DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA: SUATU PENDEKATAN EKONOMETRIKA

: : : :

Investasi di Daerah Tingkat Upah di Daerah Suku Bunga di Daerah Variabel Dummy

12. Infrastruktur INFRAS = g0 + g1 TGREV + g2 INVDA + g3 LUAS + g5 TREND + u8………….….…...(12)

Parameter estimasi yang diharapkan: g1, g2, g3, g4, g5 > 0 dimana:

96

INFRAS TREND

: Infrastruktur : Kecenderungan Pembangunan Infrastruktur

Blok Kinerja Perekonomian Daerah 13. Produk Domestik Regional Bruto PDRB = i0 + i1TGEXP + i2 INVDA +i3BKERJA + i4 DDF + u9…………….……….….(13)

Parameter estimasi yang diharapkan: i1, i2, i3, i4 > 0 dimana: PDRB BKERJA DDF

: Produk Domestik Regional Bruto : Jumlah Orang Bekerja : Variabel Dummy

14. Penyerapan Tenaga Kerja BKERJA = j0 + j1 PDRB + j2 RUEXP + j3 DEVEXP + j4 UPAHDA + j5 DDF + u10…(14)

Parameter estimasi yang diharapkan: j1, j2, j3 j5 > 0; j4 <0 dimana: BKERJA DDF

: Jumlah Orang Bekerja : Variabel Dummy

15. Inflasi INFLADA = k0 + k1 PDRB + k2 TGEXP + k3 INVDA + k4 UPAHDA + k5 DK98 + u11……..(15)

Parameter estimasi yang diharapkan: k1, k2, k3, k4, k5 > 0 dimana: INFLADA DK 98

: Tingkat Inflasi di Daerah : Variabel Dummy

16. Distribusi Pendapatan CV (coefficient variation)=

s

…………………………………………16

X dimana: s : simpangan baku PDRB kabupaten dan kota

X

: rata-rata PDRB kabupaten dan kota

97

3.5. Identifikasi Model Identifikasi dengan Order condition , yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut: (K – M) > (G –1) dimana: K : jumlah total peubah (endogen dan predetermined) dalam model/sistem persamaan M : jumlah semua peubah (endogen dan predetermined) dalam persamaan yang diidentifikasi. G : jumlah total persamaan (jumlah total peubah endogen) jika ; (K-M) < (G-1), maka persamaan itu under identified (K –M) = (G –1), maka persamaan tersebut exactly identified (K-M) > (G-1), maka persamaan itu over identified Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh hasil bahwa semua persamaan dalam model adalah teridentifikasi berlebih (over identified). Persamaan dalam model sebanyak 15 persamaan , sehingga (G-1) = 14. Jumlah K ( total varaibel dalam model adalah 38). Jumlah variabel endogen dan eksogen terbanyak adalah pada persamaan (4) yaitu sebanyak delapan. Dengan demikian persamaan (8) adalah over identified, demikian juga persamaan lainnya adalah over identified. 3.6. Metoda Estimasi Sebagaimana dijelaskan, semua

persamaan dalam Model adalah over

identified . Oleh sebab itu estimasi model dilakukan dengan Metoda Kuadrat Terkecil Dua tahap (Two Stage Least Square; 2SLS) . Metoda 2SLS pertama kali ditemukan oleh Theil pada tahun 1953 dan Basaman pada tahun 1957 (Chow 1983) dalam Nadapdap 1990). Teknik 2SLS termasuk teknik informasi terbatas (Limited Information Maximum Likelihold) dan merupakan prosedur terpenting dan digunakan secara luas. Metoda ini dapat

98

digunakan untuk menduga persamaan terindentifikasi berlebih (over identified) atau persamaan identifikasi tepat (exactly identified) dan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi masalah ketakkonsistenan penduga OLS pada persamaan simultan (Jhonston, 1988). Dalam praktek , penduga 2SLS digunakan lebih sering dibandingkan dengan metoda penduga lainnya untuk menduga persamaan simultan, karena dapat digunakan dengan baik bilamana banyaknya kasus (n) kecil dan biasa digunakakan dalam mengatasi overidentifikasi (Thomas 1985 dalam Nadapdap 1990). Menurut Koutsoyiannis (1978), penduga 2SLS meliputi pemakaian kuadrat terkecil klasik , yaitu persamaan bentuk sederhana dan fungsi struktural yang ditransformasikan.

Transformasi terdiri dari

menggantikan peubah endogen dengan nilai dugaannya yang diperoleh dari persamaan bentuk sederhana. Mengingat jumlah persamaan yang akan diestimasi relatif banyak, maka identifikasi dan pendugaan model dilakukan secara bersamaan dengan aplikasi kompuetr SAS/ETS (Statistical Analysis System/Econometric Time Series). Dalam rangka memperoleh model yang konsisten secara teoritis dan fenomena maka tanda dan besaran paramater dugaan menjadi penting untuk terpenuhi. Oleh karena itu dalam evaluasi, kriteria tidak semata-mata pada aspek ekonomi atau statistik saja, namun menggunakan kriteria evaluasi secara kompromistis antara ekonomi, statistik dan ekonometrika. Karena model terdiri dari sistem persamaan simultan, dan beberapa peubah beda kala (lagged endogenous variables), maka hasil uji-uji statistik dan uji korelasi serial dengan menggunakan statistik D-W (Durbin Watson) tidak valid

99

digunakan (Koutsoyiannis 1978). digunakan (Sinaga 1989).

Namun hasil uji statistik – t masih bisa

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada

penelitian ini evaluasi nilai parameter dugaan menggunakan nilai statistik- t dengan tingkat kesalahan (α = 20%). Sehingga setiap parameter dugaan yang memiliki nilai statistik- t dengan tingkat kesalahan kurang dari 20% dianggab berbeda nyata dengan nol. Selain dari itu, dalam penelitian ilmu sosial, seperti bidang ekonomi, tingkat kesalahan 20-30% masih termasuk dalam dapat diterima (acceptable). 3.7. Validasi Model Untuk melihat kemampuan model menjelaskan kembali fenomena ekonomi selama periode sampel atau menghasilkan nilai ramalan yang tidak jauh berbeda dengan nilai aktualnya , maka dilakukan validasi model melalui simulasi dinamik. Pindyck dan Rubinfeld (1991) menunjukkan bahwa banyak kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja model, yang kadang-kadang hasilnya tidak konsisten. Untuk itu diperlukan kompromi antara kepentingan statistik dan ekonomi. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk validasi model adalah

Root Mean Square Percentage Error (RMSPE), dan Theil’s Inequality Coefficient (U-Theil) serta dekomposisinya, yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Statistik RMSPE digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai peubah endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai aktualnya , dalam nilai relatif. Semakin kecil nilai RMSPE semakin baik pendugaan model. Sedangkan U-Theil melihat

100

kemampuan model untuk melakukan peramalan (forecasting) . Semakin kecil nilai U-Theil maka semakin baik model dugaannya. Dekomposisi U-Theil adalah (1) bias proporsi (UM), (2) bias keragaman (US), (3) bias covariance (UC). UM, adalah bias yang merupakan indikator kesalahan sistematik, mengukur sampai seberapa jauh nilai rata-rata simulasi menyimpang satu dengan yang lain. Sedangkan UR, adalah indikator kesalahan dari komponen regresi yang mengukur penyimpangan kemiringan regresi. UC, adalah komponen bias residual. Suatu model dikatakan baik jika UM dan US mendekati Nol, serta UD dan UC mendekati Satu. 3.8. Simulasi Kebijakan Simulasi kebijakan dilakukan untuk tujuan evaluasi peristiwa masa lalu (historis), maupun untuk peramalan (forecast) peubah-peubah endogen, variabel makroekonomi daerah seperti PDRB, kesempatan kerja, inflasi, dan distribusi dan juga variabel fiskal lainnya seperti penerimaan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran daerah, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan juga investasi bila dilakukan perubahan-perubahan pada variabel kebijakan fiskal dan non fiskal sebagai berikut; 1. Simulasi 1: Peningkatan Bagi Hasil Sumber daya Alam 15 %; 2. Simulasi 2: Peningkatan Bagi Hasil Pajak 10% 3. Simulasi 3: Peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 10% 4. Simulasi 4: Peningkatan Pajak Daerah 15% 5. Simulasi 5: Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60%

101

6. Simulasi 6 : Peningkatan Retribusi sebesar 15 %; 7. Simulasi 7 : Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% 8. Simulasi 8 : Peningkatan PAD 10% dan Pengeluaran Rutin 1.25% 9. Simulasi 9 : Peningkatkan PAD 10% dan Pengeluaran Pembangunan 2.38% 10. Simulasi 10: Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.1% 11. Simulasi 11: Peningkatan Upah 10% 12. Simulasi 12: Peningkatan Infrastruktur 20 % 13. Simulasi 13: Peningkatan Upah 10% dan Infrastruktur 20% 14. Simulasi 14: Peningkatan Investasi 20% 15. Simulasi 15: Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20% Dilakukan perbandingan simulasi antar wilayah kabupaten dengan wilayah kota untuk melihat perbedaan dampak kebijakan fiskal dan perubahan non fiskal terhadap kinerja fiskal dan kinerja perekonomian daerah. Justifikasi skenario simulasi dijelaskan pada Lampiran 8. 3.9.Peramalan Peramalan dilakukan untuk melihat dampak kebijakan desentralisasi fiskal di Sumatera Utara hingga 3 tahun mendatang (tahun 2006 –2008). Dampak yang terjadi pada 3 tahun mendatang dikaji dengan melakukan simulasi pada beberapa variabel kebijakan fiskal dan non fiskal , sebagaimana dilakukan pada simulasi historis. Simulasi peramalan dilakukan pada beberapa variabel, dengan skenario serupa dengan skenario pada simulasi historis dengan pertimbangan bahwa pada

102

tiga tahun kedepan situasi perekonomian nasional dan daerah belum banyak mengalami perubahan struktural yang berarti dibanding saat ini. 3.10. Jenis dan Sumber data Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, data yang digunakan adalah Pooling

Data (time series dan cross section data) 17 kabupaten dan kota selama periode 1990 – 2003. Data sekunder yang digunakan berasal dari tiga sumber utama yaitu Badan Pusat Statistik Pusat (BPSPU) Jakarta, Departemen Keuangan (DEPKEU) Jakarta dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPSSU) (Tabel 10).

Sebagian data didapat di Kantor Badan Pusat Statistik di Jakarta,

Departemen Keuangan di Jakarta. Namun sebagian data, terutama data-data awal periode penelitian didapat di Kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, di Medan. Tabel. 10. Data Fiskal dan Makroekonomi daerah dan Sumber Data Nama Data (Variabel) Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah DEVEXP Total Pengeluaran Pemerintah daerah (TGEXP =RUEXP + DEVEXP) Total Penerimaan Pemerintah Daerah (TGREV) PDRB per kapita (PDRB/POP)

Sumber Data BPSSU BPSSU Diolah BPSSU Diolah

103

Tabel. 10 . Lanjutan Nama Data (Variabel) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jumlah Penduduk (POP) Aliran Dana Perimbangan (TRANSF) Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan dari Bagi Hasil Sumberdaya Alam (BHSDA) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penerimaan dari Pajak Daerah (TAXDA) Penerimaan dari Retribusi (RETRIB) Penerimaan dari Laba BUMD (BUMD) Penerimaan PAD lainnya (LAINPAD) Nilai Investasi di daerah (INVDA) Suku Bunga di Daerah (SUBUDA) Tingkat Upah di Daerah (UPAHDA) Nilai Infrastruktur di Daerah (INFRAS) Tingkat Inflasi di Daerah (INFLADA) Fiskal gap Daerah (FISGAP) Jumlah Kesempatan Kerja Daerah (BKERJA) Penerimaan lain Daerah, selain PAD, TRANSF, PINJAM (LAINREV) Luas Wilayah (Km persegi) (LUAS) Distribusi Pendapatan di Daerah (INEQDA) Pinjaman Yang dilakukan daerah (PINJAM) Dummy Krisis 98 Trend

Sumber Data BPSSU BPSSU BPSSU, DEPKEU BPSSU, DEPKEU BPSSU, DEPKEU BPSSU, DEPKEU DEPKEU BPSSU BPSSU BPSSU BPSSU BPSSU BPSPU BPSSU BPSSU BPSPU Diolah BPSSU BPSSU BPSSU Diolah BPSSU Dibangun Dibangun

104

BAB IV. SUMATERA UTARA : KEADAAN UMUM DAN PEREKONOMIAN 4.1. Keadaan Umum Daerah provinsi Sumatera Utara terletak diantara 1-4 o Lintang Utara (LU) dan 98-100

o

Bujur Timur (BT), merupakan bagian dari wilayah pada posisi

silang di Kawasan Palung Pacifik Barat. Daerah ini berbatasan dengan NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah Selatan, dan Samudera Indonesia di sebelah Barat. Provinsi dengan luas 71 680 km persegi secara geografis terbagi atas Wilayah Pantai Timur, Wilayah Dataran Tinggi, Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Kepulauan. Wilayah Pantai Timur merupakan dataran rendah seluas 26 320 km persegi (36.8% dari luas Sumatera Utara) adalah daerah subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan tinggi pula. Wilayah Dataran Tinggi dan Wilayah Pantai Barat seluas 45 320 km persegi (63.2%) sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur tanah. Beberapa danau, air terjun, dan gunung berapi ada disini. Sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik (BPS Sumatera Utara 2004). 4.2. Perekonomian Daerah Sumatera Utara 4.2.1. Tingkat Perekonomian Tingkat perekonomian Sumatera Utara, yang diukur dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), secara nominal meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun secara real pencapaian tingkat perekonomian belum bisa

105

pulih seperti sediakala sebelum krisis ekonomi tahun 1997. PDRB real (ADHK 1993) tahun 1997 sebesar Rp.25.07 triliun, turun menjadi Rp.22.33 triliun tahun 1998, lalu naik sedikit tahun 1999 menjadi Rp.22.91 triliun . Angka ini naik terus hingga mencapai Rp.24.89 triliun tahun 2001, yang masih lebih rendah dibanding pencapaian tahun 1997 Krisis ekonomi nasional sejak tahun 1997, juga berdampak negatif terhadap perekonomian Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini belum bisa pulih seperti tingkat pertumbuhan sebelum krisis. Tabel 11. Perbandingan PDRB Sumatera Utara dan PDB Indonesia tahun 1990- 2003

Tahun

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Atas Dasar Harga Atas Dasar Harga berlaku Konstan 1993 Sumut Sumut Indonesia Indonesia (triliun (triliun (triliun (%) (triliun (%) rupiah) rupiah) rupiah) rupiah) 4.9 13.23 271.97 4.9 10.39 213.57 4.7 13.70 291.56 4.7 11.69 248.87 4.9 15.21 309.66 4.9 13.94 283.77 4.7 15.66 329.77 4.7 15.66 329.77 5.0 17.64 354.64 5.0 19.01 382.22 5.1 19.49 383.79 5.1 23.08 454.51 5.3 21.77 413.8 5.3 28.02 532.57 5.8 25.07 433.25 5.4 34.01 627.69 5.9 22.33 376.37 5.3 50.71 955.75 6.0 22.91 379.35 5.6 61.96 1 099.73 6.0 24.02 397.93 5.2 67.66 1 282.02 6.0 24.89 411.13 5.1 76.74 1.490.97 5.9 25.06 424.69 4.7 79.80 1699.70 5.8 25.74 443.81 4.4 83.00 1903.67 Sumber: BPS Sumataera Utara (2004)

Pada tahun 2001 misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 3.65% lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 1996 sebesar 9.01%, atau

106

Tabel 12. Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Sumatera Utara Tahun 1990-2003 KonsPerd. Industri List. Tamb truksi Hot & Gas & & Resto Air Galian 1990 7.91 8.89 8.48 8.95 5.20 19.15 1991 8.02 8.70 9.01 11.63 4.60 14.75 1992 7.85 8.60 8.75 9.5 4.45 18.15 1993 8.13 8.67 8.92 10.56 5.02 10.34 1994 7.22 8.96 7.75 7.95 4.45 20.15 1995 8.61 8.69 9.21 14.63 6.02 9.34 1996 8.71 0.72 9.25 13.59 12.65 8.76 1997 8.98 -37.95 3.77 38.53 8.74 5.53 1998 2.1 -17.78 -16.56 4.26 -16.17 -17.86 1999 5.69 -2.69 -0.08 3.98 1.41 3.41 2000 4.52 11.38 3.5 6.15 6.35 3.35 2001 3.31 -6.47 4.39 7.28 4.01 3.67 2002 3.92 5.38 3.95 6.71 5.18 3.51 2003 4.03 4.23 4.05 6.55 5.08 3.55 Sumber: BPS Sumatera Utara (2004), Pemda dan BAPPEDASU (2004)

Tahun

Pertanian

Angkt Dan Kom 6.07 8.86 6.57 8.08 5.57 8.68 8.48 7.37 17.68 3.16 8.12 6.80 5.76 8.00

Bank, LKBB

Jasa-jasa

15.00 12.81 13.39 14.08 14.39 12.8 10.51 5.56 -14.57 -1.80 9.68 1.91 7.68 9.00

9.53 7.55 9.03 7.65 9.30 7.95 9.56 7.76 -8.81 0.55 3.28 1.77 3.28 3.28

(%) PDRB Sumut 9.08 9.09 9.78 9.09 9.48 9.09 9.01 5.7 -10.9 2.59 4.83 3.65 4.03 4.13

107

5.70% tahun 1997. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4.13%, suatu angka pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang hanya 4.03% (Tabel 12). Menurut

BPS

Provinsi

Sumatera

Utara

(2004),

sumber-sumber

pertumbuhan empat tahun terakhir (2000-2003) itu terutama berasal dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan Angkutan dimana sektor yang pertama tersebut pada tahun 2001 bertumbuh sebesar 7.28% dan sektor Angkutan dengan tingkat pertumbuhan 6.80% . Penyumbang terbesar terhadap PDRB provinsi Sumatera Utara adalah sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan Hotel dan Restotan. Ketiga sektor ini pada tahun 2000 menyumbang 76.82% terhadap PDRB Sumatera Utara. Sedangkan pada tahun 2001 menyumbang 76.55% dan tahun 2003 menyumbang 78% (Tabel 13). Sektor pertanian tidak saja sebagai penyumbang PDRB kedua terbesar setelah sektor industri, namun juga sebagai penyerap tenaga kerja terbesar (diatas 50%) hingga kini , bandingkan sektor industri hanya menyerap tenaga kerja kurang dari 10%. Nampak disini adanya ketimpangan pendapatan yang cukup besar antara sektor pertanian dengan sektor industri. Sedangkan sektor perdagangan sebagai penyumbang PDRB ketiga terbesar (18% - 20%) menyerap tenaga kerja cukup proporsional yaitu antara 14% - 18%. Diduga sektor ini dapat menjadi sektor andalan dalam hal distribusi pendapatan perekonomian Sumatera Utara,

karena

sumbangannya

terhadap

kemampuannya menyerap tenaga kerja.

PDRB

proporsional

dengan

108

Tabel 13. Struktur Perekonomian Sumataera Utara Tahun 1990-2003 Industri Listrik, Tamb G dan & Air Galian 1990 25.82 2.56 25.54 0.93 1991 24.35 2.72 24.85 0.91 1992 25.72 2.23 26.95 0.96 1993 25.00 2.53 27.03 0.90 1994 25.32 2.54 25.49 0.88 1995 24.85 2.74 26.35 0.91 1996 25.00 2.21 27.08 1.01 1997 25.71 1.38 26.68 1.01 1998 26.38 1.61 29.42 0.83 1999 31.53 1.36 27.13 0.80 2000 30.52 1.75 26.89 0.93 2001 31.00 1.45 26.36 1.04 2002 31.27 1.65 26.77 0.98 2003 30.55 1.60 28.09 1.03 Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka (2004)

Tahun

Pertanian

Bangunan 4.37 4.18 4.36 4.40 4.32 4.23 4.41 4.21 4.00 3.69 4.17 4.32 4.25 4.30

Perdag, Hot dan Resto 18.34 18.45 17.90 19.40 18.95 18.83 18.8 19.57 20.45 19.74 19.41 19.29 19.39 19.40

Ang & Kom 8.83 8.55 8.25 8.30 8.78 8.6 8.25 8.09 6.03 5.39 5.60 5.78 5.69 5.73

Bank, LKBB 7.10 8.98 7.22 6.05 7.15 6.88 6.76 6.76 4.86 4.02 4.18 4.25 4.22 4.29

Jasajasa 6.51 7.01 6.41 6.39 6.56 6.6 6.46 6.49 6.43 6.34 6.55 6.51 6.49 6.54

(persen) PDRB Sumut 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

109

Transformasi struktural ekonomi telah terjadi khususnya sejak awal periode penelitian (1991) hingga tahun 1998 dimana peranan PDRB sektor Industri telah melampaui PDRB sektor Pertanian. Namun setelah krisis ekonomi (1999) hingga tahun 2003 peranan sektor industri meurun dan lebih kecil dari peranan sektor pertanian. Nampaknya kebijakan desentralisasi fiskal belum mampu mengembalikan transformasi struktur perekonomian kembali ke posisi sebelum krisis ekonomi. Namun menurut Pakasi (2005) di Sulawesi Utara tahun 2005-2007 mendatang diharapkan bahwa terjadi transformasi struktural dimana peranan sektor industri terhadap PDRB meningkat dari 18.7% tahun 2005 naik menjadi 19.1% tahun 2006 dan 19.5% pada tahun 2007 seiring dengan kebijakan desentralisasi fiskal. 4.2.2. Kinerja Perdagangan Luar Negeri Menurut BPS Sumatera Utara (2004) perdagangan luar negeri dalam beberara tahun terakhir khususnya pasca krisis ekonomi tahun 1997, mengalami penurunan. Pada tahun 2001 surplus perdagangan luar negeri Sumatera Utara tercatat hanya sebesar 2.73 milyar US$. Keadaan tadi lebih rendah dari surplus tahun 2000 yang sebesar 1.85 milyar US$ dengan penurunann sebesar 13.74%, namun turun kembali tahun 2002 menjadi 1.57 milyar US $ dan naik kembali menjadi 2.44 milyar US $ tahun 2003. Fluktuasi neraca perdagangan sejak tahun 1990 hingga tahun 2003, disebabkan oleh antara lain oleh kenaikan nilai impor yang tidak diikuti oleh kenaikan nilai ekspor. Menurut BPS Sumatera Utara (2004) nilai ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan.

Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh

110

menurunnya nilai tukar rupiah dan menurunnya nilai komoditas ekspor di pasaran internasional.

Komoditi industri merupakan ekspor terbesar Sumatera Utara.

Pada tahun 1990 nilai ekspor komoditi industri sebesar 1938 milyar US $ (75%), pada tahun 2001 nilai ekspor komiditi industri mencapai 1.618 milyar US$ atau sekitar 70.51% dari total nilai ekspor pada tahun 2003 menjadi 1922 milyar US $ (74%). Ekspor komoditi pertanian tahun 1990 sebesar 641 juta US $ (24.8%), pada tahun 2001 sebesar 666 juta US $ (29.2%), lalu pada tahun 2003 ekspor komoditi pertanian adalah 664 juta US $ (25.6 %) . Tujuan utama ekspor adalah Asia, Uni Eropa, lalu disusul oleh Asean dan Amerika Utara. Pada Tahun 2001 misalnya ekspor Ke Uni Eropa sebesar 604 US$ atau sekitar 26.33%, sedangkan ke kawasan Asean sebesar 409 juta US$ atau sekitar 17.84%, sedangkan ke kawasan Asia lainnya sebesar 588 juta US$ atau sekitar 25.62% ( BPS Sumatera Utara 2004). Pada tahun 2002 nilai ekspor ke masing-masing tujuan negara yang sama adalah masing-masing 625 juta US $ ke Uni Eropa, 456 juta US $ ke ASEAN, sedangkan ke ASIA lainnnya adalah 653 juta US$. Pada tahun 2003 kondisi tersebut tidak jauh berbeda dimana masing-masing nilai ekspor adalah 624 juta US ke Eropah, 457 juta Us $ ke ASEAN dan 655 juta US $ ke ASIA lainnya. Komoditi impor pada umumnya adalah bahan baku/penolong, barang konsumsi, dan barang modal. Nilai impor tahun 1990 adalah 1 259 juta US $ turun pada tahun 1997 menjadi sebesar 1 025 juta US$, tahun 1998 turun menjadi sebear 416 juta US$, lalu naik menjadi 700 juta US$ tahun 1999 dan naik lagi menjadi 1 362 juta US $ tahun 2003 (BPS Sumatera Utara 2004).

111

4.2.3. Pembangunan Ekonomi Makro Pengalaman sejak krisis ekonomi, tuntutan reformasi, desentralisasi ekonomi, dan sikap antisipatif terhadap perkembangan ekonomi regional, nasional dan global serta pemulihan ekonomi, Propeda Provinsi Sumatera Utara 2001-2005 menggariskan pokok-pokok agenda pembangunan makroekonomi daerah sebagai berikut; 1. Pemulihan pertumbuhan ekonomi secara bertahap menuju ketingkat pertumbuhan sebelum krisis dengan memperhatikan keseimbangan kontribusi sektoral dan penguatan struktur perekonomian Sumatera Utara yang kompetitif dan berorietasi global. 2. Membangun sektor-sektor produksi secara seimbang dengan mengupayakan keterkaitan antar sektor.

Sektor industri dan pertanian

harus saling

mendukung menjadi sektor andalan yang mempunyai keunggulan kompetitif. Pembangunan pembangunan agroindustri hulu dan hilir yang memperkuat perkembangan sektor pertanian dan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian. 3. Pembangunan ekonomi yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan, dengan tetap

memperhatikan

pemerataan

pendapatan,

kesempatan

berusaha,

kesempatan kerja dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang memadai dan pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam terbarukan. 4. Meningkatkan produktifitas dan efisiensi sektor-sektor produksi. 5. Penyeimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah antar daerah

112

kabupaten/kota, antara lain melalui kerjasama perencanaan dan kegiatan ekonomi lintas kabupaten/kota. 4. Meningkatkan investasi baik PMDN maupun PMA.

113

BAB V. EVALUASI KINERJA FISKAL DAERAH SUMATERA UTARA Struktur penerimaan tiap-tiap daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki komponen sama yaitu (1) Bagian Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, (2) Pendapatan Asli Daerah, (3) Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau instansi lain yang lebih lebih tinggi dan (4) Daerah.

Pinjaman Pemerintah

Setelah desentralisasi fiskal Tahun 2001, Bagian Pendapatan yang

berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi Lain yang lebih tinggi khususnya

pos Subsidi Daerah Otonom dan Pos Bantuan Pembangunan

(INPRES) “ganti nama” menjadi DAU (Dana Alokasi Umum) (Lihat Statistik Keuangan Daerah 2002). Pengeluaran Pemerintah Daerah dibagi atas Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Pengeluaran Rutin mencakup (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, (3) Belanja Pemeliharaan, (4) Perjalanan Dinas, (5) Belanja lain-lain, (6) Angsuran Pinjaman dan Bunga, (7) Pensiun dan Bantuan, (8) Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan, (9) Pengeluaran yang Tidak Masuk Bagian Lain, dan (10) Pengeluaran Tidak Tersangka. Dalam Bagian Pengeluaran Rutin dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu; 1. Belanja Pegawai meliputi (1), 2. Non Belanja Pegawai (2 s/d 5), 3. Angsuran Hutang (6) 4. Bantuan Keuangan (7 dan 8) 5. Belanja “Tak Jelas” (9 dan 10).

114

Pengeluaran

Pembangunan

mencakup

pengeluaran

untuk

21

sektor

pembangunan, namun dalam bagian ini dibagi kedalam dua bidang yaitu; 1. Bidang Ekonomi ( sektor 1 s/d 10) 2. Bidang Sosial (sektor 11 s/d 21) Evaluasi fiskal daerah ini dalam bagian ini meliputi tiga hal, yaitu (1). perkembangan penerimaan daerah, (2). pengeluaran daerah dan (3). tingkat desentralisasi daerah. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam maka masing-masing penerimaan, pengeluaran dan tingkat desentralisasi fiskal diuraikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara. 5.1.Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Realisasi penerimaan pemerintah Sumatera Utara selama periode penelitian mengalami pertumbuhan fluktuatif, yang berkisar antara –55% pada waktu krisis ekonomi tahun 1998/1999 hingga 78% pada awal desentralisasi fiskal Tahun 2001. (Tabel.14). Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 1990/91 sebesar Rp.318 milyar, naik menjadi Rp.337 milyar tahun 1991/1992 atau bertumbuh sebesar 6%. Kemudian pada Tahun 1992/1993 naik lagi menjadi Rp.384 milyar atau bertumbuh sebesar 14%.

Pertumbuhan seperti ini terus

berlangsung hingga tahun 1997/1998 dengan rata-rata pertumbuhan 15.2% per tahun. Namun pada saat krisis ekonomi tahun 1998 terjadi penurunan yang relatif besar dan terjadi pertumbuhan –55% pada Tahun 1998/1999.

Pada Tahun

1999/2000 Penerimaan bertumbuh lagi sebesar 48%. Pertumbuhan positif terus

115

berlangsung sampai Tahun 2001 dengan rata-rata pertumbuhan 47% per tahun. Pada Tahun 2003 Penerimaan turun lagi dengan pertumbuhan –2%. Tabel 14. Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi SUMUT 1990/91 – 2003 Penerimaan PAD Dana Perimbangan Nominal Tumbuh Nominal Tumbuh Nominal Tumbuh Tahun (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 318658662 64659592 245868213 1991/1992 337483989 6 65384258 1 267385863 9 1992/1993 384077557 14 70204556 7 313284747 17 1993/1994 466707754 22 84768176 21 381004017 22 1994/1995 543559892 16 124141384 46 411345117 8 1995/1996 613429045 13 156859078 26 428636937 4 1996/1997 673819906 10 171953970 10 467245426 9 1997/1998 772628764 15 212842681 24 546820357 17 1998/1999 347839124 -55 122888667 -42 223351834 -59 1999/2000 515926104 48 187597434 53 247331574 11 2000 600279627 16 255078480 36 278327020 13 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 1066803843 78 423075216 66 392994085 41 2002 1179912701 11 614459381 45 414865085 -5 2003 1162033849 -2 621017539 1 424955435 2 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004) Penerimaan Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa komponen namun yang terbesar adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan. Sedangkan komponen lainnya dan kecil adalah Sisa Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1990/1991 adalah Rp.64 milyar, naik menjadi Rp.65 milyar tahun 1991/1992 atau bertumbuh 1%. Pada tahun 1992/1993 naik lagi menjadi Rp.70

116

milyar atau bertumbuh 7%. Pertumbuhan positif terus berlangsung hingga tahun 1997/1998 dengan rata-rata pertumbuhan 25% per tahun.

Pada masa krisis

ekonomi tahun 1998 terjadi penurunan hingga –42% dibanding tahun sebelumnya menjadi hanya Rp.123 milyar. Sejak tahun 1999/2000 PAD naik lagi dengan laju pertumbuhan 53%, tahun 2000 bertumbuh lagi 36% menjadi Rp.255 milyar. Pertumbuhan tertinggi PAD terjadi pada awal desentralisasi fiskal tahun 2001 sebesar 66%. Pertumbuhan positif terus berlangsung hingga periode 2001-2003 dengan rata-rata pertumbuhan 22.5% per tahun. Dana Perimbangan, yang dulu dikenal dengan “Penerimaan dari Pemerintah atau Instansi yang Lebih Tinggi” mengalami fluktuasi nilai selama periode penelitian.

Sejak tahun 1990/1991 hingga tahun 1997/1998 selalu

meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 12.4% per tahun. 1990/1991

Jika pada tahun

Dana Perimbangan sebesar Rp.245 milyar, maka pada tahun

1997/1998 telah menjadi Rp.547 milyar. Pada tahun 1998/1999 turun drastis menjadi Rp.223 milyar, atau merosot –59%. Pada tahun 1999/2000 naik kembali menjadi Rp.247 milyar atau bertumbuh 11% dari tahun 1998/1999. Pertumbuhan positif terus berlangsung selama periode 2000-2003 dengan rata-rata 15.3% per tahun, dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 yaitu 41% (Tabel 15). Menurut Tabel 15

pemerintah Provinsi Sumatera Utara cenderung

semakin mandiri. Pada Tahun 1990/1991 Dana Perimbangan menyumbang 77% Penerimaan, lalu pada tahun 2001 sudah turun menjadi 37%, naik lagi menjadi 38% tahun 2002, lalu turun lagi menjadi 37%. Disisi lain kemampuan daerah untuk menggali sumber pembiayaan dari daerah sendiri semakin besar, yang

117

ditunjukkan oleh semakin besarnya porsi PAD dalam Penerimaan. Pada tahun 1990/1991 PAD hanya 20% pada Penerimaan, maka pada tahun 2000 telah menjadi 42% dan naik lagi menjadi 53% pada tahun 2003. Tabel 15. Penerimaan , PAD dan Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi SUMUT Tahun 1990/91 – 2003 PAD Dana Perimbangan Tahun Nominal Proporsi Nominal Proporsi (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 318658662 64659592 20 245868213 77 1991/1992 337483989 65384258 19 267385863 79 1992/1993 384077557 70204556 18 313284747 82 1993/1994 466707754 84768176 18 381004017 82 1994/1995 543559892 124141384 23 411345117 76 1995/1996 613429045 156859078 26 428636937 70 1996/1997 673819906 171953970 26 467245426 69 1997/1998 772628764 212842681 28 546820357 71 1998/1999 347839124 122888667 35 223351834 64 1999/2000 515926104 187597434 36 247331574 48 2000 600279627 255078480 42 278327020 46 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 1066803843 423075216 40 392994085 37 2002 972236346 440591435 45 366644879 38 2003 1162033849 621017539 53 424955435 37 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004) Penerimaan (Ribu Rp)

Dana perimbangan terdiri dari empat komponen yakni tiga yang relatif besar dan permanen yaitu BHP (Bagi Hasil Pajak, BHSDA (Bagi Hasil Sumber Daya Alam), DAU (Dana Alokasi Umum) dan satu yang kecil dan insidentil yaitu DAK (Dana Alokasi Umum). Diantara ke-empat komponen tadi, Dana Alokasi Umum merupakan bagian terbesar, dimana tidak kurang dari 71% selama periode penelitian. Disusul oleh Bagi Hasil Pajak yang tidak kurang dari 4% dan BHSDA

118

yang tidak kurang 2% dari Dana Perimbangan. Porsi Dana Alokasi Umum pada Dana Perimbangan cenderung menurun selama periode penelitian (Tabel 16). Tabel 16. Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi SUMUT Tahun 1990/91 – 2003 Komponen Dana Perimbangan Dana Tahun Perimbangan BHP BHSDA DAU (Ribu Rp) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 245868213 8981175 4 4631987 2 232255051 1991/1992 267385863 10308197 4 6603584 2 250474082 1992/1993 313284747 12048146 4 6559531 2 294677070 1993/1994 381004017 15773944 4 8413945 2 356816128 1994/1995 411345117 18293550 4 8689142 2 384362425 1995/1996 428636937 20160095 5 13166042 3 395310800 1996/1997 467245426 24365939 5 18025657 4 424853830 1997/1998 546820357 25541408 5 14444676 3 506834273 1998/1999 223351834 31721222 14 16236650 7 175393962 1999/2000 247331574 38578760 16 20748202 8 188004612 2000 278327020 37378512 13 17085135 6 223863373 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 392994085 87143046 22 27480307 7 278370732 2002 366644879 81333658 22 24701221 7 260610000 2003 424955435 99045280 23 19360155 5 301750000 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

(%) 94 94 94 94 93 92 91 93 79 76 80 71 71 71

Tahun 1990/1991 DAU merupakan 94% dari Dana perimbangan, turun menjadi 91% tahun 1995/1996, kemudian turun lagi menjadi 80% tahun 2000, dan 71% pada tahun 2003. Sedangkan Bagi Hasil Pajak (BHP) mengalami porsi yang meningkat.

Pada tahun 1990/1991 BHP menyumbang 4% pada Dana

Perimbangan, naik menjadi 5% tahun 1995/1996, kemudian naik lagi menjadi 13% tahun 2000, hingga mencapai 23% pada tahun 2003. Sementara BHSDA juga cenderung naik walau berfluktuasi.

Pada tahun 1990/1991 BHSDA

119

menyumbang 2%, naik menjadi 3% tahun 1995/1996, kemudian naik lagi menjadi 8% tahun 1999/2000. Tahun 2001 turun menjadi 7%, dan turun lagi menjadi 5% tahun 2003. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan indikator kemampuan daerah untuk menggali sumber pembiayaan di wilayahnya sendiri, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Laba BUMD, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya (seperti pendapatan dari Dinas-dinas, penjualan asset daerah dan sebagainya). Pajak Daerah merupakan bagian terbesar dan menyumbang PAD lebih dari 75% selama periode penelitian. Dimana pada periode 1990/1991 – 2000 rata-rata sumbangan Pajak Daerah adalah 85% per tahun, sedangkan pada periode 20012003 rata-rata sumbangannya adalah 93% (Tabel 17). Kebalikannya dengan Retribusi, pada periode 1990/1991-2000 rata-rata sumbangannya terhadap PAD adalah 7.8% per tahun, sedangkan pada periode 2001-2003 adalah turun menjadi 2.7% per tahun. Perilaku serupa juga nampak pada Laba BUMD dan PAD Lainnya, dimana sumbangannya pada PAD dalam periode 1990/1991-2000 relatif lebih tinggi dibanding periode 2001-2003. 5.2. Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Kinerja Pengeluaran Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 18. Pada periode sebelum krisis (1990/1991 – 1997/1998) adalah masa-masa pertumbuhan positif dengan rata 13.7% per tahun. Sedangkan pada periode 1998/1999-2003 adalah masa pertumbuhan fluktuatif dengan ratarata 18.9% per tahun.

120

Tabel 17. PAD, Pajak Daerah, Retribusi, Laba BUMD, dan PAD_Lain Pemerintah Provinsi SUMUT Tahun 1990/91-2002 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Laba Pajak BUMD (%) Tahun Daerah (%) Retribusi (%) Total (Ribu Rp) (Ribu Rp) (Ribu Rp) (Ribu Rp) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 64659592 57653154 89 4473520 7 1013753 2 1991/1992 65384258 55486408 85 6189913 9 2534606 4 1992/1993 70204556 60168158 86 7554952 11 1241685 2 1993/1994 84768176 71328285 84 8915059 11 1219063 1 1994/1995 124141384 106520149 86 10979158 9 1617412 1 1995/1996 156859078 129097404 82 13407492 9 2238666 1 1996/1997 171953970 148271782 86 17364368 10 3115814 2 1997/1998 212842681 163329965 77 19562179 9 4384112 2 1998/1999 122888667 103240610 84 4194848 3 5805810 5 1999/2000 187597434 164689595 88 7128126 4 4009200 2 2000 255078480 236257732 93 9792039 4 3826000 1 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 423075216 388017707 92 15448298 4 4627814 1 2002 614459381 584089881 95 7127396 1 5055190 1 2003 621017539 578198617 93 20169250 3 5830750 1 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

PADLain (Ribu Rp)

(%)

1519165 1173331 1239761 3305769 5024665 12115516 3202006 25566425 9647399 11770513 5202709

2 2 2 4 4 8 2 12 8 6 2

14981397 18186914 16818922

4 3 3

121

Pengeluaran tahun 1990/1991 sebesar Rp.313 milyar, naik menjadi Rp.584 milyar tahun 1995/1996, lalu naik lagi menjadi Rp.771 milyar tahun 1997/1998. Pengeluaran tahun 1998/1999 turun menjadi Rp.342 milyar atau merosit –55.6% disbanding tahun sebelumnya. Keadaan mulai membaik tahun 1999/2000 dengan pengeluaran sebesar Rp.449 milyar. Pengeluaran baru mulai pulih pada tahun 2001 dimana menjadi Rp.916 milyar atau bertumbuh sebesar 119.8% dibanding tahun 2000.

Pertumbuhan terus berlajut hingga tahun 2003 sebesar 13.8%

dibanding tahun sebelumnya dengan nilai Rp.1162 milyar. Pengeluaran Rutin mengalami masa-masa pertumbuhan positif pada periode 1990/1991 – 1997/1998 dengan rata-rata pertumbuhan 13.4% per tahun. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998/1999 turun dengan pertumbuhan –65.1% dibanding tahun sebelumnya.

Walau keadaan membaik pasca krisis, kondisi

betul-betul pulih pada tahun 2001, dimana Pengeluaran Rutin (Rp.625 miltar) sudah melampaui jumlah sebelum krisis (Rp.575 milyar). Walaupun demikian rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Rutin sesudah krisis masih lebih tinggi (46.7% per tahun) dibanding sebelum krisis yaitu 13.4% per tahun. Pengeluaran pembangunan mengalami kondisi serupa dengan pengeluaran Rutin. Periode 1990/1991-1997/1998 adalah masa pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan 15.6% ter tahun. Sedangkan periode pasca krisis pertumbuhannya positif atau negatif, namun dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi (30.9% per tahun) dibanding periode sebelum krisis (Tabel 18).

122

Tabel 18. Perkembangan Pengeluaran Total, Rutin dan Pembangunan Pemda SUMUT Tahun 1990/91-2003 Pengeluaran Total Pengeluaran Rutin Nominal Tumbuh Nominal Tumbuh Tahun (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 313923761 240406858 1991/1992 336880196 7.3 255560646 6.3 1992/1993 383137767 13.7 298954190 17.0 1993/1994 458581800 19.7 365068865 22.1 1994/1995 515626870 12.4 422108688 15.6 1995/1996 584008535 13.3 456900335 8.2 1996/1997 660854180 13.2 491515690 7.6 1997/1998 771030141 16.7 575982265 17.2 1998/1999 342560028 -55.6 200766758 -65.1 1999/2000 449051978 31.1 202232118 0.7 2000 416772647 -7.2 219568931 8.6 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 916215529 119.8 628284859 186.1 2002 972236346 6.1 616383733 -1.9 2003 1034321804 6.4 716468630 16.2 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

Pengel.Pembangunan Nominal Tumbuh (Ribu Rp) (%) 73516903 81319550 84183577 93512935 93518182 127108200 169338490 195047876 141793270 246819860 197203716

10.6 3.5 11.1 0.0 35.9 33.2 15.2 -27.3 74.1 -20.1

287930670 355852613 317853174

46.0 23.6 -10.7

123

Pengeluaran Total Pemerintah terdiri dari

dua komponen yaitu

Pengeluaran Rutin dan Pembangunan. Pengeluaran Rutin adalah belanja pegawai dan biaya operasional lainnya, sedangkan Pengeluaran Pembangunan adalah belanja untuk modal kerja atau peningkatan kapasitas produksi dearah. Telah dijelaskan sebelumnya, dimana rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Rutin pasca krisis lebih tinggi (46.7% per tahun) lebih tinggi dibanding sebelum krisis (13.5%) walau proporsinya terhadap Pengeluaran Total meningkat (Tabel 19). Tabel 19. Perkembangan Rasio Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Pemda Provinsi SUMUT Tahun 1990/91-2003 Pengeluaran Rutin Peng. Pembangunan Pengeluaran (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) Total (Ribu Rp) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 313923761 240406858 76.6 73516903 23.4 1991/1992 336880196 255560646 75.9 81319550 24.1 1992/1993 383137767 298954190 78.0 84183577 22.0 1993/1994 458581800 365068865 79.6 93512935 20.4 1994/1995 515626870 422108688 81.9 93518182 18.1 1995/1996 584008535 456900335 78.2 127108200 21.8 1996/1997 660854180 491515690 74.4 169338490 25.6 1997/1998 771030141 575982265 74.7 195047876 25.3 1998/1999 342560028 200766758 58.6 141793270 41.4 1999/2000 449051978 202232118 45.0 246819860 55.0 2000 416772647 219568931 52.7 197203716 47.3 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 916215529 628284859 68.6 287930670 31.4 2002 972236346 616383733 63.4 355852613 36.6 2003 1034321804 716468630 69.3 317853174 30.7 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004) Tahun

Fenomena ini terjadi karena pada awal krisis ekonomi (1998) bersamaan dengan dimulainya proses pemindahan pegawai pusat menjadi pegawai otonomi

124

yang tentu saja diikuti dengan meningkatnya belanja pegawai serta meningkatnya biaya tak terduga. Pada tahun 1990/1991 Pengeluaran Rutin merupakan 76.6% dari Pengeluaran Total, turun menjadi 74.4% tahun 1996/1997, kemudian turun lagi menjadi 69.3% tahun 2003. Rata-rata proporsinya terhadap Pengeluaran total pada periode sebelum krisis adalah 77.4% per tahun, sedangkan pasca krisis adalah 59.8% per tahun. Keadaan sebaliknya dengan Pengeluaran Pembangunan. Proporsinya terhadap Pengeluaran Total justru meningkat. Pada tahun 1990/1991 proporsinya adalah 23.4% ,naik menjadi 25.6% tahun 1996/1997, naik lagi menjadi 30.87% tahun 2003. Rata-rata proporsinya sebelum krisis (1990/1991-1997/1998) adalah 22.5% per tahun dan 34.8% per tahun sesudah krisis. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pengeluaran Rutin terdiri dari beberapa bagian yaitu (1) Belanja Pegawai, (2) Non Belanja Pegawai, (3) Angsuran Hutang dan Cicilan (4) Bantuan keuangan dan (5) Belanja “Tak Jelas”. Belanja Pegawai merupakan bagian terbesar, disussul oleh Non Belanja Pegawai, Bantuan Keuangan , Belanja “Tak Jelas” dan Angsuran Hutang. Belanja Pegawai tahun 1990/1991 sebesar Rp.194 milyar atau 80.9% dari Pengeluaran Rutin, naik menjadi Rp.347 milyar tahun 1995/1996 atau 76%, naik lagi mejadi Rp.432 milyar namun rasionya terhadap Pengeluaran Rutin menurun menjadi 75.1%. Penurunan rasio ini terus terjadi hingga tahun 2003,

125

Tabel 20. Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai, Angsuran Hutang, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Jelas Pemda Provinsi SUMUT Tahun 1990/91-2003 Pengeluaran Rutin (Ribu Rp) Tahun

(Ribu Rp)

1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003

Belanja Pegawai

240406858 255560646 298954190 365068865 422108688 456900335 491515690 575982265 200766758 202232118 219568931

194218485 207696410 249453195 308173933 340239704 347885196 368434138 432995910 96226407 64086401 62726370

(%)

Non Belanja Pegawai (Ribu Rp)

(%)

Angsuran Hutang

Bantuan Keuangan

(Ribu Rp) (%) (Ribu Rp)

(%)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 80.79 3716322 15.65 45667 0.02 4738916 1.97 81.27 41459270 16.22 44333 0.02 2051075 0.80 83.44 44745369 14.97 43000 0.01 545004 0.18 84.42 52260595 14.32 41667 0.01 405488 0.11 80.60 59554220 14.11 40333 0.01 17529711 4.15 76.14 78285890 17.13 2107908 0.46 21342311 4.67 74.96 88175257 17.94 37667 0.01 23585724 4.80 75.18 99133964 17.21 5907407 1.03 24468823 4.25 47.93 88770008 44.22 0.00 0.00 3925741 1.96 31.69 108683787 53.74 4281222 2.12 6145024 3.04 28.57 134051487 61.05 1667798 0.76 4665368 2.12 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 42.61 204345504 32.52 27111116 4.32 99867000 15.90 33.34 182805407 25.99 44872502 6.38 117832763 16.75 53.35 206870122 40.00 13594591 2.63 0.00 0.00

628284859 267704478 703430337 234556224 517237896 275963687 Sumber : Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

Belanja Tak Jelas (Ribu Rp)

(%)

3787468 4309558 4167622 4187182 4744720 7279030 11282904 13476161 11844602 19035684 16457908

1.58 1.69 1.39 1.15 1.12 1.59 2.30 2.34 5.90 9.41 7.50

29256761 4.66 17375392 2.47 20809496 4.02

126

dimana Belanja pegawai hanya Rp.275 milyar atau 53.3% (Tabel 20). Sebaliknya dengan Non Belanja Pegawai, secara absolut dan relatif terhadap Pengeluaran Rutin meningkat selama periode penelitian. Pada tahun 1990/1991 Non Belanja Pegawai sebesar Rp.37 milyar atau 15.65%, naik menjadi Rp.78 milyar atau 17.13% tahun 1995/1996, dan naik lagi menjadi Rp.206 milyar atau 40% tahun 2003.

Kecederungan seperti ini juga terjadi pada Angsuran

Hutang, Bantuan Keuangan dan Belanja “Tak Jelas”. Seperti dijelaskan sebelumnya, Pengeluaran Pembangunan dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu bidang ekonomi dan sosial. Pembangunan Bidang ekonomi cenderung meningkat secara absolut maupun relatif terhadap. Pengeluaran Pembangunan. Pada tahun 1990/1991 Pengeluaran Pembangunan dibidang ekonomi adalah Rp.45 milyar, atau 62.0% dari Pengeluaran pembangunan, naik menjadi Rp.71 milyar tahun 1995/1996 atau menjadi 55.9 persen . Pada tahun 2000 naik lagi menjadi Rp.116 milyar atau 59.2 % dari Pengeluaran Pembangunan. Pengeluaran Pembangunan dibidang ekonomi terus meningkat hingga Rp.562 milyar tahun 2003 atau 87.3% dari Pengeluaran Pembangunan (Tabel 21). Sebaliknya dengan kinerja Pengeluaran Pembangunan dibidang sosial yang cenderung fluktuatif secara absolut maupun relatif. Pada tahun 1990/1991 Pengeluaran pembangunan dibidang sosial adlah Rp.27 milyar atau 38% dari Pengeluaran Pembangunan , naik menjadi Rp.56 milyar atau 44% tahun 1995/1996. Pada tahun 1997/1998 naik menjadi Rp.98 milyar atau 50.7%, lalu tahun 2000 turun menjadi Rp.80 milyar atau 40.8%, kemudian turun lagi menajdi

127

Rp.61 milyar atau 17.3% tahun 2002.

Dengan kata lain, rata-rata rasio

pembangunan bidang sosial terhadap pengeluaran pembangunan periode 1990/1991-1997/1998 adalah 44.2% per tahun, sedangkan pasca krisis adalah turun menjadi 28.3% per tahun.

Tabel 21.

Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Sosial Pemda Provinsi SUMUT Tahun 1990/91-2003

Pengeluaran Pembangunan Bidang Bidang Sosial (%) Ekonomi (Ribu Rp) (Ribu Rp) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 73516903 45592412 62.0 27924491 1991/1992 81319550 45406678 55.8 35912872 1992/1993 84183577 44733479 53.1 39450098 1993/1994 93512935 56036025 59.9 37476910 1994/1995 93518182 58526857 62.6 34991325 1995/1996 127108200 71002123 55.9 56106077 1996/1997 169338490 80532636 47.6 88805854 1997/1998 195047876 96104645 49.3 98943231 1998/1999 141793270 87297105 61.6 54496165 1999/2000 246819860 180382806 73.1 66437054 2000 197203716 116777659 59.2 80426057 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 287930670 168139709 58.4 119790961 2002 355852613 294376636 82.7 61475977 2003 644795953 562938002 87.3 81857951 Sumber : Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004). Tahun

Total (Ribu Rp)

(%)

38.0 44.2 46.9 40.1 37.4 44.1 52.4 50.7 38.4 26.9 40.8 41.6 17.3 12.7

5.3.Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perkembangan kinerja Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 22. Penerimaan mengalami peningkatan selama periode penelitian. Pada tahun 1990/1991 Penerimaan sebesar Rp.269 milyar, naik menjadi Rp.328

128

milyar atau bertumbuh 22% tahun 1991/1992, lalu naik menjadi Rp.568 milya tahun 1995/1996 atau bertumbuh 24% dibandingkan dengan tahun 1994/1995.

Tabel 22. Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se SUMUT Tahun 1990/91-2003 Penerimaan PAD Dana Perimbangan TumTumTumbuh buh Nominal Tahun buh Nominal Nominal (%) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (Ribu Rp) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 269675797 40525313 220057235 1991/1992 328626150 22 45264409 12 260100387 18 1992/1993 363015668 10 54446459 20 291728961 12 1993/1994 429479332 18 59438835 9 346638464 19 1994/1995 456639343 6 73970659 24 362513099 5 1995/1996 568294045 24 90181552 22 449344265 24 1996/1997 669576555 18 106263739 18 547013216 22 1997/1998 850240472 27 115822466 9 705072251 29 1998/1999 1343121326 58 102897500 -11 1212832076 72 1999/2000 1747842719 30 125367792 22 1539189007 27 2000 1754742849 0 124223357 -1 1524263093 -1 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 4179839693 138 221182644 78 3514717918 131 2002 4923649106 18 296923216 34 4123758372 17 2003 6128275604 24 456574133 54 5138827481 25 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004) Pada tahun 2001 terjadi peningkatan Penerimaan yang relatif besar, yaitu menjadi Rp.4179 milyar atau bertumbuh 138% dibandingkan tahun 2000. Peningkatan terus berlangsung hingga mencapai Rp.6128 milyar tahun 2003. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pemerintah kabupaten/kota pada periode sebelum krisis ekonomi (1990/1991-1997/1998) adalah 17.8% per tahun, dan 42% per tahun pada periode sesudah krisis.

129

Pendapatan Asli Daerah tahun 1990/1991 sebesar Rp.40 milyar, naik menjadi Rp.45 milyar atau bertumbuh 12% tahun 1991/1992.

Pada tahun

1995/1996 naik menjadi Rp.90 milyar atau bertumbuh 22% dibandingkan tahun 1994/1995. Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 1997/1998 menjadi Rp.115 milyar, lalu merosot –11% pada saat krisis menjadi Rp.102 milyar. Pasca krisis keadaan terus membaik hingga mencapai angka tertinggi tahun 2003 sebesar Rp.456 milyar, atau tumbuh 54% dibandingkan tahun 2002. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami trend pertumbuhan positif selama periode penelitian. Pada periode sebelum krisis rata-rata pertumbuhannya adalah 16% per tahun, sedangkan pada masa pasca krisis adalah 37.4% per tahun. Walaupun PAD cenderung meningkat atau bertumbuh selama periode penelitian, namun secara relatif terhadap Penerimaan adalah menurun. Rata-rata rasionya terhadap penerimaan sebelum krisis adalah 15% per tahun, dan sesudah krisis ekonomi turun menjadi rata-rata 6.4% per tahun. Artinya peranan sumber pendapatan dari daerah sendiri mengalami penurunan. memiliki kinerja pertumbuhan yang serupa dengan PAD.

Dana Perimbangan Dimana rata-rata

pertumbuhan sebelum krisis ekonomi (18% per tahun) lebih rendah dibandingkan dengan sesudah krisis ekonomi (39.8% per tahun). Sumbangan atau peranan Dana Perimbangan dalam Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkat, dan justru tertinggi pada saat krisis ekonomi tahun 1998/1999 yakni 90% dari Penerimaan. Rata-rata sumbangan Dana perimbangan sebelum krisis ekonomi adalah 80.6% per tahun, meningkat menjadi 85.4% per tahun pada periode sesudak krisis ekonomi (Tabel 23).

130

Artinya selama periode penelitian peran pemerintah pusat semakin besar dalam membiayai pelayan publik dan pemerintahan di Kabupaten /Kota se Sumatera Utara. Tabel 23.

Penerimaan, PAD dan Dana Perimbangan Pemda Kabupaten/Kota Se SUMUT Tahun 1990/91-2003 PAD

Tahun

Penerimaan (Ribu Rp)

(Ribu Rp)

Dana Perimabangan (%)

(Ribu Rp)

SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 269675797 40525313 15 220057235 328626150 45264409 14 260100387 363015668 54446459 15 291728961 429479332 59438835 14 346638464 456639343 73970659 16 362513099 568294045 90181552 16 449344265 669576555 106263739 16 547013216 850240472 115822466 14 705072251 1343121326 102897500 8 1212832076 1747842719 125367792 7 1539189007 1754742849 124223357 7 1524263093 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 4179839693 221182644 5 3514717918 2002 4923649106 296923216 6 4123758372 2003 6128275604 456574133 7 5138827481 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000

(%)

82 79 80 81 79 79 82 83 90 88 87 84 84 84

Sumber-sumber PAD empat komponen yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi , (3) Laba BUMD dan (4) PAD Lainnya. Sebelum krisis ekonomi sumbangan terbesar masing-masing adalah Retribusi, Pajak daerah, PAD Lainya dan Laba BUMD (Tabel 24). Sedangkan sesudah krisis ekonomi sumbangan terbesar adalah Pajak Daerah, disusul oleh Retribusi, lalu PAD Lainnya dan Laba BUMD. Pada periode sebelum krisis ekonomi, sumbangannya masing-masing

131

Tabel 24. PAD, Pajak Daerah, Retribusi, Laba BUMD, dan PADLain Pemda 1990/91-2003

Tahun

1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 Sumber:

Kabupaten/Kota se SUMUT Tahun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pajak Daerah Retribusi Laba BUMD (Ribu Rp) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 40525313 15479240 38.2 18132816 44.7 816897 2.0 45264409 16018018 35.4 20733598 45.8 620699 1.4 54446459 21117794 38.8 24438543 44.9 708530 1.3 59438835 24115515 40.6 26233703 44.1 780534 1.3 73970659 29798149 40.3 33873330 45.8 1511689 2.0 90181552 40142224 44.5 39164742 43.4 2009395 2.2 106263739 47900253 45.1 43716495 41.1 2784759 2.6 115822466 56315371 48.6 45032985 38.9 3873501 3.3 102897500 54230017 52.7 30251011 29.4 4440978 4.3 125367792 73437446 58.6 43931261 35.0 638346 0.5 124223357 71358130 57.4 44513726 35.8 262271 0.2 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 221182644 123000086 55.6 69760970 31.5 721997 0.3 296923216 143651293 48.4 118449469 39.9 954126 0.3 456574133 217618528 47.7 185639123 40.7 2326041 0.5 Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

PADLain (Ribu Rp)

(%)

6096360 7892094 8181592 8309083 8787491 8865191 11862232 10600609 13975494 7360739 8089230

15.0 17.4 15.0 14.0 11.9 9.8 11.2 9.2 13.6 5.9 6.5

27699591 33868328 50990441

12.5 11.4 11.2

132

adalah rata-rata 43.6% per tahun untuk Retribusi, 41.4% untuk Pajak daerah, 13% untuk PAD Lainnya dan 2% per tahun untuk Laba BUMD. Sedangkan pada masa pasca krisis ekonomi rata-rata sumbangannya menjadi 53.5% per tahun untuk Pajak Daerah, 36.6% untuk Retribusi, 9.5% untuk PAD Lainnya dan 0.36% per tahun untuk Laba BUMD. Dana yang merupakan transfer dari pemerintah pusat terdiri dari tiga konponen utama yang tetap (Bagi Hasil Pajak, Bagi hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum) dan satu komponen

yang nilainya kecil dan bersifat

temporer yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus) . Bagi Hasil Pajak secara absolut terus meningkat dari Rp.35 milyar tahun 1990/1991, tidak terkecuali pada saat krisis ekonomi meningkat menjadi Rp.162 milyar, mneingkat terus

hingga

Rp.694 milyar tahun 2003. Pada tahun 1990/1991 sumbangan BHP terhadap Dana Perimbangan adalah 16%, naik menjadi 24% tahun 1995/1996, kemudian turun menjadi 14% tahun 2003. (Tabel 25). Rata-rata sumbangan BHP selama periode sebelum krisis (1990/19911997/1998) adalah 19.6% per tahun,sedangkan pada masa pasca krisis adalah 12.4% per tahun. Sumbangan Bagi hasil Sumber daya Alam (BHSDA) relatif kecil dan tidak berbeda selama periode penelitian, yakni rata-rata 1.6% per tahun sebelum krisis ekonomi, dan 1.0% pasca krisis ekonomi. Dana Alokasi Umum yang merupakan komponen terbesar (tidak kurang dari 73% per tahun) memainkan peran yang semakin meningkat.

Rata-rata

sumbangannya terhadap dana perimbangan pada masa sebelum krisis ekonomi adalah 78.8% per tahun, dan 85.4% per tahun pada periode pasca krisis ekonomi.

133

Tabel 25. Perkembangan Komponen Dana Perimbangan Pemda Kabupaten/Kota Se SUMUT Tahun 1990/91-2003 Komponen Dana Perimbangan Tahun

BHP BHSDA DAU (ribu rupiah) (%) (ribu rupiah) (%) (ribu rupiah) (%) 1990/1991 35433184 16 1586897 1 183037154 83 1991/1992 39076780 15 6759921 3 214263686 82 1992/1993 48502224 17 5223651 2 238003086 82 1993/1994 59466861 17 3356290 1 283815313 82 1994/1995 90617433 25 4593003 1 267302663 74 1995/1996 107803139 24 7968190 2 333572936 74 1996/1997 124972962 23 10447081 2 411593173 75 1997/1998 142849691 20 9340555 1 552882005 78 1998/1999 162153751 13 10781552 1 1039896773 86 1999/2000 196419812 13 12931008 1 1329838187 86 2000 203851314 13 10357425 1 1310054354 86 2001 417145214 12 46966898 1 2970324918 85 2002 415365011 10 40229057 1 3591940305 87 2003 694391983 14 51196468 1 4269962024 83 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

5.4. Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara Perkembangan kinerja Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupate/Kota se Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 26.

Pengeluaran mengalami

pertumbuhan positif secara terus menerus dari tahun 1990/1991-1999/2000 dengan rata-rata pertumbuhan 23.7% per tahun. Pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2000 sebesar –2.8%, namun pada tahun 2001 bertumbuh lagi dengan laju 137.2%. Pertumbuhan positif terus berlansung hingga tahun 2003 dengan rata-rata 63.2% per tahun. Artinya Pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara umum meningkat selama periode penelitian, termasuk pada saat krisis ekonomi

134

tahun 1998/1998 yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi kedua (57.6%) setelah saat awal desentralisasi fiskal tahun 2001 (137.2%). Tabel 26. Pengeluaran Total, Rutin dan Pembangunan Pemda Kabupaten/Kota Se SUMUT Tahun 1990/91-2003 Pengeluaran Total Pengeluaran Rutin Peng. Pembangunan Nominal Tumbuh Nominal Tumbuh Nominal Tumbuh (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 261786352 118118296 143668056 1991/1992 322574296 23.2 138478500 17.2 184095796 28.1 1992/1993 345895248 7.2 133641668 -3.5 212253580 15.3 1993/1994 416747673 20.5 163439180 22.3 253308493 19.3 1994/1995 432262722 3.7 193732812 18.5 238529910 -5.8 1995/1996 549695391 27.2 267753990 38.2 281941400 18.2 1996/1997 649881045 18.2 347028677 29.6 302852368 7.4 1997/1998 827943837 27.4 425798316 22.7 402145521 32.8 1998/1999 1305036167 57.6 869808591 104.3 435227576 8.2 1999/2000 1670089793 28.0 1182698780 36.0 487391013 12.0 2000 1624004134 -2.8 1123341391 -5.0 500662743 2.7 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 3851466675 137.2 2819016338 150.9 1032450337 106.2 2002 4922340686 27.8 3405196949 20.8 1517143737 46.9 2003 6128275604 24.5 4094502059 20.2 2033773545 34.1 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

Tahun

Pengeluaran Rutin mengalami pertumbuhan positif selama periode penelitian dengan rata-rata pertumbuhan 25% per tahun, dengan rincian 24.6% per tahun sebelum desentralisasi fiskal tahun 2001 dan 64% per tahun pada periode 2001-2003.

Pengeluaran Pembangunan juga mengalami pertumbuhan positif

sepanjang periode penelitian kecuali pada tahun 1994/1995 merosot –5.8%. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2001 sebesar 106.2%, disusul tahun 2002 dengan laju 46.9% dan tahun 2003 dengan laju pertumbuhan 34.1%.

135

Pertumbuhan Pengeluaran Rutin yang cenderung meningkat selama periode penelitian, seiring dengan rasionya terhadap Pengeluaran yang juga cenderung meningkat (Tabel 27). Tabel 27. Perkembangan Rasio Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Pemda Kabupaten/Kota se SUMUT Tahun 1990/91-2003 Pengeluaran Rutin Peng.Pembangunan Pengeluaran Total Rasio Rasio Tahun (Ribu Rp) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) (%) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 261,786,352 118,118,296 45.1 143,668,056 54.9 1991/1992 322,574,296 138,478,500 42.9 184,095,796 57.1 1992/1993 345,895,248 133,641,668 38.6 212,253,580 61.4 1993/1994 416,747,673 163,439,180 39.2 253,308,493 60.8 1994/1995 432,262,722 193,732,812 44.8 238,529,910 55.2 1995/1996 549,695,391 267,753,991 48.7 281,941,400 51.3 1996/1997 649,881,045 347,028,677 53.4 302,852,368 46.6 1997/1998 827,943,837 425,798,316 51.4 402,145,521 48.6 1998/1999 1,305,036,167 869,808,590 66.7 435,227,576 33.3 1999/2000 1,670,089,793 1,182,698,780 70.8 487,391,013 29.2 2000 1,624,004,134 1,123,341,391 69.2 500,662,743 30.8 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 3,851,466,675 2,819,016,338 73.2 1,032,450,337 26.8 2002 4,922,340,686 3,405,196,949 69.2 1,517,143,737 30.8 2003 6,128,275,604 4,094,502,059 66.8 2,033,773,545 33.2 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004) Rasionya tahun 1990/1991 adalah 45.1%, naik menjadi 48.7% tahun 1995/1996, lalu naik lagi menjadi 73.2% tahun 2001. Rata-rata rasio Pengeluaran Rutin terhadap Pengeluaran pada periode 1990/1991-2000 adalah 51.9% per tahun dan 69.7% per tahun pada periode 2001-2003.

Pengeluaran Pembangunan,

berbeda dengan Pengeluaran Rutin, walaupun rata-rata pertumbuhan positif dan cenderung meningkat, namun rasionya terhadap Pengeluaran semakin menurun.

136

Rata-rata rasionya pada periode 1990/1991-2000 adalah 48.1% per tahun menurun pada periode 2001-2003 menjadi 30.3% per tahun Seperti pada Pemerintah daerah provinsi, Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah kabupaten/Kota terdiri dari lima bagian yaitu (1) Belanja Pegawai, (2) Non Belanja Pegawai, (3) Angsuran Hutang, (4) Bantuan Keuangan, dan (5) Belanja “Tak Jelas”. Bagian terbesar dari Pengeluaran Rutin adalah Belanja Pegawai, disusul oleh Non Belanja Pegawai, lalu Belanja “Tak Jelas”, Angsuran Hutang dan Bantuan Keuangan. Berbeda dengan Belanja Pegawai di tingkat Provinsi yang rasionya terhadap Pengeluaran Rutin cenderung menurun, rasio Belanja Pegawai Kabupaten /Kota cenderung meningkat. Pada tahun 1990/1991 Belanja Pegawai adalah 62% dari pengeluaran rutin, lalu naik menjadi 75.7% tahun 1998/1999, kemudian naik kembali menjadi 77.7% pada tahun 2001. Rata-rata rasio Belanja Pegawai terhadap Pengeluaran Rutin sebelum krisis ekonomi adalah 55.3% per tahun dan 75.3% per tahun pasca krisis ekonomi (Tabel 28). Rasio Non belanja Pegawai terhadap Pengeluaran Rutin selama penelitian menurun.

Rata-rata

rasionya sebelum krisis ekonomi 34.5% per tahun dan 20.6% per tahun pasca krisis. Rasio Angsuran Hutang juga menurun, dimana rata-rata rasio sebelum krisis ekonomi adalah 2.5% per tahun dan 0.62% pasca krisis. Rasio Bantuan Keuangan terhadap Pengeluaran Rutin berfluktuasi antara 1.0% tahun 1990/1991 dan 2.0% tahun 2003. Rata-rata rasio Bantuan Keuangan pada masa sebelum krisis adalah 1.8% per tahun dan 1.6% per tahun pada pasca krisis ekonomi.

137

Tabel 28. Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai, Angsuran Hutang, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Jelas Pemda Kabupaten/Kota se SUMUT Tahun 1990/91-2003

Tahun

1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003

Belanja Pegawai Non Belanja Angsuran Pengeluaran Pegawai Hutang Rutin (Ribu Rp) (Ribu Rp) (%) (Ribu Rp) % (Ribu Rp) % SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 118118296 73187608 62.0 33979407 28.8 5139848 4.4 138478500 81973106 59.2 42029865 30.4 4703591 3.4 133641668 68006249 50.9 50843123 38.0 1746178 1.3 163439180 88386163 54.1 60658255 37.1 2154715 1.3 193732812 96022642 49.6 74531280 38.5 5291549 2.7 267753991 134538195 50.2 102819663 38.4 8230063 3.1 347028677 197700372 57.0 115825226 33.4 8369530 2.4 425798316 251721227 59.1 133763727 31.4 5824549 1.4 869808591 658115008 75.7 164397688 18.9 7342774 0.8 1182698780 915637212 77.4 204340575 17.3 5364885 0.5 1123341391 868901809 77.3 198462907 17.7 4902545 0.4 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2,819,016,338 2190791823 77.7 499607951 17.7 6128590 0.2 3,405,196,949 2482152394 72.9 720452045 21.2 49312084 1.4 4,094,502,059 2910866694 71.1 1183635365 28.9 25367263 0.6 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

Bantuan Belanja Keuangan Tak Beralamat (Ribu Rp) % (Ribu Rp) % 1198419 1.0 1914146 1.4 2366108 1.8 2579943 1.6 4365375 2.3 5242779 2.0 6656045 1.9 10561838 2.5 11621723 1.3 17424089 1.5 15483093 1.4

4613014 7857792 10680010 9660104 13521966 16923291 18477504 23926975 28331398 39932019 35591037

3.9 5.7 8.0 5.9 7.0 6.3 5.3 5.6 3.3 3.4 3.2

41619287 1.5 80868687 2.9 55293198 1.6 97987228 2.9 83925325 2.0 146253082 3.6

138

Belanja “Tak Jelas”, walau rasionya terhadap Pengeluaran Rutin menurun, namun secara absolut nilainya meningkat. Rata-rata rasionya 5.2% per tahun pada periode 1990/1991-2000 , turun menjadi 3.1% per tahun pada periode 2001-2003. Namun secara absolut Belanja “Tak Jelas” pada tahun 1990/1991 adalah Rp.4.6 milyar, lalu naik menjadi Rp.35 milyar tahun 2000, kemudian naik lagi menjadi Rp.146 milyar tahun 2003. Alokasi Pengeluaran Pembangunan kabupaten dan kota juga dibagi kedalam dua bidang yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial. Pengeluaran untuk bidang ekonomi relatif lebih besar dibandingkan dengan bidand sosial. Proporsi Pengeluaran bidang ekonomi menurun dari 73.6% tahun 1990/1991 menjadi 55.9% tahun 2003 . Disisi lain proporsi untuk bidang sosial relatif meningkat yaitu 26.4% tahun 1990/1991, naik menjadi 27.7% tahun 1995/1996, lalu naik lagi menjadi 39.2% tahun 2000 dan naik lagi menjadi 44.15 tahun 2003 (Tabel 29). 5.5. Derajat Desentralisasi Fiskal

Salah satu ukuran derajat desentralisasi fiskal suatu daerah adalah rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Pengeluaran (Rutin dan Pembangunan) masing-masing daerah. Semakin tinggi angka rasio berarti semakin baik baik derajat desentralisasi fiskal. Dengan kata lain semakin tinggi kemandirian daerah untuk melaksanakan otonomi. Sebaliknya semakin rendah angka rasionya berarti semakin rendah derajat desentralisasi fiskal daerah. Dengan kata lain semakin kurang mandiri daerah tersebut melaksanakan otonomi.

139

Tabel 30, menggambarkan perkembangan derajat desentralisasi fiskal Pemda Provinsi Sumatera Utara dan Pemda Kabupaten/Kota selalam periode penelitian. Terlihat adanya kecenderungan yang berlawanan antara Pemda provinsi dengan Pemda kabupaten/kota. Tabel 29. Pengeluaran Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Sosial Kabupaten/kota Se SUMUT Tahun 1990/91-2003 Pengeluaran Pembangunan Total Bid.Ekonomi (%) Bid.Sosial (Ribu Rp) (Ribu Rp) (Ribu Rp) SEBELUM DESENTRALISASI FISKAL 1990/1991 143668056 105742423 73.6 37925633 1991/1992 184095796 128292541 69.7 55803255 1992/1993 212253580 139645076 65.8 72608504 1993/1994 253308493 162350662 64.1 90957831 1994/1995 238529910 170100993 71.3 68428917 1995/1996 281941400 203812734 72.3 78128666 1996/1997 302852368 215266543 71.1 87585825 1997/1998 402145521 276956428 68.9 125189093 1998/1999 435227576 319418211 73.4 115809365 1999/2000 487391013 323909950 66.5 163481063 2000 500662743 304600665 60.8 196062078 SESUDAH DESENTRALISASI FISKAL 2001 1032450337 625817212 60.6 406633125 2002 1517143737 965335261 63.6 551808476 2003 2033773545 1136234223 55.9 897539322 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004) Tahun

(%)

26.4 30.3 34.2 35.9 28.7 27.7 28.9 31.1 26.6 33.5 39.2 39.4 36.4 44.1

Kemandirian Pemda Provinsi dalam berotonomi cenderung meningkat selalam periode penelitian. Rasio PAD terhadap Pengeluaran meningkat dari 0.2 tahun 1990/1991 menjadi 0.3 tahun 1995/1996 dan menjadi 0.6 tahun 2003. Sebalinya dengan Pemda kabupaten/Kota, tingkat kemandiriannya relatif menurun. Dimana pada tahun 1990/1991 rasio PAD terhadap Pengeluaran adalah

140

0.2, tetap bertahan pada rasio 0.2 tahun 1995/1996, lalu turun menjadi 0.1 tahun 1997/1998. Rasio 0.1 terus belangsung hingga tahun 2003. Tabel 30. Rasio (PAD/Pengeluaran) Fiskal Pemda Provinsi SUMUT dan Kabupaten/Kota di SUMUT Tahun 1990/91-2003 Tahun 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 Sumber:

Provinsi Kabupaten (%) (%) 20 20 20 10 20 20 20 10 20 20 30 20 30 20 30 10 40 10 40 10 60 10 50 10 50 10 60 10 Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

Dari sisi kemampuan daerah membiayai pengeluarannya, nampaknya memang kabupaten/kota relatif semakin tergantung kepada pemerintah pusat, bukan berarti proses desentralisasi tidak berjalan dengan baik. Bahkan menurut Bank Dunia (2005), berdasarkan besarnya pengeluaran pemerintah pada tingkat kabupaten/kota, Indonesia merupakan salah satu negara yang terdesentralisasi di dunia (Tabel 31). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas sepertiga dari total pengeluaran negera, dan juga bertanggung jawab atas separuh dari anggaran pembangunan. Derajat desentralisasi Indonesia lebih tinggi dari negara-negara OECD, dan negara ASEAN keculai China sebagai negara yang paling

141

terdesentralisasi dengan pengeluaran pemerintah yang dikuasai oleh pemerintah daerah lebih dari 50% (Bank Dunia 2005). Tabel 31. Persentase Pengeluaran dan Penerimaan Daerah terhadap Pusat Di berbagai Wilayah No 1 2 3 4

Pengeluaran Wilayah Daerah Negara Berkembang 13.78 Negara Transisi 26.12 Negara OECD 32.41 Indonesia 33.24 Sumber: Bank Dunia (2005)

(%) Penerimaan Daerah 9.27 16.59 19.13 6.65

5.2. Ringkasan Kinerja Fiskal Kabupaten dan Kota Kemampuan Fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara meyakinkan mengalami perbaikan yang nyata. Proporsi PAD terhadap penerimaan terus mengalami peningkatan. Disisi lain peranan transfer dari pemerintah pusat turun .Dengan kata lain pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara semakin mandiri dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Lampiran 10 Tabel 1). Alokasi Pengeluaran Pemerintah provinsi Sumatera Utara dominan kepada Pengeluaran Rutin. Selama periode penelitian, Pengeluaran Rutin menghabiskan lebih dari 50% per tahun dari Pengeluaran Pemerintah.

Dengan kata lain,

pemerintah provinsi lebih konsumtif dibanding investasi dalam penggunaan uangnya. Walau dengan trend yang menurun, proporsi Pengeluaran Pembangunan ke pos Pengeluaran Rutin

yang diatas 50% akan mengakibatkan kurangnya

142

akumulasi modal pembangunan di daerah akan menurunkan produktivitas daerah. Dengan situasi seperti ini, maka motor pertumbuhan ekonomi

lebih

mengharapakan sektor swasta dibanding sektor pemerintah. Alokasi Pengeluaran Pembangunan selama periode penelitian dominan dan cenderung meningkat digunakan untuk pembangunan bidang ekonomi. Dengan demikian pelayanan sosial yang seharusnya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah kalah oleh pelayanan pembangunan dibidang ekonomi.

Padahal

pembangunan di bidang sosial tidak kalah penting dibandingkan bidang ekonomi, karena berhubungan langsung dengan pembantukan modal sosial dan mutu sumber daya manusia (social and human capital) Kemampuan fiskal daerah pemerintah kabupaten dan kota relatif kecil dan cenderung menurun. Lebih dari 80% setiap tahun kebutuhan fiskal pemerintah daerah kabupaten kota berasal dari pemerintah pusat.

Dengan kata lain

pemerintah daerah kabupaten “sangat tidak mandiri” dan semakin tergantung pada pusat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Bagi pemerintah kabupaten dan kota, otonomi daerah lebih pada otonomi tugas pelayanan dan bukan pada menghimpun penerimaan dan penggunaan anggaran (Lampiran 10 Tabel 2). Alokasi Pengeluaran Pemerintah, sebagaimana pemerintah provinsi, lebih banyak kepada pos Pengeluaran Rutin dibandingkan Pengeluaran Pembangunan. Dengan demikian maka relatif sulit untuk mengandalkan pemerintah kabupaten dan kota sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Alokasi

Pengeluaran Pembangunan kepada bidang sosial cenderung meningkat,walau

143

kurang dari 50%, khususnya pada tiga tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pindahnya tugas-tugas pelayanan dari pusat (provinsi) ke daerah pada tiga tahun desentralisasi fiskal, seiring dengan naiknya alokasi anggaran ke bidang sosial. Dimana alokasinya mencapai rata-rata 40% per tahun. Hal ini sejalan dengan menurunnya porsi alokasi ke bidang sosial pada level pemerintah provinsi yang menurun (hanya rata-rata 24% dari Pengeluaran Pembangunannya). Kinerja Penerimaan maupun Pengeluaran fiskal di beberapa daerah secara umum menunjukkan perilaku serupa dengan Sumatera Utara yaitu terjadi peningkatan. Sinaga dan Siregar (2005) menunjukkan Penerimaan fiskal (Pendapatan Asli daerah maupun Dana Perimbangan ) Sulawesi Selatan dalam lima tahun (1998-2002) meningkat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar (79.9%).

Sumber utama penerimaan daerah Sulawesi Selatan

sebagaimana di Sumatera Utara adalah transfer pusat ke daerah, yang dalam periode 1999-2000 memberikan kontribusi 77.5%, meningkat menjadi rata-rata 79.9% pada periode 2001-2002. Sedangkan kontribusi PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak masing-masing kurang dari 10%. Temuan serupa juga ditemukan di Sulawesi Utara dimana penerimaan daerah (fiscal available) kabupaten/kota meningkat.

Peningkatan terbesar berasal dari DAU, dimana

kontribusinya terahadap penerimaan daerah sebesar 41-90% pada awal desentralisasi fiskal menjadi 66-93% pada tahun kedua desentralisasi fiskal. Studi-studi yang dilakukan Saefudin (2005) di Riau, Sumedi (2005) di Jawa Barat juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan daerah, hanya dengan persentase yang berbeda-beda.

144

Pengeluaran Sulawesi Utara mengalami peningkatan hingga 300% sesudah desentralisasi fiskal (Pakasi 2005), sedangkan di Sulawesi Selatan pada tahun 2001 pengeluaran rutin bertumbuh sebesar 89.3% dan pengeluaran pembangunan tumbuh 66.0% (Sinaga dan Siregar dalam Sinaga dan Siregar 2005). Hasil serupa juga ditemukan di Jawa Barat (Sumedi 2005), dan Provinsi Riau (Saefudin 2005). Walau terjadi penigkatan penerimaan, namun karena pengeluaran yang semakin besar , sebagaimana di Sumatera Utara, ketergantungan pemerintah Sulawesi Selatan, pemerintah Sulawesi Utara, Riau, Jawa Barat pada transfer pemerintah pusat untuk menutupi biaya operasional pemerintah relatif besar.

145

VI.

HASIL ESTIMASI MODEL DESENTRALISASI FISKAL SUMATERA UTARA

Setelah

dilakukan

respesifikasi

berulang

kali

terhadap

model

ekonometerika “normatif” Desentralisasi Fiskal Sumateara Utara sebagaimana dipaparkan pada Bab Metodologi Penelitian, maka diperoleh hasil estimasi sebagaimana terdapat pada bagian ini. Hasil estimasi yang diperoleh adalah yang dianggab terbaik dan telah memenuhi kriteria ekonomi, kriteria statistik dan kriteria ekonometrika secara berarti. Secara faktual hasil estimasi model yang dianggab terbaik tidak sama persis dengan model normatifnya. Peubah bebas yang secara normatif dianggab berpengaruh terhadap peubah tak bebasnya terpaksa diamputasi jika itu menjadi pilihan

terakhir

untuk

memperbaiki

kriteria

ekonomi,

statisitik

dan

ekonometrikanya secara berarti (meaningfull). 6.1. Keragaan Umum Model Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara Menurut hasil pendugaan model dengan metoda 2SLS

persamaan-

persamaan perilaku memiliki nilai koefsien determinasi (R2) yang cukup besar (> 0.65), kecuali persamaan Investasi yang nilai R2 berkisar antara 0.23 (Tabel 32). Nilai-nilai

F-hitung pada semua persamaan bernilai

lebih besar dari 13.00.

Berarti mayoritas peubah penjelas mempunyai hubungan yang cukup tinggi terhadap peubah endogennya.

Secara bersama-sama semua variabel penjelas

dapat menjelaskan variabel endogennya secara signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai (Prob >F) seluruh persaman adalah (0.0001).

146

Tabel 32. Keragaan Umum Model Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Sumut No 1

Peubah TAXDA (Pajak Daerah)

R² 0.6242

R Adj 0.6190

Fhitung 120.167

Prob > F 0.0001

Dw 0.467

2

RETRIB (Retribusi Daerah)

0.7790

0.7749

190.357

0.0001

1.651

3

DAU (Dana Alokasi Umum)

0.9765

0.9758

1266.835

0.0001

1.435

4

BHP (Bagi Hasil Pajak)

0.8051

0.8025

298.887

0.0001

2.139

5

RUEXP (Pengeluatan Rutin)

0.9790

0.9786

2515.800

0.0001

0.930

6

DEVEXP (Peng.Pembangunan)

0.9040

0.9013

335.858

0.0001

2.159

7

INFRAS (Pembangunan Infrastruktur)

0.6517

0.6453

101.053

0.0001

0.649

8

INVDA (Investasi di Daerah)

0.2356

0.2178

13.254

0.0001

2.008

9

PDRB (Prod.Dom.Regional Bruto)

0.7464

0.7417

158.916

0.0001

0.338

10

BKERJA (Kesempatan Kerja)

0.7761

0.7719

187.144

0.0001

0.441

11

INFLADA ((Tingkat Inflasi)

0.9712

0.9707

1821.951

0.0001

2.265

147

Persamaan Pajak Daerah (TAXDA), Pengeluaran Rutin (RUEXP), Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) dan persamaan Kesempatan Kerja secara ekonometrika kurang memuaskan (unsatisfactory), yaitu ditemukan masalah autokorelasi. Memang masalah autokorelasi seperti ini sering dijumpai dalam penelitian bidang ekonomi, karena variabel-variabel ekonomi biasanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Namun karena model yang dibangun ini adalah model ekonomi dan untuk kepentingan ekonomi, maka persyaratan kriteria ekonomi menjadi prioritas dibandingkan persyaratan statistik dan ekonometrika.7 Persamaan

Bagi

Hasil

Pajak

(BHP),

Pengeluaran

Pembangunan

(DEVEXP) dan persamaan Inflasi (INFLADA) secara statistik maupun secara ekonometrika satisfactory. Sedangkan persamaan Investasi (INVDA) secara statistik (R2)

tidak memuaskan (not satisfactory), namun satisfactory secara

ekonometrika (DW 2.008), sehingga daya prediksinya lemah. Hal ini tidaklah mengherankan karena karakter investasi itu sendiri memang sulit ditebak arah pergerakannya, 6.2. Kinerja Fiskal Daerah 6.2.1. Pajak Daerah (TAXDA) Perilaku Pajak Daerah sesuai dengan kriteria ekonomi yang diharapkan, khususnya untuk peubah independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Fiskal gap (FISGAP). Pajak Daerah (TAXDA) dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Fiskal gap (FISGAP). Kedua Variabel

7

Menurut Sinaga (1989), pada sistem persamaan simultan nilai DW sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai indikator ada tidaknya autokorelasi.

148

ini berpengaruh positif dengan signifikansi yang berbeda terhadap Pajak Daerah (Tabel 33). Tabel 33. Hasil Estimasi Perilaku Pajak Daerah (TAXDA) Parameter Estimate

T for H0: Parameter=0

No.

Variable

1

INTERCEP

-3972.772744

-7.617

0.0001

2

PDRB

0.005455

15.984

0.0001

3

FISGAP

0.056557

0.445

0.6564

4

DDF

3618.118201

2.874

0.0045

F-Hitung: 120.167 ;

2

R

Prob > |T|

: 0.6242:

Elatisitas Jk.Pendek Jk. Pnjang 0.21129 0.05089 -

-

D-W : 0.467

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. Dalam jangka pendek setiap peningkatkan PDRB 10% akan meningkatkan perolehan Pajak Daerah sebesar 2.1%. FISGAP berpengaruh positif namun tidak signifkan terhadap Pajak Daerah. Artinya, ketika terjadi Fiskal gap, maka ada ”tekanan” pada pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan Pajak Daerahnya. Perilaku tersebut adalah umumnya terjadi di Indonesia (Nanga 2006;Usman 2006). Hasil serupa ditemukan oleh Sumedi (2005) di Jawa Barat, Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, Sumedi (2005) di Jawa Barat dan Saefudin (2005) di Riau. Tekanan ini nampaknya tidak begitu kuat karena secara faktual defisit anggaran pemerintah daerah tidak pernah terjadi, karena defisit selalu ditutupi oleh pemerintah pusat melalui transfer pusat. Terbukti bahwa setiap tahun anggaran selalu ada Sisa Anggaran Tahun Lalu yang menjadi komponen anggaran tahun berjalan. Secara umum baik di level nasional maupun daerah, perilaku pajak daerah ditentukan tingkat perekonomian (PDRB) dan kapasitas fiskal.

Pada level

nasional Perilaku Pajak Daerah ditentukan oleh PDRB sektor non pertanian dan

149

Investasi

(Nanga 2006;Usman 2006) ; di Sulawesi Utara ditentukan oleh

Kebutuhan Fiskal (fiscal needs), Jumlah kenderaaan bermotor dan Indeks Harga Konsumen (Pakasi 2005) ; di Sulawesi Selatan oleh PDRB dan kepadatan penduduk (Sinaga dan Siregar 2005), di Jawa Barat oleh PDRB, Fiscal Gap dan Penerimaan (Sumedi 2005) , dan di Riau oleh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Kepadatan Penduduk dan Pajak Tahun Lalu (Saefudin 2005). Untuk beberapa daerah (Sulawesi Utara, Riau dan Jawa Barat) perolehan pajak tahun lalu menentukan perolehan tahun berjalan. Namun tidak ditemukan secara nasional maupun di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, padahal secara politis selalu ada tekanan bagi pemerintah pusat maupun daerah agar penerimaan pajak tahun berjalan tidak boleh kurang dari tahun lalu. Ditemukan adanya peningkatan dan berbeda secara signifikan antara Pajak Daerah di Sumatera Utara antara sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Hasil serupa ditemukan secara nasional (Nanga 2006: Sumedi 2005) juga di Sulawesi Utara (Pakasi 2005), Riau (Saefudin 2005), Jawa Barat (Sumedi 2005) dan juga di Sulawesi Selatan (Sinaga dan Siregar 2005). Hasil selengkapnya ragam perilaku Pajak Daerah dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 1. Temuan ini memang terbukti secara faktual di Sumatera Utara, dimana Pajak Daerah meningkat secara berarti semenjak tahun 2001 dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 34). Rata-rata Pajak Daerah pemerintah provinsi Sumatera Utara sebelum desentralisasi fiskal adalah Rp. 117 822 113 ribu, sedang rata-rata sesudah desentralisasi fiskal adalah Rp. 516 768 735 ribu rupiah. Artinya terjadi

150

peningkatan pajak daerah yang cukup berarti (338%) setelah desentralisasi fiskal dibandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal . Tabel 34. Rata-rata Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se SUMUT sebelum dan sesudah Desentralisasi Fiskal Tahun 1990/1991-2003 (Ribu Rp) Rata-rata Uraian Provinsi Kab/Kota Sebelum Desentralisasi Fiskal (1990/1991 – 2000) 117822113 40901105 Sesudah Desentralisasi Fiskal (2001-2003) 516768735 161423302 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004) Rata-rata Pajak Daerah pemerintah kabupaten dan kota Sumatera Utara sebelum desentralisasi fiskal adalah Rp. 40 901 105 ribu, sedang rata-rata sesudah desentralisasi fiskal adalah Rp. 161 423 302 ribu rupiah.

Artinya terjadi

peningkatan pajak daerah kabupaten dan kota yang cukup berarti (294%) setelah desentralisasi fiskal dibandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal. Umumya peningkatan pajak tersebut adalah sebagai akibat adanya peningkatan atau perluasan basis pajak. Peningkatan Penerimaan Pajak semenjak tahun 2001 bukan tanpa masalah.

Peningkatan itu

menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Karenanya banyak diantara Pajak Daerah (PERDA tentang Pajak Daerah) ini akhirnya dibatalkan. Menurut Bank Dunia (2005), pada tahun 2001 saja ada sekitar 28% dari semua PERDA yang masuk untuk direνiew oleh pemerintah pusat akhirnya dibatalkan (Tabel 35). Untuk menghidari terjadinya ekonomi biaya tinggi dari lahirnya pajak baru (juga retribusi baru), maka sejak tahun 2005 otoritas

151

mengevaluasi Perda (peraturan daerah) yang baru berpindah ke Departemen Keuangan yang tadinya berada ditangan Departemen Dalam Negeri. Tabel 35. Peraturan Pajak dan Biaya Pelayanan Baru Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Indonesia Tahun 2000/2001 Uraian

Provinsi

Kab /Kota

Total

Dikeluarkan Daerah Direνiew Pusat Dibatalkan Pusat Jumlah yang direνiew (%) Jumlah Yang dibatalkan (%) Sumber: Bank Dunia (2005)

55 27 10 49.1 37.0

942 406 113 43.1 27.8

997 433 123 43.4 28.4

6.2.2. Retribusi Daerah Perilaku Retribusi (RETRIB) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Kenderaan Bermotor (MOTOR),

dan

Fiskal gap (FISGAP) (Tabel 36).

Dalam jangka pendek,

terdapat hubungan yang elastis antara PDRB dengan Retribusi. Artinya setiap peningkatan 1.00% PDRB akan meningkatkan Retribusi daerah sebesar 2.5%. Tabel 36. Hasil Estimasi Perilaku Penerimaan Retribusi Daerah (RETRIB) No.

T for H0: Parameter =0

Elatisitas

Variable

Parameter Estimate

1

INTERCEP

-149.595920

-0.542

0.5886

2

PDRB

0.001005

4.055

0.0001

3

MOTOR

0.346366

13.830

0.0001

4

FISGAP

0.277956

4.515

0.0001

5

DDF

4558.577040

7.453

0.0001

F- Hitung: 190.357

2

R

: 0.5674

Prob > |T|

Jk.Pendek 2.53837 0.066295 1.21989 -

Jk. Pnjang -

D-W: 2.214

Nampaknya sumber utama penerimaan Retribusi terbesar adalah dari masyarakat pada umummnya. Sumbangan pemilik kenderaan bermotor terhadap

152

Retribusi cukup bermakna. Dalam jangka pendek, setiap peningkatan jumlah kenderaan bermotor 1.00% akan meningkatkan Retribusi sebesar 0.06%. Angka ini menunjukkan bahwa proporsi sumbangan penerimaan Retribusi dari kelompok pemilik kenderaan bermotor relatif kecil. Keadaan ini pula yang menyebabkan demikian gencarnya pemerintah daerah untuk

meningkatkan penerimaan

Retribusi ini dengan mengeluarkan berbagai Perda, sebagai mana dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Sebagaimana perilaku pajak Daerah, perilaku Retribusi pada umumnya ditentukan oleh tingkat perekonomian (PDRB) dan kapasitas fiskal , baik di level nasional (Nanga 2006; Usman 2006) maupun di tingkat daerah (Sinaga dan Siregar 2005; Pakasi 2005; Sumedi 2005; Saefudin 2005 dan Pardede 2004). Selalu ada tekanan meningkatkan Retribusi jika terjadi Fiskal gap pada level nasional maupun daerah. Perilaku Reribusi pada level nasional maupun daerah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 2. Sebagaimana halnya Peningkatan Pajak Daerah yang menimbulkan persoalan biaya ekonomi, Peningkatan Penerimaan retribusi juga menimbulkan persoalan high cost economy serupa. Pemerintah pusat untuk mengurangi dampak negatif lahirnya Retribusi baru sebagaimana dilakukan dengan pajak baru daerah. Untuk menghindari dampak buruk dari maraknya Perdanisasi tersebut, UU No.33 tahun 2004, walau baru efektif berlaku 1 Januari 2006, mengatakan bahwa Kabupaten/Kota dapat membuat pajak atau pungutan baru namun tetap harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Dengan aturan baru ini, memang nampak ada arus balik ke sentralisasi, namun untuk menjamin keberhasilan desentralisasi

153

fiskal, justru salah satu syaratnya adalah adanya upaya monitoring yang terus menerus melalui pemerintah pusat, masyarakat maupun legislatif. Sebagaimana ditemukan pada perilaku Pajak Daerah, nampaknya ada tekanan yang cukup berarti bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi jika anggaran pemerintah defisit. Dalam jangka pendek, jika pemerintah defisit sebesar 1.00% maka ada ”tekanan” untuk meningkatkan retribusi sebesar 1.2%. Ditemukan adanya peningkatan dan berbeda secara signifikan antara penerimaan Retribusi sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal tahun 2001 pada level provinai maupun kabupaten/kota. Rata-rata per tahun penerimaan Retribusi pemerintah provinsi sebelum desentralisasi fiskal adalah Rp.9 960 150 ribu , sedangkan rata-rata penerimaan per tahun sesudah desentralisasi fiskal adalah Rp.14 248 315 ribu. Tabel 37. Rata-rata Retribusi Provinsi dan Kabupaten/Kota Se SUMUT sebelum dan sesudah Desentralisasi Fiskal Tahun 1990/1991-2003 (Ribu Rp) Rata-rata Provinsi Kab/Kota Uraian Sebelum Desentralisasi Fiskal (1990/1991 -2000) 9960150 33638383 Sesudah Desentralisasi Fiskal (2001-2003) 14248315 124616521 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004). Artinya terjadi peningkatan 43% retribusi sesudah desentralisasi fiskal dibandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal (Tabel 37).

Rata-rata per

tahun penerimaan Retribusi pemerintah kabupaten dan kota

sebelum

desentralisasi fiskal adalah Rp.33 638 383 ribu , sedangkan rata-rata penerimaan

154

per tahun sesudah desentralisasi fiskal adalah Rp.124 616 521 ribu. Artinya terjadi peningkatan sebesar 270% retribusi sesudah desentralisasi fiskal dibandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal. Gejala serupa juga ditemukan di Indonesia (Nanga 2006 ; Usman 2006) juga di berbagai daerah lainnya sebagaimana ditemukan oleh Pardede (2004), Sinaga dan Siregar (2005), Sumedi (2005), Saefudin (2005), Pakasi (2005), Simanjuntak (2003), juga Bird dan Vaillancourt (2000) diberbagai negara berkembang. 6.2.3. Dana Alokasi Umum (DAU) Perilaku Dana Alokasi Umum sesuai dengan yang diharapkan (sesuai dengan formula DAU) (Tabel 38). Sebagaimana dijelaskan pada formula DAU; luas suatu daerah, jumlah penduduk miskin dan jumlah pegawai merupakan indikator kebutuhan daerah,. Semakin besar faktor-faktor tersebut maka semakin banyak pula anggaran yang dibutuhkan indikator tersebut.

untuk kegiatan berhubungan dengan

Sedangkan peubah PDRB dan PAD merupakan indikator

potensi daerah. Secara normatif semakin tinggi potensi daerah, maka semakin kecil alokasi DAU yang diterima oleh daerah tersebut.

Hasil estimasi

menunjukkan bhawa, Dana Alokasi Umum dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh luas wilayah (LUAS). Hasil serupa ditemukan oleh Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, namun tidak ditemukan di Jawa Barat, Riau, Sulawesi Selatan dan juga di level nasional. Jumlah penduduk miskin (MISKIN) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi DAU. Hasil serupa ditemukan oleh Sinaga dan Siregar (2005). Temuan tadi sesuai dengan aturan normatif formula

155

alokasi DAU. Di Sulawesi Utara, Jawa Barat, Riau dan Nasional jumlah populasi berpengaruh positif dan signifikan . Lebih lanjut, di Sumatera Utara dalam jangka pendek, peningkatan jumlah orang miskin satu persen akan meningkatkan alokasi DAU sebesar 0.05%. Sedangkan dalam jangka panjang, peningkatan jumlah miskin 1.00% akan meningkatkan alokasi DAU sebesar 0.07%. Tabel 38. Hasil Estimasi Perilaku Dana Alokasi Umum (DAU) No.

T for H0: Parameter =0

Elatisitas

Variable

Parameter Estimate

1

INTERCEP

2862.659185

1.961

0.0512

2

PDRB

-0.000362

-0.151

0.8798

3

PAD

-0.267562

-1.623

0.1060

4

LUAS

5

MISKIN

6

BPEGAWAI

7

DDF

8

LDAU

Prob > |T|

1.166527

4.352

0.0001

32.729393

1.689

0.0926

0.932217

22.160

0.0001

21892

5.861

0.0001

0.283107

8.218

0.0001

F – Hitung: 1266.835

Besarnya jumlah

2

R

: 0.9765

Jk.Pendek -0.00789 -0.03376 0.07810 0.05404 0.59384 -

Jk. Pnjang -0.011131 -0.047092 0.10894 0.07538 0.82836 -

D-W: 1.435

pegawai negeri sipil di daerah (BPEGAWAI)

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi DAU. Hasil serupa ditemukan oleh Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan. Dalam jangka pendek peningkatan jumlah pegawai satu persen di Sumatera Utara akan meningkatkan alokasi DAU sebesar 0.59%, sedangkan dalam jangka panjang peningkatan 1.00% jumlah pegawai akan meningkatkan alokasi DAU sebesar 0.82%. Dana Alokasi Umum Tahun Lalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap DAU tahun berjalan. Temuan ini konsisten dengan formula; bahwa salah satu faktor yang menentukan alokasi DAU adalah apa yang disebut Alokasi Minimum yaitu bahwa jumlah DAU tahun berjalan setidaknya tidak kurang dari

156

DAU Tahun Lalu (LDAU). Hasil serupa juga ditemukan Usman (2005) di level nasional, Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, Sumedi (2005) di Jawa Barat. Sebagaimana dijelaskan, suatu daerah yang memiliki tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat alokasi DAU yang relatif lebih kecil dibanding daerah dengan PDRB dan PAD yang relatif kecil. Temuan dalam studi menunjukkan hal serupa, dimana PDRB dan PAD berpengaruh negatif terhadap alokasi DAU.

Analisis lebih jauh

menunjukkan bahwa pengaruh negatif PAD terhadap alokasi DAU lebih besar dibandingkan PDRB. Hal ini logis, karena PAD lebih menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menghimpun dana untuk anggaran belanjanya, yang berhubungan langsung dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih kepada tingkat perekonomian seluruh masyarakat daerah yang relatif kurang berhubungan langsung dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Hasil serupa ditemukan oleh Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan, Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, Sumedi (2005) di Jawa Barat, dan Saefudin (2005) di Riau. Ditemukan adanya peningkatan dan perbedaan yang signifikan antara DAU kabupaten/kota sebelum dan sesudah tahun 2001. Rata-rata penerimaan DAU kabupaten dan kota sebelum desentralisasi fiskal adalah Rp.560 387 212 ribu per tahun, meningkat menjadi rata-rata Rp. 3 610 742 416 ribu per tahun sesudah desentralisasi fiskal atau meningkat sebesar 540%. Artinya memang terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum secara berbeda dan signifikan sesudah desentralisasi fiskal khususnya di kabupaten dan kota (Tabel 39). Hasil serupa

157

ditemukan di level Nasional (Usman 2006) , dan daerah (Sinaga dan Siregar 2005 ; Pakasi 2005; Sumedi 2005; Pardede 2004). Selengkapnya perilaku DAU di Indonesia beberapa daerah lainnya di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 3. Temuan tersebut (adanya peningkatan DAU secara signifikan) hanya di wilayah kabupaten dan kota, namun tidak di pemerintah provinsi . Alokasi Dana Alokasi Umum pemerintah provinsi sebelum desentralisasi fiskal adalah rata-rata Rp. 312 076 873 ribu per tahun, lebih besar dari rata DAU sesudah desentralisasi fiskal yang sebesar Rp. 280 243 577 ribu. Artinya terjadi penurunan sebesar 10.20%. Tabel 39. Rata-rata Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se SUMUT sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal 1990/19912003 (Ribu Rp) Rata-rata Uraian Provinsi Kab/Kota Sebelum Desentralisasi Fiskal (1990/1991-2003) 312076873 560387212 Sesudah Desentralisasi Fiskal (2001-2003) 280243577 3610742416 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004).

6.2.4. Bagi Hasil Pajak (BHP) Hasil Estimasi Perilaku Bagi Hasil Pajak (BHP) sesuai dengan yang diharapkan (Tabel 40). Bagi Hasil Pajak (BHP) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Hasil serupa pada level nasional (Usman 2006), dan level daerah (Sinaga dan Siregar 2005; Pakasi 2005; Sumedi 2005), kecuali Riau (Saefudin 2005). Dalam jangka pendek setiap

158

peningkatan satu persen PDRB di Sumatera Utara akan meningkatkan perolehan Bagi Hasil Pajak sebesar 0.40%, sedangkan dalam jangka panjang setiap peningkatan 1.00% PDRB akan meningkatkan 1.68% Bagi Hasil Pajak. Bagi Hasil Pajak Tahun Lalu (LBHP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bagi Hasil Pajak tahun berjalan. Temuan ini sesuai dengan adanya yang disebut sebagai peubah ’target” yaitu adanya target perolehan Bagi Hasil Pajak tahun berjalan setidaknya tidak lebih kecil dari tahun lalu. Hasil serupa juga ditemukan di Sulawesi Utara (Pakasi 2005) dan Jawa Barat (Sumedi 2005). Tabel 40. Hasil Estimasi Perilaku Bagi Hasil Pajak (BHP).

No.

Variable

1

INTERCEP

2

PDRB

3

DDF

4

LBHP

Parameter Estimate

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

-1255.072260

-2.045

0.0421

0.002984

5.734

0.0001

7067.838693

5.366

0.0001

0.759317

12.130

0.0001

F – Hitung: 298.887

R2 :

0.8051

Elatisitas Jk.Pendek Jk. Pnjang 0.40535 D-W: 2.139

1.68416 -

Ditemukan adanya peningkatan dan berbeda secara signifikan antara BHP sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di pemerintah daerah provinsi dan juga di kabupaten dan kota (Tabel 41). Temuan ini, antara lain disebabkan oleh adanya perubahan dan peningkatan Bagi Hasil Pajak yang didaerahkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hasil serupa ditemukan juga pada level nasional (Usman 2006) dan di Sulawesi Selatan (Sinaga dan Siregar 2005), Sulawesi Utara (Pakasi 2005), Jawa Barat (Sumedi 2005) dan Riau (Saefudin 2005). Perilaku Bagi Hasil Pajak Daerah di Indonesia dan beberapa daerah lainnya selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 4.

159

Rata-rata Bagi Hasil Pajak pemerintah provinsi sebelum desentralisasi fiskal adalah Rp.22 104 632 ribu per tahun, meningkat menjadi Rp.89 173 995 per tahun sesudah desentralisasi fiskal. Artinya terjadi peningkatan Bagi Hasil Pajak sebesar 303% sesudah desentralisasi fiskal dibandingkan sebelumnya. Sedangkan rata-rata Bagi Hasil Pajak pemerintah kabupaten dan kota sebelum desentralisasi fiskal adalah Rp.110 104 286 ribu per tahun, meningkat menjadi Rp.508 967 403 per tahun sesudah desentralisasi fiskal. Artinya terjadi peningkatan Bagi Hasil Pajak

sebesar

362% sesudah desentralisasi fiskal

dibandingkan sebelumnya. Tabel 41. Rata-rata Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota Se SUMUT sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal (Ribu Rp) Rata-rata Uraian Provinsi Kab/Kota Sebelum Desentralisasi Fiskal (1990/1991-2003) 22104632 110104286 Sesudah Desentralisasi Fiskal (2001-2003) 89173995 508967403 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004). 6.2.5. Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah Hasil Estimasi Perilaku Pengeluaran Rutin Daerah sesuai dengan yang diharapkan, walau ada perubahan pada spesifikasi persamaan dugaannya. Peubah Penerimaan Total Pemerintah (TGREV) yang dianggab berpengaruh nyata terhadap Pengeluaran Rutin, ternyata dalam proses spesifikasi peubah TGREV didekomposisi menjadi DAU dan PAD sedemikian rupa sehingga kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrika lebih berarti. Spesifikasi persamaan yang dianggab terbaik adalah sebagaimana pada Tabel 42.

160

Tabel 42. Hasil Estimasi Perilaku Pengeluaran Rutin Pemda (RUEXP) T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

-8252.567150

-8.105

0.0001

0.782806

26.983

0.0001

PAD

1.436578

18.164

0.0001

4

DDF

11184

3.350

0.0010

5

LRUEXP

0.074520

1.974

0.0497

No.

Variable

1

INTERCEP

2

DAU

3

Parameter Estimate

F- Hitung: 2515.800

R2 : 0.9790

Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah

Elatisitas Jk.Pendek Jk. Pnjang 0.89046 0.20619 -

D-W: 0.930

0.96210 0.22280 -

dipengaruhi secara positif dan

signifikan oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Hasil serupa ditemukan oleh Sumedi (2005) di Jawa Barat, Saefudin (2005) di Riau, Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan. Sedangkan Nanga (2006), Usman (2006) di level nasional dan Pakasi (2005) di daerah Sulawesi Utara menemukan bahwa Total Penerimaan pemerintah (DAU ternasuk didalamnya) berpengaruh nyata dan signifikan terhadap Pengeluaran Rutin. Dalam jangka pendek, setiap kenaikan DAU satu persen di Sumatera Utara akan meningkatkan Pengeluaran Rutin sebesar 0.89%, sedangkan dalam jangka panjang meningkatkan Pengeluaran Rutin sebesar 0.96%. Temuan ini menunjukkan bahwa memang alokasi DAU yang berasal dari pemerintah pusat adalah merupakan sumber penting Pengeluaran Rutin pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap oleh Pengeluaran Rutin. Hasil serupa ditemukan oleh Sumedi (2005) di Jawa Barat, Saefudin (2005) di Riau, Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan. Dalam jangka pendek, setiap peningkatan satu persen PAD di Sumatera Utara akan meningkatkan Pengeluaran Rutin sebesar 0.20%, sedangkan dalam jangka panjang meningkatkan Pengeluaran Rutin sebesar 0.22%.

161

Pengeluaran Rutin Tahun Lalu (LRUEXP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Rutin. Temuan ini tidak terlalu mengherankan, karena memang selalu ada keinginan politis setiap pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan Pengeluaran Rutinnya, atau setidak-tidaknya tidak kurang dari Pengeluaran Rutin tahun sebelumnya. Temuan serupa ada di Jawa Barat (Sumedi 2005). Ditemukan juga adanya peningkatan Pengeluaran Rutin yang cukup signifikan sesudah desentralisasi fiskal di pemerintah provinsi maupun di kabupaten dan kota (Tabel 43). Hasil serupa ditemukan Usman (2006) di level nasional, Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan, Pakasi (2005) di Sulawesi Selatan, dan Saefudin (2005) di Riau. Perilaku Pengeluaran Rutin di tingkat nasional dan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 5. Rata-rata Pengeluaran Rutin pemerintah daerah provinsi adalah sebesar Rp.339 005 940 ribu per tahun sebelum desentralisasi fiskal meningkat menjadi Rp.451 258 200 ribu per tahun sesudah desentralisasi fiskal, atau meningkat sebesar 93% setelah desentralisasi fiskal. Sedangkan rata-rata Pengeluaran Rutin kabupaten dan kota adalah sebesar Rp. 451 258 200 ribu per tahun sebelum desentralisasi fiskal, meningkatkan menjadi rata-rata sebesar Rp. 3 439 571 782 ribu per tahun sesudah desentralisasi fiskal. Dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 662% sesudah desentralisasi fiskal dibandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal .

162

Tabel 43 . Rata-rata Pengeluaran Rutin Provinsi dan Kabupaten/Kota Se SUMUT sebelum dan sesudah Desentralisasi Fiskal Tahun 1990/912003 (Ribu Rp) Rata-rata Uraian Provinsi Kab/Kota Sebelum Desentralisasi Fiskal (1990/1991 -2000) 339005940 451258200 Sesudah Desentralisasi Fiskal (2001-2003) 653712407 3439571782 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

6.2.6. Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) bersama-sama dipengaruhi secara positif oleh Pembangunan Infrastruktur (INFRAS), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Luas Wilayah (LUAS) (Tabel 44). Dana Alokasi Umum

berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pengeluaran Pembangunan. Hasil serupa ditemukan Nanga (2006) pada level nasional. Dalam jangka pendek, setiap peningkatan DAU 1.00% di Sumatera Utara akan meningkatkan Pengeluaran Pembangunan 0.25%. Sedangkan dalam jangka panjang meningkatkan Pengeluaran Pembangunan sebesar 0.72%. Tabel 44. Hasil Estimasi Perilaku Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Parameter Estimate

T for H0: Parameter=0

No.

Variable

1

INTERCEP

481.063479

0.362

0.7177

2

INFRAS

1.353761

0.557

0.5784

3

DAU

0.121281

5.322

0.0001

4

PAD

0.119301

1.871

0.0627

5

LUAS

0.390374

0.969

0.3338

6

DDF

15593

5.027

0.0001

7

LDEVEXP

0.646016

9.933

0.0001

F- Hitung: 335.858

R2 :

Prob > |T|

0.9040

Elatisitas Jk.Pendek Jk. Pnjang 0.06219 0.25760 0.03197 0.05552 -

D-W: 2.159

0.17568 0.72733 0.09040 0.15683 -

163

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pembangunan. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Nanga (2006) dan Usman (2006) dimana PAD berpengaruh negatif terhadap Pengeluaran Pembangunan. Dalam jangka pendek, bila terjadi peningkatkan PAD sebesar satu persen di Sumatera Utara , akan terjadi peningkatan 0.03 persen pada Pengeluaran Pembangunan, sedangkan dalam jangka panjang akan meningkatkan Pengeluaran Pembangunan sebesar 0.09 persen. Pengeluaran Pembangunan Tahun Lalu berpengaruh dan signifikan terhadap Pengeluaran Pembangunan tahun berjalan. Fenomena ini nampaknya serupa dengan temuan serupa pada Pengeluaran Rutin, dimana ada usaha untuk mempertahankan Pengeluaran Pembangunan tahun berjalan setidaknya sama atau lebih besar dari Pengeluaran Pembangunan Tahun lalu. Hasil serupa ditemukan di Sulawesi Selatan dan Riau masing-masing oleh Sinaga dan Siregar (2005) dan Saefudin (2005). Pembangunan Infrastruktur dan Luas Wilayah berpengaruh positif namun tidak signifikan

terhadap Pengeluaran Pembangunan. Temuan ini dapat

dimengerti, karena kemampuan pengeluaran pembangunan lebih dipengaruhi oleh penerimaan daerah daripada oleh Luas Wilayah maupun tingkat Pembangunan Infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Hasil serupa ditemukan oleh Nanga (2006) pada level nasional dan Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan. Elastisitas (jangka pendek maupun jangka panjang) DAU terhadap Pengeluaran Pembangunan relatif kecil dibandingkan dengan DAU terhadap Pengeluaran Rutin. Temuan seperti ini memberi arti bahwa, dalam jangka panjang

164

peranan sektor pemerintah akan semakin kecil sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan tenaga kerja. Dengan kata lain, motor pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah swasta, karena ”energi” pemerintah relatif lebih banyak ke bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Ditemukan adanya peningkatan dan berbeda secara signifikan antara Pengeluaran Pembangunan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Hasil serupa

ditemukan oleh Sinaga dan Siregar di Sulawesi Selatan, Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, Sumedi (2005) di Jawa Barat, dan Saefudin di Riau. Rata-rata Pengeluaran Pembangunan pemerintah provinsi Sumatera Utara sebelum desentralisasi fiskal adalah sebesar Rp. 136 669 324 ribu per tahun, meningkat menjadi rata-rata sebesar Rp. 320 545 486 ribu atau meningkat sebesar 134%. Sedangkan rata-rata Pengeluaran Pembangunan pemerintah provinsi sebelum desentralisasi fiskal adalah sebesar Rp. 136 669 324 ribu per tahun, meningkat menjadi rata-rata sebesar Rp. 320 545 486 ribu atau meningkat sebesar 134% (Tabel 45). Tabel 45. Rata-rata Pengeluaran Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Se SUMUT sebelum dan sesudah Desentralisasi Fiskal Tahun 1990/1991-2003 (Ribu Rp) Rata-rata Uraian Provinsi Kab/Kota Sebelum Desentralisasi Fiskal (1990/1991-2000) 136669324 312916041 Sesudah Desentralisasi Fiskal (2001-2003) 320545486 1527789206 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

165

Sedangkan rata-rata Pengeluaran Pembangunan pemerintah kabupaten dan kota sebelum desentralisasi fiskal adalah sebesar Rp. 312 916 041 ribu per tahun, meningkat menjadi rata-rata sebesar Rp. 1 527 789 206 ribu atau meningkat sebesar 388 % Perilaku Pengeluaran Pembangunan pada tingkat nasional dan daerah-daerah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 6.

6.3. Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Investasi 6.3.1.

Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Pembangunan Infrastruktur Daerah (INFRAS) secara positif dan

siginifikan oleh Penerimaan Pemerintah (TGREV). Hasil serupa ditemukan oleh Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan, Saefudin (2005) di Riau dan Pakasi (2005) di Sulawesi Utara. Dalam jangka pendek, setiap peningkatan Penerimaan Pemerintah 1.00% di Sumatera Utara maka terjadi kenaikan Pembangunan Infrastruktur sebesar 0.25 persen (Tabel 46).

Temuan ini

menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur relatif besar. Tabel 46. Hasil Estimasi Perilaku Pembangunan Infrastruktur di Daerah (INFRAS) No

Variable

1

Parameter Estimate

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

420.329992

3.891

0.0001

2

INTERCEP TGREV

0.003996

7.951

0.0001

3

INVDA

0.000804

1.815

0.0709

4

LUAS

0.148871

14.888

0.0001

5

TREND

-27.550968

-2.052

0.0414

F-Hitung:

101.053

R2 : 0.6517

Elatisitas Jk. Pnjng Jk.Pendek 0.25889 0.07780 0.46079 D-W: 0.649

-

166

Salah satu faktor positif

dan signifikan dalam menentukan pembangunan

infrastruktur adalah Luas Wilayah (LUAS). Daerah yang luas akan memerlukan nilai pembangunan infrastrutkur yang lenih besar pula. Hasil serupa ditemui di Sulawesi Selatan oleh Sinaga dan Siregar (2005) dan di Riau oleh Saefudin (2005). Investasi di Daerah (INVDA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur.

Dalam jangka pendek, setiap kenaikan jumlah

Investasi di Daerah sebesar satu persen, akan menaikkan Pembangunan Infrastruktur sebesar 0.08 persen.

Jadi ada investasi secara simultan dengan

pembangunan infrastruktur. Ditemukan adanya penurunan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan selama periode penelitian. Kecenderungan serupa dijumpai di Sulawesi Selatan oleh Sinaga dan Siregar (2005), Jawa Barat oleh Sumedi (2005) dan di Riau oleh Saefudin (2005) juga di tingkat nasional. Menurut Tim Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (TPPI)8 pembiayaan infrastruktur Indonesia cenderung menurun. Rasio pembiayaan infrastruktur terhadap GDP turun dari sekitar 5 % sebelum krisis menjadi rata-rata 2 % pada tahun 2004 . Untuk itulah pemerintah mengundang pihak swasta (luar negeri dan dalam negeri) untuk berpartisipasi membangun infrastruktur di Indonesia. Menurut Aburizal Bakrie (2004)9, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1 303 triliun dalam lima tahun untuk kembali ke kondisi sebelum krisis. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersedia diperkirakan Rp 326 triliun (25%). Sedangkan sebagian besar 8 9

Harian Kompas, Selasa 14 November 2004 Harian Kompas, Selasa 14 November 2004

167

Rp.977 triliun (75%) pendanaannya berasal dari swasta asing dan lokal, di antaranya dari Indonesia Infrastructure Fund. Untuk mencapai pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah dalam jangka pendek dan menengah melakukan antara lain realokasi portofolio, pembentukan Infrastructure Fund, pelaksanaan deregulasi sektor, meninjau peraturan yang menghambat proses pembangunan infrastruktur, dan restrukturisasi permodalan. Dalam dilakukan

reformasi sektor keuangan dan juga

jangka panjang akan

menyusun prioritas proyek

infrastruktur yang bisa segera diimplementasikan dan membawa efek bola salju (snowballing effect). Perilaku infrastruktur Indonesia dan beberapa daerah di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 7. 6.3.2. Investasi di Daerah (INVDA) Ada empat peubah yang mempengaruhi perilaku Investasi (INVDA yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pajak Daerah (TAXDA), Tingkat Upah (UPAHDA) dan Tingkat Suku Bunga (SUBUDA) (Tabel 47). Temuan ini sesuai dengan yang diharapkan. PDRB berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap Investasi di Daerah. Temuan ini serupa dengan apa yang sering dijumpai pada buku teks ekonomi makro, dimana Investasi lebih dipengaruhi antara lain oleh Tingkat Bunga daripada Pendapatan Masyarakat (Hall and Taylor 1993). Hasil serupa ditemukan oleh Usman (2006) di level nasional dan Riau oleh Saefudin (2005). Tingkat Upah dan Tingkat Suku Bunga adalah faktor yang relatif kuat pengaruhnya terhadap Investasi . Kedua variabel ini berpengaruh negatif dan

168

signifikan terhadap Investasi. Hasil serupa ditemukan di Sulawesi Selatan oleh Sinaga dan Siregar (2005), Sulawesi Utara oleh Pakasi (2004) dan di Riau oleh Saefudin (2005). Pajak Daerah (TAXDA) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Investasi di daerah. Ini suatu pertanda yang baik, karena Pajak Daerah belum menjadi faktor penghambat Investasi di daerah, sebagaimana sering dikeluhkan dibelahan daerah lainnya. Hasil berbeda ditemukan oleh Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan dan Saefudin (2005) di Riau dimana Pajak Daerah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Investasi di daerah. Perilaku Investasi pada level nasional dan daerah dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 8. Tabel 47. Hasil Estimasi Perilaku Investasi di Daerah (INVDA) No

Variable

1

INTERCEP

2

PDRB

3

TAXDA

4

Parameter Estimate

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

232862

8.846

0.0001

0.009508

0.966

0.3351

-0.854688

-0.582

0.5612

UPAHDA

-12.129093

-1.727

0.0857

5

SUBUDA

-3621.602726

-3.137

0.0019

6

DDF

-106329

-3.550

0.0005

F –Hitung:

13.254

R2 : 0.2356

Elatisitas Jk.Pendek 0.09903 -0.02299 -0.26649 -0.60595

D-W: 2.008

Jk. Pjg -

Temuan ini berarti pula bahwa, upaya-upaya peningkatan Pajak Daerah

trade off dengan upaya peningkatan investasi di daerah, sementara investasi adalah salah satu variabel penting penentu pertumbuhan ekonomi. Maka agar supaya peningkatan Pajak Daerah tidak kontraproduktif terhadap sektor riel khususnya

terhadap

pertumbuhan

PDRB,

maka

pemerintah

dapat

mengkompensasi melalui sektor moneter yaitu dengan menurunkan suku bunga.

169

Ditemukan adanya penurunan investasi dan berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal tahun 2001. Penurunan Investasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di daerah Sumatera Utara, akan tetapi juga terjadi dibelahan daerah seperti Sulawesi Utara (Pakasi 2005),Riau (Saefudin 2005) dan di Indonesia pada umumnya. Setelah krisis moneter tahun 1998 hingga kini arus investasi ke Indonesia belum pulih betul (bahkan terjadi penurunan) hingga belum mampu menyamai investasi sebelum tahun 1998 tersebut. Untuk Indonesia misalnya, penanaman modal menunjukkan penurunan yang signifikan . Nilai investasi dari 723 proyek senilai Rp 119 triliun pada tahun 1997 menjadi 196 proyek senilai Rp 50 triliun pada tahun 200310. Angka persetujuan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia selama tahun 2004 mencapai 10.28 miliar dollar AS (27 % lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2003). Sementara angka penanaman modal dalam negeri (PMDN) turun 51,45 %, dari Rp 50.75 triliun tahun 2003 menjadi Rp 36,75 triliun tahun 200411. 6.4. Kinerja Perekonomian Daerah Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kinerja perekonomian daerah yang dimaksud disini adalah empat variabel ekonomi makro penting yaitu (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (2) Tingkat Kesempatan Kerja (BKERJA), (3) Tingkat Inflasi (INFLADA), dan (4) Distribusi Pendapatan (DISTRIB).

10 11

Harian Kompas, Senin 20 Maret 2006 Harian Kompas Kamis 13 Januari 2005

170

6.4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perilaku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditentukan oleh Total Pengeluaran Pemerintah (TGEXP), Jumlah Orang Bekerja (BKERJA),dan Tingkat Investasi (INVDA) .Ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB (Tabel 48). Total Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Hasil serupa ditemukan di Sulawesi Utara oleh

Pakasi (2005). Sementara untuk level nasional lebih ditentukan oleh Pengeluaran Pembangunan di sektor pertanian dan non pertanian (Nanga 2006 dan Usman 2006), sedangkan di Jawa Barat lebih ditentukan oleh pembangunan infrastruktur (Sumedi 2005) dan di Riau oleh pengeluaran pembangunan untuk sektor ekonomi (Saefudin 2005). Dalam jangka pendek, bila terjadi kenaikan pada Pengeluaran Pemerintah 1.00% di Sumatera Utara maka akan terjadi kenaikan pada PDRB 0.17 %. Temuan ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah sebagai penggerak perekonomian daerah cukup berarti disamping peranan swasta melalui investasi. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hasil serupa ditemukan pada level nasional oleh Usman (2006), dan juga daerah seperti di Sulawesi Selatan (Sinaga dan Siregar 2005), Riau (Saefudin).

Setiap kenaikan

Investasi 1.00% di Sumatera Utara akan meningkatkan PDRB sebesar 0.10%. Diantara beberapa variabel yang mempengaruhi PDRB, variabel jumlah orang yang bekerja memegang peranan yang relatif besar.

Hasil serupa

ditemukan di level nasional (Nanga 2006; Usman 2006) dan di tingkat daerah (Sinaga dan Siregar 2005; Pakasi 2005; Sumedi 2005 dan Seafudin 2005). Setiap

171

peningkatan jumlah pekerja 1.00% di Sumatera Utara akan meningkatkan PDRB sebesar 0.95%. Tabel 48. Hasil Estimasi Perilaku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) No

Variable

Parameter Estimate

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

-269887

-2.587

0.0103

1

INTERCEP

2

TGEXP

2.790033

3.334

0.0010

3

INVDA

1.093949

2.057

0.0408

4

BKERJA

4520.396625

14.992

0.0001

5

DDF

-155837

-0.733

0.4642

F-Hitung:

2

158.916

R

:

0.7464

Elatisitas Jk.Pendek 0.17274 0.10503 0.95572

D-W: 0.338

Jk. Pjng -

Ditemukan adanya penurunan PDRB dan berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya memang perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya masih dalam proses recovery dan pencapaiannya belum bisa pulih benar hingga menyamai prestasi tahun 1997 atau sebelum terjadi krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Temuan serupa ada di tingkat nasional (Nanga 2006; Usman 2006) dan di Sulawesi Utara (Pakasi 2005).

Perilaku PDRB secara

nasional dan daerah dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 9. 6.4.2. Kesempatan Kerja (BKERJA) Perilaku Kesempatan Kerja (BKERJA) di Sumatera Utara secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh

Produk Domestik regional Bruto (PDRB),

Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) dan Tingkat Upah (UPAHDA (Tabel 49). Produk Domestik regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifkan terhadap Kesempatan Kerja. Hasil serupa ditemukan pada level nasional

172

(Nanga 2006; Usman 2006) dan di daerah Sulawesi Selatan (Sinaga dan Siregar 2005), Jawa Barat (Sumedi 2005), Sulawesi Utara (Pakasi 2005), dan Riau (Saefudin 2005). Setiap peningkatan PDRB sebesar 1.00% di Sumatera Utara akan meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0.6%. Temuan ini sesuai dengan

Okun’s Law dimana ada hubungan yang positif antara kegiatan perekonomian dengan penciptaan lapangan kerja baru. Studi ini juga membuktikan bahwa pemerintah sebagai salah satu aktor penting

dalam

penciptaan

lapangan

kerja

baru.

Dimana

Pengeluaran

Pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Hasil yang kurang lebih serupa ditemukan oleh Saefudin di Riau, diaman Pengeluaran Sektor Ekonomi berpengaruh positif dalam menciptakan kesempatan kerja baru. Setiap kenaikan anggaran Pengeluaran Pembangunan 1.00% di Sumatera Utara akan menciptakan lapangan kerja baru sebesar 0.10%. Tabel 49. Hasil Estimasi Perilaku Kesempatan Kerja di Daerah (BKERJA) No

Variable

1

Parameter Estimate

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

99.892183

5.706

0.0001

2

INTERCEP PDRB

0.000130

16.928

0.0001

3

DEVEXP

0.002622

5.461

0.0001

4

UPAHDA

-0.019253

-2.625

0.0093

5

DDF

-112.869266

-3.548

0.0005

F-Hitung: 187.144

2

R

: 0.7761

Elatisitas Jk. Pnjng Jk.Pendek 0.61488 0.10503 0.95572 D-W:0.441

-

Diantara beberapa variabel yang berpengaruh pada tingkat kesempatan kerja tingkat upah (UPAHDA). Temuan serupa pada tingkat nasional oleh Nanga (2006), di Sulawesi Selatan oleh Sinaga dan Siregar (2005), di Sulawesi

173

Utara oleh Pakasi (2005).

Setiap kenaikan Tingkat Upah sebesar 1.00% di

Sumatera Utara akan menurunkan kesempatan kerja sebesar 0.95%. Temuan ini mengiformasikan bahwa salah satu instrument penting yang mengendalikan proses penciptaan kesempatan kerja adalah Tingkat Upah. Kebijakan Upah yang baik akan mengurangi pengangguran dengan tetap menjaga kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Ditemukan adanya penurunan Kesempatan Kerja dan berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Temuan ini adalah sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1998 hingga kini dan belum pulih seperti sediakala. Hasil serupa juag ditemukan secara umum di Indonesia (Nanga 2006). Perilaku Kesempatan kerja secara nasional dan daerah dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 10. 6.4.3. Tingkat Inflasi (INFLADA) Inflasi sebagai indikator lain dari stabilitas ekonomi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Pengeluaran Pemerintah (TGEXP), Tingkat Investasi (INVDA), Tingkat Upah dan Dummy Krisis Tahun 1998 (DK98 (Tabel 50). Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Inflasi. Hasil serupa ditemukan di Sulawesi Selatan oleh Sinaga dan Siregar (2005). Setiap kenaikan Pengeluaran pemerintah 1.00% di Sumatera Utara akan menyebabkan inflasi naik sebesar 0.06%. Pengaruh Investasi terhadap inflasi juga menunjukkan arah serupa dengan pengaruh Pengeluaran Pemerintah. Setiap kenaikan Investasi sebesar 1.00%, akan menaikkan Inflasi sebesar 0.13%. Kedua temuan ini adalah logis, karena ketika Pengeluaran pembangunan dan Investasi

174

meningkatkan berarti ada peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian atau dengan kata lain terjadi ekspansi ekonomi melalui sektor pemerintah dan swasta yang menciptakan demand pull infaltion. Upah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Inflasi. Temuan berbeda di Sulawesi Selatan, dimana tingkat upah justru dapat menekan tingkat inflasi (Sinaga dan Siregar 2005). Faktor lain yang cukup menentukaan perilaku Inflasi adalah kejadian krisis moneter tahun 1998 .

Krisis tersebut

menyebabkan tingkat inflasi hingga 80 % pada tahun tersebut. Krisis dimaksud telah merusak seluruh sektor ekonomi dengan menyebabkan biaya ekonomi tinggi pada semua sektor ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan inflasi. Perilaku inflasi di beberapa daerah dapat dilihat pada Lampiran 13 Tabel 11. Tabel 50. Hasil estimasi Perilaku Inflasi di Daerah (INFLADA) No Variable 1

INTERCEP

2

Parameter Estimate

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

5.357095

6.840

0.0001

TGEXP

0.000012747

3.979

0.0001

3

INVDA

0.000016324

5.554

0.0001

4

UPAHDA

0.000090635

0.385

0.7009

5

DK98

75.932669

85.046

0.0001

F-Hitung: 1821.951

; R2 :

0.9712

Elatisitas Jk. Jk.Pendek Pnjang 0.06881 0.13665 0.01689

D-W: 2.265

-

6.5. Ringkasan Hasil Estimasi Model Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara Kinerja Fiskal Kemampuan atau kinerja fiskal daerah amat ditentukan oleh tingkat perekononomian dan Fiskal Gap daerah tersebut. Semakin baik perekonomiannya maka kinerja fiskalnya semakin baik, juga sebaliknya. Temuan ini sesuai dengan

175

teori ekonomi makro dimana; penerimaan pajak suatu negara adalah fungsi dari pendapatannya (Lampiran 14 Tabel 1). Semakin besar Fiskal Gap daerah, maka usaha fiskal (tax effort) semakin besar.

Pemerintah

daerah

berada

dalam

kondisi

underpressure

untuk

meningkatkan penerimaan dari daerah sendiri bilamana defisit semakin besar Besarnya tranfer dari pusat amat ditentukan oleh tingkat perekonomian daerah, pendapatan asli daerah, luas daerah, jumlah pegawai negeri dan jumlah orang miskin. Makin tinggi tingkat perekonomian dan pendapatan asli daerah, maka makin kecil nilai transfer, sebaliknya berlaku. Makin luas suatu daerah , jumlah pegawai negeri yang besar dan makin banyak jumlah orang miskin maka makin besar nilai trasnfer pusat ke daerah. Temuan menarik lainnya, jumlah transfer tahun lalu berpengaruh pada nilai transfer tahun berjalan. Pengeluaran Pemerintah amat dipengaruhi oleh besarnya penerimaan, luas wilayahnya dan jumlah pengeluaran tahun sebelumnya. Penerimaan menentukan pengeluaran sesuai dengan teori konsumsi Keynesian. Daerah yang luas membutuhkan biaya operasional pemerintahan maupun biaya pembangunan yang besar karena biaya transaksi dan transportasi yang lebih besar. Ada suatu komitmen pemerintah daerah agar kinerja pemerintah tahun sekarang tidak kalah dengan tahun lalu, sehingga ada suatu target politik dimana pengeluaran pemerintah tahun berjalan tidak lebih rendah dari tahun lalu.

176

Kinerja Infrastruktur dan Investasi Pembangunan Infrastruktur amat dipengaruhi oleh penerimaan daerah dan nilai Investasi yang masuk ke daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh swasta. Ada indikasi peran swasta membesar tidak hanya dalam produksi barang dan jasa namun juga menyediakan infrastuktur untuk meningkatkan produktivitas daerah secara keseluruhan . Nilai Investasi swasta yang masuk ke Sumatera Utara amat ditentukan oleh upah dan tingkat bunga. Upah yang relatif tinggi berarti biaya produksi ymang tinggi akan menjadi disinsentif bagi investor. Tingkat bunga yang tinggi, yang berarti tingkat kepastian berusaha rendah akan mengurangi minat investasi (Lampiran 14 Tabel 2). Jaminan kepastian berusaha (termasuk keamanan) serta tingkat upah yang proporsional adalah dua faktor utama yang menentukan nilai investasi ke Sumatera Utara. Sedangkan tingkat perekonomian tidak terlalu menjadi perhatian investor, karena secara tradisional memang secara ekonomi Sumatera Utara merupakan daerah yang potensial dan merupakan daerah dengan PDRB lima besar se Indonesia sesudah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Kinerja Perekonomian 6.5.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pencapaian atau kinerja PDRB ditentukan oleh besar kecilnya kegiatan sektor pemerintah yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Pemerintah, juga

177

kegiatan sektor swasta yang direpresentasikan melalui Investasi dan juga ditentukan oleh banyak Pekerja yang terlibat dalam perekonomian (Lampiran 14 Tabel 3). 6.5.3.2. Penciptaan Kesempatan Kerja Penciptaan Lapangan Kerja secara bersama-sama dipengaruhi oleh tingkat perekonomian yang direpresentasikan oleh PDRB, juga oleh maraknya kegiatan sektor pemerintah yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Pembangunan dan yang tidak kalah pentingnya dalah besarnya Tingkat Upah . Kegiatan perekonomian dan aktivitas sektor pemerintah yang semakin tinggi akan menciptakan lapangan kerja baru, sedangkan tingkat upah tinggi akan meningkatkan pengangguran.

Ditemukan adanya peningkatan pengangguran

yang signifikan sesudah desentralisasi fiskal. 6.5.3.3. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi sangat ditentukan oleh besarnya Pengeluaran Pemerintah ,Investasi, Tingkat Upah

dan kejadian khusus krisis moneter tahun 1998.

Semakin marak kegiatan sektor pemerintah dan swasta akan meningkatkan pula inflasi. Karena adanya efek penjalaran (contangion effect) dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998, krisis tersebut telah mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi dan berakibat pada tinggi biaya ekonomi disemua sektor yang pada gilirannya adalah naik harga-harga secara umum hingga tahun 2003. 6.5.3.4. Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan yang diukur dengan angka koefisien variasi

178

menunjukkan bahwa disparitas antara kabupaten relatif lebih kecil dibanding dengan antara kota. Namun yang menarik adalah ada kecenderungan pemerataan yang semakin baik di kabupaten dan juga di kota, dengan catatan bahwa laju pemerataan antar kabupaten relatif lebih baik dibandingkan di kota selama periode penelitian, yang ditunjukkan oleh koefisien variasi yang cenderung mengecil di kedua daerah (Tabel 51). Perlu dicatat bahwa distribusi pendapatan dimaksud disini bukanlah persaman struktural, sehingga tidak dapat diketahui variabel yang mempengaruhi perubahan distribusi pendapatan tersebut. Pada bagian berikut akan dievaluasi dampak desentralisasi fiskal, khususnya DAU terhadap distribusi pendapatan di daerah kabupaten dan kota. Tabel 51. Perkembangan PDRB dan Distribusi Pendapatan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1990-2003 PDRB Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Kabupaten Rata-rata Simp. Koefisien Rata-rata (Juta Rp) Baku Variasi (Juta Rp) 773626.3 511438.6 0.661093 669967.7 830360.8 544667.7 0.655941 720028.3 881438.0 577477.8 0.655154 795346.3 1137664.9 645732.2 0.567594 968310.8 1244952.8 705157.6 0.566413 1044832.9 1377224.6 793189.8 0.575934 1120849.4 1493565.0 855222.4 0.572605 1226745.5 1582557.2 922916.2 0.583180 1314132.2 1533138.9 888903.9 0.579793 1106432.9 1588385.7 930476.3 0.585800 1145789.4 1654513.4 986986.6 0.596542 1206468.0 1726423.5 1042011.0 0.603566 1276280.3 1802135.0 1088354.0 0.603925 1336664.7 1896510.7 1117755.0 0.589375 1399969.7 Sumber: Statisitik Keuangan Daerah Sumut (2004)

Kota Simp. Koefisien Baku Variasi 122967.9 1.835430 130887.6 1.817812 145457.9 1.828862 167721.9 1.732109 178958.1 1.712791 190216.0 1.697070 208831.6 1.702322 225337.1 1.714722 183251.3 1.656235 189485.8 1.653758 199973.0 1.657507 211449.7 1.656766 220847.1 1.652225 230662.2 1.647623

179

VII. EVALUASI DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA FISKAL DAN PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 1990 – 2003 Analisis dampak dilakukan dengan simulasi alternatif kebijakan dan faktor eksternal sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ; mengkaji dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja fiskal dan perekonomian daerah kabupaten dan kota. Analisis dampak pada periode 1990-2003 disebut simulasi historis. 7.1. Hasil Validasi Model Dalam rangka menghasilkan model yang dapat digunakan untuk peramalan masa datang, maka langkah selanjutnya dilakukan νalidasi model untuk mengetahui daya prediksinya.

Dalam hubungan itu telah dilakukan berbagai

pengujian dengan RMSPE (root means square percent error), U –Theil dengan dekomposisinya yaitu (1) proporsi bias (UM), (2) proporsi νariasi (US) , (3) proporsi kovarians (UC), (4) proporsi bias regresi (UR) dan (5) proporsi distribusi. Suatu model dikatakan baik daya prediksinya jika UM, US dan US nilainya mendekati Nol, serta UC dan UD mendekati satu. Semua persamaaan memiliki nilai-nilai UM, US dan UR mendekati nilai Nol, sedangkan nilai-nilai UD dan UC mendekati satu. Pada Umumnya mayoritas persamaan memiliki nilai U-Theil lebih kecil atau sama dengan 0.2. Hasil ini menunjukkan bahwa semua persamaan memiliki penyimpangan simulasi yang bersifat non sistematik. Dengan demikian, dari sisi statistik model layak digunakan untuk simulasi peramalan. Hasil validasi model dengan menggunakan data tahun 1990-2003 dapat dilihat pada Lampiran 12 Tabel 1 dan 2. Dengan memperhatikan validitas model, maka dilakukan simulasi pada wilayah Kabupaten dan Kota. Pilihan

180

simulasi dilakukan berdasarkan arah pembangunan ekonomi Sumatera Utara sebagaimana terdapat dalam Propeda Sumatera Utara tahun 2001-2005, implikasi otonomi, dan berbagai perkembangan ekonomi dalam beberapa waktu kedepan. Simulasi terpilih adalah berikut (justifikasi pada Bab III): 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Bagi Hasil Sumber daya Alam 15 %; Peningkatan Bagi Hasil Pajak 10% Peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 10% Peningkatan Pajak Daerah 15% Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60% 6. Simulasi 6 : Peningkatan Retribusi sebesar 15 %; 7. Simulasi 7 : Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% 8. Simulasi 8 : Peningkatan PAD 10% dan Pengeluaran Rutin 1.25% 9. Simulasi 9 : Peningkatkan PAD 10% dan Pengeluaran Pembangunan 2.38% 10. Simulasi 10: Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.1% 11. Simulasi 11: Peningkatan Upah 10% 12. Simulasi 12: Peningkatan Infrastruktur 20 % 13. Simulasi 13: Peningkatan Upah 10% dan Infrastruktur 20% 14. Simulasi 14: Peningkatan Investasi 20% 15. Simulasi 15: Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20% 7.2.

Simulasi 1 : Simulasi 2 : Simulasi 3 : Simulasi 4 : Simulasi 5 :

Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam Subbagian ini akan dibahas dampak setiap perubahan variabel

kebijakan atau non kebijakan terhadap variabel fiskal dan perekonomian daerah menurut kabupaten dan kota. Simulasi 1: Dampak Peningkatan BHSDA 15% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Peningkatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) memberikan dampak yang beragam dan berbeda pada kinerja fiskal dan perekonomian daerah. Dampaknya terhadap kinerja fiskal dapat dibagi dua bagian yaitu (1) kinerja fiskal terkena dampak negatif dan (2) kinerja fiskal terkena dampak positif. Dampak

181

negatif dirasakan oleh Pajak Daerah, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak. Artinya peningkatan BHSDA akan menurunkan perolehan pada variabel fiskal tersebut (Tabel 52).

Temuan ini menunjukkan adanya gejala

kemalasan fiskal (fiscal laziness). Artinya ketika transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini BHSDA meningkat maka tekanan untuk meningkatkan atau menggali pendapatan sendiri menjadi berkurang. Kemalasan fiskal ini dapat juga ditunjukkan oleh meningkatkannya Fiskal Gap (1.10% di kabupaten dan 1.30% di kota) seiring dengan meningkatkan BHSDA tadi. Fenomena kemalasan fiskal juga ditemukan oleh Bird dan Vaillancourt (2000) di beberapa negara berkembang. Temuan ini berbeda dengan Nanga (2006), Sinaga dan Siregar (2005) dimana peningkatan BHSDA justru meningkatkan PAD. Variabel fiskal yang terkena dampak positif adalah Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pemerintah dan Pengeluaran Rutin dan Pembangunan. Hasil serupa ditemukan oleh Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan dan Nanga (2006) di Indonesia. Dengan kata lain peningkatan BHSDA akan menyebabkan peningkatan disisi penerimaan pemerintah dan juga pengeluaran pemerintah dengan catatan bahwa Pengeluaran Rutin lebih besar dari Pengeluaran Pembangunan. Temuan Peningkatan BHSDA berdampak baik terhadap Regional Bruto (PDRB) dan Kesempatan Kerja. Hasil serupa ditemukan oleh Nanga (2006) dan Sinaga dan Siregar (2005). Sedangkan peningkatan BHSDA berdampak buruk terhadap Tingkat Inflasi dan Distribusi Pendapatan. Hasil serupa (khususnya Distribusi Pendapatan) ditemukan oleh Nanga (2006) pada level nasional.

182

Dari temuan yang disebut diatas dapat dikemukakan bahwa usaha-usaha peningkatkan BHSDA (baik melalui lobi politik maupun perbaikan pengelolaan sumberdaya alam perikanan, kelautan, kehutanan dan pertambangan akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan PDRB, dan juga meningkatkan kesempatan kerja yang lebih banyak. Temuan ini memang logis, karena mayoritas masyarakat Sumatera Utara memang bekerja di sektor pertanian dan pertambangan. Dimana pada 1990 masyarakat yang bekerja di kedua sektor ini adalah 70%, walau menurun menjadi 51% pada tahun 2003 namun tetap mayoritas. Tabel 52 . Dampak Peningkatan BHSDA 15 % Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal Gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) -0.27 -1.26 -2.05 -0.67 -0.75 -0.45 0.02 0.01 -0.02 -0.01 0.10 0.07 1.10 1.30 0.11 0.10 0.02 0.02 0.08 0.06 0.01 0.01 0.06 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03

183

Peningkatan PDRB dan Kesempatan Kerja yang tercapai adalah atas biaya imbangan naiknya Tingkat Inflasi dan memburuknya Distribusi Pendapatan. Temuan ini tidaklah mengejutkan, karena secara teoripun memang beberapa tujuan pembangunan ekonomi yang ingin diperbaiki lewat kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter sering bersifat trade off satu sama lain. Kurva Philip yang terkenal itu misalnya adalah salah bukti adanya trade

off antara kesempatan kerja dan tingkat harga. Jika diamati lebih jauh lagi, inflasi yang terjadi tidak perlu dirisaukan karena laju pertumbuhan PDRB lebih besar (0.4%) dibanding inflasi (0.15%).

Artinya pertumbuhan ekonomi real masih

positif. Dengan kata lain pada tingkat harga yang lebih tinggi masyarakat masih mampu membeli barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak, artinya kesejahteraan masyarakat relatif meningkat. Simulasi 2: Dampak Kenaikan Bagi Hasil Pajak (BHP) 15% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Bagi Hasil Pajak adalah salah satu instrumen transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada era desentralisasi fiskal, pajak yang dibagihasilkan semakin besar.

Simulasi menunjukkan,

peningkatan BHP berakibat buruk pada sebagian kinerja fiskal daerah namun berakibat baik pada hampir seluruh kinerja perekonomian. Bagi Hasil Pajak berdampak buruk pada Pajak Daerah, Retribusi dan tentu saja Pendapatan Asli Daerah.

Ketiga peubah fiskal ini akan menurun

perolehannya jika BHP meningkat. Fenomena ini serupa ini dengan fenomena kemalasan fiskal yang ditemukan ketika terjadi kenaikan BHSDA.

Kemalasan

184

fiskal semakin jelas terlihat dari kenaikan fiskal gap yang cukup besar yaitu 32.02% di kabupaten dan 29.01% di kota (Tabel 53). Temuan ini berbeda dengan temuan Nanga (2006), Sumedi (2005) di Jawa Barat, dan Saefudin di Riau yakni peningkatan BHP akan menaikkan perolehan Pajak Daerah, Retribusi atau PAD. Tabel 53. Dampak Peningkatan Bagi Hasil Pajak 15 % Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) -0.81 -3.77 -5.98 -20.41 -2.16 -3.92 0.05 0.42 15.00 15.00 0.29 2.22 32.02 39.01 0.33 2.81 0.05 0.42 0.29 1.22 0.01 0.05 0.06 0.83 0.13 1.10 0.09 0.73 0.02 0.08 0.30 -0.76

Menarik dikaji lebih jauh adalah kinerja Dana Alokasi Umum. Sebagaimana diketahui bahwa secara normatif paket Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus. Jika salah satu dari komponen Dana Perimbangan meningkat maka secara normatif kompenen lainnya akan turun. Namun temuan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda. Meningkatnya BHP di satu sisi berakibat pada kenaikan DAU. Namun hasil secara umum ditemukan di

185

Indonesia (Usman 2006), di Jawa Barat oleh Sumedi (2005), dan di Riau oleh Saefudin (2005). Naiknya BHP pada saat yang sama menaikkan Pengeluaran Rutin dan juga Pengeluaran Pembangunan. Secara umum temuan serupa ada di Indonesia (Usman 2006; Nanga 2006). Hasil serupa ditemukan oleh Sumedi (2005) di Jawa Barat, Saefudin (2005) di Riau. Nanga (2006) secara lebih spesifik menemukan, peningkatan BHP akan meningkatkan pengeluaran sektor pertanian dan sektor non pertanian. Dalam kasus Sumatera Utara, peningkatan Pengeluaran Pembangunan di Kota lebih besar dibanding di kabupaten. Naiknya pengeluaran pemerintah, berarti naiknya permintaan agregat. Naiknya permintaan agregat akan menaikkan kegiatan produksi (PDRB) dan kesempatan kerja. Namun disisi lain naiknya permintaan agregat berarti akan mengakibatkan inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation).

Fenomena

tersebut ditemukan dalam daerah penelitian. Pertumbuhan ekonomi di kota dan di kabupaten akibat dari peningkatan BHP. Hasil serupa ditemukan secara nasional (Nanga 2006; Usman 2006) juga di tingkat daerah (Sinaga dan Siregar 2005; Sumedi 2005; Saefudin 2005). Khusus Sumatera Utara pertumbuhan di kota (1.10%) lebih besar dibandingkan dengan di kabupaten (0.13%). Peningkatan BHP meningkatkan Kesempatan kerja juga Inflasi baik di kota maupun kabupaten. Hasil serupa secara umum ada di Indoensia (Usman 2006), juga ditemukan di Sulawesi oleh Sinaga dan Siregar (2005), di Jawa Barat (kesempatan kerja) oleh Sumedi (2005), di Riau oleh Saefudin (2005). Temuan yang menarik adalah berbedanya dampak kenaikan BHP terhadap distribusi

186

pendapatan. Di kabupaten distribusi pendapatan semakin memburuk, sedangkan di kota semakin membaik. Hal ini diduga disebabkan oleh lebih siapnya SDM maupun institusi kota merespon otonomi daerah. Dengan kata lain institusi dan SDM di kabupaten lebih rentan terhadap perubahan atau goncangan pada perekonomian dibandingkan dengan kota. Temuan ini berbeda dengan Usman (2006), dimana dampak peningkatan BHP (dan BHSDA) terhadap distribusi pendapatan secara nasional membaik (dengan catatan di Kawasan Barat Indonesia memburuk dan Kawasan Timur Indonesia membaik).

Sedangkan temuan Saefudin (2005) kurang lebih serupa

dengan Usman (2006), dimana dampak peningkatan BHP (dan BHSDA) terhadap distribusi pendapatan di Riau membaik (Riau daratan memburuk dan Riau kepulauan membaik). Temuan Sinaga dan Siregar (2005) menunjukkan bahwa peningkatan BHP berdampak baik terhadap distribusi pendapatan. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Nanga (2006) dimana peningkatan BHP distribusi pendapatan berdampak buruk terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan. 7.2.3. Simulasi 3. Dampak Peningkatan DAU 10% terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Dana Alokasi Umum adalah salah satu Dana Perimbangan terpenting yang bersifat equalizing transfer dan juga menjadi salah satu sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah. Sumbangan DAU terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi tidak kurang dari 71 % selama periode penelitian, dan tidak kurang dari 74 % terhadap Dana Perimbangan Pemerintah kabupaten dan kota (Tabel 54).

187

Tabel 54. Dampak Peningkatan Dana Alokasi Umum 10% Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 6.56 35.9 -9.44 -3.76 1.13 0.86 10.00 10.00 1.96 1.46 7.65 6.82 6.74 9.57 8.76 8.68 2.71 2.57 6.66 6.51 0.31 0.16 1.80 2.56 4.49 4.54 3.56 3.23 0.59 0.31 7.04 -3.35

Peningkatan DAU pada umumnya berakibat positif baik bagi kinerja fiskal (PAD) daerah kabupaten dan kota (kecuali retribusi yang mengalami penurunan). Temuan ini berbeda dengan Nanga (2006), Usman (2006), Sinaga dan Siregar (2005), Sumedi (2005) dan Saefudin (2005) dimana peningkatan DAU di Indonesia akan meningkatkan PAD. Namun bila DAU ditingkatkan sebesar 10% maka Retribusi menurun di wilayah kabupaten (9.4%) dan kota (3.76%), dan

Fiskal Gap meningkat di

kabupaten (6.74%) dan kota (9.57%). Penurunan Retribusi terjadi sebagai akibat dari fenomena kemalasan fiskal, yang pada gilirannya akan meningkatkan fiskal gap tersebut. Kebijakan peningkatan DAU 10% akan secara logis meningkatkan penerimaan pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan pada gilirannya (pada saat

188

yang sama) meningkat pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan pengeluaran pemerintah . Studi Nanga (2006) , Usman (2006) di level nasional juga menunjukkan hasil serupa, dan Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan , Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, Sumedi (2005) di Jawa Barat dan Saefudin (2005) di Riau. Peningkatan DAU 10% akan meningkatkan investasi dan Infrastruktur di kabupaten dan kota. Hasil serupa ditemukan oleh Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, Saefudin (2005) di Riau dan

Sumedi (2005) di Jawa Barat (hanya

infrastruktur). PDRB dan Kesempatan Kerja membaik bila DAU ditingkatkan. Temuan ini serupa dengan temuan Nanga (2006; Usman 2006) pada level nasional. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa dari sisi distribusi pendapatan kebijakan peningkatan DAU kurang menguntungkan daerah kabupaten , sebaliknya menguntungkan daerah kota.

Hal ini disebabkan oleh SDM dan sistem

kelambagaan di kota lebih responsif dibandingkan dengan kabupaten. Temuan tadi didukung temuan Nanga (2006) dimana distribusi pendapatan (dan kemiskinan) di pedesaan jauh lebih buruk dibandingkan dengan perkotaan. Bahkan lebih lanjut Nanga (2006) menemukan bahwa tingkat kemiskinan semakin membesar di sektor

pertanian

maupun non pertanian seiring dengan

memburuknya distribusi pendapatan. Sedangkan Usman (2006) menunjukkan ada indikasi (masih perlu dibuktikan) bahwa DAU memperbaiki distribusi pendapatan secara nasional.

189

Dampak pemerataan DAU yang beragam tersebut serupa dengan Suryaningtyas (2006)12 dimana 62% responden menyatakan keyakinannya bahwa pelaksanaan otonomi daerah membuat daerah mereka semakin baik. Keyakinan itu ditopang pula dengan fakta di masyarakat, dimana 66% responden hidup lebih baik atau tetap baik, sementara hanya 31% yang merasa hidupnya memburuk atau tetap buruk.

Meski masih dibebani berbagai persoalan, harapan bahwa

otonomi daerah pada akhirnya mampu memperbaiki kehidupan masyarakat rupanya masih cukup tinggi. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa peningkatan DAU akan memacu inflasi. Namun inflasi yag terjadi relatif kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga secara real pertumbuhan ekonomi masih relatif tinggi (3.9% di kabupaten dan 4.2% di kota). 7.2.4. Simulasi 4: Dampak Kenaikan Pajak Daerah sebesar 15% terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Sebagaimana dijelaskan, Pajak Daerah bersama-sama Retribusi adalah dua unsur utama Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah ini menyumbang tidak

kurang dari 40% terhadap PAD pada pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan untuk pemerintah provinsi Sumatera Utara sumbangan Pajak Daerah terhadap PAD tidak kurang dari 75%. Pajak selalu bersifat kontraktif terhadap perekonomian dan bersifat

crowdingout effect. Temuan empiris menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan Pajak Daerah berakibat buruk pada PDRB. Di Kabupaten PDRB turun (-1,77%)

12

Jajak Pendapat Kompas, Senin 20 Maret 2006

190

dan Kota turun (-2.35%) bila Pajak Daerah naik 15%.

Disaat yang sama

Kesempatan Kerja di Kota turun (-5.74%) dan di Kabupaten turun (-1.35%) (Tabel 55). Tabel 55. Dampak Peningkatan Pajak Daerah 15 % Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

PeubahEndogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal Gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 15.00 15.00 -14.79 -17.49 3.08 4.95 0.80 -0.63 -0.77 -2.73 2.46 10.22 74.26 49.08 5.23 4.16 -0.89 3.94 3.73 6.96 1.52 -3.72 -0.43 3.19 -1.77 -3.50 -1.35 -5.74 0.10 0.24 -2.96 0.12

Fenomena serupa memang jamak ditemui dibelahan daerah lain di Indonesia, sebagaimana oleh Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan, Pakasi (2005) pada sebagian kabupaten di Sulawesi Utara dan Saefudin (2005) di Riau. Hasil tadi berbeda dengan temuan Usman (2006) di Indonesia, Sumedi (2005) di Jawa Barat, Pakasi (2005) pada sebagian kabupaten di Sulawesi Utara. Usaha Pemungutan Pajak (tax effort) untuk meningkatkan PAD, telah menjadi kontra produktif bagi perekonomian karena sararan dan pelaksanaannya

191

kurang tepat khususnya di kawasan kota. Hal ini terutama disebabkan berbagai Peraturan daerah yang bermasalah seiring dengan usaha peningkatan Pajak (dan juga retribusi). Misalnya, pada November 2005, sebanyak 13.520 PERDA pajak dan retribusi daerah yang diterbitkan oleh 30 provinsi dan 370 kabupaten/kota beberapa

diantaranya bermasalah.

Menurut Komite Pemantauan Pelaksana

Otonomi Daerah (2005) bahwa dari 1 025 PERDA yang diteliti, 714 PERDA (70%) dinyatakan bermasalah ,sisanya hanya 311 (30%) jenis PERDA yang dinilai tidak bermasalah). Departemen Keuangan misalnya merekomendasi 100 peraturan daerah soal pajak dan retribusi dicabut. Sementara Departemen Dalam Negeri, hingga akhir 2005 , telah mencabut 200 lebih peraturan daerah. Karena selain menghambat investasi, peraturan-peraturan daerah itu juga bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi13. Selain itu sering ditemukan pajak tumpang tindih antara pajak pusat dan daeran (Komoditi Perkebunan dengan PBB, Pajak Pengolahan Migas dengan PPN ). Gejala ini pulalah (disinsentif bagi investasi) yang mendorong pemerintah pusat kembali mengatur penerbitan Perda-Perda yang cenderung disinsentif

bagi perekonomian. Misalnya saja,Departemen

Keuangan merekomendasikan 700 buah dari 13 520 perda untuk dibatalkan14. Disisi lain, temuan berbeda di kabupaten, dimana usaha peningkatan pajak tidak mengganggu masuknya investasi, bahkan meningkatkan investasi. Hal ini karena Pajak Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten lebih kepada ekstensifikasi

pajak daripada intensifikasi pajak, sehingga relatif kurang

membebani investor. 13 14

Apalagi bagi investor, sesungguhnya faktor kepastian

Tempo Interaktif 24 Maret 2006 Jajak Pendapat Harian Kompas, Senin 20 Maret 2006

192

berusaha (yang direpresentasikan oleh Tingkat Suku Bunga) lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor pajak itu sendiri terhadap investasi. Namun demikian kebijakan meningkatkan Pajak Daerah tidak melulu berakibat buruk pada perekonoian. Hasil studi menunjukkan bahwa

kebijakan tersebut dapat

memperbaiki distribusi Pendapatan di wilayah Kabupaten di Sumatera Utara dan juga di Kawasan Timur Indonesia (Usman 2006). Menurut buku teks ekonomi makro, sepanjang pajak yang ditarik dari perekonomian

disuntikan

kembali

kepada

perekonomian

dalam

bentuk

pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang sama, akan meningkatkan volume perekonomian sebesar nilai pajak yang ditarik karena multiplier effect pengeluaran pemerintah lebih besar dari multiplier effect pajak . Apakah multiplier effect pengeluaran pemerintah lebih besar dari multiplier effect pajak di Sumatera Utara, dapat dilihat pada simulasi berikut? 7.2.5. Simulasi 5: Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.6%. Bila Pajak Daerah yang ditarik pemerintah kemudian dikucurkan dalam bentuk Pengeluaran Pemerintah maka akan menghasilkan dampak yang berbeda. Dampak peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.6% secara umum berdampak positif terhadap kinerja fiskal daerah kabupaten maupun kota (kecuali Retribusi dan Bagi Hasil Pajak). Retribusi menurun di kabupaten (6.64%) dan kota (-13.8%). Bagi Hasil Pajak (BHP) menurun di kabupaten (-0.33%). Kebijakan tadi berdampak positif pada semua kinerja perekonomian, dengan catatan bahwa dampaknya lebih positif di daerah kota dibandingkan dengan daerah kabupaten (Tabel 56).

193

Tabel 56. Dampak Peningkatan Pajak Daerah 15 % dan Pengeluaran Pemerintah 0.60% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

PeubahEndogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 15.00 15.00 -6.64 -13.81 1.38 1.08 0.39 -1.81 -0.33 1.36 1.26 5.11 37.49 24.42 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 3.26 1.36 0.15 1.70 3.40 4.30 0.32 2.97 0.03 0.13 -1.91 -0.71

Terbukti ekspansi perekonomian melalui peningkatan pengeluaran pemerintah berhasil menghilangkan dampak buruk dari kontraksi perekonomian karena peningkatan Pajak Daerah.

Juga terbukti bahwa instrumen pajak

merupakan kebijakan yang baik untuk pemerataan, terbukti adanya perbaikan distribusi pendapatan dengan kebijakan tersebut diatas. Namun hal yang tidak dapat adalah inflasi. Inflasi adalah konsekuensi dari meningkatnya kegiatan ekonomi . Namun demikian inflasi yang terjadi tidak begitu mengkhawatirkan sebab laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) lebih besar dibandingkan inflasi, sehingga secara real pertumbuhan ekonomi masih positif yaitu masing-masing 3.37% di daerah kabupaten dan 4.17% di daerah kota.

194

Artinya secara real kebijakan tadi berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di kabupaten maupun di kota, karena pendapatan yang meningkat apalagi kesempatan kerja yang semakin banyak. Pada gilirannya peningkatan PDRB dan Kesempatan kerja akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah (PAD di masing-masing kabupaten maupun di kota meningkat. 7.2.6. Simulasi 6: Dampak Peningkatan Retribusi 15% terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Retribusi, sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah adalah bagian terbesar dari Pendapatan Asli Daerah

khususnya pada pemerintah daerah

kabupaten dan kota. Retribusi daerah menyumbang pada PAD Pemda kabupaten dan kota tidak kurang dari rata 30% selama periode penelitian. Tapi sumbangan Retribusi terhadap PAD pemda provinsi rata tidak lebih dari 10% selama periode penelitian. Peningkatan Retribusi, pada saat yang sama meningkatkan Pajak Daerah dan PAD pada wilayah Kabupaten maupun Kota. Temuan ini didukung oleh Sinaga dan Siregar (2005), Pakasi (2005) dan Saefudin (2005). Peningkatan Pajak Daerah di Kota lebih besar (3.48%) dibandingkan Kabupaten (1.12%) (Tabel 57). Peningkatan Retribusi berarti pula meningkatnya kemampuan fiskal daerah.

Secara normatif peningkatan kemampuan fiskal daerah ini akan

menurunkan transfer pusat (DAU, BHSDA dan BHP). Namun norma itu tidak sepenuhnya berlaku di daerah peneltian.

Penurunan DAU

hanya terjadi di

wilayah Kota, sedangkan di Kabupaten DAU naik. Temuan ini berbeda dengan

195

Pakasi (2005) dan Saefudin (2005) dimana DAU naik bersamaan dengan peningkatan Retribusi. Tabel 57 . Dampak Peningkatan Retribusi 15 % Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 1.12 3.48 15.00 15.00 9.62 9.66 -0.18 1.00 -0.21 0.90 -0.55 2.80 16.49 13.25 1.17 6.59 0.20 1.08 1.34 5.30 -0.02 0.06 0.12 1.05 -0.47 -2.72 -0.35 -1.82 0.07 0.21 -1.61 -0.74

Penurunan BHP hanya terjadi di wilayah kabupaten, sedangkan di Kota BHP naik. Temuan ini menunjukan bahwa formulasi DAU belum sepenuhnya ditentukan faktor kebutuhan dan potensi fiskal sebagaimana dinormakan, namun juga ditentukan oleh faktor lain, seperti lobi-lobi politik dan juga oleh faktor sosial lainnya. Studi Pakasi (2005) menunjukkan bahwa BHP berkurang seiring dengan naik Retribusi, berbeda dengan Saefudin (2005), dimana BHP naik jika Retribusi naik.

196

Respon investor terhadap kenaikan Retribusi berbeda antar wilayah kabupaten dan kota. Investor di wilayah kabupaten bereaksi negatif terhadap kenaikan tersebut. Artinya peningkatan retribusi kontraproduktif bagi investor di wilayah kabupaten. Temuan ini sesuai dengan Pakasi (2005) dimana Retribusi menurunkan investasi ke Sulawesi Utara. Disisi lain peningkatan retribusi tidak berpengaruh buruk pada minat investor di kota, serupa dengan temuan Seafudin (2005) di Riau. Peningkatan retribusi berdampak bagus bagi Pembangunan infrastruktur baik di kabupaten maupun di kota. Temuan ini tidak mengejutkan, karena di negara berkembang pada umumnya, pembangunan Infrastruktur dilakukan oleh pemerintah mendahului investasi ke daerah, karena bersifat infrastruktur merupakan public good atau quasy public good yang merupakan prasarana bagi pembagunan ekonomi. Retribusi, sama halnya dengan Pajak Daerah adalah bocoran (lingkages) bagi arus lingkaran (circulasi flow) perekonomian. Bilamana bocoran tersebut tidak diimbangi dengan suntikan (injection) serupa, maka akan efek ganda bersih (net multiplier effect) pada kinerja perekonomian akan negatif. Artinya pencapaian pada pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja akan memburuk, sementara Inflasi bisa memburuk akibat ekonomi biaya tinggi. Temuan di lapangan menunjukkan terjadi pertumbuhan ekonomi negatif, berbeda dengan Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan dan Saefudin di Riau dimana Retribusi memperbaiki PDRB. Retribusi menambah penganguran di Sumatera Utara , sesuai dengan Pakasi (2005) di Sulawesi Utara, namun berbeda

197

dengan Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan dan Saefudin (2005) di Riau. Inflasi di Kabupaten maupun di kota meningkat bila Retribusi dinaikkan. Satu-satunya temuan yang baik adalah distribusi pendapatan yang semakin baik di kabupaten maupun Kota.

Dengan kata lain Retribusi menyebabkan

Pemerataan ”kemiskinan” di Sumatera Utara”. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dampak bila Retribusi 15% tersebut digunakan sebagai Pengeluaran Pemerintah ? Secara teoritis akan terjadi perbaikan kinerja perekonomian. 7.2.7. Simulasi 7: Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% Temuan di daerah penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif dari peningkatan Retribusi akan hilang bilamana Retribusi tadi digunakan langsung sebagai Pengeluaran Pemerintah dengan jumlah yang sama. Kebijakan peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% pada saat yang sama berdampak baik terhadap seluruh kinerja fiskal daerah baik di kota maupun kabupaten (kecuali BHP turun dan Fiskal Gap membengkak (Tabel 58). Kebijakan tersebut juga memberikan iklim yang kondusif bagi investasi, pembangunan infrastruktur di kabupaten dan kota. Dampak kebijakan tadi pada kinerja perekonomian sesuai harapan . Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan membaik. Inflasi yang terjadi memang konsekuensi dari perekonomian yang membaik, namun real pertumbuhan ekonomi positif, sehingga kesejahteraan masyarakat memang meningkat. Walau inflasi di kota lebih besar dibandingkan

198

kabupaten, namun pertumbuhan ekonomi real kota (2.56%) lebih tinggi dibandingkan kabupaten (1.03%). Tabel 58 . Dampak Peningkatan Retribusi 15 % dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 0.52 2.30 15.00 15.00 9.08 11.03 0.08 0.98 -0.09 -0.83 0.30 2,75 13.54 14.19 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 4.98 1.06 4.88 6.05 1.08 2.78 0.68 1.87 0.05 0.22 -1.83 -1.12

7.2.8. Simulasi 8: Peningkatan PAD 10% dan Pengeluaran Rutin 1.25% Desentralisasi

fiskal

memberikan

pemerintah

daerah

kebebasan

meningkatkan penerimaan daerah dan untuk digunakan dalam membiayai pemerintahan melalui pengeluaran rutin dan/atau pengeluaran pembangunan dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja perekonomian lebih baik. Temuan di daerah penelitian menunjukkan sebagian keyakinan tersebut benar. Dampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah 10% dan seluruhnya digunakan untuk meningkatkan Pengeluaran Rutin (1.25%) akan menurunkan

199

Dana Alokasi Umum di kabupaten dan kota.

Sedangkan Bagi Hasil Pajak

meningkat di kabupaten (0.27%) dan di kota (0.83%). Peningkatan Pengeluaran Rutin pada gilirannya akan menaikkan Pengeluaran Pemerintah. Dampak kebijakan tersebut juga berakibat baik pada iklim investasi dan pembangunan infrastruktur pada kedua daerah penelitian (Tabel 59). Peningkatan iklim investasi lebih baik di daerah kabupaten (2.48%) dibandingkan daerah kota (1.06%), sedangkan peningkatan pembangunan infrastruktur lebih baik di daerah kota (10.01%) dibandingkan dengan daerah kabupaten (9.88%). Tabel 59. Dampak Peningkatan Peningkatan PAD 10% dan Pengeluaran Rutin 1.25% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

PeubahEndogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 -0.68 -0.88 0.27 0.83 0.30 1.30 11.79 14.19 1.25 1.25 1.07 1.35 1.03 1.30 2.48 1.06 9.88 10.01 1.62 2.97 1.68 2.03 0.04 0.26 -1.24 -1.14

Kebijakan tersebut memperbaiki kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi real positif di kabupaten (1.54%) dan di kota (2.71%). Kesempatan kerja

200

meningkat di kabupaten (1.68%) dan di kota (2.03%). Distribusi pendapatan membaik masing-masing -1.24% di kabupaten dan -1.14% di kota. Inflasi yang terjadi relatif kecil jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, masingmasing 0.04% di kabupaten dan 0.26% di kota. 7.2.9. Simulasi 9: Peningkatkan PAD 10% dan Pengeluaran Pembangunan 2.38% Pengeluaran Pemerintah penting lainnya selain Pengeluaran Rutin adalah Pengeluaran Pembangunan. Kalau Pengeluaran Rutin adalah semua pengeluaran operasional pemerintahan, maka Pengeluaran Pembangunan adalah seluruh biaya untuk meningkatkan kapasitas produksi pelayanan pemerintahan. Bila PAD ditingkatkan sebesar 10% dan seluruhnya digunakan sebagai Pengeluaran Pembangunan (2.38%), maka secara keseluruhan kinerja fiskal dan perekonomian daerah mengalami kemajuan (kecuali Pengeluaran Rutin berkurang di kabupaten (-0.57%) maupun di kota (-0.67%). Fiskal gap membaik di kota (12.72%) dan di kota (12.02%), dan inflasi di kabupaten (0.02%) dan di kota (0.22%) (Tabel 60). Membaiknya Fiskal gap karena Penerimaan

Pemerintah naik akibat

tambahan Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan distribusi yang semakin membaik, semakin membuktikan bahwa instrumen pajak (dalam hal ini PAD) bila digunakan secara baik akan menghasilkan perbaikan pemerataan.

201

Tabel 60. Dampak Peningkatan PAD 10% dan Pengeluaran Pembangunan 2.38% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

PeubahEndogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Reg. Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.05 0.07 0.41 0.81 2.3 2.7 -12.72 -12.02 0.80 5.60 2.38 2.38 1.20 4.80 4.98 4.06 1.40 1.31 1.05 2.15 1.09 2.11 0.02 0.22 -2.74 -2.73

7.2.10. Simulasi 10: Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.1% Dua jenis pengeluaran utama pemerintah adalah pengeluaran rutin dan pembangunan. Selama periode penelitian, Pengeluaran Rutin relatif lebih besar dibandingkan dengan Pengeluaran Pembangunan. Padahal menurut teori ekonomi pembangunan, guna meningkatkan kapasitas produksi maka Pengeluaran Pembangunan harusnya lebih besar dibandingkan pengeluaran Rutin. Namun karena keterbatasan keuangan negara hal tadi tidak dapat dilaksanakan, bahkan sejak desentralisasi fiskal besaran pengeluaran pembangunan justru mengalami penurunan.

Salah satu cara meningkatkan Pengeluaran Pembangunan adalah

dengan melakukan penghematan pada Pengeluaran Rutin dan mengalokasikannya pada Pengeluaran Pembangunan.

Realokasi mungkin sekali dapat dilakukan

202

khususnya pada pos-pos

Belanja Tak Terduga, Non Belanja Pegawai dan

Bantuan Keuangan yang pada tiga tahun pelaksanaan Otonomi Daerah berjumlah tidak kurang dari 20% dari Total Pengeluaran Rutin kabupaten/kota. Penghematan kabupaten/kota

sebesar

setara

dengan

20%

disisi

38.1%

Pengeluaran

tambahan

pada

Rutin

pemerintah

sisi

Pengeluaran

Pembangunan. Realokasi seperti ini tentu akan diharapkan menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa realokasi Pengeluaran Rutin 20% menjadi Pengeluaran Pembangunan 38.1% mengasilkan perbaikan seluruh kinerja fiskal (kecuali DAU turun masing-masing -0.10% di kabupaten dan -0.15% di kota dan Fiskal gap membengkak sebesar 7.88% di kabupaten dan 11.20% di kota).

Diduga penurunan DAU adalah akibat dari naiknya PDRB dan BHP

sebagai hasil dari peningkatan Pengeluaran Pembangunan, sehingga potensi fiskal dianggab tinggi (Tabel 61). Menurut hasil studi Usman (2006) realokasi pengeluaran rutin menjadi pengeluaran pembangunan akan meningkatkan Pajak Daerah, Retribusi, PAD, BHP dan DAU, serupa dengan temuan Sumedi (2005) di Jawa Barat. Sedangkan Pardede (2004) menemukan bahwa realokasi tersebut meningkatkan Output dan menurunkan Kesempatan Kerja di Medan dan Tapanuli Utara. Pembengkakan Fiskal gap diduga disebabkan naiknya total Pengeluaran Pemerintah . Hasil serupa ditemukan oleh Usman (2006) dan Sumedi (2005). Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa realokasi tadi menghasilkan iklim investasi yang semakin baik di kabupaten maupun di kota. Demikian juga halnya

203

dengan pembangunan infrastruktur semakin baik di kabupaten dan di kota, sebagaimana juga ditemukan oleh Sumedi (2005) di Jawa Barat. Tabel 61. Dampak Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.1 % Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 7.68 4.20 11.04 7.39 9.32 6.11 -0.10 -0.15 1.40 1.71 8.95 7.80 7.88 11.20 -20.00 -20.00 38.10 38.10 0.00 0.00 0.36 0.19 1.38 3.00 5.25 5.31 4.17 3.78 0.69 0.36 -2.23 -3.92

Realokasi Pengeluaran Rutin 20% menjadi Pengeluaran Pembangunan 38.1% memperbaiki kinerja perekonomian daerah, khususnya pada PDRB, Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan.

Hasil serupa ditemukan secara

nasional oleh Usman (2006), di Jawa Barat oleh Sumedi (2005), dan Riau (khusus distribusi pendapatan) oleh Saefudin (2005). Inflasi yang terjadi relatif kecil dan pertumbuhan ekonomi real masih positif yaitu 1.03% di kabupaten dan 1.93% di kota. Artinya semakin besar pendapatan dan semakin banyak kerja yang tercipta serta semakin baik tingkat pemerataan bila realokasi dilakukan.

204

7.3. Dampak Perubahan Variabel Non Fiskal Simulasi 11: Dampak Peningkatan Upah 10% terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Kebijakan Upah adalah kebijakan non fiskal namun masih dalam kerangka otonomi daerah.

Kebijakan ini tentu dapat mempengaruhi kinerja fiskal dan

perekonomian daerah karena upah merupakan masalah penting bagi investor maupun pekerja. Bagi pekerja upah adalah insentif, sedangkan bagi pengusaha upah merupakan disinsentif, sebab peningkatan upah berarti peningkatan biaya produksi. Menentukan tingkat upah yang optimal bagi perekonomian bukan pekerjaan mudah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan Upah berakibat buruk pada semua peubah fiskal dan perekonomian kecuali pada Dana Alokasi Umum yang meningkat, itupun dengan persentase yang relatif kecil (0.25% di kabupaten dan 0.47% di kota) (Tabel 62). Upah yang semakin tinggi menyebabkan biaya produksi tinggi dan investasi menurun, pada gilirannya PDRB dan kesempatan kerja juga turun. Turunnya PDDRB berpengaruh pada Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah. Penurunan Pajak Daerah berujung pada menurunnya penerimaan pemerintah (walau DAU naik namun kenaikan relatif kecil).

Kemerosatan

penerimaan pemerintah berakibat turunnya pembangunan infrastruktur. Biaya produksi yang tinggi (akibat kenaikan upah) akan menyebakan inflasi. Temuan-temuan tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa kebijakan peningkatan upah berakibat pada stagflasi (stagnasi dan inflasi) pada perekonomian. Namun nanti terbukti secara empiris bahwa peningkatan upah

205

tidak selalu berdampak negatif terhadap penciptaan kesempatan kerja (demand tenaga kerja), bilamana diikuti dengan pemberian insentif bagi investor (misalnya melalui peningkatan infrastruktur). Jadi peningkatan upah adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya, sedangkan insentif bagi investor merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikannya. Tabel 62. Dampak Peningkatan Upah 10 % Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) -8.03 -8.68 -3.08 -2.42 -5.52 -5.22 0.25 0.47 -2.01 -3.01 -0.52 -0.92 0.13 0.05 -0.75 -1.47 -0.13 -0.24 -0.70 -1.20 -2.95 -3.06 -0.31 -0.84 -4.63 -9.25 -4.59 -8.24 0.28 0.29 2.82 11.05

Simulasi 12 : Dampak Peningkatan Pembangunan Infrastruktur 20% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Secara teoritis pembangunan infrastruktur dan investasi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kalau investasi merupakan salah satu

akselerator pertumbuhan maka infrastruktur merupakan syarat perlu untuk investasi. Meningkatnya investasi akan memacu pertumbuhan ekonomi.

206

Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan Pajak Daerah, Retribusi dan tentu saja Pendapatan Asli Daerah. Temuan di daerah penelitian menunjukkan bahwa teori tersebut benar. Bukan itu saja, pembangunan infrastruktur berakibat baik pada seluruh kinerja fiskal dan perekonomian (Tabel 63). Hasil studi sesuai dengan Todaro (2000; Jhingan 1993) bahwa di negara berkembang pembangunan infrastruktur adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Tabel 63. Dampak Peningkatan Infrastruktur 20 % Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 2.41 3.00 6.07 0.54 4.60 1.52 -0.10 0.02 0.48 -0.07 0.25 0.05 -2.90 -0.94 0.46 0.11 1.27 0.27 0.66 0.15 5.00 1.00 20.00 20.00 1.09 0.25 1.03 0.21 0.07 0.01 -0.87 -1.53

Mengingat pentingnya infrastruktur bagi pembangunan perekonomian, telah menjadi perhatian pemerintah. Pada infrastructur summit pada tahun 2004 yang lalu pemerintah melalui kementerian Menteri Koordinator Perekonomian mengundang investor dari berbagai belahan di dunia untuk turut serta dalam

207

pembangunan

infrastrukur

di

Indonesia.

Sebagaimana

telah

dijelaskan

sebelumnya, kondisi infrastruktur di Indonesia relatif kurang baik dan merosot sejak krisis ekonomi, sedangkan kemampuan pemerintah Indonesia untuk menyediakan kebutuhan infrastruktur jauh dari cukup. Menarik diperhatikan adalah bahwa dampak distribusi yang disebabkan oleh peningkatan peningkatan infrastruktur lebih baik di kota dibandingkan dengan di kabupaten. Diduga hal ini karena kondisi awal fasilitas infrastruktur di kota relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan di kabupaten. Disisi lain kualitas SDM dan institusi di kota lebih baik , lebih merata dan lebih responsif terhadap adanya perubahan dalam perekonomian . Simulasi 13: Peningkatan Upah 10% dan Infrastruktur 20% Betapapun peningkatan Upah berakibat pada stagflasi ekonomi, namun kebijakan menaikkan upah adalah suatu hal yang tidak dapat dihidari, karena pembangunan tidak hanya dinikmati oleh pengusaha tapi juga pekerja secara bersama-sama. Agar pembangunan tidak menjadi menara gading bagi masyarakat, maka peningkatan upah adalah suatu keharusan. Namun agar tidak semata-mata menjadi beban bagi pengusaha, maka harus pula diimbangi dengan insentif bagi mereka. Salah satu bentuk insentif itu adalah dengan menyediakan infrastruktur yang lebih banyak dan lebih baik. Kebijakan peningkatan Upah dan Pembangunan Infrastruktur dalam waktu yang sama secara teoritis akan menghasilkan keluaran yang sama-sama aik bagi pekerja dan pengusaha (win-win solution).

208

Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan Upah secara bersamasama dengan Pembangunan Infrastruktur ternyata meningkatkan kapasitas fiskal daerah kabupaten dan kota, fiskal gap yang semakin baik di kabupaten dan kota. Pada saat yang sama Pengeluaran Pemerintah juga meningkat di kota (0.87%) dan kabupaten (0.21%). Juga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan kerja serta pembagian pendapatan yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi real relatif tinggi di kabupaten (3.19%) dan di kota (3.70%) (Tabel 64). Tabel 64. Dampak Peningkatan Upah 10 % dan Infrastruktur 20% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 5.62 5.68 2.99 1.88 4.04 3.40 -0.15 -0.49 1.53 3.08 0.27 0.87 -1.27 -1.89 0.29 1.30 1.14 1.03 0.50 1.23 2.05 2.08 20.00 20.00 3.54 4.00 3.56 3.03 0.35 0.30 -1.95 -1.52

Simulasi 14: Peningkatan Investasi 20% Investasi adalah salah satu unsur penting dari permintaan agregat dan juga merupakan salah satu pemercepat (accelerator) pembangunan, oleh sebab itu

209

berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi di wilayahnya. Usaha itu antara lain melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan pemberian tax holiday dan berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan tadi diambil karena pemerintah sadar bahwa peranan pemerintah yang semakin lama semakin kecil

dalam

pertumbuhan

ekonominya.

Dengan

kata

lain,

pemerintah

mengharapkan agar investor mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Menurut hasil simulasi, peningkatan nilai investasi sebesar 20% (dari nilai rata-rata investasi selama periode penelitian) akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah kabupaten (2.64%) dan kota (1.46%). Seiring dengan meningkatnya kemampuan fiskal daerah, terjadi penurunan DAU, namun Bagi Hasil Pajak masih meningkat relatif kecil (Tabel 65). Secara keseluruhan Penerimaan Pemerintah meningkat, namun Fiskal gap membaik karena Pendapatan Asli Daerah meningkat dengan laju yang lebih besar. Pembangunan Infrastruktur masing 0.17% di kabupaten dan di kota. Pada saat yang sama seluruh kinerja perekonomian di kabupaten dan di kota membaik, namun dengan laju yang relatif kecil (yaitu kurang dari 1%). Artinya ICOR (incremental capital output ratio) relatif tinggi.

Dengan kata lain efisiensi

penggunaan modal relatif rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal adalah dengan meningkatkan mutu infrastruktur. Dampaknya terhadap penciptaan kesempatan kerja relatif kecil, sehingga usaha-usaha pengurangan tingkat pengangguran tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada investasi, namun harus disertai dengan usaha pemerintah

210

melalui peningkatan pengeluaran pembangunan (yang memiliki dampak penciptaan kesempatan kerja yang besar (sebagaimana pada simulasi 10). Peningkatan Kesempatan kerja relatif kecil di kabupaten maupun di kota, mengindikasikan bahwa jenis investasi didominasi oleh investasi yang bersifat padal modal. Tabel 65. Dampak Peningkatan Investasi 20 % Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 2.05 2.55 5.16 4.59 3.91 3.77 -0.09 -0.02 0.41 0.06 0.21 0.04 -2.47 -1.80 0.40 0.10 1.08 0.73 0.57 0.25 20.00 20.00 0.17 0.17 0.93 0.78 0.88 0.78 0.06 0.09 -0.74 -1.13

Simulasi 15: Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20% Sebagaimana dikatakan bahwa Infrastruktur yang baik adalah merupakan syarat penting (necessary condition) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.Temuan di daerah penelitian membuktikan hal tersebut.

Dengan

Infrastruktur yang lebih baik, maka peningkatan Investasi akan memberikan hasil

211

yang relatif jauh lebih baik pada kemampuan fiskal daerah yaitu meningkat 3.11% di kabupaten dan 2.52% di kota dan secara keseluruhan Penerimaan Pemerintah naik (walaupun DAU menurun). Kemampuan fiskal yang lebih baik menyebabkan Fiskal gap membaik yaitu meningkat menjadi -5.80% di kabupaten dan -2.00% di kota. Peningkatan Investasi 20% dan Infrastruktur 20% berdampak relatif besar terhadap kinerja perekonomian daerah (Tabel 66). Tabel 66. Dampak Peningkatan Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20% Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Reg. Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota (%) (%) 6.59 5.90 9.44 7.60 8.30 6.92 -0.10 -0.09 1.96 1.46 7.65 6.82 -5.80 -2.00 7.96 8.26 2.50 1.25 6.60 6.51 20.00 20.00 20.00 20.00 4.59 4.54 4.59 4.75 0.66 0.34 -1.74 -2.40

Pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan Kesempatan Kerja masingmasing diatas 4.00% di kabupaten maupun kota. Distribusi Pendapatan membaik, di kota (-2.40) lebih baik dibandingkan kabupaten (-1.74). Dalam hubungan ini maka pengembangkan infrastruktur di wilayah Pantai Barat, dan Dataran Tinggi

212

serta Pantai Timur yang belum memadai seperti jaringan, jembatan,bandara perintis dan pelabuhan, serta peningkatan penyediaan sumber energi, tenaga listrik, dan mengoptimalkan penggunaan daya listrik guna memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga, sebagaimana di arahkan dalam dokumen Propeda Sumatera Utara 2001-2005 menjadi amat relevan dilakukan dan seiring dengan tujuan dari Infrastructur summit dari pemerintah c/q Menko Perekonomian November tahun 2004 yang lalu. Inflasi yang terjadi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari karena baik Investasi maupun Pembangunan Infrastruktur merupakan peningkatan dari sisi demand (demand pull inflation). Ringkasan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Variabel Non Fiskal terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Sumatera Utara Bagian ini akan memberikan Ringkasan dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Variabel Non Fiskal terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian. Kinerja Fiskal meliputi kemampuan fiskal daerah, pengeluaran dan fiskal gap. Sedangkan Kinerja Perekonomian meliputi PDRB, Kesempatan Kerja, Inflasi dan Distribusi Pendatan. 7.4.1. Kebijakan Fiskal Ringkasan dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15 Tabel 1. Bagi Hasil Pajak Kenaikan Bagi Hasil Pajak menurunkan PAD di kota dan kabupaten. Fiskal gap membengkak seiring

naiknya Pengeluaran Pemerintah Produk Domestik

213

Regional Bruto dan Kesempatan Kerja membaik, di kota lebih baik dibandingkan dengan di kabupaten.

Inflasi meningkat relatif kecil.

Distribusi Pendapatan

membaik di kota, sedangkan di kabupaten memburuk. Dana Alokasi Umum Peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkatkan PAD dan . BHP. Fiskal gap membengkak seiring dengan naiknya Pengeluaran Pemerintah . PDRB , Kesempatan kerja

membaik di kabupaten dan

kota.

Distribusi

Pendapatan di kota membaik sedangkan di kabupaten memburuk. Pajak Daerah Peningkatan Pajak Daerah meningkatkan PAD di kabupatenn dan di kota sedangkan DAU dan BHP menurun. Fiskal gap membengkak seiring dengan naiknya Pengeluaran Pemerintah. Kinerja Perekonomian secara umum memburuk. Distribusi Pendapatan kabupaten membaik sedangkan di kota memburuk. Pajak Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Peningkatan Pajak Daerah dan Pengeluaran Pemerintah meningkatkan PAD di kabupaten dan kota . Fiskal gap membengkak seiring dengan naiknya Pengeluaran Pemerintah dan menurunnya transfer. Kinerja Perekonomian secara umum baik. Distribusi Pendapatan membaik di kabupaten dan di kota . Retribusi Peningkatan Retribusi meningkatkan PAD di kabupaten dan kota. Fiskal gap seiring dengan naiknya Pengeluaran Pemerintah turunnya DAU dan BHP

214

.Kinerja Perekonomian umumnya memburuk (kecuali Distribusi Pendapatan di kabupaten membaik) Retribusi dan Pengeluaran Pemerintah Peningkatan Retribusi dan Pengeluaran Pemerintah dalam jumlah yang sama meningkatkan PAD di kota dan kabupaten . Fiskal gap seiring dengan naiknya Pengeluaran Pemerintah turunnya BHP. Kinerja Perekonomian semakin membaik ( di kota lebih baik dibanding di kabupaten) PAD dan Pengeluaran Rutin Peningkatan PAD dan Pengeluaran Rutin dalam jumlah yang sama, akan menurunkan DAU. Fiskal gap membengkak karena Pengeluaran pemerintah naik sedangkan DAU turun. Seluruh Kinerja Perekonomian membaik masing-masing lebih baik di kota dibandingkan dengan di kabupaten. PAD dan Pengeluaran Pembangunan Peningkatan PAD dan Pengeluaran Pembangunan dalam jumlah yang sama meningkatkan Pengeluaran Pemerintah. Fiskal gap membaik seiring dengan naiknya Penerimaan Pemerintah. Seluruh variabel Kinerja Perekonomian membaik ( di kota lebih baik dibanding di kabupaten). Realokasi Pengeluaran Rutin menjadi Pengeluaran Pembangunan Realokasi

Pengeluaran

meningkatkan PAD

Rutin

di kota dan

menjadi

kabupaten.

Pengeluaran

Pembangunan

Fiskal gap seiring dengan

Pengeluaran Pemerintah meningkat . Seluruh Kinerja Perekonomian membaik dan

215

laju perbaikan di kota lebih tinggi (kecuali Kesempatan Kerja) dibandingkan dengan di kabupaten. 7.4.2. Perubahan Variabel Non Fiskal Ringkasan dampak perubahan variabel Non Fiskal terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15 Tabel 2. Peningkatan Upah Peningkatan Upah berakibat buruk pada seluruh kinerja fiskal dan perekonomian daerah di kabupaten maupun di kota. Kegiatan Ekonomi (PDRB), Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan merosot, diikuti dengan inflasi dikedua daerah penelitian. Peningkatan Upah semata tanpa kebijakan lainnya yang memberikan lingkungan kondusif berusaha tidak baik bagi pembangunan politik dan juga ekonomi. Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur sebesar akan meningkatkan kemampuan fiskal PAD di kabupaten dan kota . Fiskal gap membaik walau Pengeluaran Pemerintah naik karena ada peningkatan penerimaan. Kinerja Perekonomian secara umum membaik di kabupaten juga di kota. Peningkatan Upah dan Infrastruktur Peningkatan Upah dan sekaligus Pembangunan Infrastruktur menaikkan PAD di kota dan di kabupaten sedangkan DAU menurun di kota dan kabupaten Kinerja Perekonomian umumnya membaik di kabupaten dan kota.

216

Peningkatan Investasi Peningkatan Investasi meningkatkan kemampuan fiskal daerah terbukti dengan membaiknya Fiskal gap di kabupaten dan kota . Seluruh variabel Kinerja Perekonomian membaik namun relatif kecil menunjukkan betapa kebutuhan investasi baru dibutuhkan. Peningkatan Investasi dan Infrastruktur Peningkatan

Investasi

dan

Infrastruktur

masing-masing

dapat

meningkatkan kemampuan fiskal daerah di kabupaten dan kota . DAU menurun di kabupaten dan kota . Fiskal gap membaik walau Pengeluaran Pemerintah naik. Seluruh variabel Kinerja Perekonomian di kota maupun di kabupaten membaik.

217

BAB VIII. HASIL PERAMALAN DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA FISKAL DAN PEREKONOMIAN DAERAH 2006 -2008 8.1. Hasil Peramalan Tanpa Alternatif Kebijakan Peramalan dilakukan dalam periode jangka pendek yaitu tahun 2006-2008. Peramalan dilakukan masing-masing untuk wilayah kabupaten dan kota. 8.1.1. Hasil Peramalan Daerah Kabupaten Hasil Peramalan menunjukan Pajak Daerah menjalani peningkatan Rp.8 241 juta menjadi Rp.8 621 juta ppada tahun 2007, lalu kemudian naik lagi menjadi Rp.90 117. Pertumbuhan Pajak Daerah adalah rata-rata 4.58 % pertahun. Peramalan juga menunjukan bahwa Retribusi juga meningkat rata-rata 2.81 % pertahun. Peningkatan kedua variabel ini, meningkat PAD dengan rata-rata 3.05 % pertahun selama periode 2006-2008 (Tabel 67). Tabel 67 . Hasil Peramalan Peubah Endogen Tanpa Alternatif Kebijakan Tahun 2006-2008 Daerah Kabupaten Peubah Endogen Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Penge. Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pemb. Infrastruktur (INFRAS) Produk Dom. Reg Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Satuan

2006

2007

2008

Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Km Rp.Juta Jiwa Persen -

8241 3890 14325 102780 18142 205000 -2147 136000 56054 207200 78708 1953 2236500 301 19 77

8621 3999 14762 105637 18687 210125 -2226 184960 57175 214659 81462 2109 2348325 316 21 80

9017 4111 15212 108574 19247 215378 -2308 251546 58319 222387 84314 2278 2465741 332 23 85

Tmbh/ Thn (%) 4.58 2.81 3.05 2.80 3.00 3.00 3.07 3.62 3.66 3.60 3.50 0.80 5.00 5.00 8.00 5.00

218

Variabel fiskal daerah lainnya seperti Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak, Penerimaan Pemerintah, dan Pengeluaran Pemerintah rata-rata bertambah tidak kurang dari 2.0% pertahun selama periode 2006-2008.

Kinerja

Perekonomian khusus PDRB dan Kesempatan Kerja menjalani pertumbuhan yang cukup baik yaitu rata-rata 5 % pertahun, sedangkan Inflasi memburuk dengan laju Peningkatan rata-ata 8 % pertahun. Demikian pula halnya dengan Distribusi Pendapatan, juga memburuk dengan laju kemerosotan 5 %.

Pembangunan

Infrastruktur menduduki tingkat pertumbuhan terendah yakni 0,8 % pertahun. 8.1.2. Hasil Peramalan Daerah Kota Peramalan di Daerah Kota, menunjukkan perilaku serupa dengan daerah kabupaten.

Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah mengalami

pertumbuhan rata-rata tidak kurang dari 3 % pertahun. Fiskal gap masih terjadi , karena perilaku kemalasan fiskal (fiskal laziness) yang tetap berlangsung hingga tahun 2008. Pengeluaran-Pengeluaran Pemerintah bertambah masing bertambah diatas 3 % dengan pertumbuhan tertinggi pada pengeluaran pembangunan 10 % (Tabel 68). PDRB dan kesempatan kerja bertambah dengan rata-rata pertumbuhan diatas 5.0 %. Disisi lain tingkat inflasi melaju dengan kecepatan 8.20 % dan Distribusi pendapatan memburuk de ngan laju keburukan rata-rata 6 % pertahun. Seperti di daerah kabupaten, pembangunan infrastruktur menempati tingkat pertumbuhan terendah 6.70 %.

Angka-angka tersebut menunjukan bahwa

kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur relatif lemah. Oleh sebab itu pula, dalam Infrastructur Summit yang dilakukan pada tahun 2005 pemerintah mengharapkan peran swasta yang lebih besar dalam

219

pembangunan Infrastruktur ke depan. Dari kebutuhan pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan sebesar sekitar Rp.1300 Triliun, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar Rp.300 Triliun. Tabel 68 . Hasil Peramalan Peubah Endogen Tanpa Alternatif Kebijakan Tahun 2006-2008 Daerah Kota Peubah Endogen

Satuan

2006

2007

2008

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Peng. Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pemb. Infrastruktur (INFRAS) Produk Dom. Reg Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta Rp.Juta KM Rp.Juta Jiwa Persen -

233 4085 6576 73784 13260 123600 -8458 67270 32710 100563 73265 623 642195 394 19 273

241 4208 6819 76056 14148 127308 -8704 69954 35981 107099 79053 628 683938 417 20 290

251 4334 7071 78399 15096 131127 -8956 72745 39579 114061 85298 632 728394 440 22 307

Tmbh/ Thn (%) 3.38 3.00 3.69 3.08 1.67 3.99 2.59 3.99 10.00 6.50 7.90 0.70 6.50 5.70 8.20 6.00

8.2. Hasil Peramalan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Atas dasar kemampuan daya prediksi model yang dianggab cukup baik maka dilakukan simulasi peramalan dampak desentralisasi fiskal di daerah kabupaten dan kota. Skenario yang dilakukan adalah atas pertimbangan bahwa kondisi ekonomi Sumatera Utara dan kondisi otonomi daerah dalam lima tahun kedepan tidak jauh berbeda dengan kondisi beberapa tahun terakhir dan sekarang. Beberapa kebijakan yang mungkin lebih maju dari keadaan sekarang adalah antara lain: (1). kenaikan upah yang memang agak sulit dihindari untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga umumnya, sehingga peningkatan upah hingga 20% sangatlah relevan, (2) Peningkatan PAD sangat mungkin

220

dilakukan hingga 20% dengan meningkatkan tax effort yang lebih baik. Oleh sebab itu skenario yang dilakukan tidaklah berbeda dengan skenario/simulasi dampak yang dilakukan sebelumnya yaitu; 1. Skenario 1: Peningkatan Bagi Hasil Sumber daya Alam 15 %; 2. Skenario 2: Peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 10% 3. Skenario 3: Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60% 4. Skenario 4: Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% 5. Skenario 5: Peningkatan PAD 20% dan Pengeluaran Rutin 2.50% 6. Skenario 6: Peningkatkan PAD 20% dan Pengeluaran Pembangunan 4.76% 7. Skenario 7: Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.10% 8. Skenario 8: Peningkatan Upah 20% dan Infrastruktur 20% 9. Skenario 9: Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20% Justifikasi pilihan skenario dapat dilihat pada Lampiran 16. Hasil peramalan selama periode tahun 2006 – 2008 selengkapnya dapat dilihat pada bagian berikut ini. 8.2.1. Skenario 1: Peramalan Dampak Peningkatan BHSDA 15% Terhadap Kinerja Fiskal Daerah dan Perekonomian Daerah Hasil Peramalan menunjukan bahwa bila BHSDA, dinaikan 15 % dari rata-rata BHSDA selama periode penelitian maka, kemampuan fiskal pemerintah daerah menurun baik di daerah kabupaten maupun di kota. Pajak daerah di kota turun (-4,28 %, ) dan di kabupaten (-0.30%). Disisi lain seluruh pos pengeluaran naik rata-rata diatas 0.01 %, tertinggi pengeluaran rutin di kota 0.08 % , terendah

221

adalah pengeluaran pembangunan di kabupaten (0.01%). Penerimaan Pemerintah juga meningkat (Tabel 69). Tabel 69 . Peramalan Dampak Peningkatan BHSDA 15 % Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota -0.30 -4.28 -2.33 -0.88 -1.51 -2.24 0.02 0.01 -0.02 -0.01 0.10 0.07 1.52 1.50 0.10 0.08 0.02 0.01 0.08 0.06 0.01 0.01 0.06 0.04 0.06 0.08 0.05 0.06 0.01 0.01 0.03 0.08

Menurut hasil simulasi, peningkatan BHSDA masing-masing 15% dalam tiga tahun kedepan (2006-2008) akan

meningkatkan PDRB dan Kesempatan

kerja Pada saat yang sama investasi meningkat, diduga karena PDRB meningkat apalagi dengan penurunan Pajak Daerah dan Retribusi yang merupakan insentif bagi investor.

Pembangunan Infrastruktur

di kabupaten maupun di kota

meningkat seiring dengan peningkatan Penerimaan Pemerintah. Inflasi meningkat seiring naiknya Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Pembangunan Infrastruktur.

Kegiatan-kegiatan tadi meningkatkan permintaan

agregat yang menyebabkan inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation).

222

Namun inflasi yang terjadi tidak begitu serius karena pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kesempatan kerja lebih besar dari pada peningkatan inflasi itu sendiri. Sehingga secara real ada peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Hasil-hasil

pembangunan

secara

empiris

memang

tidak

dapat

dibagiratakan pada seluruh sektor perekonomian karena produktivitas tenaga dan modal antara individu maupun antar daerah berbeda-beda. Temuan di daerah penelitian menunjukkan hasil serupa, dimana distribusi Pendapatan semakin memburuk di kabupaten dengan laju perubahan 0.03%, dan di kota 0.08%. Temuan ini semakin menguatkan kekhawatiran akan dampak disparitas dari BHSDA karena timpangnya kepemilikan SDA antar daerah. 8.2.2. Skenario 2: Peramalan Dampak Peningkatan DAU 10% terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Menurut hasil simulasi, peningkatan DAU berakibat baik pada semua variabel fiskal daerah (kecuali Retribusi turun). Temuan Sinaga dan Siregar (2005) menunjukkan hasil yang serupa yaitu peningkatan DAU berhasil menaikkan PAD, BHP dan Penerimaan Pemerintah. Penurunan Retribusi tidak sampai menurunkan kemampuan fiskal daerah, karena dikonpensasi dengan naiknya Pajak Daerah. Investasi masih bertumbuh (di kabupaten dan kota) ditengah-tengah naiknya Pajak Daerah dan turunnya Retribusi (Tabel 70). Skenario 2 ini berhasil meningkatkan PDRB, kesempatan kerja dan inflasi .Temuan serupa oleh Sinaga dan Siregar (2005) di Sulawesi Selatan . Tingkat pertumbuhan ekonomi (6.77 % di kabupaten dan 11.78 % di kota), dan juga penciptaan lapangan kerja (5.76 % di kabupaten dan 8.81 % di kota) lebih tinggi

223

dibanding laju inflasi, sehingga secara relatif inflasi tidak menjadi masalah. Temuan menarik, Distribusi Pendapatan di kota membaik, sedangkan di kabupaten memburuk.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa SDM dan

institusi kota lebih siap menyongsong desentralisasi fiskal. Dalam tiga tahun kedepan sulit melakukan perubahan SDM dan institusi, sehingga dampaknya tidak berbeda dengan yang ada saat ini. Tabel 70 . Dampak Peningkatan Dana Alokasi Umum 10 % Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota 7.68 14.30 -11.21 -5.67 -3.60 2.30 10.00 10.00 2.23 1.67 7.70 7.23 9.66 12.91 8.26 8.45 3.07 3.01 6.96 6.34 0.97 0.57 3.10 4.79 6.77 11.78 5.76 8.81 0.88 0.50 1.34 -7.58

8.2.3. Skenario 3: Peramalan Dampak Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Hasil simulasi menunjukkan bahwa bila Pajak Daerah dinaikkan rata-rata 15% dan seluruhnya disuntikkan kembali kedalam perekonomian dalam bentuk Pengeluaran Pemerintah (0.60%) maka kemampuan fiskal daerah relatif lebih baik, yang ditunjukkan oleh laju peningkatan PAD masing-masing diatas 10% di

224

kabupaten dan juga di kota. Fiskal gap tetap membengkak di kabupaten dan di kota karena seiring peningkatan Pengeluaran Pemerintah. Skenario 3 ini dapat meningkatkan investasi sebesar 2.60% di kabupaten dan 1.36% di kota dan Pembangunan Infrastruktur masing-masing 1.52% di kabupaten dan 1.07% di kota (Tabel 71). Tabel 71 . Dampak Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Skenario 3 berhasil meningkatkan

Wilayah Kab Kota 15.00 15.00 -5.64 -11.50 2.61 -0.90 0.39 0.81 -0.13 -0.36 1.26 5.11 3.49 4.42 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 2.60 1.36 1.52 1.07 3.04 4.03 3.02 2.09 0.03 0.13 -1.91 -0.71

Kinerja Perekonomian secara

keseluruhan. Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh masing-masing diatas 3.00% di kabupaten dan juga di kota. Kesempatan Kerja bertambah yaitu masingmasing diatas 2.00% di kabupaten maupun di kota. Distrubusi Pendapatan juga membaik dengan laju perbaikan rata-rata diatas 1.00%.

Inflasi relatif kecil

225

(kurang dari 1%) jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Artinya secara keseluruhan masyarakat lebih sejahtera. 8.2.4. Skenario 4: Peramalan Dampak Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah Temuan penelitian menunjukkan bahwa bila Retribusi dinaikkan rata-rata 15% dan seluruhnya disuntikkan kembali kedalam perekonomian dalam bentuk Pengeluaran Pemerintah (0.48%) maka PAD meningkat masing-masing 6.08% di kabupaten dan 8.18% di kota. Fiskal gap seiring dengan peningkatan Pengeluaran Pemerintah di kedua daerah penelitian. Skenario 4 dapat meningkatkan investasi 4.08% di kabupaten dan 3.06% di kota dan

Pembangunan Infrastruktur masing-masing diatas 4.00% di

kabupaten maupun di kota (Tabel 72). Tabel 72 . Dampak Peningkatan Retribusi 15 % dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Peubah Endogen Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota -0.45 -2.3 15.00 15.00 8.82 8.08 0.08 0.09 -0.08 -0.03 2.03 2.05 10.54 11.15 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 4.08 3.06 4.35 5.05 4.08 4.78 2.68 2.87 0.05 0.22 -1.83 -1.12

226

Skenario 4 dapat memperbaiki Kinerja Perekonomian secara keseluruhan. Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh masing-masing diatas 4.00%. Kesempatan Kerja bertambah masing-masing diatas 2.50% . Distrubusi Pendapatan membaik dengan laju masing-masing -1.83% di kabupaten dan 1.12% di kota. Inflasi relatif kecil (kurang dari 1%) dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi . Artinya pertumbuhan real ekonomi masih positif, dengan kata lain secara keseluruhan masyarakat lebih sejahtera. 8.2.5. Skenario 5: Peramalan Dampak Peningkatan PAD 20% dan Pengeluaran Rutin 2.50% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah Temuan penelitian

menunjukkan bahwa bila PAD (Pendapatan Asli

Daerah) dinaikkan 20% diatas rata-rata selama periode penelitian dan seluruhnya disuntikkan kembali kedalam perekonomian dalam bentuk Pengeluaran Rutin (2.50%) maka DAU dan Bagi Hasil Pajak (BHP) akan berkurang . Fiskal gap membesar baik di kabupaten (9.70%) dan di kota (10.19%) seiring dengan peningkatan Pengeluaran Pemerintah (Tabel 73). Skenario 5 dapat meningkatkan investasi kabupaten dan 0.90% di kota dan

masing-masing 1.48% di

Pembangunan Infrastruktur yaitu masing-

masing 7.08% di kabupaten dan 8.01% di kota. Skenario 5 dapat memperbaiki Kinerja Perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh masing-masing diatas 3.90% di kabupaten dan kota. Kesempatan Kerja bertambah masing-masing diatas 2.90% . Distrubusi Pendapatan membaik yaitu masing-masing -1.24% di kabupaten dan -1.14% di kota.

227

Tabel 73 . Dampak Peningkatan PAD 20% dan Pengeluaran Rutin 2.50% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No Peubah Endogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -0.58 -0.48 -0.30 -0.63 2.30 1.30 9.70 10.19 2.50 2.50 1.01 1.05 2.12 2.13 1.48 0.90 7.08 8.01 4.62 3.97 3.65 2.93 0.14 0.26 -1.24 -1.14

Inflasi adalah konsekuensi dari naiknya permintaan dan biaya produksi Namun Inflasi relatif kecil (kurang dari 1%) jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya pertumbuhan real ekonomi masih positif, dengan kata lain secara keseluruhan masyarakat lebih sejahtera.

8.2.6. Skenario 6. Peramalan Dampak Peningkatkan PAD 20% dan Pengeluaran Pembangunan 4.76% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah. Pengeluaran pemerintah penting selain Pengeluaran Rutin adalah Pengeluaran Pembangunan.

Jenis Pengeluaran yang disebut terakhir ini,

jumlahnya tidak sebesar jenis yang pertama namun merupakan bentuk peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi daerahnya.

Kedua

pengeluaran tadi akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Meningkatkan PAD, artinya adalah menambah beban ekonomi masyarakat.

228

Dengan kata lain ada tekanan terhadap kegiatan berusaha dalam masyarakat. Menurur Hall dan Taylor (1993), bila kebijakan yang bersifat kontrantif (meningkatkan PAD) diikuti dengan kebijakan yang ekspansif (meningkatkan pengeluaran pembangunan) dengan nilai yang sama, maka perekonomian mendapat tambahan yang sama dengan tambahan ekspansi tadi karena multiplier

effect pengeluaran lebih besar dari multiplier effect pajak. Skenario 6 berakibat penurunan DAU dan Bagi Hasil Pajak (BHP) kabupaten dan kota masing-masing kurang dari 1.00%. Fiskal gap membesar seiring dengan peningkatan Pengeluaran Pemerintah. Skenario 6 , berhasil meningkatkan investasi masing-masing 1.98% di kabupaten dan 2.06% di kota dan Pembangunan Infrastruktur masing-masing 2.40% di kabupaten dan 1.91% di kota (Tabel 74). Tabel 74 . Dampak Peningkatkan PAD 20% dan Pengeluaran Pembangunan 4.76% Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Peubah Endogen Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 -0.05 -0.07 -0.41 -0.81 2.13 2.60 11.12 10.02 2.57 2.67 4.76 4.76 3.25 3.19 1.98 2.06 2.40 1.91 4.05 4.55 3.59 3.11 0.02 0.22 -2.74 -2.73

229

Skenario 6 berhasil meningkatkan Kinerja Perekonomian secara keseluruhan. Produk Domestik Regional Bruto bertumbuh masing-masing diatas 4.00% di kabupaten dan juga di kota. Kesempatan Kerja masing-masing diatas 3.00% . Distrubusi Pendapatan juga membaik dengan laju rata-rata diatas 2.00%. Inflasi yang terjadi relatif kecil (kurang dari 1%) jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi . Artinya pertumbuhan real ekonomi masih positif di kabupaten (4.03%) dan di kota (4.33%). 8.2.7. Skenario 7. Peramalan Dampak Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.1% Hasil simulasi menunjukkan bahwa realokasi Pengeluaran Rutin 20% menjadi Pengeluaran Pembangunan 38.1% dapat meningkatkan seluruh kinerja fiskal (kecuali Fiskal gap). Pembengkakan Fiskal gap lebih disebabkan naiknya Pengeluaran

Pemerintah . Hasil simulasi juga menunjukkan investasi yang

semakin baik di kabupaten (0.50%) maupun di kota (1.16%) dan Pembangunan Infrastruktur dengan laju peningkatannya diatas 6.00% (Tabel 75). Skenario 6 menghasilkan perbaikan secara umum terhadap kinerja perekonomian daerah.. PDRB dan Kesempatan Kerja meningkat dengan laju diatas 5.5%

untuk kabupaten dan kota. Distribusi Pendapatan semakin baik

dengan laju peningkatan masing-masing -1.50% di kabupaten dan -1.59 di kota. Inflasi yang terjadi lebih kecil dari laju pertumbuhan PDRB, sehingga pertumbuhan ekonomi real masih positif yaitu 5.58% di kabupaten dan 5.64% di kota. Dengan kata lain, realokasi Pengeluaran Rutin menjadi Pengeluaran Pembangunan menyebabkan

pendapatan semakin besar, semakin banyak

kesempatan kerja yang tercipta serta semakin baik tingkat pemerataannya.

230

Tabel 75. Dampak Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.1.% Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah No Peubah Endogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota 1.2 1.82 0.89 1.26 1.01 1.48 1.53 1.41 1.10 1.18 1.70 1.30 1.42 1.70 -20.00 -20.00 38.10 38.10 0.00 0.00 0.50 1.16 6.80 6.10 5.70 5.80 0.16 0.18 0.12 0.14 -1.50 -1.59

8.3. Hasil Peramalan Dampak Perubahan Variabel Non Fiskal 8.3.1. Skenario 8: Peramalan Dampak Peningkatan Upah 20% dan Infrastruktur 20% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah. Upah adalah beban bagi investor , bilamana penetapannya tidak tepat akan menyebabkan investasi berkurang, yang pada gilirannya akan menurunkan kegiatan ekonomi. Namun kebijakan menaikkan upah secara berkala, mis:UMP (upah minimum provinsi) adalah suatu hal yang tidak dapat dihidari, karena pembangunan ekonomi tidak hanya harus dinikmati pengusaha tapi juga oleh pengusaha dan pekerja dan secara bersama-sama. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan Upah 20% bersama-sama

dengan

Pembangunan

Infrastruktur

20%

ternyata

secara akan

231

meningkatkan PAD di kabupaten (3.44%) dan di kota (3.20 %). Fiskal Defisist membaik, walau Pengeluaran Pemerintah meningkat,

dengan laju penurunan

defisit di kota (-1.89%) dan kabupaten (-1.27%) (Tabel 76). Tabel 76. Peramalan Peningkatan Dampak Peningkatan Upah 20% dan Infrastruktur 20 % Terhadap Kinera Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota 2.62 3.68 3.99 2.88 3.44 3.20 -0.15 -0.49 1.53 2.08 1.27 1.87 -1.27 -1.89 1.29 1.30 1.14 1.03 1.25 1.23 2.15 2.10 20.00 20.00 2.48 2.10 3.06 2.03 0.36 0.33 -0.95 -0.52

Hasil simulasi serupa menunjukkan perbaikan kinerja perekonomian. PDRB ,Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan. Inflasi di kabupaten (0.36%) dan di kota (0.33%) relatif kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan yang tinggi di kabupaten (2.48%) dan di kota (2.10%), sehingga pertumbuhan ekonomi real relatif tinggi di kabupaten (2.12%) dan di kota (1.74%).

232

8.3.2. Skenario 9: Peramalan Dampak Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah. Menurut Jhingan (1993), Infrastruktur yang baik adalah merupakan syarat penting (necessary condition) bagi Investasi yang baik. Investasi yang baik dan didukung oleh infrastruktur yang baik akan meningkatkan kinerja perekonomian. Temuan di daerah penelitian membuktikan hal tersebut.

Bila

Infrastruktur

ditingkatkan kualitas maupun jumlahnya , maka bersama-sama Investasi secara simultan keduanya memberikan hasil yang relatif jauh lebih baik pada kemampuan fiskal daerah (meningkat 3.41% di kabupaten dan 2.92% di kota). Tabel 77 . Peramalan Dampak Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20% Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Daerah No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pajak Daerah (TAXDA) Retribusi (RETRIB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Hasil Pajak (BHP) Penerimaan Pemerintah (TGREV) Fiskal gap (FISGAP) Pengeluaran Rutin (RUEXP) Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP) Pengeluaran Pemerintah (TGEXP) Investasi (INVDA) Pembangunan Infrastruktur (INFRAS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kesempatan Kerja (BKERJA) Tingkat Inflasi (INFLADA) Distribusi Pendapatan (DISTRIB)

Wilayah Kab Kota 6.99 5.99 8.44 7.16 7.86 6.69 -0.10 -0.09 1.96 1.46 7.65 6.82 -4.80 -2.20 7.90 7.55 2.50 1.25 6.55 5.97 20.00 20.00 20.00 20.00 4.79 4.84 4.50 4.37 0.66 0.34 -1.74 -2.40

Walau DAU menurun. Fiskal gap membaik seiring dengan Peningkatan kemampuan fiskal. Skenario 9 berhasil meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan Kesempatan Kerja masing-

233

masing diatas 4.30% di kabupaten maupun kota .

Distribusi Pendapatan

membaik ( di kota (-2.40%) relatif lebih baik dibandingkan kabupaten (-1.74%) Inflasi adalah konsekuensi dari sisi demand (infrastruktur dan investasi). Namun secara Inflasi tidak mengganggu karena pertumbuhan ekonomi relatif jauh lebih besar. 8.4. Ringkasan Peramalan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Variabel Non Fiskal 8.4.1. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Ringkasan peramalan dampak kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Sumatera Utara Tahun 2006-2008 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17 Tabel 1. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Peningkatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam 15% akan menurunkan PAD dan BHP di kabupaten dan kota. Fiskal gap naik seiring dengan peningkatkan Pengeluaran Pemerintah. Pendapatan dan Kesempatan Kerja membaik di kabupaten maupun di kota.Sedangkan Inflasi dan Distribusi Pendapatan memburuk di kedua daerah. Dana Alokasi Umum Peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 10% akan meningkatkan PAD dan Pengeluaran Pemerintah di kabupaten dan kota. Fiskal gap membesar seiring dengan kenaikan Pengeluaran Pemerintah. PDRB , Kesempatan Kerja meningkat . Inflasi meningkat relatif kecil, sedangkan Distribusi Pendapatan membaik di kota, sedangkan di kabupaten memburuk.

234

Pajak Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pembangunan 0.60% akan menaikkan PAD dan Pengeluaran Pemerintah kabupaten dan kota. Fiskal gap seiring dengan penignkatan Pengeluaran Pemerintah. PDRB, Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan semakin baik di kabupaten dan di kota. Inflasi yang relatif kecil terjadi di kabupaten dan kota. Retribusi dan Pengeluaran Pemerintah Meningkatkan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% akan menaikkan kemampuan PAD kabupaten dan kota.

Fiskal gap membengkak

karena Pengeluaran Pemerintah naik lebih besar dibanding kenaikan PAD. PDRB, Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan semakin membaik di daerah kabupaten maupun kota. Inflasi di kota lebih tinggi dibandikan kabupaten . Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Rutin Kenaikan PAD 20% dan Pengeluaran Rutin 2.50% akan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah di kabupaten dan kota. Fiskal gap membengkak di kota dan kabupaten.

Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan di kabupaten

maupun kota semakin baik Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pembangunan Peningkatan PAD 20% dan Pengeluaran Pembangunan 4.76% akan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah, sedangkan DAU dan BHP menurun di kabupaten dan kota .Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan semakin membaik di daerah kabupaten maupun kota.

235

Realokasi Pengeluaran Rutin menjadi Pengeluaran Pembangunan Realokasi Pengeluaran Rutin 20% menjadi Pengeluaran Pembangunan 38.1% akan meningkatkan PAD, Pengeluaran Pemerintah dan Fiskal gap di kota dan kabupaten. Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan semakin membaik Inflasi di kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten 8.4.2. Perubahan Variabel Non Fiskal Ringkasan peramalan dampak perubahan variabel Non Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Sumatera Utara Tahun 2006-2008 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17 Tabel 2. Upah dan Infrastruktur Peningkatan Upah 20% dan Pembangunan Infrastruktur 20% akan meningkatkan PAD di kota dan kabupaten. Fiskal gap , PDRB, Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan semakin baik. Inflasi di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Investasi dan Infrastruktur Peningkatan Investasi dan Infrastruktur masing-masing 20% akan menaikkan PAD di kabupaten dan kota . Fiskal gap membaik dan Inflasi di kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten.

236

BAB IX. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 9.1. Kesimpulan Beberapa kesimpulan penting yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Kebijakan Desentralisasi Fiskal berhasil meningkatkan kemampuan fiskal di daerah kabupaten maupun di kota, namun karena kebutuhan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah juga meningkat lebih besar maka daerah memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat untuk menjalankan roda

pemerintahan

dan

pelayanan

publik

dengan

baik.

Ironisnya

ketergantungan tersebut justru semakin besar pada pemerintah daerah kabuputen/kota yang adalah daerah otonomi yang sesungguhnya. Sedangkan ketergantungan pemerintah daerah provinsi, yang adalah wakil pemerintah pusat, semakin mengecil. 2. Kemampuan daerah (kabupaten maupun kota) dalam menghimpun dana dari daerahnya sendiri lebih ditentukan oleh tingkat perekonomian serta besarnya Fiskal gap tersebut.

Daerah ”kaya” lebih mampu mengimpun dana

dibandingkin dearah ”miskin”. Namun yang menarik adalah makin tinggi Fiskal gap kabupaten maupun kota maka makin besar tekanan untuk meningkatkan pendapatan asli masing-masing daerah. 3. Terjadi pergeseran sumber penerimaan utama kabupaten/kota dari Retribusi menjadi ke Pajak daerah. 4. Fiskal gap selalu terjadi. Hal ini terus berlangsung karena Defisit tersebut selalu ditutupi oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain kebijakan ”boleh

237

defisit” yang dianut selama periode penelitian membuat ”defisit” cenderung akan selalu terjadi terjadi, karena tidak ada penalty bagi anggaran yang Defisit. 5. Dampak Pengeluaran Pemerintah (Rutin maupun Pembangunan) lebih bersifat

inflatory di kota dibandingkan dengan di kabupaten. 6. Dampak mekanisme transfer DAU sebagai equalization transfer dari Pusat ke Sumatera Utara berhasil memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat (PDRB), Kesempatan Kerja di kabupaten maupun di kota. 7. Sumber daya manusia dan sistem kelembagaan di kota relatif lebih mampu merespon perubahan sistem ekonomi politik dalam era desentralisasi fiskal, terbukti dari dampak pemerataan DAU di kota berhasil dengan baik sedangkan di kabupaten adalah sebaliknya, yaitu dampak pemerataan kurang baik. 8. Semua kebijakan desentralisasi fiskal bersifat ekspansif dalam perekonomian daerah, sehingga selalu menyebabkan inflasi di kabupaten maupun di kota, namun pada angka yang cukup moderat (rata-rata kurang dari 1.00%). 9. Kebijakan-kebijakan

yang bersifat kontraktif seperti peningkatan Pajak

Daerah ataupun Retribusi akan berdampak pada stagflasi ekonomi bila tidak diikuti dengan kebijakan yang bersifat ekspansif (dalam bentuk pengeluaran pemerintah) dan dalam jumlah yang relatif sama. 10.

Kinerja Perekonomian ditentukan oleh kondisi infrastruktur dan investasi serta tingkat kepastian berusaha.

11. Peningkatan PAD bila sepenuhnya digunakan untuk membiayai belanja rutin, maka akan menghasilkan kinerja perekonomian yang lebih baik di kabupaten

238

maupun di kota, namun secara umum kinerja di kota lebih baik dibandingkan dengan di kabupaten , barangkali karena PNS pada umumnya beraktivitas di kota. 12. Peningkatan PAD bila sepenuhnya digunakan untuk membiayai belanja pembangunan, maka akan menghasilkan kinerja perekonomian yang lebih baik di kabupaten maupun di kota, namun secara umum kinerja di kota lebih baik dibandingkan dengan di kabupaten semakin menunjukkan betapa SDM maupun sistem kelembagaan di kota lebih responsif menyongsong desentralisasi fiskal.

Temua ini juga menujukkan betapa pembangunan

ekonomi bias kota. 13. Dayacipta Kesempatan Kerja dari pengeluaran pemerintah (baik dalam bentuk Pengeluaran Rutin maupun Pengeluaran Pembangunan) di kabupaten lebih besar dibandingkan dengan di kota. 14. Kebijakan peningkatan Retribusi menyebabkan Pemerataan ”kemiskinan” di Sumatera Utara. 15. Kebijakan yang bersifat paduan (mix policy) selalu memberikan dampak yang baik terhadap Distribusi Pendapatan di kabupaten maupun di kota 9.2. Implikasi Kebijakan 1. Agar pemerintah melakukan efisiensi di pos Pengeluaran Rutin dan mengalokasikannya kembali pada pos Pengeluaran Pembangunan karena memberikan dampak yang relatif baik pada kinerja fiskal dan perekonomian di kabupaten maupun kota. 2. Untuk menekan biaya transaksi dalam menanggulangi Fiskal gap sebaiknya pemerintah pusat mengalihkan sumber-sumber penerimaan yang lebih besar

239

kepada pemerintah daerah sedemikian rupa hingga fiskal gap seminimum mungkin. 3.

Untuk mendapatkan output yang baik bagi pekerja dan juga pengusaha, maka pemerintah daerah harus selalu memperhatikan kenaikan upah para pekerja namun dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang proporsional, agar beban kenaikan upah terkompensasi dengan kemudahan infrastruktur yang diperoleh pengusaha.

4. Guna mengembalikan iklim investasi pada kondisi sebelum krisis ekonomi, maka pembangunan infrastruktur harus segera dilaksanakan, karena pembangunan infrastruktur merupakan syarat penting bagi peningkatan jumlah investasi di Sumatera Utara.

Apalagi dalam arah pembangunan

ekonomi di Sumatera Utara (Propeda SUMUT 2001-2005) ditekankan pentingnya pembangunan infrastruktur ini, terutama di daerah-daerah tertentu seperti wilayah Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur. 5. Mengingat jumlah

DAU (yang adalah komponen terbesar dari transfer)

sesungguhnya lebih bersifat ”given” bagi pemerintah daerah, walau memberikan dampak yang bagi kinerja fiskal dan perekonomian, namun perhatian harus lebih ditingkatkan pada kemapauan fiskal daerah (PAD: sepenuhnya berada dibawah kendali pemerintah daerah) serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam, untuk dapat meningkatkan penerimaan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan juga Bagi Hasil Pajak. . 6. Setuju atau tidak pembangunan ekonomi yang terjadi selalu bias kota, maka untuk tidak memperbesar kesenjangan antara desa dan kota maka perlu dilakukan terobosan dalam pemilihan kebijakan yang bias desa.

240

9.3. Saran Penelitian Lanjutan Sehubungan dengan keterbatasan penelitian, sebagaimana dijelaskan pada awal tulisan ini, maka guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensive maka beberapa masukan berikut ini dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian lanjutan: 1. Memasukkan Dana Dekonsentrasi kedalam Dana transfer dari pemerintah pusat. Peranan Dana dekonsentrasi relatif besar dalam penerimaan daerah, dan diduga berpengaruh besar terhadap kinerja fiskal dan perekonomian daerah Sumatera Utara. 2. Melakukan evaluasi dan peramalan dampak desentralisasi fiskal menurut sektor produksi untuk mendapatkan hasil analisis dan implikasi kebijakan yang lebih spesifik dan mendalam 3. Memasukkan sektor ekspor-impor antara kabupaten/kota kedalam model Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara guna mendapatkan gambaran interaksi perekonomian antara daerah. 4. Mengevaluasi dan meramalkan dampak interregional kebijakan fiskal di Sumatera Utara, guna mendapatkan sumbangan perekonomian Sumatera Utara terhadap perekonoian nasional secara keseluruhan.

Lampiran 1. Keterangan Variabel Dalam Model Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nama Variabel RUEXP LRUEXP DEVEXP LDEVEXP TGEXP TGREV PAD DAU LDAU PDRB FISGAP BHSDA BHP LBHP DAK TAXDA LTAXDA RETRIB LRETRIB BUMD PADLAIN SIAP PINJAM BPEGAWAI REVLAIN

Keterangan Variabel Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah Tahun Lalu Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun Lalu Total Pengeluaran Pemerintah daerah (=RUEXP + DEVEXP) Total Penerimaan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Lalu Produk Domestik Regional Bruto Kesenjangan Fiskal Penerimaan dari Bagi Hasil Sumberdaya Alam Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Tahun Lalu Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Penerimaan dari Pajak Daerah Penerimaan dari Pajak Daerah Tahun Lalu Penerimaan dari Retribusi Penerimaan dari Retribusi Tahun Lalu Penerimaan dari Laba BUMD Penerimaan PAD lainnya, selain TAXDA RETRIB dan BUMD Sisa Anggaran tahun lalu Pinjaman yang dilakukan daerah dari luar negeri maupun luar negeri. Jumlah Belanja Pegawai Penerimaan lain daerah selain PAD, BHP, DAU, DAK,BHSDA dan PINJAM

Satuan Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah Juta Rupiah

247

Lampiran 1. Lanjutan No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nama Variabel INVDA SUBUDA UPAHDA INFRAS INFLADA BKERJA LUAS MOTOR POP MISKIN DISTRIB DK 98

38

DDF

39 40 41

CV s X

Keterangan Variabel Nilai Investasi di daerah Suku Bunga di Daerah Tingkat Upah di Daerah Pembangunan Infrastruktur di Daerah Tingkat Inflasi di Daerah Jumlah Kesempatan Kerja Daerah Luas Wilayah (Km persegi) Jumlah Kenderaan bermotor Jumlah Penduduk Jumlah Orang Miskin Distribusi Pendapatan di Daerah Dummy Krisis 98 (DK 98 = 1, krisis ekonomi tahun 1998 berpengaruh nyta dan DK 98 = 0, krisis ekonomi tahun 1998 tidak berpengaruh nyata) Dummy Desentralisasi Fiskal (DDF = 1, ada perbedaan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dan DDF=0, tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal) Coefficient variation Simpangan Baku PDRB kabupaten dan kota Rata-rata PDRB kabupaten dan kota

Satuan Juta Rupiah Persen Ribu Rupiah KM Persen Ribu Jiwa Km persegi Unit Ribu Jiwa Ribu Jiwa -

Juta Rupiah Juta Rupiah

248

Lampiran 2 . Data Fiskal dan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1990-2003

Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND DDF Nias 1 0.0 0.0 0.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 1.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 2.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 3.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 4.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 5.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 6.0 0.0 Nias 1 1.0 0.0 7.0 0.0 Nias 1 0.0 1.0 8.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 9.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 10.0 0.0 Nias 1 0.0 0.0 11.0 1.0 Nias 1 0.0 0.0 12.0 1.0 Nias 1 0.0 0.0 13.0 1.0 Nias 1 0.0 0.0 14.0 1.0 Tapsel 2 0.0 0.0 0.0 0.0 Tapsel 2 0.0 0.0 1.0 0.0 Tapsel 2 0.0 0.0 2.0 0.0 Tapsel 2 0.0 0.0 3.0 0.0 Tapsel 2 0.0 0.0 4.0 0.0 Tapsel 2 0.0 0.0 5.0 0.0 Tapsel 2 0.0 0.0 6.0 0.0 Tapsel 2 1.0 0.0 7.0 0.0 Tapsel 2 0.0 1.0 8.0 0.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 47 99 401 0.0 126 98 441 0.0 455 161 484 0.0 290 122 634 0.0 140 158 685 0.0 1328 184 710 0.0 344 238 697 0.0 340 330 769 0.0 1180 494 387 0.0 1321 752 1313 0.0 5070 797 444 0.0 8046 2136 822 0.0 12204 1915 1590 184.0 23050 4773 4474 270.0 38954 6634 6129 396.0 395 371 933 46.2 193 393 1049 50.2 158 417 1063 49.9 893 716 1147 51.2 2135 845 1368 114.0 2301 977 1612 210.1 1155 1207 1823 250.3 1118 1360 2151 259.2 880 1208 1107 240.9

249

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND DDF Tapsel 2 0.0 0.0 9.0 0.0 Tapsel 2 0.0 0.0 10.0 0.0 Tapsel 2 0.0 0.0 11.0 1.0 Tapsel 2 0.0 0.0 12.0 1.0 Tapsel 2 0.0 0.0 13.0 1.0 Tapsel 2 0.0 0.0 14.0 1.0 Tapteng 3 0.0 0.0 0.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 1.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 2.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 3.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 4.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 5.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 6.0 0.0 Tapteng 3 1.0 0.0 7.0 0.0 Tapteng 3 0.0 1.0 8.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 9.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 10.0 0.0 Tapteng 3 0.0 0.0 11.0 1.0 Tapteng 3 0.0 0.0 12.0 1.0 Tapteng 3 0.0 0.0 13.0 1.0 Tapteng 3 0.0 0.0 14.0 1.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 2447 1477 1221 0.0 7993 1472 1459 0.0 10843 2426 2433 0.0 32367 4482 6389 50.0 27353 6893 7658 120.0 29860 5686 9179 120.0 158 60 270 1.1 243 86 389 0.8 424 102 450 0.3 711 130 558 0.5 956 172 621 4.9 701 216 760 21.2 226 245 916 52.6 183 289 963 73.4 2048 536 621 59.2 2836 592 569 0.0 3000 551 465 0.0 2955 900 700 0.0 25021 1317 1291 54.0 29250 1631 1095 54.0 27135 2019 1192 54.0

250

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND DDF Taput 4 0.0 0.0 0.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 1.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 2.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 3.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 4.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 5.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 6.0 0.0 Taput 4 1.0 0.0 7.0 0.0 Taput 4 0.0 1.0 8.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 9.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 10.0 0.0 Taput 4 0.0 0.0 11.0 1.0 Taput 4 0.0 0.0 12.0 1.0 Taput 4 0.0 0.0 13.0 1.0 Taput 4 0.0 0.0 14.0 1.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 0.0 0.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 1.0 0.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 2.0 0.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 3.0 0.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 4.0 0.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 5.0 0.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 6.0 0.0 Lab.Batu 5 1.0 0.0 7.0 0.0 Lab.Batu 5 0.0 1.0 8.0 0.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 644 2597 2031 0.0 1029 1011 863 10.0 568 2167 887 10.0 1149 2346 1003 20.0 621 2296 1043 56.0 1289 2432 1336 51.3 915 2992 1337 92.3 2287 3478 1466 107.5 2089 1762 833 768.0 5757 1432 4069 0.0 6959 1207 3840 0.0 13182 1726 2778 12.0 37475 6162 8444 11.3 18828 7489 10721 44.0 28151 6825 13612 44.0 164 262 691 66.5 568 308 805 48.2 59 283 821 24.9 676 391 777 32.9 263 486 977 111.4 573 872 3044 218.3 561 1023 3150 342.0 2756 1243 3121 399.2 2200 1670 1101 313.1

251

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND Lab.Batu 5 0.0 0.0 9.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 10.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 11.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 12.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 13.0 Lab.Batu 5 0.0 0.0 14.0 Asahan 6 0.0 0.0 0.0 Asahan 6 0.0 0.0 1.0 Asahan 6 0.0 0.0 2.0 Asahan 6 0.0 0.0 3.0 Asahan 6 0.0 0.0 4.0 Asahan 6 0.0 0.0 5.0 Asahan 6 0.0 0.0 6.0 Asahan 6 1.0 0.0 7.0 Asahan 6 0.0 1.0 8.0 Asahan 6 0.0 0.0 9.0 Asahan 6 0.0 0.0 10.0 Asahan 6 0.0 0.0 11.0 Asahan 6 0.0 0.0 12.0 Asahan 6 0.0 0.0 13.0 Asahan 6 0.0 0.0 14.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) DDF 0.0 4714 2598 1577 0.0 0.0 507 3192 1576 0.0 1.0 8999 3086 3120 1.5 1.0 17760 5089 4227 25.0 1.0 30012 5897 8337 72.0 1.0 43012 6841 10838 72.0 0.0 686 1518 758 72.9 0.0 357 781 753 47.8 0.0 777 988 775 15.6 0.0 604 898 617 16.8 0.0 920 1396 650 120.8 0.0 64 2104 865 202.6 0.0 634 2695 1147 392.9 0.0 263 2892 1304 394.1 0.0 742 3089 1223 355.7 0.0 1631 6437 1701 0.0 0.0 6132 5958 2448 0.0 1.0 10090 12476 2328 0.0 1.0 18349 14300 3097 0.0 1.0 3113 15113 3905 0.0 1.0 10731 15993 4924 0.0

252

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND DDF Simalung 7 0.0 0.0 0.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 1.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 2.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 3.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 4.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 5.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 6.0 0.0 Simalung 7 1.0 0.0 7.0 0.0 Simalung 7 0.0 1.0 8.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 9.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 10.0 0.0 Simalung 7 0.0 0.0 11.0 1.0 Simalung 7 0.0 0.0 12.0 1.0 Simalung 7 0.0 0.0 1.0 1.0 Simalung 7 0.0 0.0 14.0 1.0 Dairi 8 0.0 0.0 0.0 0.0 Dairi 8 0.0 0.0 1.0 0.0 Dairi 8 0.0 0.0 2.0 0.0 Dairi 8 0.0 0.0 3.0 0.0 Dairi 8 0.0 0.0 4.0 0.0 Dairi 8 0.0 0.0 5.0 0.0 Dairi 8 0.0 0.0 6.0 0.0 Dairi 8 1.0 0.0 7.0 0.0 Dairi 8 0.0 1.0 8.0 0.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 584 330 670 89.4 68 377 776 53.9 82 604 864 16.0 286 831 1043 16.7 625 923 1111 102.1 581 1147 1271 181.5 1151 1235 1451 308.4 968 1273 1920 358.1 315 1662 1330 327.4 201 3350 1345 0.0 507 3192 1576 0.0 5723 7990 2574 0.0 8573 9180 3300 0.0 9260 10193 5133 0.0 10001 11318 7984 0.0 45 147 397 24.3 40 128 397 20.0 15 129 420 4.2 271 126 482 8.3 42 152 516 32.2 108 253 650 33.1 74 251 714 39.1 277 278 906 52.5 363 238 494 56.3

253

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND Dairi 8 0.0 0.0 9.0 Dairi 8 0.0 0.0 10.0 Dairi 8 0.0 0.0 11.0 Dairi 8 0.0 0.0 12.0 Dairi 8 0.0 0.0 13.0 Dairi 8 0.0 0.0 14.0 Karo 9 0.0 0.0 0.0 Karo 9 0.0 0.0 1.0 Karo 9 0.0 0.0 2.0 Karo 9 0.0 0.0 3.0 Karo 9 0.0 0.0 4.0 Karo 9 0.0 0.0 5.0 Karo 9 0.0 0.0 6.0 Karo 9 1.0 0.0 7.0 Karo 9 0.0 1.0 8.0 Karo 9 0.0 0.0 9.0 Karo 9 0.0 0.0 10.0 Karo 9 0.0 0.0 11.0 Karo 9 0.0 0.0 12.0 Karo 9 0.0 0.0 13.0 Karo 9 0.0 0.0 14.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) DDF 0.0 1216 371 611 0.0 0.0 2197 424 704 0.0 1.0 2874 862 2547 0.0 1.0 10728 941 2717 0.0 1.0 11403 1027 2898 0.0 1.0 12121 1121 3092 0.0 0.0 20 323 760 6.9 0.0 90 439 880 4.2 0.0 163 492 1034 11.3 0.0 109 1273 1226 16.5 0.0 223 721 1222 25.5 0.0 231 917 1779 33.6 0.0 287 1135 2059 60.8 0.0 247 1107 2348 79.4 0.0 430 1931 4094 138.4 0.0 132 1444 1922 0.0 0.0 1719 1292 1455 0.0 1.0 5214 2374 1925 0.0 1.0 9691 3213 3751 10.0 1.0 15446 3223 3695 20.0 1.0 24617 3232 3695 20.0

254

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND DDF D.Serdang 10 0.0 0.0 0.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 1.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 2.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 3.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 4.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 5.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 6.0 0.0 D.Serdang 10 1.0 0.0 7.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 1.0 8.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 9.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 10.0 0.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 11.0 1.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 12.0 1.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 13.0 1.0 D.Serdang 10 0.0 0.0 14.0 1.0 Langkat 11 0.0 0.0 0.0 0.0 Langkat 11 0.0 0.0 1.0 0.0 Langkat 11 0.0 0.0 2.0 0.0 Langkat 11 0.0 0.0 3.0 0.0 Langkat 11 0.0 0.0 4.0 0.0 Langkat 11 0.0 0.0 5.0 0.0 Langkat 11 0.0 0.0 6.0 0.0 Langkat 11 1.0 0.0 7.0 0.0 Langkat 11 0.0 1.0 8.0 0.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 489 1229 1308 0.0 395 1551 1213 0.0 570 2001 1197 0.0 1372 2584 1304 0.0 872 3034 2076 0.0 2391 4413 2699 0.0 1712 4707 2854 0.0 4021 5956 3511 423.3 1894 5275 1658 384.7 9926 8081 2204 0.0 19930 8446 3754 0.0 17557 16655 7222 0.0 7285 21838 8710 0.0 1500 32528 15166 0.0 1500 48453 26409 0.0 2 318 651 87.4 40 600 188 71.1 0 540 260 30.0 61 770 244 50.8 8 786 1004 127.1 335 1048 1564 205.1 357 1116 1665 218.4 61 1575 2105 418.5 655 1543 633 361.4 255

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kab/Kota Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga

Kriteria DK97 DK98 TREND 11 0.0 0.0 9.0 11 0.0 0.0 10.0 11 0.0 0.0 11.0 11 0.0 0.0 12.0 11 0.0 0.0 13.0 11 0.0 0.0 14.0 12 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 1.0 12 0.0 0.0 2.0 12 0.0 0.0 3.0 12 0.0 0.0 4.0 12 0.0 0.0 5.0 12 0.0 0.0 6.0 12 1.0 0.0 7.0 12 0.0 1.0 8.0 12 0.0 0.0 9.0 12 0.0 0.0 10.0 12 0.0 0.0 11.0 12 0.0 0.0 12.0 12 0.0 0.0 13.0 12 0.0 0.0 14.0

DDF 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 765 3079 934 40.0 6688 3177 1209 35.0 9866 5533 2810 0.0 26725 8065 3429 0.0 8683 7924 4206 0.0 8683 7925 5158 0.0 4 183 212 22.9 75 209 252 60.6 78 197 309 60.2 47 223 480 60.3 13 229 620 109.9 297 274 727 64.8 294 271 719 64.1 252 306 953 80.1 208 370 800 62.7 1493 401 867 41.0 1532 351 840 50.0 1486 595 1637 80.0 7708 974 2087 100.0 18087 1025 2600 120.0 18087 1080 3238 144

256

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND DDF T.Balai 13 0.0 0.0 0.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 1.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 2.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 3.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 4.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 5.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 6.0 0.0 T.Balai 13 1.0 0.0 7.0 0.0 T.Balai 13 0.0 1.0 8.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 9.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 10.0 0.0 T.Balai 13 0.0 0.0 11.0 1.0 T.Balai 13 0.0 0.0 12.0 1.0 T.Balai 13 0.0 0.0 13.0 1.0 T.Balai 13 0.0 0.0 14.0 1.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 0.0 0.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 1.0 0.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 2.0 0.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 3.0 0.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 4.0 0.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 5.0 0.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 6.0 0.0 P.Siantar 14 1.0 0.0 7.0 0.0 P.Siantar 14 0.0 1.0 8.0 0.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 35 319 308 15.0 18 343 279 18.7 17 343 342 13.8 537 410 412 26.8 9 408 479 44.9 75 447 618 62.4 342 619 781 70.0 534 632 792 103.1 743 656 837 112.1 2055 873 1087 82.5 7636 767 1096 70.0 5805 1532 1998 15.0 42333 2685 2460 60.0 36722 2720 2968 70.0 36722 2755 3582 82 43 569 615 116.3 64 633 698 119.0 108 757 1155 116.2 104 778 1373 115.0 200 920 1521 125.2 77 1000 1807 158.2 89 1401 2448 111.2 51 1360 2572 173.6 32 1283 2668 256.0 257

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND P.Siantar 14 0.0 0.0 9.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 10.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 11.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 12.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 13.0 P.Siantar 14 0.0 0.0 14.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 0.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 1.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 2.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 3.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 4.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 5.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 6.0 T.Tinggi 15 1.0 0.0 7.0 T.Tinggi 15 0.0 1.0 8.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 9.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 10.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 11.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 12.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 13.0 T.Tinggi 15 0.0 0.0 14.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) DDF 0.0 141 2696 2703 63.7 0.0 151 1996 2435 0.0 1.0 1015 3469 3986 0.0 1.0 11611 4251 4227 0.0 1.0 11628 4285 5733 530.0 1.0 11644 4319 7775 530.0 0.0 0 273 418 0.0 0.0 3 290 544 20.5 0.0 23 364 590 18.1 0.0 7 621 683 19.9 0.0 31 588 859 21.8 0.0 356 731 958 17.1 0.0 125 743 943 17.9 0.0 156 930 1179 22.4 0.0 327 782 1406 58.6 0.0 1097 1131 1208 0.0 0.0 5834 560 1372 0.0 1.0 2818 1868 1884 0.0 1.0 17086 1985 1732 0.0 1.0 14730 2023 2062 0.0 1.0 14730 2062 2456 0.0

258

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND DDF Medan 16 0.0 0.0 0.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 1.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 2.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 3.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 4.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 5.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 6.0 0.0 Medan 16 1.0 0.0 7.0 0.0 Medan 16 0.0 1.0 8.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 9.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 10.0 0.0 Medan 16 0.0 0.0 11.0 1.0 Medan 16 0.0 0.0 12.0 1.0 Medan 16 0.0 0.0 13.0 1.0 Medan 16 0.0 0.0 14.0 1.0 Binjai 17 0.0 0.0 0.0 0.0 Binjai 17 0.0 0.0 1.0 0.0 Binjai 17 0.0 0.0 2.0 0.0 Binjai 17 0.0 0.0 3.0 0.0 Binjai 17 0.0 0.0 4.0 0.0 Binjai 17 0.0 0.0 5.0 0.0 Binjai 17 0.0 0.0 6.0 0.0 Binjai 17 1.0 0.0 7.0 0.0 Binjai 17 0.0 1.0 8.0 0.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 2300 6502 7175 255.0 4362 8421 10606 95.7 3610 11172 13098 325.0 3684 11402 13368 331.7 8625 15953 17821 508.7 12416 22352 17291 533.0 5165 27178 19294 741.7 9954 32339 17351 902.2 8317 30576 9786 866.6 5500 37673 19276 360.6 10407 36611 18369 102.3 3087 58158 28489 613.5 32316 80418 60854 1477.6 10161 109090 107469 1040.0 10161 147984 189790 1040.0 37 379 535 13.0 5 350 600 0.0 54 401 690 13.0 81 495 881 13.0 276 729 1299 7.1 511 774 1474 17.1 421 843 1720 23.0 331 968 1624 27.0 70 1157 1273 80.0 259

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kab/Kota Kriteria DK97 DK98 TREND Binjai 17 0.0 0.0 9.0 Binjai 17 0.0 0.0 10.0 Binjai 17 0.0 0.0 11.0 Binjai 17 0.0 0.0 12.0 Binjai 17 0.0 0.0 13.0 Binjai 17 0.0 0.0 14.0

SIAP TAXDA RETRIB BUMD (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) DDF 0.0 1262 1049 1325 50.5 0.0 1574 1365 1472 5.0 1.0 1521 1214 2508 0.0 1.0 12846 2367 3176 0.0 1.0 15894 4873 3671 0.0 1.0 15894 10035 4242 0.0

260

Lampiran 2. Lanjutan

PADLAIN Tahun Kab/Kota Kriteria (Juta Rp) 1990 Nias 1 44.8 1991 Nias 1 42.5 1992 Nias 1 42.5 1993 Nias 1 50.6 1994 Nias 1 117.9 1995 Nias 1 107.0 1996 Nias 1 244.6 1997 Nias 1 162.6 1998 Nias 1 1026.3 1999 Nias 1 880.6 2000 Nias 1 494.0 2001 Nias 1 2511.1 2002 Nias 1 2463.0 2003 Nias 1 2786.0 2004 Nias 1 3151.0 1990 Tapsel 2 87.5 1991 Tapsel 2 101.4 1992 Tapsel 2 248.1 1993 Tapsel 2 119.6 1994 Tapsel 2 196.1 1995 Tapsel 2 186.6 1996 Tapsel 2 215.4 1997 Tapsel 2 268.4 1998 Tapsel 2 1877.8

PAD (Juta Rp) 544.7 582.4 688.2 807.1 961.2 1000.9 1179.7 1261.7 1907.0 2945.6 1735.0 5469.2 6152.0 12303.0 19131.0 1438.0 1592.9 1778.1 2034.4 2522.6 2986.3 3495.6 4038.5 4433.5

PINJAM DAK BHSDA DAU BHP (Juta REVLAIN (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) Rp) 190.0 42.9 8978 0.0 0.0 0.0 826.0 371.7 10059 0.0 0.0 0.0 978.7 10.7 12712 0.0 0.0 0.0 1084.6 50.4 16327 0.0 0.0 0.0 2672.3 79.2 16181 0.0 0.0 0.0 3010.1 179.4 22368 0.0 0.0 0.0 3225.3 234.4 19477 0.0 0.0 0.0 3446.3 286.4 33901 0.0 0.0 0.0 3961.2 320.0 71676 0.0 0.0 0.0 7532.7 595.7 88592 0.0 0.0 134.9 7359.7 281.4 82544 0.0 0.0 0.0 14416.5 811.7 195385 0.0 4883.7 115.0 18450.0 1303.0 209441 0.0 2860.0 0.0 17259.0 2035.0 233594 0.0 0.0 1220.0 19157.0 3215.0 254617 0.0 0.0 0.0 2140.0 291.2 16901 0.0 0.0 0.0 2779.4 618.8 19070 0.0 0.0 0.0 3155.7 376.3 25311 0.0 0.0 0.0 3882.4 526.4 28893 0.0 0.0 0.0 6174.0 612.8 26830 0.0 0.0 0.0 7070.2 1221.7 32563 0.0 0.0 0.0 8341.8 1026.4 38613 0.0 0.0 0.0 8547.1 977.1 52153 0.0 0.0 0.0 9204.9 1083.4 143301 0.0 0.0 0.0 261

Lampiran 2. Lanjutan DAK PINJAM DAU BHP BHSDA PAD (Juta REVLAIN (Juta (Juta (Juta (Juta (Juta PADLAIN Rp) (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) Rp) Rp) Tahun Kab/Kota Kriteria (Juta Rp) 1999 Tapsel 2 1231.7 3929.4 12438.3 1034.0 140024 0.0 0.0 34775.2 2000 Tapsel 2 635.9 3567.1 15174.9 1618.7 161170 0.0 0.0 4000.0 2001 Tapsel 2 1390.6 6249.0 29983.8 4284.9 358043 16890.0 0.0 42736.0 2002 Tapsel 2 1709.1 12580.4 26152.4 5601.1 393310 8218.0 7435.0 3770.0 2003 Tapsel 2 2750.0 17420.0 42636.0 6708.0 437512 28940 0.0 0.0 2004 Tapsel 2 4424.0 19162.0 43636.0 6808.0 481263 28940 0.0 0.0 1990 Tapteng 3 80.1 410.3 274.9 63.2 6903 0.0 0.0 0.0 1991 Tapteng 3 23.6 498.8 683.8 417.3 9666 0.0 0.0 0.0 1992 Tapteng 3 87.7 640.2 977.2 113.1 12005 0.0 0.0 0.0 1993 Tapteng 3 202.3 891.3 1294.0 46.1 14724 0.0 0.0 0.0 1994 Tapteng 3 439.6 1237.7 3936.4 118.4 12525 0.0 0.0 0.0 1995 Tapteng 3 337.5 1335.1 4481.8 141.6 14002 0.0 0.0 0.0 1996 Tapteng 3 505.9 1719.5 4974.7 247.7 16736 0.0 0.0 0.0 1997 Tapteng 3 674.4 1999.8 6997.0 342.8 20363 0.0 0.0 0.0 1998 Tapteng 3 346.1 1562.4 5442.2 240.5 35795 0.0 0.0 0.0 1999 Tapteng 3 88.5 1249.4 5496.0 123.7 51102 0.0 0.0 0.0 2000 Tapteng 3 435.7 1452.1 6324.6 146.1 36895 0.0 0.0 7985.0 2001 Tapteng 3 1420.7 3020.8 8729.3 693.3 105500 709.3 0.0 15634.8 2002 Tapteng 3 2464.0 5026.4 13023.0 826.3 123337 248.8 0.0 2661.8 2003 Tapteng 3 2401.0 5126.5 15223.0 1681.8 129090 6600.0 0.0 12120.4 2004 Tapteng 3 2432.5 5228.6 17794.6 1740.7 135111 6600.0 0.0 12120.0

262

Lampiran 2. Lanjutan

PADLAIN Tahun Kab/Kota Kriteria (Juta Rp) 1990 Taput 4 157.2 1991 Taput 4 187.4 1992 Taput 4 108.9 1993 Taput 4 219.6 1994 Taput 4 632.5 1995 Taput 4 222.3 1996 Taput 4 247.3 1997 Taput 4 638.9 1998 Taput 4 54.1 1999 Taput 4 502.1 2000 Taput 4 994.8 2001 Taput 4 10518.4 2002 Taput 4 15120.9 2003 Taput 4 17990.4 2004 Taput 4 16555.4 1990 Lab.Batu 5 67.8 1991 Lab.Batu 5 174.8 1992 Lab.Batu 5 154.1 1993 Lab.Batu 5 144.1 1994 Lab.Batu 5 126.5 1995 Lab.Batu 5 155.4 1996 Lab.Batu 5 128.4 1997 Lab.Batu 5 284.4 1998 Lab.Batu 5 448.3

PAD (Juta Rp) 4785.2 2071.5 3173.4 3588.8 4027.6 4041.6 4669.1 5689.8 3417.1 6003.4 6042.6 15034.5 22636.9 24548.6 26621.7 1087.9 1336.0 1282.9 1344.7 1700.7 4289.9 4642.8 5048.1 3532.7

BHSDA DAU BHP (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) 1517.6 215.9 16447 1777.1 847.2 16764 1818.1 2457.7 20242 2341.0 2341.0 25146 4635.7 1020.2 22411 4708.7 1683.9 30756 6340.5 2797.9 29171 6969.1 2211.9 43306 6568.7 2860.8 79211 9802.0 3836.8 117242 10856.6 2703.0 125643 18187.1 4026.0 297889 23390.8 4561.9 353574 22694.7 4293.9 384360 23042.7 4293.9 385360 5900.9 114.4 12801 5523.5 130.8 13313 5715.4 115.3 18534 7531.9 192.5 20024 9329.8 201.7 21343 9974.0 559.9 22254 12409.8 635.0 24209 13303.5 716.8 30743 17907.9 826.5 62584

PINJAM DAK (Juta REVLAIN (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) 0.0 0.0 0.0 0.0 136.3 0.0 0.0 80.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 984.9 0.0 0.0 1640.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2832.8 0.0 0.0 2543.2 18920.3 0.0 38570.6 1034.8 0.0 35524.2 19600.0 0.0 18058.7 10317.0 0.0 18058.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2238.4 0.0 0.0 2594.0 0.0 263

Lampiran 2. Lanjutan

PADLAIN Tahun Kab/Kota Kriteria (Juta Rp) 1999 Lab.Batu 5 256.8 2000 Lab.Batu 5 355.6 2001 Lab.Batu 5 2175.8 2002 Lab.Batu 5 4015.8 2003 Lab.Batu 5 4301 2004 Lab.Batu 5 4730.5 1990 Asahan 6 85.5 1991 Asahan 6 109.5 1992 Asahan 6 84.1 1993 Asahan 6 64.3 1994 Asahan 6 120.4 1995 Asahan 6 56.9 1996 Asahan 6 98.1 1997 Asahan 6 156.4 1998 Asahan 6 229.9 1999 Asahan 6 115.5 2000 Asahan 6 209.7 2001 Asahan 6 765.4 2002 Asahan 6 1617.8 2003 Asahan 6 2479.4 2004 Asahan 6 3798.5

PAD (Juta Rp) 4431.2 5123.4 8383.3 13356.6 18606.5 25919.9 2434.0 1691.1 1861.9 1596.2 2287.9 3228.6 4333.7 4746.6 4897.3 8253.9 8615.4 15569.2 19015.2 21497.9 24304.7

DAU BHP BHSDA (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) 15847.7 825.6 91654 18734.0 992.3 118161 26369.7 9816.2 173648 28512.1 1542.9 218440 45114.7 1466.1 263300 53114.7 1504.5 317373 6035.8 19.9 8623 5506.4 33.4 12807 5930.2 15.6 16768 9354.7 26.6 24066 10393.4 124.6 20220 11520.2 246.4 21015 12740.5 304.5 21512 13745.5 380.1 34341 16534.5 58.9 72800 19956.8 69.1 94721 17147.7 48.6 95424 33309.1 740.2 215626 43470.5 966.6 233500 39155.6 985.6 292739 41313.0 1004.9 367007

DAK PINJAM (Juta REVLAIN (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10456.2 880.7 0.0 22261.5 8775.8 0.0 20761.3 8775.8 0.0 20761.3 0.0 306.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.1 0.0 0.0 46.8 0.0 0.0 10244.6 4142.2 0.0 9614.7 6606.7 3398.2 2996.9 0.0 0.0 2996.9

264

Lampiran 2. Lanjutan

PADLAIN Tahun Kab/Kota Kriteria (Juta Rp) 1990 Simalung 7 35.5 1991 Simalung 7 109.4 1992 Simalung 7 651.0 1993 Simalung 7 104.8 1994 Simalung 7 108.8 1995 Simalung 7 671.5 1996 Simalung 7 1274.7 1997 Simalung 7 918.1 1998 Simalung 7 97.0 1999 Simalung 7 317.6 2000 Simalung 7 355.6 2001 Simalung 7 1231.3 2002 Simalung 7 1879.3 2003 Simalung 7 2147.4 2004 Simalung 7 2453.7 1990 Dairi 8 5.2 1991 Dairi 8 9.4 1992 Dairi 8 5.8 1993 Dairi 8 32.1 1994 Dairi 8 60.8 1995 Dairi 8 22.1 1996 Dairi 8 48.0 1997 Dairi 8 37.7 1998 Dairi 8 124.1

PAD (Juta Rp) 1124.6 1315.8 2135.1 1995.7 2244.9 3270.1 4269.1 4468.7 3416.3 5012.1 5123.4 11796.2 14359.2 17473.0 21755.5 574.3 554.6 558.7 648.6 761.8 958.6 1051.7 1273.9 912.2

BHSDA DAU BHP (Juta (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) 3614.6 140.3 11211 3395.2 658.2 14457 4238.8 262.5 19286 5319.5 171.2 24210 7051.4 406.6 19032 8294.5 363.6 22949 10047.0 642.1 70393 10982.0 651.8 80308 15896.7 812.8 97171 16918.9 1369.4 121535 18734.0 992.3 118161 33188.4 4745.9 260304 36169.2 5133.4 276260 46592.0 3138.7 299970 60018.3 4136.0 325715 308.9 114.5 6600 428.0 630.2 8153 1017.2 428.1 11362 1633.4 99.0 12549 2597.9 272.0 12595 2492.8 468.2 13877 3177.0 658.3 14617 3403.9 509.5 36605 3648.1 964.1 37177

PINJAM DAK (Juta REVLAIN (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22389.9 0.0 4183.2 23492.5 0.0 8953.5 2100.0 0.0 46029.3 2100.0 0.0 46029.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 418.0 0.0 0.0 0.0 0.0

265

Lampiran 2. Lanjutan

PADLAIN Tahun Kab/Kota Kriteria (Juta Rp) 1999 Dairi 8 36.0 2000 Dairi 8 553.6 2001 Dairi 8 578.8 2002 Dairi 8 1074.0 2003 Dairi 8 700.0 2004 Dairi 8 700.0 1990 Karo 9 260.6 1991 Karo 9 325.5 1992 Karo 9 296.9 1993 Karo 9 355.3 1994 Karo 9 565.2 1995 Karo 9 155.9 1996 Karo 9 277.8 1997 Karo 9 356.8 1998 Karo 9 622.1 1999 Karo 9 199.3 2000 Karo 9 2689.7 2001 Karo 9 389.3 2002 Karo 9 534.8 2003 Karo 9 505.5 2004 Karo 9 505.5

PAD (Juta Rp) 1018.1 1681.0 3987.5 4732.0 4625.6 4913.2 1349.7 1648.8 1834.5 2871.3 2533.9 2885.3 3532.0 3891.5 6784.7 3566.0 5436.7 4688.6 6195.7 7442.8 7452.9

DAK PINJAM DAU BHP BHSDA (Juta REVLAIN (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) Rp) 4295.6 1329.8 55018 0.0 0.0 0.0 4956.1 909.4 43459 0.0 0.0 997.6 7984.5 6972.0 97725 1508.3 1838.4 20695.4 10329.4 7315.2 132130 4412.0 97.0 1366.5 10886.6 5025.0 161266 11600.0 0.0 1259.5 11473.9 5025.0 196826.1 30498.6 0.0 1259.5 380.0 98.4 9213 0.0 0.0 0.0 549.0 650.7 9891 0.0 0.0 0.0 549.4 205.6 11300 0.0 0.0 0.0 1071.7 201.6 12413 0.0 0.0 0.0 1737.9 185.7 13318 0.0 0.0 0.0 2789.7 347.6 14850 0.0 0.0 0.0 3171.6 707.6 15236 0.0 0.0 0.0 3160.7 666.0 21778 0.0 0.0 0.0 5510.6 1161.2 37969 0.0 0.0 0.0 4005.4 1311.5 58338 0.0 0.0 614.0 4539.7 970.8 45690 0.0 0.0 656.2 5396.4 4018.8 92494 0.0 10000.0 23744.7 6978.1 4232.1 142470 6134.5 0.0 12050.9 11805.0 1250.0 173460 6500.0 0.0 17096.6 19971 1250.0 211191 6500.0 0.0 17096.6

266

Lampiran 2. Lanjutan PINJAM REVLAIN DAK BHSDA DAU Tahun Kab/Kota Kriteria PADLAIN PAD BHP (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta (Juta (Juta (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 1990 D.Serdang 10 289.5 2827.0 3951.8 42.5 37426 0.0 0.0 0.0 1991 D.Serdang 10 501.5 3265.1 4900.0 44.2 42745 0.0 0.0 0.0 1992 D.Serdang 10 430.7 3628.3 5000.1 99.4 22838 0.0 0.0 0.0 1993 D.Serdang 10 530.3 4419.0 5514.2 44.4 25986 0.0 2018.9 0.0 1994 D.Serdang 10 481.6 5591.9 8321.6 388.6 22685 0.0 0.0 0.0 1995 D.Serdang 10 697.0 7808.7 10860.1 735.7 27439 0.0 0.0 0.0 1996 D.Serdang 10 751.2 8311.5 10581.3 578.0 32528 0.0 0.0 0.0 1997 D.Serdang 10 457.5 10347.8 12814.5 699.8 45852 0.0 0.0 0.0 1998 D.Serdang 10 4975.3 12293.5 19988.0 107.0 124558 0.0 0.0 0.0 1999 D.Serdang 10 556.6 10842.0 27168.9 71.4 163769 0.0 0.0 614.0 2000 D.Serdang 10 504.9 12705.3 22838.3 91.5 149057 0.0 0.0 656.2 2001 D.Serdang 10 3119.8 26996.9 41864.2 1885.4 334267 195.1 0.0 14366.4 2002 D.Serdang 10 1767.9 32315.5 54929.0 1217.4 411813 236.4 0.0 2294.5 2003 D.Serdang 10 450.0 48144.7 54606.7 1245.0 509050 11100.0 0.0 2294.5 2004 D.Serdang 10 450.0 71728 54286 1273 629247 11100.0 0.0 2294.5 1990 Langkat 11 247.8 1303.6 4788.4 48.7 12037 0.0 0.0 0.0 1991 Langkat 11 607.2 1466.2 5115.2 310.6 11455 0.0 0.0 0.0 1992 Langkat 11 609.0 1438.6 6388.1 0.0 11934 0.0 0.0 0.0 1993 Langkat 11 742.9 1807.4 5852.2 17.1 16503 0.0 0.0 0.0 1994 Langkat 11 367.2 2284.6 7397.9 90.5 18679 0.0 0.0 0.0 1995 Langkat 11 57.6 2874.9 9549.4 383.6 18384 0.0 0.0 0.0 1996 Langkat 11 61.3 3061.2 10168.1 408.4 19575 0.0 0.0 0.0 1997 Langkat 11 146.9 4245.6 12141.3 60.2 26582 0.0 650.0 0.0 1998 Langkat 11 146.6 2684.6 15772.4 749.9 78668 0.0 0.0 0.0

267

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria PADLAIN (Juta Rp) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

57.0 90.4 1018.5 905.1 887.5 887.5 46.7 85.6 69.4 111.8 79.8 68.4 67.7 49.8 44.1 151.9 39.6 151.9 1097.0 1453.5 1926

PAD (Juta Rp) 4109.5 4511.4 9361.1 12398.5 13016.5 13665 463.9 607.5 635.9 874.9 1038.9 1134.3 1122.1 1388.0 1276.9 1461.7 1280.3 2367.7 2828.1 5198.3 6387.7

DAU DAK PINJAM REVLAIN BHP BHSDA (Juta (Juta (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 19711.5 32.2 101117 0.0 0.0 107.0 19726.8 30.9 87917 0.0 0.0 557.0 40625.3 12.5 200700 9746.3 16894.1 20065.0 39092.2 15000.1 238840 3950.0 1801.9 0.0 67114.6 16580.0 290714 8000.0 0.0 0.0 115224 18326 353855 8000.0 0.0 0.0 135.7 3.2 3069 0.0 0.0 0.0 244.2 330.9 3476 0.0 0.0 0.0 404.7 87.3 4784 0.0 0.0 0.0 1055.8 34.5 5763 0.0 155.2 0.0 1773.0 44.4 4503 0.0 0.0 0.0 1920.4 89.5 8717 0.0 0.0 0.0 1899.8 88.6 8624 0.0 0.0 0.0 2474.0 102.9 10705 0.0 0.0 0.0 3122.7 55.3 13613 0.0 0.0 0.0 3368.4 41.1 18779 0.0 0.0 0.0 3735.6 40.2 19429 0.0 0.0 971.6 5189.6 3460.9 37179 0.0 0.0 3634.1 6585.9 1149.0 87950 0.0 0.0 2298.1 6342.2 1011.3 94313 4600.0 0.0 2200.0 6108 890 101136 4600.0 0.0 2200.0

268

Lampiran 2. Lanjutan

Tahun 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar

DAK PINJAM DAU BHP PAD REVLAIN (Juta (Juta (Juta BHSDA (Juta PADLAIN (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) Rp) (Juta Rp) Rp) Kriteria (Juta Rp) Rp) 13 154.2 796.3 224.2 10.7 3820 0.0 0.0 0.0 13 164.5 806.0 378.0 341.6 4597 0.0 328.6 0.0 13 193.7 892.1 1105.4 384.2 5197 0.0 1589.0 0.0 13 210.0 1058.9 840.7 31.2 6946 0.0 2552.7 0.0 13 181.3 1113.3 2079.5 213.6 5224 0.0 0.0 0.0 13 512.6 1639.9 2312.9 295.3 6713 0.0 0.0 0.0 13 734.4 2204.2 3082.8 627.3 7572 0.0 0.0 0.0 13 635.3 2162.1 2938.9 514.9 10017 0.0 0.0 0.0 13 123.3 1727.7 3091.5 690.8 14083 0.0 0.0 0.0 13 103.5 2146.7 3891.1 1163.9 15999 0.0 0.0 149.4 13 217.6 2150.4 4234.0 861.6 19010 0.0 0.0 9.4 13 595.0 4140.5 7986.1 2193.1 43504 0.0 0.0 36057.6 13 3097.5 6622.1 8359.2 1381.6 100174 0.0 0.0 6530.2 13 2883.2 8641.3 8335.2 931.9 103860 4314.3 0.0 6701.1 13 2883.2 9301.5 8311 629 107681 0.0 0.0 6876 14 818.3 2118.9 484.9 29.0 4626 0.0 0.0 0.0 14 730.9 2181.6 557.0 232.8 8155 0.0 0.0 0.0 14 672.9 2701.1 802.2 106.9 8914 0.0 625.5 0.0 14 773.4 3038.9 1363.6 51.7 10135 0.0 258.1 0.0 14 983.7 3550.2 1996.3 84.8 8707 0.0 166.5 0.0 14 1167.7 4132.8 3163.2 105.6 9307 0.0 500.0 0.0 14 598.9 4559.0 3441.8 118.8 10576 0.0 0.0 0.0 14 625.7 4730.5 3461.9 114.6 11610 0.0 630.0 0.0 14 72.0 4279.1 3618.2 65.8 22781 0.0 1523.3 0.0

269

Lampiran 2. Lanjutan PADLAIN PAD BHP BHSDA DAU DAK PINJAM REVLAIN Tahun Kab/Kota Kriteria (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 1999 P.Siantar 14 57.3 5520.3 3737.9 57.1 31417 0.0 1295.6 0.0 2000 P.Siantar 14 20.2 4451.7 4997.8 55.8 35447 0.0 634.3 0.0 2001 P.Siantar 14 276.2 7731.5 8444.8 49.9 95200 2702.6 0.0 2981.5 2002 P.Siantar 14 1609.4 11010.7 7733.7 251.9 129725 0.0 1845.8 7243.8 2003 P.Siantar 14 1713.9 12261.4 18884.9 558.1 144057 4343.2 0.0 1900.0 2004 P.Siantar 14 1825 14449.6 46115 1237 159973 0.0 0.0 1900.0 1990 T.Tinggi 15 20.7 711.7 294.3 8.0 3052 0.0 0.0 0.0 1991 T.Tinggi 15 20.7 875.7 502.5 337.1 4060 0.0 208.2 0.0 1992 T.Tinggi 15 55.4 1026.7 642.4 90.0 4866 0.0 0.0 0.0 1993 T.Tinggi 15 41.4 1364.4 1124.5 21.0 6152 0.0 0.0 0.0 1994 T.Tinggi 15 19.7 1488.3 2188.3 48.8 5335 0.0 361.6 0.0 1995 T.Tinggi 15 67.6 1773.9 5270.0 81.5 6457 0.0 1053.1 0.0 1996 T.Tinggi 15 45.7 1749.4 6190.1 91.6 6912 0.0 806.8 0.0 1997 T.Tinggi 15 57.2 2188.7 7744.6 114.6 8647 0.0 1009.4 0.0 1998 T.Tinggi 15 9.8 2256.2 3248.0 126.0 16328 0.0 0.0 0.0 1999 T.Tinggi 15 389.3 2728.0 3573.6 44.9 19598 0.0 0.0 0.0 2000 T.Tinggi 15 148.0 2079.5 4004.4 47.2 21859 0.0 0.0 0.0 2001 T.Tinggi 15 366.4 4118.4 7958.7 271.8 70660 4339.6 0.0 1505.3 2002 T.Tinggi 15 1998.8 4198.9 7056.5 3101.4 110316 48.1 0.0 1685.9 2003 T.Tinggi 15 350.0 4435.4 3792.6 3101.4 116472 4400.0 0.0 0.0 2004 T.Tinggi 15 350.0 4868.1 3792.6 3101 122972 0.0 0.0 0.0

270

Lampiran 2. Lanjutan DAK PINJAM REVLAIN Tahun Kab/Kota Kriteria PADLAIN PAD BHP BHSDA DAU (Juta (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) 1990 Medan 16 3689.7 17622.0 4852.1 334.1 16653 0.0 3131.6 0.0 1991 Medan 16 4622.6 23745.0 5398.4 599.4 20390 0.0 14915.7 0.0 1992 Medan 16 4468.5 29064.0 8882.1 380.4 25792 0.0 7383.7 0.0 1993 Medan 16 4560.4 29661.7 9064.8 388.2 26323 0.0 7535.5 0.0 1994 Medan 16 4208.0 38491.1 16499.1 661.2 30464 0.0 3667.6 0.0 1995 Medan 16 4285.3 44461.2 17828.5 983.2 52176 0.0 2536.6 0.0 1996 Medan 16 6519.8 53733.3 21852.9 1185.7 66075 0.0 0.0 0.0 1997 Medan 16 5088.6 55680.4 27086.5 885.5 75238 0.0 0.0 0.0 1998 Medan 16 3779.8 45007.7 24969.7 611.9 109575 0.0 781.3 0.0 1999 Medan 16 2111.2 59420.2 34464.9 956.9 125268 0.0 0.0 826.9 2000 Medan 16 673.0 55755.7 35663.5 534.9 113364 0.0 0.0 18.4 2001 Medan 16 1002.8 88262.8 118903.7 2036.0 283117 0.0 35000.0 15414.8 2002 Medan 16 4180.7 146930.6 95805.8 2381.6 351378 319.1 0.0 122088.2 2003 Medan 16 6500.0 224098.6 259798.5 3193.4 396670 0.0 0.0 81370.0 2004 Medan 16 10106 348920.4 259798.5 4282 447800 0.0 0.0 81370.0 1990 Binjai 17 5.4 933.3 339.2 9.8 4677 0.0 0.0 0.0 1991 Binjai 17 75.6 1025.5 512.9 204.9 5207 0.0 0.0 0.0 1992 Binjai 17 45.3 1149.2 886.3 90.5 6159 0.0 0.0 0.0 1993 Binjai 17 46.2 1435.5 1137.9 14.7 7656 0.0 0.0 0.0 1994 Binjai 17 98.4 2134.1 1833.0 39.8 7251 0.0 0.0 0.0 1995 Binjai 17 93.8 2359.5 2556.9 81.7 9747 0.0 0.0 0.0 1996 Binjai 17 43.2 2629.8 3328.0 94.7 9769 0.0 0.0 0.0 1997 Binjai 17 41.9 2660.7 3632.9 105.7 10735 0.0 600.0 0.0 1998 Binjai 17 3.5 2513.1 3668.3 47.0 22608 0.0 0.0 0.0

271

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria PADLAIN (Juta Rp) 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai

17 17 17 17 17 17

54.1 13.6 187.6 163.0 215.0 284

DAU DAK PINJAM REVLAIN BHP BHSDA PAD (Juta (Juta (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta (Juta Rp) (Juta Rp) Rp) Rp) Rp) 2478.9 4210.1 41.1 35664 0.0 0.0 0.0 2855.0 4823.7 32.9 36822 0.0 0.0 0.0 3909.6 8608.2 948.5 109085 2879.3 0.0 3836.6 5705.6 9076.5 3287.5 128830 0.0 0.0 20669.3 8758.7 12802.8 2718.5 132050 0.0 16275.0 7841.9 14560.6 18059 2718.5 135350 0.0 0.0 7841.9

272

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Nias Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel

Kriteria TGREV NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP PDRBHB (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 1 9802.9 9258.2 2146 2843.0 6828.8 9671.8 222626.0 1 11964.5 11382.1 2613 3538.0 7971.1 11509.1 249762.0 1 14845.5 14157.3 2928 4774.3 9987.6 14761.9 279713.0 1 18559.5 17752.4 3756 5837.1 12579.3 18416.4 599309.3 1 20034.2 19073.0 4089 6756.1 11930.2 18686.3 743707.2 1 27886.2 26885.3 5743 9155.7 18385.9 27541.6 883201.1 1 24460.2 23280.5 4761 9944.1 14173.1 24117.2 1017431.4 1 39235.2 37973.5 5482 11043.4 27009.2 38052.6 1154886.6 1 79043.3 77136.3 33667 42703.0 35217.4 77920.3 1738869.1 1 101121.2 98175.6 37221 53989.0 46510.8 100499.8 1999841.1 1 96990.6 95255.6 46551 53888.9 35004.5 88893.3 2241959.1 1 229126.8 223657.6 94238 117364.6 99400.2 216764.8 2513389.0 1 250410.0 267220.1 117477 155980.0 70567.0 272739.9 2817681.0 1 289461.0 267220.1 128313 174623.0 114838.0 299461.0 3158814.0 1 324196.0 267220.1 149483 213040.0 133786.0 346826.0 3541247.0 2 21165.2 19727.1 4008 6614.8 14357.6 20972.4 685618.0 2 24254.0 22661.1 4555 7362.5 16733.5 24096.0 807366.0 2 30778.9 29000.8 5477 8965.0 20920.7 29885.6 952773.0 2 36229.9 34195.5 7730 12185.1 21909.4 34094.5 1353654.5 2 38274.6 35752.0 8514 14206.8 21766.4 35973.2 1668131.1 2 46142.7 43156.4 10266 19434.6 25589.1 45023.7 1467103.8 2 52632.4 49136.7 11375 22192.1 29322.5 51514.6 2205792.2 2 66833.5 62795.0 10846 25369.8 40583.6 65953.4 2556050.5 2 158902.6 154469.1 72440 88891.9 67564.1 156456.0 4058687.2

273

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng

Kriteria 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TGREV (Juta Rp) 194647.8 193523.6 452138.7 481216.3 563730.0 593730.0 7808.9 11509.2 14158.8 17665.7 18773.5 20661.6 23903.9 29885.6 45088.3 60807.3 55803.0 136532.5 161963.5 199091.4 205729.9

NONPAD BPEGAWAI (Juta Rp) (Juta Rp) 190718.4 94900 189956.5 91535 445889.7 229258 468635.9 222824 546310.0 248310 574568.0 276711 7398.6 1348 11010.4 1609 13518.6 1873 16774.3 2277 17535.8 2628 19326.6 3134 22184.4 3380 27885.8 3960 43525.8 17684 59558.0 26383 54351.0 25007 133511.7 57123 158067.1 60648 193965 69196 200501 78948

RUEXP (Juta Rp) 118535.8 115573.9 290132.2 315648.2 359035.0 369035.0 2004.8 2372.9 2954.6 3694.8 4485.8 5363.5 6168.1 7144.6 21385.4 31221.7 30953.0 72877.3 86384.2 97029.7 108987.1

DEVEXP TGEXP (Juta Rp) (Juta Rp) 71720.6 190256.4 67107.1 182681.0 143843.3 433975.5 173573.3 489221.5 204694.0 563729.0 235815.0 604850.0 5608.3 7613.1 8662.9 11035.8 10346.0 13300.6 13015.1 16709.9 13578.5 18064.3 14932.1 20295.7 17310.3 23478.4 20696.2 27840.8 20866.7 42252.0 25132.4 56354.1 23820.9 54773.9 39120.3 111997.6 54437.3 161254.1 102061.6 199091.4 152061.0 261048.1

PDRBHB (Juta Rp) 4452258.7 4843438.4 5037175.0 5238662.0 5448209.0 5666137.0 156990.0 178826.0 209101.0 307756.5 360583.1 414677.8 472432.3 508553.0 764481.6 895444.1 942778.2 1272750.5 1718213.2 2319587.7 3131443.4

274

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria TGREV NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP PDRBHB (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 1990 Taput 4 23609.6 18824.4 3702 6709.9 15870.0 22579.9 465480.0 1991 Taput 4 22625.9 20554.5 3812 6343.5 15701.6 22045.1 529324.0 1992 Taput 4 28339.7 25166.3 4430 8784.1 19162.1 27946.2 618679.0 1993 Taput 4 34566.3 30977.5 6490 10245.2 22683.2 32928.4 863047.6 1994 Taput 4 32715.4 28687.8 6888 12232.5 19785.2 32017.6 1009778.1 1995 Taput 4 43463.8 39422.2 9042 15121.7 27423.8 42545.5 1122171.7 1996 Taput 4 45533.8 40864.7 8893 16487.9 27351.4 43839.2 1268354.9 1997 Taput 4 60463.8 54773.9 9264 19420.6 38799.4 58220.0 1450262.3 1998 Taput 4 94146.5 90729.4 58928 72809.5 20615.1 93424.6 2109350.0 1999 Taput 4 145473.5 139470.2 78177 94896.7 41764.5 136661.3 2508789.8 2000 Taput 4 154747.2 148704.7 71556 86087.2 55382.2 141469.4 2718425.8 2001 Taput 4 386889.6 371855.1 195298 230618.1 159396.5 390014.6 2945579.1 2002 Taput 4 478198.1 444960.1 243899 268169.7 158140.9 444508.0 3191713.5 2003 Taput 4 489668.1 465124.5 253825 326225.2 163442.9 489668.1 3458415.0 2004 Taput 4 501423.5 474801.8 264154 396849.0 168922.7 565771.7 3747402.3 1990 Lab.Batu 5 20068.5 18980.6 2614 5925.6 13110.1 19035.7 802404.0 1991 Lab.Batu 5 20870.6 19534.7 3043 7479.1 13246.3 20725.4 889350.0 1992 Lab.Batu 5 25706.9 24424.0 3745 8951.1 16037.0 24988.1 1083135.0 1993 Lab.Batu 5 29768.6 28423.9 5107 11058.2 18398.1 29456.3 1495911.2 1994 Lab.Batu 5 32838.4 31137.7 5521 12382.5 19854.1 32236.6 1708925.0 1995 Lab.Batu 5 37651.4 33361.5 6291 14636.0 22449.0 37085.0 1945912.8 1996 Lab.Batu 5 42458.2 37815.4 7238 16581.9 23083.2 39665.1 2333703.0 1997 Lab.Batu 5 54805.2 49757.1 7897 19605.0 32988.4 52593.4 3927019.9 1998 Lab.Batu 5 89644.8 86112.1 35885 49177.0 35731.0 84908.0 5369977.2

275

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

TGREV (Juta Rp) 117472.8 143517.9 236672.4 302754.5 388036.2 497340.5 18105.6 20394.3 25352.8 35647.4 33945.1 36074.5 39524.7 53475.8 95032.9 124688.5 127415.0 285578.9 326154.8 370492.5 447357.4

NONPAD BPEGAWAI (Juta Rp) (Juta Rp) 113041.6 61750 138394.5 85715 228289.1 135348 267451.3 145999 369429.7 208519 471420.6 297811 15671.6 2849 18703.1 3274 23490.9 4054 34051.2 5955 31657.2 6416 32845.9 7367 35191.0 8191 48729.2 18218 90135.6 52768 116434.6 73008 118799.6 68512 270009.7 157588 302076.6 166202 348994.6 209287 423052.7 263554

RUEXP (Juta Rp) 79884.8 101251.7 170136.9 205608.4 274253.3 365816.1 6939.1 7349.2 9318.2 11950.3 13487.1 16236.3 18946.8 30289.6 67784.5 93392.8 88250.3 204610.8 224887.1 258524.8 297193.8

DEVEXP TGEXP PDRBHB (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 34935.8 114820.6 6093216.9 36543.0 137794.7 6763481.5 49341.6 219478.4 7507476.3 67134.2 272742.7 8333312.0 113782.9 388036.2 9249991.0 192845.7 558661.8 10267506.3 10973.8 17912.9 1297115.0 12272.2 19621.4 1419288.0 15430.6 24748.7 1661843.0 22765.5 34715.9 1916460.1 20393.9 33881.0 2196384.0 19203.9 35440.2 2579890.7 20314.9 39261.7 3025229.9 22443.8 52733.4 3550418.5 25617.6 93402.1 5404446.0 25138.2 118531.0 6114044.1 29051.9 117302.2 7943139.6 62482.2 267093.1 10319432.7 90440.5 326154.8 13406624.7 105974.1 364498.9 17417390.1 124175.6 421369.4 22628028.0

276

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria TGREV NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP PDRBHB (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 1990 Simalung 7 16675.4 15550.7 3827 7390.5 9207.5 16598.0 917540.0 1991 Simalung 7 19893.5 18577.7 4232 7948.9 11839.9 19788.8 1022323.0 1992 Simalung 7 26003.8 23868.6 4057 8849.5 15812.5 24662.1 1204006.0 1993 Simalung 7 31982.3 29986.6 7121 11962.5 19423.7 31386.3 1497388.4 1994 Simalung 7 29359.2 27114.3 7374 13519.9 15309.5 28829.4 1737299.7 1995 Simalung 7 35458.0 32187.9 8399 16928.1 17379.1 34307.2 1955483.1 1996 Simalung 7 86501.7 82232.6 51914 63214.3 22319.0 85533.3 2101292.0 1997 Simalung 7 97378.9 92910.2 58336 72115.2 24948.7 97063.9 2211979.5 1998 Simalung 7 117611.6 114195.3 70221 84926.9 32483.6 117410.5 3437823.2 1999 Simalung 7 145036.9 140024.8 94346 111734.7 32772.7 144507.4 3658657.3 2000 Simalung 7 143517.9 138394.5 85715 101251.7 36543.0 137794.7 3706299.5 2001 Simalung 7 342330.4 330534.2 202219 238660.1 95096.9 333757.0 3754562.1 2002 Simalung 7 367084.0 360071.8 212604 251630.5 112258.5 367084.0 3803453.1 2003 Simalung 7 424562.6 407089.6 223522.3 280080.2 144482.6 424562.8 3852980.8 2004 Simalung 7 469755.0 447999.5 235001.4 311746.4 185956.7 497703.1 3903153.5 1990 Dairi 8 7642.7 7068.4 1890 2707.3 4872.4 7579.7 171537.0 1991 Dairi 8 9805.2 9250.5 2119 3030.7 6761.4 9792.0 197458.0 1992 Dairi 8 13381.3 12822.6 2626 3866.6 9243.8 13110.3 240920.0 1993 Dairi 8 15201.2 14552.6 3467 5115.7 10041.2 15156.9 295035.8 1994 Dairi 8 16268.9 15507.1 3659 5739.5 10393.4 16132.8 372486.6 1995 Dairi 8 17964.3 17005.8 3922 7269.9 10621.0 17890.8 465183.7 1996 Dairi 8 19577.9 18526.1 4297 8076.7 11224.7 19301.3 586685.5 1997 Dairi 8 42487.3 41213.3 19774 24191.5 17932.7 42124.1 717324.2 1998 Dairi 8 43064.9 42152.6 22929 27815.4 14033.2 41848.7 1106095.0

277

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo

Kriteria 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

TGREV NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 62877.6 61859.6 32420 38571.2 22109.6 60680.8 54200.0 52519.0 302 6499.7 14768.1 21267.7 143585.4 139597.9 71156 102531.4 30316.2 132847.7 167177.2 163370.9 81482 112608.1 42459.4 167177.2 206065.4 201439.8 96205 146788.7 58867.2 205655.9 262117.0 257203.9 113589 191344.3 81615.5 272959.9 11061.8 9712.2 2477 3972.6 7003.5 10976.0 12829.0 11180.2 2822 4585.1 8080.5 12665.6 14053.4 12218.9 3477 5681.7 8263.1 13944.8 16665.9 13794.6 4524 6980.5 9462.4 16442.8 17998.4 15464.6 4744 7790.2 9976.1 17766.4 21103.4 18218.1 5752 9507.5 11309.3 20816.8 22933.9 19401.9 6318 10982.6 11704.5 22687.0 29742.6 25851.1 7307 12543.6 16857.1 29400.7 51855.5 45070.8 19492 33460.6 17030.4 50491.0 67966.3 64400.3 39631 45495.3 20137.9 65633.2 59012.9 53576.2 35986 42241.5 10900.9 53142.4 145557.2 140868.6 100063 114268.7 21597.3 135866.0 181000.0 174804.3 106304 139460.7 34151.2 181000.0 233000.0 225557.2 132626 169000.0 64000.0 233000.0 288078.1 280625.1 165466 204796 119937 324733.3

PDRBHB (Juta Rp) 1289697.1 1339871.7 1391998.3 1446152.8 1502414.2 1560864.4 277548.0 353550.0 394525.0 482344.5 586635.8 645927.9 724888.8 842928.5 1315213.5 1575487.8 1530902.1 1487578 1445480 1404574 1364825

278

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang D. Serdang Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat

Kriteria TGREV NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP PDRBHB (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 10 44735.5 41908.5 28232 31844.8 12492.1 44336.9 1340852.0 10 51348.9 48083.7 32153 36512.2 14269.9 50782.2 1507840.0 10 32135.7 28507.4 8364 13249.4 17008.4 30257.8 1791782.0 10 39354.1 34935.1 8425 14958.6 22136.3 37094.9 2002745.3 10 37858.4 32266.5 9068 16303.2 19164.3 35467.5 2414507.5 10 49234.7 41426.1 10135 22324.5 21801.3 44125.8 894363.5 10 53711.1 45399.6 12653 25933.4 27777.8 53711.1 3087153.4 10 73735.6 63387.8 14514 29151.8 42689.5 71841.4 3501196.9 10 158840.4 146546.9 94797 111916.5 36997.9 148914.4 5375683.8 10 212391.7 201549.7 131089 153594.0 40126.0 193720.0 6012473.2 10 205278.9 192573.6 121573 145353.2 42369.0 187722.1 7368841.3 10 437132.1 410135.3 289420 347584.5 82262.3 429846.8 9031196 10 520777.0 486699.7 392092 392091.6 113898.4 519819.8 11068565 10 627940.7 579796.0 448941 448940.6 176705.6 625646.2 13565548 10 771428.2 699700.7 514032 514032 274147 788178.8 16625833 11 18179.7 16876.1 2844 5438.9 12700.8 18139.7 765328.0 11 18386.7 16920.5 3297 6468.4 11909.9 18378.2 822657.0 11 19760.4 18321.8 4618 9067.4 10639.0 19706.4 980047.0 11 24239.8 22432.4 5557 9960.0 14271.5 24231.5 1700660.7 11 28460.2 26175.6 5979 11608.1 16330.7 27938.8 1792791.6 11 31526.5 28651.5 6988 14480.3 16949.3 31429.6 2096715.3 11 33568.9 30507.7 7555 15655.7 17614.0 33269.7 2227883.3 11 43740.4 39494.8 9166 18870.4 24214.7 43085.1 2328983.7 11 98530.3 95845.7 51296 64890.4 32694.2 97584.6 3862305.3

279

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga

Kriteria 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

TGREV (Juta Rp) 125842.5 119431.4 307270.4 327160.1 404108.0 517753.4 3676.3 4733.1 5989.4 7930.0 7372.7 12158.6 12028.4 14922.2 18275.7 25143.6 26988.1 53317.4 106126.8 131751.7 139408.6

NONPAD BPEGAWAI (Juta Rp) (Juta Rp) 121733.0 73129 114920.0 69440 297909.2 164235 315250.6 172663 391091.5 276743 504088.1 443563 3212.5 726 4125.6 824 5353.5 1029 7055.1 1554 6333.8 1631 11024.3 4168 10906.2 3692 13534.1 5910 16998.8 7321 23681.9 10336 25707.8 9907 50949.7 24868 103298.7 31189 126553.4 39419 133020.9 49820

RUEXP DEVEXP TGEXP (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 89982.3 29156.2 119138.5 84251.1 30930.8 115181.9 205203.6 58636.8 263840.4 239242.2 35888.9 327160.1 276743.3 127364.8 404108.1 320123 452000 772122.9 1265.1 2324.3 3589.4 1516.5 3129.0 4645.5 1966.5 3964.2 5930.7 2671.7 5233.6 7905.3 3214.8 3817.3 7032.1 6141.9 5610.6 11752.5 5439.9 6228.0 11668.0 8659.9 6055.6 14715.5 10422.5 6350.5 16773.0 14199.4 9316.8 23516.2 13694.3 11812.5 25506.8 45121.9 567.5 45689.3 62069.4 26914.5 106126.8 75905.7 55846.1 131751.8 92826 115878 208703.9

PDRBHB (Juta Rp) 4265689.7 4557346.6 4868945 5201848 5557513 5937495 84801.0 125490.0 117949.0 141106.0 170085.4 212645.7 254173.0 281339.2 366223.6 415428.4 480452.3 555654 642626 743212 859541

280

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar

Kriteria TGREV NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP PDRBHB (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 13 4886.3 4090.0 1185 1938.0 2930.5 4868.4 98616.0 13 6469.1 5663.1 1388 2254.7 4197.3 6451.9 116464.0 13 9184.6 8292.5 1462 3017.2 5630.5 8647.8 144864.0 13 11966.6 10907.7 1899 3175.9 8781.3 11957.3 267583.1 13 8639.8 7526.5 2420 3582.0 4983.2 8565.2 317503.9 13 11035.5 9395.5 2467 4555.3 6207.7 10763.0 357861.5 13 13827.8 11623.6 2720 6292.6 7001.2 13293.9 398327.7 13 16166.7 14004.6 4243 7616.2 7807.4 15423.5 430862.5 13 20336.6 18608.9 8604 11799.4 6482.3 18281.7 596023.4 13 25405.0 23258.3 12405 16679.9 5610.7 22290.6 689120.2 13 33901.6 31751.3 12094 16222.4 11855.6 28078.0 849525.1 13 99686.0 95545.5 28595 40248.2 17468.4 57716.6 1047267 13 162827.1 156205.0 34255 59503.7 70855.5 162827.1 1291037 13 169505.7 160864.4 43337 75523.3 93982.5 169505.8 1591549 13 169521.1 160219.5 54828 95856 124658 220513.8 1962010 14 7302.2 5183.4 2385 4271.4 2964.4 7235.8 270838.0 14 11190.2 9008.6 2692 4735.1 5036.0 9771.1 321109.0 14 13257.6 10556.5 3333 5848.1 7305.1 13153.1 381405.0 14 14951.4 11912.5 4183 7223.3 7527.8 14751.2 521052.0 14 14705.0 11154.8 4527 8195.7 6432.1 14627.9 650052.0 14 17285.2 13152.4 5110 9815.5 7380.4 17195.9 728285.2 14 18784.7 14225.7 5760 11502.9 7235.2 18738.0 801484.7 14 20597.4 15866.9 6567 12860.9 7704.5 20565.4 915921.2 14 32298.9 28019.8 17710 24525.3 7632.4 32157.8 1312611.0

281

Lampiran 2. Lanjutan Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kab/Kota Kriteria P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi

14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

TGREV (Juta Rp) 42169.2 45738.5 118125.3 165944.0 193632.2 235318.0 4065.9 5986.7 6648.6 8669.2 9453.5 14991.6 15874.2 19860.5 22285.6 27041.3 33824.7 91671.3 134677.8 146931.0 149463.7

NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 36648.9 23588 31934.8 10087.1 42021.9 41286.8 27695 32616.4 11824.5 44440.8 110393.8 75439 94315.8 12227.9 106543.7 154933.3 82145 112505 44365.0 165944.0 181370.8 97577 140166 53466.6 193632.3 220868.4 115907 174626 64435 239061.9 3354.2 1233 1976.8 2062.5 4039.3 5111.0 1373 2510.7 3452.5 5963.2 5621.9 1614 3125.4 3516.3 6641.6 7304.8 2291 4270.3 4367.5 8637.8 7965.3 2544 4553.6 4545.1 9098.6 13217.7 2982 6169.0 8694.0 14862.9 14124.8 3327 6861.8 8971.3 15833.1 17671.8 4162 8584.9 11224.1 19809.0 20029.4 9767 13922.3 7883.1 21805.4 24313.3 13401 18760.4 6420.5 25180.9 31745.1 12852 16642.6 14070.4 30713.0 87552.9 39243 53506.6 21080.5 74587.1 130478.9 42892 76071.8 39669.7 134677.8 142495.6 54800 97761.8 46092.8 143854.6 144595.6 70014 125636 53556 179192.1

PDRBHB (Juta Rp) 1528554.2 1694192.9 1877781 2081263 2306794 2556766 122229.0 137766.0 161855.0 250402.3 306931.2 363460.0 385397.5 426377.6 602352.5 686816.5 729677.8 775214 823592 874989 929593

282

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria TGREV NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP PDRBHB (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 1990 Medan 16 44893.0 27271.0 10229 23447.5 17098.5 40546.0 2588263.0 1991 Medan 16 69410.2 45665.2 10443 31392.2 37009.1 68401.3 2916132.0 1992 Medan 16 75112.3 46048.4 12760 31187.7 34794.3 65982.0 3447340.0 1993 Medan 16 76657.1 46995.4 15155 37041.7 35772.7 72814.4 4382251.5 1994 Medan 16 98408.3 59917.2 16883 49274.8 35647.3 84922.1 5094032.9 1995 Medan 16 130400.8 85939.6 39192 82676.4 40692.6 123369.1 5806572.8 1996 Medan 16 148012.4 94279.1 50922 93932.2 44125.9 138058.2 6400860.1 1997 Medan 16 168844.4 113164.0 60566 108400.7 52126.3 160527.1 7031631.0 1998 Medan 16 189262.6 144254.9 68467 122498.3 61264.4 183762.7 9737645.5 1999 Medan 16 226436.7 167016.5 90973 160487.9 53706.7 214194.7 10705120.3 2000 Medan 16 215743.4 159987.7 82181 158688.9 53967.2 212656.2 13801906.5 2001 Medan 16 545821.1 457558.3 268065 414268.9 99236.2 513505.1 17794534 2002 Medan 16 751219.3 604288.7 292417 542695.6 182753.0 725448.6 22942151 2003 Medan 16 975291.1 751192.5 368382 667822.6 307468.6 975291.2 29578876 2004 Medan 16 1152331.4 803411.1 464081 821800 517294 1339093.1 38135478 1990 Binjai 17 5996.2 5062.9 1492 2728.4 3263.0 5991.4 122974.0 1991 Binjai 17 6955.3 5929.8 1725 3078.7 3822.9 6901.6 139664.0 1992 Binjai 17 8338.5 7189.3 2160 4034.9 4192.5 8227.4 163701.0 1993 Binjai 17 10325.5 8890.0 2899 5108.2 4939.6 10047.9 247469.7 1994 Binjai 17 11533.7 9399.6 3139 6400.3 4622.8 11023.1 297646.3 1995 Binjai 17 15255.2 12895.7 3581 7937.9 7312.2 15250.1 339966.2 1996 Binjai 17 16242.4 13612.6 4706 8815.7 7095.5 15911.2 392620.6 1997 Binjai 17 18065.5 15404.8 5507 9930.1 8064.3 17994.5 425700.8 1998 Binjai 17 28905.6 26392.5 22879 20879.6 6763.8 27643.4 613529.7

283

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai

17 17 17 17 17 17

TGREV (Juta Rp) 43656.1 46106.8 130788.6 180414.5 196340.6 194424.3

NONPAD BPEGAWAI RUEXP DEVEXP TGEXP PDRBHB (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 41177.3 16138 29338.0 12744.6 42082.6 708748.4 43251.8 22281 29874.6 14711.3 44585.9 833170.2 126879.0 58635 77566.6 40376.4 117943.0 979434 174708.9 77823 108806.1 71608.3 180414.4 1151376 187581.9 84726 123162.8 73177.9 196340.7 1353501 179863.8 92241 139414 74782 214195.7 1591110

284

Lampiran 2. Lanjutan MISKIN LUAS INFLADA INVDA Tahun Kab/Kota Kriteria PDRBKAP PDRB POP (Ribun Rp) (Juta Rp) (Ribu (Ribu Jiwa) (KM2) (%) (Juta Rp) Jiwa) 1990 Nias 1 443.2 261814.0 590.8 77.0 5318.0 7.8 74117.6 1991 Nias 1 460.7 277740.0 602.8 78.5 5318.0 9.3 84682.4 1992 Nias 1 465.7 286368.0 614.9 80.1 5318.0 4.7 320535.3 1993 Nias 1 956.6 599309.3 626.5 79.6 5318.0 10.1 92005.9 1994 Nias 1 1070.0 682774.5 638.1 81.0 5318.0 8.6 60588.2 1995 Nias 1 1163.6 755394.7 649.2 82.4 5318.0 7.5 138935.3 1996 Nias 1 1226.9 810134.1 660.3 78.9 5318.0 9.0 175217.6 1997 Nias 1 1263.0 847474.2 671.0 80.2 5318.0 13.8 406411.8 1998 Nias 1 1166.5 794938.1 681.5 213.3 5318.0 83.8 78300.0 1999 Nias 1 1185.6 820104.6 691.7 107.1 5318.0 1.7 70711.8 2000 Nias 1 1184.6 831204.4 701.7 108.7 5318.0 5.9 47370.6 2001 Nias 1 1200.7 839466.6 699.2 108.3 5318.0 15.5 13123.5 2002 Nias 1 1221.3 866428.2 709.4 109.9 5318.0 9.5 5088.2 2003 Nias 1 4302.4 892421.0 734.2 111.5 5318.0 9.5 5088.2 2004 Nias 1 4660.8 919194.0 759.8 113.1 5318.0 9.5 5088.2 1990 Tapsel 2 898.7 860715.0 957.7 124.8 12763.0 7.8 74117.6 1991 Tapsel 2 981.3 959634.0 977.9 127.4 12763.0 9.3 84682.4 1992 Tapsel 2 1018.2 1016063.0 997.9 130.0 12763.0 4.7 320535.3 1993 Tapsel 2 1330.8 1353654.5 1017.2 129.2 12763.0 10.1 92005.9 1994 Tapsel 2 1470.5 1524178.2 1036.5 131.6 12763.0 8.6 60588.2 1995 Tapsel 2 1614.2 1703303.6 1055.2 134.0 12763.0 7.5 138935.3 1996 Tapsel 2 1717.2 1843588.3 1073.6 128.3 12763.0 9.0 175217.6 1997 Tapsel 2 1819.8 1986343.9 1091.5 130.4 12763.0 13.8 406411.8 1998 Tapsel 2 1686.5 1870543.3 1109.1 347.1 12763.0 83.8 78300.0

285

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota

1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapsel Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng Tapteng

Kriteria PDRBKAP (Ribu Rp) 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1694.1 1714.0 1764.5 1804.0 1796.0 1797.0 866.1 932.7 961.5 1341.0 1445.6 1555.1 1697.0 1762.4 1588.6 1615.5 1638.9 1769.1 1801.6 2490.2 3440.6

PDRB (Juta Rp) 1908029.8 1959330.2 1971711.3 2041235.4 2113211.0 2197739.0 186378.0 205286.0 216137.0 307756.5 338708.1 371346.9 412876.3 436541.8 400473.7 414204.3 426926.0 441695.5 455889.1 638244.7 893542.6

POP (Ribu Jiwa) 1126.3 1143.1 1117.4 1131.5 1176.0 1223.0 215.2 220.1 224.8 229.5 234.3 238.8 243.3 247.7 252.1 256.4 260.5 249.7 253.0 256.3 259.7

MISKIN (Ribu Jiwa) 174.5 177.1 173.1 175.3 177.3 179.5 28.0 28.7 29.3 29.1 29.8 30.3 29.1 29.6 78.9 39.7 40.4 38.7 39.2 39.7 40.2

LUAS (KM2)

INFLADA (%)

INVDA (Juta Rp)

12763.0 12763.0 12763.0 12763.0 12763.0 12763.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0 2188.0

1.7 5.9 15.5 9.5 9.5 9.4 7.8 9.3 4.7 10.1 8.6 7.5 9.0 13.8 83.8 1.7 5.9 15.5 9.5 9.5 9.5

70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2

286

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribu Rp) (Juta Rp)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Taput Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

809.2 859.7 910.6 1223.1 1309.8 1396.8 1502.7 1589.4 1498.2 1527.3 1495.7 1628.5 1713.2 1790.9 1871.9 1289.7 1375.2 1435.6 1878.8 1999.1 2132.7 2339.9 2515.6 2490.8

563213.0 600929.0 639442.0 863047.6 928777.8 995750.3 1077122.2 1145652.8 1086324.8 1114011.1 1097675.3 1163068.9 1240081.0 1322192.4 1409740.8 949987.0 1040374.0 1114634.0 1495911.2 1631070.1 1781836.8 2000648.0 2199857.7 2226269.9

POP MISKIN (Ribu (Ribu Jiwa) Jiwa) 696.0 90.7 699.0 91.1 702.2 91.5 705.6 89.6 709.1 90.1 712.9 90.5 716.8 85.7 720.8 86.1 725.1 227.0 729.4 113.0 733.9 113.7 714.2 110.6 723.9 112.1 738.3 113.6 753.1 115.2 736.6 96.0 756.5 98.6 776.4 101.2 796.2 101.1 815.9 103.6 835.5 106.1 855.0 102.2 874.5 104.5 893.8 279.8

LUAS INFLADA INVDA (%) (KM2) (Juta Rp) 10605.0 7.8 74117.6 10605.0 9.3 84682.4 10605.0 4.7 320535.3 10605.0 10.1 92005.9 10605.0 8.6 60588.2 10605.0 7.5 138935.3 10605.0 9.0 175217.6 10605.0 13.8 406411.8 10605.0 83.8 78300.0 10605.0 1.7 70711.8 10605.0 5.9 47370.6 10605.0 15.5 13123.5 10605.0 9.5 5088.2 10605.0 9.5 5088.2 10605.0 9.5 5088.2 9323.0 7.8 74117.6 9323.0 9.3 84682.4 9323.0 4.7 320535.3 9323.0 10.1 92005.9 9323.0 8.6 60588.2 9323.0 7.5 138935.3 9323.0 9.0 175217.6 9323.0 13.8 406411.8 9323.0 83.8 78300.0

287

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribu Rp) (Juta Rp)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Lab.Batu Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan Asahan

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2559.0 2657.4 3036.8 3163.3 3276.5 3393.9 1734.1 1833.4 1889.5 2100.0 2264.7 2471.8 2706.6 2926.7 2940.3 3080.2 3254.7 3483.3 3651.6 3775.1 3902.3

2336335.4 2476432.2 2622114.2 2770173.6 2926593.2 3091845.2 1536277.0 1641216.0 1708706.0 1916460.1 2084194.2 2292097.4 2527920.8 2750512.4 2779512.6 2926478.3 3106275.5 3287635.3 3466498.7 3655093.1 3853948.0

POP MISKIN LUAS INFLADA (%) (Ribu (Ribu (KM2) Jiwa) Jiwa) 913.0 141.4 9323.0 1.7 931.9 144.4 9323.0 5.9 863.4 133.7 9323.0 15.5 875.7 135.6 9323.0 9.5 893.2 137.5 9323.0 9.5 911.0 139.5 9323.0 9.5 885.9 115.4 4581.0 7.8 895.2 116.6 4581.0 9.3 904.3 117.8 4581.0 4.7 912.6 115.9 4581.0 10.1 920.3 116.9 4581.0 8.6 927.3 117.8 4581.0 7.5 934.0 111.6 4581.0 9.0 939.8 112.3 4581.0 13.8 945.3 295.9 4581.0 83.8 950.1 147.2 4581.0 1.7 954.4 147.8 4581.0 5.9 943.8 146.2 4581.0 15.5 949.3 147.0 4581.0 9.5 968.2 147.8 4581.0 9.5 987.6 148.6 4581.0 9.5

INVDA (Juta Rp) 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2

288

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribu Rp) (Juta Rp)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Simalung Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1381.8 1450.7 1517.4 1810.2 1910.3 2053.5 2153.1 2237.0 2153.8 2236.2 2299.4 2475.8 2567.1 2661.4 2759.3 723.0 781.7 836.2 1030.5 1128.3 1216.3 1338.2 1417.0 1443.5

1113973.0 1179109.0 1244109.0 1497388.4 1594335.3 1729629.3 1830754.5 1920435.3 1867378.9 1957978.3 2034034.8 2138191.8 2230968.6 2327771.0 2428773.7 200634.0 219356.0 237066.0 295035.8 325749.8 354079.4 392501.7 418454.3 428710.1

POP MISKIN LUAS INFLADA (%) (Ribu (Ribu (KM2) Jiwa) Jiwa) 806.2 105.0 4369.0 7.8 812.8 105.9 4369.0 9.3 819.9 106.8 4369.0 4.7 827.2 105.1 4369.0 10.1 834.6 106.0 4369.0 8.6 842.3 107.0 4369.0 7.5 850.3 101.6 4369.0 9.0 858.5 102.6 4369.0 13.8 867.0 271.4 4369.0 83.8 875.6 135.6 4369.0 1.7 884.6 137.0 4369.0 5.9 863.6 133.8 4369.0 15.5 869.1 134.6 4369.0 9.5 874.6 135.4 4369.0 9.5 880.2 136.2 4369.0 9.5 277.5 36.2 3146.0 7.8 280.6 36.6 3146.0 9.3 283.5 36.9 3146.0 4.7 286.3 36.4 3146.0 10.1 288.7 36.7 3146.0 8.6 291.1 37.0 3146.0 7.5 293.3 35.0 3146.0 9.0 295.3 35.3 3146.0 13.8 297.0 93.0 3146.0 83.8

INVDA (Juta Rp) 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0

289

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribu Rp) (Juta Rp)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Dairi Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo Karo

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1439.6 1540.6 1656.8 1738.5 1823.7 1913.2 1283.9 1416.9 1511.0 1794.4 2010.8 2237.3 2424.3 2584.1 2579.7 2701.3 2826.8 2951.1 3066.3 3187.6 3313.2

430013.2 462627.5 489309.6 519067.7 550635.6 584123.3 332021.0 371512.0 401333.0 482344.5 546741.1 615042.1 673464.7 724310.7 729548.8 770406.9 812434.1 849484.4 889995.6 932439 976906

POP MISKIN LUAS INFLADA (%) (Ribu (Ribu (KM2) Jiwa) Jiwa) 298.7 46.3 3146.0 1.7 300.3 46.5 3146.0 5.9 295.3 45.7 3146.0 15.5 298.6 46.2 3146.0 9.5 301.9 46.7 3146.0 9.5 305.3 47.2 3146.0 9.5 258.6 33.7 2127.0 7.8 262.2 34.2 2127.0 9.3 265.6 34.6 2127.0 4.7 268.8 34.1 2127.0 10.1 271.9 34.5 2127.0 8.6 274.9 34.9 2127.0 7.5 277.8 33.2 2127.0 9.0 280.3 33.5 2127.0 13.8 282.8 88.5 2127.0 83.8 285.2 44.2 2127.0 1.7 287.4 44.5 2127.0 5.9 287.9 44.6 2127.0 15.5 290.2 45.0 2127.0 9.5 293 45 2127.0 9.5 295 46 2127.0 9.5

INVDA (Juta Rp) 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2

290

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribu Rp) (Juta Rp)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11

996.9 1043.1 1098.2 1164.8 1306.6 1477.3 1543.9 1659.2 1484.5 1516.9 1570.3 1602.1 1620.5 1639.0 1657.8 1107.4 1119.3 1180.4 2019.8 2051.2 2219.1 2357.0 2168.1 2126.3

1603573.0 1716743.0 1848367.0 2002745.3 2293817.9 2646148.5 2819535.9 3087096.1 2812455.2 2924335.9 3079172.0 3237844.6 3343490.4 3452583 3565236 901304.0 922070.0 983593.0 1700660.7 1744134.2 1904841.3 2040668.0 1891450.3 1868372.8

POP MISKIN LUAS INFLADA (%) (Ribu (Ribu (KM2) Jiwa) Jiwa) 1608.5 209.6 4339.0 7.8 1645.8 214.4 4339.0 9.3 1683.1 219.3 4339.0 4.7 1719.4 218.4 4339.0 10.1 1755.5 222.9 4339.0 8.6 1791.2 227.5 4339.0 7.5 1826.2 218.2 4339.0 9.0 1860.6 222.3 4339.0 13.8 1894.6 593.0 4339.0 83.8 1927.8 298.6 4339.0 1.7 1960.9 303.7 4339.0 5.9 2021.0 313.1 4339.0 15.5 2063.3 319.6 4339.0 9.5 2106 326 4339.0 9.5 2151 333 4339.0 9.5 813.9 106.1 6262.0 7.8 823.8 107.3 6262.0 9.3 833.3 108.6 6262.0 4.7 842.0 106.9 6262.0 10.1 850.3 108.0 6262.0 8.6 858.4 109.0 6262.0 7.5 865.8 103.5 6262.0 9.0 872.4 104.3 6262.0 13.8 878.7 275.0 6262.0 83.8

INVDA (Juta Rp) 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0

291

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribu Rp) (Juta Rp)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2114.1 2150.3 2115.3 2148.0 2180.9 2214.4 1356.1 1471.4 1615.0 1878.9 2056.7 2404.7 2808.5 2945.8 2662.1 2772.6 2893.4 2995.4 3101.1 3205.6 3315.4

1870344.9 1913535.6 1950136.3 1999656.5 2050434 2102501 97369.0 107412.0 119670.0 141106.0 156514.9 185405.3 219343.2 232420.3 212965.5 224027.7 235815.3 251722.3 264066.2 277015 290600

POP MISKIN LUAS INFLADA (%) (Ribu (Ribu (KM2) Jiwa) Jiwa) 884.7 137.0 6262.0 1.7 889.9 137.8 6262.0 5.9 921.9 142.8 6262.0 15.5 931.0 144.2 6262.0 9.5 940 146 6262.0 9.5 949 147 6262.0 9.5 71.8 10.4 11.0 7.8 73.0 10.5 11.0 9.3 74.1 10.7 11.0 4.7 75.1 8.8 11.0 10.1 76.1 8.9 11.0 8.6 77.1 9.0 11.0 7.5 78.1 7.4 11.0 9.0 78.9 7.5 11.0 13.8 80.0 24.3 11.0 83.8 80.8 6.7 11.0 1.7 81.5 6.7 11.0 5.9 84.0 7.0 11.0 15.5 85.2 7.1 11.0 9.5 86 7 11.0 9.5 88 7 11.0 9.5

INVDA (Juta Rp) 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2

292

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribun Rp) (Juta Rp)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14

1070.2 1191.5 1328.0 2361.7 2561.7 2778.6 3031.3 3236.7 2982.7 3043.6 3163.6 2912.2 3012.6 3114.3 3220.2 1540.0 1701.0 1807.1 2284.3 2517.4 2666.4 2792.2 2952.4 2805.1

117075.0 132736.0 149272.0 267583.1 292293.4 318705.8 349811.4 376108.7 348082.1 357012.2 372986.8 397876.5 420145.7 443661 468493 339727.0 380860.0 408411.0 521052.0 578501.5 615661.1 647779.4 687620.3 655266.9

POP MISKIN LUAS INFLADA (%) (Ribu (Ribu (KM2) Jiwa) Jiwa) 109.4 15.8 58.0 7.8 111.4 16.1 58.0 9.3 112.4 16.2 58.0 4.7 113.3 13.3 58.0 10.1 114.1 13.4 58.0 8.6 114.7 13.4 58.0 7.5 115.4 11.0 58.0 9.0 116.2 11.1 58.0 13.8 116.7 35.5 58.0 83.8 117.3 9.7 58.0 1.7 117.9 9.8 58.0 5.9 136.6 11.3 58.0 15.5 139.5 11.5 58.0 9.5 142 12 58.0 9.5 145 12 58.0 9.5 220.6 31.9 70.0 7.8 223.9 32.3 70.0 9.3 226.0 32.6 70.0 4.7 228.1 26.7 70.0 10.1 229.8 26.9 70.0 8.6 230.9 27.1 70.0 7.5 232.0 22.1 70.0 9.0 232.9 22.1 70.0 13.8 233.6 71.0 70.0 83.8

INVDA (Juta Rp) 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0 70711.8 47370.6 13123.5 5088.2 5088.2 5088.2 74117.6 84682.4 320535.3 92005.9 60588.2 138935.3 175217.6 406411.8 78300.0

293

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria

1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi T.Tinggi

14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

PDRBKAP

PDRB (Ribu Rp) (Juta Rp) 2914.7 3039.4 3127.5 3303.2 3488.1 3683.8 1234.1 1312.3 1376.2 2009.6 2218.8 2422.2 2546.9 2599.8 2162.0 2193.9 2222.9 2565.6 2649.6 2736.2 2825.7

683194.8 715475.0 766554.5 817471.0 871770 929675 144639.0 157084.0 168172.0 250402.3 281793.6 313184.7 335173.5 348116.4 294034.6 303197.3 312089.7 324044.5 337025.9 350527 364570

POP MISKIN (Ribu (Ribu Jiwa) Jiwa) 234.4 19.4 235.4 19.5 245.1 20.3 247.5 20.5 250 21 252 21 117.2 16.9 119.7 17.3 122.2 17.6 124.6 14.6 127.0 14.9 129.3 15.2 131.6 12.5 133.9 12.7 136.0 41.3 138.2 11.4 140.4 11.6 126.3 10.5 127.2 10.5 128 11 129 11

LUAS INFLADA INVDA (%) (KM2) (Juta Rp) 70.0 1.7 70711.8 70.0 5.9 47370.6 70.0 15.5 13123.5 70.0 9.5 5088.2 70.0 9.5 5088.2 70.0 9.5 5088.2 31.0 7.8 74117.6 31.0 9.3 84682.4 31.0 4.7 320535.3 31.0 10.1 92005.9 31.0 8.6 60588.2 31.0 7.5 138935.3 31.0 9.0 175217.6 31.0 13.8 406411.8 31.0 83.8 78300.0 31.0 1.7 70711.8 31.0 5.9 47370.6 31.0 15.5 13123.5 31.0 9.5 5088.2 31.0 9.5 5088.2 31.0 9.5 5088.2

294

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribu Rp) (Juta Rp)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17

1827.8 1909.7 2078.5 2378.7 2498.1 2614.1 2821.5 2990.0 2410.9 2456.7 2554.2 2883.8 2984.3 3088.4 3196.2 798.3 832.0 874.3 1245.4 1347.5 1448.4 1560.4 1570.8 1345.8

3173717.0 3384170.0 3756857.0 4382251.5 4686615.4 4992604.2 5479426.3 5903111.6 4833911.2 4999858.0 5274101.2 5576589.5 5826929.1 6088507 6361827 147279.0 157908.0 169696.0 247469.7 273278.5 299535.5 328939.4 337415.7 294337.0

POP MISKIN LUAS INFLADA INVDA (%) (Ribu (Ribu (KM2) (Juta Rp) Jiwa) Jiwa) 1736.4 250.7 265.0 7.8 74117.6 1772.1 255.9 265.0 9.3 84682.4 1807.5 261.0 265.0 4.7 320535.3 1842.3 215.9 265.0 10.1 92005.9 1876.1 219.9 265.0 8.6 60588.2 1909.9 223.8 265.0 7.5 138935.3 1942.0 184.7 265.0 9.0 175217.6 1974.3 187.8 265.0 13.8 406411.8 2005.0 609.1 265.0 83.8 78300.0 2035.2 168.5 265.0 1.7 70711.8 2064.9 171.0 265.0 5.9 47370.6 1933.8 160.1 265.0 15.5 13123.5 1952.5 161.7 265.0 9.5 5088.2 1971 163 265.0 9.5 5088.2 1990 165 265.0 9.5 5088.2 184.5 26.6 90.0 7.8 74117.6 189.8 27.4 90.0 9.3 84682.4 194.1 28.0 90.0 4.7 320535.3 198.7 23.3 90.0 10.1 92005.9 202.8 23.8 90.0 8.6 60588.2 206.8 24.2 90.0 7.5 138935.3 210.8 20.0 90.0 9.0 175217.6 214.8 20.4 90.0 13.8 406411.8 218.7 66.4 90.0 83.8 78300.0

295

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

Kab/Kota

Kriteria PDRBKAP

PDRB

(Ribun Rp) (Juta Rp)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai

17 17 17 17 17 17

1380.5 1450.3 1555.7 1590.7 1625.8 1661.9

307446.1 328339.9 340894.3 354350.5 368338 382877

POP MISKIN LUAS INFLADA INVDA (%) (Ribu (Ribu (KM2) (Juta Jiwa) Jiwa) Rp) 222.7 18.4 90.0 1.7 70711.8 226.4 18.7 90.0 5.9 47370.6 219.1 18.1 90.0 15.5 13123.5 222.8 18.4 90.0 9.5 5088.2 227 19 90.0 9.5 5088.2 230 19 90.0 9.5 5088.2

296

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (%) (Unit) (Kamar) (KM) (Ribu (Ribu Rp) Jiwa) 1990 Nias 1 252.7 1081.0 19.0 174.0 233.0 1889.4 1991 Nias 1 259.9 1106.6 20.9 174.0 233.0 1889.4 1992 Nias 1 267.7 1388.4 19.2 178.0 232.0 1889.4 1993 Nias 1 275.9 1499.4 17.1 196.0 256.0 1889.0 1994 Nias 1 284.7 1627.6 15.0 223.0 577.0 1889.0 1995 Nias 1 293.7 1929.2 15.8 268.0 495.0 1889.0 1996 Nias 1 302.6 2407.6 16.4 338.0 744.0 1856.5 1997 Nias 1 311.6 2407.6 17.3 411.0 634.0 1889.1 1998 Nias 1 320.7 2797.6 36.1 459.0 658.0 2108.0 1999 Nias 1 329.9 3541.2 32.9 1437.0 639.0 2108.0 2000 Nias 1 339.3 4654.0 18.0 495.0 660.0 2604.9 2001 Nias 1 390.9 4426.5 17.6 524.0 929.0 1889.6 2002 Nias 1 397.1 6128.0 16.9 524.0 671.0 1889.6 2003 Nias 1 403.4 6225.0 17.6 524.0 671.0 1889.6 2004 Nias 1 409.7 6323.0 16.9 524.0 671.0 1889.6 1990 Tapsel 2 371.3 1081.0 19.0 2056.0 472.0 2289.0 1991 Tapsel 2 382.9 1106.6 20.9 2076.0 584.0 2363.0 1992 Tapsel 2 395.3 1388.4 19.2 2024.0 544.0 2363.0 1993 Tapsel 2 408.3 1499.4 17.1 2204.0 734.0 2549.7 1994 Tapsel 2 422.0 1627.6 15.0 2082.0 665.0 2791.3 1995 Tapsel 2 436.2 1929.2 15.8 2081.0 925.0 2791.3 1996 Tapsel 2 450.3 2407.6 16.4 2317.0 657.0 1647.1 1997 Tapsel 2 464.5 2407.6 17.3 2728.0 666.0 2495.5 1998 Tapsel 2 478.9 2797.6 36.1 2830.0 644.0 2611.0

297

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (%) (Unit) (Kamar) (KM) (Ribu (Ribu Rp) Jiwa) 1999 Tapsel 2 493.5 3541.2 32.9 2429.0 688.0 2118.0 2000 Tapsel 2 508.2 4654.0 18.0 2399.0 688.0 2832.1 2001 Tapsel 2 502.0 4426.5 17.6 2666.0 654.0 3807.7 2002 Tapsel 2 526.9 6032.0 16.9 2666.0 706.0 3807.7 2003 Tapsel 2 580.5 6635.2 17.9 2666.0 706.0 3807.7 2004 Tapsel 2 609.3 7298.0 18.0 2666.0 706.0 3807.7 1990 Tapteng 3 86.5 1081.0 19.0 355.0 28.0 325.0 1991 Tapteng 3 89.4 1106.6 20.9 374.0 28.0 368.4 1992 Tapteng 3 92.5 1388.4 19.2 421.0 28.0 368.4 1993 Tapteng 3 95.8 1499.4 17.1 384.0 23.0 550.1 1994 Tapteng 3 99.3 1627.6 15.0 433.0 88.0 570.2 1995 Tapteng 3 102.8 1929.2 15.8 450.0 104.0 570.2 1996 Tapteng 3 106.5 2407.6 16.4 496.0 106.0 485.5 1997 Tapteng 3 110.0 2407.6 17.3 579.0 73.0 630.9 1998 Tapteng 3 113.7 2797.6 36.1 611.0 98.0 644.0 1999 Tapteng 3 117.4 3541.2 32.9 620.0 88.0 669.0 2000 Tapteng 3 121.2 4654.0 18.0 649.0 83.0 668.2 2001 Tapteng 3 97.5 4426.5 17.6 704.0 88.0 724.5 2002 Tapteng 3 98.3 6032.0 16.9 704.0 91.0 724.5 2003 Tapteng 3 99.1 6635.2 16.9 704.0 91.0 724.5 2004 Tapteng 3 99.9 7298.0 17.0 704.0 91.0 724.5

298

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (Ribu Rp) (%) (Unit) (Kamar) (KM) (Ribu Jiwa) 1990 Taput 4 284.1 1081.0 19.0 1533.0 1099.0 349.3 1991 Taput 4 287.1 1106.6 20.9 1601.0 1190.0 2222.5 1992 Taput 4 290.5 1388.4 19.2 1629.0 1232.0 2222.5 1993 Taput 4 294.0 1499.4 17.1 1981.0 1308.0 2351.5 1994 Taput 4 297.8 1627.6 15.0 1560.0 1578.0 2356.6 1995 Taput 4 301.5 1929.2 15.8 1579.0 1527.0 2356.6 1996 Taput 4 305.0 2407.6 16.4 1655.0 1556.0 2248.0 1997 Taput 4 308.1 2407.6 17.3 1793.0 1463.0 2248.0 1998 Taput 4 311.2 2797.6 36.1 1812.0 1560.0 2248.0 1999 Taput 4 314.2 3541.2 32.9 1828.0 1527.0 1743.0 2000 Taput 4 317.0 4654.0 18.0 1846.0 1520.0 3070.3 2001 Taput 4 389.2 4426.5 17.6 1941.0 1544.0 3398.6 2002 Taput 4 381.5 6032.0 16.9 1941.0 1729.0 3398.6 2003 Taput 4 381.5 6635.2 16.9 1941.0 1729.0 3398.6 2004 Taput 4 381.5 7298.0 17.0 1941.0 1729.0 3398.6 1990 Lab.Batu 5 260.5 1081.0 19.0 1613.0 323.0 1445.6 1991 Lab.Batu 5 269.1 1106.6 20.9 1558.0 341.0 1607.0 1992 Lab.Batu 5 278.5 1388.4 19.2 1683.0 345.0 1607.0 1993 Lab.Batu 5 288.4 1499.4 17.1 1837.0 365.0 1623.8 1994 Lab.Batu 5 299.0 1627.6 15.0 2110.0 350.0 1750.1 1995 Lab.Batu 5 309.9 1929.2 15.8 2593.0 430.0 1750.1 1996 Lab.Batu 5 320.9 2407.6 16.4 2883.0 363.0 1565.4 1997 Lab.Batu 5 332.1 2407.6 17.3 3574.0 350.0 1764.5 1998 Lab.Batu 5 343.6 2797.6 36.1 3792.0 362.0 1773.0

299

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (%) (Unit) (Kamar) (KM) (Ribu (Ribu Rp) Jiwa) 1999 Lab.Batu 5 355.3 3541.2 32.9 2382.0 372.0 1775.0 2000 Lab.Batu 5 367.3 4654.0 18.0 2656.0 372.0 1756.3 2001 Lab.Batu 5 321.5 4426.5 17.6 2954.0 401.0 1666.9 2002 Lab.Batu 5 324.9 6032.0 16.9 2954.0 405.0 1666.9 2003 Lab.Batu 5 328.3 6635.2 16.9 2954.0 405.0 1666.9 2004 Lab.Batu 5 331.8 7298.0 17.0 2954.0 405.0 1666.9 1990 Asahan 6 324.9 1081.0 19.0 1538.0 261.0 841.1 1991 Asahan 6 332.2 1106.6 20.9 1642.0 271.0 1308.8 1992 Asahan 6 340.1 1388.4 19.2 1697.0 291.0 1308.8 1993 Asahan 6 348.3 1499.4 17.1 2027.0 280.0 1391.5 1994 Asahan 6 357.0 1627.6 15.0 1992.0 285.0 1668.8 1995 Asahan 6 365.8 1929.2 15.8 2205.0 295.0 1668.8 1996 Asahan 6 374.4 2407.6 16.4 2349.0 272.0 1061.5 1997 Asahan 6 382.9 2407.6 17.3 2584.0 259.0 1751.0 1998 Asahan 6 391.5 2797.6 36.1 2682.0 204.0 1706.0 1999 Asahan 6 400.1 3541.2 32.9 3382.0 199.0 1706.0 2000 Asahan 6 692.2 4654.0 18.0 2557.0 256.0 1701.1 2001 Asahan 6 404.2 4426.5 17.6 2745.0 256.0 1799.8 2002 Asahan 6 414.9 6032.0 16.9 2745.0 276.0 1799.8 2003 Asahan 6 425.9 6635.2 16.9 2745.0 276.0 1799.8 2004 Asahan 6 437.2 7298.0 17.0 2745.0 276.0 1799.8

300

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (%) (Unit) (Kamar) (KM) (Ribu (Ribu Rp) Jiwa) 1990 Simalung 7 303.0 1081.0 19.0 1772.0 1426.0 984.5 1991 Simalung 7 309.8 1106.6 20.9 1795.0 1574.0 1116.7 1992 Simalung 7 317.0 1388.4 19.2 1783.0 1660.0 1116.7 1993 Simalung 7 324.6 1499.4 17.1 1767.0 1609.0 1243.5 1994 Simalung 7 332.4 1627.6 15.0 1806.0 1613.0 1483.5 1995 Simalung 7 340.3 1929.2 15.8 1993.0 1615.0 1483.5 1996 Simalung 7 348.1 2407.6 16.4 2242.0 1457.0 1485.6 1997 Simalung 7 355.7 2407.6 17.3 2560.0 1397.0 1632.6 1998 Simalung 7 363.2 2797.6 36.1 2673.0 1253.0 1637.0 1999 Simalung 7 370.7 3541.2 32.9 3615.0 1253.0 1984.0 2000 Simalung 7 378.3 4654.0 18.0 2800.0 1280.0 1613.8 2001 Simalung 7 433.1 4426.5 17.6 2958.0 1247.0 4646.2 2002 Simalung 7 397.3 6032.0 16.9 2958.0 1280.0 4646.2 2003 Simalung 7 364.5 6635.2 16.9 2958.0 1280.0 4646.2 2004 Simalung 7 334.3 7298.0 17.0 2958.0 1280.0 4646.2 1990 Dairi 8 123.6 1081.0 19.0 731.0 153.0 1296.5 1991 Dairi 8 126.6 1106.6 20.9 696.0 141.0 1296.5 1992 Dairi 8 129.9 1388.4 19.2 814.0 141.0 1296.5 1993 Dairi 8 133.3 1499.4 17.1 831.0 155.0 1296.5 1994 Dairi 8 136.9 1627.6 15.0 763.0 143.0 1342.6 1995 Dairi 8 140.6 1929.2 15.8 830.0 172.0 1342.6 1996 Dairi 8 144.2 2407.6 16.4 896.0 162.0 1217.0 1997 Dairi 8 147.7 2407.6 17.3 976.0 188.0 1680.0 1998 Dairi 8 151.3 2797.6 36.1 990.0 261.0 1680.0

301

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (%) (Unit) (Kamar) (Ribu (Ribu Rp) (KM) Jiwa) 1999 Dairi 8 154.7 3541.2 32.9 1075.0 235.0 1643.0 2000 Dairi 8 158.2 4654.0 18.0 1101.0 222.0 2602.0 2001 Dairi 8 174.3 4426.5 17.6 1149.0 226.0 1584.5 2002 Dairi 8 161.8 6032.0 16.9 1149.0 220.0 1584.5 2003 Dairi 8 161.8 6635.2 16.9 1149.0 220.0 1584.5 2004 Dairi 8 161.8 7298.0 17.0 1149.0 220.0 1584.5 1990 Karo 9 124.7 1081.0 19.0 2093.0 771.0 960.5 1991 Karo 9 128.3 1106.6 20.9 2143.0 848.0 1004.2 1992 Karo 9 132.0 1388.4 19.2 2175.0 932.0 1004.2 1993 Karo 9 136.0 1499.4 17.1 2269.0 1018.0 1073.0 1994 Karo 9 140.1 1627.6 15.0 2086.0 1177.0 1073.7 1995 Karo 9 144.3 1929.2 15.8 2336.0 1165.0 1073.7 1996 Karo 9 148.5 2407.6 16.4 2643.0 1339.0 996.4 1997 Karo 9 152.7 2407.6 17.3 3024.0 1081.0 1023.1 1998 Karo 9 156.9 2797.6 36.1 3118.0 1102.0 1060.0 1999 Karo 9 161.2 3541.2 32.9 3072.0 1102.0 1060.0 2000 Karo 9 165.5 4654.0 18.0 3259.0 1068.0 1066.9 2001 Karo 9 151.6 4426.5 17.6 3552.0 1047.0 996.2 2002 Karo 9 159.6 6032.0 16.9 3552.0 1320.0 996.2 2003 Karo 9 168 6635.2 16.9 3552.0 1320.0 996.2 2004 Karo 9 177 7298.0 17.0 3552.0 1320.0 996.2

302

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota

Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat

Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (Ribu (Ribu Rp) (%) (Unit) (Kamar) (KM) Jiwa)

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11

577.5 597.2 618.3 640.2 663.6 687.6 711.7 736.2 761.3 786.9 812.9 806.6 824.2 842 861 313.2 319.8 327.0 334.4 342.2 350.1 358.0 365.6 373.3

1081.0 1106.6 1388.4 1499.4 1627.6 1929.2 2407.6 2407.6 2797.6 3541.2 4654.0 4426.5 6032.0 6635.2 7298.0 1081.0 1106.6 1388.4 1499.4 1627.6 1929.2 2407.6 2407.6 2797.6

19.0 20.9 19.2 17.1 15.0 15.8 16.4 17.3 36.1 32.9 18.0 17.6 16.9 16.9 17.0 19.0 20.9 19.2 17.1 15.0 15.8 16.4 17.3 36.1

4048.0 3817.0 4078.0 4542.0 4336.0 5046.0 5388.0 6315.0 6441.0 5127.0 5527.0 6245.0 6245.0 6245.0 6245.0 1513.0 1568.0 1498.0 1250.0 1681.0 2470.0 1975.0 2206.0 2234.0

745.0 684.0 683.0 685.0 844.0 911.0 1106.0 1113.0 1148.0 1169.0 1169.0 1223.0 1360.0 1360.0 1360.0 51.0 172.0 172.0 172.0 390.0 423.0 438.0 451.0 351.0

2526.6 2526.6 2526.6 2526.6 2526.6 2526.6 1373.6 1653.3 2527.0 1458.0 1388.4 1944.5 1944.5 1944.5 1944.5 621.2 1248.9 1248.9 1258.6 1290.3 1290.3 1123.4 1279.6 1325.0

303

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kab/Kota

Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Langkat Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga Sibolga

Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (Ribu (Ribu Rp) (%) (Unit) (Kamar) (KM) Jiwa)

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

759.0 388.7 358.2 359.0 360 361 21.3 21.9 22.4 23.1 23.8 24.4 25.1 25.7 26.5 27.1 27.9 26.0 28.6 31 35

3541.2 4654.0 4426.5 6032.0 6635.2 7298.0 1081.0 1106.6 1388.4 1499.4 1627.6 1929.2 2407.6 2407.6 2797.6 3541.2 4654.0 4426.5 6032.0 6635.2 7298.0

32.9 18.0 17.6 16.9 16.9 17.0 19.0 20.9 19.2 17.1 15.0 15.8 16.4 17.3 36.1 32.9 18.0 17.6 16.9 16.9 17.0

1138.0 1249.0 1388.0 1388.0 1388.0 1388.0 355.0 374.0 421.0 384.0 433.0 450.0 496.0 579.0 611.0 620.0 649.0 704.0 704.0 704.0 704.0

351.0 327.0 300.0 402.0 402.0 402.0 455.0 455.0 455.0 455.0 577.0 649.0 638.0 662.0 658.0 616.0 605.0 605.0 619.0 619.0 619.0

1325.0 1325.3 1345.5 1345.5 1345.5 1345.5 42.0 46.2 46.2 47.7 47.7 47.7 45.4 47.7 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0

304

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (Ribu (Ribu Rp) (%) (Unit) (Kamar) (KM) Jiwa)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai T.Balai P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar P.Siantar

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14

32.2 33.1 34.1 35.1 36.2 37.4 38.6 39.8 41.1 42.4 43.8 47.1 48.7 50 52 66.5 70.3 74.3 78.5 83.0 87.6 92.4 97.3 102.5

1081.0 1106.6 1388.4 1499.4 1627.6 1929.2 2407.6 2407.6 2797.6 3541.2 4654.0 4426.5 6032.0 6635.2 7298.0 1081.0 1106.6 1388.4 1499.4 1627.6 1929.2 2407.6 2407.6 2797.6

19.0 20.9 19.2 17.1 15.0 15.8 16.4 17.3 36.1 32.9 18.0 17.6 16.9 16.9 17.0 19.0 20.9 19.2 17.1 15.0 15.8 16.4 17.3 36.1

1277.0 374.0 349.0 357.0 948.0 1084.0 1158.0 1281.0 1293.0 666.0 690.0 758.0 758.0 758.0 758.0 3314.0 3579.0 3140.0 3281.0 3078.0 3374.0 3695.0 4099.0 4215.0

104.0 83.0 83.0 91.0 85.0 94.0 93.0 92.0 68.0 70.0 84.0 77.0 89.0 89.0 89.0 395.0 390.0 390.0 420.0 449.0 448.0 420.0 436.0 438.0

167.6 167.6 167.6 167.6 171.8 171.8 180.4 186.4 198.0 190.0 190.3 205.2 205.2 205.2 205.2 310.6 310.6 310.6 311.5 311.5 311.5 311.6 279.0 318.0

305

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (%) (Unit) (Kamar) (KM) (Ribu (Ribu Rp) Jiwa) 1999 P.Siantar 14 107.8 3541.2 32.9 4126.0 468.0 288.0 2000 P.Siantar 14 113.3 4654.0 18.0 4384.0 468.0 317.0 2001 P.Siantar 14 83.2 4426.5 17.6 4637.0 474.0 317.1 2002 P.Siantar 14 94.7 6032.0 16.9 4637.0 456.0 317.1 2003 P.Siantar 14 108 6635.2 16.9 4637.0 456.0 317.1 2004 P.Siantar 14 123 7298.0 17.0 4637.0 456.0 317.1 1990 T.Tinggi 15 37.5 1081.0 19.0 1312.0 151.0 98.5 1991 T.Tinggi 15 38.9 1106.6 20.9 1153.0 183.0 128.1 1992 T.Tinggi 15 40.4 1388.4 19.2 1273.0 179.0 128.1 1993 T.Tinggi 15 42.0 1499.4 17.1 1421.0 162.0 146.9 1994 T.Tinggi 15 43.7 1627.6 15.0 1295.0 181.0 108.8 1995 T.Tinggi 15 45.5 1929.2 15.8 1473.0 211.0 108.8 1996 T.Tinggi 15 47.3 2407.6 16.4 1613.0 174.0 128.9 1997 T.Tinggi 15 49.1 2407.6 17.3 1791.0 152.0 110.3 1998 T.Tinggi 15 51.0 2797.6 36.1 1841.0 154.0 162.0 1999 T.Tinggi 15 53.0 3541.2 32.9 1858.0 135.0 152.0 2000 T.Tinggi 15 54.9 4654.0 18.0 1935.0 108.0 152.0 2001 T.Tinggi 15 42.9 4426.5 17.6 2054.0 124.0 186.5 2002 T.Tinggi 15 46.9 6032.0 16.9 2054.0 122.0 186.5 2003 T.Tinggi 15 51 6635.2 16.9 2054.0 122.0 186.5 2004 T.Tinggi 15 56 7298.0 17.0 2054.0 122.0 186.5

306

Lampiran 2. Lanjutan Tahun

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kab/Kota Kriteria BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (Ribu (Ribu Rp) (%) (Unit) (Kamar) (KM) Jiwa)

Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17

510.2 528.5 547.8 567.6 588.8 610.2 631.7 653.6 675.8 698.4 721.3 663.3 677.3 692 706 61.8 63.3 66.2 68.5 71.2 74.0 76.9 79.9 83.2

1081.0 1106.6 1388.4 1499.4 1627.6 1929.2 2407.6 2407.6 2797.6 3541.2 4654.0 4426.5 6032.0 6635.2 7298.0 1081.0 1106.6 1388.4 1499.4 1627.6 1929.2 2407.6 2407.6 2797.6

19.0 20.9 19.2 17.1 15.0 15.8 16.4 17.3 36.1 32.9 18.0 17.6 16.9 16.9 17.0 19.0 20.9 19.2 17.1 15.0 15.8 16.4 17.3 36.1

26020.0 29361.0 33802.0 34238.0 40506.0 44774.0 49284.0 54176.0 55039.0 54968.0 57862.0 62364.0 62364.0 62364.0 62364.0 1790.0 2039.0 1535.0 1998.0 1157.0 1879.0 2218.0 2492.0 2515.0

3819.0 3994.0 3874.0 4023.0 4026.0 4500.0 4501.0 4485.0 4581.0 4581.0 4870.0 5032.0 5398.0 5398.0 5398.0 45.0 47.0 56.0 75.0 132.0 145.0 168.0 158.0 170.0

1338.4 1338.4 1338.4 1392.1 1392.1 1392.1 1402.3 2251.0 2351.0 2351.0 1725.0 1739.7 1739.7 1739.7 1739.7 286.4 286.4 286.4 237.3 239.4 239.4 220.5 341.4 352.0

307

309

Lampiran 3. Program Komputer Estimasi Model Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara Menggunakan SAS/ETS Versi 6.12 Prosedur SYSLIN Metoda 2SLS. options nodate nonumber; data Sumut; set ming; PAD = FISGAP= TGEXP = TGREV =

TAXDA PAD RUEXP PAD +

+ RETRIB +BUMD + PADLAIN; TGEXP; + DEVEXP; DAU + BHP + DAK + BHSDA + SIAP+ REVLAIN;

/*LABEL TAXDA ='Pajak Daerah' RETRIB ='Retribusi' PAD ='Pend.Asli Daerah' BUMN ='Laba BUMD' PADLAIN ='PAD Lainnya' SIAP ='Sisa Anggaran' BHP ='Bagi Hasil Pajak' BHSDA ='Bagi Hasil SDA' DAU ='Dana Alok.Umum' DAK ='Dana Alok.Khusus' REVLAIN ='Penerimaan Lain' TGREV ='Pener.Tot.Pemda' RUEXP ='Pengel.Rutin' DEVEXP ='Pengel.Pembang' TGEXP ='Peng.Tot.Pemda' FISGAP ='Fiskal Gap' INFRAS ='Pemb.Infrastruktur' INVDA ='InVest.di Daerah' PDRB ='Prod.Dom.Reg.Bruto' BKERJ ='Kesempatan kerja' INFLADA ='Inflasi di Daerah' DISTRIB ='Distribusi' SUBUDA ='Suku Bunga' UPAHDA ='Tingkat Upah' DDF ='Dummy Des.Fiskal' DK 98 ='Dummy Krisis 98' DK 97 ='Dummy Krisis 97' BPEGAWAI='Belanja PNS' POP ='Jlh Penduduk' ; */ Run; PROC SYSLIN 2SLS DATA=SUMUT simple; ENDOGENOUS TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP; INSTRUMENTS SUBUDA UPAHDA POP BPEGAWAI LUAS MISKIN BHSDA DDF DK97 DK98 TREND LTAXDA LRETRIB LBHP LRUEXP LINVDA LDAU; /*BANGUNAN MODEL SUMUT*/ TAXDA: MODEL TAXDA = PDRB FISGAP DDF/DW; RETRI: MODEL RETRIB = PDRB MOTOR FISGAP DDF/DW; DAU : MODEL DAU = PDRB PAD LUAS MISKIN BPEGAWAI DDF LDAU/DW; BHP : MODEL BHP = PDRB DDF LBHP/DW; RUTIN: MODEL RUEXP = DAU PAD DDF LRUEXP/DW;

310

PEMB : MODEL DEVEXP

=

INFRA: INVDA: PDRB : KERJA: INFLA:

= = = = =

MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL

INFRAS INVDA PDRB BKERJA INFLADA

IDENTITY PAD IDENTITY FISGAP IDENTITY TGREV

= = =

IDENTITY TGEXP

=

RUN;

INFRAS DAU PAD LUAS DDF LDEVEXP/DW; TGREV INVDA LUAS TREND/DW; PDRB TAXDA UPAHDA SUBUDA DDF/DW; TGEXP INVDA BKERJA DDF/DW; PDRB DEVEXP UPAHDA DDF/DW; TGEXP INVDA UPAHDA DK98/DW; TAXDA + RETRIB + BUMD + PADLAIN; PAD - TGEXP; PAD + DAU +BHP + +DAK + SIAP +BHSDA +REVLAIN; RUEXP + DEVEXP;

311

Lampiran 4. Hasil Estimasi Model Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara Menggunakan SAS/ETS Versi 6.12 Prosedur SYSLIN Metoda 2SLS.

Persamaan Pajak Daerah (TAXDA): The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation

Model: TAXDA Dependent variable: TAXDA Pajak Daerah

Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

3 9659469390.8 3219823130.3 217 5814418117.4 26794553.536 220 14694034284 Root MSE Dep Mean C.V.

5176.34558 3242.37104 159.64692

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

120.167

0.0001

0.6242 0.6190

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP PDRB FISGAP DDF

1 1 1 1

-3972.772744 0.005455 0.056557 3618.118201

521.534032 0.000341 0.126964 1258.816716

-7.617 15.984 0.445 2.874

0.0001 0.0001 0.6564 0.0045

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

0.467 221 0.766

Variable Label Prod.Dom.Reg.Bruto FISKAL GAP Dum.Des.Fis

Lampiran 2. Lanjutan Tahun Kab/Kota

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai Binjai

Kriteria

17 17 17 17 17 17

BKERJA UPAHDA SUBUDA MOTOR HOTEL INFRAS (Ribu Rp) (%) (Unit) (Kamar) (KM) (Ribu Jiwa) 86.6 3541.2 32.9 2027.0 134.0 353.0 90.6 4654.0 18.0 2156.0 193.0 350.0 85.9 4426.5 17.6 2342.0 193.0 316.9 95.3 6032.0 16.9 2342.0 176.0 316.9 106 6635.2 16.9 2342.0 176.0 316.9 117 7298.0 17.0 2342.0 176.0 316.9

308

312

Persamaan Retribusi Daerah (RETRIB):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model: RETRIB Dependent variable: RETRIB Retribusi

Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

4 4797503372.9 1199375843.2 216 1360941127.7 6300653.3688 220 5613366256.5 Root MSE Dep Mean C.V.

2510.11023 2525.95023 99.37291

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

190.357

0.0001

0.7790 0.7749

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP PDRB MOTOR FISGAP DDF

1 1 1 1 1

-149.595920 0.001005 0.346366 0.277956 4558.577040

276.140650 0.000248 0.025044 0.061567 611.629227

-0.542 4.055 13.830 4.515 7.453

0.5886 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

1.651 221 0.172

Variable Label Intercept Prod.Dom.Reg.Bruto Jlh.Kend.Bermotor FISKAL GAP Dum.Des.Fis

313

Persamaan Dana Alokasi Umum (DAU):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model: DAU Dependent variable: DAU Dana Alok.Umum

Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

7 1.3051908E12 186455827303 213 31349863531 147182457.89 220 1.3361486E12 Root MSE Dep Mean C.V.

12131.87776 57586.11312 21.06737

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

1266.835

0.0001

0.9765 0.9758

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP PDRB PAD LUAS MISKIN BPEGAWAI DDF LDAU

1 1 1 1 1 1 1 1

2862.659185 -0.000362 -0.267562 1.166527 32.729393 0.932217 21892 0.283107

1459.663746 0.002390 0.164815 0.268037 19.374118 0.042068 3735.048086 0.034449

1.961 -0.151 -1.623 4.352 1.689 22.160 5.861 8.218

0.0512 0.8798 0.1060 0.0001 0.0926 0.0001 0.0001 0.0001

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

1.435 221 0.281

Variable Label Intercept Prod.Dom.Reg.Bruto Pend.Asli Daerah Luas Wilayah MISKIN Belanja PNS Dum.Des.Fis LDAU

314

Persamaan Bagi Hasil Pajak (BHP): The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation

Model: BHP Dependent variable: BHP Bagi Hasil Pajak Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

3 32622055734 10874018578 217 7894823138.8 36381673.451 220 40727016674 Root MSE Dep Mean C.V.

6031.72226 9242.74887 65.25897

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

298.887

0.0001

0.8051 0.8025

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP PDRB DDF LBHP

1 1 1 1

-1255.072260 0.002984 7067.838693 0.759317

613.819255 0.000520 1317.165597 0.062599

-2.045 5.734 5.366 12.130

0.0421 0.0001 0.0001 0.0001

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

2.139 221 -0.072

Variable Label Intercept Prod.Dom.Reg.Bruto Dum.Des.Fis LBHP

315

Persamaan Pengeluaran Rutin (RUEXP):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation

Model: RUTIN Dependent variable: RUEXP Pengel.Rutin Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

4 1.3735822E12 343395562047 216 29483049431 136495599.22 220 1.3985226E12 Root MSE Dep Mean C.V.

11683.13311 50624.22308 23.07815

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

2515.800

0.0001

0.9790 0.9786

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP DAU PAD DDF LRUEXP

1 1 1 1 1

-8252.567150 0.782806 1.436578 11184 0.074520

1018.250883 0.029011 0.079088 3338.289896 0.037750

-8.105 26.983 18.164 3.350 1.974

0.0001 0.0001 0.0001 0.0010 0.0497

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

0.930 221 0.534

Variable Label Intercept Dana Alok.Umum Pend.Asli Daerah Dum.Des.Fis LRUEXP

316

Persamaan Pengeluaran Pembangunan (DEVEXP):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model: PEMB Dependent variable: DEVEXP Peng.Pemb Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

6 175123227807 29187204634 214 18597342028 86903467.420 220 197475565646 Root MSE Dep Mean C.V.

9322.20293 27111.63484 34.38451

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

335.858

0.0001

0.9040 0.9013

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP INFRAS DAU PAD LUAS DDF LDEVEXP

1 1 1 1 1 1 1

481.063479 1.353761 0.121281 0.119301 0.390374 15593 0.646016

1328.899765 2.432157 0.022790 0.063760 0.402984 3101.854587 0.065035

0.362 0.557 5.322 1.871 0.969 5.027 9.933

0.7177 0.5784 0.0001 0.0627 0.3338 0.0001 0.0001

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

2.159 221 -0.080

Variable Label Intercept Pemb.Infrast Dana Alok.Umum Pend.Asli Daerah Luas Wilayah Dum.Des.Fis LDEVEXP

317

Persamaan Pembangunan Infrastruktur (INFRAS):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation

Model: INFRA Dependent variable: INFRAS Pemb.Infrast Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

4 122663826.70 30665956.675 216 65548173.312 303463.76534 220 188281266.42 Root MSE Dep Mean C.V.

550.87545 1245.67240 44.22314

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

101.053

0.0001

0.6517 0.6453

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP TGREV INVDA LUAS TREND

1 1 1 1 1

420.329992 0.003996 0.000804 0.148871 -27.550968

108.020395 0.000503 0.000443 0.010000 13.426730

3.891 7.951 1.815 14.888 -2.052

0.0001 0.0001 0.0709 0.0001 0.0414

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

0.649 221 0.672

Variable Label Intercept Pener.Tot.Pemda InVest.di Daerah Luas Wilayah TREND

318

Persamaan Investasi Swasta (INVDA):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model: INVDA Dependent variable: INVDA InVest.di Daerah Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

5 672195362071 134439072414 215 2.1808327E12 10143408041 220 2.8455672E12 Root MSE 100714.48774 Dep Mean 120545.24615 C.V. 83.54912

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

13.254

0.0001

0.2356 0.2178

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP PDRB TAXDA UPAHDA SUBUDA DDF

1 1 1 1 1 1

232862 0.009508 -0.854688 -12.129093 -3621.602726 -106329

26324 0.009842 1.468629 7.025098 1154.605848 29951

8.846 0.966 -0.582 -1.727 -3.137 -3.550

0.0001 0.3351 0.5612 0.0857 0.0019 0.0005

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

2.008 221 -0.006

Variable Label Intercept Prod.Dom.Reg.Bruto Pajak Daerah Tingkat Upah Suku Bunga Dum.Des.Fis

319

Persamaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model: PDRB Dependent variable: PDRB Prod.Dom.Reg.Bruto Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

4 2.5794977E14 6.4487443E13 216 8.7651776E13 405795260576 220 3.3668324E14 Root MSE 637020.61236 Dep Mean1255551.75204 C.V. 50.73631

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

158.916

0.0001

0.7464 0.7417

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP TGEXP INVDA BKERJA DDF

1 1 1 1 1

-269887 2.790033 1.093949 4520.396625 -155837

104329 0.836721 0.531711 301.515754 212540

-2.587 3.334 2.057 14.992 -0.733

0.0103 0.0010 0.0408 0.0001 0.4642

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

0.338 221 0.828

Variable Label Intercept Peng.Tot.Pemda InVest.di Daerah BKERJA Dum.Des.Fis

320

Persamaan Kesempatan Kerja (BKERJA):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model: KERJA Dependent variable: BKERJA BKERJA Analysis of Variance Source

DF

Model Error C Total

Sum of Squares

Mean Square

4 7715964.0229 1928991.0057 216 2226428.5104 10307.53940 220 9372489.9306 Root MSE Dep Mean C.V.

101.52605 265.45294 38.24635

R-Square Adj R-SQ

F Value

Prob>F

187.144

0.0001

0.7761 0.7719

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP PDRB DEVEXP UPAHDA DDF

1 1 1 1 1

99.892183 0.000130 0.002622 -0.019253 -112.869266

17.505042 0.000007671 0.000480 0.007334 31.813258

5.706 16.928 5.461 -2.625 -3.548

0.0001 0.0001 0.0001 0.0093 0.0005

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

0.441 221 0.776

Variable Label Intercept Prod.Dom.Reg.Bruto Peng.Pemb Tingkat Upah Dum.Des.Fis

321

Persamaan Tingkat Inflasi (INFLADA):

The SAS System SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model: INFLA Dependent variable: INFLADA Inflasi Analysis of Variance Source

DF

Sum of Squares

Mean Square

F Value

Prob>F

Model Error C Total

4 216 220

89232.78209 2644.73155 91256.68000

22308.19552 12.24413

1821.951

0.0001

Root MSE Dep Mean C.V.

3.49916 14.40000 24.29973

R-Square Adj R-SQ

0.9712 0.9707

Parameter Estimates Variable

DF

Parameter Estimate

Standard Error

T for H0: Parameter=0

Prob > |T|

INTERCEP TGEXP INVDA UPAHDA DK98

1 1 1 1 1

5.357095 0.000012747 0.000016324 0.000090635 75.932669

0.783151 0.000003203 0.000002939 0.000236 0.892843

6.840 3.979 5.554 0.385 85.046

0.0001 0.0001 0.0001 0.7009 0.0001

Durbin-Watson (For Number of Obs.) 1st Order Autocorrelation

2.266 221 -0.134

Variable Label Intercept Peng.Tot.Pemda InVest.di Daerah Tingkat Upah Dum.Krisis98

322

Lampiran 5 : Program Komputer Validasi Model (Kabupaten) Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara Menggunakan SAS/ETS Versi 6.12 Prosedur SIMNLIN Metoda Newton options nodate nonumber; data kabu; set ming; PAD = FISGAP= TGEXP = TGREV =

TAXDA PAD RUEXP PAD +

+ RETRIB +BUMD + PADLAIN; TGEXP; + DEVEXP; DAU + BHP + DAK + BHSDA + SIAP+ REVLAIN;

Run; PROC SIMNLIN SIMULATE STATS OUTPREDICT THEIL out=hasil; ENDOGENOUS TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP; INSTRUMENTS SUBUDA UPAHDA POP BPEGAWAI LUAS MISKIN BHSDA DDF DK97 DK98 TREND LTAXDA LRETRIB LBHP LRUEXP LINVDA LDAU; PARM a0 b0 b4 c0 c5 d0 e0 f0 f5 g0 h0 h4 i0 j0 j4 k0 k4

-3972.772744 -149.595920 4558.577040 2862.659185 0.932217 -1255.072260 -8252.567150 481.063479 15593 420.329992 232862 -3621.602726 -269887 99.892183 -112.869266 5.357095 75.932669 ;

a1 0.005455 b1 0.001005

a2 0.056557 b2 0.346366

a3 3618.118201 b3 0.277956

c1 c6 d1 e1 f1 f6 g1 h1 h5 i1 j1

c2 c7 d2 e2 f2

c3 1.166527

c4 32.729393

d3 0.759317 e3 11184 f3 0.119301

e4 f4

-0.000362 21892 0.002984 0.782806 1.353761 0.646016 0.003996 0.009508 -106329 2.790033 0.000130

k1 0.000012747

-0.267562 0.283107 7067.838693 1.436578 0.121281

0.074520 0.390374

g2 0.000804 h2 -0.854688

g3 0.148871 g4 -27.550968 h3 -12.129093

i2 1.093949 j2 0.002622

i3 4520.396625 i4 -155837 j3 -0.019253

k2 0.000016324

k3 0.000090635

/*BANGUNAN TAXDA = RETRIB = DAU = BHP RUEXP

MODEL SUMUT*/ a0+a1*PDRB +a2*FISGAP +a3*DDF; b0+b1*PDRB +b2*MOTOR +b3*FISGAP +b4*DDF; c0+c1*PDRB +c2*PAD +c3*LUAS +c4*MISKIN +c5*BPEGAWAI+c6*DDF +c7*LDAU; = d0+d1*PDRB +d2*DDF +d3*LBHP; = e0+e1*DAU +e2*PAD +e3*DDF +e4*LRUEXP;

DEVEXP

= f0+f1*INFRAS+f2*DAU +f6*LDEVEX; INFRAS = g0+g1*TGREV +g2*INVDA INVDA = h0+h1*PDRB +h2*TAXDA PDRB = i0+i1*TGEXP +i2*INVDA BKERJA = i0+i1*PDRB +i2*DEVEXP INFLADA = k0+k1*TGEXP +k2*INVDA PAD FISGAP TGREV TGEXP

= = = =

TAXDA PAD PAD + RUEXP

+f3*PAD

+f4*LUAS

+f5*DDF

+g3*LUAS +h3*UPAHDA +i3*BKERJA +i3*UPAHDA +k3*UPAHDA

+g4*TREND; +h4*SUBUDA +h5*DDF; +i4*DDF; +i4*DDF; +k4*DK98;

+ RETRIB + BUMD + PADLAIN; TGEXP; DAU +BHP + DAK + SIAP + BHSDA +REVLAIN; + DEVEXP;

proc print out=hasil; RUN;

323

Lampiran 6 : Contoh Hasil Validasi (Kabupaten) , Model Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara Menggunakan SAS/ETS Versi 6.12 Prosedur SIMNLIN Metoda Newton The SAS System SIMNLIN Procedure Model Summary Model Variables Endogenous Parameters Equations

15 15 59 15

Number of Statements

15

The SAS System SIMNLIN Procedure Simultaneous Simulation Solution Summary Dataset Option DATA= OUT=

Dataset KABU2 BB

Variables Solved

15

Solution Method NEWTON CONVERGE= 1E-8 Maximum CC 8.8287E-14 Maximum Iterations 1 Total Iterations 143 Average Iterations 1 Observations Processed Read 143 Solved 143 Variables Solved For: TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP

The SAS System SIMNLIN Procedure Simultaneous Simulation Descriptive Statistics Actual

Predicted

Variable

Nobs

N

Mean

Std

Mean

TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP

143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143

143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143

2030 1602 4776 69357 9907 91403 3111 120545 1685 1355845 328.7364 14.4000 56532 31760 88292

3077 1521 5486 85073 10370 110142 6382 113871 768.5650 861908 171.6104 20.3920 79195 31527 107855

2045 1606 4796 69300 9924 91382 3090 120615 1685 1361824 330.1934 14.4003 56551 31741 88292

Std

Label

2071 TAXDA 1449 RETRIB 4991 PAD 85917 DAU 8992 BHP 109683 TGREV 10579 FISGAP 55820 INVDA 520.0751 INFRAS 629451 PDRB 140.0124 BKERJA 20.1223 INFLADA 77903 RUEXP 29649 DEVEXP 106976 TGEXP

324

The SAS System SIMNLIN Procedure Simultaneous Simulation Theil Forecast Error Statistics MSE Decomposition Proportions Variable TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP

Inequality Coef

N

MSE

Corr (R)

Bias (UM)

Reg (UR)

Dist (UD)

Var (US)

Covar (UC)

U1

U

143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143

6824725 1721458 11756361 287824685 15389802 221445969 118280104 1.00508E10 323814 6.57742E11 21746 11.36067 73053918 132028234 181871072

0.540 0.608 0.788 0.980 0.927 0.991 0.248 0.469 0.669 0.439 0.565 0.986 0.994 0.931 0.992

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.024 0.158 0.038 0.022 0.025 0.001 0.679 0.001 0.000 0.095 0.085 0.000 0.009 0.001 0.000

0.976 0.842 0.962 0.978 0.975 0.999 0.321 0.999 1.000 0.905 0.915 1.000 0.991 0.999 1.000

0.147 0.003 0.021 0.002 0.122 0.001 0.148 0.333 0.189 0.082 0.046 0.006 0.023 0.027 0.004

0.853 0.997 0.979 0.998 0.878 0.999 0.852 0.667 0.811 0.918 0.954 0.994 0.977 0.973 0.996

0.7104 0.5950 0.4723 0.1549 0.2740 0.1042 1.5362 0.6056 0.3075 0.5053 0.3980 0.1353 0.0880 0.2572 0.0970

0.3968 0.2006 0.2420 0.0772 0.1417 0.0522 0.6020 0.2360 0.1575 0.2613 0.2023 0.0680 0.0443 0.1305 0.0486

Label TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP

325

Lampiran 7. Program Komputer Simulasi Model (Kabupaten), Skenario Peningkatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 10% Menggunakan SAS/ETS Versi 6.12 Prosedur SIMNLIN Metoda Newton options nodate nonumber; data kabu; set ming; PAD = FISGAP= TGEXP = TGREV =

TAXDA PAD RUEXP PAD +

+ RETRIB +BUMD + PADLAIN; TGEXP; + DEVEXP; DAU + BHP + DAK + BHSDA + SIAP+ REVLAIN;

/*LABEL TAXDA ='Pajak Daerah' RETRIB ='Retribusi' PAD ='Pend.Asli Daerah' BUMN ='Laba BUMD' PADLAIN ='PAD Lainnya' SIAP ='Sisa Anggaran' BHP ='Bagi Hasil Pajak' BHSDA ='Bagi Hasil SDA' DAU ='Dana Alok.Umum' DAK ='Dana Alok.Khusus' REVLAIN ='Penerimaan Lain' TGREV ='Pener.Tot.Pemda' RUEXP ='Pengel.Rutin' DEVEXP ='Pengel.Pembang' TGEXP ='Peng.Tot.Pemda' FISGAP ='FISKAL GAP' INFRAS ='Pemb.Infrastruktur' INVDA ='InVest.di Daerah' PDRB ='Prod.Dom.Reg.Bruto' BKERJ ='Kesempatan kerja' INFLADA ='Inflasi di Daerah' DISTRIB ='Distribusi' SUBUDA ='Suku Bunga' UPAHDA ='Tingkat Upah' DDF ='Dummy Des.Fiskal' DK 98 ='Dummy Krisis 98' DK 97 ='Dummy Krisis 97' BPEGAWAI='Belanja PNS' Contoh: Skenario Kebijakan 1;

Meningkatkan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 10%

*/ BHSDA = 1.10* BHSDA: Run; PROC SIMNLIN SIMULATE STATS OUTPREDICT THEIL out=hasil; ENDOGENOUS TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP; INSTRUMENTS SUBUDA UPAHDA POP BPEGAWAI LUAS MISKIN BHSDA DDF DK97 DK98 TREND LTAXDA LRETRIB LBHP LRUEXP LINVDA LDAU;

326

PARM a0 -3972.772744 b0 -149.595920 c0 2862.659185 d0 -1255.072260 e0 -8252.567150 f0 481.063479 g0 420.329992 h0 232862 i0 -269887 i0 99.892183 j0 5.357095 /*BANGUNAN TAXDA = RETRIB = DAU = BHP = RUEXP = DEVEXP = INFRAS = INVDA = PDRB = BKERJA = INFLADA = PAD FISGAP TGREV TGEXP

= = = =

a1 b1 c1 c5 d1 e1 e1 e6 f1 g1 g5 h1 i1 j1

0.005455 0.001005 -0.000362 0.932217 0.002984 0.782806 1.353761 0.646016 0.003996 0.009508 -106329 2.790033 0.000130 0.000012747

MODEL SUMUT*/ a0+a1*PDRB +a2*FISGAP b0+b1*PDRB +b2*MOTOR c0+c1*PDRB +c2*PAD d0+d1*PDRB +d2*DDF e0+e1*DAU +e2*PAD f0+f1*INFRAS+f2*DAU g0+g1*TGREV +g2*INVDA h0+h1*PDRB +h2*TAXDA i0+i1*TGEXP +i2*INVDA i0+i1*PDRB +i2*DEVEXP k0+k1*TGEXP +k2*INVDA TAXDA TGEXP PAD + RUEXP

a2 b2 c2 c6 d2 e2 e2

0.056557 a3 3618.118201 0.346366 b3 0.277956 -0.267562 c3 1.166527 21892 c7 0.283107 7067.838693 d3 0.759317 1.436578 e3 11184 0.121281 e3 0.119301

e4 0.074520 e4 0.390374 e5 15593

f2 0.000804 g2 -0.854688

f3 0.148871 g3 -12.129093

h2 1.093949 i2 0.002622 j2 0.000016324

h3 4520.396625 h4 -155837 i3 -0.019253 i4 -112.869266 j3 0.000090635 j4 75.932669 ;

+a3*DDF; +b3*FISGAP +c3*LUAS +d3*LBHP; +e3*DDF +f3*PAD +g3*LUAS +h3*UPAHDA +i3*BKERJA +i3*UPAHDA +k3*UPAHDA

f4 -27.550968 g4 -3621.602726

+b4*DDF; +c4*MISKIN +c5*BPEGAWAI+c6*DDF +e4*LRUEXP; +f4*LUAS +f5*DDF +g4*TREND; +h4*SUBUDA +h5*DDF; +i4*DDF; +i4*DDF; +k4*DK98;

+ RETRIB + BUMD + PADLAIN; - TGEXP; SIAP+ DAU +DAK +BHP +BHSDA +REVLAIN; + DEVEXP;

proc print out=hasil; run;

b4 4558.577040 c4 32.729393

+c7*LDAU;

+f6*LDEVEX;

327

Lampiran 8. Contoh Hasil Simulasi Model (Kabupaten), Skenario Peningkatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 10% Menggunakan SAS/ETS Versi 6.12 Prosedur SIMNLIN Metoda Newton. The SAS System SIMNLIN Procedure Model Summary Model Variables Endogenous Parameters Equations

15 15 58 15

Number of Statements

15

The SAS System SIMNLIN Procedure Model Summary Model Variables Endogenous Parameters Equations

15 15 59 15

Number of Statements

15

The SAS System SIMNLIN Procedure Simultaneous Simulation Solution Summary Dataset Option DATA= Variables Solved

Dataset SUMUT 15

Solution Method NEWTON CONVERGE= 1E-8 Maximum CC 8.8339E-12 Maximum Iterations 1 Total Iterations 221 Average Iterations 1 Observations Processed Read 221 Solved 221 Variables Solved For: TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP

328

The SAS System SIMNLIN Procedure Simultaneous Simulation Descriptive Statistics Actual Variable TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP

Predicted

Nobs

N

Mean

Std

Mean

Std

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

3242 2526 6591 57586 9243 80031 -3082 120545 1246 1255552 265.4529 14.4000 50624 27112 77736

8173 5051 13868 77932 13606 108001 6506 113729 925.1075 1237085 206.4031 20.3667 79730 29960 106750

27088 4362 30628 69539 7198 38325 7945 94083 1058 4254052 917.7468 13.3645 6514 23867 30380

12468 5622 15520 82107 7377 88708 13400 65997 725.2846 2412188 544.2984 20.0759 60805 26872 86725

Label TAXDA RETRIB PAD DAU BHP TGREV FISGAP INVDA INFRAS PDRB BKERJA INFLADA RUEXP DEVEXP TGEXP

329

Lampiran 9. Simulasi, Uraian-Penjelasan dan Justifikasinya No 1

Simulasi Simulasi 1

Uraian dan Penjelasan Bagi Hasil Sumber daya Alam sebesar 15%

2

Simulasi 2

Peningkatan Bagi Hasil Pajak sebesar 10%

3

Simulasi 3

Peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 10 % dari yang diterima sejak desentralisasi fiskal hingga sekarang ini

4

Simulasi 4

Peningkatan Pajak Daerah sebesar 15%

5

Simulasi 5

Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60%

6

Simulasi 6

Peningkatan 15%

7

Simulasi 7

Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48%

Peningkatan Retribusi yang bersifat bocoran (linkages) dalam perekonomian dikompensasi oleh Pengeluaran Pemerintah dalam jumlah yang sama dan bersifat suntikan (injection) dalam perekonomian

8

Simulasi 8

Peningkatan PAD 10% Pengeluaran Rutin 1.25%

Salah satu bentuk kebebasan pemerintah daerah dalam alokasi pengeluarannya. Pendapatan Asli Daerah yang bersifat bocoran (linkages) dapat digunakan Pengeluaran Rutin (injection) dalam jumlah yang sama.

Retribusi

sebesar

dan

Justifikasi Peningkatan Bagi hasil SDA hingga 15% bahkan lebih masih relevan jika melihat tingkat eksploitasi SDA alam khususnya perikanan laut masih rendah (kurang dari 20%) di Sumatera Utara Penerimaan Negara dari Pajak kepada daerah masih mungkin ditingkatkan khususnya PPh Perseorangan, sehingga peningkatan BHP sangat realistis. Dengan adanya peningkatan DAU menjadi 26% dari APBN, serta perbaikan data-data kependudukan maka peningkatan ini menjadi realistis. Bahkan Peningkatan DAU menjadi 30% dari APBN sangat mungkin (Bandingkan dengan Filipina “DAU” meeka hingga 35% dari APBN Mengingat Tax Ratio dan coverage rasio yang masih rendah (kurang dari 20%), maka peningkatan pajak daerah 15% dari sekarang ini menjadi realistis Peningkatan Pajak Daerah yang bersifat bocoran (linkages) dalam perekonomian dikompensasi oleh pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang sama dan bersifat suntikan (injection) dalam perekonomian Seperti dengan Pajak Daerah, Pemungutan Retribusi masih mungkin ditingkatkan, terutama soal efisiensi pemungutannya

330

Lampiran 9. Lanjutan

9

Simulasi Simulasi 9

Uraian dan Penjelasan Peningkatkan PAD 10% dan Pengeluaran Pembangunan 2.38%

10

Simulasi 10

Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.1%

11

Simulasi 11

Peningkatan Upah 10%

12

Simulasi 12

Peningkatan pembangunan infrastruktur sebesar 20%

13

Simulasi 13

Peningkatan Infrastruktur 20% dan Upah 10%

14

Simulasi 14

Peningkatan Investasi 20%

15

Simulasi 15

Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20%

No

Justifikasi Salah satu bentuk kebebasan pemerintah daerah dalam alokasi pengeluarannya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat bocoran (linkages) dalam perekonomian dikompensasi oleh Pengeluaran Pembangunan dalam jumlah yang sama dan bersifat suntikan (injection) dalam perekonomian Efisiensi anggaran rutin dapat dilakukan hingga 20% khususnya pada pos Non Belanja Pegawai dan Pengeluaran Tak disangka dan dialokasikan menjadi anggaran pembangunan 38.1% Walau tidak mudah bagi pengusaha, meningkatkan upah sebesar 10 adalah masih relevan untuk peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja, apalagi jika dibandingkan dengan kenaikan harga harga yang terjadi belakangan ini sebagai akibat naiknya harga BBM PeningkatanPembangunan Infrastruktur hingga 20%, adalah dalam batas mengganti penurunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Peningkatan infrastruktur 20% dapat menjadi insentif bagi investor sehingga peningkatan upah 10% relatif tidak terlalu membebani pengusaha Peningkatan investasi 20% adalah suatu angka yang wajar. Angka ini lebih pada tingkat pemulihan investasi kembali pada kondisi awal sebelum krisis ekonomi 1998. infrastruktur sebesar 20% menjadi daya tarik yang baik untuk investasi, sehingga peningkatan investasi 20% adalah tidak terlalu berlebihan apalagi investasi dalam lima tahun terakhir ini relatif kurang kondusif

331

Lampiran 10. Ringkasan Kinerja Fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota Tabel 1. Perkembangan Kapasitas Fiskal , Kebutuhan Fiskal dan Alokasi Pembangunan 1990/91-2003 ProvinsiSUMUT Tahun 1990/91 – 2003 (%) Tahun Pengel. Pengel. Bid. Bid. PAD TRANSF Rutin Pemb Ekonomi Sosial 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003

20 77 76.6 23.4 62.0 19 79 75.9 24.1 55.8 18 82 78.0 22.0 53.1 18 82 79.6 20.4 59.9 23 76 81.9 18.1 62.6 26 70 78.2 21.8 55.9 26 69 74.4 25.6 47.6 28 71 74.7 25.3 49.3 35 64 58.6 41.4 61.6 36 48 45.0 55.0 73.1 42 46 52.7 47.3 59.2 40 37 68.6 31.4 58.4 45 38 63.4 36.6 82.7 53 37 69.3 30.7 87.3 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

38.0 44.2 46.9 40.1 37.4 44.1 52.4 50.7 38.4 26.9 40.8 41.6 17.3 12.7

332

Tabel 2. Perkembangan Kapasitas Fiskal , Kebutuhan Fiskal dan Alokasi Pengeluaran PembangunanKabupaten/Kota Se SUMUT Tahun 1990/91-2003 (%) Bid. Bid. Pengel. Pengel. Pemb Ekonomi Sosial Rutin Tahun PAD TRANSF 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 Sumber:

15 82 45.1 54.9 14 79 42.9 57.1 15 80 38.6 61.4 14 81 39.2 60.8 16 79 44.8 55.2 16 79 48.7 51.3 16 82 53.4 46.6 14 83 51.4 48.6 8 90 66.7 33.3 7 88 70.8 29.2 7 87 69.2 30.8 5 84 73.2 26.8 6 84 69.2 30.8 7 84 66.8 33.2 Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004)

73.6 69.7 65.8 64.1 71.3 72.3 71.1 68.9 73.4 66.5 60.8 60.6 63.6 55.9

26.4 30.3 34.2 35.9 28.7 27.7 28.9 31.1 26.6 33.5 39.2 39.4 36.4 44.1

333

Lampiran 11 . Kinerja Fiskal Total dan Rata-Rata Kabupaten dan Kota Tahun 1990- 2003 (Milyar Rp) No Peubah Fiskal dan Non Fiskal Jumlah Rata-rata/ Thn Total Penerimaan 24013.0 1715.2 1 Pajak Daerah 934.2 66.7 2 Retribusi 743.9 53.1 3 PAD Lain 235.0 16.8 Pendapatan Asli Daerah 1913.1 136.6 1 Bagi Hasil Sumber Daya Alam 221.7 15.8 2 Dana Alokasi Umum 16996.5 1214.0 3 Bagi Hasil Pajak 2738.0 195.6 Transfer Pusat 19956.3 1425.4 Total Pengeluaran 23308.0 1664.9 1 Pengeluaran Rutin 15282.6 1091.6 2 Pengeluaran Pembangunan 8025.4 573.2 Peng. Pemb.Bid. Ekonomi 5077.5 362.7 Peng. Pemb.Bid. Sosial 2948.0 210.6 FISKAL GAP -21394.9 -1528.2 17 Investasi 7361.2 525.8 16 Pembangunan Infrastruktur 21899 1,288 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Sumut (2004) Catatan: Infrastruktur, dalam satuan Km

334

LAMPIRAN 12. Hasil Validasi Model Desentralisasi Fiskal Kabupaten dan Kota Tabel 1.Validasi Model Desentralisasi Fiskal Wilayah Kabupaten No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vaiabel TAXDA(Pajak Daerah) RETRIB (Retribusi Daerah) PAD (Pendapatan Asli Daerah) DAU (Dana Alokasi Umum) BHP (Bagi Hasil Pajak) TGREV (Penerimaan Dearah) FISGAP(Fiskal Defisist) INVDA (Investasi Daerah) INFRAS (Pemb. Infarstruktur) PDRB (Prod. Dom. Regional Bruto) BKERJA (Kesempatan Kerja) INFLADA (Tingkat Inflasi) RUEXP (Pengeluaran Rutin) DEVEXP(Pengeluaran Pembangunan) TGEXP (Pengeluaran Total)

Bias (UM) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Reg (UR) 0.024 0.158 0.038 0.022 0.025 0.001 0.679 0.001 0.000 0.095 0.085 0.000 0.009 0.001 0.000

Dist (UD) 0.976 0.842 0.962 0.978 0.975 0.999 0.321 0.999 1.000 0.905 0.915 1.000 0.991 0.999 1.000

Var (US) 0.147 0.003 0.021 0.002 0.122 0.001 0.148 0.333 0.189 0.082 0.046 0.006 0.023 0.027 0.004

RMS % Error 49.0656 10.0151 96.0805 20.2559 38.8135 19.2579 63.0017 45.6123 63.0017 135.8837 66.4092 109.4927 53.2636 26.8971 23.8571

Var (US) 0.006 0.018 0.001 0.088 0.011 0.043 0.017 0.341 0.024 0.023 0.019 0.006 0.166 0.021 0.076

RMS % Error 63.4167 35.5172 12.4260 82.9181 56.8959 66.8056 170.3312 102.5720 94.4289 70.3312 22.4563 113.8076 42.2504 98.2460 31.6165

UTheil R2 0.5796 0.5674 0.9749 0.8716 0.9830 0.9131 0.4582 0.2386 0.6780 0.7227 0.9722 0.8038 0.8294 0.9851 0.7590

0.3968 0.2006 0.2420 0.0772 0.1417 0.0522 0.6020 0.2360 0.1575 0.2613 0.2023 0.0680 0.0443 0.1305 0.0486

Tabel 2.Validasi Model Desentralisasi Fiskal Wilayah Kota No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vaiabel TAXDA(Pajak Daerah) RETRIB (Retribusi Daerah) PAD (Pendapatan Asli Daerah) DAU (Dana Alokasi Umum) BHP (Bagi Hasil Pajak) TGREV (Penerimaan Dearah) FISGAP(Fiskal Defisist) INVDA (Investasi Daerah) INFRAS (Pemb. Infarstruktur) PDRB (Prod. Dom. Regional Bruto) BKERJA (Kesempatan Kerja) INFLADA (Tingkat Inflasi) RUEXP (Pengeluaran Rutin) DEVEXP(Pengeluaran Pembangunan) TGEXP (Pengeluaran Total)

Bias (UM) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Reg (UR) 0.051 0.175 0.019 0.172 0.017 0.084 0.516 0.000 0.000 0.212 0.213 0.000 0.211 0.003 0.120

Dist (UD) 0.949 0.825 0.981 0.828 0.983 0.916 0.484 1.000 1.000 0.788 0.787 1.000 0.789 0.997 0.880

R2

U-Theil

0.8114 0.8382 0.9865 0.7684 0.9781 0.8753 0.9144 0.2382 0.9838 0.9811 0.9708 0.8038 0.8294 0.9851 0.7590

0.1390 0.2672 0.0960 0.1150 0.2127 0.0756 0.5996 0.3323 0.1207 0.2848 0.2876 0.0702 0.0565 0.1574 0.0672

335

Lampiran 13. Hasil Estimasi Kinerja Fiskal dan Perekonomian Nasional dan Beberapa Daerah di Indonesia

Tabel 1. Perilaku Pajak Daerah di Indonesia Pajak Daerah Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) Indonesia (Usman 2006) Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi PDRB Non Pertanian DDF (Dummy Desentaralisasi Fiskal) PDRB: Fiscal Gap DDF PDRB Kepadatan Penduduk:DDF Fiscal Needs: Motor IHK Umum: Pajak Tahun Lalu PDRB: Fiscal Needs DDF:Pajak Tahun Lalu PDRB: Pengeluaran Pemerintah Kepadatan Penduduk: DDF

Keterangan + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna

Tabel 2. Perilaku Retribusi Daerah di Indonesia Retribusi Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) Indonesia (Usman 2006) Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi PDRB Non Pertanian PDRB Non Pertanian: Fiscal Gap :DDF PDRB per kapita: Penduduk :DDF Fiscal Needs: Motor: IHK Umum DDF : Retribusi Tahun Lalu PDRB: Fiscal Needs DDF: Retribusi Tahun Lalu PDRB: DDF Pengeluaran Pemerintah

Keterangan + dan bermakna + + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + + + + dan bermakna

336

Tabel 3. Perilaku Dana Alokasi Umum di Indonesia Dana Alokasi Umum Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) Indonesia (Usman 2006) Sulsel (Getteng 2005)

Sulut (Pakasi 2005)

Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi -Pengeluaran Pemerintah: Penduduk DDF: DAU Tahun Lalu PDRB per Kapita: Angkatan Kerja Penduduk: Jlh Pddk Miskin Jumlah Pegawai: DDF Fiscal Needs: Penduduk: Luas Wilayah DDF: DAU Tahun Lalu PDRB:PAD PDRB: PAD Penduduk: DDF: DAU Tahun Lalu PDRB: Angkatan Kerja: Bagi Hasil SDA Pengeluaran Pemerintah: Penduduk: DDF

Keterangan -+ + + + + dan bermakna + dan bermakna + - dan bermakna + dan bermakna

Tabel 4. Perilaku Bagi Hasil Pajak Daerah di Indonesia Bagi Hasil Pajak Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) Indonesia (Usman 2006) Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi -PDRB per kapita- Jasa: Demand Daerah Pengeluaran Pembangunan: DDF PDRB: Luas Wilayah Kepadatan Penduduk: DDF PDRB: Kesempatan Kerja: PBB DDF: Pajak Tahun Lalu PDRB per kapita: Penduduk DDF: Bagi Hasil Pajak Tahun Lalu PAD: Pengeluaran Sektor Ekonomi: DDF

Keterangan -+ + + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna

337

Tabel 5. Perilaku Pengeluaran Rutin Nasional dan Daerah di Indonesia Pengeluaran Rutin Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) Indonesia (Usman 2006) Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005)

Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Daerah: Jumlah Pegawai PAD: Dana Perimbangan: Perpindahan Pegawai: DDF DAU: PAD: DDF Jumlah Pegawai: Belanja Barang Fiscal Available: Pengeluaran Pembangunan: DDF PAD : DAU Pengeluaran Rutin Tahun Lalu PAD:DAU: Jumlah Pegawai: Penduduk Sisa Anggaran: DDF

Keterangan + dan bermakna + + + + + + + + + +

Tabel 6. Perilaku Pengeluaran Pembangunan Nasional dan Daerah di Indonesia Pengeluaran Pembangunan Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) • Pertanian •

Non Pertanian

Indonesia (Usman 2006) • Pertanian •

Industri

Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005)

Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi

Keterangan

Bagi Hasil Pajak: Bagi Hasil SDA: DAU PAD dan Luas Wilayah Bagi Hasil Pajak: Bagi Hasil SDA:DAU Luas Wilayah PAD

+ tdk berpengaruh + dan bermakna + dan bermakna tdk berpengaruh

Dana Perimbangan PAD Dana Perimbangan: Produktivitas T.Kerja PAD Penerimaan Pemerintah: T.Kerja: Luas Wil DDF: Peng.Pemb. Tahun Lalu Pengeluaran Rutin PDRB-pertanian:Fiscal Avalaible: DDF Pengeluaran Pemerintah: Pekerja Pertanian DDF-Pertanian, Ind, Infrastruktur dan Pelayanan Umum Penerimaan Pemerintah: Jumlah Pekerja DDF: Peng. Pembangunan Tahun Lalu

+ + + + + + + +

338

Tabel 7. Perilaku Pembangunan Infrastruktur Nasional Daerah di Indonesia Pembangunan Infrastruktur Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) Indonesia (Usman 2006) Sulsel (Getteng 2005)

Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi -PAD Produktivitas: Dana Perimbangan Pengeluaran Rutin Penerimaan Pemerintah: Luas Wil: PDRB DDF Fiscal Available Pengeluaran Rutin Penerimaan Pemerintah DDF Penerimaan Pemerintah:PDRB:Luas DDF

Keterangan -+ - dan bermakna + danbermakna + - dan bermakna + + -

Tabel 8. Perilaku Investasi Nasional dan Daerah di Indonesia Investasi Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) Indonesia (Usman 2006) Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi -PDRB: Penerimaan Pemerintah Suku Bunga Daerah: Pajak Daerah PDRB: Pengeluaran Pembangunan PAD: Total Bagi Hasil: Jlh Kredit:DDF Suku Bunga: IHK Umum: Nilai Tukar -Suku Bunga Kredit: UMR: Pajak Daerah PDRB DDF

Keterangan -+ - dan bermakna + dan bermakna + dan bermakna -- dan bermakna + -

339

Tabel 9. Perilaku PDB dan PDRB di Indonesia PDB dan PDRB Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) • Pertanian •

Non Pertanian

Indonesia (Usman 2006) • Sektoral Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005) • Pertanian • Non Pertanian

Variabel Yang Mempengaruhi

Keterangan

Pekerja Pertanian: Peng.Pemb Pertanian DDF Pekerja Non Pertanian: Peng.Pemb Pertann DDF

+ + -

Peng. Pemb: Jlh Pekerja: Investasi DDF: PDB-sektoral Tahun Lalu Tenaga Kerja: Investasi Jlh Pekerja: Demand Daerah Pengeluaran Pemerintah: DDF Jlh Pekerja: Pembangunan Infrastruktur PDRB Tahun Lalu

+ + + dan bermakna + + + +

Jlh Pekerja Pertanian: Investasi Jlh Pekerja Non Pertanian Pengeluaran Sektor ekonomi

+ + +

Tabel 10. Perilaku Kesempatan Kerja Nasional dan Daerah di Indonesia Kesempatan Kerja Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) • Pertanian •

Non Pertanian

Indonesia (Usman 2006) • Pertanian • Industri Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005) • Pertanian •

Non Pertanian

Variabel Yang Mempengaruhi

Keterangan

PDB Pertanian Upah Pertanian: DDF PDB Non Pertanian Upah Rata-rata TK: DDF

+ + -

PDB Pertanian: Kesem.Kerja Non Pertanian PDB Non Pertanian: Kes. Kerja Non Indstri Upah Minimum Provinsi Produksi Upah Minimum Provinsi PDRB:SIUP PDRB: Indeks Harga: Pekerja Tahun Lalu

+ + + + +

Upah Pertanian PDRB Pertanian Rata-rata Upah Daerah Peng. Sektor Ekon

+ +

340

Tabel 11. Perilaku Inflasi Nasional dan Daerah di Indonesia Inflasi Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006) Indonesia (Usman 2006) Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Variabel Yang Mempengaruhi --Suku Bunga: PDRB Upah Minimum: Pengeluaran Pemerintah PDRB ---

Keterangan --+ + ---

Tabel 12. Perilaku Distribusi Pendapatan Nasional dan Daerah di Indonesia Distribusi Pendapatan Ruang Lingkup Indonesia (Nanga 2006)

Indonesia (Usman 2006)

Sulsel (Getteng 2005) Sulut (Pakasi 2005) Jabar (Sumedi 2005) Riau (Saefudin 2005)

Perilaku Umumnya distribusi memburuk dan kemiskinan bertambah (distribusi di pedesaan memburuk dan di perkotaan membaik) Ada indikasi distribusi membaik: Kemiskinan berkurang, dalam jumlah maupun variasi pendapatan antar golongan miskin Tidak ada indikasi distribusi memburuk antar daerah --Disparitas antar daerah semakin buruk

Keterangan

---

341

Lampiran 14. Ringkasan Hasil Estimasi Model Desentralisasi Fiskal Sumatera Utara Tabel 1. Ringkasan Estimasi Kinerja Fiskal

T A X D A R E T R I B

D A U

B H P R U E X P D E V E X P

Variabel Penjelas

Parameter Estimate

T for H0: Parmter =0

INTERCEP PDRB FISGAP DDF

-3972.772744 0.005455 0.056557 3618.118201

-7.617 15.984 0.445 2.874

0.0001 0.0001 0.6564 0.0045

INTERCEP PDRB MOTOR FISGAP DDF

-149.595920 0.001005 0.346366 0.277956 4558.577040

-0.542 4.055 13.830 4.515 7.453

0.5886 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

INTERCEP PDRB PAD LUAS MISKIN BPEGAWAI DDF LDAU INTERCEP PDRB DDF LBHP INTERCEP DAU PAD DDF LRUEXP

2862.659185 -0.000362 -0.267562 1.166527 32.729393 0.932217 21892 0.283107 -1255.072260 0.002984 7067.838693 0.759317 -8252.567150 0.782806 1.436578 11184 0.074520

1.961 -0.151 -1.623 4.352 1.689 22.160 5.861 8.218 -2.045 5.734 5.366 12.130 -8.105 26.983 18.164 3.350 1.974

0.0512 0.8798 0.1060 0.0001 0.0926 0.0001 0.0001 0.0001 0.0421 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0010 0.0497

481.063479 1.353761 0.121281 0.119301 0.390374 15593 0.646016

0.362 0.557 5.322 1.871 0.969 5.027 9.933

0.7177 0.5784 0.0001 0.0627 0.3338 0.0001 0.0001

INTERCEP INFRAS DAU PAD LUAS DDF LDEVEXP

Prob > |T|

Elatisitas Jk. Jk. Pendek Panjang 0.21129 0.05089 2.53837 0.066295 1.21989 -0.00789 -0.03376 0.07810 0.05404 0.59384 0.40535 0.89046 0.20619 0.06219 0.25760 0.03197 0.05552 -

-0.011131 -0.047092 0.10894 0.07538 0.82836 1.68416 0.96210 0.22280 0.17568 0.72733 0.09040 0.15683 -

342

Tabel 2. Ringkasan Estimasi Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Variabel terikat

INFRAS

INVDA

Variable Bebas INTERCEP TGREV INVDA LUAS TREND INTERCEP PDRB TAXDA UPAHDA SUBUDA DDF

Parameter Estimate 420.329992 0.003996 0.000804 0.148871 -27.550968 232862 0.009508 -0.854688 -12.129093 -3621.602726 -106329

T for H0: Parameter= 0 3.891 7.951 1.815 14.888 -2.052 8.846 0.966 -0.582 -1.727 -3.137 -3.550

Prob > |T| 0.0001 0.0001 0.0709 0.0001 0.0414 0.0001 0.3351 0.5612 0.0857 0.0019 0.0005

Elatisitas Jk.Pendek 0.25889 0.07780 0.46079 0.09903 -0.02299 -0.26649 -0.60595 -

Tabel 3. Ringkasan Estimasi Kinerja Perekonomian Variabel Terikat

PDRB

BKERJA

INFLADA

Variable Bebas INTERCEP TGEXP INVDA BKERJA DDF INTERCEP PDRB DEVEXP UPAHDA DDF INTERCEP TGEXP INVDA UPAHDA DK98

Parameter Estimate -269887 2.790033 1.093949 4520.396625 -155837 99.892183 0.000130 0.002622 -0.019253 -112.869266 5.357095 0.000012747 0.000016324 0.000090635 75.932669

T for H0: Parameter=0 -2.587 3.334 2.057 14.992 -0.733 5.706 16.928 5.461 -2.625 -3.548 6.840 3.979 5.554 0.385 85.046

Prob > |T| 0.0103 0.0010 0.0408 0.0001 0.4642 0.0001 0.0001 0.0001 0.0093 0.0005 0.0001 0.0001 0.0001 0.7009 0.0001

Elatisitas Jk.Pendek 0.17274 0.10503 0.95572 0.61488 0.10503 0.95572 0.06881 0.13665 0.01689 -

343

Lampiran 15 . Ringkasan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Fiskal dan Ekonomi Daerah Sumatera Utara Tahun 1990-2003 Tabel 1. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Fiskal dan Perekonomian Kebijakan Desentralisasi Fiskal No

Peubah Endogen

SIMULASI 1 Kab

Kota

SIMULASI 2 Kab

Kota

KINERJA FISKAL -1.26 -0.81 -3.77

SIMULASI 3 Kab

Kota

SIMULASI 4 Kab

Kota

1 2 3

Pajak Daerah

-0.27

6.56

35.9

15.00

15.00

Retribusi Pendapatan Asli Daerah

-2.05 -0.75

-0.67 -0.45

-5.98 -2.16

-20.41 -3.92

-9.44 1.13

-3.76 0.86

-14.79 3.08

-17.49 4.95

4 5

Dana Alokasi Umum Bagi Hasil Pajak

0.02 -0.02

0.01 -0.01

0.05 15.00

0.42 15.00

10.00 1.96

10.00 1.46

0.80 -0.77

-0.63 -2.73

6

Penerimaan Pemerintah

0.10

0.07

0.29

2.22

7.65

6.82

2.46

10.22

7

FISKAL GAP

1.10

1.30

32.02

39.01

6.74

9.57

74.26

49.08

8

Pengeluaran Rutin

0.11

0.10

0.33

2.81

8.76

8.68

5.23

4.16

9

Pengeluaran Pembangunan

0.02

0.02

0.05

0.42

2.71

2.57

-0.89

3.94

10

Pengeluaran Pemerintah

0.08

0.06

0.29

1.22

6.66

6.51

3.73

6.96

0.31 1.80

0.16 2.56

1.52 -0.43

-3.72 3.19

KINERJA INFRASTRUKTUR DAN INVESTASI 11 12

Investasi Pembangunan Infrastruktur

0.01 0.06

0.01 0.03

0.01 0.06

0.05 0.83

13

Produk Dom. Reg. Bruto

0.04

0.04

0.13

1.10

4.49

4.54

-1.77

-3.50

14

Kesempatan Kerja

0.03

0.02

0.09

0.73

3.56

3.23

-1.35

-5.74

15

Tingkat Inflasi

0.01

0.02

0.02

0.08

0.59

0.31

0.10

0.24

16

Distribusi Pendapatan

0.01

0.03

0.30

-0.76

7.04

-3.35

-2.96

0.12

KINERJA PEREKONOMIAN

Keterangan Simulasi 1: Simulasi 2: Simulasi 3: Simulasi 4:

Peningkatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam 15% Kenaikan Bagi Hasil Pajak 15% Kenaikan Dana Alokasi Umum 10% Peningkatan Pajak Daerah 15%

344

Lampiran 15 Tabel 1. Lanjutan Kebijakan Desentralisasi Fiskal No

Peubah Endogen

SIMULASI 5 Kab

Kota

SIMULASI 6

SIMULASI 7

Kab

Kab

Kota

Kab

Kota

Kota

SIMULASI 8

KINERJA FISKAL 1 2 3

Pajak Daerah Retribusi Pendapatan Asli Daerah

15.00

15.00

1.12

3.48

0.52

2.30

10.00

10.00

-6.64 1.38

-13.81 1.08

15.00 9.62

15.00 9.66

15.00 9.08

15.00 11.03

10.00 10.00

10.00 10.00

4 5 6

Dana Alokasi Umum Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pemerintah

0.39 -0.33

-1.81 1.36

-0.18 -0.21

1.00 0.90

0.08 -0.09

0.98 -0.83

-0.68 0.27

-0.88 0.83

1.26

5.11

-0.55

2.80

0.30

2,75

0.30

1.30

7

FISKAL GAP

37.49

24.42

16.49

13.25

13.54

14.19

11.79

14.19

8

Pengeluaran Rutin

0.60

0.60

1.17

6.59

0.48

0.48

1.25

1.25

9 10

Pengel.Pembangunan Pengeluaran Pemerintah

0.60

0.60

0.20

1.08

0.48

0.48

1.07

1.35

0.60

0.60

1.34

5.30

0.48

0.48

1.03

1.30

11 12

Investasi Pemb. Infrastruktur

4.98 4.88

1.06 6.05

2.48 9.88

1.06 10.01

KINERJA INFRASTRUKTUR DAN INVESTASI 3.26 0.15

1.36 1.70

-0.02 0.12

0.06 1.05

KINERJA PEREKONOMIAN 13 14 15 16

Produk Dom. Reg. Bruto

3.40

4.30

-0.47

-2.72

1.08

2.78

1.62

2.97

Kesempatan Kerja Tingkat Inflasi

0.32

2.97

-0.35

-1.82

0.68

1.87

1.68

2.03

0.03

0.13

0.07

0.21

0.05

0.22

0.04

0.26

Distribusi Pendapatan

-1.91

-0.71

-1.61

-0.74

-1.83

-1.12

-1.24

-1.14

Keterangan Simulasi 5: Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60% Simulasi 6: Peningkatan Retribusi 15% Simulasi 7: Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48% Simulasi 8: Peningkatan PAD 10% dan Pengeluaran Rutin 1.25%

345

Lampiran 15 Tabel 1. Lanjutan No

Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Peubah Endogen

SIMULASI 9

Kab

SIMULASI 10

Kota

Kab

Kota

10.00 10.00 10.00 0.07 0.81 2.7 -12.02 5.60 2.38 4.80

7.68 11.04 9.32 -0.10 1.40 8.95 7.88 -20.00 38.10 0.00

4.20 7.39 6.11 -0.15 1.71 7.80 11.20 -20.00 38.10 0.00

KINERJA FISKAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pajak Daerah Retribusi Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pemerintah FISKAL GAP Pengeluaran Rutin PengeluaranPembangunan Pengeluaran Pemerintah

11 12

Investasi Pembangunan Infrastruktur

10.00 10.00 10.00 0.05 0.41 2.3 -12.72 0.80 2.38 1.20

KINERJA INFRASTRUKTUR DAN INVESTASI

4.98 1.40

4.06 1.31

0.36 1.38

0.19 3.00

5.25 4.17 0.69 -2.23

5.31 3.78 0.36 -3.92

KINERJA PEREKONOMIAN

13 14 15 16

Produk Dom. Reg. Bruto Kesempatan Kerja Tingkat Inflasi Distribusi Pendapatan

1.05 1.09 0.02 -2.74

2.15 2.11 0.22 -2.73

Keterangan: Simulasi 9: Peningkatan PAD 10% dan Pengeluaran Pembangunan 2.38% Simulasi 10: Realokasi Pengeluaran Rutin 20% menjadi Pengeluaran Pembangunan 38.1 %

Tabel 2. Dampak Perubahan Variabel Non Fiskal Terhadap Kinerja No

Peubah Endogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pajak Daerah Retribusi Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pemerintah FISKAL GAP Pengeluaran Rutin PengeluaranPembangunan Pengeluaran Pemerintah

11 12

Investasi Pembangunan Infrastruktur

346

Fiskal dan Perekonomian

Perubahan Variabel Non Fiskal SIMULASI 11 SIMULASI 12 SIMULASI 13 SIMULASI 14 Kab Kota Kab Kota Kab Kota Kota Kab KINERJA FISKAL

SIMULASI 15 Kota Kab

-8.03 -3.08 -5.52 0.25 -2.01 -0.52 0.13 -0.75 -0.13 -0.70

-8.68 -2.42 -5.22 0.47 -3.01 -0.92 0.05 -1.47 -0.24 -1.20

2.41 6.07 4.60 -0.10 0.48 0.25 -2.90 0.46 1.27 0.66

3.00 0.54 1.52 0.02 -0.07 0.05 -0.94 0.11 0.27 0.15

5.62 2.99 4.04 -0.15 1.53 0.27 -1.27 0.29 1.14 0.50

5.68 1.88 3.40 -0.49 3.08 0.87 -1.89 1.30 1.03 1.23

2.05 5.16 3.91 -0.09 0.41 0.21 -2.47 0.40 1.08 0.57

2.55 4.59 3.77 -0.02 0.06 0.04 -1.80 0.10 0.73 0.25

6.59 9.44 8.30 -0.10 1.96 7.65 -5.80 7.96 2.50 6.60

5.90 7.60 6.92 -0.09 1.46 6.82 -2.00 8.26 1.25 6.51

2.08 20.00

20.00 0.17

20.00 0.17

20.00 20.00

20.00 20.00

KINERJA INFRASTRUKTUR DAN INVESTASI -2.95 -0.31

-3.06 -0.84

5.00 0.20

1.00 0.20

2.05 20.00

KINERJA PEREKONOMIAN 13

Produk Dom. Reg. Bruto

-4.63

-9.25

1.09

0.25

3.54

4.00

0.93

0.78

4.59

4.54

14 15 16

Kesempatan Kerja Tingkat Inflasi Distribusi Pendapatan

-4.59 0.28 2.82

-8.24 0.29 11.05

1.03 0.07 -0.87

0.21 0.01 -1.53

3.56 0.35 -1.95

3.03 0.30 -1.52

0.88 0.06 -0.74

0.78 0.09 -1.13

4.59 0.66 -1.74

4.75 0.34 -2.40

Keterangan: Simulasi 11: Peningkatan Upah 10% Simulasi 12: Peningkatan Infrastruktur 20% Simulasi 13: Peningkatan Upah 10% dan Infrastruktur 20% Simulasi 14: Peningkatan Investasi 20% Simulasi 15: Peningkatan Investasi 20% dan Infrastruktur 20%

347

Lampiran 16 . Skenario Peramalan dan justifikasi pilihan skenario No 1

Nama Skenario Skenario 1

Uraian dan Penjelasan Bagi Hasil Sumber daya Alam sebesar 15%

2

Skenario 2

Peningkatan Dana Alokasi Umum 10%

3

Skenario 3

Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60%

4

Skenario 4

Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48%

5

Skenario 5

Peningkatan PAD 20% Pengeluaran Rutin 2.50%

6

Skenario 6

Peningkatkan PAD 20% dan Pengeluaran Pembangunan 4.76%

7

Skenario 7

Realokasi Anggaran Rutin 20% menjadi Anggaran Pembangunan 38.1%

dan

Justifikasi Peningkatan Bagi hasil SDA hingga 15% bahkan lebih masih relevan jika melihat tingkat eksploitasi SDA alam khususnya perikanan laut masih rendah (kurang dari 20%) di Sumatera Utara Peningkatan DAU 10% masih cukup moderat dengan naiknya alokasi DAU nasional menjadi 26% dari Penerimaan Dalam Negeri Peningkatan Pajak Daerah yang bersifat bocoran (linkages) dalam perekonomian dikompensasi oleh pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang sama dan bersifat suntikan (injection) dalam perekonomian Peningkatan Retribusi yang bersifat bocoran (linkages) dalam perekonomian dikompensasi oleh Pengeluaran Pemerintah dalam jumlah yang sama dan bersifat suntikan (injection) dalam perekonomian Salah satu bentuk kebebasan pemerintah daerah adalah alokasi pengeluarannya. PAD yang bersifat bocoran (linkages) dikompensasi oleh Pengeluaran Rutin dalam jumlah yang sama dan bersifat suntikan (injection) dalam perekonomian Salah satu bentuk kebebasan pemerintah daerah dalam alokasi pengeluarannya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat bocoran (linkages) dalam perekonomian dikompensasi oleh Pengeluaran Pembangunan dalam jumlah yang sama dan bersifat suntikan (injection) dalam perekonomian Efisiensi anggaran rutin dapat dilakukan hingga 20% khususnya pada pos Non Belanja Pegawai dan Pengeluaran Tak disangka dan dialokasikan menjadi anggaran pembangunan 38.1%

348

Lampiran 16 . Lanjutan No 8

Nama Skenario Skenario 8

Uraian dan Penjelasan Peningkatan Upah 20% dan Infrastruktur 20%

9

Skenario 9

Peningkatan Infrastruktur 20 % dan Investasi 20%

Justifikasi Peningkatan infrastruktur 20% dapat menjadi insentif bagi investor sehingga peningkatan upah 20% relatif tidak terlalu membebani pengusaha infrastruktur sebesar 20% menjadi daya tarik yang relatif baik untuk investasi, sehingga peningkatan investasi 20% adalah tidak terlalu berlebihan apalagi investasi dalam lima tahun terakhir ini relatif kurang kondusif

Lampiran 17. Ringkasan Peramalan Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Sumatera Utara Tahun 2006-2008 Tabel 1. Peramalan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Sumatera Utara Tahun 2006-2008

Kebijakan Desentralisasi Fiskal

No

Peubah Endogen

SKENARIO 1 Kab Kota

SKENARIO 2 Kab Kota

SKENARIO 3 Kab Kota

1

Pajak Daerah

-0.30

-4.28

7.68

14.30

15.00

15.00

-0.45

2

Retribusi

-2.33

-0.88

-11.21

-5.67

-5.64

-11.50

3

Pendapatan Asli Daerah

-1.51

-2.24

-3.60

2.30

2.61

4

Dana Alokasi Umum

0.02

0.01

10.00

10.00

5

Bagi Hasil Pajak

-0.02

-0.01

2.23

6

Penerimaan Pemerintah

0.10

0.07

7

FISKAL GAP

1.52

8

Pengeluaran Rutin

9 10

SKENARIO 4 Kab Kota

SKENARIO 5 Kab Kota

SKENARIO 6 Kab Kota

-2.3

20.00

20.00

20.00

15.00

15.00

20.00

20.00

20.00

20.00

-0.90

8.82

8.08

20.00

20.00

20.00

20.00

0.39

0.81

0.08

0.09

-0.58

-0.48

-0.05

-0.07

1.67

-0.13

-0.36

-0.08

-0.03

-0.30

-0.63

-0.41

-0.81

7.70

7.23

1.26

5.11

2.03

2.05

2.30

1.30

2.13

2.60

1.50

9.66

12.91

3.49

4.42

10.54

11.15

9.70

10.19

11.12

10.02

0.10

0.08

8.26

8.45

0.60

0.60

0.48

0.48

2.50

2.50

2.57

2.67

Peng. Pembangunan

0.02

0.01

3.07

3.01

0.60

0.60

0.48

0.48

1.01

1.05

4.76

4.76

Pengeluaran Pemerintah

0.08

0.06

6.96

6.34

0.60

0.60

0.48

0.48

2.12

2.13

3.25

3.19

SKENARIO 7 Kab Kota

Kinerja Fiskal 20.00

1.2

1.82

0.89

1.26

1.01

1.48

1.53

1.41

1.10

1.18

1.70

1.30

1.42

1.70

-20.00

-20.00

38.10

38.10

0.00

0.00

Kinerja Investasi dan Infrastruktur 11

Investasi

0.01

0.01

0.97

0.57

2.60

1.36

4.08

3.06

1.48

0.90

1.98

2.06

0.50

1.16

12

Pemb. Infrastruktur

0.06

0.04

3.10

4.79

1.52

1.07

4.35

5.05

7.08

8.01

2.40

1.91

6.80

6.10

Kinerja Perekonomian 13

Produk Dom. Reg Bruto

0.06

0.08

6.77

11.78

3.04

4.03

4.08

4.78

4.62

3.97

4.05

4.55

5.70

5.80

14

Kesempatan Kerja

0.05

0.06

5.76

8.81

3.02

2.09

2.68

2.87

3.65

2.93

3.59

3.11

0.16

0.18

15

Tingkat Inflasi

0.01

0.01

0.88

0.50

0.03

0.13

0.05

0.22

0.14

0.26

0.02

0.22

0.12

0.14

16

Distribusi Pendapatan

0.03

0.08

1.34

-7.58

-1.91

-0.71

-1.83

-1.12

-1.24

-1.14

-2.74

-2.73

-1.50

-1.59

Keterangan: Skenario 1: Skenario 2: Skenario 3: Skenario 4:

Peningkatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam 15% Peningkatan Dana Alokasi Umum 10% Peningkatan Pajak Daerah 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.60% Peningkatan Retribusi 15% dan Pengeluaran Pemerintah 0.48%

Skenario 5: Peningkatan PAD 20% dan Pengeluaran Rutin 2.50% Skenario 6: Peningkatan PAD 20% dan Pengeluaran Pembangunan 4.76% Skenario 7: Realokasi Pengeluaran Rutin 20% menjadi Pengeluaran Pembangunan 38.1%

349

350

Tabel 2. Peramalan Dampak Perubahan Variabel Non Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Sumatera Utara Tahun 2006-2008

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Perubahan Variabel Non Fiskal Peubah Endogen SKENARIO 8 SKENARIO 9 Kab Kota Kab Kota Kinerja Fiskal Pajak Daerah 2.62 3.68 6.99 5.99 Retribusi 3.99 2.88 8.44 7.16 Pendapatan Asli Daerah 3.44 3.20 7.86 6.69 Dana Alokasi Umum -0.15 -0.49 -0.10 -0.09 Bagi Hasil Pajak 1.53 2.08 1.96 1.46 Penerimaan Pemerintah 1.27 1.87 7.65 6.82 FISKAL GAP -1.27 -1.89 -4.80 -2.20 Pengeluaran Rutin 1.29 1.30 7.90 7.55 Peng. Pembangunan 1.14 1.03 2.50 1.25 Pengeluaran Pemerintah 1.25 1.23 6.55 5.97 Kinerja Investasi dan Infrastruktur Investasi 2.15 2.10 20.00 20.00 Pembangunan Infrastruktur 20.00 20.00 20.00 20.00 Kinerja Perekonomian Produk Dom. Regional Bruto 2.48 2.10 4.79 4.84 Kesempatan Kerja (BKERJA) 3.06 2.03 4.50 4.37 Tingkat Inflasi (INFLADA) 0.36 0.33 0.66 0.34 Distribusi Pendapatan (DISTRIB) -0.95 -0.52 -1.74 -2.40

Keterangan: Skenario 8: Peningkatan Upah 20% dan Infrastruktur 20% Skenario 9: Peningkatan Investasi 20% dan Infrastruktur 20%

241

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad,E. 1997. Financing Decentralized Expenditures: An International comparison of Grants. Edward Elgar, Cheltenham. Azis, I.J. and. L. Schroeder. 2001. Intergovernmental transfers and Decentralization in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37(3) : 345-362. Bahl,R.W. and J. Lin. 1992. Urban Public Finance in Developing Countries. Oxford University Press, New York. Bahl,R.W. and J. Lin. 1994. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfer in Less Developed Countries. The Journal of Federalism vol 24. The World Bank, Washington, D.C. Bahl,R.W. and Mc Mullen. 1999. Fiscal Decentralization and Its Application in Less Developed Countries. The World Bank, Washington D.C. Beier,C. and G. Ferrazzi. 1998. Fiscal Decentralization in Indonesia: A Comment on Smoke and Lewis. World Developmentr , 26(12): 2201-2211. Blancard, O.1997. Macroeconomics. New Jersey: Prentice Hall Inc, New York. Bird, R.M. and C. Wallich. 1993. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Realations in Transition Economics: Towards a Systematic Framework of Analysis. The World Bank, Washington D.C. Bird,R.M. 1994. Decentralizing Infrastructure: For Good or For Ill ? Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C. Bird,R.M. dan F. Vaillancourt. 2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang. P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. 2004. Sumatera Utara Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Medan. Brahman,R.H., H.Nasution dan R.P.Sinaga.2002. The Study of Expenditure/Function Assigment Under Fiscal Decetralization Scheme in Sumatera Utara Provinci And Its 19 Districts. Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Medan. Brodjonegoro, B.H. A.Hendranata dan M.Riatu.2001. Model Ekonometrika Desentralisasi: Analisis Dampak Alokasi SDA dan DAU Terhadap Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi antar daerah. Makalah Seminar Implikasi Ekonomi Dari Bagi Hasil Sumberdaya Alam, Jakarta. Branson, W.H. 1981. Macroeconomics Theory and Policy. Second Edition. Harper & Row Publisher Inc, New York. Burki,S.J.,G.E. Perry and W.R. Dillinger. 1999. Beyond the Center: Decentralizing The State. The World Bank, Washington D.C.

242

Capuno, J.J. 2001. Estimating the Income Elasticity of Local Government Revenues and Expenditures in the Philippines under Decentralization. The Third IRSA International Conference” Indonesia’s Sustainable Development in a Decentralization Era”, March 20 –21, Jakarta. Center for Economics and Social Studies (CESS).2001.Desentralisasi Fiskal & Implikasinya Terhadap Kondusifitas Iklim Usaha Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Center for Economics and Social Studies, Jakarta. Challen,D.W and A.J. Hagger. 1983. Macroeconometric System : Construction, Validation and Applications. The Macmillan Press Ltd, London. De Mello, L.R. 2000. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relation: A Cross-Country Analysis. World Development 28(2): 365-380, Great Britain. Departemen Dalam Negeri .1980. Undang – Undang No.32 tahun 1956. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Departemen Dalam Negeri.2002. Himpunan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Dillinger,W. and S.B. Webb. 1999. Decentralization and Fiscal Management in Colombia. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C. Dornbursh, R. and S. Fisher .1990. Macroeconomics. Fourth Edition. Mc Graw – Hill Book Company, Tokyo. Ehdaie, J. 1994. Fiscal Decentralization and the size of Government: An Extension with Evidence from Cross-Country data. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C. Elmi, B. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Universitas Indonesia Press, Jakarta. Faguet, J.P. 2001. Does Decentralization Increase Responsiveness to Local Needs?: Evidence from Bolivia. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C. Froyen, R.T.1996. Macroeconomics: Theories and Policies. Fifth Edition. : Prentice Hall Inc, New Jersey. Hadi, S. 2001. Assessing the New Decentralization Polivcy in Indonesia: Inconsistent or Incomplete Framework. The Third IRSA International Conference” Indonesia’s Sustainable Development in a Decentralization Era”, March 20 –21, Jakarta. Hall, R.E. and J.B.Taylor.1993. Macroeconomics: Theory and Policy. Fourth Edition.W.W.Norton & Company, New York. Intriligator, M., R.Bodkin and C.Hsiao.1996. Econometric Models, Techniques and Applications. Second Editions. Prentrice Hall International Edition, New Jersey.

243

Jhonston, J. 1991. Econometric Methods. Third Edition. Mc Graw-Hill International Edition, Auckland. Jhingan, M.L .1993.Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta. J & J Learning.2000. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Cetakan Pertama. J & J Learning , Yogyakarta. _____________. Undang-undang N0.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.. Cetakan Pertama, J &J Learning, Yogyakarta. _____________. Undang-undang N0.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Cetakan Pertama , J &J Learning , Yogyakarta. _____________. Undang – Undang N0.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Cetakan Pertama, J & J Learning Yogyakarta. _____________ .2004. Undang – undang N0.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Cetakan Pertama, J & J Learning, Yogyakarta.

____________. 2004. Undang-undang N0.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Cetakan Pertama , J &J Learning , Yogyakarta. Kadjatmiko dan R.B. Mahi.2002.Dana Alokasi Umum 2002. Dalam Siddik.M (ed).2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Gramedia, Jakarta. Kawagoe, T. 1998. Interregional Resource Transfer and Economic Growth in Indonesia. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C. Koutsoyiannis, A.1978. Theory of Econometrics. Harper & Row Publishers Inc, New York. Kuncoro, M. 1993. The Political Economy of Decentralization in Indonesia: Towards Cultivating the Grass-Roots? The Indonesian Quarterly, 21 (3):hal 25-30. Lewis , B.D. 2001. The New Indonesian Equalisation Transfer. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37 (3): 325 – 343. Lin, J.Y. and Z. Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. The University of Chicago, Chicago. Ma, J. 1998 . Intergovernmental Fiscal Transfers in Nine Countries: Lesson for Developing Countries. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C.

244

Mahi, R.B. 2001. Problems on The Design and Implementation of Fiscal Decentralization Policy. Paper on Seminar Indonesia’s Sustainable Development in a Decentralization Era, Jakarta. Mahi, R.B dan Adriasyah.2002. Sejarah Transfer Keuangan Pusat ke Daerah. Dalam Siddik.M (ed).2002. Dana Alokasi Umum: Konsep , Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Gramedia, Jakarta. Mankiw,N.G. 2000.Macroeconomics. Fourth Edition. Worth Publishers, New York. Manor, J. 1999. The Political Economy of Democratic Decentralization. The World Bank, Washington D.C. Maro, P.S. 1990. The Impact of Decentralization on Spatial Equity at Development in Tanzania. World Development ,18 (5). Musgrave, R.A.and P.B. Musgrave. 1984. Public Finance In Theory And Practice. Fifth Edition. McGraw Hill Book Company, New York. Nadapdap, B. 1990. Studi Simulasi Model Persaman Simultan Untuk Makroekonomi Dengan Beberapa Metoda pendugaan. Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. Nanga, M.2006. Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Nombo, R.L. 2000. Regional Autonomy Program in Indonesia: What Issues Complicatyed Its Implementations? The Indonesian Quarterly, 28 (3). Pakasi, C.B.D.2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Pardede, R.2004. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kotamadya Medan: Aplikasi Model Input – Output. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Parker, A.N. 1995. Decentralization: The Way Forward for Rural Development? Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C. Parry, T.R. 1997. Achieving Balance in Decentralization: A Case Study of Education Decetralization in Chile. World Development. Elsevier Science Ltd.London. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BAPPEDASU.2001. Perda No.6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20012005. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BAPPEDASU, Medan. _________________________________________________. Perda No.7 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 20012005. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BAPPEDASU, Medan.

245

Pindyk, R.S. and D.L. Rubinfeld .1991.Econometric Model and Economic Forecast. Third Edition. Mc Graw-Hill International, Singapore. Prud’homme, R.P. 1994. On the Dangers of Decentralization. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C. ___________. 1995. The Dangers of Decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2) : 201-220. The World Bank, Washington D.C. Ranis, G. and F. Stewart. 1994. Decentralization in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 50(3); 41-72. Robalino, D.A.,O.F. Picazo and A. Voetberg. 2001. Does Fiscal Decentralization Improve Health Outcomes?: Evidence from a Cross- Country Analysis. Policy Research Working Paper, The World Bank,Washington D.C. Saefudin.2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian dan Kelembagaan di Provinsi Riau. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. Safrizal .2001. Some Possible Impacts of Regional Autonomy. West Sumatera Case. Seminar Desentralisasi Fiskal, Jakarta. Shah, A. 1994. A Fiscal Needs Approach to Equalization Transfers in a Decentralized Federation. The World Bank Policy Research Department, Washington D.C. ______. 1998. Fiscal Federalism and Macroeconomic Governance: For Better or for Worse? Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington D.C. Siddik,M. (ed). 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. LPEM-FEUI, MPKP-FEUI, Dirjen PKPD , Depatemen Keuangan dan Kompas. Penerbit Gramedia, Jakarta. SMERU.2001. Indonesia’s Decentralization Policy: The Budget Allocation and Its Implication for Business Environment. Working Paper, SMERU, Jakarta. SMERU.2002. Regional Autonomy in Indonesia: Field Experiences and Emerging Challenges. Working Paper, SMERU, Jakarta. Sinaga, B.M.1989. Econometric Model of The Indonesian Hardwood Products Industry: A Policy Simulation Analysis. PhD Disertation. University of Philipines, Los Banos. Sinaga, B.M. dan H.Siregar.2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia. Institut Pertanian Bogor dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Bogor. Smoke , P. and B.D. Lewis. 1996. Fiscal Decentralization in Indonesia: A New Approach to An Old Idea. World Development 24(8): 1281-1299. Stevenson, A.,V. Mustacelli and M. Gregory.1988. Macroeconomic Theory and Stabilization Policy. Philip Allan, New York.

246

Sumedi. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesenjangan Antar Daerah dan Kinerja Perekonomian Nasional Dan Daerah. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Sundaram, K.V. 1999. Decentralized Planning and Financing of Rural Development in India. Regional Development Dialoque 20, No.2. Tambunan, M. and H. Seldadyo. 1999. Fiscal Decentralization : A New Wave with New Challenges. Paper presented for “ Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional VII”, Serpong 9 – 11 September 1999. Todaro, M.P.2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. P.T. Erlangga, Jakarta.

Usman. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. World Bank.2005. Making Decentralization Work. World Bank,Washington D.C. Wuryanto, L.E. 996. Fiscal Decentralization and Economic Performance in Indonesia: An Interregional Computable General Equlibrium Approach. PhD Dissertation. Cornel University, Boston. Yudoyono, B. 2002. Otonomi Daerah. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Pustaka Sinar Harapan,Yogyakarta.