Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, PUSBIN JFA menyelenggarakan fungsi:

Pusat Pembinaan JFA BPKP

I. PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 271 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (PUSBIN JFA) mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman, program pembinaan, dan pelaksanaan sertifikasi serta evaluasi pelaksanaan sertifikasi, angka kredit, dan efektivitas tim penilai jabatan fungsional auditor di lingkungan BPKP dan APIP lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, PUSBIN JFA menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pembinaan jabatan fungsional auditor; b. penelaahan dan penyusunan peraturan, standar dan pedoman jabatan fungsional auditor; c. penyusunan materi ujian jabatan fungsional auditor. d. pengelolaan data pejabat fungsional auditor; e. pelaksanaan seleksi dan penentuan kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor; f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sertifikasi, penilaian angka kredit, dan efektivitas tim penilai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusbin JFA telah melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan pembinaan JFA di lingkungan BPKP yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sejak tahun 1999, adalah penyelenggaraan Forum Komunikasi (Rapat Koordinasi) JFA dan Kepegawaian. Forum Komunikasi (Rapat Koordinasi) JFA dan Kepegawaian merupakan forum yang dihadiri oleh utusan dari seluruh unit kerja BPKP dan bertujuan untuk mengangkat, mendiskusikan, dan merumuskan jawaban atau penyelesaian atas permasalahan yang berkenaan dengan JFA, kepegawaian, dan kediklatan yang terdapat pada unit-unit tersebut. Disamping itu, forum dimaksud juga bertujuan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

1


untuk

terus

menggali

dan

mengembangkan

pemikiran

inovatif

untuk

pengembangan profesionalisme PFA. Forum

Komunikasi

Tahun

1999

dan

2000

diselenggarakan

oleh

Biro

Kepegawaian dan Organisasi bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas), sedangkan Forum Tahun 2001 sampai dengan 2003 diselenggarakan oleh Pusbin JFA bekerja sama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi, serta Pusdiklatwas. Untuk

tahun

2003,

Forum

Komunikasi

JFA

dan

Kepegawaian

telah

diselenggarakan pada tanggal 16 sampai dengan 19 Juni 2003 di Malang, Jawa Timur,

dengan

Kepegawaian

tema dalam

“Meningkatkan rangka

kualitas

peningkatan

pembinaan

JFA

profesionalisme

dan dan

pengembangan SDM BPKP”. Secara umum, permasalahan yang dibahas dalam forum dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Permasalahan yang solusinya dapat dirumuskan dari ketentuan yang ada. Rumusan pertanyaan dan jawaban yang berkenaan dengan JFA, kemudian dirangkum dan diterbitkan dalam bentuk Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA. 2. Permasalahan yang solusinya telah diatur dalam ketentuan yang ada, namun untuk pelaksanaannya diperlukan adanya kesepakatan forum. Hal-hal yang telah disepakati dalam forum, yang berkenaan dengan JFA, kemudian dirangkum dan diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Kepala Pusbin JFA perihal Penegasan Hasil Forum. Solusi atas permasalahan tersebut tercantum juga dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA. 3. Permasalahan yang belum secara memadai diatur dalam ketentuan yang ada dan memerlukan pengaturan lebih lanjut. Terhadap permasalahan yang berkenaan dengan JFA dilakukan kajian lebih lanjut oleh Tim Revisi Ketentuan JFA untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

2


Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA sebagai salah satu hasil Forum Komunikasi menghimpun permasalahan dan solusi yang telah dirumuskan dan disajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan seputar JFA. Pertanyaan dan Jawaban yang dihimpun dalam buku ini pada dasarnya berkenaan dengan permasalahan JFA yang dialami oleh unit-unit kerja di lingkungan BPKP. Namun demikian, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh unitunit pengawasan di lingkungan APIP sebagai bahan rujukan apabila mengalami permasalahan serupa. Jawaban yang diberikan dalam buku ini mengacu pada Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE06.04.00-22/K/1999 serta ketentuan terkait lainnya. Dengan diterbitkannya Buku Himpunan Tanya Jawab Edisi Tahun 2003 ini, maka secara keseluruhan, telah diterbitkan 5 (lima) edisi Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA, yaitu Edisi Tahun 1999, 2000, 2001, 2002, dan 2003. II. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri

Sipil

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 5. Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;


3


6. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/K/1996 dan Kep-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tgl 5 Maret 1997 tentang Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah; 8. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 tentang Organisai, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP; 9. Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor Se-06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP; III.

TUJUAN Penerbitan Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 bertujuan untuk: 1. Memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan JFA; 2. Memberikan acuan/panduan bagi Pejabat Fungsional Auditor, Tim Penilai Angka Kredit, maupun pejabat lainnya dalam menerapkan ketentuan dalam JFA; dan 3. Meningkatkan keseragaman dalam memahami ketentuan-ketentuan JFA.


4


IV. TANYA JAWAB Permasalahan yang dibahas dalam himpunan tanya jawab ini terdiri dari 74 pertanyaan yang dikelompokkan sebagai berikut: •

Pendidikan Formal

2 Pertanyaan

•

Pendidikan dan Pelatihan

4 Pertanyaan

•

Pengawasan

22 Pertanyaan

•

Pengembangan Profesi

20 Pertanyaan

•

Penunjang Pengawasan

8 Pertanyaan

•

Organisasi, Mutasi, dan Tata Usaha JFA

18 Pertanyaan

A. PENDIDIKAN FORMAL Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan pada unsur Pendidikan, sub unsur “Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Mencapai Gelar/Ijazah” yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam huruf A.1 Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN No. 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 mengenai topik ini antara lain adalah mengenai: Kualifikasi Pendidikan yang Dikategorikan Sebagai Unsur Utama Berdasarkan angka VI huruf C.1 Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00125/K/1997 tgl 5 Maret 1997, pendidikan / ijazah yang dapat diberikan angka kredit unsur utama adalah pendidikan sekolah yang sesuai dengan bidang tugas auditor yang bersangkutan. Penentuan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas auditor yang bersangkutan ditentukan oleh Kepala / Pimpinan Unit Organisasi masing-masing setelah mendapat persetujuan Instansi Pembina (BPKP).


5


Terhadap perolehan ijazah yang berasal dari pendidikan dengan jurusan yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan Kepala / Pimpinan Unit Organisasi dapat diberikan angka kredit sebagai Unsur Utama, sedangkan perolehan Ijazah di luar kualifikasi tersebut diberikan angka kredit sebagai Unsur Penunjang. Kualifikasi pendidikan untuk auditor di lingkungan BPKP adalah DIII, DIV, S1, S2, dan S3 jurusan Akuntansi dan Manajemen sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor SE-06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 perihal Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP dan Keputusan Deputi Bidang Administrasi BPKP Nomor Kep-05.02.06-33/D.I/2000 tanggal 6 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Pendidikan Di luar Kedinasan dan Penyesuaian Ijazah di lingkungan BPKP. Kualifikasi pendidikan untuk unit pengawasan lainnya di lingkungan APIP ditentukan oleh Kepala / Pimpinan unit organisasi masing-masing setelah memperoleh persetujuan Kepala BPKP, selaku Instansi Pembina.

Untuk itu,

Sekretaris Utama BPKP, melalui surat Nomor S-1380/SU/2002 tanggal 16 Agustus 2002 perihal Kualifikasi Pendidikan PFA dan Angka Kreditnya, telah menyampaikan kepada Inspektur Jenderal Departemen, Inspektur Utama / Inspektur LPND agar menetapkan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas

auditor

di

lingkungan

unit

pengawasan

masing-masing

setelah

memperoleh persetujuan Kepala BPKP. Pada dasarnya, perihal kualifikasi pendidikan ini telah diungkapkan dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002 (halaman 5). Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pendidikan Formal beserta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut: 1. Pertanyaan: Seorang PFA berIjazah Sarjana (S1) telah memperoleh angka kredit sejumlah 173,1095 per 1 April 2003, namun yang bersangkutan belum dapat mengikuti Diklat Pindah Jalur karena Ijazah yang dimilikinya adalah S1 jurusan Ilmu Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

6


Pasti Kealaman, mengingat kualifikasi pendidikan yang dapat diakui sebagai unsur utama selama ini di lingkungan BPKP hanya pendidikan dalam bidang akuntansi dan manajemen. Sehubungan dengan perkembangan jenis kegiatan BPKP belakangan ini, serta dalam rangka peningkatan wawasan auditor, mohon dipertimbangkan agar kualifikasi pendidikan yang diakui sebagai Unsur Utama tidak terbatas pada jurusan akuntansi dan manajemen saja, tapi diperluas ke multi disiplin lainnya. Jawaban: Bagi Auditor Trampil di lingkungan BPKP yang memiliki ijazah selain jurusan akuntansi dan manajemen, sampai saat ini belum dapat mengikuti Diklat Pindah Jalur dan belum dapat dialihkan menjadi Auditor Ahli, sesuai dengan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi BPKP Nomor: SE-06.04.001485/DI/1999 tanggal

23 Desember 1999 perihal Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP dan Keputusan Deputi Bidang Administrasi BPKP Nomor Kep-05.02.06-33/D.I/2000 tanggal 6 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Pendidikan Di luar Kedinasan dan Penyesuaian Ijazah di lingkungan BPKP. Perluasan kualifikasi pendidikan unsur utama untuk jurusan selain akuntansi dan manajemen masih dalam kajian, untuk itu masing-masing unit kerja diharapkan segera mengirimkan kajian akademis mengenai usulan jenis kualifikasi pendidikan yang akan ditambahkan sebagai unsur utama. 2. Pertanyaan: Pada saat penyesuaian dari jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) menjadi JFA per 1 Oktober 1996, terdapat seorang PFA yang memiliki Ijazah Diploma III diberikan angka kredit kurang dari 50 untuk unsur Pendidikan. Seharusnya, sesuai dengan Lampiran 1 A Keputusan MENPAN No. 19 Tahun 1996, besaran angka kredit untuk Ijazah Diploma III adalah 50. Apakah kesalahan ini dapat langsung dikoreksikan pada penetapan angka kredit

periode

berjalan

tanpa

harus

melakukan

ralat

terhadap

SK

Penyesuaian tersebut di atas? Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

7


Jawaban: Pada dasarnya, dalam ketentuan JFA, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tata cara pembetulan atau perbaikan atas kesalahan yang terjadi dalam penyusunan surat keputusan. Namun demikian, dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditempuh pembetulan dengan cara sebagai berikut: •

Apabila ijazah D III tersebut sesuai dengan ketentuan kualifikasi pendidikan yang berlaku (jurusan akuntansi atau manajemen) dan telah diakui dalam SK Kepangkatan per 1 Oktober 1996 (pada saat penyesuaian dari PKP ke JFA), maka koreksi angka kredit dapat dilakukan pada penilaian angka kredit periode berjalan, sepanjang tidak merubah jumlah angka kredit secara keseluruhan.

•

Koreksi dilakukan dengan memindahkan sejumlah kekurangan angka kredit ijazah D III tersebut dari unsur Pengawasan ke unsur Pendidikan, tanpa meralat SK Inpassing. Atas koreksi tersebut, agar dicantumkan penjelasan koreksi pada BA-PAK dengan diketahui Pimpinan Unit Kerja.

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan pada unsur Pendidikan, sub unsur “Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan serta Memperoleh STTPL” yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam huruf A.2 Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN No. 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 mengenai topik ini antara lain adalah sebagai berikut:


8


Rekomendasi Pimpinan Dalam Pengusulan Calon Peserta Diklat Sertifikasi Sesuai dengan ketentuan pada Bab IX Lampiran Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 Nopember 1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, salah satu persyaratan calon peserta Diklat Sertifikasi Auditor adalah “Diusulkan oleh Kepala / Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan”. Dengan adanya persyaratan tersebut, secara implisit terkandung makna bahwa Pimpinan Unit Organisasi, sebelum mengusulkan calon peserta diklat sertifikasi Auditor, terlebih dahulu melakukan seleksi intern di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan

organisasi

berdasarkan

professional

judgement,

dengan

mempertimbangkan penilaian terhadap unsur kecakapan, kemampuan, dan pertimbangan lainnya. Sebagai contoh, dalam pengusulan calon peserta Diklat Penjenjangan Pengendali Teknis, Pimpinan Unit Organisasi terlebih dahulu mempertimbangkan apakah calon peserta yang akan diusulkan tersebut dinilai cakap dan mampu untuk nantinya ditugaskan dalam peran Pengendali Teknis. Diklat Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan S2/S3 di luar Negeri Dalam proses memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan S2/S3 di luar negeri, seorang PFA mungkin diwajibkan untuk mengikuti program diklat tertentu (misalnya Kursus Bahasa atau program “antara” yang kelulusannya merupakan persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan S2/S3). Terhadap kegiatan ini, terdapat perbedaan persepsi dan perlakuan dalam penilaian angka kredit, sebagian Tim penilai menganggap bahwa kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan dengan pendidikan S2/S3 yang dijalani, sementara PFA berpendapat bahwa kegiatan tersebut dapat diberikan angka kredit tersendiri karena dilaksanakan sebelum memasuki pendidikan S2/S3 dimaksud. Hal ini telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA tahun 2002 dan telah dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA

Nomor: SE-

91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Penegasan Hasil Rakor JFA Kepegawaian dan JFA Tahun 2002. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

9


bahwa terhadap kegiatan persiapan (misalnya Kursus Bahasa) atau keharusan mengikuti program “antara”, sebelum mengikuti pendidikan S2/S3, dapat diberikan angka kredit sub unsur “Mengikuti Diklat Kedinasan serta memperoleh STTPL”, berdasarkan waktu / jam pelatihan yang diikuti, sepanjang memperoleh sertifikat mengikuti / lulus dan kegiatan tersebut dilakukan sebelum memasuki kegiatan pembelajaran dalam pendidikan S2/S3 tersebut. Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan diklat beserta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut: 3. Pertanyaan: Bagi PFA yang telah mempunyai angka kredit yang dipersyaratkan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan DP3 tahun terakhir bernilai baik, apakah dapat diikutsertakan diklat tanpa melihat faktor lainnya, misalnya kecakapan, kemampuan dll. Umumnya bila PFA telah memenuhi angka kredit dan DP3 baik, menuntut untuk dapat mengikuti diklat secara otomatis. Apakah hal itu dibenarkan?

Apakah

tidak

sebaiknya

dipersyaratkan

pula

adanya

rekomendasi atasan / pimpinan? Jawaban: Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: 06.04.00-847/K/1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, persyaratan peserta Diklat Penjenjangan Peran (hal. 56-58) antara lain adalah terpenuhinya angka kredit yang dipersyaratkan dan diusulkan oleh Pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terpenuhinya angka kredit merupakan salah satu persyaratan pengusulan Diklat Penjenjangan Peran. Persyaratan yang mewajibkan adanya usulan Pimpinan Unit Kerja merupakan mekanisme penyaringan dalam pengusulan diklat, karena pada hakekatnya persyaratan tersebut mempunyai makna adanya rekomendasi/pertimbangan Pimpinan Unit Kerja terhadap PFA berdasarkan professional judgement, termasuk


10


dalam hal ini penilaian terhadap unsur kecakapan, kemampuan, dan pertimbangan lainnya. 4. Pertanyaan: Seorang PFA mengikuti pendidikan bahasa / kursus bahasa dalam rangka persiapan tugas belajar ke luar negeri (yang bersangkutan mengikuti 4 kali pendidikan dan memperoleh 4 sertifikat kelulusan). Apakah kegiatan tersebut diberikan angka kredit tersendiri sebagai unsur diklat atau merupakan satu kesatuan dengan unsur pendidikan S2 yang diikuti? Menurut PFA yang bersangkutan, dengan adanya bukti sertifikat kelulusan, maka kegiatan tersebut seharusnya dapat dinilai sebagai unsur pendidikan. Jawaban: Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-91/ JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA Tahun 2002, pada point 1 telah ditegaskan mengenai “Angka Kredit bagi PFA yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan di Luar Negeri“. Terhadap kegiatan persiapan dan keikutsertaaan dalam program antara (mis. Kursus Bahasa), dapat diberikan angka kredit kegiatan “Mengikuti Diklat Kedinasan serta memperoleh STTPL” berdasarkan waktu/jam pelatihan yang diikuti sepanjang memperoleh sertifikat/lulus dan kegiatan tersebut dilakukan sebelum

memasuki

kegiatan

pembelajaran

dalam

pendidikan

S2/S3

dimaksud. 5. Pertanyaan: Terdapat seorang mantan pejabat struktural eselon IV (Gol. III/d) yang diangkat kembali ke jabatan fungsional auditor dengan angka kredit 400. Yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai PFA sehingga belum mempunyai sertifikat JFA. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum bisa

diikutkan

Diklat

Penjenjangan

Pengendali

Teknis

karena

yang

bersangkutan belum diberi kesempatan untuk mengikuti UBM


11


Disamping itu, terdapat pula seorang mantan pejabat struktural eselon IV (Gol. III/d) yang diangkat kembali ke Jabatan Fungsional Auditor dengan angka kredit 334, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum diberi kesempatan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Pengendali Teknis. Hal ini bertentangan dengan Surat SESMA No. S- 736/SU. 02/2003 tanggal 30 April 2003 tentang Penetapan Peserta Diklat Penjenjangan Peran Auditor Pengendali Teknis pada butir catatan yang menyebutkan bahwa peserta diklat yang berasal dari eks struktural digunakan angka kredit saat inpassing/ pengangkatan kembali sekurang – kurangnya 300. Seyogyanya, bagi mantan pejabat struktural yang diangkat kembali ke JFA mendapat prioritas untuk dapat mengikuti Diklat Sertifikasi JFA Jawaban: Mengingat adanya keterbatasan dana dalam penyelenggaraan diklat, sampai saat ini belum seluruh calon peserta diklat yang diusulkan oleh unit kerja dapat diakomodasi dalam diklat yang diselenggarakan. Namun demikian, dalam Kalender Diklat 2003 masih terdapat penyelenggaraan Diklat Matrikulasi Ketua Tim dan Diklat Pengendali Teknis. Terhadap PFA yang belum memperoleh kesempatan mengikuti diklat tersebut akan diprioritaskan dalam penetapan sebagai peserta diklat oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi. 6. Pertanyaan Terlalu lama waktunya antara selesainya diklat sertifikasi dengan waktu ujian, dari ujian dengan pengumuman hasil ujian, dan dari pengumuman hasil ujian dengan diterbitnya sertifikat atau diterimanya sertifikat oleh PFA. Diusulkan agar jarak waktu tersebut tidak terlalu lama, supaya persiapan untuk ujian dapat maksimal, dan jika lulus dapat segera dipakai untuk kenaikan pangkat.


12


Jawaban Jarak waktu antara diklat dan ujian terjadi karena ujian dilakukan secara nasional sesuai dengan kalender diklat (dua kali dalam satu tahun), bukan untuk setiap kelas/ angkatan. Untuk itu perlu diupayakan penyelenggaraan diklat dapat dilaksanakan berdekatan dengan waktu penyelenggaraan ujian, namun dalam hal frekuensi diklat cukup banyak, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Jarak waktu antara ujian, pengumuman, dan penerbitan sertifikat dari waktu ke waktu selalu diupayakan percepatan untuk dapat memenuhi persyaratan kenaikan pangkat. Apabila sertifikat kelulusan belum diterima pada saat pemrosesan dokumen kenaikan pangkat, disarankan agar proses pengusulan kenaikan pangkat tetap dilanjutkan. Pusbin JFA akan senantiasa bekerja sama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk mengatasi masalah tersebut.

C. PENGAWASAN Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan pada unsur Pengawasan, yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN No. 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 mengenai pengawasan antara lain adalah sebagai berikut: Hari Pengawasan (HP) Maksimal Sejak Forum Komunikasi (Rapat Koordinasi) Tahun 2002, unit-unit kerja di lingkungan

BPKP

menyepakati

diperlukannya

suatu

batasan

maksimal

penggunaan HP dalam perhitungan angka kredit PFA. Hal ini dilakukan mengingat

sering

terjadinya

tumpang


tindih

waktu

penugasan

yang

13


menyebabkan jumlah HP secara keseluruhan melebihi batas kewajaran. Tumpang tindih kegiatan penugasan tersebut umumnya menjadi permasalahan karena kurang cermatnya perencanaan waktu penugasan, atau karena adanya penugasan baru yang harus segera diselesaikan bersamaan dengan penugasan yang ada (crash program). Kesepakatan penetapan HP Maksimal sejumlah 237 hari dan 289 hari per tahun (untuk unit kerja dengan 5 dan 6 hari kerja per minggu) yang ditetapkan dalam Forum (Rakor) tahun 2002, ternyata pada pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa pertanyaan dan permasalahan, sehingga kesepakatan tersebut kemudian diperbaharui dalam Forum Tahun 2003. Uraian kesepakatan secara rinci dapat dilihat dalam jawaban pertanyaan No. 7, sebagaimana juga telah dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-769/JF.1/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003. Kewajaran HP bagi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu Sejalan dengan penetapan HP Maksimal dalam Forum (Rakor) Tahun 2002, sebagaimana diuraikan di atas, pengaturan mengenai pembatasan HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor: SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perencanaan waktu penugasan bagi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu pada dasarnya merupakan bagian dari perencanaan penugasan Tim Mandiri secara keseluruhan. Dengan demikian, anggaran waktu penugasan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu harus juga dituangkan dalam formulir KM3 (Anggaran Waktu) dan KM4 (Kartu Penugasan) sesuai dengan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan. Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 telah dinyatakan bahwa formulir KM3 dan KM4 hendaknya dimodifikasi sehingga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

14


dapat terlihat jumlah HP yang direncanakan untuk setiap peran PFA (Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim). Dengan dicantumkannya anggaran waktu penugasan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu dalam KM3 dan KM4, maka batasan HP Maksimal sebagaimana diuraikan di atas juga berlaku bagi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu. Surat Tugas atau Nota Dinas Perpanjangan Penugasan Berdasarkan butir VIII Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor SE06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 perihal Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan BPKP, untuk penugasan yang bersifat ekstern, surat tugas (ST) ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II, sedangkan untuk penugasan intern dapat ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa perpanjangan Surat Tugas untuk penugasan yang bersifat ekstern yang dituangkan dalam bentuk Nota / Memo Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Bidang (Eselon III). Dalam Forum Komunikasi Tahun 2003, kembali ditegaskan kepada seluruh unit kerja

di

lingkungan

BPKP,

bahwa

sesuai

SE-06.04.00-1485/DI/1999,

perpanjangan Surat Tugas yang bersifat ekstern hendaknya dilakukan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II. Perpanjangan ST hendaknya didukung juga dengan formulir Anggaran Waktu (KM3) yang menggambarkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam masa perpanjangan ST tersebut. HP perpanjangan dapat saja melebihi ST awal sepanjang didasarkan atas pertimbangan profesional. Dalam hal perpanjangan ST untuk penugasan ekstern telah dilakukan dengan Memo Dinas atau Nota Dinas dari Kabid, untuk kepentingan penilaian angka kredit, agar dimintakan pengesahan dari Kepala Perwakilan serta didukung dengan formulir anggaran waktu (KM3).


15


Kesepadanan kegiatan Dalam Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996 tercantum adanya 44 butir kegiatan pengawasan Auditor yang dapat diberikan angka kredit. Dengan adanya perkembangan

kegiatan

di

lingkungan

APIP,

pengelompokan

kegiatan

pengawasan ke dalam 44 butir kegiatan tersebut dirasakan tidak memadai lagi, sehingga diperlukan adanya revisi atas Keputusan MENPAN tersebut di atas. Mengingat proses revisi Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996 memerlukan kajian yang komprehensif, sedangkan penilaian angka kredit kegiatan-kegiatan baru di luar 44 butir kegiatan tersebut perlu segera direalisasikan, maka telah disusun kesepadanan antara kegiatan baru tersebut dengan kegiatan sesuai Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996. Pusbin JFA bersama-sama dengan Unit Kerja terkait di lingkungan APIP selalu mengupayakan penetapan kesepadanan atas kegiatan baru di luar 44 butir kegiatan pengawasan. Sampai saat ini, Pusbin JFA telah menerbitkan kesepadanan kegiatan kegiatan yang belum tercantum dalam 44 butir kegiatan pengawasan, dengan Surat maupun Surat Edaran sebagai berikut: 1. Surat Nomor S-06.04.00-65/PJFA.1/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Besaran Angka Kredit Kegiatan Yang Berkaitan Dengan AKIP 2. Surat Edaran Nomor SE-1054/JF.1/2002 tanggal 17 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Di luar Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 19/1996 Di lingkungan BPKP. 3. Surat Nomor S-1086/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Di luar Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 Di lingkungan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan BPKP 4. Surat Nomor S-1090/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Di lingkungan Pusdiklatwas BPKP Dengan Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

16


5. Surat Nomor S-1091/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Pengawasan Di lingkungan Lembaga Informasi Nasional RI Dengan Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 Dengan telah tersusunnya kesepadanan dengan Surat maupun Surat Edaran tersebut di atas, sebagian besar kegiatan-kegiatan yang belum terangkum dalam Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 telah ditetapkan kesepadanannya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan, seperti kegiatan Policy Evaluation, evaluasi SAKD, dan GCG yang saat ini masih dimintakan masukan dari Deputi teknis terkait dalam rangka penyusunan kesepadanan. Disamping itu, Pusbin JFA masih selalu menghimbau unit-unit kerja pengawasan di lingkungan APIP untuk segera mengusulkan kesepadanan atas kegiatankegiatan di lingkungan masing-masing yang dipandang belum tercakup dalam Keputusan MENPAN Nomor 19/1996. Peran dalam Penugasan Kegiatan Pengawasan Sebagaimana diketahui, secara konseptual, dalam ketentuan JFA, penugasan PFA dilaksanakan dalam suatu Tim Mandiri yang terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Namun, sejalan dengan perkembangan tugas pengawasan, terutama di lingkungan BPKP, penugasan tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai format Tim Mandiri sebagaimana dimaksud di atas. Sebagai contoh, susunan tim dalam penugasan kegiatan Sosialisasi dan Asistensi umumnya tidak secara lengkap mencantumkan adanya peran Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Sesuai hasil pembahasan dalam Forum Komunikasi, apabila dalam penugasan pengawasan

tidak

secara

jelas

mencantumkan

peran

Auditor

yang

bersangkutan, maka penilaian angka kredit diberikan berdasarkan peran yang seharusnya sesuai dengan jabatan dan sertifikat yang dimiliki.


17


Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pengawasan dan solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut: 7. Pertanyaan Dalam rangka menghindari adanya pengajuan angka kredit dengan jumlah Hari Pengawasan (HP) yang melebihi kewajaran, dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002, telah disepakati bahwa HP maksimal yang dapat diberikan angka kredit adalah 237 hari per tahun (bagi unit kerja dengan 5 hari kerja per minggu) dan 289 hari per tahun (bagi unit kerja dengan 6 hari kerja per minggu), sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003. Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan yang diajukan oleh unit-unit kerja, antara lain: a. Permasalahan Harus ada ketentuan yang tegas (misalnya surat edaran) yang berkaitan dengan: 1) Penggunaan HP maksimal per semester 119, telah memperhitungkan cuti, hari libur dan lain sebagainya. Seandainya seorang PFA tidak mengambil cuti tahunan, bagaimana dengan HP maksimal bisa ditambahkan (119 + 12) atau mengambil cuti tidak penuh sebagian. Apakah sisa cuti tersebut bisa ditambahkan? 2) Sebagai Tim Penilai Angka Kredit harus ada ketentuan yang tegas sebagai dasar penilaian, karena PFA cenderung mensiasati penuh dengan menggunakan HP maksimal, sehingga HP bagi PFA tersedia maksimal setelah diperhitungkan cuti, hari libur, PKS-PKS, seminarseminar, diklat-diklat dan workshop dan pelatihan-pelatihan serta lainnya. b. Permasalahan Pembatasan HP dalam satu tahun sebaiknya digunakan sebagai standar, tetapi dengan tidak menutup kemungkinan perlakuan khusus untuk orang Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

18


– orang yang “exceptional”, karena faktanya ada, dan menjadi tanggung jawab kepala unit. c. Permasalahan Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE – 91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003 butir 3 Hari Pengawasan (HP) maksimal dalam satu tahun sebesar 237 hari/ tahun untuk unit kerja dengan 5 hari kerja/ minggu atau 289 hari/ tahun untuk unit kerja dengan 6 hari kerja/ minggu. Yang masih menjadi permasalahan apakah jumlah HP tersebut semata – mata HP untuk pemeriksaan atau termasuk hari yang digunakan untuk kegiatan lain seperti PKS, mengajar, diklat dll, sehingga HP untuk pengawasan/ pemeriksaan berkurang sebanyak hari yang digunakan untuk kegiatan lain tersebut. (PFA ditempat kami bersikeras bahwa HP tersebut tidak termasuk hari yang digunakan untuk kegiatan lainnya). Apakah hal tersebut dapat diterima dan dibenarkan? d. Permasalahan 1) Apakah Surat Tugas baru yang diberikan kepada PFA setelah menyelesaikan Surat Tugas sebelumnya secara lebih cepat dari Hari Pemeriksaan (HP) yang direncanakan, sehingga mengakibatkan jumlah HP melebihi HP maksimal (237 HP dalam 1 tahun) dapat diakui angka kreditnya? 2) Bagaimana perlakuan HP maksimal (237 dalam 1 tahun) kepada PFA yang tidak mengambil dan atau tidak mengambil seluruh cutinya? e. Permasalahan Pada saat ini sebagian aktivitas pengawasan BPKP sangat dipengaruhi oleh pihak luar, misalnya kegiatan di Bidang Akuntabilitas Pemda, pada suatu saat permintaan untuk memberikan Asistensi AKIP/LAKIP datang bersamaan dari beberapa Kabupaten/Kota, di saat yang lain kurang atau tidak

ada

permintaan.

Akibatnya

pada

suatu

saat

pekerjaan

menumpuk/tumpang tindih karena semua harus dilayani, namun disaat


19


yang lain menganggur. Apakah HP yang tumpang tindih dapat diperkenankan dan memperoleh angka kredit? f. Permasalahan 1) Apakah HP maksimal sebesar 237 hari per tahun (untuk 5 hari kerja / minggu) hanya untuk unsur pengawasan atau mencakup semua unsur kegiatan angka kredit? 2) Mengingat periode penilaian angka kredit adalah per semester, maka maksimal HP yang diperkenankan pada semester tersebut belum diatur dengan jelas, apakah setengah 237 hati atau bebas saja asal dalam setahunnya tidak boleh melebihi 237 hari? 3) Apakah penetapan maksimal 237 hari per tahun tersebut mengikuti tahun kalender atau bebas saja asalkan satu tahun (dua semester)? g. Permasalahan 1) Menurut Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. 91/JF.1/2002 perihal Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 angka 3 mengenai Hari Pengawasan (HP) maksimal dalam satu tahun ditentukan bahwa HP maksimal 237 hari untuk unit kerja dengan 5 hari kerja per minggu dan 289 hari kerja untuk unit kerja dengan 6 hari kerja per minggu. Permasalahannya bahwa banyaknya HP per tahun dibatasi 237/289 hari kerja tidak sejalan dengan filosofi sistem angka kredit yang memungkinkan PFA yg memang mempunyai kemampuan lebih diberikan penghargaan lebih. Misalnya, HP untuk suatu obrik bila dikerjakan secara normal (7,50 jam per hari) memerlukan waktu 20 hari, namun karena dikerjakan 11 jm per hari, maka tim dapat menyelesaikan tugas tersebut selama 14 hari, sehingga PFA dapat menyelesaikan lebih cepat 6 hari. Misalnya 2 hari kemudian diberi tugas, dan dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dari dead line, demikian seterusnya sehingga secara teoritis dalam satu tahun PFA tersebut dapat ditugaskan lebih dari 237 hari kerja karena PFA Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

20


tersebut bekerja keras dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Kalau kelebihan HP tersebut tidak diberikan angka kredit berarti kemampuan dan rajinnya PFA tersebut

sama sekali tidak

dihargai. 2) Pertanyaan lebih lanjut, kalau PFA tersebut pada bulan Oktober perolehan angka kreditnya telah mencapai 237 hari, apakah boleh menolak tugas tanpa sanksi bila diberi tugas pada bulan Nopember dan Desember? 3) Jumlah HP 237 hari per tahun tersebut sudah diperhitungkan dengan cuti pegawai selama 12 hari. Dalam kenyataannya banyak pegawai yang tidak sempat cuti karena dibebani kerja yang banyak, dengan demikian apakah kerja PFA selama 12 HP dan tidak mengambil cuti tersebut tidak dihargai? 4) Hal lain yang terjadi adalah adanya PFA yang beberapa kali diperintahkan untuk melaksanakan tugas pada hari Sabtu dan Minggu, apakah hal tersebut tidak layak diberikan angka kredit karena adanya pembatasan HP maksimum per tahun? 5) Selain itu, beberapa PFA sering diberi tugas yang overlap sehingga dikerjakan pada malam hari dalam hal ada keperluan mendadak. Kalau ada pembatasan HP maksimum per tahun, tugas semacam itu berarti tidak dihargai karena tidak diberikan angka kreditnya. h. Permasalahan Terdapat PFA yang melaksanakan kegiatan pengawasan melampaui 237 hari dalam satu tahun, namun berdasarkan ketentuan, hari kerja yang dapat dihitung angka kreditnya adalah 237 hari. Hal ini tidak sesuai dengan norma hasil dalam penghitungan angka kredit. Dalam hal Perwakilan telah membuat perencanaan yang memadai (misal dalam bentuk KM1 dan KM2), seorang PFA yang direncanakan bekerja dengan anggaran waktu yang telah maksimal 237 hari akan menutup minat PFA tersebut untuk menambah penugasan dan bekerja melampaui anggaran Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

21


waktu yang direncanakan karena jam kerja yang dijalaninya tidak dapat diperhitungkan angka kreditnya. i. Permasalahan Dalam

penugasan

selama

tahun

2002,

seorang

PFA

mendapat

penugasan yang melebihi 237 HP setahun (HP maksimal), padahal semua penugasan tersebut resmi disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja. Mengapa angka kredit yang diusulkan dalam DUPAK dicoret oleh Tim Penilai Angka kredit? Jawaban Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003, seluruh permasalahan mengenai HP Maksimal telah dibahas secara khusus oleh Tim Ad Hoc dan telah dihasilkan kesepakatan baru, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-769/JF.1/2003 tanggal 14 Juli 2003, sebagai berikut: a. Definisi HP Maksimal HP (Hari Pengawasan) Maksimal adalah jumlah batas maksimal penggunaan hari kerja untuk kegiatan pengawasan yang dapat diberikan angka kredit dalam satu tahun. b. Kegiatan-kegiatan pengawasan yang menggunakan HP dan merupakan unsur dalam perhitungan HP Maksimal adalah : o Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan o Pelatihan di Kantor Sendiri o Semua

kegiatan

pengawasan

(44

butir

kegiatan

dan

kesepadanannya) o Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (Ekspose) o Melakukan studi banding di bidang pengawasan o Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai o Mengikuti konfrensi/seminar/lokakarya


22


o Kegiatan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan surat tugas (Audit Buril) c. Kegiatan-kegiatan pengawasan yang tidak menggunakan HP dan tidak merupakan unsur dalam perhitungan HP Maksimal adalah : o Mengikuti pendidikan sekolah dan mencapai gelar ijazah o Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan o Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan o Berpartisipasi dalam penerbitan buku di bidang pengawasan o Menjadi anggota organisasi profesi o Menjadi anggota Tim Penilai JFA o Memperoleh penghargaan/tanda jasa o Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya o Menjadi anggota kepanitiaan intra atau antar instansi o Memperoleh sertifikat Brevet Pajak, CFE, UBM yang diperoleh tanpa diklat atau diklat di luar jam kantor. d. Jumlah

batas

maksimal

penggunaan

hari

kerja

untuk

kegiatan

pengawasan yang dapat diberikan angka kredit dalam satu tahun, adalah jumlah hari kerja efektif tersedia per tahun, yaitu sejumlah 237 HP (untuk unit kerja dengan lima hari kerja/minggu) dan 289 HP (untuk unit kerja dengan enam hari kerja/minggu ditambah sisa cuti yang tidak digunakan. e. Penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan HP Maksimal adalah sebagai berikut: 1) Penetapan HP Maksimal 237 hari atau 289 hari adalah untuk masa 1 (satu) tahun takwim (Januari s.d Desember), dengan demikian PFA dapat mengajukan angka kredit untuk periode penilaian 1 Januari s.d 30 Juni dengan jumlah HP yang lebih dari separuh HP Maksimal setahun, sepanjang jumlah HP setahun tidak melebihi jumlah HP maksimal setahun yang telah disepakati. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

23


2) Apabila PFA tidak menggunakan cuti tahunan maka HP Maksimal 237 hari atau 289 hari ditambah dengan jumlah cuti tahunan pada tahun tersebut yang tidak diambil (dengan batasan jumlah cuti 12 hari setahun dikurangi cuti wajib sesuai ketentuan yang berlaku) Misalnya : Seorang PFA yang bertugas pada unit kerja dengan 5 hari kerja per minggu, dalam tahun 2003 menggunakan cuti tahunan selama 4 hari (tanpa memandang apakah cuti tersebut menggunakan hak cuti tahun berjalan atau tahun sebelumnya), maka jumlah HP Maksimal tahun 2003 bagi PFA tersebut adalah sejumlah 245 hari (237 hari ditambah 8 hari hak cuti tahunan yang tidak digunakan) 3) Sebaliknya, apabila PFA menggunakan hak cuti tahunan lebih dari 12 (dua belas) hari dalam setahun (karena adanya hak cuti tahun sebelumnya), maka HP Maksimal bagi PFA tersebut dikurangi sejumlah kelebihan penggunaan cuti tahunan dimaksud. Misalnya : Seorang PFA, yang bertugas pada unit kerja dengan 5 hari kerja per minggu, dalam tahun 2003 menggunakan cuti tahunan selama 15 hari, maka jumlah HP Maksimal tahun 2003 bagi PFA tersebut adalah sejumlah 234 hari (237 hari dikurangi 3 hari penggunaan cuti yang melebihi dari 12 hari cuti yang tersedia dalam tahun berjalan) 4) Cuti lainnya yang diambil harus dikurangkan dari jumlah HP maksimal. Misalnya : Seorang PFA, yang bertugas pada unit kerja dengan 5 hari kerja per minggu, dalam tahun 2003 menggunakan cuti besar selama 60 hari kerja, maka HP Maksimal tahun 2003 bagi PFA tersebut adalah sejumlah 177 hari (237 hari dikurangi 60 hari cuti besar). 5) Dalam hal PFA diaktifkan kembali dalam tugas-tugas pengawasan pada bulan-bulan tertentu dalam tahun berjalan (bukan pada awal


24


tahun), maka HP Maksimal bagi PFA tersebut adalah sejumlah hari kerja yang tersedia sejak pengaktifannya sampai dengan akhir tahun dimaksud. Misalnya : Seorang PFA yang telah menyelesaikan tugas belajar, diaktifkan kembali, pada unit kerja dengan 5 hari kerja per minggu, per 1 September 2003, maka HP Maksimal tahun 2003 bagi PFA tersebut adalah sejumlah 84 hari (hari kerja tersedia sejak 1 September sampai dengan 31 Desember 2003) f. Untuk memudahkan perhitungan HP Maksimal, maka berkas cuti tahun berjalan agar dilampirkan dalam berkas DUPAK. g. Pemberian penugasan, yang karena kondisi tertentu, diberikan pada waktu yang bersamaan untuk beberapa penugasan (HP tumpang tindih) dapat diberikan angka kredit untuk seluruh penugasan sepanjang tidak melebihi HP maksimal setahun, dan didukung dengan KM3 dan KM4 yang menunjukkan anggaran waktu kegiatan Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu. Hal ini berlaku untuk seluruh peran auditor. h. Dengan adanya pengakuan angka kredit atas penugasan dengan HP tumpang tindih, sebagaimana dinyatakan dalam huruf g di atas, diharapkan

tidak

timbul

lagi

adanya

wacana

“penolakan”

atau

“penghindaran” PFA terhadap penugasan yang diberikan. Atas penolakan atau penghindaran PFA terhadap penugasan yang diberikan, dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. i.

Ketentuan mengenai HP Maksimal sebagaimana diuraikan diatas diberlakukan sejak 1 Januari 2003.

8. Pertanyaan: Bagaimana perlakuan pemberian angka kredit terhadap kegiatan seminar yang dilaksanakan pada hari Sabtu (libur) ? Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

25


Jawaban: Sesuai kesepakatan Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003, terhadap kegiatan seminar yang diikuti/dilaksanakan PFA pada hari libur (Sabtu, Minggu, atau hari libur lainnya) dapat diakui angka kreditnya sepanjang tidak melebihi HP Maksimal yang telah disepakati. 9. Pertanyaan: Diklat selama ini kadang-kadang dilaksanakan 6 hari dalam seminggu, dimana hari Sabtu tetap masuk, namun dalam penilaian angka kreditnya, jumlah hari diklat tersebut langsung dikurangkan dari HP maksimal. Sebagaimana diketahui, dalam jumlah HP maksimal sebesar 237 HP setahun tidak diperhitungkan hari Sabtu dan Minggu. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi perhitungan angka kredit PFA. Jawaban: Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pertanyaan nomor 7 di atas, diklat yang diikuti PFA pada hari Sabtu

dapat diakui angka kreditnya

sepanjang tidak melebihi HP Maksimal yang telah disepakati. 10. Pertanyaan: Untuk keseragaman penilaian angka kredit, apakah dapat ditetapkan suatu standar HP untuk penyusunan pedoman yang dapat dinilai angka kreditnya. Jawaban: Jumlah HP yang direncanakan untuk penyusunan berbagai pedoman sangat bervariatif tergantung dari jenis dan bobot pedoman yang akan disusun. Atasan langsung PFA dalam penyusunan pedoman tersebut bertanggung jawab terhadap kewajaran HP masing-masing PFA. Namun demikian, unit kerja dapat mengajukan hasil kajian apabila dipandang terhadap penyusunan pedoman dapat ditetapkan suatu standarisasi HP (waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan pedoman)


26


11. Pertanyaan: Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002, telah disepakati bahwa HP Pengendali Teknis direncanakan dalam KM-3 (Formulir Anggaran Waktu Penugasan) dengan jumlah hari yang wajar. Dalam prakteknya tidak mudah menentukan hari yang wajar tersebut, karena diantara satu PFA dengan PFA yang lain tidak mempunyai persepsi yang sama. Jawaban: HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu harus direncanakan sebelum penugasan dan dituangkan dalam formulir anggaran waktu (KM3) sesuai dengan rincian kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu diperlukan modifikasi formulir KM3 sehingga dapat terlihat jumlah HP yang direncanakan untuk setiap peran PFA dalam penugasan. Kewajaran HP ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun. Jumlah HP maksimal bagi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu tetap mengacu pada kesepakatan HP maksimal per tahun. 12. Pertanyaan: Dalam hal perpanjangan Surat Tugas oleh Kepala Bidang (eselon III), apakah HP nya dapat melebihi jumlah HP dalam Surat Tugas? Pada kenyataannya, para Kepala Bidang dalam membuat Memo Penugasan Perpanjangan Surat Tugas kadang-kadang melebihi jumlah ST awal. Disamping itu, perpanjangan Surat Tugas berdasarkan pada Memo Kabid tersebut bertentangan dengan SE-1485 yang menyatakan ST Perpanjangan waktu ke pihak eksternal ditandatangani oleh pejabat minimal eselon II. Namun demikian, penilaian angka kredit atas perpanjangan ST berdasarkan memo Kabid tetap dilaksanakan sesuai keputusan rapat Tim Penilai tingkat perwakilan dengan asumsi bahwa Kabid yang lebih mengetahui realisasi atas surat tugas.


27


Jawaban: Berdasarkan SE-06.04.00-1485/DI/1999, pada butir VIII – Penugasan Pengawasan dan Penilaian Angka Kredit, untuk penugasan yang bersifat ekstern maka surat tugas (ST) ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II, sedangkan untuk penugasan intern dapat ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III.

Perpanjangan ST hendaknya didukung juga dengan

formulir Anggaran Waktu (KM3) yang menggambarkan perencanaan kegiatan yang

akan

dilakukan

dalam

masa

perpanjangan

ST

tersebut.

HP

perpanjangan dapat saja melebihi ST awal sepanjang didasarkan atas pertimbangan profesional. Dalam hal perpanjangan ST untuk penugasan ekstern telah dilakukan dengan Memo Dinas atau Nota Dinas dari Kabid, agar dimintakan pengesahan dari Kepala Perwakilan dan didukung dengan formulir anggaran waktu (KM3). (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Tahun 2002, pertanyaan No. 100 Hal 79 dan Himpunan Tanya Jawab Tahun 2001, pertanyaan No. 31 Hal 14). 13. Pertanyaan: Bagaimana perhitungan angka kredit untuk Surat Tugas / Nota Dinas Perorangan yg dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan / Kepala Bidang untuk kegiatan intern? Jawaban: Perhitungan angka kredit terhadap nota dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan atau oleh Kepala Bidang diperlakukan sama seperti penugasan lainnya, yaitu didasarkan pada jumlah hari dan peran dalam nota dinas. Dalam hal nota dinas tersebut bersifat perorangan maka perhitungan angka kredit didasarkan pada peran sesuai jabatan PFA yang bersangkutan. Dalam Nota Dinas hendaknya secara jelas menyebutkan jenis penugasan (salah satu dari 44 butir kegiatan pengawasan sesuai Keputusan MENPAN No. 19 Tahun 1996). Apabila penugasan tersebut tidak termasuk dalam 44 butir


28


kegiatan dimaksud, agar disepadankan dengan kegiatan yang paling mendekati. 14. Pertanyaan : Visi BPKP sebagai katalisator pembaharuan manajemen pemerintahan melalui pengawasan yang profesional seharusnya diiringi dengan perubahan paradigma bagi kegiatan PFA. Dalam pelaksanaannya selama ini, perubahan paradigma tersebut belum terlihat dalam butir-butir kegiatan pengembangan profesi, seperti pemberian jasa konsultasi, evaluasi LAKIP, GCG, dan SAKD. Jawaban: Pemberian jasa konsultasi, asistensi, dan evaluasi dalam lingkup LAKIP, GCG dan SAKD merupakan pengembangan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan bukan merupakan kegiatan pengembangan profesi. Perolehan angka kredit atas kegiatan tersebut dapat disepadankan dengan 44 butir kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan No. 19/1996. Pusbin JFA bersama-sama dengan Deputi terkait selalu mengupayakan membuat kesepadanan atas kegiatan baru di luar 44 butir kegiatan pengawasan. Lebih lanjut mengenai pengaturan kesepadanan atas kegiatan tersebut dapat dilihat pada S-06.04.00-65/PJFA.1/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Besaran Angka Kredit Kegiatan Yang Berkaitan Dengan AKIP, dan SE1054/JF.1/2002 tanggal 17 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Di luar Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 19/1996. 15. Pertanyaan: Melihat perkembangan jenis kegiatan BPKP,

terdapat beberapa kegiatan

yang sudah tidak sesuai dengan pengelompokan kegiatan audit selama ini. Jalan keluar yang dilakukan adalah penyetaraan dengan kegiatan audit. Namun demikian, penyetaraan tersebut hanya baru dilakukan untuk kegiatan


29


tertentu dan penyetaraan tersebut dilakukan setelah kegiatan yang dilakukan tersebut selesai. Jawaban: Dalam 44 butir kegiatan pengawasan yang dapat diberikan angka kredit pada dasarnya telah memperhitungkan segala kegiatan pengawasan yang ada (kegiatan audit dan non-audit) dan mengantisipasi pengembangan atau perluasan kegiatan pengawasan yang mungkin terjadi. Namun demikian, jenis kegiatan BPKP terus berkembang sejalan dengan kebutuhan stakeholders dan perkembangan auditan. Inovasi demikian nampaknya masih terus diperlukan di masa-masa mendatang. Agar tidak merugikan perolehan angka kredit terhadap PFA yang melakukan tugas-tugas pengawasan yang terus berkembang dan belum termasuk dalam 44 butir kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Kepmenpan No. 19/1996, sementara ini diatur dalam kesepadanan. Sebagai contoh kegiatan “sosialisasi” disepadankan dengan kegiatan “Melaksanakan Penyuluhan di bidang Pengawasan”. Untuk kegiatan Evaluasi LAKIP,

istilah

yang

digunakan

dalam

tabel

angka

kredit

adalah

“Melaksanakan Audit Akuntabilitas”, sehingga kegiatan Evaluasi LAKIP disepadankan dengan Audit Akuntabilitas.

Untuk setiap kegiatan baru,

seperti evaluasi SAKD dan GCG selalu dimintakan masukan dari Deputi teknis terkait dalam rangka revisi ketentuan. Idealnya, kesepadanan angka kredit difikirkan bersama dengan konseptor kegiatan baru dimaksud, dengan mempertimbangkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan sehubungan dengan tugas baru di bidang pengawasan.

Namun,

karena

fokus

perhatian

saat

ini

lebih

pada

pengembangan substansi kegiatan, penyusunan kesepadanan angka kredit seringkali kurang mendapat prioritas. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2001 Hal 20 No. 46 dan 47).


30


16. Pertanyaan : Terhadap kegiatan membuat / menyiapkan bahan sambutan / pidato Kepala BPKP, Deputi / Pejabat lainnya, apakah dinilai sebagai unsur pengembangan profesi yang disepadankan dengan pembuatan karya ilmiah atau dinilai sebagai unsur pengawasan yang disepadankan dengan menyiapkan bahan untuk tujuan tertentu. Jawaban: Kegiatan membuat/menyiapkan bahan sambutan/pidato Kepala BPKP, Deputi/Pejabat lainnya, sepanjang mengenai bidang pengawasan, dapat disepadankan dengan kegiatan “Menyiapkan bahan untuk tujuan tertentu”. 17. Pertanyaan Terdapat perbedaan perlakuan pemberian angka kredit bagi PFA yang ditugaskan sebagai Policy Evaluation antara Deputi Polsoskam, Deputi Akuntan Negara, dan Perwakilan BPKP DKI Jakarta I. Bagaimana jalan keluar yang harus ditempuh untuk mengatasi hal ini? Disamping itu, belum dibuat angka kesepadanan terhadap kegiatan Policy Evaluation (PE) mulai dari tahap penyusunan proposal sampai dengan penerbitan laporan kegiatan, yang memakan waktu kurang lebih sembilan bulan. Jawaban: Permasalahan ini telah disampaikan kepada Tim Policy Evaluation dari Deputi Polsoskam untuk dimintakan usulan kesepadanannya dan disepakati untuk segera diselesaikan. Kesepadanan terhadap kegiatan ini sangat diperlukan karena kegiatan policy evaluation merupakan pengembangan dari tugas pengawasan yang ada dan untuk menciptakan keseragaman perlakuan pada setiap unit kerja yang melaksanakan kegiatan policy evaluation tersebut. Telah diselenggarakan pertemuan antara Tim Penilai di lingkungan ketiga unit kerja tersebut bersama dengan Pusbin JFA untuk menyamakan persepsi penilaian angka kredit atas kegiatan dalam lingkup policy evaluation. Hasil


31


kesepakatan mengenai penilaian terhadap kegiatan policy evaluation akan digunakan sebagai masukan penetapan kesepadanan kegiatan untuk diberlakukan pada semua unit kerja. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat melakukan koreksi terhadap SK PAK yang telah diterbitkan dalam hal kesepakatan dalam pertemuan tersebut menyatakah hal yang berbeda dari yang telah diterapkan. 18. Pertanyaan: Menurut Surat Kepala Pusbin JFA No. S-06.04.00.65/PJFA/2002 tgl. 21 Pebruari 2002, kegiatan Sosialisasi memperoleh angka kredit yang lebih besar dari Bimtek, sedangkan pada kondisi di lapangan pelaksanaan Bimtek lebih sulit. Jawaban: Pelaksanaan Sosialisasi disepadankan dengan kegiatan “Melaksanakan Penyuluhan di Bidang Pengawasan”, sedangkan Bimbingan Teknis (Bimtek) disepadankan dengan kegiatan “Melaksanakan Asistensi dan Konsultasi di Bidang Pengawasan”. Besaran angka kredit kegiatan melaksanakan penyuluhan memang sedikit lebih besar dari pada melaksanakan asistensi dan konsultasi, namun dalam penetapan pengaturan kesepadanan, Pusbin JFA telah mempertimbangkan masukan-masukan dari unit kerja di lingkungan BPKP. Apabila terdapat masukan baru, akan dikonsultasikan kembali dengan Deputi Teknis terkait. 19. Pertanyaan: Ketentuan yang mengatur kesepadanan atas kegiatan baru, terpisah dengan Keputusan Menpan Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan penyebarannya terbatas, sehingga tidak selalu diketahui PFA dan Instansi / Perwakilan.


32


Jawaban: Pengaturan kesepadanan yang dilakukan saat ini merupakan pengaturan transisi dan merupakan bahan revisi SK Menpan 19/1996. Pada dasarnya semua surat yang terkait dengan kesepadanan maupun pengaturan umum pembinaan JFA telah didistribusikan ke seluruh unit kerja. Saat ini Pusbin JFA sedang berupaya menyusun kumpulan ketentuan yang berkaitan dengan JFA untuk selanjutnya dibukukan (Kodifikasi Ketentuan), sehingga seluruh ketentuan yang diterbitkan dapat mudah diperoleh dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan . 20. Pertanyaan : Model penilaian angka kredit bagi PFA didasarkan pada pembagian peran dalam struktur penugasan, namun belum terlihat adanya model penilaian yang didasarkan pada spesialisasi keahlian, seperti ahli statistik dan ahli perpajakan. Perlu diciptakan model penilaian angka kredit yang tidak hanya berdasarkan peran, namun mempertimbangkan pada hal-hal berikut : •

Spesialisasi keahlian tertentu, diluar keahliannya sebagai auditor.

•

Luas cakupan audit, antara audit yang yang memerlukan maksimalisasi keahlian sebagai auditor dengan audit yang hanya melengkapi Format yang telah ditetapkan (seperti audit IKMN)

Jawaban: Usulan untuk membedakan perolehan angka kredit berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki, saat ini belum dapat dilaksanakan karena pada dasarnya setiap Auditor sudah seharusnya memiliki atau minimal mengenal keahlian yang sesuai dengan core business dari auditannya. Keahlian tertentu tersebut bukan di luar keahlian sebagai Auditor namun melekat sebagai keahlian Auditor. Pada saat ini perhitungan angka kredit JFA dilakukan berdasarkan peran yang dilakukan dan jenis kegiatan pengawasan. Model tersebut didasarkan


33


bahwa pada tiap tingkatan peran Auditor tercermin kewenangan, tugas, tanggung jawab, profesionalisme, dan wawasan yang berbeda dan berjenjang. Dalam JFA dikenal pula adanya tugas limpah dalam pelaksanaan penugasan untuk mengakomodir kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki oleh Auditor.

Model-model tersebut sampai saat ini dinilai masih

cukup memadai untuk pengukuran kinerja Auditor. 21. Pertanyaan: a. Seorang PFA telah diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan per 1 Juni 2002 karena angka kreditnya telah sampai 100 untuk golongan III/a, tetapi PFA tersebut masih golongan II/d dan SK III/a baru terbit per 1 Oktober 2002. Bagaimana cara menentukan besarnya angka kredit yang bersangkutan periode Juli – Oktober 2002, apakah besarnya angka kredit Auditor Pelaksana (II/d) atau besarnya angka kredit Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a) b. Bagaimana menghitung besarnya angka kredit dan HP dimana dalam suatu penugasan tidak disebutkan peran masing-masing PFA (Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim) Jawaban: a. Perhitungan angka kredit didasarkan atas jabatan Auditor, bukan didasarkan pada kepangkatan, maka sejak 1 Juni 2002 (tmt kenaikan jabatan) perhitungan angka kredit yang bersangkutan dilakukan dengan menggunakan tarif kegiatan pada jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2001 Hal. 44 pertanyaan No. 108). b. Perhitungan angka kredit untuk penugasan yang tidak menyebutkan peran masing-masing Auditor adalah dihitung sesuai dengan peran yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan sertifikasi yang dimiliki dan jabatan yang diduduki oleh PFA yang bersangkutan.


34


22. Pertanyaan: Penugasan oleh pihak ketiga (Kepala Daerah / Kejati / Polisi) apakah harus didukung Surat Tugas / Nota Dinas / Surat Perintah dari Kepala Perwakilan. Jawaban: Penugasan dari pihak ke-tiga sudah dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan angka kredit sepanjang menyebutkan jenis penugasan dan jangka waktu kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam hal penugasan dari pihak ketiga tersebut tidak menyebutkan jangka waktu penugasan, maka dibuat Nota Dinas oleh Pejabat BPKP terkait dengan menyebutkan jumlah HP. Pengusulan angka kreditnya harus didukung oleh KM3 dan KM4 yang menyebutkan proporsi HP masing-masing Auditor sesuai dengan peran dalam penugasannya. 23. Pertanyaan: PFA dengan peran Pengendali Teknis naik pangkat dari Gol. III/d ke Gol IV/a per 1 April 2003. Jika PFA tersebut ditugaskan pada instansi “X” selama 10 hari, yaitu dari tanggal 24 Maret 2003 sampai dengan 7 April 2003 (6 hari bulan Maret dan 4 hari bulan April 2003). Bagaimana perhitungan angka kreditnya? Jawaban Angka Kredit untuk kegiatan pengawasan Auditor dihitung berdasarkan jabatan yang diduduki dan peran dalam penugasan. Apabila dalam periode penugasan tersebut yang bersangkutan telah menduduki jabatan Auditor Ahli Madya, maka perhitungan angka kredit dilakukan dengan menggunakan tarif pada jabatan Auditor Ahli Madya dengan peran yang sesuai dengan jabatannya, yaitu Pengendali Teknis. Jika dalam penugasan Auditor yang bersangkutan tidak berperan sebagai Pengendali Teknis, maka angka kreditnya diperhitungkan sebagai Tugas Limpah. Untuk penugasan yang dilakukan dalam masa peralihan jabatan, dalam Forkom 2003 disepakati bahwa angka kreditnya diperhitungkan sesuai dengan proporsional waktu penugasan dalam masing-masing jabatan. (Lebih Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

35


lanjut dapat dilihat dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE769/JF/1/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Penegasan Hasil Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2003). Untuk contoh di atas, PFA yang bersangkutan diberikan angka kredit 0,0220 per jam selama 6 hari (sebagai Auditor Ahli Muda) untuk penugasan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2003 dan 0,0300 per jam selama 4 hari (sebagai Auditor Ahli Madya) untuk penugasan yang dilaksanakan pada bulan April 2003. 24. Pertanyaan: Apakah ada aspek (konsekuensi) hukum yang perlu diperhatikan jika seorang PFA bersertifikat Dalnis tidak diperankan sebagai Dalnis, sementara masih terdapat PFA yang tidak bersertifikat Dalnis tetapi diperankan sebagai Dalnis? Jawaban Peran PFA dalam penugasan pengawasan suatu Tim Mandiri sepenuhnya merupakan kewenangan pimpinan unit kerja yang didasarkan pada kompetensi PFA yang bersangkutan dan pertimbangan profesional. Di dalam ketentuan JFA dikenal adanya suatu tugas limpah untuk kegiatan pengawasan, apabila tidak terdapat Auditor yang sesuai dengan jenjang jabatan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan (Pasal 8 Kepmenpan 19/1996). Kesesuaian tersebut dapat diartikan luas yang tidak hanya dari jenjang jabatan namun juga dari kemampuan dan kompetensi. Oleh karena itu, masing-masing PFA diharapkan selalu meningkatkan / memelihara pengetahuan dan profesionalismenya agar mencerminkan jenjang jabatan yang disandangnya. 25. Pertanyaan: a. Dengan makin beragamnya produk jasa BPKP (asistensi/sosialisasi), perlu diseragamkan dokumen yang harus disertakan dalam DUPAK sebagai dasar pemberian angka kredit dengan basis normal hasil.


36


b. Dalam prakteknya kegiatan sosialisasi dan atau asistensi tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan HP, misalnya dengan jangka waktu tugas 40 hari efektif yang dilaksanakan hanya 20 – 25 hari sehingga pemberian angka kredit sebanyak 40 hari patut dipertanyakan. Jawaban a. Pada dasarnya angka kredit dapat diberikan apabila norma hasil kegiatan telah tercapai. Norma hasil kegiatan sosialisasi / asistensi adalah berupa laporan tentang pelaksanaan kegiatan. Format laporan sosialisasi / asistensi sebaiknya diseragamkan untuk masing-masing jenis sosialisasi / asistensi. Laporan pelaksanaan sosialisasi / asistensi, sebagai bukti pencapaian norma hasil, dapat digantikan dengan routing slip yang menggambarkan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam jangka pendek diharapkan Pimpinan Unit Kerja setempat sebagai Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dapat membakukan bentuk dokumen sosialisasi / asistensi yang harus disertakan dalam DUPAK untuk penilaian setempat. b. Jumlah HP untuk kegiatan sosialisasi / asistensi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Namun demikian, untuk setiap kegiatan sosialisasi / asistensi sebagai dasar penyusunan surat tugas hendaknya disusun anggaran

waktu

(modifikasi

dari

KM3

untuk

pemeriksaan)

yang

menggambarkan jumlah HP yang direncanakan untuk setiap pelaksanaan asistensi / sosialisasi. Atasan langsung dalam kegiatan tersebut bertangggung jawab terhadap kewajaran HP penugasan baik dari sisi perencanaan maupun realisasinya. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kepala BPKP No. SE-06.00.00.22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 angka III

huruf

B.3

yang

menyatakan

bahwa

atasan

langsung

PFA

bertanggungjawab atas kewajaran perhitungan angka kredit yang diajukan oleh PFA yang berada di bawah supervisinya sehingga perhitungan angka kredit yang diajukan dalam SPMK sesuai dengan prestasi PFA yang bersangkutan. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

37


26. Pertanyaan: Untuk pengajuan angka kredit Penugasan Asistensi / Bimbingan Teknis SAKD dan sejenisnya, sesuai dengan norma hasil, bukti pendukung apa yang harus dilengkapi sebagai bukti penugasan telah dilaksanakan? Selain itu berapa jam penugasan yang diakui, karena penugasan tersebut dalam kurun waktu lama namun tidak dilaksanakan setiap hari sejak mulai sampai selesai? Jawaban Penugasan

asistensi/bimbingan

teknis

SAKD

merupakan

kegiatan

pengawasan yang disepadankan dengan “melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan”. Untuk kegiatan tersebut dapat disusun Anggaran Waktu

pelaksanaan

kegiatan

(sejenis formulir

KM3

yang

dimodifikasi sesuai kebutuhan) yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan angka kredit. Lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPKP No Kep-817/K/JF/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Di lingkungan APIP, dokumen yang diperlukan untuk usulan angka kredit kegiatan pengawasan (hal. 24) adalah :

SPMK

Formulir anggaran waktu pengawasan

Foto copy Surat Tugas

Kartu penugasan kegiatan pengawasan

Dokumen yang menunjukkan hasil kegiatan pengawasan, yang dapat berupa foto copy sampul laporan hasil pengawasan atau routing slip penyusunan laporan

Dokumen pendukung lainnya

Dokumen-dokumen tersebut pada hakekatnya diperlukan untuk meyakini bahwa penugasan telah selesai dilaksanakan dan telah terpenuhinya norma hasil. Apabila diperlukan, dapat saja dimintakan dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan sebagai bukti Formal untuk meyakini terpenuhinya norma hasil, seperti jadual kegiatan dan daftar hadir. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

38


27. Pertanyaan: Pada prakteknya, dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi / asistensi diperlukan adanya pemaparan yang mengharuskan PFA mempersiapkan diri mempelajari bahan-bahan / literatur baru dan sebagainya, sehingga ada unsur mengembangkan profesi PFA. Jawaban Kegiatan mempersiapkan diri untuk pelaksanaan sosialisasi/asistensi, seperti mempelajari bahan-bahan / literatur baru, penyiapan bahan, penyusunan modul, dsb; Tidak termasuk dalam kegiatan unsur pengembangan profesi. Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dapat diberikan angka kredit unsur pengawasan kegiatan “mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu” yang didasarkan pada surat tugas/nota dinas minimal dari pejabat eselon III. Dalam surat tugas/nota dinas tersebut agar dicantumkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan bahan tersebut dan nama kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 Hal 40 dan 43, pertanyaan nomor 49). 28. Pertanyaan: Bagaimana perhitungan angka kredit magang bagi PFA yang akan diangkat untuk pertama kali maupun PFA yang akan diangkat kembali, apakah dari setiap Surat Tugas dihitung menggunakan jam diklat ataukah secara keseluruhan jumlah HP dari kumpulan Surat Tugas dalam periode ajuan dihitung menggunakan jam diklat sampai tercapai angka kredit minimal untuk pengangkatan tersebut terpenuhi? Jawaban: Sesuai dengan SE-06.04.00-1485/DI/1999, perhitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama kali ke dalam JFA dihitung berdasarkan jam pengawasan dengan tarif jam diklat. Perhitungan angka kredit tersebut diberlakukan untuk masing-masing surat tugas.


39


Perhitungan dengan menggunakan tarif angka kredit berdasarkan jam diklat dilakukan sampai dengan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan pada kepangkatannya terpenuhi. Sebagai contoh, seorang calon PFA berIjazah S1 Akuntansi dengan Gol. Ruang III/a yang akan diangkat, melalui pengangkatan pertama, dalam jabatan Auditor Ahli Pertama, dapat menggunakan tarif angka kredit berdasarkan jam diklat sampai memperoleh angka kredit sejumlah 100 (angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk Gol. Ruang III/a). Apabila angka kredit kumulatif minimal telah terpenuhi, maka perhitungan angka kredit selanjutnya dilakukan sesuai dengan jam dan tarif jenis kegiatan pengawasannya. Berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2002, hal tersebut berlaku pula bagi pengangkatan kembali JFA yang dibebaskan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 halaman 24 dan halaman 30, pertanyaan no. 31). D. PENGEMBANGAN PROFESI Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan pada unsur Pengembangan Profesi yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN No. 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 mengenai pengembangan profesi antara lain adalah sebagai berikut: Perolehan angka kredit pengembangan profesi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00-125/K/1997 angka VI huruf E (hal. 175 s.d 180), angka kredit yang harus diperoleh atau wajib


40


dikumpulkan untuk pengembangan profesi bagi Auditor Trampil dan Ahli untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut: Jabatan Auditor Trampil - Auditor Pelaksana - Auditor Pelaks. Lanjutan - Auditor Penyelia Auditor Ahli - Auditor Ahli Pertama - Auditor Ahli Muda - Auditor Ahli Madya - Auditor Ahli Utama

Pangkat

Angka Kredit utk naik pkt

Angka Kredit P. Profesi

II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d

20 20 20 50 50 100 30

1 1 1 2 2 4 1,5

Selama dlm pkt II/b Selama dlm pkt II/c Selama dlm pkt II/d Selama dlm pkt III/a Selama dlm pkt III/b Selama dlm pkt III/c Setiap 2 tahun

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

50 50 100 100 150 150 150 200 50

3 3 8 8 15 15 15 30 15

Selama dlm pkt III/a Selama dlm pkt III/b Selama dlm pkt III/c Selama dlm pkt III/d Selama dlm pkt IV/a Selama dlm pkt IV/b Selama dlm pkt IV/c Selama dlm pkt IV/d Setiap 2 tahun

Perolehan angka kredit P. Profesi

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi, seorang PFA disyaratkan memperoleh angka kredit sejumlah tertentu dari unsur Pengembangan Profesi yang dikumpulkan selama dalam pangkat terakhir. Perolehan angka kredit Pengembangan Profesi ini bersifat penambahan baru (“delta”) selama dalam pangkat terakhir, dan bukan kumulatif. Sebagai contoh, seorang Auditor Ahli Muda berpangkat Penata (Gol. III/c), untuk naik pangkat ke Penata Tk. I (Gol. III/d), disamping memenuhi persyaratan lainnya, disyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Mengumpulkan angka kredit secara total sejumlah 100, yang merupakan selisih dari angka kredit minimal untuk Gol. III/c (sejumlah 200) dan angka kredit minimal gol. III/d (sejumlah 300), dengan komposisi minimal 80 % Unsur Utama dan maksimal 20% Unsur Penunjang. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

41


Jumlah angka kredit ini bersifat kumulatif, dalam arti apabila yang bersangkutan telah memiliki angka kredit sejumlah 225 pada saat naik pangkat ke Gol III/c, maka untuk mencapai angka kredit sejumlah 300 (angka kredit minimal Gol. III/d), yang bersangkutan cukup mengumpulkan angka kredit sejumlah 75, dengan memperhatikan komposisi Unsur Utama dan Penunjang tersebut di atas. 2. Dalam pengumpulan angka kredit total, sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, PFA yang bersangkutan disyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi sejumlah 8 yang wajib diperoleh selama dalam pangkat Penata (Gol. III/c). Perolehan angka kredit ini bersifat delta (diperoleh selama dalam pangkat terakhir), dalam arti angka kredit Pengembangan Profesi yang diperoleh dalam pangkat sebelumnya (Gol. III/b) tidak dapat mengurangi kewajiban memperoleh angka kredit Pengembangan Profesi selama dalam Gol. III/c. Demikian pula, kelebihan perolehan angka predit Pengembangan Profesi selama dalam Gol. III/c tidak mengurangi kewajiban mengumpulkan angka kredit Pengembangan Profesi dalam pangkat berikutnya. Misalnya, selama dalam gol. III/c, PFA tersebut memperoleh angka kredit Pengembangan Profesi sejumlah 10 (melebihi yang dipersyaratkan sejumlah 8), kelebihan angka kredit sejumlah 2 tersebut tetap diakui secara total angka kredit sebagai “tabungan” untuk kenaikan pangkat berikutnya (dari Gol III/d ke IV/a), namun, untuk naik pangkat dari Gol. III/d ke IV/a, PFA tersebut tetap diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit Pengembangan Profesi sejumlah 8 selama dalam Gol. III/d. Kewajiban

mengumpulkan

angka

kredit

sejumlah

tertentu

dari

unsur

Pengembangan Profesi, sebagaimana diuraikan di atas, adalah salah satu persyaratan untuk Kenaikan Pangkat / Jabatan, dan tidak merupakan persyaratan dalam Pengangkatan ke dalam JFA baik melalui mekanisme Pengangkatan Pertama, Pengangkatan Inpassing, Pengangkatan Perpindahan, maupun Pengangkatan Kembali. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

42


Kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit Pengembangan Profesi juga dapat dipertimbangkan untuk belum diberlakukan pada kenaikan pangkat pertama setelah pengangkatan ke dalam JFA, dengan pertimbangan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi tersebut mungkin “tidak penuh” selama dalam suatu pangkat/jabatan tertentu. (Misalnya, apabila seorang PNS diangkat ke dalam JFA pada saat yang bersangkutan telah 3 tahun dalam pangkat terakhir, maka waktu yang tersedia baginya untuk memperoleh angka kredit Pengembangan Profesi relatif tidak memadai). Diklat yang dikategorikan sebagai pengembangan profesi Berdasarkan Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN No. 19/1996, kegiatan Auditor yang dapat diberikan angka kredit sebagai unsur Pengembangan Profesi adalah sebagai berikut: 1. Membuat karya ilmiah / karya tulis di bidang pengawasan 2. Menerjemahkan / menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan 3. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan 4. Melakukan pelatihan di kantor sendiri 5. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft / pedoman / modul / fatwa di bidang pengawasan 6. Melakukan studi banding di bidang pengawasan Pada dasarnya, kegiatan yang termasuk dalam unsur Pengembangan Profesi Pengawasan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas PFA di bidang pengawasan secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam jenis-jenis kegiatan unsur Pengembangan Profesi, sesuai Keputusan MENPAN No. 19/1996 tersebut di atas, belum termasuk adanya diklat yang bersifat Pendidikan Profesi Berkelanjutan / PPL (Continuing Professional

Education)

yang

seharusnya

juga

merupakan

kegiatan

Pengembangan Profesi.


43


Berdasarkan pertimbangan adanya kegiatan diklat yang pada hakikatnya merupakan kegiatan Pengembangan Profesi, telah ditetapkan beberapa jenis diklat yang dapat dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam unsur Pengembangan Profesi Pengawasan sesuai surat edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-06.04.0027/PJFA/2002

tanggal

18

Januari

2002

perihal

Penjelasan

Unsur

Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit, yaitu: 1. Diklat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Unsur Pengembangan Profesi a. Diklat Fungsional 1) Sertifikasi Pindah Jalur 2) Sertifikasi Penjenjangan/Pengembangan Peran Ketua Tim 3) Sertifikasi Penjenjangan/Pengembangan Peran Pengendali Teknis 4) Sertifikasi Penjenjangan/Pengembangan Peran Pengendali Mutu b. Diklat Teknis 1) Diklat Audit BLN 2) Diklat Audit Perminyakan 3) Diklat Audit Akuntabilitas 4) Diklat Komputer Audit 5) Diklat Pemeriksaan Khusus 6) Diklat Audit Kinerja 7) Diklat

Teknis

Lainnya

yang

disepakati

antara

instansi

yang

bersangkutan dengan Instansi Pembina 2. Diklat Yang Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Unsur Pengembangan Profesi a. Diklat Prajabatan b. Diklat ADUM / Diklatpim IV c. Diklat SPAMA / Diklatpim III d. Diklat SPAMEN / Diklatpim II e. Diklat Manajerial Pengawasan f. Diklat TOT Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

44


g. Diklat lainnya yang tidak ada hubungannya (tidak berhubungan langsung) dengan tugas Auditor. Bagi PFA yang memperoleh Sertifikat Mengikuti (untuk diklat yang tidak mengharuskan ujian) atau Sertifikat Lulus (untuk diklat yang mengharuskan ujian) atas diklat yang dapat dikategorikan sebagai unsur Pengembangan Profesi, dapat mengajukan angka kredit sebagai unsur Pengembangan Profesi. Angka kredit kegiatan tersebut dihitung dengan menggunakan tarif angka kredit sub unsur “Mengikuti Diklat Kedinasan serta memperoleh STTPL”

(sub unsur

kegiatan Pendidikan), sesuai dengan jumlah jam pelatihan yang tercantum dalam sertifikat, namun dalam DUPAK diajukan sebagai perolehan angka kredit Unsur Pengembangan Profesi. Bagi PFA yang mengikuti / lulus diklat yang tidak dapat dikategorikan sebagai unsur Pengembangan Profesi, angka kredit kegiatan tersebut dihitung dengan menggunakan tarif angka kredit sub unsur “Mengikuti Diklat Kedinasan serta memperoleh STTPL” (sub unsur kegiatan Pendidikan), sesuai dengan jumlah jam pelatihan yang tercantum dalam sertifikat, dan dalam DUPAK diajukan sebagai perolehan angka kredit Unsur Pendidikan. Bagi Unit-Unit Pengawasan di lingkungan APIP yang memiliki

atau

menyelenggarakan diklat yang dipandang dapat dikategorikan sebagai unsur Pengembangan Profesi, namun belum termasuk dalam Surat Edaran tersebut di atas, dapat mengajukannya kepada Pusbin JFA, disertai dengan deskripsi singkat tujuan dan materi diklat tersebut, untuk disepakati sebagai unsur Pengembangan Profesi. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft Dalam

penerapan

ketentuan

JFA,

pemahaman

mengenai

kegiatan

“Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft pedoman / modul / fatwa di bidang pengawasan” sering dianggap sama dengan “ekspose” yang lazim dilakukan oleh auditor pada saat pemaparan hasil pemeriksaan kepada


45


pihak kejaksaan, atau pemaparan hasil pemeriksaan oleh tim audit di hadapan pejabat eselon I dan II, sehingga diperlukan penjelasan yang membedakan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang dimaksud dengan “pemaparan (ekspose) draft pedoman / modul / fatwa di bidang pengawasan” dalam ketentuan JFA adalah merupakan bagian kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan pedoman / modul / fatwa di bidang pengawasan. Pemaparan (ekspose) draft pedoman / modul / fatwa merupakan kegiatan “due process” yang dilakukan untuk memperoleh masukan atas draft yang sedang disusun. Kegiatan ini termasuk dalam unsur Pengembangan Profesi, karena dalam pemaparan tersebut, PFA berpartisipasi secara aktif berdiskusi dan mengembangkan wacana di bidang pengawasan dalam rangka memberikan masukan untuk penyempurnaan draft dimaksud. Dalam kegiatan ini, setiap PFA yang berpartisipasi aktif (baik pemapar maupun pemberi masukan) memperoleh angka kredit unsur Pengembangan Profesi. Dilain pihak, kegiatan “ekspose” yang lazim dilakukan oleh auditor pada saat pemaparan hasil pemeriksaan kepada pihak kejaksaan, atau pemaparan hasil pemeriksaan oleh tim audit di hadapan pejabat eselon I dan II, adalah merupakan bagian dari kegiatan “Pengawasan” dan tidak termasuk kegiatan Pengembangan Profesi. Perlakuan angka kredit atas kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Apabila kegiatan ekspose atau pemaparan tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Audit (sebagai norma hasil kegiatan audit), maka angka kreditnya merupakan satu kesatuan dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan audit yang bersangkutan. 2. Apabila kegiatan ekspose atau pemaparan tersebut dilakukan setelah diterbitkannya Laporan Hasil Audit (sebagai norma hasil kegiatan audit), maka kegiatan pemaparan/ekspose tersebut diberikan angka kredit sebagai kegiatan “Memaparkan Hasil Pengawasan”.


46


Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pengembangan profesi dan solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut: 29. Pertanyaan: Apakah benar bahwa dalam pengangkatan kembali sebagai Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a) tidak mempertimbangkan perolehan angka kredit dari unsur pengembangan profesi, yang penting jumlah angka kredit kumulatifnya mencapai 100 Jawaban: Komposisi perolehan angka kredit yang mensyaratkan adanya perolehan angka kredit sejumlah tertentu (delta) dari unsur pengembangan profesi digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00-125/K/1997 angka VI huruf E hal. 175. Untuk pengangkatan pertama, pengangkatan inpassing, pengangkatan perpindahan, pengangkatan kembali, dan kenaikan pangkat pertama setelah pengangkatan perolehan

tidak

angka

diberlakukan

kredit

dari

persyaratan

unsur

pemenuhan

pengembangan

komposisi

profesi,

dengan

pertimbangan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi tersebut “tidak penuh” selama dalam suatu pangkat/jabatan tertentu. Oleh karena itu, pertimbangan perolehan angka kreditnya lebih ditekankan pada perolehan angka kredit kumulatif minimal pada pangkat/jabatannya. 30. Pertanyaan: Angka kredit untuk pengembangan profesi jika melebihi yang diperlukan untuk kenaikan pangkat tidak bisa ditabung untuk periode kenaikan pangkat berikutnya dan jika tidak dimasukkan pada periode kenaikan pangkat sekarang akan hangus tidak bisa dipakai untuk mendapatkan angka kredit lagi. Hal tersebut sangat membatasi kreativitas PFA yang aktif misalnya dalam hal menulis artikel, dan menyusahkan PFA yang agak susah untuk mendapatkan angka kredit dari pengembangan profesi. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

47


Jawaban: Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 41, pada dasarnya perolehan angka kredit dari unsur pengembangan profesi merupakan salah satu prasyarat untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi. Hakekat dari pengembangan profesi adalah jumlah jam tertentu yang harus disediakan oleh masing-masing PFA untuk menjaga dan mengembangkan kemampuan dan profesionalismenya, agar tetap “layak” menyandang jabatannya. Oleh sebab itu, pengakuan angka kreditnya tidak dapat di shifting (digeser) antar jenjang jabatan. Namun demikian, kelebihan perolehan angka kredit dari unsur pengembangan profesi dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya secara kumulatif angka kredit, tetapi tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang persyaratan perolehan tambahan (delta) angka kredit pengembangan profesi yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Sebagai contoh, seorang Auditor Pelaksana gol. II/b memiliki angka kredit pengembangan profesi 1,5 atau lebih besar 0,5 dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat ke gol II/c. Pada saat yang bersangkutan akan naik pangkat dari II/c ke II/d tetap diharuskan memperoleh angka kredit pengembangan profesi 1 angka kredit. Kelebihan angka kredit sebesar 0,5, yang diperoleh pada saat yang bersangkutan berada gol II/c, tidak dapat diperhitungkan untuk mengurangi persyaratan angka kredit pengembangan profesi untuk kenaikan pangkat berikutnya. Ketentuan tersebut secara implisit menunjukkan bahwa Auditor senantiasa dituntut untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2001 hal. 24 pertanyaan no. 56) 31. Pertanyaan: Dalam Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (SOP PPAK) disebutkan antara lain bahwa kegiatan pengembangan profesi tidak memerlukan Surat Tugas, sebagai berikut : Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

48


1. Menerjemahkan / menyadur Karya Tulis Ilmiah 2. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan 3. Melakukan PKS 4. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft / pedoman / modul / fatwa Padahal Surat Tugas diperlukan untuk meyakini legalitas maupun jumlah HP dalam DUPAK. Jawaban: Pada dasarnya kegiatan pengembangan profesi merupakan suatu kegiatan yang inisiatifnya berasal dari diri PFA yang bersangkutan dalam upayanya menjaga dan mengembangkan profesinya. Sebagai contoh adalah kegiatan menerjemahkan buku dan berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat diberikan angka kredit walaupun tanpa disertai surat tugas dan tidak mempengaruhi jumlah HP Maksimal dalam periode yang dinilai. Untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan hari pengawasan seperti kegiatan PKS dan Berpartisipasi, secara aktif dalam pemaparan draft / pedoman / modul / fatwa, penggunaan HP dibuktikan dengan daftar hadir dan notulen. Berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003, terdapat beberapa kegiatan pengembangan profesi yang perhitungan (tarif) angka kreditnya tidak didasarkan pada HP dan oleh karena itu tidak merupakan unsur dalam perhitungan HP Maksimal, antara lain : o Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan o Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan o Berpartisipasi dalam penerbitan buku di bidang pengawasan (Lihat juga penjelasan mengenai HP Maksimal pada pertanyaan no 7 di atas).


49


32. Pertanyaan: Diklat sertifikasi dapat diperhitungkan sebagai unsur pengembangan profesi dan perhitungannya dilakukan setelah terbit sertifikat kelulusan (STTPP). Pengakuan angka kredit yang dilakukan setelah terbitnya STTPP dapat menghambat kenaikan pangkat karena angka kredit tersebut dibutuhkan untuk unsur pengembangan profesi, sehingga STTPP bukan sekedar hanya untuk kenaikan jabatan, sementara STTPP sering terlambat terbit. Untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan agar angka kredit dapat diberikan kepada PFA tanpa harus menunggu terbitnya STTPP, namun dapat diberikan berdasarkan keterangan lulus dari Kepala Pusdiklatwas atau Kepala Pusbin JFA. Jawaban: Untuk kepentingan pengusulan angka kredit unsur pengembangan profesi dari kegiatan mengikuti diklat dapat dilakukan dengan surat keterangan lulus dari

Kepala

Pusdiklatwas,

namun

untuk

dokumen

usulan

kenaikan

pangkat/jabatan tetap harus melampirkan sertifikat STTPP karena pihak BKN menghendaki bukti fisik legal (Lihat juga jawaban pertanyaan no. 6 di atas) 33. Pertanyaan: Dengan terbitnya SE baru yang membedakan Diklat sebagai unsur Pendidikan dan Diklat yang menjadi unsur Pengembangan Profesi, maka unsur pendidikan yang dapat dinilai angka kreditnya menjadi rancu. Kami menghargai ide tersebut karena dilakukan dalam rangka membantu para PFA mendapatkan nilai dari unsur Pengembangan Profesi. Namun demikian, ide tersebut harus didukung dengan rasionalisasi yang jelas, jangan justru mengaburkan yang sebelumnya telah jelas Jawaban: Dasar pemikiran mengelompokkan beberapa jenis diklat yang diatur dalam SE Kapusbin JFA No. SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 tidak semata-mata dimaksudkan dalam rangka membantu para PFA


50


mendapatkan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi, tetapi lebih didasarkan pada pemikiran bahwa dari segi substansi terdapat diklat-diklat yang bersifat sebagai Pendidikan Profesi Lanjutan (Continuing Professional Education) yang seharusnya merupakan salah satu jenis dari kegiatan Pengembangan Profesi Auditor. Mengingat dalam kelompok sub unsur Pengembangan Profesi pada tabel angka kredit sesuai lampiran Kep MENPAN No. 19/1996, belum mengakomodasi adanya kegiatan tersebut, maka terhadap beberapa jenis Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) diberikan angka kredit Pengembangan Profesi. Hal ini juga terdapat di Amerika Serikat (sebagai contoh), bahwa suatu diklat memang dirancang sebagai PPL untuk asosiasi profesi tertentu dengan angka kredit tertentu. 34. Pertanyaan: AK pengembangan profesi dari selain PKS dan Diklat sulit diperoleh oleh pegawai secara umum, sementara Diklat sendiri belum dapat merata kepada seluruh pegawai. Apakah diklat dari luar Pusdiklatwas seperti PPL Profesi dapat diberikan AK yang sepadan? Jawaban Kegiatan PPL Profesi yang dilakukan di luar kedinasan (diluar Pusdiklatwas) dapat diberikan angka kredit apabila materi yang diberikan terkait dengan pengawasan dan peningkatan kemampuan PFA di bidang pengawasan. Agar kegiatan tersebut dapat dinilai angka kreditnya, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, antara lain didukung dengan surat penugasan oleh Pejabat yang berwenang dan sertifikat atas kegiatan tersebut. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2001 hal. 11 pertanyaan no. 23) 35. Pertanyaan: a. PFA telah diperintahkan untuk mengikuti Diklat misalnya LAKIP atau SAKD,

setelah

mengikuti,

PFA

diberikan

angka

kredit

pada

pengembangan profesi, yang menjadi masalah adalah pada waktu


51


pemberian nilai/ angka kredit tarif apa yang dipakai, apakah tarif jam diklat atau tarif lainnya yang ada pada kegiatan pengembangan profesi (misalnya : tarif peserta PKS atau tarif lainnya) b. Permasalahan lain yang timbul adalah bila PFA yang telah menerima pelajaran selama Diklat tersebut diperintahkan untuk mensosialisasikan kepada PFA lainnya dalam PKS. Apakah pada kegiatan melakukan sosialisasi tersebut PFA yang mensosialisasikan diberikan angka kredit peserta PKS (Pemrasaran) atau sebagai angka kredit penunjang (mengajar) Jawaban a. PFA yang mengikuti diklat LAKIP atau SAKD dapat diberikan angka kredit pengembangan profesi apabila didukung dengan dokumen norma hasil yang memadai. Pemberian angka kredit untuk diklat yang termasuk dalam kelompok Pengembangan Profesi adalah dengan menggunakan besaran angka kredit unsur pendidikan sub unsur “mengikuti diklat kedinasan serta memperoleh STTPP” sesuai Lampiran 1 Keputusan Menpan No. 19/1996, namun dalam DUPAK dan SK PAK dikelompokkan sebagai perolehan angka kredit unsur pengembangan profesi. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 Hal. 19 pertanyaan no. 18) b. Dalam hal PFA yang telah mengikuti diklat ditugaskan menyampaikan materi diklat (mensosialisasikan) kepada PFA lainnya pada unit kerja yang sama (dalam forum PKS), maka PFA yang menyampaikan materi tersebut diberikan angka kredit pengembangan profesi kegiatan PKS, sebagai pemrasaran. Untuk kegiatan mensosialisasikan kepada unit kerja lain, dalam SE No. 1079/JF.1/2002 sebagaimana telah diubah dengan SE No. 91/JF.1/2003 tentang Penegasan Hasil Rakor JFA dan Kepegawaian 2002, pada point 6 disebutkan bahwa pemberian angka kredit untuk kegiatan sosialisasi antar unit, misalnya dalam sosialisasi Akuntabilitas, SAKD, dan lainnya yang dilakukan oleh PFA dari BPKP Pusat ke Perwakilan atau dari Perwakilan ke unit kerja lain, misalnya Bawasda, diberlakukan sebagai berikut: Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

52


1) Bagi PFA yang melakukan sosialisasi diberikan angka kredit yang disepadankan dengan kegiatan “melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan” 2) Bagi PFA yang menerima/mengikuti sosialisasi diberikan angka kredit sebagai kegiatan “PKS”. 36. Pertanyaan: Apakah

ada

persyaratan

yang

mengatur

mengenai

penyelenggaran

workshop, berapa angka kredit yang diberikan untuk penyelenggaraan (moderator, notulen) maupun bagi peserta? Jawaban Dalam

ketentuan

JFA,

tidak

diatur

secara

spesifik

mengenai

penyelenggaraan workshop, dalam Forum 2003 disepakati bahwa pada dasarnya suatu workshop (bengkel kerja) adalah merupakan pelatihan mengenai suatu topik atau keahlian tertentu. Kegiatan workshop umumnya berupa interaksi antara Instruktur dan Peserta, sehingga tidak dibutuhkan adanya moderator dan notulis. Angka kredit bagi Instruktur disepadankan dengan kegiatan “Melaksanakan Penyuluhan di bidang Pengawasan”, sedangkan bagi Peserta merupakan kegiatan PKS. (Lebih lanjut lihat Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-769/JF/1/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Penegasan Hasil Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2003). 37. Pertanyaan: Pedoman penyusunan makalah bagi PFA belum seragam, mulai dari penetapan judul sampai dengan perolehan angka kredit dari Tim Penilai Makalah, mengakibatkan : a. Ada berbagai persepsi penyusunan makalah yang mengarah kepada penyederhanaan dalam usaha memperoleh angka kredit maksimal b. Menimbulkan peluang menjiplak milik orang lain dalam upaya memperoleh angka kredit dari unsur penyusunan makalah


53


Untuk itu diusulkan agar Pusbin JFA segera menetapkan Pedoman Penyusunan Karya Tulis / Karya Ilmiah. Jawaban: Pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah yang disusun oleh Pusbin JFA telah memasuki tahap due process. Sementara pedoman tersebut dalam proses penyusunan, penentuan kriteria khusus karya tulis/karya ilmiah untuk penilaian angka kredit diserahkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan

Angka

Kredit

dengan

memperhatikan

kriteria

umum

sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00125/K/1997 huruf c angka 2 hal. 163-167 dan kelaziman yang diterima secara umum. Apabila unit kerja telah menyusun suatu pedoman karya tulis/karya ilmiah yang berlaku setempat, diharapkan pedoman tersebut disampaikan pula ke Pusbin JFA sebagai masukan dalam perumusan pedoman yang sedang dilakukan. 38. Pertanyaan Apakah majalah Warta Pengawasan termasuk majalah ilmiah atau majalah populer dan mohon dapat dibuatkan kriteria majalah ilmiah dan majalah populer berikut contohnya. Jawaban: Warta Pengawasan dapat dianggap sebagai majalah ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00-125/K/1997 huruf c angka 2 hal. 163, dengan memperhatikan kolom / rubrik yang disediakan untuk tulisan ilmiah. Penetapan lebih lanjut kriteria majalah ilmiah akan dituangkan dalam pedoman karya tulis/karya ilmiah yang masih dalam proses penyusunan. 39. Pertanyaan : Bagi para PFA yang telah mengikuti diklat teknis tertentu misal Audit Perminyakan, Pinjaman Hibah Luar Negeri dan diklat teknis lainnya, pada Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

54


saat yang bersangkutan selesai mengikuti diklat memperoleh angka kredit sebagai pengembangan profesi. Kemudian apabila sekembalinya dari diklat yang bersangkutan memberikan PKS tersebut kepada PFA di unitnya bagi yang menerima/ peserta PKS sebagai pengembangan profesi sementara bagi pemberi materi PKS sebagai unsur penunjang ? Jawaban Dalam hal PFA yang telah mengikuti diklat ditugaskan menyampaikan materi diklat (mensosialisasikan) kepada PFA lainnya pada unit kerja yang sama (dalam forum PKS), maka PFA yang menyampaikan materi tersebut diberikan angka kredit pengembangan profesi kegiatan PKS, sebagai pemrasaran. (Lihat juga jawaban pertanyaan no. 35 huruf b diatas). 40. Pertanyaan: a. Dalam melaksanakan PKS, kami membuat susunan yang ada sebagai penyaji makalah, moderator dan notulis. 1) Apakah dapat diberikan angka kredit kepada moderator yang memandu penyajian makalah dan berapa angka kreditnya. 2) Berapa jumlah maksimum sebagai notulis dalam melakukan setiap kegiatan PKS b. Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE- 1079/JF1/2002 tanggal 20 Desember 2002, butir 8 dinyatakan bahwa perolehan sertifikat brevet pajak dapat diberikan angka kredit unsur pengembangan profesi. Terdapat PFA yang memiliki sertifikat brevet pajak yang diperoleh pada tahun 2000 yang belum diberi angka kredit karena SE baru keluar tahun 2002. Jawaban 1. Perolehan angka kredit untuk moderator atau nara sumber dalam PKS disamakan dengan peran pemrasaran dalam PKS tersebut. Sedangkan jumlah notulis dalam suatu kegiatan PKS disesuaikan dengan kebutuhan. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 hal. 46 pertanyaan no. 54). Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

55


2. Sertifikat brevet pajak yang diperoleh pada tahun 2000 tidak dapat diberikan angka kredit karena SE-1079/JF.1/2002 sebagaimana telah dirubah dengan SE-91/JF.1/2003 tentang Penegasan Hasil Rakor JFA dan Kepegawaian 2002, mulai diberlakukan per 1 Juli 2002. 41. Pertanyaan : a. Dalam pelaksanaan kegiatan PKS apakah diperkenankan Pemrasaran dan Notulen lebih dari satu orang dan jika diperkenankan berapa angka kredit yang dapat diberikan untuk masing – masing pemrasaran dan notulis? b. Sehubungan banyaknya PFA yang akan naik pangkat terganjal dengan persyaratan delta nilai pengembangan profesi dari kenaikan pangkat sebelumnya

ke

kenaikan

pangkat

berikutnya,

mohon

delta

nilai

pengembangan profesi untuk setiap jenjang kenaikan pangkat/ jabatan dapat ditinjau kembali besarannya. c. Bagi para PFA yang ditempatkan di Tim Policy Evaluation sering melaksanakan kegiatan sebagai instruktur PE, namun pemberian angka kreditnya dibedakan, bagi penerima/ peserta dianggap sebagai kegiatan pengawasan (karena tugasnya adalah melakukan sosialisasi), sehingga kapan tim PE dapat memperoleh angka kredit pengembangan profesinya? d. Dalam pelaksanaan kegiatan Seminar dalam prakteknya sebagai pemrasaran, moderator/ pembahas/ nara sumber mungkin bisa lebih dari satu orang, misalnya kalau satu orang mendapat nilai 3 atau 2, maka apabila Pemrasaran, Moderator/ pembahas/ nara sumber lebih dari satu atau ekstrimnya tujuh orang apakah pemberian angka kreditnya masing – masing mendapat angka kredit 3 atau 2 tergantung perannya atau 3 atau 2 dibagi 7, jadi masing – masing mendapat nilai 0,428 atau 0,285 Jawaban a. Apabila dalam suatu kegiatan PKS terdapat dua orang Pemrasaran, masing-masing diberikan angka kredit sesuai lampiran I.A dan I.B Keputusan MENPAN No.19/1996. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

56


b. Pemberlakuan persyaratan/perolehan angka kredit unsur pengembangan profesi sudah disepakati bersama dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme PFA. Oleh karena itu, masing-masing PFA agar aktif melakukan kegiatan pengembangan profesi, antara lain dengan mengusulkan materi/penyelenggaraan PKS. Besaran angka kredit pengembangan profesi adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-13.00.00-125/1997 angka VI huruf

E.

Adanya

usulan

untuk

merubah

ketentuan

memerlukan

pembahasan yang mendalam dan komprehensif. Usulan ditampung sebagai masukan bagi Tim Revisi Ketentuan JFA. c. PFA yang ditugaskan dalam kegiatan Policy Evaluation dapat memperoleh angka kredit pengembangan profesi apabila menjadi Pemrasaran dalam PKS (untuk lingkungan unit kerjanya sendiri) dan apabila melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam lampiran I A dan I B Keputusan MENPAN No. 19/1996 dan Surat Edaran Kepala Pusbin

JFA

no.SE-06.04.00-27/PJFA/2002.

(Lihat

juga

jawaban

pertanyaan No. 35 huruf b diatas). d. Angka kredit unsur penunjang sub unsur mengikuti konperensi / seminar / lokakarya di bidang pengawasan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran IA dan IB Keputusan MENPAN No. 19/1996. Angka kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas adalah untuk setiap kali kegiatan oleh seorang PFA. Dengan demikian apabila dalam suatu seminar terdapat narasumber lebih dari satu, masing-masing memperoleh angka kredit sesuai lampiran I A dan I B Keputusan MENPAN No. 19/1996, tanpa dilakukan pembagian berdasarkan jumlah nara sumber. 42. Pertanyaan: Banyak persepsi yang berbeda mengenai syarat PKS di unit-unit di daerah karena belum dibuatkan pedoman tersendiri secara teknis mengenai pelaksanaan PKS Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

57


Jawaban: Bukti fisik pelaksanaan PKS yang dapat diusulkan dalam penilaian angka kredit berdasarkan Kep-13.00.00-125/K/1997/1997 (Juknis) pada hal. 168 adalah Rencana PKS dari Kepala / Pimpinan Unit Organisasi, Daftar Hadir, Makalah dari Pemrasaran, dan Notulen hasil PKS yang berisi kesimpulan. Pedoman lebih lanjut dapat dilihat dalam Kep-817/K/JF/2002 tentang SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, yakni pada hal. 25 menyebutkan bahwa apabila di lingkungan unit telah ditetapkan adanya koordinator PKS, dokumen pendukung di atas dapat diganti dengan Laporan PKS yang dibuat oleh Koordinator PKS dan ditandatangani oleh Kepala / Pimpinan Unit. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 halaman 47 pertanyaan No. 56). 43. Pertanyaan: Seringkali pelaksanaan PKS kurang dari 5 jam sebagaimana diharapkan agar memberikan manfaat bagi peserta PKS. Dapatkah PKS tersebut memperoleh angka kredit satu kali kegiatan? Jawaban: Perhitungan angka kredit yang diakui untuk kegiatan PKS adalah per hari kegiatan. Agar memberikan manfaat bagi peserta PKS, maka lamanya pelaksanaan PKS diharapkan tidak kurang dari 5 jam per hari. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2001 hal. 28 pertanyaan no. 69). 44. Pertanyaan: Pelaksanaan PKS bersamaan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan dan PFA mengklaim angka kredit keduanya. Jawaban: Kedua kegiatan (pemeriksaan dan PKS) dapat diakui angka kreditnya sepanjang tidak melebihi HP maksimal 237 hari per tahun (untuk unit dengan 5 hari kerja/minggu) atau 289 hari per tahun (untuk unit dengan 6 hari kerja


58


per tahun). (Lihat juga jawaban mengenai HP Maksimal pada pertanyaan no. 7 di atas). 45. Pertanyaan: PFA sering diminta memberikan masukan perbaikan atau komentar mengenai draft / pedoman audit dari BPKP Pusat. Apakah kegiatan ini tidak bisa dimasukkan dalam unsur Pengembangan Profesi, mengingat diperlukan tenaga, waktu, dan pikiran lebih banyak dari pada menyiapkan kegiatan PKS Jawaban: Kegiatan memberikan masukan (dalam tahap due- process) secara tertulis atas draft / pedoman / modul / fatwa di bidang pengawasan tidak dapat diklasifikasikan sebagai unsur pengembangan profesi, tetapi diklasifikasikan ke dalam unsur pengawasan butir kegiatan “Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu”. Kegiatan memberikan masukan terhadap draft/pedoman/modul/ fatwa di bidang pengawasan dapat dikelompokkan ke dalam unsur pengembangan profesi apabila dilakukan dalam suatu kegiatan ekspose (pemaparan) dan diskusi/pembahasan, baik bagi peserta maupun pemrasaran. 46. Pertanyaan: Ketika Tim melaksanakan sosialisasi dan asistensi LAKIP, Tim juga melaksanakan expose kepada para pejabat Pemda, tetapi atas kegiatan tersebut tidak diberikan angka kredit expose (Pengembangan Profesi). Jawaban: Kegiatan expose pada para pejabat Pemda di atas dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan asistensi dan sosialisasi LAKIP, sehingga tidak dapat diberikan angka kredit terpisah sebagai unsur pengembangan profesi kegiatan “berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (expose) di bidang pengawasan”. Kegiatan expose yang dimaksud dalam unsur pengembangan profesi adalah kegiatan memberikan masukan (dalam tahap due- process).


59


47. Pertanyaan: Sesuai dengan pedoman yang berlaku sekarang bahwa ekspose terhadap pemeriksaan khusus atau pemeriksaan lainnya, tidak dapat dianggap sebagai ekspose intern atau ekstern, tetapi merupakan bagian dari hasil pemeriksaan. Jawaban: Angka kredit ekspose pemeriksaan khusus, bagi PFA yang terlibat dalam Tim pemeriksaan tersebut, dihitung berdasarkan jam penugasan pemeriksaan khusus (unsur pengawasan) dengan pertimbangan bahwa ekspose dimaksud merupakan bagian dari tahapan pemeriksaan khusus. Bagi PFA yang tidak terlibat dalam pemeriksaan tersebut namun mengikuti pemaparan, dapat diberikan angka kredit pengembangan profesi sebagai peserta PKS dan dalam pengusulan angka kreditnya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan PKS. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2000 hal. 14 pertanyaan no. 30). 48. Pertanyaan: a. Pihak Kejaksaan maupun Kepolisian sering mengadakan expose baik di Kantor Perwakilan BPKP maupun di kantor mereka terkait dengan kasus yang dimintakan audit atau menghitung kerugian negara dengan dihadiri pejabat dan beberapa PFA yang ditunjuk. Untuk PFA yang mengikuti expose tersebut apakah mendapat angka kredit melalui pengembangan profesi? b. Expose hasil audit khusus di Kejaksaan tidak mendapat angka kredit dari unsur pengembangan profesi pada sub unsur expose hasil pengawasan dengan argumentasi hal itu merupakan satu kesatuan dengan audit khususnya. Bersama ini minta pertimbangan lagi karena biasanya expose di Kejaksaan agak jauh waktunya dari lingkup waktu surat tugas audit khususnya dan expose di Kejaksaan bukan satu-satunya hasil akhir suatu audit khusus sehingga penghargaan kepada tim yang berhasil membawa kasus tersebut ke Kejaksaan dapat dalam bentuk angka kredit dari hasil expose tersebut. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

60


Jawaban: a. Bagi PFA yang menjadi peserta dalam ekspose baik di Kantor Perwakilan BPKP maupun di kantor kejaksaan/kepolisian, terkait dengan kasus yang dimintakan audit atau menghitung kerugian negara, dapat diberikan angka kredit Pengembangan Profesi sebagai Peserta PKS. b. Ekspose audit khusus yang dilakukan dalam rangka mematangkan materi temuan yang akan dituangkan dalam LHP merupakan bagian dari penugasan audit khusus, sehingga tidak diberikan angka kredit tersendiri. Untuk ekspose hasil audit khusus yang dilakukan setelah LHP terbit (penugasan audit khusus telah selesai), kegiatan tersebut dapat disepadankan dengan unsur pengawasan kegiatan “Memaparkan Hasil Pengawasan” E. PENUNJANG PENGAWASAN Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan pada Unsur Penunjang Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan MENPAN No. 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 mengenai topik ini antara lain adalah sebagai berikut: Mengajar/melatih pada diklat pegawai Kegiatan mengajar / melatih pada diklat pegawai adalah merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam Unsur Penunjang. Hal yang umumnya dipertanyakan mengenai kegiatan ini adalah mengenai perlakuan angka kredit atas kegiatan persiapan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan mengajar / melatih dimaksud, mengingat angka kredit yang tercantum dalam Keputusan MENPAN No. 19/1996 hanyalah atas kegiatan mengajar / melatih (dengan besaran angka kredit 0,024 setiap 2 jam). Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

61


Dalam tahap persiapan, seorang instruktur / pengajar umumnya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan bahan ajar, misalnya menyiapkan transparansi, slide, bahan diskusi, atau bahan ajar lainnya. Dalam Forum Komunikasi disepakati bahwa kegiatan mempersiapkan materi / bahan dalam rangka mengajar/melatih pada diklat pegawaian dapat diberikan angka kredit unsur pengawasan kegiatan “mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu” yang didasarkan pada surat tugas/nota dinas minimal dari pejabat eselon III. Dalam surat tugas/nota dinas tersebut hendaknya dicantumkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan bahan tersebut dan nama diklat pegawai yang akan dilakukan. Keanggotaan organisasi profesi Dalam pasal 1 Keputusan MENPAN No. 19/1996 didefinisikan bahwa Organisasi Profesi yang dimaksudkan dalam ketentuan JFA adalah organisasi yang kegiatannya mengkhususkan pada keahlian tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh semua orang, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Organisasi profesi ini hendaknya dibedakan dengan organisasi yang bersifat perkumpulan (paguyuban) yang pada dasarnya lebih bersifat kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan latar belakang, dan bukan berdasarkan keahlian tertentu yang bersifat universal. Sebagai contoh, Ikatan Auditor Intern Departemen X, organisasi ini bukan merupakan organisasi profesi, dan lebih bersifat sebagai perkumpulan (paguyuban). Hal lain yang umumnya dipertanyakan adalah mengenai ruang lingkup suatu organisasi profesi (Tingkat Internasional / Nasional / Provinsi). Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 disepakati bahwa kriteria organisasi profesi yang bersifat internasional / nasional / provinsi antara lain didasarkan pada ruang lingkup kegiatan dan keanggotaannya. Organisasi profesi dianggap

bersifat

internasional

apabila

ruang

lingkup

kegiatan

dan

keanggotaannya meliputi antar negara. Demikian pula, organisasi profesi bersifat nasional apabila kegiatan dan keanggotaannya bersifat nasional, serta bersifat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

62


Provinsi apabila kegiatan dan keanggotannya hanya berada dalam ruang lingkup suatu Provinsi. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) baik Pusat maupun Cabang adalah organisasi yang bersifat nasional, sehingga seorang PFA yang menjadi anggota IAI Cabang pada Provinsi X juga dianggap sebagai anggota organisasi profesi yang bersifat nasional. Memperoleh Penghargaan / Tanda Jasa Dalam pasal 1 Keputusan MENPAN No. 19/1996 didefinisikan bahwa Penghargaan / Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah RI, negara asing, atau organisasi nasional / internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah. Penghargaan / Tanda Jasa tersebut diperoleh karena prestasi yang dicapai seseorang dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara. Prestasi tersebut dicapai karena pengabdian secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Penghargaan / Tanda Jasa tersebut dapat bersifat Internasional / Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten. Dalam prakteknya, terdapat PFA

yang mengajukan angka kredit sebagai

perolehan Penghargaan / Tanda Jasa atas perolehan “Piagam Penghargaan” dari Pemerintah Daerah karena yang bersangkutan telah melakukan Sosialisasi dan Asistensi dalam bidang tertentu (misalnya dalam rangka penyusunan LAKIP). Dalam Forum Komunikasi, disepakati bahwa Piagam Penghargaan seperti tersebut di atas tidak termasuk dalam pengertian Penghargaan / Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan MENPAN No. 19/1996, sehingga tidak dapat diberikan angka kredit tersendiri yang terpisah dari angka kredit atas kegiatan Sosialisasi dan Asistensi. Sesuai dengan Keputusan MENPAN No. 19/1996, Penghargaan / Tanda Jasa yang dapat diberikan angka kredit adalah yang diperoleh karena prestasi yang dicapai seseorang dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara, serta


63


prestasi tersebut dicapai karena pengabdian secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan unsur penunjang dan solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut: 49. Pertanyaan: Kegiatan Mengajar / Melatih pada Diklat Pegawai diberikan angka kredit yang terlalu kecil yaitu 0,024 setiap 2 jam. Dalam rangka mengajar, selain proses mengajar, PFA harus menyiapkan transparan bahan yang akan diajarkan. Selama ini, untuk hal yang demikian tidak dipertimbangkan dalam penilaian angka kredit. Jawaban Pada dasarnya berbagai kegiatan “Mengajar dan Melatih pada Diklat Pegawai”, termasuk penyiapan bahan ajar berupa modul, transparan dan persiapan lainnya merupakan bidang tugas / domain jabatan fungsional Widyaiswara. Namun demikian, kami sependapat dengan anda bahwa dalam kenyataannya PFA memang sering ditugaskan untuk “Mengajar dan Melatih pada Diklat Pegawai” atau mempersiapkan transparan bahan yang akan diajarkan, atau keduanya. Oleh sebab itu, dalam “Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian” telah disepakati bahwa kegiatan mempersiapkan materi / bahan dalam rangka mengajar / melatih pada diklat pegawaian dapat diberikan angka kredit unsur pengawasan kegiatan “mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu” yang didasarkan pada surat tugas/nota dinas minimal dari pejabat eselon III. Dalam surat tugas/nota dinas tersebut agar dicantumkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan bahan tersebut dan nama diklat pegawai yang akan dilakukan.


64


50. Pertanyaan: Siapa yang berhak menandatangani Surat Tugas mengajar, apakah ada persyaratan lainnya yang harus dilengkapi untuk pengajuan angka kredit? Jawaban Berdasarkan SE-06.04.00-1485/DI/1999, pada butir VIII – Penugasan Pengawasan dan Penilaian Angka Kredit, untuk penugasan yang bersifat ekstern maka surat tugas (ST) ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II, sedangkan untuk penugasan intern dapat ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III. Berdasarkan

SOP

PPAK,

usulan

angka

kredit

untuk

kegiatan

mengajar/melatih pada diklat pegawai harus dilengkapi dengan fotocopy surat dari penyelenggara yang disertai dengan jadwal dan jumlah jam. Jika diperlukan

untuk

lebih

meyakinkan

bahwa

kegiatan

tersebut

telah

dilaksanakan dapat pula diminta materi ajar yang disampaikan. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 pertanyaan no. 100 Hal 79 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2001 pertanyaan no. 31 Hal 14). 51. Pertanyaan: PFA pada Perwakilan BPKP di daerah menjadi anggota IAI cabang Jakarta. PFA yang bersangkutan mengajukan usulan agar diberikan angka kredit 0,50 per tahun. Jawaban: Dalam ketentuan JFA, tidak diatur secara tegas batasan organisasi profesi tingkat

nasional

Komunikasi

JFA

dan dan

internasional. Kepegawaian

Namun Tahun

demikian, 2003

dalam

Forum

disepakati

bahwa

berdasarkan ruang lingkupnya, IAI merupakan organisasi yang bersifat nasional. PFA

yang memiliki kartu keanggotaan IAI cabang Jakarta,

walaupun yang bersangkutan dipindahtugaskan ke Perwakilan/Unit Kerja di luar Jakarta, dapat diberikan angka kredit unsur penunjang sebesar 0,75 per


65


tahun

(keanggotaan

organisasi

tingkat

nasional)

sepanjang

kartu

keanggotaan tersebut masih berlaku dan untuk tahun tersebut belum diusulkan angka kreditnya. Untuk meyakinkan bahwa PFA yang bersangkutan adalah anggota aktif hendaknya memindahkan keanggotaannya ke cabang IAI setempat. 52. Pertanyaan: Apa kriteria menjadi anggota organisasi profesi (Ikatan Akuntan Publik) tingkat Internasional / Nasional? Berapa angka kredit untuk keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia bagi PFA yang berada di BPKP Perwakilan? Jawaban: Kriteria organisasi profesi yang bersifat internasional / nasional / provinsi antara lain didasarkan pada ruang lingkup kegiatan dan keanggotaannya. Organisasi profesi dianggap bersifat internasional apabila ruang lingkup tersebut meliputi antar negara. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) baik Pusat maupun cabang adalah organisasi yang bersifat nasional, dan PFA yang menjadi anggota aktif memperoleh angka kredit 0,75 per tahun. 53. Pertanyaan: PFA melakukan sosialisasi/asistensi LAKIP di lingkungan Pemerintah kabupaten/Kota. Setelah selesai penugasan, PFA yang bersangkutan menerima surat penghargaan dari Bupati/Walikota. PFA yang bersangkutan mengusulkan agar diberikan angka kredit atas Surat Penghargaan yang diterima dari Bupati/Walikota. Jawaban: Surat Penghargaan yang diperoleh PFA bersangkutan didasarkan pada kegiatan

sosialisasi/asistensi

LAKIP

(kegiatan

pengawasan

yang

dilaksanakan dengan rentang waktu sesuai dengan penugasan yang diberikan). Sesuai Keputusan Kepala BPKP No. Kep.13.00.00-125/K/1997 angka VI huruf c dinyatakan bahwa kriteria pemberian penghargaan atau Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

66


tanda jasa adalah karena adanya prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam pengabdian, secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama, kepada nusa/bangsa dan negara. Dengan demikian, penghargaan oleh Bupati/Walikota dimaksud tidak memenuhi kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud, sehingga angka kredit yang diberikan atas kegiatan tersebut adalah sebagai kegiatan sosialisasi/asistensi. 54. Pertanyaan: Menjadi anggota dalam Satgas tidak diakui/ diberi nilai angka kredit Kepanitiaan Jawaban: Atas penunjukkan PFA sebagai bagian dari Satgas tidak diberikan angka kredit “kepanitian”, namun atas penugasan-penugasan yang dilakukan diberikan angka kredit sesuai dengan kegiatannya yang dibuktikan dengan ST/ND masing-masing kegiatan. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 halaman 54 pertanyaan nomor 68). 55. Pertanyaan: Unsur kegiatan kepanitiaan secara teknis tidak jelas, panitia apa saja yang boleh diajukan dalam DUPAK, sehingga di perwakilan terdapat PFA mengajukan 10 jenis kepanitiaan dalam satu semester dikali tarif 0,5 sehingga diperoleh angka kredit 5 per semester dari unsur kepanitiaan. Sesuai Kep-817/K/JF/2002 tentang SOP Penilaian dan Penetapan Angka kredit, angka kredit kepanitiaan yang dapat diusulkan adalah hanya satu kali kepanitiaan dalam satu tahun. Namun tetap tidak jelas, kepanitiaan apa saja yang boleh dan tidak boleh diajukan angka kreditnya ? Jawaban: Sesuai SK Menpan 19/1996, kepanitiaan yang dapat diberikan angka kredit adalah kepanitiaan intra atau antar instansi dan memperoleh angka kredit 0,5 per tahun. Perumusan lebih lanjut mengenai kriteria batasan dan jenis Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

67


kepanitiaan yang dapat diberikan angka kredit akan dilakukan oleh Tim Revisi Ketentuan JFA. 56. Pertanyaan: Sub unsur menjadi anggota dalam kepanitiaan intra atau antar instansi, diberikan angka kredit sekali dalam kepanitiaan (0,50) setahun. Masih rancu karena belum jelas berapa lama umur/ kegiatan dimaksud. Jawaban: Angka kredit kepanitiaan diberikan sesuai dengan keanggotaan dalam panitia tersebut tanpa melihat jangka waktu atau masa kerja dalam kepanitiaan. Angka kredit kepanitiaan dengan jangka waktu kepanitiaan kurang dari 1 tahun dapat diajukan segera setelah selesainya kepanitiaan tersebut. Untuk kepanitiaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, angka kredit dapat diajukan setiap tahun. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 halaman 55 pertanyaan no. 70). F. ORGANISASI, MUTASI, DAN TATA USAHA JFA Permasalahan yang dibahas dalam bagian ini berkenaan dengan organisasi JFA, mekanisme mutasi PFA, dan penatausahaan kegiatan yang menyangkut JFA. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 mengenai organisasi, mutasi, dan tata usaha JFA antara lain adalah sebagai berikut: Periode penilaian angka kredit Berdasarkan Prosedur Kegiatan Baku (SOP) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Di lingkungan APIP (Keputusan Kepala BPKP No. Kep-817/K/JF/2002 tanggal 3 Desember 2002) dan Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE91/JF.1/2003 perihal Penegasan Hasil Rakor JFA dan Kepegawaian 2002, telah ditegaskan bahwa periode penilaian angka kredit JFA dilakukan pada:


68


1. Periode Reguler Setiap bulan Januari (untuk kegiatan periode Juli s.d Desember) dan Juli (untuk kegiatan periode Januari s.d Juni) sesuai dengan Pasal 13 Keputusan MENPAN No. 19/1996. Pada kegiatan penilaian ini seluruh PFA diwajibkan untuk menyampaikan DUPAK. 2. Periode Tambahan Khusus bagi PFA yang pada periode penilaian reguler, angka kreditnya belum memenuhi syarat untuk naik pangkat dan diperkirakan dapat mencapai tambahan angka kredit yang dibutuhkan pada periode 2 (dua) bulan berikutnya, dapat mengajukan DUPAK untuk masa paling lama periode 2 (dua) tersebut. Penilaian dalam periode tambahan ini dilakukan dengan memperhatikan bahwa SK PAK tersebut harus ditetapkan sebelum tanggal kenaikan pangkat dan batas waktu pengajuan usulan kenaikan pangkat ke BKN. PFA yang dapat mengajukan DUPAK untuk periode tambahan adalah PFA yang telah menyampaikan DUPAK pada periode reguler. 3. Periode Lainnya Penilaian angka kredit dilakukan untuk keperluan tertentu, seperti pada saat akan dilakukan pembebasan sementara, perpindahan unit kerja, atau pengangkatan kembali/pengangkatan pertama ke dalam JFA. Tertib Administrasi JFA Dalam Perpindahan Unit Kerja Pada saat PFA, baik karena permintaan sendiri maupun untuk kepentingan dinas, mengalami perpindahan unit kerja, sering timbul permasalahan berkaitan dengan administrasi kepegawaian PFA yang bersangkutan, antara lain: 1. Adanya “pegawai titipan” yang perpindahannya ke unit kerja baru belum didukung secara formal dengan SK Pindah. Umumnya hal ini terjadi pada PFA yang pindah karena mengikuti kepindahan suami ke unit kerja baru. Yang bersangkutan, sambil menunggu terbitnya SK Pindah, telah aktif melaksanakan tugas di unit kerja baru. Permasalahan yang timbul antara lain berkaitan dengan penentuan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

69


Angka Kredit bagi PFA tersebut atas penugasan yang dilaksanakannya di unit kerja baru, mengingat kepindahan yang bersangkutan ke unit tersebut belum secara fomal didukung dengan SK Pindah. 2. Masih terdapat PFA dan unit-unit kerja di lingkungan BPKP yang belum secara penuh melaksanakan tertib administrasi PFA dalam hal terjadi perpindahan unit kerja. Permasalahan yang timbul umumnya berupa belum diterbitkannya SK Pembebasan Sementara dan SK PAK sampai dengan penugasan terakhir PFA yang bersangkutan pada unit kerja lama. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam Forum Komunikasi telah ditegaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Pejabat Pengelola Kepegawaian pada unit kerja lama agar segera memproses administrasi kepegawaian yang terkait dengan kepindahan PFA ke unit lain, antara lain berupa penerbitan SK Pembebasan Sementara dari JFA (bagi PFA yang diangkat dalam jabatan struktural / tugas belajar lebih dari 6 bulan /ditugaskan di luar JFA pada unit kerja lain), dan penerbitan SK PAK (sampai dengan penugasan terakhir PFA tersebut pada unit kerja lama). Disamping itu, PFA yang akan pindah ke unit kerja lain, agar secara pro aktif

membantu Pejabat

Pengelola Kepegawaian dalam pemroresan

administrasi kepegawaian, sebagaimana disebutkan di atas, antara lain dengan cara segera mengajukan DUPAK sampai dengan penugasan terakhir pada unit lama serta menyampaikan dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan untuk pemroresan tersebut. 2. Pada dasarnya Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah Pejabat Yang Berwenang di lingkungan unit kerja yang memberikan penugasan. Namun demikian, dalam hal PFA pindah ke unit kerja baru dengan status sebagai “pegawai titipan” dan belum secara fomal didukung dengan SK Pindah, maka status dan pembinaan kepegawaian PFA yang bersangkutan secara formal masih berada pada unit kerja lama sampai diterbitkannya SK Mutasi secara formal. Oleh karena itu, maka Pejabat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

70


Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit terhadap penugasan yang diberikan oleh unit baru untuk sementara tetap Pejabat Yang Berwenang pada unit kerja lama. SK PAK diterbitkan oleh unit kerja lama berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai angka kredit pada unit baru (yang menerima titipan). Pengangkatan Kembali Ke dalam JFA Dalam proses Pengangkatan Kembali ke dalam JFA bagi PFA yang Dibebaskan Sementara dari JFA, terdapat beberapa permasalahan yang umumnya diajukan oleh unit-unit kerja di lingkungan BPKP, antara lain: 1. Dalam proses pengaktifan kembali seorang PNS yang telah selesai menjalani Cuti Di luar Tanggungan Negara (CLTN), adakalanya yang bersangkutan telah aktif dan melaksanakan penugasan pada unit kerja di lingkungan BPKP sebelum secara formal diterbitkan SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS. Dalam hal ini timbul permasalahan mengenai pengakuan angka kredit yang bersangkutan atas penugasan tersebut, mengingat yang bersangkutan secara formal belum diaktifkan kembali sebagai PNS. 2. Dalam Pengangkatan Kembali ke dalam JFA bagi PFA yang Dibebaskan Sementara dari JFA karena mengikuti tugas belajar D IV STAN, umumnya yang bersangkutan harus mengumpulkan angka kredit yang relatif besar untuk memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan pangkat terakhirnya. Pada dasarnya yang bersangkutan dapat dianggap “magang” kembali untuk menduduki jabatan dalam JFA sesuai dengan Ijazah barunya, sehingga yang bersangkutan seharusnya dapat menggunakan “jam diklat” dalam perhitungan angka kreditnya sampai mencapai angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan tersebut. Namun demikian, sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi No. SE06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999, penugasan yang dilaksanakan oleh lulusan D IV STAN, sebelum diangkat kembali ke dalam JFA, adalah menggunakan “jam pengawasan”. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

71


3. Dalam pengumpulan angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk Pengangkatan Kembali Ke dalam JFA bagi lulusan D IV STAN, sebagaimana diuraikan dalam angka 2 tersebut di atas, terdapat PFA yang belum mencapai angka kredit dimaksud selama 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir (Penata Muda, Gol. III/a). Mengingat PFA tersebut memenuhi syarat untuk diproses kenaikan pangkatnya secara kenaikan pangkat reguler, maka yang bersangkutan diproses kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) melalui kenaikan pangkat reguler. Pertanyaan yang timbul dari kondisi ini adalah apakah terhadap penugasan yang dilaksanakan selama dalam pangkat Penata Muda (Gol. III/a) dapat diakui angka kreditnya untuk memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk Pengangkatan Kembali Ke dalam JFA? Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam Forum Komunikasi telah ditegaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan MENPAN No. 19/1996, JFA hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai PNS. Dengan demikian, Pengangkatan Kembali Ke dalam JFA bagi PFA yang Dibebaskan Sementara karena menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara dapat dilakukan setelah yang bersangkutan secara formal diaktifkan kembali sebagai

PNS.

Namun

demikian,

terhadap

penugasan

yang

telah

dilaksanakan sejak yang bersangkutan diaktifkan dalam penugasan (sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas / SPMT) tetap dapat diberikan angka kredit sebagaimana mestinya. 2. Dalam Rakor Tahun 2002 disepakati akan diusulkan kepada Sekretaris Utama untuk merevisi isi SE-06.04.00-1485/DI/1999 yang berkaitan dengan angka kredit pada masa magang, terutama penerapan penggunaan angka kredit dengan jam diklat bagi pengangkatan kembali JFA yang dibebaskan sementara karena tugas belajar. Rakor JFA dan Kepegawaian 2002 menyepakati bahwa penggunaan jam diklat seyogyanya diberlakukan juga bagi Pengangkatan Kembali para PFA Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

72


yang dibebaskan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan mengingat yang bersangkutan dapat dianggap magang sebelum

melaksanakan

tugas

barunya

revisi

terhadap

sesuai

ijazah

yang

telah

diperolehnya. Menunggu

selesainya

SE-06.04.00-1485/DI/1999,

kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam Rakor JFA 2002 dapat dijadikan sebagai acuan yurisprudensi karena pengaturan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002 dilakukan dengan Surat Edaran Kepala BPKP No. SE-820/K/JF/2002. 3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) SKB Kepala BAKN, Sekjen BEPEKA, dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. Kep-386/K/1996, PFA

yang

Dibebaskan

Sementara

karena

tugas

belajar

dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara kenaikan pangkat reguler. Dengan demikian, sepanjang yang bersangkutan berstatus Dibebaskan Sementara dan belum memenuhi syarat untuk Diangkat Kembali Ke dalam JFA, maka lulusan D IV STAN dengan pangkat Penata Muda (Gol. III/a) dapat diproses kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I (Gol. III/b). Sesuai dengan ketentuan dalam angka IX, Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00-125/K/1997,

angka

kredit

yang

digunakan

untuk

Pengangkatan Kembali Ke dalam JFA bagi PFA yang Dibebaskan Sementara karena Tugas Belajar, adalah sejumlah angka kredit pada saat Pembebasan Sementara ditambah angka kredit yang diperoleh selama Pembebasan Sementara. Dengan demikian, terhadap penugasan yang dilaksanakan selama dalam pangkat Penata Muda (Gol. III/a) dapat diberikan angka kredit sebagaimana mestinya. Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan organisasi, mutasi, dan tata usaha JFA serta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut:


73


57. Pertanyaan: Penetapan periode penilaian DUPAK sebanyak dua kali dalam setahun sesuai Keputusan MENPAN No. 19 Tahun 1996 pada prakteknya sulit dilakukan. Jawaban: Pengaturan periode penilaian angka kredit dilakukan dengan salah satu tujuannya adalah terwujudnya penetapan angka kredit secara tepat waktu, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, dan penjenjangan serta pengembangan peran karir Auditor. Dalam SOP Penilaian dan Penetapan angka kredit (Kep-817/K/JF/2002 tgl. 3 Desember 2002) dan SE-91/JF.1/2003 perihal Penegasan Hasil Rakor JFA dan Kepegawaian 2002, telah ditegaskan bahwa periode penilaian angka kredit JFA dilakukan pada: a. Periode Reguler Setiap bulan Januari (untuk kegiatan periode Juli s.d Desember) dan Juli (untuk kegiatan periode Januari s.d Juni) sesuai dengan Pasal 13 Keputusan MENPAN No. 19/1996. Pada kegiatan penilaian ini seluruh PFA diwajibkan untuk menyampaikan DUPAK. b. Periode Tambahan Khusus bagi PFA yang pada periode penilaian reguler, angka kreditnya belum memenuhi syarat untuk naik pangkat dan diperkirakan dapat mencapai tambahan angka kredit yang dibutuhkan pada periode 2 (dua) bulan berikutnya, dapat mengajukan DUPAK untuk masa paling lama periode 2 (dua) tersebut. Penilaian dalam periode tambahan ini dilakukan dengan memperhatikan bahwa SK PAK tersebut harus ditetapkan sebelum tanggal kenaikan pangkat dan batas waktu pengajuan usulan kenaikan pangkat ke BKN. PFA yang dapat mengajukan DUPAK untuk periode tambahan adalah PFA yang telah menyampaikan DUPAK pada periode reguler.


74


c. Periode Lainnya Penilaian angka kredit dilakukan untuk keperluan tertentu, seperti pada saat akan dilakukan pembebasan sementara, perpindahan unit kerja, atau pengangkatan kembali/pengangkatan pertama ke dalam JFA. 58. Pertanyaan: Untuk pegawai-pegawai titipan (tanpa SK) karena mengikuti suami dan lainlain, siapa yang harus menerbitkan SK PAK-nya, Unit kerja asal atau unit kerja yang menerima titipan ? Jawaban: Hal ini tidak secara tegas diatur dalam ketentuan JFA. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan koordinasi antara dua unit terkait. Namun demikian, untuk tertib administrasi penilaian angka kredit, diterapkan pengaturan sebagai berikut : Pada dasarnya penilaian angka kredit dilakukan oleh tim penilai pada unit kerja dimana PFA yang bersangkutan melaksanakan tugas (unit kerja baru), mengingat penugasan diberikan oleh pimpinan unit kerja baru. Hasil penilaian angka kredit tersebut kemudian dikirimkan kepada unit kerja lama sebagai dasar penerbitan SK PAK. Jadi SK PAK tetap diterbitkan oleh pimpinan unit kerja lama, mengingat status dan pembinaan kepegawaian PFA yang bersangkutan secara formal masih berada pada unit kerja lama sampai diterbitkannya SK Mutasi secara formal. Dalam hal dijumpai keraguan atas hasil penilaian angka kredit dari unit baru, pimpinan unit kerja lama dapat mengonfirmasikan hal tersebut ke pimpinan unit kerja baru. 59. Pertanyaan: Seorang PFA gol. III/d tmt 1 Oktober 2002, jabatan Auditor Penyelia, pindah ke Perwakilan BPKP XYZ. Pada perwakilan asal, yang bersangkutan telah memiliki SK Pengangkatan dalam jabatan Auditor Ahli Muda (III/c) tmt 1 Juli 2000, sementara jabatannya saat ini adalah Auditor Penyelia dan tunjangan


75


yang dibayar sebesar Rp. 350.000,-. Saat ini yang bersangkutan telah mengikuti diklat Penjenjangan Ketua Tim dan belum lulus. Setelah yang bersangkutan lulus sertifikasi KT, apakah perlu dibuatkan SK Alih Jabatan menjadi Auditor Ahli Muda? Apabila harus dibuat, bagaimana dengan SK yang telah dibuat di perwakilan asal, apakah otomatis batal, atau harus dibuat surat pembatalannya oleh perwakilan asal? Jawaban: Peralihan jabatan Auditor Penyelia ke Auditor Ahli Muda (gol. III/c – III/d), selain memenuhi persyaratan kenaikan jenjang pendidikan Formal (DIII ke S1), juga harus memiliki sertifikat lulus diklat pindah jalur dan diklat penjenjangan Ketua Tim, sesuai dengan peran yang akan diduduki dalam jabatan Auditor Ahli Muda. Dari kasus di atas, jabatan dan tunjangan yang saat ini diterima oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan yaitu Auditor Penyelia dengan tunjangan Rp 350.000,00. Peralihan jabatan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan lulus sertifikasi diklat penjenjangan Ketua Tim. Terhadap SK alih jabatan yang terlanjur telah diterbitkan pada perwakilan asal, hendaknya Perwakilan BPKP XYZ berkoordinasi dengan perwakilan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ini. 60. Pertanyaan: Seorang pegawai menjalani Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) sejak 1 Oktober 1998, dan pada tanggal 1 Oktober 2002 aktif kembali di unit kerja BPKP. Sampai saat ini belum ada SK pengaktifan kembali, akibatnya pegawai yang bersangkutan belum bisa diangkat kembali sebagai PFA. Apakah angka kredit PNS tersebut sejak aktif hingga terbitnya SK pengaktifan kembali, dapat dihitung dan tidak hangus meskipun lebih dari satu tahun s/d SK pengaktifan kembali yang bersangkutan diterbitkan BKN.


76


SK PAK terakhir yang bersangkutan adalah s/d 1 Oktober 1996 dan sejak 1 Nopember 1996 s/d tanggal cuti di luar tanggungan negara belum sempat diajukan DUPAK-nya. Sambil menunggu SK pengaktifan kembali dari BKN, apakah kiranya untuk PFA ybs dapat diterbitkan SK pengaktifan kembali sebagai PFA dan apakah angka kredit periode 1 Nopember 1996 s/d 1 September 1998 dapat dinilai dengan catatan didukung dengan bukti Formal. Jawaban: Berdasarkan SE Kepala BPKP No. SE-06.04.00 – 22/K/1999 Romawi V huruf H angka 3, menyebutkan bahwa Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usul pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor kepada Pejabat Yang

Berwenang

Mengangkat,

Membebaskan

Sementara,

dan

Memberhentikan PFA, bagi PFA yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali pada unit kerja semula. Sehingga pengangkatan kembali yang bersangkutan ke dalam JFA baru dapat dilakukan setelah diterbitkannya SK Pengaktifan kembali sebagai PNS dan terpenuhinya persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku (antara lain pemenuhan angka kredit kumulatif minimal dan lulus diklat sertifikasi yang dipersyaratkan pada jabatannya). Kumulatif angka kredit yang digunakan sebagai dasar pengangkatan kembali berasal dari SK PAK yang dimiliki pada saat pembebasan sementara ditambah dengan angka kredit kegiatan Auditor yang dilakukan setelah yang bersangkutan aktif kembali di unit kerja BPKP (dihitung mulai dari tmt Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja). 61. Pertanyaan Dalam Rakor tahun 2002 diusulkan kepada Sesma untuk merevisi SE Deputi Bidang Administrasi No. 0604.00.1485/1999 mengenai pengangkatan kembali PFA tugas belajar 6 bulan setelah mendapat ijazah baru. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

77


Jawaban: Dalam Rakor Tahun 2002 disepakati akan diusulkan kepada Sekretaris Utama untuk merevisi isi SE-06.04.00-1485/DI/1999 yang berkaitan dengan angka kredit pada masa magang, terutama penerapan penggunaan angka kredit dengan jam diklat bagi pengangkatan kembali JFA yang dibebaskan sementara karena tugas belajar. Sampai dengan saat ini, revisi tersebut belum dilakukan karena akan dilakukan bersamaan dengan revisi terhadap pengangkatan ajun khusus ke dalam JFA yang juga diatur dalam ketentuan tersebut. Lulusan program DIV STAN dapat menghitung angka kredit sejak diaktifkan dalam pengawasan. Sesuai dengan Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi No. SE-06.04.00-1485/DI/1999, untuk pengangkatan pertama ke dalam JFA perhitungan angka kredit sampai dengan terpenuhinya angka kredit kumulatif minimal sesuai pangkat terakhirnya (masa magang) dilakukan dengan menggunakan jam diklat. Apabila angka kredit kumulatif minimal telah terpenuhi perhitungan angka kredit berikutnya dilakukan dengan menggunakan jam pengawasan. Rakor JFA dan Kepegawaian 2002 menyepakati bahwa penggunaan jam diklat seyogyanya diberlakukan juga bagi Pengangkatan Kembali para PFA yang dibebaskan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan mengingat yang bersangkutan dapat dianggap magang sebelum melaksanakan tugas barunya sesuai ijazah yang telah diperolehnya. Menunggu

selesainya

revisi

terhadap

SE-06.04.00-1485/DI/1999,

kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam Rakor JFA 2002 dapat dijadikan sebagai acuan yurisprudensi karena pengaturan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002 dilakukan dengan Surat Edaran Kepala BPKP No. SE-820/K/JF/2002. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 hal 24 dan 30 pertanyaan no. 31)


78


62. Pertanyaan: Terdapat pejabat struktural yang ditugaskan dalam tugas-tugas PFA. Atas penugasan tersebut tidak diberikan angka kredit. Pejabat struktural tersebut kemudian diangkat kembali menjadi PFA dengan angka kredit sesuai perhitungan dalam tabel yang besarnya lebih kecil dari angka kredit pada saat PFA tersebut dibebaskan sementara dari JFA dan diangkat sebagai pejabat struktural. PFA tersebut dapat menggunakan angka kredit yang lebih besar antara perhitungan tabel dengan saat dibebaskan sementara. Dengan demikian PFA tersebut mempunyai waktu yang terbuang tanpa perolehan angka kredit, sementara yang bersangkutan mengerjakan tugas-tugas PFA pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai pejabat struktural. Jawaban: Angka kredit untuk pengangkatan kembali PFA yang dibebaskan sementara karena melaksanakan tugas-tugas struktural menggunakan angka kredit yang lebih besar antara SK PAK pada saat pembebasan sementara atau berdasarkan tabel angka kredit perpindahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00-125/K/1997. Hal ini dilakukan agar secara angka kredit tidak merugikan PFA tersebut. Kegiatan selama menjabat struktural tidak dapat diberikan angka kredit karena penilaian kinerja pejabat struktural bukan didasarkan pada angka kredit sebagaimana di dalam jabatan fungsional dan para pejabat struktural memperoleh Kenaikan Pangkat Pilihan sesuai persyaratan yang berlaku dalam jabatan struktural. 63. Pertanyaan: Terdapat seorang lulusan D.IV STAN tahun 2000 Gol.III/a tmt 1 April 2000 sampai saat ini belum diangkat ke dalam JFA. Disamping itu, terdapat pula auditor yang belum diangkat sebagai PFA karena belum memiliki sertifikat pembentukan, namun telah berada pada golongan/pangkat selama empat tahun atau lebih meminta diangkat ke


79


pangkat / golongan setingkat lebih tinggi dengan pengangkatan secara reguler. Apakah yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya terlebih dahulu secara reguler? Jawaban: Sepanjang seorang PNS dibebaskan sementara dari JFA dan atau belum diangkat ke dalam JFA, maka kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dilakukan berdasarkan kenaikan pangkat reguler. 64. Pertanyaan: Terdapat beberapa lulusan D IV STAN yang sampai saat ini belum membuat DUPAK atau belum mengumpulkan angka kredit dan mereka memilih jalur kenaikan pangkat reguler, dengan alasan angka kredit untuk pengangkatan ke dalam JFA tidak mencukupi. a. Apabila yang bersangkutan tersebut di atas ingin jadi PFA, bagaimana menghitung angka kredit, apakah dapat dihitung mulai sejak penugasan setelah mulai lulus D IV STAN b. Bagaimana cara membuat SPMK masing – masing kegiatan apakah dapat dibuat sekaligus sejak mulai lulus atau di SPMK per tahun sejak mulai lulus. c. Apabila yang bersangkutan memilih jalur kenaikan pangkat reguler, apakah dapat diperkenankan melakukan penugasan pemeriksaan dan bagaimana konsekwensinya apabila pangkatnya III/c atau IV/a, apakah dapat diperankan sebagai Ketua Tim atau Pengendali Tehnis sedangkan ybs tidak pernah mengikuti Diklat Ketua Tim, atau Pengendali Tehnis dan ada pula yang masih trampil diperankan sebagai Ketua Tim sedangkan yang ahli masih ada. Jawaban: a. Lulusan program DIV STAN dapat menghitung angka kredit sejak diaktifkan dalam pengawasan. Sesuai dengan Surat Edaran Deputi Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

80


Kepala BPKP Bidang Administrasi No. SE-06.04.00-1485/DI/1999, untuk pengangkatan pertama ke dalam JFA perhitungan angka kredit sampai dengan terpenuhinya angka kredit kumulatif minimal sesuai pangkat terakhirnya (masa magang) dilakukan dengan menggunakan jam diklat. Apabila angka kredit kumulatif minimal telah terpenuhi perhitungan angka kredit berikutnya dilakukan dengan menggunakan jam pengawasan. Dalam Rakor JFA dan Kepegawaian 2002 disepakati bahwa penggunaan jam diklat seyogyanya diberlakukan juga bagi Pengangkatan Kembali para PFA yang dibebaskan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan mengingat yang bersangkutan dapat dianggap magang sebelum melaksanakan

tugas barunya

sesuai

ijazah

yang

telah

diperolehnya. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 hal 24 dan 30 pertanyaan no. 31) b. Berdasarkan SOP PPAK pada BAB IV huruf D disebutkan bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan pemrosesan tepat waktu, PFA menyusun SMPK untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dilengkapi dokumen pendukung kegiatannya. Namun untuk kasus diatas, selama atasan langsung PFA ybs dalam penugasan tidak berubahubah, satu SPMK dapat dibuat untuk beberapa penugasan sepanjang didukung dengan dokumen yang dipersyaratkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SPMK ditandatangani oleh atasan langsung dalam penugasan yang dilaksanakan. c. Idealnya

memang

hanya

PFA

yang

dapat

diberikan

penugasan

pengawasan, namun sampai dengan saat ini hal tersebut belum dapat diterapkan dan belum ada ketentuan yang melarang seorang yang belum diangkat JFA ditugaskan melakukan pengawasan. Peran seorang PFA atau pejabat lainnya dalam penugasan diserahkan pada pertimbangan profesional pimpinan unit.


81


65. Pertanyaan: Seorang eks. PKP setelah lulus DIV STAN mengikuti diklat JFA pindah jalur tahun 2002. Baru beberapa hari ikut diklat, yang bersangkutan dipanggil untuk diperbantukan pada BPK, sehingga terpaksa meninggalkan diklat. Pada saat diperbantukan di BPK belum membuat DUPAK, dan sampai saat ini belum diangkat ke dalam JFA. Harapan dari yang bersangkutan adalah : •

Selama penugasan di BPK dapat diakui angka kreditnya

•

Segera diangkat menjadi PFA tanpa diklat, karena sebelumnya pernah menjadi PKP

Jawaban: Apabila yang bersangkutan adalah eks PKP yang belum disesuaikan menjadi PFA pada saat penyesuaian nomenklatur jabatan (per 1 Oktober 1996) dan memiliki SK Pembebasan Sementara dari PKP, maka pengangkatan ke dalam JFA dapat melalui mekanisme Pengangkatan Kembali, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sesuai surat Deputi Bidang Administrasi No. S-06.04.00-610/DI/99 tanggal 24 Juni 1999 tentang Penyelesaian eks PKP yang belum disesuaikan ke dalam nama Jabatan Fungsional Auditor. Untuk pengangkatan kembali, maka yang bersangkutan harus memperoleh angka kredit minimal sesuai pangkat terakhirnya (misalnya 150 untuk gol. III/b), Angka kredit tersebut berasal dari angka kredit pada saat pembebasan sementara dari PKP ditambah perolehan angka kredit dari perolehan ijazah D IV dan penugasan-penugasan yang dilaksanakan. Penugasan di BPK dapat diberikan angka kreditnya sepanjang dalam lingkup kegiatan pengawasan

dan

didukung

dengan

berkas

penugasan

serta

bukti

pencapaian norma hasil. Pemenuhan angka kredit yang bersangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan magang, yaitu menggunakan tarif angka kredit diklat sebagaimana dimaksud pada jawaban pertanyaan no. 64 diatas. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

82


Selain pemenuhan angka kredit minimal sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan harus memperoleh sertifikat lulus diklat yang dipersyaratkan sesuai jenjang jabatan yang akan didudukinya. Sebagai contoh bila PFA tersebut telah menduduki gol III/c dan akan diangkat menjadi Auditor Ahli Muda, maka harus memiliki sertifikat lulus diklat Pindah Jalur dan diklat penjenjangan peran Ketua Tim. 66. Pertanyaan: Pegawai yang pada tahun 1993 dibebaskan dari PKP karena tugas belajar D IV STAN, angka kredit 60. Tahun 1996 yang bersangkutan lulus DIV STAN dan ditempatkan di Biro Kepegawaian dan Organisasi (Bag Organisasi dan Tatalaksana / Ortala). Selama di Ortala, yang bersangkutan tidak melakukan penugasan audit, penugasan bersifat administratif selama hampir 2 tahun. Sertifikat Auditor Ahli Anggota Tim telah dimiliki. Tahun 2000, yang bersangkutan tugas belajar ke Australia. Tahun 2002 selesai tugas belajar S2, dan tahun 2003 ditempatkan di Deputi Akuntan Negara. a. Ybs sampai saat ini belum diangkat dalam JFA. b. Saat ini ybs berpangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) angka kredit yang diperlukan 150 untuk proses pengangkatan kembali dalam JFA. Sangat sulit mengumpulkan angka kredit minimal. c. Bagaimana penyelesaian untuk proses pengangkatan kembali ke dalam JFA Jawaban: Apabila ybs eks PKP yang belum disesuaikan menjadi PFA pada saat penyesuaian nomenklatur jabatan (per 1 Oktober 1996) dan memiliki SK Pembebasan Sementara dari PKP, ybs dapat langsung diangkat ke dalam JFA

melalui

mekanisme

Pengangkatan

Kembali,

setelah

memenuhi

persyaratan yang ditentukan, sesuai surat Deputi Bidang Administrasi No. S06.04.00-610/DI/99 tanggal 24 Juni 1999 tentang Penyelesaian eks PKP yang belum disesuaikan ke dalam nama Jabatan Fungsional Auditor. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

83


Untuk dapat diangkat melalui mekanisme tersebut, ybs harus memperoleh angka kredit minimal sesuai pangkat terakhirnya (misalnya 150 untuk gol. III/b), Angka kredit tersebut berasal dari angka kredit pada saat pembebasan sementara dari PKP ditambah perolehan angka kredit dari perolehan ijazah D IV dan penugasan-penugasan yang dilaksanakan. (Lihat juga jawaban pertanyaan no. 65 di atas). 67. Pertanyaan : Seorang PFA mengalami kelambatan dalam kenaikan pangkat dari III/b ke III/c karena belum memiliki sertifikat Ketua Tim, padahal dari perolehan angka kredit telah memenuhi, sampai akhirnya melewati masa 6 tahun : a. Apakah ybs harus dibebaskan sementara? b. Apakah dengan dibebaskan sementara dapat naik pangkat secara reguler? Jawaban: Pembebasan sementara JFA didasarkan pada dua hal yaitu tidak diperolehnya angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat dan hal lainnya, seperti penugasan sebagai struktural/fungsional lain, tugas belajar, CLTN, hukuman disiplin, dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dan diberhentikan sementara sebagai PNS. Dengan demikian, terhadap PFA yang telah 6 tahun dalam pangkat terakhir dan telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik pangkat, namun belum memperoleh sertifikat yang dipersyaratkan, tidak perlu dibebaskan sementara dari JFA. Lebih lanjut hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-769/JF/1/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003. 68. Pertanyaan: Seorang PFA memiliki ijazah S1 dan sudah lulus UPI, Diklat Pindah Jalur serta Diklat Penjenjangan Ketua Tim, dengan golongan pangkat terakhir III/d (2 tahun) tidak dapat dipertimbangkan naik pangkat ke golongan IV/a karena Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

84


belum lulus peran Pengendali Tehnis. Diusulkan agar PFA tersebut tetap diproses

kenaikan

bersangkutan

pangkatnya

belum

ke

mendapatkan

golongan

IV/a

kesempatan

walaupun mengikuti

yang Diklat

Penjenjangan Pengendali Tehnis. Jawaban: Sesuai dengan Pasal 10 SKB Kepala BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor : 49/SK/S/1996, dan Nomor : Kep386/K/1996, salah satu persyaratan kenaikan pangkat PFA adalah “Masih dalam jenjang jabatan yang sama’’. Dengan demikian, kenaikan pangkat PFA ke dalam pangkat yang berada dalam jenjang jabatan yang berbeda, misalnya dari gol III/d (berada dalam jenjang Auditor Ahli Muda) ke gol IV/a (berada dalam jenjang Auditor Ahli Madya), dapat dipertimbangkan setelah yang bersangkutan telah terlebih dahulu dinaikkan jabatannya. Salah satu syarat kenaikan jabatan dari Auditor Ahli Muda menjadi Auditor Ahli Madya adalah perolehan sertifikat lulus diklat peran Pengendali Teknis. (Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 Hal 70 pertanyaan no. 85). 69. Pertanyaan: Organisasi JFA tidak mempunyai unit kesekretariatan Jawaban: Dalam Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP dan dan Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, belum secara jelas diatur mengenai organisasi Kelompok JFA. Dalam

konteks

administrasi

kepegawaian

dan

angka

kredit,

fungsi

kesekretariatan bagi organisasi JFA berada pada pejabat pengelola kepegawaian (Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit).


85


Apabila dirasa perlu, pimpinan unit kerja dapat saja membentuk sekretariat bagi kelompok JFA yang bertugas untuk membantu kelancaran administrasi pengawasan. 70. Pertanyaan: a. Apakah ada Format baku Surat Tugas bagi BPKP Perwakilan yang telah memberlakukan Organisasi Kelompok PFA? Bagaimana pencantuman Pengendali Teknis yang diperankan sebagai Pengendali Mutu dan pencantuman Kepala Bidang dalam surat tugasnya? b. Siapa yang dimaksud dengan pejabat yang mengurusi kepegawaian di BPKP

Perwakilan,

apakah

termasuk

Pejabat

Fungsional

Analis

Kepegawaian? c. Apakah Surat Edaran Kepala BPKP Nomor : SE-060400-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 masih berlaku? d. Pada hal. 25 Surat Edaran Kepala BPKP Nomor : SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 huruf C angka 2 dinyatakan : ”Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan atas hasil kegiatan pengawasan, Pejabat Pengusul wajib menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA yang bersangkutan … dst” Apakah atas dasar hal itu pejabat pengusul dapat mengembalikan berkas usulan angka kredit yang diajukan oleh PFA dan atau mengoreksi usulan angka kredit dari PFA yang dipandang ada kejanggalan (angka kredit yang diajukan tidak sesuai dengan Lampiran 1A dan atau 1B Keputusan Menpan No. 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor : SE820/K/JF/2002 tanggal 4 Desember 2002)? Jawaban: a. Dalam Lampiran Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-817/K/JF/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah telah diuraikan beberapa contoh surat tugas, Formulir anggaran waktu pengawasan, kartu penugasan dll. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2003

86


Dalam contoh kartu penugasan misalnya terdapat anggaran waktu Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim. Pengendali Teknis yang ditugaskan sebagai Pengendali Mutu, dalam surat tugas dicantumkan sebagai Pengendali Mutu. Kepala Bidang yang ditugaskan menggantikan Pengendali Mutu hendaknya tetap dicantumkan sebagai Kepala Bidang / Pembantu Penanggung jawab. b. Yang dimaksud dengan Pejabat yang mengelola kepegawaian pada Perwakilan BPKP dalam konteks pengaturan JFA adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian. Istilah tersebut digunakan mengingat pada beberapa unit kerja yang mengelola kepegawaian adalah Kasubbag TU atau Kasubbag TU Perbantuan. c. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 sampai saat ini tetap berlaku di lingkungan BPKP. d. Ketentuan bahwa ”Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan atas hasil kegiatan pengawasan, Pejabat Pengusul wajib menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA yang bersangkutan … dst” tercantum

pula

dalam

Keputusan

Kepala

BPKP

Nomor:

KEP-

817/K/JF/2002 pada Prosedur I huruf F. Ketentuan tersebut memberi kewenangan

kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit JFA untuk

melakukan koreksi terhadap DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Fungsional Auditor yang dinilainya tidak wajar/memunculkan keraguan. Jika dalam usulan tersebut terdapat keraguan, Pejabat Pengusul dapat melakukan konfirmasi kepada PFA yang bersangkutan dan melakukan koreksi apabila dipandang perlu. Hal ini didasarkan bahwa DUPAK yang disampaikan oleh PFA merupakan ukuran kinerja dari PNS yang berada dalam lingkup pembinaan kepegawaian Pejabat Pengusul tersebut dan secara

formal

penandatanganan

DUPAK

oleh

Pejabat

Pengusul

menunjukkan bahwa yang bersangkutan menyetujui usulan PFA untuk dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit.


87


71. Pertanyaan: a. Tidak adanya pengaturan yang memuat ketentuan seorang Kepala Bidang yang belum bersertifikasi Pengendali Mutu, namun memerankan tugas sebagai Pengendali Mutu dalam penugasan audit. b. Belum jelasnya hubungan struktural dan fungsional sampai saat ini. Diusulkan agar: a. Disusun peraturan yang jelas, yang memuat ketentuan mengenai dapat tidaknya Kepala Bidang yang belum bersertifikasi Pengendali Mutu untuk memerankan tugas sebagai Pengendali Mutu dalam melaksanakan penugasan audit. b. Diciptakan pola hubungan struktural dan fungsional, guna menghindari kesimpangsiuran pelaksanaan tugas. Jawaban: a. Sebagai pejabat struktural, Kepala Bidang tidak disyaratkan harus memiliki

sertifikat

Pengendali

Mutu.

Dalam

hal

Kepala

Bidang

melaksanakan peran Pengendali Mutu, dalam surat tugas hendaknya yang bersangkutan dicantumkan sebagai Pembantu Penganggungjawab. b. Pedoman pola hubungan struktural-fungsional saat ini masih sedang dalam tahap pembahasan akhir. Diharapkan pada akhir tahun 2003 pedoman tersebut sudah dapat diterbitkan dan diedarkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. 72. Pertanyaan: Belum jelasnya hubungan jabatan fungsional dan struktural sehingga di perwakilan terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Kepala Bidang Teknis berperan sebagai Daltu dan menjadi atasan langsung PFA yang ditempatkan / diberdayakan pada bidang-bidang teknis tersebut, sedangkan dalam struktur organisasi perwakilan BPKP, Kelompok JFA berada dalam kelompok tersendiri.


88


b. Pemberdayaan PFA di bidang teknis tersebut berakibat tugas PFA hanya melaksanakan kegiatan yang ada di bidang teknis ybs, sehingga timbul permasalahan bagi PFA yang diberdayakan di Bidang Investigasi dan Akuntan Negara dengan perolehan HP lebih sedikit dibandingkan Bidang IPP dan APD akibat dari berkurangnya obrik di kedua bidang tsb. Jawaban: Pedoman pola hubungan struktural-fungsional saat ini masih sedang dalam tahap pembahasan akhir. Diharapkan pada akhir tahun 2003 pedoman tersebut sudah dapat diterbitkan dan diedarkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. 73. Pertanyaan: Pelaksanaan penilaian angka kredit bagi PFA golongan IV (Auditor Ahli Madya - Auditor Ahli Utama) adalah oleh Tim Penilai Pusat. Penjelasan koreksi tidak disampaikan kepada PFA yang dinilai apabila PFA tersebut tidak memintanya. Penjelasan ini sangat penting agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dalam pengajuan angka kredit berikutnya. Penjelasan tertulis mengenai selisih koreksi penilaian sebaiknya disampaikan kepada PFA yang dinilai melalui pejabat pengusul baik diminta maupun tidak diminta. Penjelasan ini sangat penting agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dalam pengajuan angka kredit berikutnya. Jawaban: Mulai periode penilaian untuk DUPAK 2002, Pusbin JFA selaku Sekretariat Tim Penilai Pusat telah mengirimkan penjelasan selisih penilaian angka kredit kepada setiap PFA melalui unit kerja masing-masing. Penyampaian penjelasan selisih tersebut selain ditujukan untuk melakukan perbaikan dalam pengajuan angka kredit juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Penilai Setempat dalam melakukan penilaian dan bahan evaluasi bagi Pejabat Pengusul.


89


74. Pertanyaan: Untuk PFA Trampil yang angka kreditnya telah mencukupi untuk kenaikan pangkat dan sedang mengikuti diklat pindah jalur atau telah lulus diklat pindah jalur namun sertifikatnya belum terbit, apakah proses kenaikan pangkatnya menunggu yang bersangkutan lulus diklat / sertifikat terbit (sesuai persyaratan kenaikan pangkat PFA Ahli) atau diproses kenaikan pangkat dengan ketentuan PFA Terampil. Jawaban: Sesuai dengan SE Kapusbin No. SE-91/JF/1/2003 tentang Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA Tahun 2002, Auditor yang telah memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi Auditor Ahli agar segera diproses alih jabatannya. Dalam hal yang bersangkutan belum memenuhi syarat, seperti memperoleh sertifikat lulus diklat yang dipersyaratkan pada jenjang Auditor Ahli (diklat pindah jalur dan atau penjenjangan peran), maka yang bersangkutan dapat diproses kenaikan pangkatnya sebagai Auditor Trampil.

ϕ


90


DAFTAR REFERENSI PERATURAN

Disamping ketentuan-ketentuan umum mengenai JFA sebagai mana telah diuraikan angka II (Dasar Hukum), berikut ini adalah ketentuan-ketentuan lain yang merupakan referensi yang digunakan dalam Tanya Jawab di atas : 1. Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 Nopember 1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah 2. Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 3. Keputusan Kepala BPKP No Kep-817/K/JF/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Di lingkungan APIP 4. Keputusan Deputi Bidang Administrasi BPKP Nomor Kep-05.02.06-33/D.I/2000 tanggal 6 Januari 2000 tentang Pemberian Ijin Pendidikan Di luar Kedinasan dan Penyesuaian Ijazah di lingkungan BPKP. 5. Surat Deputi Bidang Administrasi No. S-06.04.00-610/DI/1999 tanggal 24 Juni 1999 perihal Penyelesaian eks PKP yang belum disesuaikan ke dalam nama Jabatan Fungsional Auditor. 6. Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-1380/SU/2002 tanggal 16 Agustus 2002 perihal Kualifikasi Pendidikan PFA dan Angka Kreditnya 7. Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit. 8. Surat Kepala Pusbin JFA Nomor S-06.04.00-65/PJFA.1/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Besaran Angka Kredit Kegiatan Yang Berkaitan Dengan AKIP


91


9. Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor SE-1054/JF.1/2002 tanggal 17 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Di luar Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 19/1996 Di lingkungan BPKP. 10. Surat Kepala Pusbin JFA Nomor S-1086/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Di luar Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 Di lingkungan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan BPKP 11. Surat Kepala Pusbin JFA Nomor S-1090/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Di lingkungan Pusdiklatwas BPKP Dengan Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 12. Surat Kepala Pusbin JFA Nomor S-1091/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002 perihal Kesepadanan Kegiatan Pengawasan Di lingkungan Lembaga Informasi Nasional RI Dengan Kegiatan Yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 13. Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-91/PJFA/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Penegasan Hasil Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA Tahun 2002 14. Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. SE-769/JF/1/2003 tanggal 14 Juli 2003 perihal Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 ϕ


92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, PUSBIN JFA menyelenggarakan fungsi:

Recommend Documents