PRO\'INSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR16J TAHUN 20 15
.
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM KLARIFIKASI DATA PENDUKUNG INDIKATOR K]NERJA KUNCI ATAS PENYAJIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEM ERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
Menimbalg : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 algka 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang l,aporan Penyelenggaraan Pemerintahal Daerah kepada Laporal KeteraDgan Pemerintah, Pertanggungtawaban Kepala Daerah kepada DPRD dalr Informasi Laporal Penyelenggaraai Pemerintahan Daerah Kepada Masyaral
Pembangunan Daerah; b. bahwa laporan sebagaimala dimal<sud pada huruf a, harus memuat data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintal-ral daera}r sebagaimana semangat darr amanah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedomai Evaluasi Penyelenggaraal Pemedntahall Daerah; c. bahwa dalam penyajian data laporan penyelenggaraan pemerintah daerai akal diebvaluasi oleh tim evaluasi Provinsi dan tim evaluasi pusat, penyajian data LPPD akal disesuaikal dengan validasi data yang disajikal
sesuai dengar Indikator Kinerja Kunci (IKK) yarg disqiikar oleh masing-masing SKPD; d. bahwa dalam hasil evaluasi laporan LPPD tim evaluasi a1
nasir.gSKPf
bahwa untuk melal<salakai prinsip
f_
Mengingat
:
1.
validasi, transparansi, akuntabilitas dan objektilitas penyajian data, serta implementasi dari SKPD pengukuran kinela mandiri (sef assessment), maka perlu dibentuk Tim Klarifrkasi Data Indikator Kinerja Kunci; bahwa dalam ralgka meningkatkan mutu, prestasi pengabdial dan gairah kerja dipandang perlu memberikan Honorarioum bagi Tim kladfikasi data lndikator Kinerja Kunci; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan pemberian Honorarioum bagi Tirn klarihkasi data Indikator Kineqa Kunci terhadap penyajian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daeral Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2O14;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara
Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undarg
Undaig Nomor 29 Tahun 1959 tentalg
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbalgal Keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daeralr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lrmbar:an Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaaig Mongondow Utara
t
di Provinsi Sulawesi Utara (I€mbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan f,embarar Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 5.
Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg
Pembentukan
Peraturan
Perundalg-undangan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara Republik
6.
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Imbar:arr Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahai Daerah (I€mba,ran Negara Republik Indonesia Tallun 2O15 Nomor 58, Tambahar Lembaran \egara Republik lndonesia Nomot -rh7qY
7.
Peratuian Pemerintah Nomor Z9 Taiun 2OOS rentang Pedoman Pembinaan dar pengaq,asai Penyelenggataan pemerintah Daerall {Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 165, Tambaian Lembar.an
8.
Peraturan Pemerintah Nomor
Negara Nomor 4592);
3 Tahun 2007 tentang l-aporan Penyelenggaraal pemerintah.rn Daerah Keoadi Pemerin tah. La poran Kelerangar pertarggungjau a ba,r Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraal Pemerintaltan Daerah kipada Masyaral
9.
Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah. Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor
g2.
Tamtahan l,emoaran Nega.a Republik lndonesia Nomor 4737): _^ 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OOg teniang Pedoman Evaluasi penyelenggaraai pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor
19, Talnbahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 481S); 1 1. Peratllran Pemerintal-r Nomor 71 Tatrun 2Ol0 tentang Sistem Aklurtansi pemerintah (Irmbaran ttegari Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123. TambJan Lemoar-an Negara Republil( lndonesia Nomor 5loJ)t _^ 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO2 lenLang pedoman pengu rusan, Pertanggungjawabal dar-r pengawasan Gua.rgurr Daerah Serta Tata CaJa penl-usunan ApBD. Pelaksanaan Tara Usaha heudngan Daerah dalt Penjrusunan Perhitungan ApBD ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Oi4 tentang Pembentukal produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubLik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peiaturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OOg tentalg Urusan Pemerintah wajib darr pilihan yang menjadl kewenangan pemerintah Daerah Kabupate., eot."arrg
Mongondow Utara {Lembaran Daerah Kabupatei Bolaang Mongondow Utara Tahun 2OOg Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Nomor Tahr.rn S Taiun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tai un 20 14 Nomor S. Tamb-han Lrmblralr Daerah Kabupaten Bolaang Mongondoll. Utar a Nomot gly
-4Peraturan Bullati Nomor 36 Tahun 2OI4 tentatg Penjabaran pendaparan dan B";; Bolaarg Mongondow Urara f*r:OiS fbupaten IuenLa Daerai Kabupalen Bolaang Mongondow U lara Tahlxl 2014 Nomor 361; 17. Xeputusar Bupati Nomor 270 Talun 2Ol4 tenrang Perubairan Atas Keputusan Bupati Nomor 26g tah; tentang Standar Satuan Uu.g" e"rurrg J""" ?0.13 Kebutuharr pemerintah Kaoiupaten " a"rr e.f 16.
Mongondow Utara Tahun Angga-ran 2014:
^"-g
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
dan memberikan honorarium bagi Tim l(ar-itrkasi dara pendul
selairjutoya disebut
Tim klarifikasi, d..rg
t
Asislen Bidang
keanggotaan sebagai berikut: "t,"*., a. Pengarah Bupati; b. Farangun$awab Wakil Bupati; c. Ketua Sekretaris Daeral Kabupaten; d. Wakil Ketua I Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejatraan Rakyat Sekretaris Daerah; e. Watil Ketua II Asisten Bidalg ekonomi darl
Wakil Kerua III
g.
Sekretaris
h.
Wal
i.
Anggota
Pembalgulal Sekretaris Daerah;
Kepa1a Dinas Pendapaan peneelolij_arr Keuangan dan Aset Daerah;
Kepala Bagtan
pemerintahan Umum Sekretariat Daerall; 1) Sumarti S.Mertosoni,S.Kom; 2) Fadillah Alamri.S.Hi; 3) Vivi Tayry-ung, ST; 4) Suftrri A. N4amontoh, SH..MM; 5) Haibar Dg. Malaja, S.Hi; 6l Hatnzah Lantapon, S.Ip; 7) Zaenal Tangguda, S.Sos; 8) Anne Lapasiang, Am.E; 9) Sudarmono Naii; 1O) 1 1)
12)
KEDIJA
Admin istrasi
Umum Sekretaris Daerah;
Sofie Mantiri;
Suhendro Djarumia; dan Nurafni Lauma.
Tim klarihkasi sebagaimana dimaksud dalam dikturn KESATU mempunyai tugas: me-nghimpun data pendulung indikator kinerja kunci
a.
(IKK)t
-J-
b. menghimpun data dan informasi raig berkairar d"ngon suosransi ktari5kasi o"ir- "Lr.l,l" Pen1elenggaraan pe merin ra ha n o".."rra"J"ilpn pen).u su n ar.r ar," p" i.aii","i. t..u )!l:ggi,9"hul Kr nerJa Kuncr fIKK). melipuri "A, "g I) data .pendukung IKK Lampiran I tpengdmbi. :
Kebijatan);
2) data. pendukung IKK Lampiran II kebija kan Umum); dan 3) dara pendukung IKK Lampiran Ill
(pelal<sana
(keDiiak.n
piliha.,r ' ' c. melaksarakan verifikasi. onisusi Jui-inrep.r.i oa.r.a pendukung indikalor"int kinerja k-unci Capaian Kinerja Urusan waiib dalr
ydid Iup to ddtet aari sxpD Fenyelenggaraa n Pemeri
d.
n { a ha
llKKr ians
i;r;;;.-
n Daera}r";, selama Tahun
Anggaran 2014; men),.usun laporan l<Jarifikasi data indikaror kineria .tlKTr aras penlajian 1"p".", p;;t;i;;es;;;;;
I:l:i rcrrerlnranan
e.
Daerah Kabuparen eolun ng Mongondow Utara Tahun Anggaran 20 14; melalsanal
p€merintaia,.
o"**
i"nl?.oxTJ'*".ff ?3lTlT;::: -ailai'orkan
KerLra Tim sebelum
. L
d"lrr:;;;
dirar-rdataj,]gani kepada Bupalil dan menya,Tparkan klarifil
r-rpo.u,, c.nl Fr"ngs*'r,; flT!: 9"":Daerai remerurLalr '* . ,"1!3aup Taiun Anggaran 2btq Lah proviqsi. Tim
lenaa,
euauii p.ovinJ "i; Evaluasi pusat berupa 3 (tiga) il;;'D;;d"_ Pemerin
pendukung berupa hard copg. KETIGA
Kepada Tim Kiarifikasi sebagaimana dima,ksud dalam dikrum KEDUA diberikan horirarium k.gru.n;".;;;g' masing sebagai berikut: a. Pengarah sebesar Rp 2.5OO.O0O,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah); b. Penaggungjawab sebesar Rp 2.OOO.O0O.OO tdua jula
c. d. e. l."
n-rpiah );
Ketua sebesar Rp 1.7SO.OOO,0O (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Wal
-6KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebarkan dalam Anggaran Pendapatal dal Belanja Daerah pada DPA-SKPD Bagiart
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 20 15.
KET,TMA
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal
ditetapkar. Ditet€Dkan di Boroko
-015 Pada tanggal :9 t'h i BUPATI BOLAANG MONGONDOW
---4,--, DEPRI PONTOH
L
a
UTA9/,
