap orang dianjurkan mengawali thawafnya dengan mencium hajar aswad, dan bagi yang tidak mampu mencium secara langsung, dianjurkan mencium jarak jauh, dengan cara menghadap ke arah hajar aswad sambil mengangkat tangan. Adapun mencium hajar aswad yang tidak dirangkaikan dengan thawaf, bukanlah perbuatan yang disyariatkan. Bahkan jika dikembalikan kepada kaedah ushul fikih, perbuatan semacam itu, andaikata dilakukan dalam keadaan membahayakan fisik, hukumnya menjadi makruh, dan jika mengancam jiwa maka hukumnya menjadi haram. Tetapi, mereka yang belum
140
Aspek Pokok Syariah dan Proses Akulturasi memahami hal ini, baru merasa puas jika berhasil mencium hajar aswad secara langsung, meskipun ciumannya di luar thawaf, dan dapat mengancam jiwanya. Ini betul-betul kebutaan ibadah yang melanda sebahagian jemaah kita. Dua contoh di atas, satu kebutaan akidah dan satu lagi kebutaan ibadah harus diatasi, dan merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, jika dbiarkan terus maka ibadah haji bukannya membawa rahmah melainkan membawa mudharat, padahal kita membutuhkan syariah yang rahmah untuk pribadi dan masyarakat. Karena itu, konsep istitha`ah (kemampuan menunaikan haji) yang selama ini mengacu kepada kemampuan fisik dan biaya, harus ditekankan pula pada kemampuan memahami akidah dan ibadah secara benar. Cara Mudah untuk Berhaji Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah (contoh teladan) yang terbaik bagi umat dalam pelaksanaan segenap ibadah, termasuk ibadah haji. Bukankah Rasulullah sendiri menyatakan dalam haditsnya: khudzu `anniy manasikakum, (ambilah contoh dari aku akan pelaksanaan hajimu)?. Cara pelaksanaan ibadah haji oleh Rasulullah SAW, banyak menyimpan rahasia yang jika direnungkan, niscaya akan memberi kesimpulan bahwa beliau memberikan kemudahan berhaji untuk sepanjang zaman. Jika seandainya semua umat Islam meniru pelaksanaan cara haji beliau, maka tidak akan pernah ada kesusahan dan kesempitan di tanah suci, seperti kesulitan ibadah haji yang selama ini dialami umat setiap tahunnya. Setidaknya ada tiga penyebab terjadinya kesulitan yang dialami jemaah haji di tanah suci, yang solusinya sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kesulitan-kesulitan itu antara lain: (1) Karena jumlah jamaah haji semakin lama semakin meningkat setiap tahun, maka mereka pasti semakin sulit menunaikan thawaf dan mencium hajar aswad secara sempurna dan aman. (2) Adanya riwayat yang menyatakan 141
Islam Rahmah untuk Bangsa bahwa shalat di Masjidil Haram adalah sama nilainya dengan shalat seratus ribu kali di masjid lain, dan shalat di Masjid Nabawi Madinah, adalah sama nilainya dengan shalat seribu kali di masjid lainnya, maka terasa semakin sempitlah kedua masjid itu, akibat membeludaknya jemaah haji yang ingin bershalat setiap waktu di dalamnya, tanpa ingin ketinggalan satu kali pun. (3). Adanya anjuran untuk mengambil shalat arbain (shalat jamaah empat puluh kali di Masjid Nabawi), maka setiap jamaah merasa rugi jika tidak bershalat di Masjid Nabawi, walaupun ternyata mereka kecape’an, ataupun kesehatannya tidak memungkinkan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana sesungguhnya cara Rasulullah berthawaf dan bershalat selama berada di Mekah ketika menunaikan haji wada, yang merupakan ibadah haji satu-satunya yang ditunaikan beliau selama mengemban risalah Islam?. Ahmad Abdul Ghafur `Aththar, mencoba merangkai riwayat perjalanan haji Rasulullah SAW serta tata cara pelaksanaannya, dalam buku kecil: Ahkam al-Hajj wa al-`Umrah min Hijjati al-Nabiyyi wa Umarih, mengungkapkan berikut ini. Bahwa Rasulullah SAW, menurut riwayat perjalanannya dari Madinah untuk berhaji, beliau tiba di Mekah pada hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah tahun ke 10 H. Sebelum masuk Mekah, Rasul bersama rombongan, bermalam di tempat yang bernama Dzituwa. Riwayat dari Jabir RA dan Ibn Abbas RA menyebut bahwa, ketika Rasullullah SAW masuk kota Mekah, beliau langsung melakukan thawaf qudum, kemudian bershalat di belakang Maqam Ibrahim, minum air zam-zam, kemudian langsung melaksanakan sa`i. Setelah itu, beliau bersama rombongan, menuju ke arah Timur kota Mekah (sekitar 2 km), dan berkemah di tempat yang namanya Abthah. Dalam kemah itulah beliau menghabiskan waktu selama 5 (lima) hari, sampai hari ke delapan Dzulhijjah. Selama Rasulullah menginap di kemah itu, beliau bersama rombongan tidak pernah melakukan
142
Aspek Pokok Syariah dan Proses Akulturasi thawaf lagi (thawaf sunat) dan tidak pernah pula bershalat di Masjid Haram. Bahkan shalat lima waktu yang dilakukan Rasulullah SAW di Abthah bersama jamaah haji lainnya adalah shalat jama` dan qashar. Ketika wukuf di Arafah, beliau bershalat zhuhur sekaligus ashar dengan jama`-qashar taqdim. Demikian pula ketika bertolak ke Muzdhalifah, beliau bersama rombongan bershalat Maghrib sekaligus Isya dengan jama`-qashar ta`khir. Tetapi ketika melewatkan malam-malam tasyriq di Mina, beliau hanya mengqashar shalatnya tanpa menjama`. Dari cara beribadah tersebut, dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh kemudahan dalam menunaikan haji, yang semakin lama terasa semakin sulit. Kita mulai dari sikap beliau yang tidak pernah kembali ke masjidil haram, baik untuk thawaf sunat maupun untuk shalat jama`ah, dan hanya tinggal di perkemahannya di Abthah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keharusan bagi jamaah haji untuk bershalat jama`ah fardhu di Masjidil Haram selama dalam masa penantian menuju ke Arafah, begitupun sesudahnya. Sehubungan dengan ini, riwayat yang menyatakan shalat di Masjidil Haram itu sama nilainya dengan seratus ribu kali shalat di masjid lain, itu hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Adapun bagi mereka yang berhaji, Rasulullah SAW memberi contoh seperti di atas yang dipraktikkan sendiri bersama sahabat-sahabat yang ikut berhaji wada’ ketika itu. Andai kata hadits itu ditujukan untuk jamaah haji, maka tentu beliau bersama sahabatnyalah yang pertamatama melakukannya, namun ternyata beliau tidak pernah lakukan sama sekali. Demikian pula tradisi beliau mengqashar (meringkas) shalatnya selama di Abthah, kemudian di Arafah, di Muzdhalifah dan di Mina, menunjukkan bahwa tidak ada keharusan melakukan shalat secara normal (secara azimah) selama jamaah haji berada di tanah suci. Semua itu adalah
143
Islam Rahmah untuk Bangsa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mempermudah umatnya menunaikan haji. Akan halnya mengenai shalat arba`in (empat puluh shalat jama`ah) di Masjid Nabawi di Madinah, juga tidak kuat dasarnya. Tak ada dalam kitab hadits-hadits shahih. Dengan adanya shalat arba`in itu, maka anjuran berziarah ke Madinah bergeser dari tujuan utama menziarahi maqam Rasul SAW ke tradisi shalat arba`in tadi. Padahal, hikmah utama perjalanan berhaji ke tanah suci ialah ke Mekah untuk menziarahi dan thawaf di sekitar Baitullah di Masjidil Haram dan wukuf di Arafah, sedang ke Madinah untuk menziarahi maqam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Rupanya shalat arba`in ini hanya populer di kalangan jamaah haji Indonesia. Hal ini boleh jadi ada kaitan historis dengan sistem perjalanan haji Indonesia, yang dahulu masih menggunakan kapal laut, menyebabkan adanya masa tunggu yang cukup lama di Mekah menjelang pulang ke tanah air. Maka, untuk mengurangi kejenuhan, mereka diarahkan untuk ke Madinah tinggal selama sembilan atau sepuluh hari, dengan anjuran bershalat jamaah arbain tersebut. Hal ini tentu saja tidak relevan lagi dengan sistem perjalanan haji sekarang, yang menggunakan pesawat udara, bahkan dengan ONH Plus, ada perusahaan yang menawarkan perjalanan haji singkat, dan hanya tinggal di Madinah selama tiga hari saja, bahkan ada yang sehari atau sama sekali tidak ke Madinah lagi. Uraian di atas bukanlah bermaksud sengaja memudahmudahkan haji, tetapi semata-mata ingin menunjukkan sunnah Rasulullah SAW sebagai solusi yang paling tepat untuk mengatasi semakin sulitnya keadaan berhaji dari tahun ke tahun. Sekaitan dengan ini ada baiknya penulis kutip pendapat Ahmad Abdul Ghafur `Aththar, sebagai berikut: “Raslulah SAW melakukan apa yang sudah disebutkan itu, yakni tinggal di Abthah dan tidak pernah ke Masjid Haram untuk thawaf dan shalat, merupakan petunjuk adanya rasa sayang Rasulullah pada umatnya, dan sebagai bukti pemberian 144
Aspek Pokok Syariah dan Proses Akulturasi kemudahan bagi mereka, dan anjuran untuk menjauhi kesulitan (masyaqqah) dan beban berat dari mereka.” (Selanjutnya ia menambahkan bahwa): “Tetapi para jamaah yang berhaji di baitullah di masjidil al-haram, pada zaman kita sekarang, memaksakan dan mempersulit diri mereka, sampai pada batas-batas timbulnya keadaan saling menyakiti dan menyusahkan, hal mana disebabkan adanya nafsu besar untuk berthawaf dan bershalat di Masjid Haram. Padahal, ribuan jamaah haji yang berthawaf siang dan malam itu tidaklah seluruhnya menunaikan thawaf wajib (qudum atau thawaf umrah), tetapi hanya sekedar thawaf sunat atau sekedar tahyatul masjid; maka salah satu haknya orang-orang yang menunaikan thawaf wajib, ialah agar para jamaah yang berthawaf sunat itu meninggalkan thawaf sunatnya, karena mereka (orang yang berthawaf wajib) lebih berhak dan lebih utama melakukan thawaf, dan bagi mereka semua hendaknya mencontoh Rasululah SAW”2 Mencontoh Rasulullah adalah lebih utama ketimbang mempersulit ibadah. Tidak semua ibadah yang sulit direstui Allah dan memperoleh pahala besar. Ingat, kisah seorang sahabat yang ingin beribadah hanya karena dorongan semangat yang meluap-luap. Mendengar demikian hebatnya ibadah Rasulullah, salah seorang dari mereka menyatakan ingin bershalat malam terus menerus dan tidak akan tidur; seorang lagi berkata: aku ingin puasa terus menerus dan tak berbuka; dan yang terakhir berkata: aku ingin beribadah terus menerus dan tidak akan kawin selamanya. Apa tanggapan Rasulullah? Beliau justru menasehati mereka agar tidak meneruskan keinginan itu; beliau pun lalu menegaskan bahwa aku bershalat dan juga tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, dan aku beribadah dan juga kawin, lalu di akhir haditsnya Rasulullah menegaskan: barang siapa yang enggan mengikuti sunahku,
2 Lihat Ahmad Abdul Ghafur `Aththar, dalam bukunya Ahkam al-Hajj wa al`Umrati min Hijjati al-Nabiyyi wa Umarih, (Makkah al-Mukarramah: 1990) hal. 64.
145
Islam Rahmah untuk Bangsa maka bukanlah dari golonganku”.3 Jadi, orang yang beribadah hanya karena modal semangat tanpa kearifan, bukanlah dari golongan pengikut Nabi SAW. Pembaharuan Fikih Ibadah Haji Haji mengandung dimensi hukum yang demikian kompleks, karena tidak saja berkaitan dengan kondisi sosial bangsa kita yang selalu berubah-ubah dari zaman ke zaman, tetapi juga berkaitan dengan hukum, politik dan investasi (ekonomi). Hukum sebagai salah satu dimensi dari haji, juga seringkali menjadi bahan pertanyaan bahkan mungkin perdebatan di kalangan jamaah haji. Tetapi, kita tidaklah perlu menghakimi segenap pendapat yang ada di seputar hukum manasik haji, melainkan semata-mata untuk menyingkap hal-hal baru yang patut diketahui, terutama yang dapat menjadi rahmat bagi umat, atau yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kita mulai dari soal ihram, kapan dilaksanakan. Selama ini, hal yang banyak diketahui mengenai ihram ialah soal miqat, yang dibagi menjadi miqat makani (tempat) dan miqat zamani (waktu). Miqat, artinya batas kapan dimulainya berihram; jika dikaitkan dengan tempat, maka ditentukan beberapa titik yakni: (1) Bi`r Ali bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya; (2) Juhfah, bagi penduduk Syam dan yang melewatinya; (3) Qarnul Manazil bagi penduduk Nejed dan yang melewatinya; (4) Yalamlam bagi penduduk Yaman dan yang melewatinya; dan (5) Zatu Irqin bagi penduduk Iraq dan yang melewatinya. Landasan penetapan tempat-tempat di atas adalah hadits Rasulullah SAW yang secara tegas menyebutkannya. Mereka yang kebetulan tidak melewati daerah tersebut, dibolehkan mengambil miqat pada tempat yang jaraknya sekitar 2 marhalah (80,4 km) dari pusat kota Makkah. Atas dasar itulah maka jemaah 3 Lihat teks haditsnya dalam Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, (Beyrut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987 / 1407), Juz V, h. 1949.
146
Aspek Pokok Syariah dan Proses Akulturasi haji Indonesia dibenarkan berihram dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sebenarnya, tempat-tempat yang disebutkan di atas bukanlah batas awal, melainkan batas terakhir untuk memulai ihram. Maka seandainya ada jamaah haji Indonesia yang bertekad memulai ihram sejak dari embarkasi, dan mampu menghindari pelanggaran selama dalam perjalanan ke tanah suci, justru itulah yang paling afdhal menurut hukum. Namun, sangat jarang orang yang dapat memelihara dirinya dari pelanggaran, maka sebaiknya ihram dimulai pada batas akhir miqat seperti disebutkan di atas. Namun, siapa tahu, suatu saat nanti pesawat udara yang super canggih telah mampu mempersingkat penerbangan ke Makkah menjadi tiga jam, maka bisa saja jamaah haji Indonesia berihram dari embarkasinya masing-masing, guna memperoleh afdhalnya ihram. Penentuan tempat-tempat tersebut sebagai miqat adalah karena alasan lalu-lintas para musafir di zaman Rasul. Bahwa di zaman itu, semua tempat tersebut merupakan jalur lalu-lintas bagi kafilah perdagangan yang masih menggunakan onta, kuda dan perahu. Pedagang yang berasal dari Timur lewat laut, biasanya mendarat di Yalamlam (Yaman) lalu meneruskan perjalanan lewat darat ke Barat melalui padang pasir Jazirah Arab. Karena itulah, Yalamlam menjadi miqat bagi jemaah haji laut dari Anak Benua India dan Asia Tenggara. Hal ini berarti bahwa aspek hukum Islam tidak terlepas dari kondisi zaman. Dengan kata lain hukum fikih itu relatif, bisa berubah sejalan dengan perubahan zaman dan kemajuan peradaban. Maka, ketika dewasa ini jalur lalulintas telah berubah, dengan menjadikan Bandar Udara Internasional Jeddah sebagai transit lalulintas dari segala penjuru dunia, akhirnya miqat berihram pun pindah ke Jeddah. Dari ihram kita pindah ke soal dam (denda) bagi yang berhaji tamattu. Fikih klasik telah menegaskan bahwa dam harus dibayarkan selagi masih berada di tanah suci. Tak seorang pun yang berani menunda membayar dam itu, misalnya nanti setelah
147
Islam Rahmah untuk Bangsa tiba di tanah air. Tapi persoalannya, apakah benar dam itu tidak boleh dibayarkan di tanah air? Jika seandainya benar demikian, maka mengapa Allah SWT membolehkan penggantian dam dengan puasa di tanah air selama tujuh hari sebagai tambahan dari puasa sebelumnya tiga hari di Tanah Suci. Hal ini jelas mengisyaratkan bolehnya sebahagian besar dam itu dikirim atau ditunaikan di tanah air. Alasan klasik mengenai perlunya dam ditunaikan di tanah suci ialah untuk memberi makan fakir miskin di tanah haram. Sebenarnya, alasan tersebut tidak aktual lagi, sebab penduduk tanah haram kini sudah sedemikian makmur dan tidak relevan untuk diberi makan oleh jamaah haji yang datang dari pelosok dunia yang justru masih kebanyakan miskin. Apalagi, menurut sumber Arab Saudi yang dapat dipercaya, dam itu pun akhirnya juga dikirim ke negara-negara miskin di Asia-Afrika atau yang sedang dilanda bencana alam, yang membutuhkan pangan dan daging kalengan hasil dam. Namun, ada satu hal yang harus diingat bahwa ternyata dam itu berkait dengan soal investasi dan devisa di Kerajaan Arab Saudi. Jadi meskipun nanti ada fatwa ulama yang membolehkan dam dibayarkan di tanah air menurut fikih ijtihad istinbati, namun dari sisi pandang fiqh siyasi (fikih politik), hal itu masih perlu dipertimbangkan secara arif bersama pihak Arab Saudi. Sebab, alangkah tidak etisnya bangsa kita menjadikan isu dam itu sebagai sumber keretakan persahabatan diplomatik IndonesiaArab Saudi. Dari dam kita pindah ke soal jamrah. Berdasarkan sunnah Rasulullah, tradisi melontar jamrah pada hari kedua dan ketiga harus dilakukan sesudah tergelincir matahari ke Barat (lewat tengah hari), kecuali hari pertama dimulai setelah mabit di Muzdalifah, lewat tengah malam. Jika dihitung secara matematika, proses lontaran tiga jamrah di hari kedua dan ketiga oleh sekitar 3 (tiga) juta jamaah, maka jalannya lontaran akan berlangsung sebagai berikut. Bahwa perkiraan terendah waktu
148
Aspek Pokok Syariah dan Proses Akulturasi yang dipakai untuk melontar tiga jamrah adalah minimal 1 menit untuk indeks 1000 orang. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh 3 (tiga) juta jamaah adalah menjadi 3.000 menit atau sekitar 50 jam (dua hari lebih). Dengan demikian batas waktu yang dialokasikan oleh hadits, yang setiap harinya dimulai setelah lewat tengah hari, sangatlah sempit dibanding jumlah jamaah haji yang semakin membeludak setiap tahunnya. Maka sudah saatnya jamaah haji Indonesia memajukan waktu melontar ke pagi hari atau sejak terbitnya fajar pada hari kedua dan ketiga itu. Ini merupakan aspek pembaharuan yang terpaksa harus dilakukan guna penyesuaian batas waktu pelontaran yang longgar bagi semua jamaah yang semakin banyak itu. Selama ini, mungkin sebahagian orang tetap merasa mudah melontar, sehingga tetap berpaham bahwa waktu yang sah untuk melontar ialah sesudah lewat tengah hari, dan lontaran sebelumnya adalah batal. Orang seperti itu tidak menyadari kenyataan bahwa kelonggaran yang ia rasakan adalah disebabkan sebahagian besar jamaah haji dari negara lain, misalnya Afrika, Turki dan Asia Tengah telah melontar sejak di pagi hari. Andaikata itu tidak dilakukan mereka, maka tak dapat dibayangkan betapa menderitanya 3 (tiga) juta jamaah haji itu jika semuanya terkonsentrasi melontar bersamaan lewat tengah hari di tempat yang dipastikan sesak itu. Maka, melontar di pagi hari memberi kemudahan bagi jutaan jamaah haji lain dan turut menyelamatkan jiwa mereka. Untuk itu, fikih perlu diperbaharui, dan hadis pun perlu dipahami secara kontekstual, guna memberi kemudahan (rukhshah) bagi umat untuk melontar di pagi hari pada hari kedua dan ketiga di Mina. Masih dalam kaitan dengan Mina, setiap jamaah haji diwajibkan bermalam (mabit) di Mina selama masa lontaran. Jamaah yang sengaja tidak bermalam di tempat itu diwajibkan membayar dam (denda). Lalu, bagaimana dengan perkemahan jamaah haji Indonesia di Haratulisan, yang berada di balik bukit Mina? Manurut fikih klasik, semua pemukiman di balek gunung
149
Islam Rahmah untuk Bangsa tersebut, khususnya Haratulisan, sudah keluar dari batas wilayah Mina, yang karenanya jamaah haji Indonesia yang bermalam di sana wajib membayar dam. Hal di atas menunjukkan bahwa fikih klasik tidak mengantisipasi pesatnya jumlah jamaah dari tahun ke tahun. Mina yang sesempit itu sudah tidak mungkin lagi menampung secara sehat semua jamaah haji yang mencapai sekitar 3 (tiga) juta orang. Karena itu, fikih moderen perlu mendefinisikan ulang batas kota Mina, sehingga mencakup Haratulisan dan seluruh wilayah pemukiman yang ada dibalik bukit tersebut. Hanya dengan demikian, jamaah haji Indonesia dapat bebas dari pembayaran dam yang memberatkan. Dan yang terpenting sebenarnya ialah agar para jamaah menunaikan ibadah haji di atas landasan hukum yang sah dan memberi kepuasan serta ketenteraman batin bagi mereka. Mendefinisikan ulang “Mina” sebagai wilayah yang luasnya berubah-ubah dapat dianalogikan dengan definisi Masjid Haram dan Masjid Nabawi yang juga luasnya selalu berubah. Di zaman dahulu, ketika tempat sa`i (mas`a) belum masuk dalam perluasan Masjid Haram, maka shalat di mas`a tidak dinilai sebagai shalat di Masjid Haram. Namun, keadaannya kini berubah, shalat di mas`a telah bermakna sebagai shalat di Masjid Haram, karena tempat itu telah menjadi bahagian dari Masjid Haram yang diperluas. Demikianlah antara lain hukum manasik haji yang harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu banyak hal yang harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi sosial kekinian. Ini berarti berbagai kasus fikih harus diredefenisi agar fikih tidak kaku menjawab tantangan zaman. Pembaharuan fikih tidak berarti mengubah syariat, melainkan berupaya menerapkan syariat yang lebih sesuai dengan tuntutan hajat kehidupan baru di alam moderen.
150
Aspek Pokok Syariah dan Proses Akulturasi .........................................
151
