DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ATAS PANGAN STUDI DI KABUPATEN BANJAR

Noor Hafidah,Mulyani Zulaeha, Lies Ariyani : Dampk Alih Fungsi Lahan Pertanian.......173

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ATAS PANGAN STUDI DI KABUPATEN BANJAR Noor Hafidah1, Mulyani Zulaeha2, Lies Ariyani3 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail: [email protected]

Abstract : Along with the increasing of development activity and the increase of population of course on the other side need land and space as place to accommodate the development activity take place. Land use by any development activity will at least change the initial environmental tone to a new environmental tone, resulting in a change in environmental sustainability. With the occurrence of changes in environmental tone let alone to happen over the agricultural land functions then this is a threat to the achievement of food security and sovereignty. Land use transfer has serious implications for food production, physical environment, and the welfare of agricultural and rural communities whose livelihood depends on their land. The conversion of fertile agricultural land has been less balanced by the integrated efforts to develop agricultural land through the printing of potential new agricultural land. On the other hand, the conversion of agricultural land causes the narrowness of cultivated land and often leads to a decrease in the welfare of farmers. Therefore, the control of the conversion of agricultural land through the protection of agricultural land is one of the efforts to realize food security and sovereignty, in order to improve the prosperity and welfare of farmers and society in general. Moreover, it is realized that food is the main basic need for human beings that must be fulfilled at all times and the right to obtain food is one of human rights. As a basic need and one of human rights, food has a meaning and a very important role for the life of a nation. The availability of food that is smaller than the level of community needs will create economic instability. Various social and political upheavals can also occur if food security is disrupted. This critical food condition can even endanger economic stability and national stability. Keywords: Land use transfer, Environment, Right to Food

Abstrak : Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk tentu di sisi lain memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan. Dengann terjadinya perubahan rona lingkungan apalagi sampai terjadi alih fungsi lahan pertanian maka hal ini merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Apalagi disadari bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan hak untuk memperoleh pangan tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika

174 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Kata kunci: Alih Fungsi Lahan, Lingkungan, Hak Atas Pangan

yang sangat penting untuk direalisasikan.

PENDAHULUAN Pembukaan

Undang-Undang

Dasar

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kedaulatan pangan perlu diselenggarakan

menyebutkan

pembangunan

bahwa

tujuan

bernegara

pertanian

berkelanjutan.

adalah “melindungi segenap bangsa Indo-

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi

nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

strategis bagi masyarakat Indonesia yang

dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

bercorak agraris karena terdapat sejumlah

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

besar penduduk Indonesia yang menggan-

melaksanakan ketertiban dunia yang ber-

tungkan

dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki

dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlin-

nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan

dungan segenap bangsa dan peningkatan

memiliki nilai

kesejahteraan umum adalah tanggung jawab

pembangunan pertanian yang berkelanjutan,

penting bernegara.

lahan merupakan sumber daya pokok dalam

hidup

pada

sektor

pertanian.

religius. Dalam

rangka

Salah satu bentuk perlindungan ter-

usaha pertanian, terutama pada kondisi yang

sebut adalah terjaminnya hak atas pangan

sebagian besar bidang usahanya masih

bagi segenap rakyat yang merupakan hak

bergantung pada pola pertanian berbasis

asasi manusia yang sangat fundamental

lahan. Lahan merupakan sumber daya alam

sehingga menjadi tanggung jawab negara

yang bersifat langka karena jumlahnya tidak

untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan

bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan

ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C

selalu meningkat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Di dalam perkembangannya, sektor

Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai

pertanian ini juga didukung oleh penyerapan

dengan Article 25 Universal Declaration of

pasar terhadap produk-produk hasil pertani-

Human

11

an yang sangat tinggi. Hingga era reformasi,

Economic,

tampaknya sektor pertanian masih dan akan

Rights

International

Juncto

Covenant

Article on

Social, and Cultural Right (ICESCR).

merupakan sektor penting dalam pertumbuh-

Sejalan dengan itu, upaya membangun

an ekonomi nasional. Sebagian besar pendu-

ketahanan dan kedaulatan pangan untuk me-

duk Indonesia (>60%) tinggal di pedesaan

wujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal

dan lebih dari separo penduduk tersebut


menggantungkan

hidupnya

sektor

mempunyai implikasi yang serius terhadap

pertanian. Sementara itu kontribusi utama

produksi pangan, lingkungan fisik, serta

sektor pertanian terhadap pembangunan

kesejahteraan masyarakat pertanian dan per-

nasional selama Pembangunan Jangka Pan-

desaan yang kehidupannya bergantung pada

jang I telah berhasil secara nyata mening-

lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian

katkan penyediaan bahan pangan khususnya

subur selama ini kurang diimbangi oleh

beras,

kerja,

upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan

masyarakat,

pertanian melalui pencetakan lahan pertani-

serta menunjang sektor pertanian melalui

an baru yang potensial. Di sisi lain, alih

penyediaan bahan baku untuk industri

fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan

pengolahan.1

makin sempitnya luas lahan yang diusaha-

menciptakan

meningkatkan

pada

kesempatan

kesejahteraan

Seiring dengan semakin meningkatnya

kan dan sering berdampak pada menurunnya

aktivitas pembangunan dan bertambahnya

tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena

jumlah

lain

itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian

memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat

pangan melalui perlindungan lahan pertani-

untuk menampung kegiatan pembangunan

an pangan merupakan salah satu upaya

tersebut berlangsung. Penggunaan lahan

untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulat-

oleh setiap aktivitas pembangunan sedikit-

an pangan, dalam rangka meningkatkan

nya akan mengubah rona lingkungan awal

kemakmuran dan kesejahteraan petani dan

menjadi rona lingkungan baru, sehingga

masyarakat pada umumnya.

penduduk

tentu

di

sisi

Terkait

terjadi perubahan kesinambungan lingkung-

dengan

pengalihan

lahan

an, yang kalau tidak dilakukan penggarapan

pertanian, hasil penelitian terhadap alih

secara cermat dan bijaksana, akan terjadi

fungsi lahan pertanian terhadap perlindung-

kemerosotan kualitas lingkungan, merusak

an lahan pertanian pangan berkelanjutan

dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat

dalam aspek penataan ruang adalah bahwa

tertentu dalam ekosistem bersangkutan.2

pemerintah daerah mempunyai kewenangan

Namun sayangnya, dewasa ini telah

untuk membuat kebijakan terkait penataan

terjadi alih fungsi lahan pertanian merupa-

ruang dan kebijakan pemerintah daerah

kan ancaman terhadap pencapaian ketahanan

terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi

dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan

wilayah pemukiman merupakan jawaban dari permasalahan adanya pertumbuhan

1

Moehar Daniel. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Bumi Aksara., hlm. 161. 2 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008. Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit NUANSA, hlm. 20.

masyarakat dan perkembangan pembangunan.


Kewenangan yang dimiliki oleh peme-

Tiga pilar dalam ketahanan pangan

rintah daerah dalam hal membuat kebijakan

yang terdapat dalam definisi UU No. 18

tentang alih fungsi lahan pertanian, setidak-

Tahun 2012 meliputi

nya membawa masalah baru yang berhu-

(availability), keterjangkauan (accessibility)

bungan dengan hak masyarakat atas terpenu-

baik secara fisik maupun ekonomi, dan

hinya kebutuhan pangan.

stabilitas (stability) yang harus tersedia dan

adalah ketersediaan

Pangan merupakan kebutuhan dasar

terjangkau setiap saat dan setiap tempat.

utama bagi manusia yang harus dipenuhi

Apabila ketiga pilar ketahanan pangan

setiap saat dan hak untuk memperoleh

terpenuhi, maka masyarakat atau rumah

pangan tersebut merupakan salah satu hak

tangga tersebut mampu memenuhi ketahan-

asasi manusia. Sebagai kebutuhan dasar dan

an pangannya masing-masing.

salah satu hak asasi manusia, pangan mem-

Terkait dengan pilar ketersediaan atas

punyai arti dan peran yang sangat penting

lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi

bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan

lahan perumahan terdapat sebuah permasa-

pangan yang lebih kecil dibandingkan deng-

lahan apakah kebijakan pemerintah yang

an tingkat kebutuhan masyarakat akan dapat

mengalihfungsikan lahan pertanian tersebut

menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Ber-

dapat sepenuhnya menjamin ketercukupan

bagai gejolak sosial dan politik dapat juga

pangan bagi masyarakat sebagaimana ter-

terjadi jika ketahanan pangan terganggu.

cantum dalam UU No. 8 Tahun 2012

Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat

tentang Pangan dan apakah masyarakat telah

membahayakan

mendapatkan perlindungan hukum atas kebi-

stabilitas

ekonomi

dan

stabilitas Nasional. Undang Undang No. 18 Tahun 2012

jakan pemerintah terkait alihfungsi lahan pertanian.

tentang Pangan, mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan

PEMBAHASAN

bagi negara sampai dengan perseorangan,

ALIH FUNGSI LAHAN

yang tercermin dari tersedianya pangan yang

Lahan bagi penduduk Indonesia ada-

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

lah sumber daya yang paling penting.

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau

Seiring dengan meningkatnya kepadatan

serta tidak bertentangan dengan agama,

penduduk, keberadaan lahan terutama lahan

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk

pertanian menjadi semakin terancam dikare-

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

nakan kebutuhan yang lebih penting yaitu

berkelanjutan.

untuk tempat tinggal. Fenomena ini memacu terjadinya konversi lahan pertanian menjadi


lahan nonpertanian baik itu untuk kompleks

na tata ruang memiliki fungsi yang sangat

perumahan, kawasan industri, kawasan per-

vital dalam upaya pelestarian lingkungan

dagangan, bahkan sarana publik. alih fungsi

hidup. Oleh karena itu rencana tata ruang

lahan atau lazimnya disebut sebagai konver-

harus disusun dengan mempertimbangkan

si lahan didefinisikan sebagai perubahan

aspek lingkungan hidup secara proporsional,

fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan

di samping mempertimbangkan aspek fisik,

dari fungsinya semula (seperti yang direnca-

sosial, ekonomi, dan pertahanan-keamanan.,

nakan) menjadi fungsi lain yang membawa

perencanaan tata ruang harus memperhati-

dampak negatif (masalah) terhadap ling-

kan hal-hal sebagai berikut:

kungan dan potensi lahan itu sendiri.3

a. Unit analisis mencakup satu kesatuan ecoregion.

Permasalahan Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini

b. Perhitungan neraca lingkungan sebagai

terus mengalami peningkatan dan telah men-

dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya.

jadi ancaman serius terhadap swasembada

c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

pangan. Seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan

lahan

untuk

pembangunan,

d. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis

sementara di sisi lain ketersediaan akan

kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi.

lahan relatif tetap sehingga hal inilah yang

e. Penyusunan rencana detail tata ruang

menyebabkan

untuk operasionalisasi rencana umum.

selama ini intensitas alih

fungsi lahan pertanian masih sulit untuk

f. Konsistensi antar-tingkatan rencana

dikendalikan. Jika hal ini dibiarkan maka

g.

dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang tentu saja sangan merugikan masyarakat itu sendiri.

Keterlibatan

pemangku

kepentingan

dalam penyusunan rencana tata ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

melaksanakan

dan pengendalian pemanfaatan ruang meru-

atau melakukan alih fungsi lahan, perlu pula

pakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan

kiranya memperhatikan tata ruang . hal ini

antara yang satu dan yang lain dan harus

karena tata ruang itu sendiri digunakan

dilakukan sesuai dengan kaidah penataan

sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang

ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewu-

dan pengendalian pemanfaatan ruang, renca-

judkan pemanfaatan ruang yang berhasil

3

guna dan berdaya guna serta mampu mendu-

Sesungguhnya

dalam

Misbahul Munir, 2008. Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (kasus Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo,Provinsi Jawa Tengah), Bogor: Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian IPB, hlm.1.

kung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan


pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menye-

mengakibatkan tidak termanfaatkannya

babkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

tanah yang telah diperoleh sehingga

Penataan ruang perlu untuk menganti-

meningkatkan luas lahan tidur yang

sipasi terjadinya dampak negatif dari alih

pada gilirannya akan menimbulkan

fungsi lahan. Jika lebih diperinci maka

konflik social sperti penjarahan tanah;

dampak negatif dari adanya alih fungsi lahan

Berkurangnya ekosistem sawah.

pertanian tersebut adalah:4 PEMENUHAN HAK MASYARAKAT

1. Berkurangnya lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi,

DAERAH

yang mengganggu tercapainya

luas

sawah

yang

mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sector pertanian ke non pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran, dampak social ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan social masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi mengkatkan konflik

UU

PANGAN Isu ketahanan pangan menjadi salah satu isu krusial bagi Indonesia, karena pangan merupakan kebutuhan paling hakiki yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Disamping itu pangan juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Ketahanan pangan ini menjadi semakin penting karena pangan bukan hanya merupakan kebutuhan dasar (basic need)

social; 3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya; 4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau

BERDASARKAN

NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

swasembada pangan; 2. Berkurangnya

ATAS PANGAN OLEH PEMERINTAH

karena

kesalahan

perhitungan

tetapi juga merupakan hak dasar (basic right) bagi setiap umat manusia yang wajib dipenuhi. Oleh karena pangan merupakan hak dasar itulah, maka negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu warga negara telah mendapatkan haknya atas panganKetahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk

4

Anneke Puspasari, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang), Bogor: Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, hlm. 15-16.

menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, dan aman. Sebagai kebutuhan dasar manusia yang utama, maka pemenuhannya merupa-


kan bagian dari hak asasi setiap rakyat

menghadapi persoalan pemenuhan kebutuh-

Indonesia.

an pangan penduduknya di masa datang.

Perlindungan hak atas pangan bagi

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat

segenap rakyat yang merupakan hak asasi

seiring dengan peningkatan jumlah pendu-

manusia yang sangat fundamental sehingga

duk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua

menjadi tanggung jawab negara untuk

kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena

memenuhinya.

Hal ini sejalan dengan

kapasitas produksi dan distribusi pangan

ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C

semakin terbatas, salah satu penyebabnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik

adalah berkurangnya lahan pertanian karena

Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai

terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian

dengan Article 25 Universal Declaration of

menjadi lahan pemukiman sebagai akibat

Human

11

dari meningkatnya pertumbuhan penduduk

Economic,

yang berbanding lurus dengan kebutuhan

Rights

International

Juncto

Covenant

Article on

Social, and Cultural Right (ICESCR).

pemukiman.5

Pembukaan Undang-Undang Dasar

Karakteristik

Wilayah

Kecamatan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kertak Hanyar merupakan daerah dataran,

menyebutkan bahwa

tujuan bernegara

sehingga banyak terdapat lahan pertanian

adalah “melindungi segenap bangsa Indo-

tanaman pangan berupa padi sawah. Hal ini

nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

menjadikan

dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

sebagai salah satu daerah penghasil padi

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

lokal yang ada di Kabupaten Banjar. Namun

melaksanakan ketertiban dunia yang berda-

saat ini kebanyakan lahan pertanian di

sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

Kertak Hanyar sebagian sudah terkonversi

keadilan sosial”. Oleh karena itu, per-

menjadi lahan pemukiman dan industri

lindungan segenap bangsa dan peningkatan

sehingga kontribusinya relatif kecil terhadap

kesejahteraan umum adalah tanggung jawab

produksi Kabupaten. Apabila dilihat dari

negara.

ukuran jumlah penduduk, Kecamatan Kertak

Jika dicermati sesungguhnya kebutuhan pangan bagaikan deret hitung dan

Hanyar ketiga

Kecamatan

merupakan se

Kertak

kecamatan

Kabupaten

Banjar

Hanyar

terbesar setelah

pertumbuhan penduduk bagai deret ukur, nampaknya mendapat momentumnya sekarang. Jika pertumbuhan penduduk yang tinggi

tidak

disertai

dengan

kenaikan

produksi pangan, maka akan berpeluang

5

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Kabupaten Banjar, menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi terutama di wilayah penyangga perkotaan seperti Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Sungai Tabuk. Ketiga kecamatan ini adalah daerah yang berdekatan dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan.


Martapura dan Sungai Tabuk dengan jumlah

rata-rata produksi 39,42 kw/ha.8 Karena

penduduk pada tahun 2015 sebanyak 43.022

terdapat banyak kerusakan lahan pertanian,

jiwa. Demikian pula halnya dengan kepa-

yang menyebabkan lahan pertanian itu tidak

datan penduduk per kecamatan, dengan luas

lagi digaeap oleh petani, maka kemudian

wilayah

lahan ini dialih fungsikan menjadi lahan

hanya

Kecamatan

sebesar

Kertak

45,83

Hanyar

Km2,

menempati

untuk pemukiman.

urutan ketiga terpadat penduduknya dengan

Apabila dilihat dari ukuran jumlah

tingkat kepadatan penduduk sebesar 939

penduduk, Kecamatan Gambut merupakan

jiwa/km2, yang artinya terdapat kurang lebih

kecamatan terbesar keempat se Kabupaten

939 jiwa yang menempati tiap 1 Km2 di

Banjar setelah Martapura, Sungai Tabuk,

wilayah Kecamatan Kertak Hanyar. Di

dan Kertak Hanyar dengan jumlah penduduk

urutan pertama ditempati oleh Kecamatan

pada tahun 2015 sebanyak 39.414 jiwa. Dari

Martapura dengan 2.657 jiwa/km2 kemudi-

sisi luas wilayahnya, kecamatan Gambut

an Kecamatan Martapura Timur dengan

menempati urutan ketiga belas, dengan luas

kepadatan

wilayah sebesar 129,30 Km2. Dengan Luas

jiwa/km2.

penduduk

sebesar

1.044

6

wilayah tersebut, membuat tingkat Kepadat-

Kecamatan Gambut dilihat menurut

an Penduduk Kecamatan Gambut pada

tingkat kepadatannya, Kecamatan Gambut

tahun 2015 sebesar 305 jiwa/km2 menempa-

mempunyai tingkat kepadatan sebesar 302

ti urutan ke tujuh dibandingkan kecamatan

jiwa/km2.

lainnya se Kabupaten Banjar yang paling

berada

di

Tingkat

kepadatan

Kelurahan

tertinggi

Gambut

(740

padat penduduknya.9

jiwa/km2) sedangkan terendah di Desa

Pemerintah

Kabupaten

Banjar

Guntung Ujung (90 jiwa/km2).7 Sebagian

melihat kondisi saat ini, di mana laju

besar lahan pertanian tanaman pangan di

pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi

Kecamatan Gambut ditanami padi sawah.

menjadi salah satu tantangan utama dalam

Pada tahun 2015, luas tanam di kecamatan

permasalahan

Gambut sebesar 8.998 ha terjadi kerusakan

penduduk yang bertambah maka permintaan

tanaman padi sawah seluas 129 ha, sehingga

pangan pun terus meningkat. Untuk menga-

luas panennya menjadi 8.869 ha dengan

tasi terjadinya permasalahan pangan, maka

produksi sebanyak 35.476 ton atau dengan

Pemerintah kabupaten Banjar telah menge-

pangan.

Dengan

jumlah

luarkan kebijakan berupa pencetakan sawah baru, diversifikasi pangan, memberikan 6

Statistik Daerah Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2016 7 Statistik Daerah Kecamatan Gambut Tahun 2016

8

Ibid Statistik Daerah Kecamatan Gambut Tahun

9

2016


program padat karya berupa pelatihan

Berkaitan dengan perlindungan hukum

keterampilan sasirangan, penggunaan alat-

terhadap hak masyarakat atas pangan, Indonesia

alat

telah memiliki empat undang-undang yang

pertanian

modern,

dan

perbaikan

pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian.10

mengatur kewajiban dan tanggung jawab

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012

pemerintah baik pusat maupun daerah.

tentang Pangan,

menjadi acuan normatif

Ketiga UU itu adalah Undang-Undang

utama bagi pemerintah dalam mewujudkan

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU

ketersediaan dan kecukupan pangan. Secara

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan

substansi

dan Pemberdayaan Petani, serta UU Nomor

maka

undang-undang pangan

menjelaskan konsep ketahanan pangan,

41

komponen serta para pihak yang berperan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

dalam

mewujudkan

ketahanan

pangan.

Tahun

2009

Kewajiban

tentang

dan

Perlindungan

tanggung

jawab

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang

pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksa-

Pangan, terdapat tiga pilar dalam ketahanan

nakan kewajiban dan tanggung jawab dalam

pangan meliputi ketersediaan (availability),

tiga undang-undang adalah, Pertama terkait

keterjangkauan (accessibility) baik secara

pangan,

fisik

menjamin ketersedian pangan, cadangan

maupun

ekonomi,

dan

stabilitas

bagaimana

pemerintah

daerah

dan

pangan, distribusi pangan, harga pangan,

terjangkau setiap saat dan setiap tempat.

konsumsi pangan, melindungi produsen

Apabila ketiga pilar ketahanan pangan

pangan, keamanan pangan dan lain-lain.

terpenuhi, maka masyarakat atau rumah

Kedua, terkait perlindungan dan pemberda-

tangga

yaan petani. Pemda harus memberikan

(stability)

yang

tersebut

harus

tersedia

mampu

memenuhi

jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan

ketahanan pangannya masing-masing.

memberikan kemudahan bagi petani kecil TERHA-

dan petani tak bertanah untuk mendapatkan

ATAS

akses tanah negara. Dalam hal ini UU

ADANYA

mengharuskan Pemda untuk terlebih dahulu

PERLINDUNGAN HUKUM DAP

HAK

MASYARAKAT

PANGAN

DENGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

menetapkan

TERKAIT

pertanian pangan sebagaimana diatur dalam

ALIH

FUNGSI

LAHAN

PERTANIAN

dan

melindungi

kawasan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 41

10

Data diolah dari hasil wawancara ke Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama di Kabupaten Banjar.


Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian

Disamping itu, Gunawan juga menambah-

Pangan Berkelanjutan. 11

kan bahwa yang paling penting dalam

Untuk mengukur indikator hak masya-

mengukur indikator pemenuhan hak atas

rakat atas pangan, menurut Gunawan12

pangan antara lain: adanya ketersediaan

menegaskan bahwa kedaulatan pangan lebih

pangan yang mencakup retribusi produksi,

luas konsepnya dari pada ketahanan pangan.

kecukupan nutrisi, keamanan pangan, jamin-

Kedaulatan pangan harus dipandang sebagai

an ketersediaan, keberterimaan berdasarkan

unsur yang mandiri dan inheren dalam

kebudayaan, dan keterjangkauan pangan.

harkat martabat manusia. Sedangkan keta-

Karena itu, pemerintah dalam membangun

hanan pangan hanya sebagai jalan untuk

kedaulatan pangan yang berkelanjutan dapat

mewujudkan kemandirian pangan. Lebih

melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu:

lanjut, Gunawan mengemukakaan bahwa di

menjamin ketersediaan lahan, kecukupan

negara-negara maju seperti Eropa, kesinam-

produksi dalam negeri, menjamin cadangan

bungan pangan dapat diukur berdasarkan

pangan,

kekuatan pendapatan negara. Dalam konteks

mengatur

Indonesia, kedaulatan pangan hanya dapat

pangan. Menurut National Rapporteur on

dicapai melalui agenda reforma agraria.

the right to food, dalam menilai realisasi

Adapun

hak atas pangan terhadap masyarakat, paling

standar

yang

dapat

dijadikan

mengatur

impor

pemerataan

akses

dan

distribusi

indikator dalam mengukur hak atas pangan

tidak, terdapat

tersebut haruslah sesuai dengan prinsip-

yang bisa digunakan, yaitu ketersediaan

prinsip HAM yang mengacu pada Komentar

(availability), akses (accessibility), peneri-

Umum Kovenan Internasional tentang Hak

maan

EKOSOB, seperti: State of Obligation (obligation of conduct, obligation of resort)

empat

pangan,

(acceptability),

indikator

dan

utama

kualitas

13

(quality).

1. Ketersediaan (availability)

yang mengatur kewajiban negara untuk:

Ketersediaan mengacu pada kemungkinan

melakukan realisasi secara berkala (realisasi

untuk memberi makan diri sendiri langsung

progresif), maximum of available recources,

dari lahan produktif atau sumberdaya alam

core

minimum

Guidelines

dan

obligations,

Maastricht

lainnya, atau pada distribusi, pemrosesan

Linberg

Principle.

dan sistem pemasaran yang berjalan baik, yang bisa memindahkan makanan dari

11

Negara Masih Abaikan Kewajiban Penuhi Hak Masyarakat Atas Pangan. http://www.gresnews.com/berita/sosial/170272negara-masih-abaikan-kewajiban-penuhi-hakmasyakarat-atas-pangan/0/#sthash.19hSBQRo.dpuf. 12 Indonesian Human Rights Comitte for Social Justice, Mengukur Indikator Hak Atas Pangan, http://en.ihcs.or.id/?p=502.

tempat produksi ke tempat di mana makanan itu dibutuhkan sesuai dengan permintaan. 13

Taufiqul Mujib, Hak Atas Pangan Sebagai Hak Konstitusiona , Jurnal AGRICOLA, volume 2/Agustus 2011. hlm 145


Ketersediaan itu misalnya sarana dan pela-

masyarakat mengadakan bahan makanan

yanan kesehatan publik, program kompre-

dan merupakan suatu ukuran kepuasan bagi

hensif untuk pemenuhan hak atas pangan,

pemenuhan hak atas pangan yang layak.

sarana pertanian, khususnya lahan pertanian

Kelompok-kelompok yang rentan secara

bagi masyarakat. Selanjutnya, pengklasifika-

sosial seperti orang yang tidak mempunyai

sian ketersediaan ini bisa berupa bahan dan

lahan

kebijakan/ aturan hukum.

tertentu di masyarakat mungkin membutuh-

dan

kelompok-kelompok

miskin

kan perhatian melalui program-program

2. Akses (accessibility) Akses dapat didefinisikan sebagai kemam-

khusus. Rakyat harus mempunyai akses

puan untuk memperoleh manfaat

dari

untuk membebaskan dirinya dari kebodoh-

sesuatu. Sumber-sumber material dan akses

an, ketertinggalan, ketertindasan, sempitnya

kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

ruang gerak kehidupan, ketergantungan, dan

ekonomi

terbatas,

rasa takut. Untuk itu, rakyat harus punya

sehingga diperlukan peran negara untuk

aset yang bisa dikelola dan punya akses

aktif meningkatkan pencapaian hak-hak

untuk memberdayakannya. Petani harus

setiap orang dalam bidang ekonomi, sosial

punya tanah dan punya akses terhadap

dan budaya. Persoalan akses mencakup

modal, teknologi, pasar, manajemen dan

akses ekonomi maupun fisik. Akses fisik

seterusnya. Petani harus punya alat-alat

berarti bahwa bahan pangan yang layak

produksi, punya kapasitas dan kemampuan

harus

untuk

dan

sosial

terjangkau

bersifat

bagi

semua

orang,

menyuarakan

kepentingan–

termasuk individu-individu yang rentan

kepentingannya.

secara fisik, seperti bayi dan anak-anak,

melahirkan

orang lanjut usia, cacat fisik, sakit parah dan

menjadi prasyarat lahirnya perubahan sosial

orang yang sakit tak kunjung sembuh,

di pedesaan.

termasuk sakit jiwa.

Sekjend

Akses

ekonomi

bahwa

akses

inovasi-inovasi

PBB

sosial

menyatakan,

untuk yang

Special

biaya

Rappoteur on the right to food, percaya

finansial personal dan rumah tangga yang

bahwa akses ke tanah adalah elemen kunci

berkaitan dengan pembelian bahan pangan

yang penting untuk menghapus kelaparan di

untuk suatu menu yang layak harus berada

dunia. Hal

pada tingkatan tertentu di mana tidak

kebijakan seperti reforma agraria harus

mengganggu atau membahayakan perolehan

memainkan peranan penting dalam suatu

dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

strategi suatu negara dalam hal keamanan

Akses ekonomi berlaku pada semua pola

pangan, di mana akses atas tanah adalah

pembelian

mendasar.

atau

berarti

Punya

perolehan

di

mana

ini

berarti

bahwa

pilihan


sudah menegaskan bahwa tujuan utama

3. Penerimaan (acceptability) Seluruh sarana produksi pangan harus

kebijakan di bidang pangan adalah membuat

menghormati nilai dan budaya setempat.

rakyat cukup pangan. “Sekali lagi saya

Penerimaan budaya dan konsumen berarti

ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan.

bahwa juga harus dipertimbangkan, sebisa

Ini yang harus digarisbawahi, membuat

mungkin, unsur-unsur yang non nutrien

rakyat cukup pangan,” ucap Presiden Joko

yang terkandung dalam makanan. Juga

Widodo. Tujuan berikut kebijakan pangan,

menginformasikan

konsumen

seperti dikatakan Presiden, adalah untuk

tentang sifat dari suplai bahan makanan

menurunkan kemiskinan karena masalah

yang bisa diakses

pangan ini memberikan kontribusi yang

pendapat

besar terhadap angka kemiskinan. Setelah

4. Kualitas (quality) Selain

ketiadaan

akses

seperti

telah

dua tujuan ini, tujuan lainnya adalah

disebutkan di atas, persoalan pangan juga

membuat petani lebih sejahtera, membuat

tidak terlepas dari fenomena banjir makanan

produsen pangan dalam negeri makin besar

yang tidak sehat. Sebagian besar masyarakat

andilnya

acapkali dihadapkan pada pilihan pangan

pangan. Dan juga untuk membuat APBN

murah tidak sehat, di mana di dalamnya

kita semakin efektif menjangkau rakyat. 14

mengandung bahan tambahan makanan

untuk

Konstitusi

mencukupi

telah

kebutuhan

mengamanatkan

(BTM) dan bahan pengawet seperti boraks,

kepada pemerintah sebagai penyelenggara

formalin, sulfit, berbagai pewarna, yang

negara untuk bertanggung jawab memenuhi

disebarkan bukan hanya oleh pedagang kecil

hak-hak

melainkan juga oleh pabrik-pabrik besar. Ke empat prinsip dasar dalam upaya

sipil-politik

dan

Ekosob

warganegaranya.

Kaitannya

dengan

upaya pemenuhan

hak

atas

pangan,

mengaturnya dalam

beberapa

pemenuhan hak pangan itu jelas harus

konstitusi

dijadikan

Pasal, antara lain:

sebagai

menyelesaikan

pegangan

permasalahan

dalam

hak

atas

1.

Pasal 27 ayat (2), ”Tiap-tiap warga

pangan. Tanggungjawab Pemerintah tidak

negara berhak atas pekerjaan dan

hanya berkisar antara ketersediaan pangan

penghidupan

tapi mencakup ketersediaan air bersih dan

kemanusiaan”.

makanan yang bebas dari campuran zat kimia

sangat

bertanggungjawab

berbahaya. dalam

Negara mencegah

2.

yang

layak

bagi

Pasal 28A, ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

makanan dan air yang beredar agar tidak 14

terkandung zat kimia berbahaya. Presiden

Kebijakan untuk memenuhi hak atas pangan. http://presidenri.go.id/pangan/kebijakan-untukmemenuhi-hak-atas-pangan.html.


3.

4.

5.

Pasal 28C ayat (1), ”Setiap orang

kepentingan non pertanian sangat kecil

berhak mengembangkan diri melalui

kemungkinannya untuk dapat dikembalikan

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

menjadi lahan pertanian. Sifat dari konversi

mendapat pendidikan dan memperoleh

lahan yang irreversible ini dapat berakibat

manfaat dari ilmu pengetahuan dan

lebih

teknologi,

demi

pertanian berkelanjutan dan lebih lanjut

meningkatkan kualitas hidupnya dan

akan berdampak pula pada pemenuhan hak

demi kesejahteraan umat manusia”.

masyarakat atas pangan yang lebih buruk.

Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang

Pengendalian

berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

merupakan sebuah sistem yang melibatkan

bertempat tinggal, dan mendapatkan

peraturan dan pelakunya, serta keterikatan

lingkungan hidup yang baik dan sehat

misi antar instansi

serta berhak memperoleh pelayanan

mengintegrasikan

kesehatan”.

dalam rangka pengendalian lahan pertanian.

dan

budaya,

Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak

6.

seni

mendapat

pada

perlindungan

konversi

lahan

lahan

pertanian

terkait

agar dapat

berbagai

kepentingan

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten

dan

Banjar telah melakukan beberapa kebijakan

perlakuan khusus untuk memperoleh

untuk menjamin ketersedian pangan dan

kesempatan dan manfaat yang sama

cadangan pangan masyarakat

guna

program antisipasi dari alih fungsi lahan

mencapai

kemudahan

lanjut

persamaan

dan

sebagai

keadilan”.

pertanian

kepada

Pasal 28H (3), ”Setiap orang berhak

menjadi

wilayah

atas jaminan sosial yang memungkinkan

melakukan beberapa terobosan kebijakan

pengembangan

berupa pencetakan sawah baru, diversifikasi

dirinya

secara

utuh

sebagai manusia yang bermartabat”.

non

pertanian

pemukiman,

yaitu dengan

pangan, memberikan program padat karya berupa pelatihan keterampilan sasirangan, penggunaan alat-alat pertanian modern, dan

PENUTUP Seiring dengan laju konversi lahan pertanian

ke

non

pertanian,

maka

perbaikan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian.

sumberdaya

pertanian

yang

perlu

Perlindungan lahan pertanian dipan-

mendapatkan

prioritas

adalah

lahan

dang penting karena berkaitan dengan

pertanian terutama lahan pertanian pangan.

kewajiban pemerintah daerah menjamin

Konversi lahan pertanian ke non pertanian

ketersediaan hak atas pangan masyarakat.

bersifat irreversible, dalam arti bahwa lahan

Perencanaan khususnya dalam hal tata ruang

pertanian yang telah berubah fungsi untuk

mengenai penempatan lokasi terbangun


untuk

kegiatan

dan

Kebijakan untuk memenuhi hak atas pangan.

pemukiman. Perencanaan penataan ruang ini

http://presidenri.go.id/pangan/kebijaka

perlu memperhatikan kajian lingkungan

n-untuk-memenuhi-hak-atas-

hidup agar terjadi keseimbangan, baik secara

pangan.html.

ekonomi,

perekonomian

sosial

maupun

lingkungan.

Penetapan lahan pertanian abadi merupakan

Indonesian Human Rights Comitte for

salah satu opsi kebijakan paling tepat untuk

Social Justice, Mengukur Indikator

mencegah proses alih fungsi lahan pertanian

Hak

akan berdampak sistemik pada pemenuhan

http://en.ihcs.or.id/?p=502.

Atas

Pangan,

hak masyarakat atas pangan di kemudian hari. Melalui penetapan suatu kawasan sebagai lahan pertanian abadi pemerintah perlindungan

daerah

telah

terhadap

Misbahul Munir, 2008. Pengaruh Konversi

maka

Lahan Pertanian Terhadap Tingkat

memberikan

Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

lahan

pertanian

(kasus Desa Candimulyo, Kecamatan

berkelanjutan dalam rangka memenuhi hak

Kertek,

Kabupaten

masyarakat atas pangan.

Provinsi

Jawa

Wonosobo,

Tengah),

Bogor:

Skripsi Program Studi Komunikasi DAFTAR PUSTAKA

dan

Anneke Puspasari, 2012, Faktor-Faktor

Fakultas Pertanian IPB.

Yang

Mempengaruhi

Alih

Pengembangan

Masyarakat

Fungsi

Lahan Pertanian dan Dampaknya

Moehar Daniel. 2002. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Bumi Aksara.

Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus

Desa

Kondang

Jaya,

Kecamatan

Karawang

Timur,

Kabupaten

Karawang),

Bogor:

Skripsi

Departemen

Ekonomi

Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas

Negara Masih Abaikan Kewajiban Penuhi Hak Masyarakat Atas Pangan. http://www.gresnews.com/berita/sos ial/170272-negara-masih-abaikankewajiban-penuhi-hak-masyakaratataspangan/0/#sthash.19hSBQRo.dpuf.

Ekonomi dan Manajemen IPB. Taufiqul Mujib, Hak Atas Pangan Sebagai Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008. Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit NUANSA.

Hak

Konstitusiona

,

Jurnal

AGRICOLA, volume 2/Agustus 2011.

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ATAS PANGAN STUDI DI KABUPATEN BANJAR

Recommend Documents