Informasi

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DRAFT

Tabel 1 Daftar Informasi Wajib disediakan dan Diumumkan Secara Berkala No

Informasi

Frekuensi

Waktu untuk Dipublikasikan

Bentuk Data/Informasi

Format Data/Informasi

Keterangan

SESMEN Biro Hukum dan Humas 1 Siaran Pers Release 2

Profil KLH

3

Pemberitaan tentang lingkungan DEPUTI I

seminggu 1 kali setahun sekali setiap bulan

setiap minggu

tekstual, foto

setiap tahun

buku

hardcopy dan softcopy (word. pdf,jpg) hardcopy

setiap bulan

kliping

hardcopy dan softcopy

Asdep Perencanaan Pemanfaatan SDA dan LH dan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor 1

Peta dan deskripsi ekoregion pulau dan kepulauan skala 1:500.000 2 Peta dan deskripsi Ekoregion Laut skala 1:500.000 DEPUTI II

tahunan

akhir tahun

peta dan buku

shp/jpeg dan pdf

tahunan

akhir tahun

peta dan buku

shp/jpeg dan pdf

Asdep Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas 1

Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan DEPUTI III

tahunan

Desember

tekstual

softcopy (pdf)

bulanan

setiap selesai kegiatan

tekstual, numerik dan grafik

word, pdf, jpg

tahunan

januari

word, pdf, jpg

tahunan

november

tekstual, numerik dan grafik tekstual, numerik

Asdep Adaptasi Perubahan Iklim 1

2 3

Informasi kegiatan Asdep Adaptasi Perubahan Iklim Data indeks kerentanan Data penghargaan

pdf, jpg 1

No

Informasi

Frekuensi


Proklim Laporan tahunan tahunan januari kegiatan Asdep Adaptasi Perubahan Iklim Asdep Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer 4

1

2

Laporan inventarisasi GRK Nasional (sektor energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan dan Perubahan Penggunaan Lahan lainnya dan limbah) Common Reporting Format (CRF) Inventarisasi GRK Sektor IPPU

3

Common Reporting Format (CRF) Inventarisasi GRK Sektor Energi 4 Common Reporting Format (CRF) Inventarisasi GRK Sektor AFOLU 5 Common Reporting Format (CRF) Inventarisasi GRK Sektor Limbah DEPUTI IV

Bentuk Data/Informasi dan grafik tekstual, numerik dan grafik


Keterangan

pdf, jpg

tahunan

Desember

tekstual

pdf

Laporan inventarisasi GRK Nasional Sektoral berdasarkan Pelaporan dari sektor (K/L)

tahunan

Desember

numerik

excel

CRF merupakan format perhitungan Emisi GRK dan IPCC yang memuat data aktivitas, faktor emisi dan hasil perhitungan GRK

tahunan

Desember

numerik

excel

tahunan

Desember

numerik

excel

tahunan

Desember

numerik

excel

setiap awal bulan

tabel

pdf

Asdep Verfikasi Pengeloalan Limbah B3 1

Rekapitulasi Izin dan Rekomendasi yang sudah diterbitkan

bulanan

Berisi tentang Rekapitulasi izin dan rekomendasi yang diterbitkan, yang berisi, nama perusahaan, 2

No

Informasi

Frekuensi




Keterangan alamat perusahaan, jenis izin/rekomendasi, nomor dan tanggal SK atau rekomendasi, jenis limbah yang dikelola

Asdep Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 1

Pengawasan Penaatan Izin Pengelolaan Limbah B3

tahunan

bulan Desember

tekstual

softcopy (word/pdf)

-

-

2

Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (SSPLT)

tahunan

bulan Desember

tekstual

softcopy (word/pdf)

-

-

Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 yang telah dikeluarkan oleh Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Informasi yang diberikan meliputi daftar nama perusahaan yang sedang diawasi dan status penaatan terhadap izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki Akan dipublikasikan melalui website Proses pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang telah selesai ditandai dengan dikeluarkannya SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi) Informasi yang 3

No

Informasi

Frekuensi




Keterangan

3

Neraca limbah B3

tahunan

bulan Juni/Juli

numerik dan grafik

softcopy (excel)

-

-

Asdep Pengelolaan Limbah B3 1 Surat Keterangan 3 bulanan Registrasi B3 yang telah diterbitkan

2

Surat Notifikasi B3

3 bulanan

Awal: - April (triwulan I), - Juli (Triwulan II), - Oktober (Triwulan III) - Januari (Triwulan IV) Awal:

diberikan meliputi perusahaan mana saja yang masih dalam proses penyelesaian lahan terkontaminasi, status proses pemulihan lahan terkontaminasi dan daftar SSPLT yang telah diterbitkan oleh KLH Akan dipublikasikan melalui website Informasi yang diberikan meliputi jumlah dan jenis limbah B3 dan status pengelolaan limbah B3 Data tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan dan/ atau pengawasan PROPER, pengawasan ijin dan laporan per triwulan Dipublikasikan melalui website

tekstual dan grafik

softcopy

Berisi tentang Jumlah permohonanan yang masuk dan di proses dan jenis B3 yang diregistrasi

tekstual dan

softcopy

Berisi tentang jumlah 4

No

Informasi

Frekuensi

yang telah diterbitkan

3

Surat Rekomendasi Pengangkutan B3 yang telah diterbitkan

3 bulanan

4

Pemohon yang belum menyampaikan laporan realisasi impor

3 bulanan

Waktu untuk Dipublikasikan - April (triwulan I), - Juli (Triwulan II), - Oktober (Triwulan III) - Januari (Triwulan IV) Awal: - April (triwulan I), - Juli (Triwulan II), - Oktober (Triwulan III) - Januari (Triwulan IV) Awal: - April (triwulan I), - Juli (Triwulan II), - Oktober (Triwulan III) - Januari (Triwulan IV)

Bentuk Data/Informasi grafik


Keterangan notifikasi yang masuk ke KLH dan B3 yang di notifikasi

tekstual dan grafik

softcopy

Berisi tentang Jumlah permohonanan yang masuk dan di proses

tekstual dan tabel

softcopy

Berisi nama nama perusahaan yang tidak melakukan pelaporan.

DEPUTI V Asdep Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan 1 2

Tata cara pengaduan Penanganan Pengaduan 3 Daftara Perusahaan yang telah taat terhadap sanksi administrasi DEPUTI VI

harian tahunan

setiap hari bulanan

tekstual tekstual/grafik

hard dan softcopy hard dan sofcopy

tahunan

bulanan

tekstual

hard dan softcopy

Setiap hari

1 periode (10 thn)

artikel dan diagram

text (php) ; softfile

website

Setiap hari

perkegiatan

berita

text, image, pdf dll

website

Per-jam

per-jam

website

php, mysql

website

Asdep Komunikasi Lingkungan 1

2 3

Organisasi, Sejarah KLH, Visi misi dan Profile Menteri Berita/artikel Kegiatan KLH Link Program program

5

No

4

5 6

Informasi KLH, a.l. Pelayanan Prima, LPSE, Penaatan hukum Kegiatan Hari Lingkungan Hidup Majalah Internal KLH Kajian

Frekuensi

Setiap tahun

setiap hari

Setiap tahun Setiap tahun

Laporan Tahunan Asdep 2/VI DEPUTI VII



Keterangan

php dan mysql

website

3 bulan 1 kali per tahun

kegiatan lapangan dan publikasi berita kegiatan buku

text, tabel, image text, tabel, image

website Index Perilaku Masyarakat terhadap Lingkungan

Juni dan November

SK MENLH


Hasil Evaluasi

1 kl/thn

Desember

buku


triwulan

triwulan

a. laporan b. angka c. grafik

hardcopy dan softcopy (word)

numerik

soft copy

tekstual

soft copy

tekstual

soft copy

tekstual

soft copy

Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat 1 Hasil evaluasi 2 kl/thn Program Adiwiyata 2


Asdep Kelembagaan Penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

Informasi yang disampaikan berdasarkan laporan dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (belum melihat kualitas penerapannya)

Asdep Stantek 1 2 3

4

Daftar Laboratorium Lingkungan Daftar SNI Kualitas Lingkungan Daftar SNI Manajemen Lingkungan Daftar Penerapan Ekolabel Indonesia

3 bulan

6

No

Informasi

5

Daftar Kompetensi Keahlian Bidang Lingkungan Hidup 6 Daftar Kompetensi Lembaga Jasa Profesional Bidang Lingkungan Hidup 7 Direktori Teknologi Ramah Lingkungan 8 Pedoman Kriteria Boiler Ramah Lingkungan 9 Pedoman Produksi Bersih dan Teknologi Ramah Lingkungan Industri Perhotelan Pusarpedal

6 bulan

Bentuk Data/Informasi tekstual

soft copy

6 bulan

tekstual

soft copy

3 bulan

tekstual

soft copy

tekstual, numerik

soft copy

tekstual

soft copy

Frekuensi



1

Pengembangan Laboratorium Lingkungan Daerah

tahunan

setiap akhir tahun

tekstual,numerik, grafik.

hardcopy & softcopy

2

Evaluasi Laboratorium tahunan Lingkungan Daerah

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

3

Pembuatan Bahan Uji Profesiensi

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

4

Kualitas Air Danau

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

5

Kualitas Air Laut

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

Keterangan

Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak 7

No

Informasi

Frekuensi




6

Deposisi Asam Di Indonesia

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

7

Pengkajian Kebisingan Dan Getaran Lingkungan

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

8

Persistent Organic Pollutants (POPs)

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

9

Pertambangan Briket Batubara

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

10

Pengkajian Dan Pengembangan Metode

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

11

Pemantauan Kualitas Udara Ambien Kontinyu (AQMS)

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

12

Pemantauan Kualitas Udara Ambien Dengan Peralatan Passive Sampler

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

13

Pemantauan Konsentrasi PM-10;

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

Keterangan informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak 8

No

14

Informasi PM-25 Dan Black Carbon Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Beberapa Kota Pengkajian Timbal (Pb) Di Udara Ambien

Frekuensi




informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

15

Pemantauan Kualitas Air 33 Provinsi

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

16

Pemantauan Kualitas Air Daerah Aliran Sungai Ciliwung

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

17

Studi Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dari Sumber Limbah (Domestik) Pengkajian Baku Mutu Kualitas Udara Ambien PP No.41 Tahun 1999

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

19

Pengkajian Baku Kerusakan Lingkungan PP No.150 Tahun 2000

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

20

Pengkajian Kriteria Mutu Air PP No.82 Tahun 2001

tahunan

setiap akhir tahun


hardcopy & softcopy

18

Keterangan

Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id 9

No

Informasi

Frekuensi

21

Film Company Profile

22

Majalah Ilmiah (Jurnal Ecolab)

23

Majalah Semi Ilmiah (Beranda Pusarpedal)

3 x setahun

24

Leafleat

tergantung kebutuhan 2 x setahun

Waktu untuk Dipublikasikan tergantung kebutuhan january & juni


Format Data/Informasi mpg


hardcopy & softcopy

january-meiseptember


hardcopy & softcopy

1 x setahun

tergantung kebutuhan


hardcopy & softcopy

Pada Bulan Juni, Hari Lingkungan Hidup Tahun Pertama

Tekstual, Foto/Gambar

Hardcopy, Banner

Tekstual

Hardcopy, softcopy

Akhir Tahun

Tekstual

Hardcopy, softcopy

1 tahun sekali

Setelah pelaksanaan kegiatan

Tekstual

Hardcopy, softcopy

3 bulan sekali


Tekstual, Foto

Softcopy

3 bulan sekali 1 tahun sekali

Bulan ketiga

Tekstual

Hardcopy


Tekstual

Keterangan film tersimpan di server lokal pusarpedal Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id Selain format hardcopy & softcopy, abstrak informasi ada di website pusarpedal.menlh.go.id

PUSAT EKOREGION PPE Sumatera 1

Informasi tentang Profil PPE Sumatera

1 tahun sekali

2

Rencana Strategis PPE Sumatera Laporan Tahunan Program PPE Sumatera Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diselenggarakan PPE Sumatera Informasi Ringkas Pelaksanaan Kegiatan yang diselenggarakan PPE Sumatera Majalah Suara Bumi

5 tahun sekali 1 tahun sekali

3

4

5

6 7

Informasi Hasil Rakoreg PPE Sumatera

10

No

Informasi

8

Informasi diklat/bintek yang diselenggarakan oleh PPE Sumatera Informasi Penghargaan Nasional dan Mandiri di Sumatera, Sekolah Penerima Adiwijaya Nasional Untuk Periode Tahun Berjalan Informasi Pelaksanaan dan Pelaporan SPM Lingkungan Hidup

9

10

PPE Balinustra 1 Laporan Tahunan Program Kementerian 2 Informasi mengenai program Kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kementerian 3 Daftar Hasil Kajian Dan pemantauan lingkungan hidup 4 Hasil pengawasan terhadap jenusaha dan /atau kegiatan Ekoregion Bali Nusra untuk melihat ketaatan terhadap perauran perundang undangan LH 5 Komisi Penilai AMDAL yang telah mendapat lisensi di

Waktu untuk Dipublikasikan Awal tahun

Bentuk Data/Informasi Tekstual

1 Tahun Sekali

Setiap Diumumkan Sekolah Penerimah Penghargaan

Tekstual

Hardcopy, Softcopy

1 Tahun Sekali

Paling Lambat 6 Bulan Setelah Berakhirnya Tahun Pelaksanaan Adiwijaya Nasional dan Mandiri

Tekstual

Hardcopy, Softcopy

Frekuensi 1 tahun sekali


Keterangan

Softcopy

tahunan bulanan

semesteran

tahunan

tahunan

11

No

Informasi

koregion Bali Nusra Jumlah Bank Sampah di Ekoregion Bali Nusra 7 Hasil transplantasi terumbu karang 8 Pengendalidomestik dengan teknologi biogas 9 Renstra PPE Bali Nusra 10 LAKIP 11 Laporan Keuangan 12 Laporan realisasi kegiatan yang telah dan sedang dijalankan beserta capaiannya 13 Pengumuman Pengadaan barang dan jasa 14 Laporan Status Lingkungan Hidup Ekoregion (SLHE) Bali dan Nusra PPE Jawa 6

1 2 3 4 5 6 7

Rencana Strategis PPEJ Rencana Kerja PPEJ Laporan Kegiatan PPEJ Laporan Keuangan PPEJ Laporan Akuntabilitas Laporan Sasaran Kerja Pegawai Profil PPEJ (sejarah, visi. Misi, Organisasi, Tusi)

Frekuensi




Keterangan

semesteran

tahunan tahunan

tahunan tahunan tahunan triwulanan

mingguan

tahunan

5 tahunan

awal tahun

teks (dokumen)

sofcopy/hard copy

per tahun per tahun

tahunan tahunan

teks (dokumen) teks (dokumen)

sofcopy/hard copy sofcopy/hard copy

per tahun

tahunan

teks (dokumen)

sofcopy/hard copy

per tahun per tahun

tahunan tahunan

teks (dokumen) teks (dokumen)


tahunan

tahunan

teks, gambar, tabel

sofcopy

12

No

Informasi

8

tahunan

12

Profil Ekoregion Jawa (status/kajian) Website PPEJ Online: Isi Agenda Kegiatan PPEJ ,Berita Hasil Kegiatan, Ekopraja (kelembagaan), Ekoproduk (teknologi dan model PLH), Pokja PPEJ, Layanan pengaduan lingkungan, Layanan pengaduan sistem informasi (Helpdesk), Layanan download materi pertemuan Layanan bis modulling dan peragaan Perpustakaan online dan ruang Database Online

13 14

9

Frekuensi

Waktu untuk Dipublikasikan tahunan

sesuai kegiatan

tahunan

sesuai kegiatan tahunan

tahunan

tahunan

tahunan

WebGIS Online

tahunan

tahunan

bulanan

tahunan

15

Majalah Jendela Online dan Cetak Papan Pengumuman

tahunan

16

Papan Spanduk

17

Kajian Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Kajian Tutupan Vegetasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ekoregion Jawa Aplikasi Database

sesuai kegiatan sesuai kegiatan sesuai kegiatan sesuai kegiatan sesuai kegiatan

tahunan

tahunan

tahunan

10 11

18 19

20

tahunan

tahunan tahunan

tahunan

Bentuk Data/Informasi teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel


Keterangan

sofcopy sofcopy

teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel

sofcopy/hard copy

teks, gambar, tabel teks, gambar, tabel

sofcopy/hard copy

teks, gambar,

softcopy/hardcopy

sofcopy/hard copy softcopy/ softcopy/ sofcopy/hard copy sofcopy/hard copy

online dan dipampang


softcopy

13

No

21

22 23

Informasi Pengawasan Perizinan (Dokumen Lingkungan) Model Peraga PPLH PPEJ Laporan Emisi Udara Kendaraan Bermotor Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai

Frekuensi


Bentuk Data/Informasi tabel


sesuai kegiatan

tahunan

fisik

fisik

tahunan

tahunan

teks, gambar, tabel

softcopy/hardcopy

tahunan

tahunan

Keterangan

Tenaga Surya, IPAL Biogas, Komposter, Modulling

14

Tabel 2 Daftar Informasi Wajib disediakan dan Diumumkan Secara Serta Merta No

Informasi

Uraian

Keterangan

DEPUTI II Asdep Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas 1 Jadual dan mekanisme Di dalam pelaksanaan program pelaksanaan pengawasan pengawasan melalui PROPER melalui PROPER terdapat jadual dan mekanisme pelaksanaan yang harus diikuti oleh perusahaan yang diawasi dan pengawas lingkungan hidup daerah yang terlibat dalam program pengawasan DEPUTI IV

Diumumkan melalui website :http://proper.menlh.go.id/

Asdep Pengelolaan Limbah B3 1

Status permohonan Registrasi B3

Berisi nama perusahaan dan B3 yang mengajukan permohonan registrasi B3 2 Status permohonan Berisi notifikasi yang masih dalam Notifikasi B3 proses 3 Status permohonan Berisi data perusahaan yang Rekomendasi mengajukan rekomendasi Pengangkutan B3 pengangkutan B3 Asdep Verfikasi Pengeloalan Limbah B3 Pemohon izin 1

Ada di website UPT: www.pelayananterpadu.menlh.g o.id

Berisi tentang nama pemohon izin dan jenis perizinan yang dimohonkan.

PUSAT EKOREGION PPE Jawa Laporan Kualitas Udara 1 Ambient Pasca Gempa Laporan Kualitas Air Sungai 2 Pasca Gempa PPE Sumatera

Dilakukan pada saat pasca Gempa Gunung Merapi dan Kelud Dilakukan pada saat pasca Gempa Gunung Merapi dan Kelud

Dilakukan oleh Pusarpedal, BBKL PP DIY, PPEJ Dilakukan oleh Pusarpedal, BBKL PP DIY, PPEJ

15

No 1 2

3

Informasi

Uraian

Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai PPE Sumatera Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya SOP Informasi ISPU

Informasi meliputi nama, sejarah, karir atau posisi, sejarah pendidikan MoU PPE Sumatera dengan Pemda

4

Profil Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah

5

Dana PPLH/PPLHD PNS LH di Sumatera

6

Informasi Diklat/Bintek yang telah Diselenggarakan oleh PPE Sumatera

Dan

7

Informasi Sekolah Adiwijaya Nasional dan Mandiri di Sumatera PPE Balinusra 1 2 3 4 5 6

Keterangan

SOP Penyampaian Informasi Karhutla Informasi Meliputi nomor kelembagaan, Jumlah dan potensi SDM, Pimpinan, Alamat Informasi Meliputi Nama, Asal Instansi, Tahun Mengikuti Diklat, Keberadaan di Instansi LH (Aktif/Tidak Aktif) Informasi Meliputi Nama Diklat/Bintek, Nama dan Asal Peserta, Tempat dan Tanggal pelaksanaan Informasi Meliputi nomor Nama sekolah, Tahun Penghargaan, Profil Singkat Sekolah

Peta Rawan Bencana Peta lahan Kritis Peta sebaran ekosistem dan pesisir dan laut Peta sebaran sumber daya mineral Peta kawasan hutan konservasi Peta Sumber Daya Air

16

Tabel 3 Daftar Informasi Wajib disediakan dan Diumumkan Setiap Saat No

Informasi

Uraian

Keterangan

1 Undang-Undang Pemerintah, 3 PP untuk bahan konsultasi public, 5 Rancangan draft PP Keputusan Menteri mengenai perizinan lingkungan hidup

Dapat diunduh di alamat website: http://jdih.menlh.go.id

SESMEN Biro Hukum dan Humas 1 Peraturan, keputusan, dan/ataU kebijakan kementerian 2 Perizinan Lingkungan Hidup

3

Notifikasi impor limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Permohonan impor limbah bahan berbahaya dan beracun

Status proses perizinan dapat dilihat pada alamat website http:// pelayananterpadu.menlh.go.id Status permohonan notifikasi dapat dilihat pada alamat website http:// pelayananterpadu.menlh.go.id

DEPUTI I Asdep Perencanaan Pemanfaatan SDA dan LH dan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor 1

2

Dokumen Evaluasi SDA:optimasi Pemanfaatan dan pencadangan SDA (masukan bagi muatan RPPLH) Dokumen Perencanaan SumberDaya Alam

3

Penguatan Aspek Lingkungan Hidup dan SDA

4

Peraturan menteri No. 9 tahun 2011 Peraturan menteri No. 17 Tahun 2009

5

Kajian kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagai masukan bagi Rencana Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional Kajian perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang memfokuskan pada mekanisme perencanaan pemanfaatan sumber daya alam Memuat kesiapan masing-masing koridor dalam pelaksanaan MP3EI, potensi dampak dari pelaksanaan dan instrumen pengelolaan lingkungan sebagai rambu kegiatan MP3EI Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pedoman Penentuan Daya dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan 17

No

Informasi

6

Panduan Penjaminan Kualitas

7

Hasil penjaminan Kualitas

8

Hasil Kajian Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup di 3 pulau

Asdep Ekonomi Lingkungan 1 Jurnal Ekonomi Lingkungan 2

Peraturan Menlh No. 14 Tahun 2012 tentang Panduan Ekosistem Valuasi Ekonomi Ekosistem Gambut

Uraian Ruang Wilayah Panduan ini merupakan acuan bagi pengguna panduan untuk minilai kualitas KLHS yang memungkinkan meninjau kaulitas proses KLHS dan elemen-elemennya Hasil penjaminan kualitas dilakukan terhadap KLHS untuk 7 jenis kebijakan, rencana dan/ atau pogram (KRP)

Keterangan

1. Sektor pertambangan batubara 2. Kawasan Strategis Nasional (KSN) danau Toba 3. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 4. RTRW kabupaten Kebumen 5. Rencana Tata Ruang KSN Selat Sunda 6. RTRW Provinsi Sulawesi Utara 7. RTRW Kabupaten Tasikmalaya 8. Pengeloaan dan Pelestarian Sumber Daya Air Provinsi Bali

Kajian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup kepada pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan tata ruang

1. Pilau Sulawesi 2. Pulau Kalimantan 3. Pulau Sumatera

Untuk menghitung nilai kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan Peraturan untuk memberikan panduan tentang tata cara valuasi ekonomi ekosistem gambut sehingga pelindung dan pengelola ekosistem gambut dapat memperoleh nilai

Diterbitkan setiap tahun

4.

Masih ada

18

No

Informasi

3

PermenLH No.15 Tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan

4

Panduan Valuasi ekonomi Ekosistem Padang Lamun

5

Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Lahan Basah

6

Panduan valuasi Ekonomi Ekosistem Karst

7

Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan

8

Panduan Valuasi Ekonomi Gambut

9

Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem SDA dan Lingkunga

10

Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove

11

Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang

12

Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem sungai

Uraian penting fungsi ekosistem hutan Peraturan untuk memberikan panduan tentang tata cara valuasi ekonomi ekosistem hutan sehingga pelindung dan pengelola ekosistem hutan dapat memperoleh nilai penting fungsi ekosistem hutan Metodologi dan tata cara valuasi ekonomi untuk pelestarian padang lamun Memberikan gambaran tentang metodologi dan tata cara valuasi ekonomi yang spesifik dapat diterapkan di ekosisitem lahan basah Metodologi dan tata cara dalam menentukan nilai ekonomi ekosistem karst terhadap lingkungan dan kehidupan manusia Merupakan tahapan valuasi, metode, prosedur, kerja valuasi ekonomi pada ekosistem hutan Untuk menghitung nilai ekonomi ekosistem gambut sebagai upaya pelestarian gambut Upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan tujuan pemanfaatannya Merupakan metodologi dan tata cara valuasi ekonomi yang spesifik dalam menilai besarnya nilai ekonomi ekosistem magrove Metodologi dan tata cara dalam menentukan nilai ekonomi terumbu karang untuk mendukung upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang Metodologi dan tata cara dalam menentukan nilai ekonomi sungai

Keterangan Masih ada

Display

Display

Display

Display

Display

Display

Display

Display

Display 19

No

Informasi

13

Panduan Valuasi Ekonomi Kegiatan Pertambangan

14

Panduan valuasi ekonomi SDA dan lingkungan

15

Panduan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau

16

Brosur pinjaman lunak IEPC Tahap II

17

Brosur Pembebasan Bea Masuk

Uraian untuk mendukung upaya pengelolaan ekosistem sungai Metodologi dan tata cara menghitung nilai manfaat dan biaya dari kegiatan pertambangan Merupakan panduan umum tentang valuasi ekonomi SDA dan lingkungan sesuai dengan tipologi ekosistem Mengintegrasikan deplesi dan degradasi lingkungan ke dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDRB) Pemberian pinjaman kepada UKM dengan bunga dibawah bunga komersial untuk investasi peralatan lingkungan dan modal kerja Pembebasan bea masuk digunakan untuk import peralatan yang berhubungan dengan lingkungan

18

Permen Valuasi Ekonomi Dampak kegiatan Pertambangan 19 Valuasi ekonomi tumpang tindih kegiatan pertambangan dan hutan lindung DEPUTI II

Keterangan

Display

Display

Display

Display

Display

Sedang dalam proses

Sedang dalam proses

Asdep Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas 1

Peraturan atau pedoman terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan dari sektor PEM 2 Syarat dan tata cara permohonan IPLC ke laut 3 Rapor hasil pengawasan perusahaan tahun sebelumnya DEPUTI III

Tersedia dalam bentuk hard copy (selama tersedia) serta softcopy

Tersedia dalam bentuk hard copy (selama tersedia) serta softcopy

20

No

Informasi

Uraian

Keterangan

Asdep Adaptasi Perubahan Iklim 1

Tata cara pendaftaran Proklim

2

Informasi tentang Sistem Inventarisasi data Indeks Kerentanan (SIDIK) Hasil Kajian Kerentanan/Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) Pedoman pelaksanaan (KRAPI)

3

4

5

Peraturan terkait adaptasi perubahan iklim DEPUTI IV

Pnejelasan tentang tata cara pelaksanaan Program Kampung Iklim, termasuk formulir pengusulan, tata cara verifikasi, data pserta Proklim Informasi tentang SIDIK dan tata cara aksesnya Hasil kajian yang dilakukan oleh KLH tentang tingkat kerentanan dan/atau risiko terhadap perubahan iklim di wilayah Indonesia Panduan bagi pemangku kepentingan untuk melakukan kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim Peraturan nasional tentang adaptasi perubahan iklim

Asdep Verfikasi Pengeloalan Limbah B3 1 Tata cara permohonan Berisi tentang cara menyampaikan perizinan pengelolaan permohonan izin pengelolaan limbah limbah B3 B3 2

Peraturan-peraturan dan kebijakan terkait dengan pengelolaan limbah B3

Berisi tentang peraturan-peraturan dan kebijakan terkait dengan pengelolaan limbah B3

Informasi berisi Formulir dan Cara pengisian formulir permohonan perizinan pengelolaan limbah B3 Informasi berisi Undang-Undang, Peratutran Pemerintah, dan Peraturan Menteri, serata kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan pengelolaan limbah B3.

Asdep Pengeloaan Limbah B3 1

Persyaratan Registrasi B3

Berisi tentang pesyaratan dan Prosedur Operasional Baku Registrasi B3

2

Tata cara Notifikasi B3

Beirisi tentang tata cara atau prosedur Notifikasi B3

- Persyaratan Administrasi dan Form Registrasi B3 - Petunjuk pengisian: surat permohonan registrasi, dan formulir registrasi B3 SOP dan Form Notifikasi Ekspor 21

No

Informasi

3

Persyaratan Rekomendasi Pengangkutan B3

4

Peraturan-peraturan dan kebijakan terkait dengan pengelolaan B3

Uraian Berisi tentang mekanisme dan persyaratan Rekomendasi Pengangkutan B3 Berisi tentang peraturan-peraturan dan kebijakan terkait dengan pengelolaan B3

Keterangan

Informasi berisi Undang-Undang, Peratutran Pemerintah, dan Peraturan Menteri, serata kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan pengelolaan B3.

DEPUTI V Asdep Perjanjian Internasional 1

UU No. 10 Tahun 2013

2

Naskah Akademik pengesahan konvensi Rotterdam

3

Teks Konvensi Rotterdam

4

Prosiding UU no. 10 tahun 2013

5

UU No. 11 Tahun 2013

UU tentang pengesahan Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam tentang Orosedur Persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional Analisis sisi filosofis, yuridis dan sosiologi terkait keuntungan, kesiapan dan konsekuensi ratifikasi Konvensi Rotterdam Teks bahasa Inggris dan terjemahan KOnvensi Rotterdam dalam Bahasa Indonesia Memuatproses pengesahan UU No. 10/2013 dari tahap awal hingga pengesahan UU UU tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Bennefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul

Buku File : word/FDF


Buku File : word/FDF Buku File : word/FDF Buku File : word/FDF

22

No

Informasi

6

Naskah Akademik Pengesahan Protokol Nagoya

7

Teks Protokol Nagoya

8

Prosiding UU No. 11 Tahun 2013

9

RUU tentang pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) Naskah Akademis pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Terjemahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP Himpunan Perjanjian Internasional Lingkungan

10

11

12

Uraian dari pemanfaatanya atas konvensi keanekaragaman hayati) Analisis sisi filosofis, yuridis dan sosiologi terkait keuntungan, kesiapan dan konsekuensi ratifikasi Protokol Nagoya Teks dalam bahasa Inggris dan terjemahan Protokol nagoya dalam bahasa Indonesia Memuat proses pengesahan UU No. 11/2013 dari tahap awal hingga pengesahan UU Naskah RUU dan penjelasan RUU AATHP

Keterangan


Buku File : word/FDF Buku File : word/FDF Buku File : word/FDF

Analisis sisi filosofis, yuridis dan sosiologi terkait keuntungan, kesiapan dan konsekuensi ratifikasi AATHP


Teks dalam bahasa Inggris dan terjemahan AATHP dalam bahasa Indonesia


Kumpulan perjanjian intrernasional lingkungan yang telah dan belum diratifikasi


DEPUTI VI Asdep Komunikasi Lingkungan 1 2 3

Organisasi, Sejarah KLH, visi misi dan Profile Menteri Berita/artikel Kegiatan KLH Link Program program KLH, a.l. Pelayanan Prima, LPSE, Penaatan hukum

Merupakan menu di website KLH Merupakan menu di website KLH Merupakan menu di website KLH

23

No

Informasi

Uraian

Keterangan

Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat 1 2 3

4

5

6

7

Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Profil Adiwiyata Mandiri MOU MENLH dan MENDIKBUD No. 03/MENLH/02/2010, nomor 01/II/KB/2010 Pedoman pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak yang terkait PPLH Kertas Posisi (white paper) Protokol Nagoya sebagai bagian Kearifan Lingkungan dari Masyarakat Hukum Adat yang terkait SDG dalam Protokol nagoya Profil kearifan Lingkungan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Profil kearifan Lingkungan Komunitas Masyarakat Hukum Adat bathin VIII, Sorolangun dan Pembarap, Merangin di Provinsi Jambi Profil kearifan Lingkungan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Balai Kiyu Hulu Sungai Tengah dan haratai hulu Sungai Selatan di Kalsel Profil kearifan Lingkungan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Kajang, Bulikumba dan Karampuang, Sinjai di Provinsi Sulsel

Tahunan

Pedoman Buku profil

Buku profil

Buku profil

Buku profil

24

No

Informasi

Uraian

8

MOU MenLH dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Peta wilayah adat dari 9 Masyarakat Hukum Adat DEPUTI VII

Keterangan Tenyang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Buku profil

Asdep Stantek 1 2

3

4

5

6 7

8

9

10

Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Formulir Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Mekanisme Pengakuan Kompetensi sebagai Laboratorium Lingkungan Mekanisme Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Permen LH No.6/2009 tentang Laboratorium Lingkungan Formulir Permohonan LVE Formulir Permohonan Persetujuan Peng-gunaan logo Ekolabel Permen LH No.2/2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel Permen LH No.6/2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan Permen LH No.2/2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada

Tata cara untuk permohonan registrasi daftar formulir untuk registrasi

aturan dan Tata cara dalam melakukan permohonan registrasi aturan dan Tata cara dalam melakukan permohonan registrasi Acuan Teknis dan Persyaratan Laboratorium Lingkungan daftar formulir untuk permohonan LVE daftar formulir untuk permohonan penggunaan logo ekolabel Acuan Teknis dan Persyaratan pencantuman logo ekolabel Acuan Teknis dan Persyaratan standarisasi kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan

Acuan Teknis dan Persyaratan Kompetensi bagi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refigerasi 25

No 11

Informasi Sistem Refigerasi Permen LH No.3/2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manager Pengendalian Pencemaran Air

12

Permen LH No.22/2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan

13

Permen LH No.7/2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Permen LH No.4/2011 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara Permen LH No.3/2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

14

15

Uraian

Keterangan

personil dipihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran air yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap personil dan/atau lembaga jasa lingkungan yang telah memenuhi persyaratan/standar kompetensi tertentu Pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi dan LPK Amdal adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi pelatihan dalam penyusunan dokumen Amdal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat atas kemampuan kompetensi personil yang disahkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Dalam peraturan ini, ditetapkan kualifikasi dan kriteria kompetensi Auditor Lingkungan Hidup. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan serta kewajiban registrasi untuk Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Auditor Lingkungan Hidup, dan bagi tim Audit LH serta Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup. 26

No

Informasi

16

Rancangan Permen LH tentang Sistem Evaluasi Kinerja Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan PUSAT EKOREGION

Uraian Pedoman ini dibuat untuk pengembangan dan penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

Keterangan Draft Rancangan Permen LH ini sudah disampaikan ke Biro Hukum tanggal 24 Mei 2012

PPE Sumatera 1 2

3

Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai PPE Sumatera Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya SOP Informasi ISPU

4

Profil Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah

5

Dana PPLH/PPLHD Dan PNS LH di Sumatera

6

Informasi Diklat/Bintek yang telah Diselenggarakan oleh PPE Sumatera

7

Informasi Sekolah Adiwijaya Nasional dan Mandiri di Sumatera PPE Bali Nusra 1 2

3 4

Peraturan/prosedur pengelolaan laboratorium Perjanjian kerjasama pemanfaatan laboratorium PPE Bali Nusra Laporan Keuangan dan Realisasi tahun berjalan Inventarisasi sumber daya

Informasi meliputi nama, sejarah, karir atau posisi, sejarah pendidikan MoU PPE Sumatera dengan Pemda

SOP Penyampaian Informasi Karhutla Informasi Meliputi nomor kelembagaan, Jumlah dan potensi SDM, Pimpinan, Alamat Informasi Meliputi Nama, Asal Instansi, Tahun Mengikuti Diklat, Keberadaan di Instansi LH (Aktif/Tidak Aktif) Informasi Meliputi Nama Diklat/Bintek, Nama dan Asal Peserta, Tempat dan Tanggal pelaksanaan Informasi Meliputi nomor Nama sekolah, Tahun Penghargaan, Profil Singkat Sekolah

Laporan keuangan setiap bulan kantor PPE Bali Nusra Informasi mengenai sumber daya 27

No

5

Informasi

Uraian

alam dan lingkungan hidup ekoregion pulau Bali dan Nusa Tenggara Inventarisasi sumber daya alam dan LH Ekoregion Laut di Bali dan Nusa Tenggara

alam dan LH di Pualu Bali, Pulau Lombok dan Pulau Timor tahun 2012

Keterangan

Pulau Timor tahun 2012 alam laut di pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Timor tahun 2012

28

Tabel 4 Daftar Informasi yang Dikecualikan No

Informasi

Uraian

Keterangan

DEPUTI II Asdep Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas 1 Berita Acara Pengawasan Alasan pengecualian masih merupakan data mentah dari lapangan yang masih perlu ditelaah data yang ada di dalamnya 2 Berita Acara Rapat-Rapat Alasan Pengecualian masih merupakan informasi mentah Teknis untuk proses pengambil keputusan DEPUTI IV Asdep Verfikasi Pengeloalan Limbah B3 1

Informasi terkait dengan data pendukung permohonan izin pengelolaan limbah B3 DEPUTI VI Asdep Komunikasi Lingkungan 1 Iklan swasta 2 Advetorial swasta PUSAT EKOREGION

Pada media website Pada media website

Bertentangan terhadap peraturan keuangan negara Bertentangan terhadap peraturan keuangan negara

Pemberkasan

Hanya untuk kepentngan penegakan hukum

PPE Sumatera 1

Hasil Pemeriksaan oleh PPNS

29

Daftar Informasi Publik Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Yang Tersedia Setiap Saat No (1) A. 1.

Waktu dan Tempat Keterangan Pembuatan (2) (3) (4) Peraturan Perundangan-Undangan (PUU) PPLH dan PSDA terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Ringkasan Isi Informasi

PUU Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan a. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; c. Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan d. Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit lingkungan hidup; e. Peraturan MENLH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan; f. Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; g. Peraturan MenLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal; h. Peraturan MENLH No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KPA); i. Peraturan MENLH No. 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPJP) Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; j. Peraturan MENLH No. 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap KPA Daerah; k. Keputusan MENLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKLRPL; l. Keputusan MENLH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Amdal Pemukiman Terpadu; m. Keputusan MENLH No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Amdal Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah; n. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-124/12/1997

a.

2009

b.

2012

c.

2013

d.

2013

e.

2012

f.

2012

g.

2012

h.

2010

i.

2010

j.

2009

k.

2005

a. UU No. 32 Tahun 2009: Pasal 22-33, Pasal 69 ayat (1) huruf i, Pasal 110, Pasal 121, Pasal 122: Amdal; Pasal 34-35, Pasal 121: UKL-UPL; Pasal 36-41, Pasal 72, Pasal 76, Pasal 93, Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 123: Izin Lingkungan; b. Integrasi Izin lingkungan ke dalam proses Amdal dan UKLUPL; c. Tugas KPA, Tim Teknis dan Sekretariat KPA, Pembagian Kewenangan KPA, Tata laksana penilaian Amdal & Penerbitan Izin Lingkungan; Tata Laksana pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan; Tata Laksana SPPL, Pendanaan;’ d. Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup dan Tata Laksana audit lingkungan hidup yang diwajibkan; o Audit LH dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen LH; o Usulan usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi dari KPA berdasarkan hasil ARLH; e. Pengumuman; Konsultasi publik; Penetapan wakil masyarakat terkena dampak sebagai anggota KPA; Pengumuman permohonan izin lingkungan; Pengumuman izin lingkungan; f. Dokumen Amdal; Formulir UKL-UPL; dan SPPL; g. Proses penapisan dan Daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal serta Kawasan lindung dan Amdal; h. Lisensi KPA Provinsi dan Lisensi KPA Kabupaten/Kota; i. LPJP, KTPA dan ATPA, Proses Sertifikasi dan LSK, LPK dan Registrasi Kompetensi bagi LPJP dan LPK; j. Ruang lingkup binwas; Mekanisme dan tahapan binwas termasuk SOP Binwas; Tindak lanjut binwas; k. Mekanisme pelaporan; Frekuensi pelaporan dan Sistematika Pelaporan. Dengan terbitnya PP 27/2012, Pedoman ini digunakan untuk pelaporan pelaksanaan izin lingkungan baik untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL; l. Konsep pengembangan permukiman terpadu; Penyusunan KA-Andal Pemukiman Terpadu; Penyusunan Andal Pemukiman Terpadu; Penyusunan RKLRPL Pemukiman Terpadu; m. Konsep struktur dan fungsi ekosistem lahan basah; 30

No

Ringkasan Isi Informasi tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Amdal; o. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Amdal; p. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting.

2.

PUU yang terkait dengan Izin PPLH a. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. PP No. 82 Tahun 2001 tentang PKA dan PPA c. Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran air; d. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; e. Peraturan MENLH No. 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembuangan Air Limbah Ke laut; f. Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2007: Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha

Waktu dan Tempat Pembuatan l. 2000

m. 2000

n.

1997

o.

1996

p.

1994

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

2009 2001 2010 1999 2006 2007 1999 2009 2009

Keterangan permukiman terpadu; Penyusunan KA-Andal Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah; Penyusunan Andal Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah; Penyusunan RKLRPL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah; n. Panduan aspek Kesmas dalam:  Penyusunan KA: Pelingkupan dampak penting & pelingkupan batas wilayah studi;  Penyusunan Andal: Metode pengumpulan dan analisis data, metode prakiraan dampak dan evaluasi dampak;  Uraian rencana usaha dan/atau kegiatan;  Rona lingkungan hidup  Prakiraan dampak penting  Evaluasi dampak penting  Penyusunan RKL-RPL o. Pedoman teknis kajian aspek sosial dalam:  Penyusunan KA: Pelingkupan dampak penting & pelingkupan batas wilayah studi;  Penyusunan Andal: Metode pengumpulan dan analisis data, metode prakiraan dampak dan evaluasi dampak;  Uraian rencana usaha dan/atau kegiatan;  Rona lingkungan hidup  Prakiraan dampak penting  Evaluasi dampak penting  Penyusunan RKL-RPL p. Pedoman mengenai ukuran dampak penting:  Pengertian: Konsep dan faktor penentuan dampak penting, kawasan lindung dan dampak penting  Ukuran dampak penting: uraian tentang ukuran dampak penting terkait 7 (tujuh) faktor dampak penting;

a. UU No. 32 Tahun 2009: Pasal 20 ayat 3 Huruf b: Izin untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup; Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 102: Izin Pengelolaan LB3; Pasal 60, Pasal 61, Pasal 104: Izin dumping; b. PP No. 82 Tahun 2001: Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai dan Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke Tanah (Land Application); c. Peraturan MENLH No.1 Tahun 2010: Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai dan Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke Tanah (Land Application); d. Izin Pembuangan air limbah ke laut e. Izin Pembuangan air limbah ke laut 31

No

3.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. C 1.

Ringkasan Isi Informasi dan/Atau Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi g. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan LB3; h. Peraturan MENLH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan PLB3 i. Peraturan MENLH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah PUU PSDA (Sektor) terkait Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Pedoman Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Panduan Pelingkupan dalam Amdal Panduan Memprakirakan Dampak Kualitas Udara Panduan Memprakirakan Dampak Kualitas Air Permukaan Panduan Penilaian Amdal atau UKL-UPL untuk Kegiatan Pembangunan PLTU Batubara Panduan Penilaian Amdal atau UKL-UPL untuk Kegiatan Pembangunan Perumahan Panduan Penilaian Amdal atau UKL-UPL untuk Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Panduan Penilaian Amdal atau UKL-UPL untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Panduan Penilaian Amdal atau UKL-UPL untuk Kegiatan Pembangunan Bandara Panduan Penilaian Amdal atau UKL-UPL untuk Kegiatan Penambangan Pasir dan Kerikil Panduan Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL Bangunan Komersial Panduan Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit Panduan Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL Industri Elektroplating Panduan Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL Industri Mie Instan Kelembagaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Daftar Komisi Penilai Amdal (KPA) berlisensi

Waktu dan Tempat Pembuatan

Keterangan f.

Izin Injeksi Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Migas & Panas Bumi g. Izin Pengelolaan LB3 h. Izin Pengelolaan LB3 i. Izin Pengelolaan LB3

2013

Berisi daftar PUU PSDA serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, khususnya hubungan antara persyaratan izin usaha dan/atau kegiatan dengan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan;

2007 2007 2010 2010 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

2013

Jumlah KPA Daerah berlisensi: a. Jumlah KPA Provinsi berlisensi adalah 33 dari 34 Provinsi. Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki KPA berlisensi 32

No

Ringkasan Isi Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan

Keterangan b. Jumlah KPA Kabupaten/Kota berlisensi adalah 235 Kab/kota dari 492 Kab/Kota Informasi KPA daerah berlisensi diupdate oleh Asdep KDL.

2. 3.

Lembaga Pendidikan Kompetensi (LPK) Amdal terakreditasi/ teregistrasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Penyusun Amdal:  Keputusan MENLH No. 65 Tahun 2012 tentang Penunjukan Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan  Keputusan MENLH No. 115 Tahun 2009 tentang Penunjukan LSK untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal  Informasi tentang LSK Intakindo

Informasi LPK diupdate oleh Pusdiklat KLH

2012

2009

4.

Daftar Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Dokumen Amdal teregistrasi

D. 1.

Sumberdaya Manusia (SDM) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Daftar Penyusun Amdal bersertifikat Kompetensi a. Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) dan b. Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)

2. Daftar Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Amdal (KPA) Pusat

Daftar Susunan keanggotaan Sekretariat KPA Pusat

E. 1.

Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Mekanisme Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

F.

Informasi Izin Lingkungan

Daftar Nama pemegang KTPA dan ATPA, No registrasi, Lokasi, serta Sertifikasi Profesi/Keterangan dapat diakses di website INTAKINDO: http://amdal.intakindo.org/servissys/dt_anggota.php? Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis Amdal Pusat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 2011 tentang Tim Teknis Amdal Pusat

3. Daftar Susunan Keanggotaan Tim Teknis KPA Pusat 4.

 LSK Penyusun Amdal yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup adalah Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO). INTAKINDO ditunjuk sebagai LSK Penyusun Amdal untuk kurun waktu 26 Maret 2012 - 31Desember 2015;  INTAKINDO juga ditunjuk oleh MENLH sebagai pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal berdasarkan  Informasi tentang Intakindo dapat diakses melalui website Intakindo, email dan alamat: a. http://amdal.intakindo.org; b. [email protected] c. Jl. Danau Toba No. 103 Bendungan Hilir Jakarta Pusat 1020 telp 021-71530791, atau 021-95334573 Informasi LPJP diupdate oleh Asdep Stantek Deputi VII KLH dan Informasi tersebut sudah dapat Akses di: http://kompetensilingkungan.menlh.go.id

2012

Mekanisme Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan secara detail atau rinci tercantum dalam Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; 33

No

Ringkasan Isi Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan 2013 dan 2014

1.

Daftar Pemegang Izin Lingkungan beserta Informasi geospasial dari setiap izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri,

2.

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah dinilai atau diperiksa oleh KPA Pusat atau Instansi Lingkungan Hidup Pusar dan diterbitkan persetujuannya berupa SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh MENLH

2013 dan 2014

3.

Keputusan Izin Lingkungan telah telah diterbitkan oleh MENLH

2013 dan 2014

Keterangan Informasi geospasial pemegang izin lingkungan yang dapat diakses dalam bentuk pdf atau jpeg;

Dokumen lingkungan hidup dapat diakses oleh publik berdasarkan permintaan sesuai dengan ketentuan PUU KIP

34

Informasi

Recommend Documents